yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak ada realisasinya selama tahun 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF Selama tahun 2015, Pengadilan Agama Kebumen telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Kebumen ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indicator kinerja yang telah ditetapkan.Tingkat Keberhasilan Kinerja Pengadilan Agama Kebumen berhasil dicapai sebesar 131,1%, yang diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian 5 (lima) sasaran strategis, yakni: (a) meningkatnya penyelesaian perkara, (b) peningkatan aksebilitas putusan hakim, (c) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), (d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan (e) Meningkatnya kualitas pengawasan. Keberhasilan sasaran strategis meningkatnya penyelesaian perkara dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 117,45%. Adapun konstribusi capaian kinerja tersebut diperoleh dari 5 (lima) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

presentase mediasi yang berhasil sebanyak 12 perkara

berhasil dimediasi dari 350 perkara yang dimediasi oleh Hakim selama tahun 2015 sehingga realisasi capaian dihitung sebesar 3,43% (12/350 X 100%) dari target 2%, presentase sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 876 perkara telah diputus dari 876 perkara sisa perkara tahun 2014 sehingga realisasi capaian dihitung sebesar 100% (876/876 X 100%) dari target 100%, presentase perkara yang diselesaikan sebanyak 3243 perkara telah diputus dari 3.893 perkara yang harus diselesaiikan oleh Majelis Hakim selama tahun 2015 sehingga realisasi capaian dihitung sebesar 83,30% (3.243/3.893 X 100%) dari target 77%, presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 2.847 perkara

berhasil diselesaikan kurang dari 5 bulan dari 3.234 perkara yang harus

diselesaikan selama tahun 2015 sehingga realisasi capaian dihitung sebesar 87,79% (2.847/3.243 X 100%) dari target 92%, presentase penurunan sisa perkara sebesar 112,17% realisasi capaian dihitung sebesar 25,80% (876-650/876 X 100%) dari target 25%, Keberhasilan sasaran strategis Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan capaian kinerja sebesar 100,73%. Adapun konstribusi capaian kinerja tersebut diperoleh dari indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3234 perkara dari 3.243 perkara yang diputus selama tahun 2015 sehingga realisasi capaian dihitung sebesar 99,72% (3.234/3.243 X 100%) dari target 99%. Keberhasilan sasaran strategis Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun konstribusi diperoleh dari 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 20 perkara dari 20 perkara yang dianggarkan selama tahun 2015 sehingga realisasi capaian dihitung sebesar 100% (20/20 X 100%) dari target 100%, Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 10 orang dari 10 orang yang meminta selama tahun 2015 sehingga realisasi capaian dihitung sebesar 100% (10/10 X 100%) dari target 100%.

LAPORAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN 2015

ii

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan capaian kinerja sebesar 0% dikarenakan dari satu indikator kinerja Persentase putusan pengadilan perkara perdata

yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak ada realisasinya selama tahun 2015.

Begitu juga sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan capaian kinerja sebesar 0% dikarenakan dari indikator presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tidak ada pengaduan yang masuk ke pengadilan agama kebumen selama tahun 2015, dari segi kinerja sebenernya menujukan keberhasilan karena dapat disimpulkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup baik. Pada Perspektif Keuangan, ketersediaan anggaran dapat dipenuhi 100%, artinya seluruh kebutuhan dana

operasional

Pengadilan Agama Kebumen

dapat disediakan

anggarannya

dalam

DIPA

Pengadilan Agama Kebumen. Perbandingan antara capaian kinerja dan serapan (realisasi) anggaran Pengadilan Agama Kebumen selama 3 tahun terakhir pada diagram berikut:

Capaian Kineraja

Serapan Anggaran

120 99,94

99,09

97,55 86

100 78

75

2013

2014

80 60 40 20 0

2015


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Tugas dan Fungsi

1

C. Struktur Organisasi

2

D. Sistematika Penyajian

3

E. Permasalahan Organisasi

4

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019

6

B. Perjanjian Kinerja 2015

8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kerja Organisasi

9

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

10

C. Akuntabilitas Keuangan

17

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan

20

B. Saran – Saran

20

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matrik Renstra 2015 - 2019 4. Rencana Kinerja Tahun 2016 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 6. SK TIM Penyusun LAKIP.


ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

yang

mewajibkan

seluruh

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan

dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini

dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan Pengadilan Agama Kebumen melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Pelaksanaanya dimulai dengan penyusunan Renstra, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan penyusunan Penetapan Kerja Tahunan (PKT) . Lebih lanjut, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan serta mendorong terwujudnya program penguatan akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Kebumen.

B. TUGAS DAN FUNGSI Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Kebumen merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Kebumen terletak di Jl. Indrakila No.42 yang mempunyai yurisdiksi 461 Kelurahan / Desa dari 27 Kecamatan dengan luas wilayah 128.111,50 Ha atau 1.281.115 KM2.


1

C. STRUKTUR ORGANISASI Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris,Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain: KETUA PENGADILAN AGAMA tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. HAKIM tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya

baik

dalam

proses maupun

peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka

pendek.

Serta

melaksanakan

Pengawasan

bidang

Bidalmin atas perintah Ketua. PANITERA/SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah: Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, Administarsi umum dan administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. WAKIL PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah : Membantu Panitera dalam

melaksanakan

tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1 meja II dan meja III. Serta mengevalusi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. WAKIL SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan bertanggungjawab sebagi pejabat pembuat komitmen/penanggugjawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada Panitera /Sekretaris. KEPALA URUSAN UMUM tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.


2

KEPALA URUSAN KEUANGAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris. PANITERA MUDA GUGATAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. PANITERA MUDA PERMOHONAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera PANITERA MUDA HUKUM tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. PANITERA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah : Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera Muda Hukum/ Meja. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera. Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Kebumen dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan Pelaksanaan

Tugas

tersebut

oleh

para

pihak

pencari

keadilan.

juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas administrasi umum.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian laporan kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar

belakang,

tugas

dan

wewenang, struktur

organisasi, dasar hukum, dan sistematika penyajian; 2. PERENCANAAN KERJA, menjelaskan rencana strategis Pengadilan Agama Kebumen untuk periode 2015 - 2019 dan perjanjian kinerja untuk tahun 2015. 3. AKUNTABILITAS

KINERJA,

menjelaskan setiap capaian

kinerja

Pengadilan Agama Kebumen

dikaitkan dengan sasaran program serta realisasi keuangan. 4. PENUTUP,

menjelaskan

kesimpulan

atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama

Kebumen Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


3

E. PERMASALAH ORGANISASI Reformasi peradilan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi hukum. Tanpa kepastian dan keadilan hukum, tidak akan ada perlindungan hukum bagi warga negara. Ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi masalah utama yang dihadapi pengadilan Agama Kebumen yaitu : 1. Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam pembahasan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan utamanya adalah SDM yang sesuai kebutuhan pengadilan. Selain itu sistem pembinaan yang meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, dan pengembangan sistem rotasi, mutasi serta pengembangan karir hakim serta non-hakim juga perlu disempurnakan dengan menyertakan parameter obyektif. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem reward and punishment yang tepat. Masalah lain yang juga mengemuka adalah distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum merata. 2. Manajemen Sarana dan Prasarana Permasalahan di dalam pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain sarana penunjang gedung pengadilan yang belum lengkap sampai dengan akhir tahun 2015 Pengadian Agama Kebumen masih memerlukan sarana penunjang untuk meningkatkan pelayanan seperti ruang arsip, kursi ruang tunggu dan lokasi pelayanan yang belum steril dari para pihak berperkara. 3. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI), dan Transparasi Peradilan. Pengadilan Agama Kebumen melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, juga masih

merasakan

perlunya

satu

kebijakan

dari Mahkamah Agung tentang sistem

pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

di

setiap

unit

kerja.

Dengan demikian

dapat

diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Transparansi

peradilan

hingga

kini

masih

menjadi

permasalahan

yang sangat

perlu

diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan.Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi. Dalam hal akses infomasi yang masih kurang Mahkamah Agung sudah berupaya dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Salah satu bukti transparansi melalui akses informasi ini diwujudkan dengan diluncurkannya situs http://putusan.mahkamahagung.go.id yang di fungsikan untuk mempublikasikan memuat putusan. Sedangkan untuk lingkungan pengadilan agama juga sudah membuat portal untuk meningkatkan transparansi yaitu melalui http://infoperkara.badilag.net untuk Pengadilan Agama Kebumen sendiri juga telah memilki website http://www.pakebumen.go.id sebagai sarana keterbukaan informasi. Tetapi karena kurangnya media promosi atau infomasi tersebut masyakat belum memaksimalkan sarana yang ada tersebut.


