yang diperingkat 500 orang

JAKARTA, 2013

Laporan Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia pada periode tahun anggaran 2012. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2012. Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, yang merupakan penyesuaian dan penyempurnaan serta penajaman dari Rencana Strategis periode tahun 2010-2014. Hal ini dilakukan mengingat terdapatnya dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dengan adanya perubahan Rencana Strategis ini, upaya dalam mendorong dan mengakslerasi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berdaya saing kiranya dapat berjalan lebih baik lagi. Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 7 sasaran strategis yang ditetapkan substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan 5 sasaran strategis substansi Tata Laksana Organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan. Capain kinerja untuk semua sasaran strategis rat-rata sebesar 100%. Rincian capain kinerja masing-masing indikator kinerja disampaikan seperti tabel dibawah ini: SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN JUMLAH DAN PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Terwujudnya 4.000 Koperasi berkualitas 1.000 Koperasi 1.011 101 yang diperingkat Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis 500 orang 500 100 perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi 5.500 BH 5.500 100 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut 425 orang 425 100 dan Terlatih sebanyak 1.425 orang Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang 1 kebijakan 1 Permen 100 direvitalisasi Rata-Rata Capaian Kinerja SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Terlaksananya 8 dokumen, 2 unit, 4 Dokumen, 4 8 Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, model/laporan, 1 model, 30 2

100,2

% 100 100

i

Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Koperasi, 1 laporan, 30 propinsi, 1 laporan, 2.000 eks

Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUMKM

260 koperasi 1.039 KUMKM

4 4 1 30 1 3 1 2.000 260

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.161 KUMKM

111,74

Rata-Rata Capaian kinerja

Indikator Kinerja Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM Diklat Vocational 1.500 orang

100,97 SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING Target 2012 500 KUKM

Realisasi 750

% 150

265

300

113,20

450

450

100

Diklat LKM/KSP 650 orang

100

600

600

Diklat Perkoperasian 1.800 Orang

600

600

100

Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang

100

100

100

350

395

112,85

380

426

112,10

Rata-Rata Capaian Kinerja

173,51

SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH NASIONAL Indikator Kinerja % Target 2012 Realisasi Meningkatnya jumlah dan kualitas 123 Koperasi 153 Koperasi 124,39 sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi Tersusunnya konsep model 5 Pedoman TTG 5 100 pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model ii

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit

1.160 KUMKM

1.387

119,56

1.500 KUKM

1.670

111,33

19

100

Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 Umi Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional Rata-Rata Capaian Kinerja

4.360 PKL

4.360

100

1.303 KUKM

1.303

100

19 unit

107,89

SASARAN STRATEGIS PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM Indikator Kinerja Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM

100 Koperasi

425

% 425

42 KSP Primer

42

100

100 LKM terdaftar

200

200

1.250

100

256

152,38

3 Kegiatan

5

166,66

2 Provinsi

6

300

33 Provinsi

33

100

120.484

114,18

Target 2012

1.250 Koperasi

168 wirausaha baru

105.516 KUMKM


Realisasi

184,24

iii

SASARAN STRATEGIS PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KOPERASI DAN UKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Jumlah peserta diklat 1.400 orang 1.502 kewirausahaan sebanyak 4.700 orang

% 107,28


107,28

SASARAN STRATEGIS PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Tersusunnya 1 Undang-Undang 1 UU, 5 RPP 1 tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan 5 UU tentang Perkoperasian Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line Rata-Rata Capaian Kinerja

2 sistem peningkatan kualitas TI, 3 aplikasi sistem

2 3

% 100 100 100 100 100

SASARAN STRATEGIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Terciptanya keselarasan program 51 Laporan, 1 Dokumen 51 100 dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM 1 100 melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota Terselenggaranya Evaluasi dan 3 Dokumen, 8 Laporan, 595 orang 3 100 Pelaporan Program Pemberdayaan 8 100 Koperasi dan UKM serta Sistem 595 100 Informasi On-line KUKM Rata-Rata Capaian Kinerja 100 SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Terselenggaranya pelaksanaan 8 Laporan 8 100 anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN Rata-Rata Capaian Kinerja 100 SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PUBLIKASI/VISUALISASI DAN PELAYANAN INFORMASI KOPERASI DAN UMKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Tersedianya SDM Aparatur yang 1.530 orang, 11 media, 9 edisi 1.530 100 memiliki kompetensi dan 11 100 terselenggaranya publikasi 9 100 pemberdayaan Koperasi dan UKM Rata-Rata Capaian Kinerja 100

iv

SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Terlaksananya Pemeriksaan dan 44 dokumen, 4 dokumen, 44 44 Pengawasan Pelaksanaan dokumen 4 Anggaran Pusat dan Daerah 44 Rata-Rata Capaian Kinerja SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Meningkatnya kualitas sarana dan 78.641 M2, 12 Bulan, 186 unit, 12 78.641 M2 prasarana aparatur di Kementerian bulan 12 Koperasi dan UKM 186 12 Rata-Rata Capaian Kinerja

% 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100

Sebagai catatan untuk melakukan perbaikan ke depan, harus dilakukan berbagai langkah-langkah dan kebijakan yang lebih intensif untuk mempertajam aspek output dan outcome dari program/kegiatan yang saling bersinergi sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini dipandang sangat penting, mengingat pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah salah satu langkah strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta,

Maret 2013

v

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 merupakan bentuk pertanggung jawaban, atas amanah yang diemban oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM di tanah air. Laporan ini juga diharapkan sebagai dasar untuk memperbaiki capaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mutlak diperlukan, tidak saja sebagai landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintah yang ideal, tetapi lebih dari itu juga sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan

kewenangan,

dan

menjamin

terselenggaranya

pelaksanaan

kewenangan untuk mencapai tujuan nasional, yang diterima secara luas dengan tingkat efesiensi dan efektivitas hasil yang maksimal. Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran yang utuh tentang program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selama tahun anggaran 2012. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM telah berupaya keras untuk menjalankan amanat pemberdayaan Koperasi dan UKM, sesuai dengan misi dan visinya, dengan sebaikbaiknya. Selanjutnya laporan ini diharapkan menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi konstruktif, agar di masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM di tanah air. Sekaligus sebagai bentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Jakarta,

Maret 2013

Menteri Negara, Draft : 1. Sekretaris Kementerian : ......../........ 2. Kepala Biro Perencanaan : ......../....... DR. Syarief Hasan

vi

EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..............................................................................................

vi

DAFTAR ISI ..........................................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................

1

I.

Kedudukan ...................................................................................

1

II.

Tugas pokok dan fungsi ...................................................................

1

III.

Struktur organisasi .........................................................................

2

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ............................................................................... I.

Visi dan Misi ...............................................................................

5 6

1.

Pernyataan Visi .................................................................

6

2.

Pernyataan Misi ...............................................................

6

II.

Tujuan ..........................................................................................

6

III.

Sasaran Strategis ...... ...................................................................

7

IV.

Arah Kebijakan dan Strategi ...........................................................

10

V.

Pengembangan Program dan Kegiatan ...........................................

15

VI.

Rencana Kinerja Tahun 2011 ..........................................................

32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012.......................................................

37

I.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012

37

II.

Analisis Capaian Kinerja

41

Sasaran

: Peningkatan Jumlah dan Peran KUMKM Dalam

41

Perekonomian Nasional Sasaran

: Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM

45

vii

Sasaran

: Peningkatan Daya Saing

50

Sasaran

: Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Usaha

54

Kecil dan Menengah Nasional Sasaran

: Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM

60

Sasaran

: Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UKM

65

Sasaran

: Perbaikan Iklim Usaha yang Lebih Berpihak pada

67

KUMKM Sasaran

: Penyusunan

Perencanaan

Program/Kegiatan

69

: Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan

71

Kementerian Koperasi dan UKM Sasaran

Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Sasaran

: Penyelenggaran Sosialisasi/Publikasi/Visualisasi dan

72

Pelayanan Informasi Koperasi dan UMKM Sasaran

: Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran

73

Sasaran

: Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sarana dan

74

Prasarana di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM III.

Akuntabilitas Keuangan

75

BAB IV PENUTUP .............................................................................................................

78

A.

Kesimpulan ………….....………………………………………………………….................

78

B.

Saran ………………………..………………………………………………………….................

78

viii

Keberadaan Kementerian Negara termasuk dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu kiranya terlebih dahulu dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut, sebagai berikut:

I.

KEDUDUKAN Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010, menyatakan bahwa: 1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri Negara Koperasi

II. TUGAS DAN FUNGSI Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;. 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

1

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Terkait dengan fungsi di atas, beberapa Undang-undang juga secara eksplisit mengamanatkan Kementerian Koperasi dan UKM, melaksanakan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM. Ruang lingkup penugasan yang berkaitan erat dengan bidang koperasi dan UMKM, terutama termaktub dalam UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian, UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004. Fungsi teknis dalam lingkup pemberdayaan ini menjadi sangat penting, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan secara langsung dalam proses pemberdayaan KUKM di masyarakat.

III. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Adapun penjabarannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. Kementeian Koperasi dan UKM dipimpin okeh Menteri Negara Koperasi dan UKM yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Negara dibantu oleh 13 Eselon I, yang terdiri atas: 1. Sekretariat Kementerian; 2. Deputi Menteri Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Deputi Menteri Bidang Produksi; 4. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan; 5. Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha; 6. Deputi Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 7. Deputi Menteri Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha; 8. Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;

2

9. 10. 11. 12. 13.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga; Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi; Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional; Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Teknologi; dan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan.

Adapun untuk bagian pengawasan secara khusus dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. Pada jajaran struktural, unit kerja Sekretariat Kementerian meliputi Sekretaris Kementerian yang mengkordinasikan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Sub-bagian. Sedangkan unit kerja Deputi meliputi Deputi Menteri yang mengkordinasikan para Asisten Deputi (ASDEP), Kepala Bidang, dan Sub-bidang.

3

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

MENTERI NEGARA STAF AHLI 1. 2. 3. 4. 5.

SA. SA. SA. SA. SA.

Meneg Meneg Meneg Meneg Meneg

Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

ASDEP URUSAN ORGANISASI & BADAN HUKUM KOPERASI

Hubungan Antar Lembaga Penerapan Nilai Dasar Koperasi Hubungan Internasional Pemanfaatan Teknologi Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan

DEPUTI BIDANG PRODUKSI

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

INSPEKTORAT

BIRO UMUM

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

DEPUTI BIDANG PAMASARAN DAN JARINGAN USAHA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BIRO KEUANGAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA

BIRO PERENCANAAN

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKM DAN KOPERASI

ASDEP URUSAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKURTURA

ASDEP URUSAN PROGRAM PENDANAAN

ASDEP URUSAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

ASDEP URUSAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU

ASDEP URUSAN PENELITIAN KOPERASI

ASDEP URUSAN PERATURAN PER-UU-AN

ASDEP URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SP.

ASDEP URUSAN EKSPOR-IMPOR

ASDEP URUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOPERASI

ASDEP URUSAN RESTRUKTURISASI USAHA

ASDEP URUSAN PENELITIAN UKM

ASDEP URUSAN TATALAKSANA KOPERASI & UKM

ASDEP URUSAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ASDEP URUSAN PERMODALAN

ASDEP URUSAN SARANA&PRASARANA PEMASARAN

ASDEP URUSAN PERAN SERTA MASYARAKAT

ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN LEMB. PENGEMB. BISNIS

ASDEP URUSAN PENELITIAN SUMBER DAYA

ASDEP URUSAN KEANGGOTAAN KOPERASI

ASDEP URUSAN INDUSTRI. KERAJINAN & PERTAMBANGAN

ASDEP URUSAN ASURANSI DAN JASA KEUANGAN

ASDEP URUSAN KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

ASDEP URUSAN MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT KUKM

ASDEP URUSAN FASILITASI INVESTASI UKMK

ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN PERKADERAN UKMK

ASDEP URUSAN PENGENDALIAN & AKUNTABILITAS

ASDEP URUSAN KETENAGALISTRIKAN DAN ANEKA USAHA

ASDEP URUSAN PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN KREDIT

ASDEP URUSAN INFORMASI DAN PUBLIKASI BISNIS

ASDEP URUSAN ADVOKASI

ASDEP URUSAN PENGEMB. SISTEM BISNIS

4

Selaras dengan visi bangsa yang berdaya saing, sebagaimana diamanahkan RPJPN periode 2005-2025, arah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditujukan pada pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis iptek dan berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan koperasi dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha koperasi dan UMKM. Sesuai dengan RPJMN periode 2010-2014, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. Penjabaran atas RPJMN tersebut termuat pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Koperasi 2010-2014. Dalam perjalanannya, Rencana Strategis tersebut dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada kegiatan strategis ataupun kegiatan inisiatif baru. Hal ini untuk menyikapi dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi dan UKM ke depannya. Sehingga, mulai pada tahun anggaran 2012, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Nomor: 06/Per/M.KUKM/XI/2012 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014. Rencana Strategis Periode 2012-2014 merupakan penajaman dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong dan mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta meningkatkan daya saing. Tetapi patut diperhatikan, bahwa penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian KUKM pada prinsipnya tidak merubah substansi pokok dan merupakan rangkaian satu kesatuan utuh dengan Rencana Strategis periode 2010-2014.

I.

VISI DAN MISI 1. Pernyataan Visi Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Mandiri, Sehat dan Kuat”

5

2. Pernyataan Misi Untuk mencapai visi di atas Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan misi yaitu: “Memberdayakan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mendukung perluasan kesempatan kerja dan penurunan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi”. II. TUJUAN 1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional melalui : a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya. b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. 2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui : a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian. b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi dan UMKM. c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 3. Peningatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui : Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui : Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM. 5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui : Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui: a. Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif. b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (passion) kewirausahaan di kalangan masyarakat c. Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula. 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui: a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.

6

b. Menyediakan peraturan per undang-undangan yang lebih berpihak pada koperasi dan UMKM. III. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM. Penetapan sasaran strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 20102014, berikut adalah sasaran strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM: A. Substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional dengan: a. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas; b. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil; c. Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI; d. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang; e. Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi. 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan : a. Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; b. Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUMKM. 3. Peningkatan daya saing produk KUKM dengan: a. Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM; b. Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM; c. Diklat Vocational 1.500 orang; d. Diklat LKM/KSP 650 orang; e. Diklat Perkoperasian 1800 0rang; f. Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit; g. Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang; h. Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang; i. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit.

7

4. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional. a. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi; b. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi ; c. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model; d. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM; e. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM; f. Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit; g. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMi; h. Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional. 5. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM. : a. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi; b. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional; c. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi; d. Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan; e. Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula; f. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM; g. Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK;. h. Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR; i. Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM. 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM. : a. Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang; b. Terwujudnya pengutan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit. 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM; a. Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian; b. Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line. B. Tata Laksana Organisasi 1. Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM: a. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota;

8

2.

3.

4.

5.

b. Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM; Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah: a. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN. Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UMKM: a. Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran: a. Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM: a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM.

IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakannya dalam bentuk kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi landasan operasional Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, atau dapat dianggap sebagai Norma Standar Operasional Kementerian Koperasi dan UKM sehingga dapat menjadi landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Secara umum kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut : 1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada. 2.

Kinerja diukur dengan pencapaian Sasaran Strategis yaitu: a. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional; b. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; c. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM; d. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM; e. Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM; f. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM; g. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM. h. Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM;

9

i. j. k. l. 3.

4.

5.

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah; Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UMKM; Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM harus berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik (good governance) yang mencakup penaatan peraturan perundangan sebagai berikut: a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Sistim Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP); c. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; d. Peraturan perundangan terkait pembinaan dan kedisiplinan PNS; e. Asas-asas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja, yang dilaksanakan melalui program, kegiatan, maupun output, harus dilaksanakan secara sinkron dan terintegrasi: Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga/Daerah/ Masyarakat, serta organisasi masyarakat, organisasi/lembaga profesi, pelaku usaha, maupun kerjasama bilateral dan multilateral yang berdasarkan prinsip kesetaraan; Kementerian Koperasi dan UKM mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat.

B. Strategi Kementerian Koperasi dan UKM Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimal Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan strategi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut: 1) Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundangundangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM; b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota).

10

Di sisi lain perlu pula untuk melakukan: Pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/KJKS; Pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti One Village One Product (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya. 2) Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor. Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia serta mengembangkan kemitraan antar Koperasi dan UMKM manapun antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 3) Strategi peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan cara :

11

a.

Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (life skill) dan penciptaan wirausaha baru melalui inkubator.

b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial. c.

Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.

d. Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing. e.

Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis komoditas dan karakteristik wilayah.

4) Strategi penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pegelolaan kelembagaan koperasi. Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui upaya membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM;

12

serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi serta penelitian pengembangan koperasi skala besar. 5) Strategi peningkatan akses kepada sumber daya produktif Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil. Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis. Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara; Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV); Pembiayaan kepada KSP dan/atau KJKS; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui KSP. Benang merah arah kebijakan prioritas serta strategi diatas membantu pengelompokan program kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dalam 1 (satu) Program Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM, serta 2 (dua) Program Generik yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan prasarana bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan mandat yang diberikan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan kegiatannya dengan 13

pendekatan optimalisasi peran dan mandat yang diberikan UU tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UKM, beserta target yang telah ditetapkan secara nasional. Kondisi tersebut mendorong pengelompokan kegiatan di bawah program teknis dan program generik Kementerian Koperasi dan UKM tetap konsisten dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi dan tetap mencerminkan pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. V. PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM Dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar, khususnya menyangkut penugasan sesuai RPJPN periode 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan program sebagai berikut : 1. Program Generik Kementerian Koperasi dan UKM Dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis K/L, maka program generik pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk periode perencanaan 2010-2014, dapat dijabarkan sebagai berikut: Tujuan program : Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis : a. Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM; b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah; c. Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UMKM; d. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; e. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Indikator : a. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota; b. Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM; c. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN; 14

d. Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM; e. Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah; f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan : Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sepenuhnya Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya : 1) Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM ; 2) Monitoring, Evaluasi/Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM; 3) Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN; 4) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah; 5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian; 6) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Melalui Langganan Daya dan Jasa; 7) Penyelenggaraan Kehumasan dalam Rangka Penyelenggaraan Sosialisasi/Publikasi/Visualisasi dan Pelayanan Informasi. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan Koperasi; 2. Pengembangan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM. 2.

Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM Dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Rencana Strategis K/L, maka program teknis pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk periode perencanaan 2010 - 2014, dapat dijabarkan sebagai berikut: Tujuan program : Program ini bertujuan untuk meningkatkan peningkatan pemberdayaan koperasi dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan menciptakan ekonomi kreatif --creative economy--, yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sasaran strategis : a. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional;

15

b. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; c. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM; d. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM; e. Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM; f. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM; g. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM Indikator : a. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah; b. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan; d. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Perikanan dan Peternakan; e. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan; f. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha; g. Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM; h. Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS- Koperasi dan LKM; i. Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; j. Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM; k. Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis Bagi Koperasi dan UMKM; l. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi; m. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM; n. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM; o. Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerja Sama Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); p. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi; q. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM; r. Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UKM; s. Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM; t. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM; u. Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM; v. Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan; 16

w. x.

Revitalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian; Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Serta Pengelola Koperasi; y. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam SDM KUMKM; z. Peningkatan Daya Saing KUMKM; aa. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM; bb. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola LKM/KSP/USP; cc. Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM; dd. Perluasan KUR; ee. Pengembangan Restrukturisasi Usaha; ff. Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis; gg. Pengembangan Fasilitasi Investasi UKMK; hh. Pengembangan Sistem Bisnis; ii. Penelitian Koperasi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah; jj. Penelitian UKM dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah; kk. Penelitian Sumber Daya Koperasi dan UKM dalam Peningkatan Ekonomi Kawasan; ll. Pengembangan Perkaderan UKMK Melalui Peningkatkan Kapasitas Kerja Sama dan Jaringan; mm. Pengelolaan Dana Bergulir; nn. Layanan Pemasaran Bagi KUKM; oo. Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM; pp. Bantuan Operasional Dekopin; qq. Survey Nasional Koperasi dan UMKM; rr. Pengembangan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM; ss. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM. Kegiatan : Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut : a. Kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) meliputi : 1) Provinsi Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Koperasi menuju Skala Besar; 2) Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi; 3) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian; 4) Lembaga keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha; 5) Fasiliitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil;

17

6) Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi; 7) LKM yang terdaftar dan berbadan hukum; 8) Koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage; 9) Koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana; 10) Koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan; 11) KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya; 12) Lembaga Keuangan Mikro (Bank, LKBB dan LKM) yang memberikan kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM; 13) Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD; 14) Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM; 15) Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit; 16) Dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi; 17) Dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi; 18) Pemasyarakatan dan Diklat Kewirausahaan; 19) Sosialisasi dan Pendampingan KUKM dalam mengakses KUR; 20) Pengembangan Koperasi bidang hasil produksi perkebunan di Papua dan Papua Barat; 21) Revitalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian; 22) Koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (PLTMH); 23) Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); 24) KUKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk; 25) Survey Nasional Koperasi dan UMKM; 26) Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi KUMKM; 27) Pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor; 28) KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi; 29) Peningkatan KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna; 30) Wirausaha pemula yang mendapat start-up capital; 31) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian termasuk peraturan pelaksananya; 32) Revitalisasi Koperasi; 33) Peningkatan Pemahaman Perkoperasian; 18

34) Diklat Pengelola LKM; 35) Diklat SDM KUMKM (Pusat dan Daerah); 36) Skim Pendanaan Bagi UMKM; b. Kegiatan yang menjadi Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM meliputi: 1) Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi; 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM; 3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi; 4) Revitalisasi koperasi; 5) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM 6) Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM 7) Koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang produksi KUKM; 8) Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 9) Penilaian kesehatan bagi KSP dan KJKS; 10) Transformasi LKM menjadi badan hukum Koperasi; 11) Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi,Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi KUMKM; 12) Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis Bagi Koperasi dan UMKM; 13) KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri KUMKM; 14) Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM; 15) Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi; 16) PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha; 17) Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM; 18) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM; 19) Lembaga Pendidikan di Perdesaan yang difasilitasi tempat praktek keterampilan usahanya (TPKU); 20) Lembaga pendamping pengembangan bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya; 21) KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan PPULMVD; 22) KUMKM sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis;

19

23) Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 24) Mengikuti sidang/forum regional dan internasional; 25) Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) 26) Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani; 27) Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir; 28) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM; 29) Lembaga Diklat yang direvitalisasi dan dibangun serta diperkuat; 30) Pemeliharaan Puslatbang Cisarua; 31) Tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih; 32) SKKNI Bidang Koperasi Non KJK, dan jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya; 33) SKKNI bidang UKM, dan jumlah pengelola UKM yang ditingkatkan kompetensinya. 3. Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Berdasarkan Unit Eselon I a. Program Generik Kementerian Koperasi dan UKM mengimplementasikan fokus program/kegiatan generik dengan pendekatan kesekretariatan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu : 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui: a) Penatalaksanaan anggaran dan BMN; b) Perencanaan program; c) Evaluasi, pelaporan, data dan informasi; d) Kehumasan; e) Pendidikan dan pelatihan aparatur; f) Pemeliharaan kantor; g) Pengawasan; h) Dukungan program ke daerah; i) Pengarusutamaan gender. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; b) Pengembangan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c) Pengembangan SME Tower; d) Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan; e) Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM; f) Langganan daya dan jasa operasional perkantoran Kementerian Koperasi dan UKM. b. Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan amanat Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1846/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009, tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran mengimplementasikan fokus program tersebut di atas dengan pendekatan

20

kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi Layanan Umum sebagai berikut:

dan Pengelolaan Badan

1) Deputi Bidang Kelembagaan, dengan prioritas kegiatan : a) Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi melalui: Pengesahan akta pendirian koperasi tingkat Nasional; Pembenahan koperasi tidak aktif; Penguatan status badan hukum koperasi dalam berita Negara; Pengembangan organisasi koperasi menuju skala besar; Temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah; b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan meliputi: Penyusunan Bahan Pembahasan RUU Tentang Koperasi; Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi; Penyusunan Peraturan Menteri tentang Koperasi; Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; Litigasi dan Opini Hukum; Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan KUMKM; Evaluasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM; Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Koperasi Skala Besar; Sosialisasi peraturan dibidang perkoperasian pada 5 (lima) Propinsi; c) Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM meliputi: Pelaksanaan pemeringkatan koperasi; Penilaian koperasi berprestasi dan koperasi penerima award; Penilaian provinsi/kabupaten/kota penggerak koperasi; Forum konsultasi penguatan kelembagaan koperasi di kalangan wanita; Pelaksanaan temu konsultasi nasional dalam penguatan kelembagaan koperasi; Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan International Cooperative Aliance (ICA); Pelaksanaan penataan ketatalaksanaan koperasi berskala besar; Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM; Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM, Konsultasi dan solusi masalah perkoperasian, Koperasi yang direvitalisasi; d) Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) melalui: Sosialisasi program gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis; kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi; Temu konsultasi peningkatan peran koperasi siswa sebagai laboratorium ekonomi; Identifikasi koperasi siswa seluruh Indonesia; Penyusunan draft inpres tentang gerakan masyarakat

21

sadar koperasi; Pelaksanaan uji coba aplikasi member card pada koperasi berskala besar; Pedoman tata cara pelaksanaan RAT; Lokasi koperasi yang mendapat pendampingan dalam melaksanakan RAT; Penyelenggaraan jambore koperasi di kalangan pemuda dan wanita; Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian; e) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas koperasi melalui: Menerapkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; Bimbingan teknis tentang perkoperasian kepada aparat pembina dan gerakan koperasi; Menerapkan transparansi sistem akuntansi dan akuntabilitas koperasi berskala besar; Provinsi pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan pengawasan koperasi; Laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM; Laporan Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM; Laporan konsultasi dan perkoperasian dan UMKM. 2) Deputi Bidang Produksi, dengan prioritas kegiatan: a) Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, melalui: Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Bantuan pengembangan koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Program dan kegiatan pemberdayaan usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Laporan hasil monitoring dan evaluasi koperasi pengelola bantuan perkuatan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Partisipasi mengikut sidang ACEDAC, ASWGAC, ACBF dan SOM-AMAF; b) Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang kehutanan dan perkebunan, melalui: Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang kehutanan dan perkebunan; Bantuan pengembangan koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan; Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan; Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan

