,/Z?lYanuar & Riza AUN
Certified Public Accountants KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANUAR & RIZA SK MENTERI KEUANGAN No. 451 ,/Kr|.l..I./2O1O
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Kepada : Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bangka Belitung
Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari H. Jawarno KS. S.lP, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami
dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota
DPD
sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.
LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye.Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.
Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggungjawab KPU. Sebagai konsekwensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam lampiran dari laporan ini. Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektifitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat halhal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.
Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kamitidak bertanggungjawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. KAP Yanuar & Riza NIUKAP :451/KM.1/2010
,ilrP UA\\ 23 Mei 2014
Yanuar & Rlza Accountants
@
Cartlfled Publlc
Drs. Yanuar Mulvana, Ak.GPA NIAP : AP 0676
Gedung DPK PT. Jamsostek, Jl. Tangkas Baru No.'l Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12930, lndonesia Telp
/ Fax : (021) 5221589, 5272260, E-mail :
[email protected], Website : www.kapyanuar-riza.com
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
A. 1.
UMUM CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota Dewan a) Pasal 135 ayat (2) Perwakilan Daerah (”DPD”) Undang-Undang wajib menyerahkan Laporan Nomor 8 Tahun 2012 Penerimaan dan Pengeluaran b) Pasal 25 ayat (1) dan Dana Kampanye (paling ayat (2) Peraturan lambat 15 (lima belas) hari KPU Nomor 17 Tahun setelah tanggal pemungutan 2013 sebagaimana suara) berikut di bawah ini diubah dengan beserta laporan-laporan Peraturan KPU Nomor lainnya yang terkait. 1 Tahun 2014 Dilengkapi dengan c) Model DK-10 DPD Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran
PATUH Sesuai dengan tanda terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Bangka Belitung, yang diterima pada tanggal 27 April 2014.
Dilengkapi dengan Model DK1-DPD s/d DK12-DPD
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
15)
2.
Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain PERIODE Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) PATUH PENCATATA melakukan pencatatan Undang-Undang Calon anggota N DAN penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun 2012 DPD Provinsi PELAPORA Dana Kampanye dimulai sejak b) Pasal 17 ayat (2) Bangka N 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor Belitung, telah sebagai Calon Anggota DPD 17 Tahun 2013 melakukan dan ditutup 1 (satu) minggu sebagaimana diubah pencatatan sebelum penyampaian dengan Peraturan Penerimaan dan Laporan Penerimaan dan KPU Nomor 1 Tahun Pengeluaran Pengeluaran Dana Kampanye sejak 31 2014 kepada KAP. Agustus 2014 s/d 12 April 2014.
B
3.
4.
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGA N
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) dan menempatkan Dana ayat (4) UndangKampanye berupa uang, pada Undang Nomor 8 Rekening Khusus Dana Tahun 2012 Kampanye Calon Anggota DPD b) Pasal 9 dan Pasal 10 pada bank Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (2) dan mematuhi jumlah penerimaan ayat (3) dan Pasal 133 sumbangan (mencakup uang, ayat (1) dan ayat (2), barang, dan/atau jasa yang dan ayat (3) Undangdapat dinilai dengan uang, Undang Nomor 8 termasuk hutang dan diskon Tahun 2012
PATUH Tanggal 22 Januari 2014, dilakukan setoran awal pada Bank Mandiri, Cabang Pangkal Pinang, dengan nomor rekening 16900-0021429-3, atas nama Jawarno. PATUH Tidak ada penyumbang dari pihak lain Perseorangan maupun
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
pembelian barang atau jasa b) Pasal 12, Pasal 45 kelompok atau yang melebihi batas ayat (2) dan Pasal 46 badan usaha. kewajaran transaksi jual beli Peraturan KPU Nomor secara umum) yang 17 Tahun 2013 dilaporkan dalam LPPDK tidak sebagaimana diubah boleh melebihi jumlah di dengan Peraturan bawah ini): KPU Nomor 1 Tahun 2014 a) Rp. 250 Juta untuk penyumbang perseorangan;
b) Rp.
500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
5.
KETEPATA N WAKTU PELAPORA N KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2 mematuhi penyerahan Undang-Undang laporan sebagai berikut sesuai Nomor 8 Tahun 2012 dengan waktu yang telah b) Pasal 15 ayat (2), ditetapkan : Pasal 20 ayat (5) dan a) Penerimaan Sumbangan Pasal 22 ayat (4) Periode I dan Periode II Peraturan KPU Nomor b) Pembukaan Rekening 17 Tahun Peraturan Khusus Dana Kampanye KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana c) Laporan Awal Dana diubah dengan Kampanye Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; Dilengkapi dengan: c) Surat KPU Nomor - tanda terima dari KPU 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September - Daftar Penerimaan 2013 Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan d) Surat KPU Nomor Periode II 659/KPU/IX/2013 - Model DK8-DPD (lihat B.1) tanggal 27 September - Model DK9-DPD (Lihat B.1) 2013
PATUH Tanda terima Laporan Sumbangan Dana Kampanye periode I dan II sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung, tanggal 23 Desember 2013 dan 01 Maret 2014. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye di lakukan pada pada tanggal 22 Januari 2014.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
e) Surat
KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;
Laporan Awal Dana Kampanye telah diserahkan ke Komisi f) Surat KPU Nomor Pemilihan 860/KPU/XII/ 2013 Umum Bangka tanggal 24 Desember Belitung, tanggal 02 2013 Maret 2014.
g) Surat
KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014
6.
