ERFAN & RAKHMAWAN. Certified Public Accountants

ERFAN Certified

Nomor : AUP-5071 IER.V

lcl2}l

& RAKHMAWAN Public Accountants

4

TAPORAN AKUNIAN INDEPENDEN ATAS PEilETAPAil PROSEDUR YANG DISEPAKATI

Ketuo Komisi Pemilihon Umum Provinsi Sulowesi Tenggoro Komi teloh meloksonokon prosedur yong disepokoti seperti yong diuroikon dolom Lomphon dori

loporon ini, yong diteropkon otos Loporon Penerimoon don Pengeluoron Dono Komponye ("LPPDK") dori Drs. H. Loode Ali Honofi termosuk buku pembontu penerimoon don pengeluoron dono komponye. Prosedur-prosedur tersebut teloh disepokoti oleh Komisi Pemilihon Umum ("KPU"), yong bertujuon untuk membontu KPU dolom memohomi don memontou ketooton pencototon, pengeloloon, don peloporon LPPDK oleh Colon Anggoto DPD sehubungon dengon oudii dono komponye seperti yqng disyorotkon oleh perundong-undongon, ketentuon hukum, don peroturon yong berloku. merupokon suotu loporon dono komponye yong menyojikon informosi mengenoi soldo pengeluoron, don soldo okhir dono komponye. Lingkup perikoton prosedur penerimoon, owol, yong disepokoti honyo mencokup tronsoksi penerimoon don pengeluoron dono komponye yong tercotot dolom LPPDK, don tidok mencokup soldo owoldon soldo okhir LPPDK. LPPDK

Komi meloksonokon perikoton prosedur yong disepokoti berdosorkon stondor ouditing yong ditetopkon oleh lnstitut Akunton Publik lndonesio (lAPl). Kecukupon dori prosedur yong disepokoti tersebut merupokon tonggung jowob KPU. Sebogoi konsekuensinyo, komi tidok membuot represeniosi tentong kecukupon prosedur yong disepokoti seperti yong diuroikon dolom Lompiron dori loporon ini, boik untuk tujuon peloporon moupun tujuon loinnyo. Hosil peneropon prosedur yong disepokoti (temuon-temuon) odoloh sebogoimono disojikon dolom Lompiron doriloporon ini.

Komi tidok ditugosi don tidok melokukon perikoton oudit berdosorkon stondor ouditing yong ditetopkon oleh lnstitut Akunton Publik lndonesio (lAPl) dengon tujuon untuk menyotokon pendopot otos kewojoron penyojion LPPDK moupun efektivitos pengendolion internol otos peloporon LPPDK. Oleh kqreno itu, komi tidok menyotokon pendopot otosnyo. Seondoinyo komi diminto untuk meloksonokon prosedur tombohon, mungkin terdopot hol-hol loin yong dopot komi ketohuidon komiloporkon kepqdo KPU.

Loporon ini honyo dimoksudkon untuk digunokon oleh KPU don iidok diperkenonkon untuk digunokon oleh pihok-pihok yong tidqk menyepokoti prosedur tersebut don yong tidok bertonggung jowob otos kecukupon prosedur untuk tujuon mereko. Komi tidok bertonggung jowob untuk memutokhirkon loporon komi seteloh longgol loporon ini. 20

Mei20l4

Erfon Muhommod, SE, Ak, MAk, CPA NRAP : AP.0765 KANTOR / Nomor lzin Usaha KAP : KEP-159/KM.112014

KANTOR / Nomor lzin Usaha KAP : KEP-I81KM.112014 Gedung lS Plaza Lantai 2 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 , Jakarta Timur Telp.021-29486312

Jl. Gubeng Kertajaya 9H No.44, Surabaya Telp. O31-77'132014

Fax.021-29378M0

Fax.031-n 132015

Email : [email protected]

Email : [email protected]

Hp.08123463785

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD

Laporan dari calon anggota DPD telah diterima oleh KAP tanggal 27 April 2014.

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara:

Hanya terdapat saldo awal di RKDK dan tidak ada transaksi sama sekali setelah pembukaan rekening tersebut.

1

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.

c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. B.

REKENING DANA KAMPANYE

Saldo awal dari pembukaan rekening tersebut telah tercatat dalam LPPDK.

-2No.

TEMUAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2

5

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

RKDK dibuka di bank umum pada rekening Bank BNI.

4.

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

Nama yang tercantum dalam RKDK atas nama Bpk. La Ode Ali Hanafi. Nama calon anggota DPD adalah Drs. H. La Ode Ali Hanafi, M.Si

C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5.

kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan; (b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; (d) Lainnya diskon) b)

(termasuk

hutang

dan

Daftar Laporan Penerimaan Jika Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD,

Tidak ada sumbangan dari pihak lain, kecuali dari calon anggota DPD. Sumbangan dari calon anggota DPD pada tahap kedua dalam DLPSDK tercatat sebesar Rp16.130.000, pada LPPDK tercatat penerimaan sumbangan sebesar Rp18.130.000.