22

pengembangan koperasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan; Koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan; c) Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang perikanan dan peternakan, melalui: Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang perikanan dan peternakan; Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang perikanan dan peternakan; Bantuan pengembangan koperasi di bidang perikanan dan peternakan; Pemberdayaan KUKM di bidang Perikanan dan Peternakan; Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Perikanan dan Peternakan; d) Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang industri kerajinan dan pertambangan, melalui: Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang industri kerajinan dan pertambangan; Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang industri kerajinan dan pertambangan; Bantuan pengembangan koperasi di bidang industri kerajinan dan pertambangan; Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan; Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan; e) Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha, melalui: Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; Bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha; Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; Tersusunnya rencana program/kegiatan evaluasi pemberdayaan KUKM di bidang produksi; Rapat koordinasi dalam rangka penyelarasan program pemberdayaan KUKM di bidang produksi; Jumlah koperasi yang 23

mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan; Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka penyelarasan dan pemantapan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di bidang deputi bidang produksi; Peningkatan hubungan kerjasama luar negeri antar koperasi di bidang pertanian. 3)

Deputi Bidang Pembiayaan, dengan prioritas kegiatan: a) Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM melalui: Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha; Bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan/kredit kepada lembaga keuangan (Bank/LKBB); Fasilitasi pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil; Monitoring dan evaluasi program Bidang Pembiayaan; Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembiayaan; Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi; Bimbingan teknis optimalisasi pendayagunaan ZIS dan wakaf oleh KJKS/ KSP; Fasilitasi dukungan teknis KSP/KJKS potensial penerima akses perkuatan permodalan; Naskah kerjasama dibidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait; b) Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USPKoperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM melalui: Pelaksanaan uji kesehatan KSP/USP/KJKS nasional; Sosialisasi dan supervisi pelaksanaan uji kesehatan; Penyuluhan kegiatan LKM yang belum terdaftar dan berbadan hukum koperasi; Penyusunan draft/rancangan peraturan pengembangan dan pengawasan serta pemeriksaan KSP/KJKS; Penyusunan draft/rancangan kebijakan pengembangan LKM; LKM yang terdaftar dan berbadan hukum; Draft kebijakan pengembangan LKM; Draft/rancangan peraturan Pengembangan dan Pengawasan serta Pemeriksaan KSP/KJKS; KSP dan KJKS/UJKS Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya; Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pembiayaan mikro; Sistem pengawasan dan pelaporan KSP/KJKS; Transformasi USP/UJKS menjadi KSP/KJKS; Rancang bangun pembentukan Lembaga Pengawas KSP; c) Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui: Mendorong dan memperkuat permodalan sendiri koperasi; Peningkatan akses kredit/pembiayaan koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan sumber permodalan bank dan non bank; Linkage program antara

24

bank umum/syariah dengan KSP/KJKS; Peningkatan peran peran KKMB dalam menjembatani akses kredit/pembiayaan bagi KUMKM; Koperasi perkotaan dan perdesaan penerima bantuan dana; Fasilitasi koperasi perkotaan dan perdesaan penerima bantuan dana termasuk pendampingan; Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya; Pengembangan, perluasan dan pemanfaatan skim kredit program bagi KUMKM; Diseminasi dan promosi pembiayaan bagi KUMKM; Bantuan Dana/Permodalan dalam rangka pengembangan Koperasi perkotaan dan perdesaan serta koperasi wanita; Pembinaan, supervisi serta monitoring dan evaluasi bagi koperasi perkotaan dan perdesaan, serta koperasi wanita penerima bantuan dana/permodalan; Bantuan dana/permodalan (start-up capital) dalam rangka penumbuhan dan wirausaha pemula; Pembinaan, supervisi serta monitoring dan evaluasi bagi wirausaha pemula penerima bantuan dana/permodalan (start-up capital); d) Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM melalui: Kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM melalui pelayanan lembaga keuangan mikro (Bank, LKBB dan LKM); Workshop dan sosialisasi pembiayaan KUMKM bagi industri dibidang ekonomi kreatif; Dukungan pembiayaan bagi KUMKM melalui dana APBD; Sosialisasi pembiayaan dan jasa konsultasi tentang tata cara pembiayaan ekspor; Edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan; Koordinasi insentif pajak bagi KUKM; e) Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi Koperasi dan UMKM melalui: Fasilitasi pembentukan PPKD; Fasilitasi pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-guarantee dengan lembaga penjaminan kredit nasional; Fasilitasi pengembangan Koperasi Skala Besar; Sosialisasi kebijakan modal penyertaan bagi koperasi dan bimbingan teknis KUKM untuk akses ke pasar modal; Koordinasi untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah (SHAT); Pembinaan UMK peserta program SHAT untuk mengakses pembiayaan; Fasilitasi pembiayaan usaha KUKM melalui pola anjak piutang, Coorporate Social Responsibility (CSR), BUMN dan Lembaga Modal Ventura (LMV); Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD; Strategi pembiayaan bagi KUMK di sektor agribisnis; Data Inventarisasi UMK yang difasilitasi asuransi kreditnya; KUKM yang difasilitasi pembiayaan usahanya melalui 25

pola anjak piutang; LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM; 4) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, dengan prioritas kegiatan : a) Pengembangan dan perluasan pasar ekspor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, melalui: Penyediaan informasi pasar potensial ekspor produk Koperasi dan UMKM; Penguatan kapasitas dan standarisasi; Promosi produk – produk potensial ekspor Koperasi dan UMKM; KUKM mengikuti pameran luar negeri; KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing; KUKM industri kreatif yang didampingi; Trading house yang difasilitasi; Pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor; b) Pengembangan sarana dan prasarana usaha pemasaran Koperasi dan UMKM, melalui: Fasilitasi pembangunan pasar tradisional; Bimbingan pengelolaan pasar oleh koperas; Pengembangan sarana usaha pemasaran Koperasi dan UMKM pada lokasi dan kelompok strategis; Revitalisasi Pasar Tradisional di daerah tertinggal/ perbatasan melalui Koperasi; Revitalisasi Pasar Percontohan melalui koperasi; Sarana usaha pemasaran yang direvitalisasi melalui koperasi; Produk KUMKM yang difasilitasi akses pemasaran di tempat-tempat strategis (Pasar Komoditas); Dukungan sarana usaha mikro koperasi sekolah yang difasilitasi; Usaha mikro yang difasilitasi pendampingan melalui pendaftaran produk; Fasilitasi Pengembangan produk KUMKM di bidang kosmetika dan obat tradisional; c) Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM melalui: Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UMKM berorientasi pasar; Fasilitasi penyelengaraan kegiatan temu mitra; Penguatan kelembagaan pemasaran produk Koperasi dan UMKM; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dalam kemasan produk; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra pola waralaba; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola dagang; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola subkontrak; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di bidang eko produk; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor pariwisata; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor energi biomasa; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan BUMN; KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi; d) Pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM, melalui: Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); Peningkatan 26

produktivitas usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan jaringan bisnis ritel Koperasi dan UMKM; Fasilitasi penyelengaraan kegiatan pasar rakyat untuk perluasan; Peningkatan akses pasar produk Koperasi dan UMKM; KUMKM yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan bisnis ritel modern; Usaha mikro yang difasilitasi melalui klinik bisnis; Usaha mikro yang difasilitasi melalui pasar rakyat; PKL yang difasilitasi memperoleh kepastian tempat usaha; Pelaksanaan koordinasi program pemasaran dan jaringan usaha; e) Pengembangan promosi produk Koperasi dan UMKM, melalui: Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan produk Koperasi dan UMKM; Fasilitasi promosi bagi perluasan pasar produk Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk, seperti publikasi katalog produk Koperasi dan UMKM, media internet, pameran dan kerjasama dengan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran (BLU-LLP) Kementerian Koperasi dan UKM; KUMKM yang mengikuti pameran (SME Festival); Katalog produk KUKM yang dicetak; KUKM yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipatif; Terlayaninya promosi KUKM melalui SME UKM Trading Board; f) Pemantapan program pengembangan pemasaran dan jaringan usaha Koperasi dan UMKM melalui: Penyusunan rencana strategis tahun 2010 - 2014; Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; Perumusan kebijakan dan koordinasi program; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 5) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan prioritas kegiatan: a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSPUSP melalui: Pelatihan kepada pengelola LKM; Pelatihan kepada manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM; Peningkatan fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK); Diklat Pengelola LKM; b) Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan melalui: Blueprint pengembangan kewirausahaan; Pemasyarakatan kewirausahaan; Diklat kewirausahaan, wirausaha lanjutan dan calon wirausaha baru; Expo kewirausahaan; Peserta pemasyarakatan kewirausahaan; Peserta diklat kewirausahaan; c) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah serta pengelola koperasi melalui:

