yang mana server yang ada baru diadakan pada tahun 2015 dengan biaya server adalah Rp. 39.900.000,- (tiga puluh Sembitan juta Sembilan ratus ribu rupiah, dan UPS (Unit Power Supply) dengan dana sebesar Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk daftar perangkat yang ada pada Pengadilan Negeri Kefamenanu selama tahun 2015 adalah sebagai berikut
Jenis
No.
Jumlah
Kondisi
1.
Mesin ketik manual portable 11-13 inchi
1 unit
Baik
2.
Mesin ketik manu6lstandart 14-16 inchi
5 unit
4 baik, 1 rusak berat
3.
Mesin ketik manuallangewagon 18-27 inchi
12 unit
11 baik, 1 rusak berat
4.
Mesin ketik listrik 11-13 inchi
1 unit
Rusak berat
5.
Mesin stensilmanual
1 unit
Rusak berat
6.
Komputer (PC)
13 unit
14 baik, 3 rusak berat
7.
Laptop
5 unit
Baik
8.
Printer
11 unit
Baik
9.
Server
2 unit
Baik
10.
UPS
6 unit
2 baik,4 rusak
11.
Speedy
1 unit
Baik
12.
Jaringan LAN
1 unit
Baik
13.
Router WlFl
3 unit
Baik
Tabel 6
Untuk aplikasi-aplikasi yang di pakai dibidang-bidang seperti bidang umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan Perdata dapat dilihat sebagai berikut: Jenis Aplikasi
No.
Bagian yang bertanggungiawab
1.
SIMAK
- BMN
Urusan Umum
2.
SIMAN Online
Urusan Umum
3.
SIMANTAP
Urusan Umum
4.
PERSEDIAAN
Urusan Umum
5.
SAIBA
Urusan Keuangan
PtrNGADILIN NBGENI TEFAITENJINU
-
Instansi Pemerintah
6.
GPP
Urusan Keuangan
7.
SAS
Urusan Keuangan
8.
PIN PPSPM
Urusan Keuangan
9.
RKA.KL
Urusan Keuangan
10.
SIMPEK
Urusan Kepegawaian
11.
KOMDANAS
12.
Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Kepaniteraan Perdata
Attendence Management Program me (Aplikasi Absen Sidik Jari)
Urusan Kepegawaian
13.
CTS/SIPP
Kepaniteraan Hukum
14.
Direktori Putusan
Kepaniteraan Hukum Tabel 7
Untuk meubeler pada Pengadilan Negeri Kefamenanu banyak meubeler yang sudah tidak layak dipakai lagi, seperti meja dan kursi, lemari besertia
rak arsip. Barang-barang tersebut sudah dipakai dari tahun 1977 dan sampai sekarang masih dipakai oleh karena belum ada pengadaan untuk menggantikan meubeler tersebut.
5.2 Distribusi fugas dan bnggung jawab
Pada Pengadilan Negeri Kefamenanu masih kekurangan pelsonil dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sebagai badan peradilan tingkat
pertama Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang mengadili perkara-perkara tingkat pertama, diharuskan untuk melayani para pencari keadilan sesuai dengan SOP dan Job Description yang telah ditentukan akan tetapi dengan berkembangnya jaman, banyak perubahan terjadi dari cara kerja manual ke
cara kerja menggunakan komputer dan pada tahun 2015 Pengadilan Negeri
Kefamenanu telah menggunakan cara kerja menggunakan aplikasi dan
PENGAI}IIAN NEGGRI f,ETADIDilIilU _
lnstansi Pemerintah
komputer sebagai penunjang pekerjaan, namun ada satu faktor yang membuat pekerjaan tidak begitu maksimal, hal ini disebabkan kurangnya
personil dalam menjabat jabatan struktural dan staf yang mengerjakan pekerjaan pada bagian-bagian terpaksa dirangkap oleh pejabat-pejabat fungsional seperti Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti hal ini
mengakibatkan pekerjaan pada bagian-bagian terkadang mengalami kendala yang mengakjbatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan
oleh karena pekerjaan yang diutamakan adalah sebagai pejabat fungsional tersebut. Namun dengan pengawasan secara berjenjang dari Ketua, Wakil
Ketua, yang
di bantu oleh Hakim-hakim yang di berikan tugas sebigai
pengawas pada semua bidang, dibagi dan diputuskan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan nomor ZKPN.KFM/SK||/2015, yang mana pengawasan tersebut hasilnya dibahas dalam rapat bulanan rutin, rapat-
rapat terbatas dan juga pada apel pagi maupun apel sore. Dengan mengaktifkan pengawasan berjenjang
ini
hakim-hakim secara tidak
langsung diberikan kesempatan belajar tentang berbagai bidang agar jika nanti menjadi pimpinan sudah mengerti alur pekerjaan dari tiap-tiap bidang.