4

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015- 2019 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kebumen tahun 2015 - 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015. Renstra Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi atau rumusan umum tentang upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program untuk mencapai visi dan misi. Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana strategis Mahkamah Agung RI. 1. Visi Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi

harus

bersifat

praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Pengadian Agama Kebumen. Visi Pengadilan Agama Kebumen Adalah : “Terwujudnya Pengadilan Agama Kebumen yang Mandiri dan Profesional dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung “ 2. Misi Misi (Mission) merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Misi Pengadilan Agama Kebumen Adalah : 1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar. 2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan. 3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat. 4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa. 5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik. 6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal. 3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun Pengadilan Agama Kebumen menetapkan empat tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Terwujudnya Peradilan yang segera memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan; 2. Terwujudnya kepuasan pencari keadilan atas putusan Pengadilan; 3. Terwujudnya Peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan; 4. Mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel


6

4. Sasaran Strategis Sasaran

strategis

dalam

rumusan

Renstra

Pengiadilan Agama Kebumen Tahun 2015 - 2019

merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara). 2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 5. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program

dan

indikator

hasil

indikator

kegiatan

nantinya

dapat

(outcome), sedangkan

keluaran

(output).

dilakukan. Keberhasilan

keberhasilan

Penetapan

kegiatan

indikator

program

diukur program

diukur

dengan

dengan

menggunakan

dilakukan

dengan

mempertimbangkan tujuan program dan kegiatankegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator- indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KEBERHASILAN KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

% mediasi yang berhasil % sisa perkara yang diselesaikan % perkara yang diselesaikan % Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan % penurunan sisa perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

% perkara prodeo yang diselesaikan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

% putusan pengadilan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Meningkatnya kualitas pengawasan

% pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

% pencari keadilan golongan tertentu (tidak mampu) yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)


7

B. PERJANJIAN KINERJA 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang merupakan bentuk perjanjian dari Panitera/Sekretaris kepada Ketua Pengadilan Agama pada tanggal 13 Maret 2015. Perjanjian Kinerja tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya. Secara detail Perjanjian Kinerja 2015 dan target pada setiap indicator adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KEBERHASILAN KINERJA Presentase mediasi yang berhasil

TARGET 2%

Presentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

Presentase perkara yang diselesaikan

80%

Presentase Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

90%

Presentase penurunan sisa perkara

10%


Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

99%


Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

Presentase pencari keadilan golongan tertentu (tidak mampu) yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

100%


Presentase putusan pengadilan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%


Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

Target Kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2015 merupakan target tahun pertama yang tercantum dalam renstra Pengadilan Agama Kebumen 2015 - 2019. Jumlah anggaran Pengadilan Agama Kebumen tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.382.192.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas 3 (tiga) program yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya , (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan (3) Progam Peningkatan Manjemen Peradilan Agama.


8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kebumen tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2015 ini. Dari 5 sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kebumen dapat diilustrasikan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2%

3,34%

171,50%

Presentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

Presentase perkara yang diselesaikan

77%

83,30%

108,18%

Presentase Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

92%

87,79%

95,42%

Presentase penurunan sisa perkara

23%

25,80%

112,17%

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

99%

99,72%

100,73%


Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

Presentase pencari keadilan golongan tertentu (tidak mampu) yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

100%

100%

100%


Presentase putusan pengadilan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%

0%

0%



100%

0%

0%

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)


INDIKATOR KEBERHASILAN KINERJA Presentase mediasi yang berhasil


9

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing – masing sasaran tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran pertama ini tentang meningkatnya penyelesaian perkara adalah dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

Presentase mediasi yang berhasil

2%

3,43%

171,50%

2.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

3.

Persentase perkara yang diselesaikan

77%

83,30%

108,18%

4.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

92%

87,79%

95,42%

5.