27

Penyempurnaan Kurikulum dan modul diklat vocational; Diklat keterampilan teknis/vocational dan manajerial; Diklat keterampilan manajerial kepada KUMKM; d) Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan, pelatihan dan penyusunan Koperasi dan UMKM melalui: Peningkatan kapasitas SDM pada lembaga diklat, tenaga pengelola, instruktur, aparat pembina; Penyempurnaan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluh perkoperasian; Kurikulum dan modul dikat perkoperasian; Peningkatan pemahaman perkoperasian; Peningkatan pemahaman perkoperasian; e) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM KUMKM melalui: Pelatihan pengembangan koperasi perdesaan; Penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan fasilitasi praktek usaha, Lembaga Pendidikan Pedesaan, untuk Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU); Bimbingan teknis pengembangan usaha TPKU; Diklat pengelola TPKU; Pelatihan keterampilan teknis bagi masyarakat; Pelatihan Pengelola TPKU; Terfasilitasinya Program TPKU; f) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM melalui Laporan Koordinasi dan Monitoring dan evaluasi; 6) Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan prioritas kegiatan : a) Perluasan Program KUR, melalui: Pendamping untuk mengakses program KUR; Provinsi yang mendapat sosialiasi program KUR; KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR; b) Peningkatan produktivitas dan mutu UMKM, melalui: Sosialisasi dan penerapan teknologi tepat guna; Sosialisasi dan penerapan Standardisasi Mutu, HAKI dan kehahalan produk. c) Pengembangan Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM, melalui Fasilitasi untuk mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, Sistem Resi Gudang, Surat Utang Koperasi dan koordinasi penyusunan program restrukturisasi usaha; d) Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis, melalui: Pendampingan pengembangan KUMKM dan wirausaha baru; Peningkatan kapasitas lembaga pendamping dalam pengembangan Usaha KUMKM; e) Pengembangan fasilitasi investasi KUMKM, melalui: Fasilitasi KUKM mendapatkan kegiatan investasi; Fasilitasi kerjasama investasi KUMKM; Penguatan inkubator bisnis;

28

f)

Pengembangan sistem bisnis, melalui: Fasilitasi KUKM mendapatkan kegiatan investas; Fasilitasi kerjasama investasi KUMKM; Penguatan inkubator bisnis; g) Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. 7) Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM, dengan prioritas kegiatan: a) Penelitian Koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui: Kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah; Rintisan pengadaan pangan dan agrobisnis oleh koperasi; Rintisan dan replikasi usaha di bidang agroekoturisme oleh koperasi; Konsep/model/pola pemberdayaan KUKM yang sesuai dengan kebutuhan/isu strategis KUMKM; b) Penelitian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui: Kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan ekonomi daerah; Rintisan penerapan model inkubator; Rintisan model pengembangan PKL; Pelaksanaan koordinasi fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya UKM industri kreatif; c) Penelitian sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam peningkatan ekonomi kawasan, melalui: Kajian dalam rangka peran sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan ekonomi kawasan; Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi; Pelaksanaan fasilitasi pengembangan/penguatan forum sentra/klaster UKM; Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengkajian sumberdaya UKMK; Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (APEC); d) Pengembangan perkaderan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan, melalui: Kajian dalam rangka peran stakeholder dan jaringan, pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru dan pengembangan sistem informasi penelitian dan peran serta dalam forum kerjasama ASEAN dan BIMP-NEAGA; Workshop Skenario Pengembangan UKM dan fasilitasi Pelatihan Pengembangan UKM Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD); Terpeliharanya 3 server, 52 client, Aplkasi sistem Web smecda.com dan Infrastuktur LAN; Pelaksanaan sosialisasi Pemanfaatan Software DSS UMKM;

29

Pemutakhiran data sistem infomasi Data Dasar Koperasi dan UKM terpilih (SIDD-KUMKM-T); Publikasi hasil kajian/artikel pemberdayaan KUKM; Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (ASEAN dan BIMP-EAGA); Rencana aksi antisipasi KUMKM dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015; 8) Lembaga Layanan Pemasaran - Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM). Layanan Pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui: Peningkatan akses pasar produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Pusat layanan informasi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Terlaksananya remunerasi pegawai dan kelancaran kegiatan pendukung operasional; Meningkatnya peran LLP-KUKM; Tersusunnya dokumen perencanaan, keuangan dan hasil rapat lainnya; Terbitnya iklan/pengumuman/pemberitahuan di media cetak maupun elektronik; Terlaksananaya kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi; Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan rekrutmen; Terlaksananya pengembangan layanan pemasaran; Tersedianya pendukung IT; Terwujudnya ketertiban administrasi pengelolaan keuangan; 9) Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pengelolaan dana bergulir KUMKM, melalui: Penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir KUMKM; Pengelolaan dana bergulir yang akuntabel; Dokumen rencana program kerja dan anggaran; Peraturan/ketentuan yang diterbitkan/disempurnakan; Terselenggaranya sosialisasi peraturan/petunjuk teknis; Terselenggaranya pameran/visualisasi/publikasi dan promosi; Dokumen analisa proposal pemberian pinjaman/pembiayaan; Kajian yang dilaksanakan; Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi; Tertatanya organisasi dan kepegawaian dengan baik; Pegawai baru; Pegawai yang mengikuti pelatihan; Tersedianya layanan perkantoran; Tersedianya alat pengolah data; Tersedianya sistem informasi dan teknologi; Tersedianya laporan keuangan; Tersedianya laporan hasil pemeriksaan; Tersedianya laporan hasil pengalihan dana bergulir; Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 4; Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 2;

30

10) Fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan beberapa kegiatan pembangunan dan pengembangan fisik untuk fasilitasi sarana dan prasarana di pusat maupun daerah antara lain: a.

Pembangunan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pusat dan di daerah; b. Pengembangan SME Tower; c. Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan; d. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) berlokasi di Pusat dan Daerah; e. Pembangunan Pusat Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota; f. Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Pusat dan Daerah; g. Pendirian Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam; dan h. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan. VI. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai untuk tahun 2012, yang tersaji sebagai berikut:

31

SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN JUMLAH DAN PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Indikator Kinerja Target 2012 Terwujudnya 4.000 Koperasi berkualitas 1.000 Koperasi yang diperingkat Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian 500 orang dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan 5.500 BH dalam Berita Negara RI Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih 425 orang sebanyak 1.425 orang Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi 1 kebijakan, 300 unit (0 unit) SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Indikator Kinerja Target 2012 Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, 8 dokumen, 2 unit, 4 Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi model/laporan, 1 pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan model, 30 Koperasi, 1 Koperasi dan UMKM laporan, 30 propinsi, 1 laporan, 2.000 eks Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan 260 koperasi, 1.039 Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama KUKM investasi 1.372 KUMKM SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING Indikator Kinerja Target 2012 Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi 500 KUKM manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan 265 aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM Diklat Vocational 1.500 orang 450 Diklat LKM/KSP 650 orang

100


600

Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit

100 350 380 -

32

SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH NASIONAL Indikator Kinerja Target 2012 Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM 123 Koperasi sebanyak 488 Koperasi Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi

-

Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model

5 Pedoman TTG

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM

1.600 KUKM

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 Umi Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional

1.160 KUMKM 19 Unit Pasar Tradisional 4.360 PKL 1.303 KUKM

SASARAN STRATEGIS PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM

Indikator Kinerja Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM

Target 2012 100 Koperasi 42 KSP Primer 100 LKM terdaftar 1.250 Koperasi 168 wirausaha baru 3 Kegiatan

2 Provinsi 33 Provinsi 105.516 KUMKM

33

SASARAN STRATEGIS PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KOPERASI DAN UKM

Indikator Kinerja Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang

Target 2012 1.400 orang

Terwujudnya penguatan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit

-

SASARAN STRATEGIS PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM

Indikator Kinerja Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian

Target 2012 1 UU, 5 RPP

Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line

2 sistem peningkatan kualitas TI, 3 aplikasi sistem

SASARAN STRATEGIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Indikator Kinerja Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota

Target 2012 51 Laporan, 1 Dokumen

Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi Online KUKM

3 Dokumen, 8 Laporan, 595 orang

SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH

Indikator Kinerja Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN

Target 2012 8 Laporan

SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PUBLIKASI/VISUALISASI DAN PELAYANAN INFORMASI KOPERASI DAN UMKM

Indikator Kinerja Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM

Target 2012 1.530 orang, 11 media, 9 edisi

SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah

Target 2012 92 Dokumen

34

SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM

Target 2012 78.641 M2, 22 Bulan, 186 unit

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan atas Indikator Kinerja antara tahun 2012 dengan tahun-tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Koperasi, sehingga pengukuran yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja pada LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012 adalah yang terdapat pada Rencana Strategis 2012-2014. Selain itu, menyikapi kondisi dan dinamika yang terjadi dalam proses perencanaan, terdapat perubahan target, yaitu pada: - Indikator Kinerja Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi, yang semula target kinerja adalah 1 kebijakan dan 300 unit koperasi menjadi hanya 1 kebijakan saja; - Indikator Kinerja Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM, yang semula target kinerja adalah sebanyak 1.251 Koperasi menjadi 1.250 Koperasi.