Untuk itu dibawah ini kami memberikan daftar nama-nama personil Pengadilan Negeri Kefamenanu yang setama tahun 2015 merangkap pekerjaan, sebagai berikut: No.
1.
Nama
Aprianus Suki
Jabatan Fungsional
Jabatan Yang
Panitera Pengganti
Staf Pidana/Meja 2
dirangkap
Pidana
keterangan Jabatan rangkap sudah dijalani selama 5 tahun
2.
Josis S. Hotan
3.
Emilia S. F. Oki, A.Md.
Panitera Pengganti
4.
Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H.
Panitera Pengganti
5.
Nimbrod Bekuliu
Jurusita
6.
Frengky J. Ndun, S.IP.
Jurusita
7.
Dominikus Seran
JohnyW. Bara,
$taf Perdata/Meja 2 Perdata
Staf PerdatalKasir
Pedata/Meja
9.
Maria A. Moi, A.Md.
Jurusita Pengganti
10.
Orsenia A. Fuah
11.
SantiOktaviana
Jurusita Penooanti Jurusita Penooanti
Staf Kepegeawaian
Staf Urusan Umum Staf Keuangan/Bendaham oenerima
Staf Keuangan/Bendahara oenoeluaran Staf Kepaniteraan Hukum Staf Kepaniteraan Pidana
Table
6. Program/kegiatan
1
oerdata Staf Perdata/meja 3 oerdata
Jurusita
S.IP.
dirangkap selama
Staf Pidana
Penooanti Jurusita Pengganti
8.
Jabatan sudah
Panitera Pengganti
1 tahun Jabatan sudah dirangkap selama 2 tahun Jabatan sudah dirangkap selama 1 tahun Jabatan dirangkap selama 2 tahun Jabatan dirangkap selama 2 tahun Jabatan dirangkap selama 12 tahun
Jabatan dirangkap selama 3 tahun Jabatan dirangkap selama 3 tahun Jabatan dirangkap selama 6 tahun Jabatan dirangkap selama 3 tahun
I
yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kineria. Program atau kegiatan adalah hal yang difokuskan untuk mencapai hasil dari
tujuan kinerja yang di cita-citakan. Dari program tersebut dapat dirancangkan perencanaan, dapat menyajikan realisasi yang mana pengukuran kinerja dapat
diukur lewat perbandingan antara perencanaan dan realasasi
sehingga
mengetahui kekurangan-kekurangan, kegagalan-kegagalan
maupun
keberhasilan yang dicapai.
Dari program-program yang di bentuk, kesemuanya itu tidak lepas dari visi dan
misi yang di cita-citakan Pengadilan Negeri Kefamenanu. Karena programprogram yang disajikan tersebut
PDITGIIIIIJIil NEGBBI f,SrAt[N]rNU
di bentuk untuk mendukung tercapainya
-
La
InsBnsi Pemerintah
visi
dan misitersebut.
Sesuai dengan Rencana jangka menengah Pengadilan Negeri Kefamenanu,
yaitu Rencana Strategi 2015-2019, Pengadilan Negeri Kefamenanu membuat program yang mana program'program tersebut meliputi penyelesaian perkara, adminitrasi perkara, administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Dalam program-program y.ang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan
Manajemen Peradilan.
2. Peningkatan Pelayanan Prima Terhadap Publik serta
Aksesbiltas
Masyarakat terhadap Penanganan Perkara dan Penyelesaiannya.
3.
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kineria Aparatur Pengadilan.
4.
Peningkatan Kualitas Penggunaan Anggaran Yang Telah Dialokasikan.
5.
Peningkatan Penanganan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum.
6.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai.