Persentase penurunan sisa perkara

23%

25,80%

112,17%

Rata – Rata Capaian

117,45%

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 117,45%, maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “Sangat Berhasil”. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini: a) Persentase mediasi yang berhasil NO

INDIKATOR KINERJA

1.

Presentase mediasi yang berhasil

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2%

3,43%

171,50%

Berdasarkan pada table diatas, realiasai kinerja Persentase mediasi yang berhasil adalah sebesar 3,43 % dari target yang ditetapkan sebesar 2%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka presentase capaian indikator ini adalah 171,50% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pertama ini “Sangat Berhasil“. Penyebab ketidak berhasilan salah satu faktornya adalah karena para pihak yang mengajukan perkara perceraian hampir seluruhnya telah melalui proses perdamaian di keluarga masing-masing, sehingga mereka yang mendaftar sulit untuk didamaikan. Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian perkara yang dimediasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.


10

Tahun

Jumlah Perkara Diterima

Jumlah Perkara Dimediasi

Perkara Yg Berhasil Dimediasi

%

1.

2013

2.897

176

2

1,14

2.

2014

2.905

252

2

0,79

3.

2015

3.017

350

12

3,43

No

Dari 3.083 perkara yang diterima pada tahun 2015 jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 350 perkara dari jumlah tersebut hanya 12 perkara yang berhasil didamaikan atau hanya (12/350 x 100% = 3,43% ) dari jumlah perkara yang dapat dimediasi. Dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 jumlah perkara yang berhasil dimediasi ada kenaikan yang signifikan dari tahun - tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara dari 176 perkara yang dimediasi atau 1,14%. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 252 dan yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara atau 0,79 %. Dari segi jumlah perkara yang dapat dimediasi dan perkara yang berhasil dimediasi mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan 2015. b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Realisasi kinerja prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kedua ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

No

Tahun

Sisa Perkara

Diputus

%

1.

2013

949

949

100

2.

2014

932

932

100

3.

2015

876

876

100


11

Dari table perbandingan diatas sepanjang periode 2013 sampai dengan 2015 jumlah sisa perkara mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 hal ini disebabkan oleh jumlah perkara yang diterima dan diselesaiakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja. c) Persentase perkara yang diselesaikan Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah sebesar 83,30% dari target yang ditetapkan sebesar 77 %. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 108 % dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Sangat Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase perkara yang diselesaikan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

77%

83,30%

108,18%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase perkara yang diselesaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. No

Tahun

Sisa Tahun Lalu

Diterima

Jumlah Perkara Yg Ditangani

Diputus

% Putus

Sisa Perkara

1.

2013

949

2.897

3.846

2.914

75,77

932

2.

2014

932

2.905

3.837

2.961

77,17

876

3.

2015

876

3.017

3.893

3.243

83,30

650

Tahun 2015 Pengadilan Agama Kebumen menerima perkara sebanyak 3.017 perkara terdiri dari 2.772 perkara gugatan dan 245 perkara permohonan di tambah sisa perkara tahun 2014 yang masih dalam proses sebanyak 876 perkara terdiri dari 856 perkara gugatan dan 20 perkara permohonan, maka jumlah beban perkara yang di tangani sepanjang tahun 2015 sebanyak 3.893 perkara.

3.900 3.890 3.880 3.870 3.860 3.850 3.840 3.830 3.820 3.810 3.800

3.893

3.846

2013

3.837

2014

2015


12

Jumlah perkara yang ditangani selama 3 tahun terakhir mencapai angka tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 3.893 perkara sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan jumlah perkara yang diterima yaitu sebanyak 56 perkara. Dari 3.893 perkara yang ditangani, jumlah perkara yang dapat diputus sebanyak 3.243 perkara, dengan menyisakan sisa perkara sebanyak 650 perkara. Indikator Presentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,13% terhadap capaian tahun 2014 sebesar 77,17%. Sedangkan dalam tiga tahun terakhir Indikator persentase perkara yang diselesaikan paling rendah pada tahun 2013 hal ini dipengaruhi bebeberapa faktor salah satunya adalah karena perkara yang didaftar sebelum akhir bulan Agustus 2012 dengan menggunakan identitas alamat Tergugat/Termohon tidak diketahui, sehingga pemanggilannya melalui Mas Media yang secara otomatis sidang pertamanya baru dimulai sekitar bulan Januari, Februari, Maret bahkan April 2013 sehingga membebani perkara tahun 2013. d) Persentase perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Realisasi kinerja prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebesar 87,79% dari target yang ditetapkan sebesar 92%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar lebih dari 95,42% dan dapat disimpulkan bahwa indikator keempat ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

1.