Apabila terdapat Calon a) Pasal 131 ayat (4) Anggota DPD menerima Undang-Undang sumbangan yang dilarang Nomor 8 Tahun 2012; maka wajib mematuhi b) Pasal 13 ayat (2) dan ketentuan sebagai berikut : ayat (3) Peraturan a) Dilarang menggunakan KPU Nomor 17 Tahun sumbangan tersebut; Peraturan KPU Nomor b) Menyetorkan sumbangan 17 Tahun 2013 yang dilarang ke kas sebagaimana diubah Negara; * dan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun c) Melaporkan sumbangan 2014. yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor c) kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).
C
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU
PATUH Sesuai dengan LPPDK ( Model DK10-DPD, Penerimaan Dana Kampanye, berasal dari Calon Anggota DPD, Provinsi Bangka Belitung.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
7.
PERIODE LAPORAN PENERIMA AN AWAL
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (6) dan mematuhi lingkup waktu ayat (7) Undangpencatatan penerimaan dan Undang Nomor 8 pengeluaran Laporan Awal Tahun 2012; Dana Kampanye dan b) Pasal 17 ayat (5) Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Nomor Kampanye, meliputi : 17 Tahun 2013 a) Lingkup waktu sebagaimana diubah pencatatan penerimaan dengan Peraturan dan pengeluaran Laporan KPU Nomor 1 Tahun Rekening Khusus Dana 2014; Kampanye yang c) Surat KPU Nomor dilaporkan terhitung 69/KPU/II/ 2013 sejak 3 (tiga) hari tanggal 7 Februari ditetapkan sebagai Calon 2014. Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye .
TANGGAL PEMBUKAA N RKDKP
Calon anggota DPD Provinsi Bangka Belitung, telah melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran sejak 31 Agustus 2013 s/d 12 April 2014.
b) Lingkup
Tanggal 22 Januari 2014, dilakukan setoran awal pada Bank Mandiri, Cabang Pangkal Pinang, dengan nomor rekening 16900-0021429-3, atas nama Jawarno. Transaksi Bank periode 22 Januari s/d 12 April 2014.
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) dan membuka dan melaporkan ayat (6) dan Pasal 134 Rekening Khusus Dana ayat (2) UndangKampanye: Undang Nomor 8
Tanggal 22 Januari 2014, pembukaan RKDKP.
waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
8.
PATUH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
NAMA BANK
a)
Tahun 2012; Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota b) Pasal 14 ayat (1) dan DPD ditetapkan sebagai ayat (3) dan Pasal 15 Calon Anggota DPD dan Peraturan KPU Nomor paling lambat 14 (empat 17 Tahun 2013 belas) hari sebelum hari sebagaimana diubah pertama jadwal dengan Peraturan pelaksanaan kampanye KPU Nomor 1 Tahun dalam bentuk rapat 2014. umum.
Bank Mandiri, Cabang Pangkal Pinang, dengan nomor rekening 169-000021429-3,
b)
Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia
Bank Pemerintah ( Bank Mandiri ).
c)
Atas nama Calon Anggota DPD
NAMA PEMILIK RKDKP
Catatan:
Rekening atas nama Jawarno.
Rekening atas nama Jawarno.
Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD . 9.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) dan PATUH membuat Rekening Khusus Pasal 134 ayat (2) Sesuai dengan Dana Kampanye yang Undang-Undang aturan, dilaporkan mencakup: Nomor 8 Tahun 2012; perolehan saldo a) Sumber perolehan saldo b) Pasal 16 ayat (1) awal awal atau saldo Peraturan KPU Nomor pembukaan pembukaan; 17 Tahun 2013 rekening, dari sebagaimana diubah berasal b) Rincian perhitungan tunai dengan Peraturan setoran penerimaan dan KPU Nomor 1 Tahun seperti terlihat pengeluaran yang sudah dari transaksi 2014; dilakukan sebelumnya bank, tanggal apabila saldo awal c) Model DK8-DPD. 22 Januari merupakan sisa dari
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
2014, tentang setoran awal. Pembukaan RKDK bukan dari sisa penerimaan perolehan dana kampanye sebelum pembukaan rekening Khusus Dana Kampanye
DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU
PATUH Calon Anggota DPD Provinsi Bangka Belitung, telah menyerahkan Laporan Khusus Dana Kampanye, telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung, tanggal 01 Maret 2013 . 10.
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
a) informasi
daftar
penyumbang;
b) jumlah penerimaan dan pengeluaran
Dana
a) Pasal 133 ayat (3) -Tidak berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana
Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD.
dari dan Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan)
Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD diserahkan kepada KPU
yang
Jumlah penerimaan dan pengeluaran ada dalam lampiran Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD, Provinsi Bangka Belitung, Model DK9-DPD. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung, tanggal 02 Maret 2014.