-3No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN 5

2 laporkan dalam temuan. c)

Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan nonpemerintah;

usaha

4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d)

6.

a)

Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan. 7

a)

Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang

Tidak ada sumbangan dari pihak lain kecuali dari calon anggota DPD. Hasil penjumlahan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tidak akurat. Penerimaan sumbangan pada periode pertama belum terjumlahkan. Jumlah sumbangan yang tertera dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tidak sesuai dengan yang tercantum di LPPDK. Sumbangan dari calon anggota DPD pada tahap kedua dalam DLSPDK tercatat sebesar Rp16.130.000, pada LPPDK tercatat penerimaan

-4No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2 diterima dari Calon Anggota DPD

8

9

10.

d)

Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

a)

Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

b)

Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

a)

Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

b)

Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

a)

Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang Laporan tercakup dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga

TEMUAN 5 sumbangan Rp18.130.000.

sebesar

Tidak ada sumbangan dari pihak lain kecuali dari calon anggota DPD dan hasil penjumlahannya tidak akurat.

Tidak ada sumbangan dari pihak lain kecuali dari calon anggota DPD.

Tidak ada sumbangan dari pihak lain kecuali dari calon anggota DPD.

-5No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

5

2 puluh) transasi, maka adalah sebanyak 30 transaksi

yang (tiga

diaudit puluh)

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup Laporan Penerimaan dalam Daftar Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b)

TEMUAN

melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP

-6No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2

(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c)

Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

d)

Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.

e)

Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.

f)

Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

g)

Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

TEMUAN 5

-7No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2

TEMUAN 5

h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

j)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

k)

Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

l)

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE a)

Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran

Dalam laporan DAPDK dan LPPDK tidak dicantumkan jenis klasifikasi dari aktivitas pengeluaran dana kampanye.

-8No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

5

2 operasi, modal, ketentuan.

dan

TEMUAN

lain-lain)

menurut

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 12.

a)

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Hasil penjumlahan dan pengurangan yang tertera dalam DPADK sudah sesuai dan akurat.

b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan. 13.

14.

a)

Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.

b)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Jumlah pengeluaran pada LPPDK sudah sesuai dengan rincian di DAPDK. Di LPPDK tercatat sebesar Rp 17.630.000 Di DAPDK tercatat sebesar Rp 17.630.000

Tentukan keberadaan dan keakurasian Terdapat 9 transaksi dalam pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK sehingga DAPDK dengan cara: seluruhnya dipilih untuk dilakukan pengujian. a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi Keseluruhan bukti untuk harus mewakili ketercakupan seluruh jenis semua transaksi sudah pengeluaran (kas dan bukan kas), lengkap. klasifikasi pengeluaran (pengeluaran

-9No. 1

TEMUAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

5

2 operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.

kebukti

2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran Peserta Pemilu; serta

dari

(d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak

-10No. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN 5

2 berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan Laporan dicantumkan dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

E.

SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP

CALON

15.

Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.

KAP belum menerima surat representasi sampai dengan tanggal penerbitan laporan ini (20 Mei 2014)

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota Dewan a) Pasal 135 ayat (2) Perwakilan Daerah (”DPD”) Undang-Undang wajib menyerahkan Laporan Nomor 8 Tahun Penerimaan dan Pengeluaran 2012 Dana Kampanye (paling b) Pasal 25 ayat (1) lambat 15 (lima belas) hari dan ayat (2) setelah tanggal pemungutan Peraturan KPU suara) berikut di bawah ini Nomor 17 Tahun beserta laporan-laporan 2013 sebagaimana lainnya yang terkait. diubah dengan Dilengkapi dengan Peraturan KPU Penerimaan dan Pengeluaran Nomor 1 Tahun Dana Kampanye 2014 1) Model DK1-DPD; c) Model DK-10 DPD 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi

PATUH, Calon anggota DPD telah menyerahkan LPPDK kepada KPU Provinsi pada tanggal 24 April 2014 dan selanjutnya KPU Provinsi menyerahkan kepada KAP pada tanggal 27 April 2014

-2-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

B

3.

4.

Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) melakukan pencatatan Undang-Undang penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun Dana Kampanye dimulai sejak 2012 3 (tiga) hari setelah ditetapkan b) Pasal 17 ayat (2) sebagai Calon Anggota DPD Peraturan KPU dan ditutup 1 (satu) minggu Nomor 17 Tahun sebelum penyampaian 2013 sebagaimana Laporan Penerimaan dan diubah dengan Pengeluaran Dana Kampanye Peraturan KPU kepada KAP. Nomor 1 Tahun 2014

PATUH, Periode pencatatan sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan 17 April 2014

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP

BATASAN

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) menempatkan Dana dan ayat (4) Kampanye berupa uang, pada Undang-Undang Rekening Khusus Dana Nomor 8 Tahun Kampanye Calon Anggota DPD 2012 pada bank b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 Calon

Anggota

DPD

wajib a) Pasal 132 ayat (2)

TIDAK PATUH, Terdapat penerimaan sebesar Rp 16.130.000 dari calon anggota DPD yang belum ditempatkan dalam RKDKP

PATUH,

-3-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

5.

MAKSIMUM SUMBANGAN

mematuhi jumlah penerimaan dan ayat (3) dan sumbangan (mencakup uang, Pasal 133 ayat (1) barang, dan/atau jasa yang dan ayat (2), dan dapat dinilai dengan uang, ayat (3) Undangtermasuk hutang dan diskon Undang Nomor 8 pembelian barang atau jasa Tahun 2012 yang melebihi batas b) Pasal 12, Pasal 45 kewajaran transaksi jual beli ayat (2) dan Pasal secara umum) yang 46 Peraturan KPU dilaporkan dalam LPPDK tidak Nomor 17 Tahun boleh melebihi jumlah di 2013 sebagaimana bawah ini): diubah dengan a) Rp. 250 Juta untuk Peraturan KPU penyumbang perseorangan; Nomor 1 Tahun 2014 b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

Tidak terdapat sumbangan melebihi batasan maksimum sumbangan

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas egara, lapor ke KPU

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2 mematuhi penyerahan Undang-Undang laporan sebagai berikut sesuai Nomor 8 Tahun dengan waktu yang telah 2012 ditetapkan : b) Pasal 15 ayat (2), a) Penerimaan Sumbangan Pasal 20 ayat (5) Periode I dan Periode II dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU b) Pembukaan Rekening Nomor 17 Tahun Khusus Dana Kampanye Peraturan KPU c) Laporan Awal Dana Nomor 17 Tahun Kampanye 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Dilengkapi dengan: Nomor 1 Tahun

PATUH, Laporan sumbangan dana kampanye periode 1 diserahkan pada tanggal 27 Desember 2013 Laporan sumbangan dana kampanye , Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye,

-4-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

2014;

- tanda terima dari KPU

- Daftar Penerimaan c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/201 Sumbangan Dana 3 tanggal 27 Kampanye Periode I dan September 2013 Periode II d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/201 - Model DK9-DPD (Lihat B.1) 3 tanggal 27 September 2013 - Model DK8-DPD (lihat B.1)

Laporan Awal Dana Kampanye diserahkan pada tanggal 2 Maret 2014

e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f)

Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013

g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 6.

Apabila terdapat Calon a) Pasal 131 ayat (4) Anggota DPD menerima Undang-Undang sumbangan yang dilarang Nomor 8 Tahun maka wajib mematuhi 2012; ketentuan sebagai berikut : b) Pasal 13 ayat (2) a) Dilarang menggunakan dan ayat (3) sumbangan tersebut; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) Menyetorkan sumbangan Peraturan KPU yang dilarang ke kas Nomor 17 Tahun Negara; * dan 2013 c) Melaporkan sumbangan

PATUH, Calon anggota DPD tidak menerima sumbangan yang dilarang

-5-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). c) C

7.

sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (6) mematuhi lingkup waktu dan ayat (7) pencatatan penerimaan dan Undang-Undang pengeluaran Laporan Awal Nomor 8 Tahun Dana Kampanye dan 2012; Rekening Khusus Dana b) Pasal 17 ayat (5) Kampanye, meliputi : Peraturan KPU a) Lingkup waktu Nomor 17 Tahun pencatatan penerimaan 2013 dan pengeluaran Laporan sebagaimana Rekening Khusus Dana diubah dengan Kampanye yang Peraturan KPU dilaporkan terhitung Nomor 1 Tahun sejak 3 (tiga) hari 2014; ditetapkan sebagai Calon c) Surat KPU Nomor Anggota DPD sampai 69/KPU/II/ 2013 dengan pembukaan tanggal 7 Februari Rekening Khusus Dana 2014. Kampanye . b)

Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye

TIDAK PATUH,

Lingkup waktu pencatatan Laporan rekening khusus dana 31 Agustus – 13 September 2013

Padahal tanggal pembukaan rekening 22 Nopember 2013

-6-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum. 8.