Dari program-program diatas, dikelompokkan beberapa sasaran indikator untuk
setiap program. Dengan ini sasaran indikator yang dikelompokkan pada program-program tersebut merupakan sasaran indikator yang dijadikan acuan dalam mengeriakan program tersebut. Penentuan sasaran didasarkan pada visi
dan misi Pengadilan Negeri Kefamenanu sehingga cita-cita Pengadilan Negeri
Kefamenanu yang merupakan Badan Peradilan tingkat pertama dalam menentukan sasaran indikator kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu mendasarkan pada kebutuhan dalam pelayanan kepada para penc€lri keadilan,
demi kelancaran pelayanan, dibidang yustisial maupun administrasi, dengan
PENGAI,II,AN NBGEf,
I
f, f, TAilENITNU
-
Instansi Pemerintah
penentuan sasaran indikator kinerja ini diharapkan semua personel Pengadilan
Negeri Kefamenanu dapat mencapai kinerja yang maksimal, dengan acuan
sasaran indikator kinerja yang dimaksud, pekerjaan-pekerjaan
yang
dilaksanakan lebih terarah dan efisien. Penentuan sasaran-sasaran indikator kinerja dan uraiannya sebagai berikut: 1. Peningkatan Manajemen Peradilan
Uraian
sasaran:
,
Tenarujudnya percepatan penyelesaian perkara, dengan sasaran indikator
sebagai berikut:
a)
Presentase perkara yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 butan.
Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014, penyelesaian perkara yang semula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl tanggal 21 Oktober 1992 nomor 6 tahun 1992 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Rl tanggl 10 September 1998 bahwa penanganan perkara ditentukan paling lama 6 (enam) bulan,
dirubah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambata dalam waktu 5 (lima) bulan.
Dengan demikian atas dasar Surat Edaran tersebut maka penyelesaian perkara diupayakan terselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan, walaupun begitu ada juga perkara-perkara yang tidak bisa di selesaikan tepat waktu dan perkara-perkara tersebut adalah perkara
perdata gugatan, yang mana kehadiran para pihak sangat berpengaruh pada proses jalannya perkara tersebut. Para pihak
PENGADIIAJ{ NEG}nI f, ETAXIBNTNTI _
Instansi Pemerintah
misalnya pihak tergugat, tidak hadir tanpa alasan yang jelas, dengan
ketidakjelasan alamat yang ada dalam gugatan yang diberikan
Penggugat sehingga jurusita/jurusita Pengganti dalam menjalan relaas panggilan sidang mengalami kesulitan, dan juga kehadiran para pihak tanpa alasan yang tidak jelas walaupun telah dipanggil secara patut.
Sehingga dalam proses penyelesaian perkara Maielis HakimlHakim
mengalami kesulitan untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl diatas, namun dengan ketegasan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu
memberikan arahan-arahan
dan
menyarankan
agar
dalam
menangani suatu perkara harus mempunyai ketegasan dalam proses persidangan. Yang mana jika tidak tegas kepada para pihak maka
aturan yang tertera pada Surat Edaran tercebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
b)
Presentase sisa perkara y?ng diselesaikan
Dalam sasaran indikator ini mengarah kepada sisa perkara pada
tahun 2015 dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, walaupun menjadi perkara sisa akan tetapi harus diselesaikan tepat
waktu seperti pada huruf a diatas. Dan dalam tahun 2015 sisa perkara yang ada diselesaiakan adalah sebagai berikut:
PBilGJII}II.AN Nf,GEBI f,ET]UIENANU
-
Instansi Pemerintah
Dan perkara yang diselesaikan tepat pada waktunya adalah perkara
Yang tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya adalah perdata
gugatan 1 perkara, hak ini disebabkan karena pihak Tergugat yang
tidak hadir oleh karena alasan yang tidak jelas, sehingga perkara ditunda untuk pemanggilan pihak tergugat.
Hal ini memang tidak dipungkiri bahwa Pengadilan sebagai wiOan pihak untuk berperkara dalam hal ini perkara gugatan tidak bersifat
mengikat dalam hal kehadiran sehingga tidak dapat dipastikan prosesnya akan sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan Pelayanan
Prima Terhadap Publik Serta
Aksesbilitas
Masyarakat Terhadap Penanganan Perkara dan Penyelesaiannya. Uraian sasaran: Presentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan Dalam sasaran indikator ini Pengadilan Negeri Kefamenanu telah mencapai
target yang ditentukan pada tahun 2015. Dengan menghitung presentase putusan yang telah dipublikasikan agar bisa diakses publik dapat diukur kinerja dalam menyalurkan putusan yang dihasilkan Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai badan peradilan tingkat pertama pada direktori putusan Mahkamah Agung Rl yang mana aplikasi tersebut juga dapat di
daftar putusan-putusan mana yang mengajukan upaya hukum, tentunya dalam mengakses putusan-putusan tersebut tidak lepas dari peraturanperaturan yang telah ditetapkan menganai keterbukaan informasi.