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD
Tanda terima sudah dibuat beserta catatan atas kelengkapan laporan dan dokumen yang diterima.
2.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi
1
penerimaan dan pengeluaran Kampanye dengan cara:
Dana
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
Jumlah transaksi di RKDK, ada 77 transaksi baik berupa penerimaan maupun pengeluaran dana, maka pengujian hanya dilakukan terhadap 30 transaksi di RKDK. Transaksi penerimaan dalam LADK dan RKDK, tidak ada bukti penerimaannya, sedangkan untuk transaksi pengeluaran ada kelengkapannya, dan telah dilakukan pengujian.
Transaksi yang tercantum dalam LADK sudah dicatat dalam LPPDK.
No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK
Transaksi dalam RKDK tercatat dalam LPPDK, kecuali pendapatan jasa giro dan beban biaya bank.
untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Bank Umum, ( Bank Mandiri), Cabang Pangkal Pinang, dengan nomor rekening 169-00-00214293.
4.
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
Nama rekening sesuai, Atas Jawarno.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan;
sudah Nama
Telah diperiksa kesesuaian sumber penerimaan dan bentuk penerimaannya. Seluruh penerimaan dana kampanye berasal dari calon anggota DPD, tidak terdapat sumber penerimaan yang berasal dari sumbangan, baik perseorangan maupun kelompok atau badan usaha.
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN 5
2 (b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah;
(d) Lainnya
(termasuk
hutang
dan
diskon)
b) Jika
Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.
Dalam LPPDK penerimaan dana kampanye berasal dari Calon Anggota DPD (lihat keterangan pada butir 5 diatas).
c) Periksa
keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:
1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan
usaha
nonpemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
6.
a) Tentukan
keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan
-Tidak berlaku Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
Dalam LPPDK penerimaan hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
Sudah perhitungan semuanya sesuai/akurat.
dilakukan kembali, sudah
No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 kembali atas tersebut.
keakurasian
matematis - Tidak berlaku -
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
7
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
b) Laporkan
pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
- Tidak berlaku – Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya,
- Tidak berlaku –
tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD
d) Laporkan
dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk secara akumulatif.
setiap
penyumbang
b) Jika
terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
9
a) Tentukan
kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.
- Tidak berlaku –
-
Tidak berlaku -
Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
-
Tidak berlaku -
Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi
-
Tidak berlaku -
Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang Laporan tercakup dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup Laporan Penerimaan dalam Daftar Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut
Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Partai Politik dan Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan
nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.
-
Tidak berlaku -
Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon
No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 (a) Identitas
penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP
Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
c) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi
-
Tidak berlaku -
Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
-
Tidak berlaku -
Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 tersebut dalam mencakup pada):
kertas
kerja
yang
1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f)
Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.
g) Buat daftar konfirmasi terkait
sebagai kertas kerja untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
i) j)
Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya,
-
Tidak berlaku -
Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan).
-
Tidak berlaku -
-
Tidak berlaku -
-
Tidak berlaku -
-
Tidak berlaku -
-
Tidak berlaku -
No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
-
Tidak berlaku -
-
Tidak berlaku -
k) Laporkan
dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
l)
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.
m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau
Dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, klasifikasi dan bentuk pengeluaran sudah sesuai dengan ketentuan. DAPDK sebagai pendukung LPPDK
- Tidak berlaku LPPDK Calon Anggota DPD tidak keterangan pada memperlihatkan klasifikasi pengeluaran Lihat tersebut atau berbeda dengan ketentuan, butir 11.a diatas. atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK
No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.
12.
a) Tentukan
keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan.
13.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.
b) Laporkan
pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
14.
Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye, telah dilakukan perhitungan ulang, jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam LPPDK. - Tidak berlaku Jumlah pengeluaran sesuai klasifikasi yang tercantum dalam DAPDK sama dengan jumlah yang tercantum dalam LPPDK.
-
Tidak berlaku -
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lainlain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka
Ada 30 transaksi yang diambil dari DAPDK, sesuai dengan klasifikasi pengeluaran.
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
TEMUAN 5 Telah dilakukan pengujian terhadap kelengkapan 30 transaksi
d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri
transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga
Dari 30 transaksi yang dipilih, ada 6 transaksi yang terjadi sebelum pembukaan RKDK
Bukti pendukung yang telah diperoleh dan diperiksa telah di dokumentasikan didalam kertas kerja audit dana kampanye.
yang berlaku di wilayah yang Tidak ada pengeluaran bersangkutan pada saat transaksi dana kampanye yang pengeluaran tersebut dilakukan. berbentuk non kas. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
No. 1
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
5
2 transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan Laporan dicantumkan dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.
E.
SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.
-
Tidak berlaku -
Lihat catatan diatas. Tidak terdapat diskon pembelian barang Atau jasa sebagaimana yang tercantum didalam LAPDK maupun didalam LPPDK.
Semua penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan
CALON Calon Anggota DPD, telah membuat surat representasi tertanggal 17 April 2014 yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