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) membuka dan melaporkan dan ayat (6) dan Rekening Khusus Dana Pasal 134 ayat (2) Kampanye: Undang-Undang Nomor 8 Tahun a) Dimulai 3 (tiga) hari 2012; setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai b) Pasal 14 ayat (1) Calon Anggota DPD dan dan ayat (3) dan paling lambat 14 (empat Pasal 15 belas) hari sebelum hari Peraturan KPU pertama jadwal Nomor 17 Tahun pelaksanaan kampanye 2013 dalam bentuk rapat sebagaimana umum. diubah dengan Peraturan KPU b) Pada bank Pemerintah Nomor 1 Tahun atau Bank bukan 2014. pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia c)

Atas nama Calon Anggota

PATUH, Tanggal pembukaan rekening 22 Nopember 2013

RKDK dibuka di bank umum pada rekening Bank BNI.

Nama yang tercantum dalam RKDK atas nama Bpk. La Ode Ali Hanafi. Nama calon anggota DPD adalah Drs. H. La Ode Ali

-7-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

DPD

Hanafi, M.Si

Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD . 9.

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) membuat Rekening Khusus dan Pasal 134 Dana Kampanye yang ayat (2) Undangdilaporkan mencakup: Undang Nomor 8 Tahun 2012; a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo b) Pasal 16 ayat (1) pembukaan; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) Rincian perhitungan 2013 sebagaimana penerimaan dan diubah dengan pengeluaran yang sudah Peraturan KPU dilakukan sebelumnya Nomor 1 Tahun apabila saldo awal 2014; merupakan sisa dari penerimaan dana dengan c) Model DK8-DPD. peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

PATUH, Sumber saldo pembukaan rekening sebesar Rp 1.500.000 dari calon anggota DPD

DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU 10.

Calon Anggota DPD wajib a) membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:

Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

TIDAK PATUH, Terdapat penerimaan dan

-8-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

a) b)

c)

informasi penyumbang;

daftar b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) jumlah penerimaan dan Peraturan KPU pengeluaran Dana Nomor 17 Tahun Kampanye berupa uang, 2013 barang dan/atau jasa sebagaimana setelah tanggal diubah dengan pembukaan rekening Peraturan KPU khusus sampai dengan Nomor 1 Tahun paling lambat 14 (empat 2014; belas) hari sebelum hari pertama jadwal c) Model DK9-DPD. pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum

DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU

pengeluaran sebesar Rp 16.130.000 yang belum tercatat di Laporan awal dana kampanye

II.I()DEL DK 10 DPf} NAMA CALON ANGGOTA DPD Drs. H. LA ODE ALI HANAFI,M.Si PROVIN SI SULAWEST TENGGAR.A.

No*o' A

LAPORAN PENERIiIIA.TIN DAN PBNGELUARAI\ DANA KAMPANYB P erio d e Tan s-ga I qq!_23 Ls3rypef _lq!g eql I 7 Apnl Zo t 4 l_l Ael -=---T---Rp

---

i-

saldo pcr tgl

221

I I /20

---T--.ffi---f

keterangan

13

Kas tlirekening nomr:r: 03 I 8786968

1.s00.000.-

Kas di barang

Tagihan kepada utang

B

Penerinraan rF'Itgl2Ul l/2013 snmpai ts.l 17/ 4/ 2Ol4 Calon ulggoLa DPD

18.130.000.-

Sumbzmgan pcrseoft Ln[Jan

Sumbangan kelotnpok (kelornlxrk orgalisa-si.non pcmcrinta[ kel'mpok

scciai. kelompok keagamaarr dll) Surnbrangan badan usaha

Lain-lain komitmen

& b. C I

Pencairan utang Penerimaan piutang

pcrtgl ?2/l l/2013 sampai tsl l7i4l20l4

Pcngclui.ran

Pengcluaran opcrasi

:L

Pertemuan terbata^s

b.

Pertcmuan tatap muka

c.

Media massa cetak dan media

d-

massa clelJronik Peny'ebaran bahan kampattye

e..

kaoada unrum Perlasmgan alat Feraga

L

ditempat umum Kegialan lain 1'ang ridak

17.630.000.00,

rnclanggar larangan karnpanyc dan pcraturao perundang-

irnrlan;an

2

Perrgeluran modal

a. b, cJ.

t

I

rI t: L-

D) 9)

L: 9)

trD)

L ,9)

2

P.embelian peralatan (coropuler,

inverter) t-ain-lain

Pengeluran l;ain-lain

a bD

tembelian kendaraan

Pernberian piutang PembaJ-aran utang

saldo pcr tgl lTiA{ 2014 Kas direkening nomor:

22!tVzAt3

1.500.000,00-

Kas di

J

barang

4

Tagihan kc1

5

utang

Kendarip4 april2014