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

92%

87,79%

95,42%

Sesuai dengan SEMA No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Paling Lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Dari 3.243 perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 2.847 perkara dapat diputus kurang dari 5 bulan atau sebesar 87,79% (2.847/3.243 X 100%) dari target 92%. e) Persentase penurunan sisa perkara Realisasi kinerja prosentase penurunan sisa perkara adalah sebesar 23% dari target yang ditetapkan sebesar 25,80%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar lebih dari 112,17% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kelima ini “Sangat Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO 1.

INDIKATOR KINERJA Presentase penurunan sisa perkara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

23%

25,80%

112,17%


13

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim Sasaran kedua ini merupakan salah satu ukuran meningkatnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum bidang peradilan terhadap putusan – putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Kebumen. Hanya 1 (satu) indikator kinerja untuk mengukur peningkatan aksebilitas putusan hakim. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

99%

99,72%

100,73%

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dari target 99% terealisasi sebesar 99,72% dengan capaian kinerja lebih dari 100,73%. Dan dapat disimpulkan pencapaian indikator tersebut “Sangat Berhasil”. Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

NO

Tahun

Jumlah Perkara Putus

Pengajuan Upaya Hukum

%

Tidak Mengajukan Upaya Hukum

%

1.

2013

2.914

10

0,34

2.904

99,66

2.

2014

2.961

12

0,41

2.949

99,59

3.

2015

3.243

9

0,27

3.245

99,72

Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2015 perkara yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan PK sebanyak 9 perkara yang terdiri dari :  Perkara mengajukan Banding sebanyak 8 perkara.  Perkara mengajukan Kasasi sebanyak 1 perkara.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan Sasaran ini merupakan salah satu ukuran untuk mengimplementasikan konsep access to justice bagi masyarakat miskin dan marginal, peradilan agama dalam hal ini Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah berupaya menyusun rencana strategis dan rencana operasional yang didalamnya berisikan program kerja dan rencana aksi yang disusun secara sistematis. Sebagai bagian dari institusi peradilan negara, peradilan agama juga memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan. Namun demikian, tugas dan wewenang tersebut pada intinya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memenuhi hak mendapatkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat (justice for all).


14

Implementasi access to justice yang dirumuskan dalam rencana strategis dan rencana operasional Pengadilan Agama saat ini telah diwujudkan ke dalam tiga bentuk program unggulan, yaitu pelayanan perkara cuma-cuma (prodeo), sidang keliling, dan pos bantuan hukum (posbakum). Sasaran utama ketiga program tersebut adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan wawasan hukum untuk menyelesaikan perkaranya melalui peran peradilan agama. Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran ketiga ini tentang peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan adalah dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

2.

Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100%

100%

100%

Rata – Rata Capaian

100%

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 100%, maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “Berhasil”. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini: a) Presentase penanganan perkara prodeo. Realisasi kinerja prosentase perkara prodeo yang diselesaiakan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO 1.

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

Pada 2015 Pengadilan Agama Kebumen mendapatkan alokasi anggaran operasional untuk pelayanan perkara cuma - cuma (prodeo) yang merupakan salah satu program ungulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 untuk pelaksanaan program pelayanan perkara prodeo untuk 20 perkara sebesar Rp. 7.120.000 dengan serapan sebesar Rp. 7.120.000 (100,00%) atau 20 perkara.


15

b) Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Realisasi kinerja prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (posbakum) yang diselesaiakan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

1.

INDIKATOR KINERJA Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

Pada 2015 Pengadilan Agama Kebumen mendapatkan alokasi anggaran operasional untuk pelayanan posbakum yang merupakan salah satu program ungulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 untuk pelaksanaan program pelayanan perkara prodeo untuk 240 Jam Layanan sebesar Rp. 24.000.000 dengan serapan sebesar Rp.24.000.000 (100,00%). Dari segi pelayanan sangat belum memenuhi sasaran dikarenakan sampai dengan akhir kontrak kerja penanganan posbakum di pengdilan agama kebumen hanya bisa melayani sebanyak 20 orang saja.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Dalam sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO

INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

0%

0%

Realisasi kinerja prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Tidak Berhasil”.