35

I. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Koeprasi dan UKM Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012 dengan capaian (realisasi) atas target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, adalah sebagaimana diilustrasikan pada tabel sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN JUMLAH DAN PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Terwujudnya 4.000 Koperasi berkualitas 1.000 Koperasi 1.011 101 yang diperingkat Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis 500 orang 500 100 perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi 5.500 BH 5.500 100 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut 425 orang 425 100 dan Terlatih sebanyak 1.425 orang Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang 1 kebijakan 1 Permen 100 direvitalisasi SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Terlaksananya 8 dokumen, 2 unit, 4 Dokumen, 4 8 Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, model/laporan, 1 model, 30 2 Pengembangan Teknologi Koperasi, 1 laporan, 30 propinsi, 1 4 Informasi Pengkajian dan laporan, 2.000 eks 4 Partisipasi pada Forum Kerjasama 1 Internasional dalam 30 Pemberdayaan Koperasi dan 1 UMKM 3 1 2.000 Terfasilitasinya KUMKM 260 koperasi 260 mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan 1.039 KUMKM 1.161 sistem bisnis, dan kerjasama KUMKM investasi 1.372 KUMKM

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 111,74

37

Indikator Kinerja Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM Diklat Vocational 1.500 orang

SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING Target 2012 500 KUKM

Realisasi 750

% 150

265

300

113,20

450

450

100


100

600

600


600

600

100


100

100

100

350

395

112,85

380

426

112,10

-

-

-

SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH NASIONAL Indikator Kinerja % Target 2012 Realisasi Meningkatnya jumlah dan kualitas 123 Koperasi 153 Koperasi 124,39 sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi Tersusunnya konsep model 5 Pedoman TTG 5 100 pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model Jumlah KUMKM yang difasilitasi 1.160 KUMKM 1.387 119,56 pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM Jumlah KUMKM yang difasilitasi 1.500 KUKM 1.670 111,33 melalui temu mitra 5.105 KUMKM Jumlah Dukungan Revitalisasi 19 unit 19 100 sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 Umi

4.360 PKL

4.360

100

38

Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional

1.303 KUKM

1.303

100

Realisasi

SASARAN STRATEGIS PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM Indikator Kinerja Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM

100 Koperasi

425

% 425

42 KSP Primer

42

100

100 LKM terdaftar

200

200

1.250

100

256

152,38

3 Kegiatan

5

166,66

2 Provinsi

6

300

33 Provinsi

33

100

120.484

114,18

Target 2012

1.250 Koperasi

168 wirausaha baru

105.516 KUMKM

SASARAN STRATEGIS PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KOPERASI DAN UKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Jumlah peserta diklat 1.400 orang 1.502 kewirausahaan sebanyak 4.700 orang Terwujudnya penguatan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit SASARAN STRATEGIS PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Tersusunnya 1 Undang-Undang 1 UU, 5 RPP 1 tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan 5 UU tentang Perkoperasian Sistem informasi Usaha Kecil dan 2 sistem peningkatan kualitas TI, 2 Menengah secara on-line 3 aplikasi sistem 3

% 107,28

-

% 100 100 100 100

39

SASARAN STRATEGIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Terciptanya keselarasan program 51 Laporan, 1 Dokumen 51 100 dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM 1 100 melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota Terselenggaranya Evaluasi dan 3 Dokumen, 8 Laporan, 595 orang 3 100 Pelaporan Program Pemberdayaan 8 100 Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM 595 100 SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Terselenggaranya pelaksanaan 8 Laporan 8 100 anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PUBLIKASI/VISUALISASI DAN PELAYANAN INFORMASI KOPERASI DAN UMKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Tersedianya SDM Aparatur yang 1.530 orang, 11 media, 9 edisi 1.530 100 memiliki kompetensi dan 11 100 terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM 9 100 SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Terlaksananya Pemeriksaan dan 44 dokumen, 4 dokumen, 44 44 Pengawasan Pelaksanaan dokumen 4 Anggaran Pusat dan Daerah 44 SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi Meningkatnya kualitas sarana dan 78.641 M2, 12 Bulan, 186 unit, 12 78.641 M2 prasarana aparatur di Kementerian bulan 12 Koperasi dan UKM 186 12

% 100 100 100

% 100 100 100 100

40

II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN: PENINGKATAN JUMLAH DAN PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan 5 (lima) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas; 2. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil; 3. Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI; 4. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang; 5. Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Terwujudnya 4.000 Koperasi berkualitas

Target 2012 1.000 Koperasi yang diperingkat

Realisasi 1.011

% 101

Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil

500 orang

500

100

Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi

5.500 BH

4.686

85,2

425 orang

425

100

1 kebijakan

1 Permen

100

yang direvitalisasi

Analisis atas pencapain target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Terwujudnya 4.000 Koperasi Berkualitas Pada Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, sasaran dari indikator kinerja ini adalah jumlah Koperasi yang diperingkat dengan target sebanyak 1.000 unit Koperasi dengan pencapaian sebanyak 1.011 unit koperasi telah diperingkat (101%). Dari hasil pemeringkatan tersebut, diperoleh hasil sebanyak 873 koperasi telah ditetapkan sebagai Koperasi Berkualitas. Sedangkan sisanya sebanyak 138 unit koperasi ditetapkan sebagai belum berkualitas.

41

Dari sejumlah 873 koperasi yang

telah

HASIL PEMERINGKATAN KOPERASI

ditetapkan

sebagai

Koperasi

Berkualitas, sebanyak 33

14% 3% Berkualitas

unit koperasi memperoleh peringkat

Cukup Berkualitas

kualifikasi

Belum berkualitas

Berkualitas, dan sebanyak 840

unit

koperasi

memperoleh

peringkat

83%

kualifikasi Cukup Berkualitas. Selain kegiatan Pemeringkatan Koperasi, upaya-upaya untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Terwujudnya 4.000 Koperasi Berkualitas, Kementerian Koperasi dan UKM juga melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: a. Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award. Pada tahun 2012, telah dinilai sebanyak 75 Koperasi Berprestasi dan sebanyak 10 Koperasi penerima award b. Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, dengan hasil sebanyak 21 Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi. c. Forum Konsultasi Penguatan Kelembagaan Koperasi di kalangan Wanita. d. Temu Konsultasi Nasional dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi. e. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Melalui Petemuan Internasional. f. Penataan Ketatalaksanaan Koperasi Skala Besar. g. Sosialisasi Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeringkat Koperasi.  Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil Target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini pada Rencana Kerja tahun 2012 adalah sebanyak 500 orang peserta bimbingan teknis, dengan capaian kinerja

sebanyak

orang

peserta

mengikuti

500 yang

bimbingan

500

500

teknis (100%). Peserta Bimbingan Teknis berasal dari

SKPD

koperasi

dan

pembina gerakan

Target Realisasi

koperasi.

42

Kegiatan ini merupakan upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong koperasi dalam menjalankan tata kelola perusahan secara baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi. Sehingga Koperasi dapat dikelola dengan sistem pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, mandiri dan adil. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah koperasi sektor produkif, sehingga koperasi tersebut dapat melakukan identifikasi diri dan menata sistem organisasi dan manajemen koperasi menuju pola pengelolaan organisasi yang baik.  Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI Target untuk indikator kinerja ini sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012 adalah sebanyak 5.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Lembar Berita Negara, dengan realisasi capaian kinerja pada

tahun

2012

sebanyak 5.500 Badan Hukum

koperasi

diumumkan

yang

5.500

5.500

dalam

Lembar berita Negara (100%). Realisasi kinerja yang dicapai telah dapat memenuhi

Target Realisasi

target

capaian kinerja. Untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012-2014, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu: 1. Pembenahan Koperasi Tidak Aktif; 2. Temu Konsultasi Perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah; 3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tingkat Nasional; 4. Pengembangan Organisasi Koperasi Menuju Skala Besar; 5. Pelaksanaan Diklat Pemasyarakatan Perkoperasian.

43

 Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 Pembina Koperasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang koperasi saat ini dirasakan sudah tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang ada di wilayah masing-masing, sehingga berakibat pembinaan yang dilakukan menjadi kurang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah merekrut Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Target capaian kinerja yang terdapat pada Rencana Kerja tahun 2012, adalah sebanyak 425 tenaga PPKL terekrut dan terlatih. Realisasi Capaian kinerja adalah sebanyak 425 tenaga PPKL telah terekrut dan terlatih (100%). Tenaga PPKL tersebut tersebar di 10 Propinsi dan 98 Kab/Kota. SEBARAN TENAGA PPKL (orang) Jawa Tengah; (72)

Jawa Timur; (110)

Bengkulu; (14) Sumsel; (16) Sumbar; (20)

Kalsel; (24)

Jawa Barat; (68)

Sulsel; (44) NTB; (25)

Bali; (32)

Optimalisasi pengembangan PPKL dilakukan dengan rangkaian kegiatan, diantaranya: a. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur PPKL, berisi tentang standar pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PPKL dalam melakukan tugas penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat koperasi; b. Penyusunan Kertas Kerja PPKL, memuat bentuk laporan yang harus disajikan selaku

petugas

penyuluh

koperasi

lapangan

dalam

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya; c. Bimbingan teknis perkoperasian bagi PPKL, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan, pengetahuan dan pemahaman perkoperasian kepada PPKL;

44

d. Temu Konsultasi PPKL dengan maksud untuk menyamakan persepsi atas kebijakan tentang perkoperasian dalam melakukan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat dan koperasi; e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPKL untuk mengevaluasi kinerja PPKL dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat dan koperasi.  Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi Revitalisasi Koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan melibatkan Gerakan Koperasi, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi. Revitalisasi koperasi dapat dijadikan momentum dalam membangun koperasi khususnya koperasi yang bergerak di sektor riil untuk menghasilkan produk-produk global. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2012 Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan 1 kebijakan berupa Peraturan Menteri Negara Koperasi mengenai Revitalisasi Koperasi. Hal ini sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012 (capaian kinerja 100%). Sedangkan target capaian kinerja berupa unit koperasi yang direvitalisasi, akan di laksanakan pada sisa tahun periode Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012-2014. SASARAN: PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

2.

Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, Dukungan Sistem Bisnis, dan Kerjasama Investasi 1.372 KUMKM.

45

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja % Target 2012 Realisasi Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUMKM

8 dokumen 2 Koperasi 4 model/laporan 1 model 30 Koperasi 1 laporan 3 propinsi 1 laporan 2.000 eks 260 koperasi 1.039 KUMKM

8 2 4 1 30 1 3 1 2.000 260 Koperasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.161 KUMKM

111,74

Penjelasan atas pencapain target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pencapaian atas indikator ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu : a. Rintisan pengadaan pangan dan agroindustri oleh Koperasi. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan ini adalah dilakukannya kegiatan rintisan pengadaan pangan kepada sebanyak 2 Koperasi. Kegiatan rintisan ini telah dilakukan kepada 2 koperasi yaitu, KUD Bina Karya di NTB dan KSU Bersinar, di Sumatera Utara (capaian kinerja 100%); b. Rintisan penerapan model inkubator. Capaian kinerja yang ditargetkan pada kegiatan ini adalah tersedianya model/laporan sebanyak 4 buah. Realisasi capaian kinerja untuk kegiatan ini telah sesuai dengan target atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 model/laporan rintisan penerapan model inkubator di 4 inkubator, yaitu:

No

Model Inkubator

1

IPB Inkubator Model Green Energy (Energi ramah lingkungan)

2

ITB Inkubator Model Manufacturing

3

ITS Inkubator Model Industri Kreatif (ICT)

4

Unibraw Inkubator Model Agrobisnis

46

c. Rintisan model pengembangan PKL. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan ini adalah 1 buah model pengembangan PKL. Kegiatan ini telah direalisasikan

di

Kota

Bogor

untuk

pengembangan

PKL

bidang

pangan/kuliner di 4 wilayah, yaitu Bina Marga, Ekalokasari, Gang Selot dan Bangburang Raya (capaian kinerja 100%); LOKASI PENGEMBANGAN PKL DI KOTA BOGOR

d. Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP). Kegiatan ini merupakan model dari penjabaran atas Inpres Nomor 6 tahun

2007,

tentang

Kebijakan

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Fokus pada kegiatan ini adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM khas

Produk Unggulan Daerah (OVOP) Kab. Kudus

daerah melalui peningkatan efektifitas pengembangan industri sentra/kecil dan menengah. Pada tahun 2012, kegiatan ini ditargetkan kepada 30 Koperasi. Pencapaian kinerja dilaksanakan dengan melaksanakan 3 sub kegiatan, yaitu pelaksanaan Temu Solusi yang dilaksanakan kepada 26 Koperasi, Pelatihan Peningkatan keterampilan KUKM kepada 3 Koperasi, dan pelaksanaan Temu Nasional yang dilaksanakan di 1 propinsi (capaian kinerja 100%).

47

Selain itu, pada tahun ini juga telah dicanangkan 8 produk unggulan daerah (PUD) yaitu: NO

PRODUK UNGGULAN

PROPINSI

1

Kerajinan Bordir

Aceh

2

Produk Kopi

3

Olahan Rosella

Kep. Riau

4

Gula Semut

DI Yogyakarta

5

Gerabah

6

Olahan Rumput Laut

Sulawesi Selatan

7

Tenun Ikat

Kalimantan Barat

8

Olahan Aloevera

e. Partisipasi dalam Forum Internasional. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan in adalah tersedianya laporan atas partisipasi pada forum internasional bidang KUKM sebanyak 1 Laporan (capaian kinerja 100%);

Foto bersama dengan peserta APEC 19th SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES MINISTERIAL MEETING 3 AGUSTUS 2012, ST.PETERSBURG, RUSIA

f. Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan software DSS KUMKM. Aplikasi DSS (decision support system) merupakan salah satu aplikasi yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan. Bagi Koperasi dan UMKM, aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kelangsungan usaha dan membantu akses ke perbankan. Pada tahun 2012 ini, sosialisasi software DSS telah dilangsungkan di 3 propinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Riau, dan Papua (capaian kinerja 100%);

48

g. Pemuktahiran data sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UMKM Terpilih (SIDD-KUMKM-T). Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah data keragaan koperasi (rekapitulasi dan data detail per provinsi berupa label dan grafik). Dengan output data tersebut, dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor Koperasi dan UMKM; h. Publikasi hasil kajian dan artikel pemberdayaan KUKM. Hasil kajian dalam pemberdayaan KUMKM, sangat penting untuk dipublikasikan sehingga dapat diketahui, dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kegiatan. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah mempublikasikan hasil-hasil kajian kedalam buletin Infokop dan jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM.

 Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi Pencapaian target untuk indikator ini dilakukan melalui kegiatan: a. Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM Realisasi capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebanyak 260 koperasi (100%). Untuk mencapai target tersebut, telah dilaksanakan melalui pelatihan BSC (Balanced Score Card) dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen Koperasi, sosialisasi mengenai sistem resi gudang, dan pemantauan

dan 1.039

evaluasi atas program

1.161

Surat Utang Koperasi. 260

b. Dukungan sistem bisnis

260

dan kerjasama investasi. Kegiatan sistem

dukungan bisnis

Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM

dan

kerjasama investasi telah

Target

Dukungan Sistem Bisnis dan Kerjasama Investasi Realisasi

dilaksanakan kepada 1.161 UMKM bidang perikanan, makanan, minuman dan industri kreatif (111,74%). Kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan konsultasi kepada UMKM sentra industri kreatif, makanan dan minuman; juga melalui sosialisasi pasar modal; bimbingan teknis peningkatan kapasitas KUMKM; serta pendampingan manajemen. Kegiatankegiatan tersebut dilaksanakan di 12 provinsi.

49

SASARAN: PENINGKATAN DAYA SAING Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan 9 (sembilan) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1. Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM; 2. Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM; 3. Diklat Vocational 1.500 orang; 4. Diklat LKM/KSP 650 orang; 5. Diklat Perkoperasian 1800 0rang; 6. Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit; 7. Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang; 8. Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang; 9. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM Diklat Vocational 1.500 orang

Target 2012

Realisasi 750

% 150

265

350

132,07

450

450

100


100

600

600


600

600

100


100

100

100

350

395

112,85

380

426

112,10

-

-

500 KUKM

-

50

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, Hak

Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 750 KUKM telah mendapatkan pemahaman dan penerapan standarisasi mutu, HaKI dan kehalalan produk. Realisasi ini jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 500 KUKM (capaian kinerja 150%). Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada KUKM mengenai penerapan SNI dan ISO 9001:2008 yang bekerjasama dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional); sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan HaKI serta pendampingan pembuatan merek dagang; dan pendampingan penerapan kehalalan produk serta fasilitasi pendaftaran serftifikat halal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di 12 propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jateng, Bali, Sumbar, Sumut, Jatim, Sulut, Banten, Sulsel, NTB dan Kalbar.  Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis

Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 350 KUMKM Sentra dari target sebanyak 265 KUMKM Sentra (capaian kinerja 132,07%). Dalam memenuhi pencapaian target kinerja, dilakukan melalui pelaksanaan temu konsultasi pemanfaatan TIK bagi KUKM sentra, serta pendampingan teknis pemanfaatan internet untuk e-commerce bagi KUKM sentra. Selain itu, dalam mendukung pencapaian kinerja indikator ini, telah dilakukan juga penyusunan aplikasi skim pengembangan usaha. Pelaksanaan temu konsultasi dan pendampingan teknis dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi kepada KUKM, sehingga dapat berdampak kepada perkembangan usahanya. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 8 (delapan) propinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Utara, Gorontalo, Kepulauan Riau, Banten, dan Papua.

51

 Diklat Vocational Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebanyak 450 orang telah mengikuti diklat Vocational dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 450 orang (capaian kinerja 100%). Pelaksanaan Diklat Vocational ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis vocational/khusus kepada peserta diklat, anggota Koperasi dan UKM serta masyarakat calon wirausaha, dalam rangka meningkatkan daya saing bagi UMKM dalam menghasilkan produknya, antara lain di bidang budidaya coklat, kerajinan akar wangi, pengolahan emping melinjo, pengolahan pasca panen biji mete, dan bordir.  Diklat Pengelola LKM Capaian kinerja pada indikator ini sebanyak 100 orang peserta yang mengikuti pelatihan Diklat bagi Pengelola LKM. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 100 peserta (capaian kinerja 100%). Diklat ini dilaksanakan di 12 Provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, Bali, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara, serta Bengkulu.

Tujuan dari pelaksanaan diklat ini adalah untuk

mendorong agar Lembaga Keuangan Mikro memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki Badan Hukum.  Diklat Perkoperasian Realisasi capaian kinerja pada indikator ini adalah sebanyak 600 peserta.