Dalam mengupload putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Rl tersebut diupayakan sesegera mungkin setelah putusan dibacakan pada
tahapan proses putusan, dengan dibantu oleh aplikasi perkara yaitu CTS/SIPP yang telatr digunakan oleh Badan Peradilan Umum, maka putusan dan proses persidangan dapat diakses masyarakat khususnya
para pencari keadilan secara online karena CTS/SIPP telah berintegrasi dengan website Pengadilan Negeri Kefamenanu.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kinerja Aparatur Pengadilan Uraian sasaran: Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
a)
Presentase PegawaiYang Diusulkan Mengikuti Diklat
Dalam sasaran
ini
Pengadilan Negeri Kefamenanu berupaya
meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang berkualitas
dalam
menunjang pekeriaan. Sumber daya manusia adalah hal pokok dalam suatu organisasi. Bagaimana seorang personil dapat betanggung jawab dan mengerti apa yang dikefiakan. Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang dimaksud adalah kegiatan yang di
ikut sertakan baik kegiatan tersebut dari Badan Peradilan maupun instansi yang terkait, sehingga dalam bekerja individu yang diberikan
tanggung jawab mengenai pekerjaannya dapat dengan baik menjalankan dalam kesehariannya berkerja. Dan pengadilan Negeri
'
PENGAllII.llil trBGnBl f,BtrAilBililNU
-
Laporan Kineria Instansi Pemerintah
Kefamenanu selalu mengikutsertakan personil-personil yang dianggap mampu untuk beradaptasi dan mengikutidiklat yang diadakan.
Sehingga
jika terdapat hal-hal baru dapat disosialisaikan
dan
diimplementasikan di bidangnya dengan baik.
b)
Presentase Penambahan Pegawai Untuk Mengisi kekosongan Jabatan.
Dalam sasaran ini Pengadilan Negeri Kefamenanu mengharapkan agar
pada tahun 2O1q jabatan-jabatan yang kosong dapat terisi sehingga
tidak terjadi perangkapan dalam tugas, yang seharusnya bisa
di
kerjakan oleh pejabat yang menjabat jabatan tersebut. Akan tetapi oleh
karena pada tahun 2015 masih ada jabatan struktural yang kosong sehingga terjadi perangkapan tugas, juga kekurangan staf pada bagian-
bagian yang mengakibatkan para pejabat fungsional di berdayakan untuk merangkap tugas sebagai staf.
4. Peningkatan Kualitas Peggunaan Anggaran Yang Telah Dialokasikan. Uraian sasaran : Optimalisasi Penyerapan Anggaran.
a)
Presentase Pemenuhan Anggaran Yang Diusulkan
b)
Presentase Penggunaan Anggaran
Pada kedua sasaran diatas, yang mengarah pada indikator Presentase Penyerapan Anggaran, yang mana pada program ini diharapkan agar penyerapan anggaran dapat maksimal, sesuai dengan kebutuhan dan
pemenuhan usulan anggaran
di tanggapi dengan baik, melihat
dari
sudut kebutuhan itu sendiri. Jika pemenuhan usulan anggaran tidak sesuai maka perencanaan kinerja dibagian yang membutuhkan tidak
PENGADI1AN NBGnnI f,EFAiIBNIIIIIU
-
Laporan Kineria Instansi Pemerintah
berjalan dengan baik.
Kedua presentase diatas terkait pada
t
hasil yaitu bagaimana usulan
dapat direalisasikan sehingga penggunaan anggaran menjadi optimal.
Seringkali terjadi bahwa usulan anggaran yang diusulkan tidak diterima mengakibatkan melambatnya kineda karena tidak terdapat dukungan dalam hal anggaran. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sering terjadi usulan anggaran ditolak dan diberikan anggaran bukan sesuai dengan kebutuhan Pengadilan itu sendiri.
Dari akibat-akibat tersebut diatas maka indikator kinerja optimalisasi penyerapan anggaran tidak berfungsi karena
yaitu
"ngn"r"n
tidak terpakai secara optimal dan anggaran yang tidak terpakai dikembalikan ke negara, padahal disisi lain kebutuhan masih banyak
akan tetapi karena penyerapan anggaran pun harus sesuai dengan penentuan dalam DIPA maka kebutuhan yang lain sepertiterabaikan.
5. Peningkatan Penanganan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum.
a) Presentase Berkurangnya berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK.
Pada sasaran ini Pengadilan Negeri Kefamenanu mengharapkan berkas
yang diupayakan hukum berkurang dari tahun lalu yaitu tahun 2014. Sebagai tolok ukur kepuasan pencari keadilan. Yang mana kepuasan
dalam menerima putusan. Akan tetapi pada tahun zols temyata meningkat tajam dari tahun 2014. Hal ini disebabkan semakin kritisnya
masyarakat dalam mencari keadilan, sebagaimana para pihak yang