16

Faktor penyebab ketidak berhasilan indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti selama tahun 2015 tidak terdapat perkara yang perlu di tindak lanjuti dengan eksekusi sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indikator tersebut.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : NO

1.

INDIKATOR KINERJA Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

0%

0%

Realisasi kinerja prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Tidak Berhasil”. Faktor penyebab ketidak berhasilan indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti selama tahun 2015 tidak terdapat pengaduan yang masuk dan perlu di tindak lanjuti sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indikator tersebut.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadila Agama Kebumen yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada TA 2014, Pengadilan Agama Kebumen telah menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing-masing untuk Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401055/2015 tanggal 4 November 2014, dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.344.272.000,- dan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor : DIPA-005.01.2.401056/2015 tanggal 4 November 2014, dengan jumlah dana sebesar Rp. 37.920.000,-. dan dikategorikan pada 3 (tiga) program yaitu :


17

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung mempuyai 2 (dua) jenis belanja yaitu (1) Belanja Pegawai dan (2) Belanja Barang. Pencapaian realiasasi program kerja masing – masing jenis belanja pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : NO

Jenis Belanja

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang TOTAL

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

4.448.317.000

4.068.453.745

91,46

480.995.000

480.325.057

99,87

4.929.272.000

4.548.778.802

92,28

Tingkat pencapaian realisasi anggaran Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2015 adalah sebesar 92,28 % atau ekuivalen sebesar Rp. 4.548.778.802,-. Tingkat capaian yang hampir mendekati persentasi cukup bagus hal tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sunguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2015. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut bahwa serapan dari dua jenis belanja terlaksana dengan baik.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mempuyai 1 (satu) jenis belanja yaitu (1) Belanja Modal. Pencapaian realiasasi program kerja jenis belanja modal pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : NO 1.

Jenis Belanja Belanja Modal TOTAL

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

415.000.000

413.638.250

99,67

415.000.000

413.638.250

99,67

Tingkat pencapaian realisasi anggaran Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2015 adalah sebesar 99,67 % atau ekuivalen sebesar Rp. 415.000.000,-. Tingkat capaian yang hampir mendekati persentasi 100% hal tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sunguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2015.


18

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama mempuyai 1 jenis kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Pencapaian realiasasi program kerja masing - masing jenis kegiatan tersebut pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : NO

Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

1.

Penyelesaian Administrasi Perkara

6.800.000

6.800.000

100

2.

Pos Pelayanan Hukum

24.000.000

24.000.000

100

3.

Berkas perkara yang diselesaikan dengan Sidang keliling dan Prodeo

7.120.000

7.120.000

100

TOTAL

37.920.000

37.920.000

100

Tingkat pencapaian realisasi anggaran Progam Peningkatan Manajeman Peradilan Agama Tahun 2015 adalah sebesar 100,00 % atau ekuivalen sebesar Rp. 37.920.000,-. Tingkat capaian persentasi 100% hal tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sunguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2015.


19

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kebumen tahun 2015 mencerminkan hasil dan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Kebumen selama periode satu tahun anggaran, yang didalamnya pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban Pengadilan Agama Kebumen untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatankegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Pengadilan Agama Kebumen. Penerapan Sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan

yang baik (good governance)

sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/ kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kebumen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan

dan

implementasi

:

Rencana

Kerja

(Operational Plan), Rencana KInerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa – masa yang akan datang. Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Agama Kebumen telah memuaskan, namun terdapat dua sasaran program yang belum tercapai yaitu Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan Meningkatnya kualitas pengawasan hal tersebut disebabkan : a. Tidak terdapat perkara yang perlu di tindak lanjuti dengan eksekusi; b. Tidak terdapat pengaduan yang masuk dan perlu di tindak lanjuti;

B. SARAN - SARAN Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Kebumen di tahun yang akan datang, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain: 1. Meningkatkan komitmen

aparatur Pengadilan Agama Kebumen dalam memberikan pelayanan

yang baik dan memberikan aksestabel kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Melakukan Evaluasi penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan lembaga secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. 3. Meningkatkan optimalisasi mekanisme Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan) akan ditingkatkan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasinya. 4. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.


20

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

No 1.

Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

Indikator Kinerja Utama a. Presentase mediasi yang berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase penurunan sisa perkara

2.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Penjelasan

Penanggung Jawab

Jml perkara yang dimediasi X 100% Jml perkara yang berhasil dimediasi

Hakim Mediator

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)


Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Jml sisa perkara tahun lalu – Jml sisa perkara tahun berjalan X 100% Jml sisa perkara tahun lalu

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah perkara yang diputus

Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim Panitera/Sekretaris


Majelis Hakim


INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3.

4.

5.


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu (tidak mampu) yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)


Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)


Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti


Jumlah perkara prodeo yang diselesaikanX 100% Jumlah perkara prodeo

Jml pencari keadilan (tidak mampu) yg mendapat bantuan X 100% Ketua Pengadilan dan hukum Panitera/Sekretaris Jml percari keadilan(tidak mampu) yg tdk mendapatkan bantuan hukum



Jumlah permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti X 100% Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata

Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris


Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima

Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris


X 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 4. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kebumen dapat memenuhi butir 1,2 dan 3 di atas.

NO 1.

SASARAN STATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

2.


3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2%

3%

3%

3%

3%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan

80%

80%

80%

80%

80%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

90%

91%

92%

93%

94%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

10%

12%

13%

14%

15%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase mediasi yang berhasil.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

MATRIK KINERJA

4

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

5.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

MATRIK KINERJA

5

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

NO 1.

2.

INDIKATOR KINERJA

PROGAM

TUJUAN

SASARAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggar aan Fungsi Peradilan

Operasio nal Perkantor an

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

Dukungan 01. Persentase Keterbuka (%) an Penyediaan Informasi Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggar aan Peradilan

2015 Vol

Anggaran (Rp)

2016 Vol

Anggaran (Rp)

2017 Vol

Anggaran (Rp)

2018 Vol

Anggaran (Rp)

2019 Vol

Anggaran (Rp)

Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor 12 bln

4.991.900.000

379.000.000

12 bln

5.077.131.000

805.500.000

12 bln

5.175.893.000

2.079.200.000

12 bln

5.287.643.000

12 bln

2.981.000.000

MATRIK PENDANAAN

5.418.018.000

446.000.000

6

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Terselesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkat 01. Penyelesaian nya Administrasi kualitas Perkara kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercaya an publik kepada lembaga peradilan. 02. Pos Pelayanan Hukum 03. Berkas Perkara yang diselesaikan dengan siding keliling dan prodeo

9.500.000

15.400.000

22.000.000

29.250.000

24.750.000

240 Jl

24.000.000

760 Jl

76.000.000

800 Jl

80.000.000

900 Jl

90.000.000

950 Jl

95.000.000

20 Pkr

7.120.000

25 Pkr

8.900.000

30 Pkr

10.860.000

35 Pkr

12.460.000

40 Pkr

14.240.000

MATRIK PENDANAAN

7

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan penyelesaian perkara

Peningkatan aksebilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KERJA

TARGET 3%

a. Presentase mediasi yang berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%


85%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

93%

e.

15%

Persentase penurunan sisa perkara

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

99%

b. Persentase Putusan yang dipublikasikan ke direktori Mahkamah Agung

75%

a. Presentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100% 1 : 520

b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 4.



100%

b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100%

5.

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase putusan pengadilan perkara perdata berekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti (dieksekusi)

100%

6.

Peningkatan kualitas pengawasan


100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KERJA

TARGET

a. Presentase mediasi yang berhasil

2%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%


77%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

92%

waktu maksimal 5 bulan e. Persentase penurunan sisa perkara 2.

Peningkatan aksebilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

putusan Hakim

- Banding

23%

99%

- Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap


100%

peradilan (acces to justice) b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang

100%

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 4.


5.


Persentase putusan pengadilan perkara perdata

100%

berekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti (dieksekusi) Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Kegiatan

100%

Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Rp.

4.929.272.000.-

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Rp.

150.000.000,-

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp.

37.000.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

9

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak ada realisasinya selama tahun 2015

Recommend Documents