Realisasi

kinerja

tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 600 peserta (capaian kinerja 100%). Tujuan dari Diklat ini adalah untuk meningkatkan

Peserta Diklat Perkoperasian

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang perkoperasian bagi kelompok strategis baik dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat, gerakan koperasi, pelaku UKM dan pengurus serta pengelola koperasi.  Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) Target capaian kinerja indikator ini adalah terfasilitasinya sebanyak 100 TPKU pada lembaga pendidikan pedesaan. Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 100 TPKU telah terfasilitasi (100%).

52

Fasilitasi TPKU pada lembaga pendidikan pedesaan dimaksudkan untuk menumbuhkan calon wirausaha baru melalui keterampilan teknis sesuai dengan bidang yang diminati siswa. Lembaga yang mendapatkan bantuan

adalah

lembaga

pendidikan swasta setingkat MA, SMK, SMU, dan MAK. Setiap

lembaga

pendidikan

mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100 juta. Kunjungan Menteri Negara KUKM ke Salah satu TPKU Perbengkelan

 Terfasilitasinya UMKM dan Wirausaha Baru Melalui Pendampingan Realisasi capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 395 UMKM dan wirausaha baru yang difasilitasi (capaian kinerja 100%). Pencapain kinerja tersebut dilakukan melalui pendampingan/pencangkokan

usaha

kepada wirausaha

baru

potensial.

Pendampingan dilakukan oleh UKM sukses kepada usaha pemula sehingga terjalin proses pembelajaran dan transformasi pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan UKM menjadi usaha mandiri. Kegiatan ini dilakukan di 10 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk mendukung indikator ini, juga telah dilakukan pengembangan kemitraan antar Koperasi dan UKM dengan dunia usaha yang merupakan implementasi Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN.

Presiden RI didampingi Menteri Negara Koperasi dan UKM pada Perayaan Puncak GKN tahun 2012

53

 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendamping LPB/BDS-P Realisasi capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 380 pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya (capaian kinerja 100%). Pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan peningkatan standar kompetensi lembaga pendamping yang dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah. Peran Lembaga Pengembangan Bisnis/Business Development Services-Provider (LPB/BDS-P) dalam pengembangan usaha KUMKM dinilai strategis. Hal ini karena LPB/BDS-P memberikan jasa layanan konsultasi sesuai dengan kebutuhan KUMKM, khususnya dalam bidang pemasaran, permodalan, informasi dan teknologi, sumber daya manusia, serta melakukan alternatif solusi bagi masalah yang dihadapi oleh KUMKM.  Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2013, target pencapaian kinerja untuk indikator ini baru akan dimulai pada tahun anggaran 2013. SASARAN: PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH NASIONAL Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan 8 (delapan) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi;

2.

Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi ;

3.

Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model;

4.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM;

5.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM;

6.

Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit;

7.

Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMi;

8.

Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.

54

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 Umi Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional

153 Koperasi

% 124,39

-

-

5 Pedoman TTG

5 pedoman

100

1.160 KUMKM

1.387

119,56

1.500 KUKM

1.670

111,33

19

100

4.360 PKL

4.360

100

1.303 KUKM

1.303

100

Target 2012 123 Koperasi

-

19 unit

Realisasi

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Sarana Produksi KUKM Sebanyak 488 Koperasi Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 153 Koperasi telah difasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas dan sarana produksi. Realisasi tersebut tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 123 koperasi (capaian kinerja 124,39%). Kinerja pada indikator ini tercapai melalui pelaksanaan penyaluran bantuan perkuatan di bidang produksi. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan permodalan KUMKM dalam rangka pengembangan usaha. Jenis bantuan perkuatan yang diberikan kepada KUMKM dengan sebaran propinsi penerima adalah seperti pada grafik di bawah ini:

55

SEBARAN BANTUAN PERKUATAN (Propinsi)

9 Tanaman pangan dan hortikultura 22 7

Kehutanan dan perkebunan Perikanan dan peternakan Industri, kerajinan dan pertambangan

8

Ketenagalistrikan dan aneka usaha 14

 Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan Pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2013, target pencapaian kinerja untuk indikator ini baru akan dimulai pada tahun anggaran 2013.

 Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 5 pedoman dengan capaian kinerja sebanyak 5 pedoman pemberian insentif yang telah dihasilkan (capaian kinerja 100%). Konsep model yang telah dihasilkan yaitu: konsep model pemberian insentif di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; konsep model pemberian insentif bidang kehutanan dan perkebunan; konsep model pemberian insentif bidang perikanan dan peternakan; konsep model pemberian insentif peningkatan kualitas produksi KUKM bidang industri, kerajinan dan pertambangan; konsep model pemberian insentif bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha. Model pemberian insentif kepada koperasi merupakan suatu kebijakan dalam upaya memacu kegiatan Koperasi dan UMKM dengan penekanan utama pada peningkatan pendayagunaan insentif dalam kegiatan masyarakat utamanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas Koperasi dan UMKM.

56

 KUMKM Yang Difasilitasi Pameran Dalam dan Luar Negeri Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.387 UMKM telah difasilitasi untuk mengikuti pameran dari target sebanyak 1.160 UMKM (capaian kinerja 119,56%). Selama tahun 2012, dalam memfasilitasi pemasaran produk KUMKM di dalam dan luar negeri, Kementerian Koperasi telah melaksanakan pameran bagi KUMKM, baik di luar maupun dalam negeri. Beberapa pameran tersebut, yaitu: a.

Pameran Luar Negeri - Pameran Ambiente 2012, Jerman; - China International Furniture Fair 2012, China; - International Furniture and Craft Fair (IFFINA), Indonesia; - Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), Malaysia; - Hongkong Fashion Week (HKFW), Hongkong; - China International SME Fair (CISMEF), Guangzhou; - Foire de Marseille, Perancis; - International Design Exhibitor (INDEX), Uni Emirat Arab; - Turkey Halal and Healthy Product Fair, Turki; - Trade Expo Indonesia (TEI), Indonesia; - Bangkok International Gift and Bangkok International Houseware (BIG & BIH), Bangkok; - International Trade (INTRADE), Malaysia; - Fasilitasi Temu Bisnis pada Pameran MACEF dan Business Seminar on Tourism, Trade and Investment), Italia; - The 9th China Int’l SME Fair (CISMEF), China;

b. Pameran Dalam Negeri - Pameran Koperasi dan UKM Festival Ke-10 ; - Pameran Tematik: Koperasi dan UKM Fesyen & Asesoris Expo 2012 - Pameran Koperasi dan UKM Makanan, Minuman dan Kemasan Tahun 2012; - Promosi Produk KUKM Melalui Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM Pada Berbagai Event Pameran Dalam Negeri;

57

 KUMKM Yang Difasilitasi Melalui Temu Mitra Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 1.670 KUMKM telah difasilitasi melalui Temu Mitra. Realisasi tersebut tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.500 koperasi (capaian kinerja 111,33%).

1.670

1.500

Target

Realisasi

Pelaksanaan Temu mitra dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha. Pada tahun 2012 ini, telah dilaksanakan temu mitra di beberapa sektor yaitu temu mitra dalam kemasan produk, temu mitra pola waralaba, temu mitra dengan pola dagang, temu mitra dengan pola subkontrak, temu mitra di bidang eko produk, temu mitra di sektor pariwisata, temu mitra di sektor energi biomassa, dan temu mitra dengan BUMN. Temu mitra tersebut telah dilaksanakan di 16 provinsi.  Dukungan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Koperasi Realisasi

capaian

kinerja

untuk

indikator ini adalah telah dilakukan revitalisasi kepada sebanyak 19 pasar tradisional. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan,

yaitu

sebanyak

19

koperasi (capaian kinerja 100%). Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi merupakan program yang strategis dan substantif dimana telah menciptakan manfaat ganda dalam pemberdayaan usah mikro. Dengan adanya revitalisasi tersebut,

Suasana Pasar Tradisional yang telah direvitalisasi, Ngablak, Sleman

58

pelaku UMKM (pedagang pasar) mendapatkan suatu kepastian tempat usaha dan kenyaman dalam berdagang, yang dimana dapat meningkatkan pendapatannya. Secara kontinuitas, revitalisasi pasar tradisional difokuskan pada penataan lingkungan pasar yang nyaman seperti perbaikan fisik sarana pasar, penataan lingkungan pasar yang nyaman dan representatif, penataan manajemen pengelolaan pasar oleh koperasi, penataan pedagang/anggota koperasi. Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional pada tahun 2012 dilaksanakan di 19 kabupaten/kota pada 18 provinsi.  PKL Yang Difasilitasi Kepastian Tempat Usaha Pemberian tempat usaha dan sekaligus pembenahan sarana usaha PKL agar lebih tertib dan menarik telah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM melalui fasilitasi penataan sarana usaha PKL dalam wadah kelembagaan koperasi. Pada tahun 2012, realisasi kinerja fasilitasi kepastian tempat usaha bagi PKL adalah sebanyak 4.360 PKL. Realisasi kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4.360 PKL mendapatkan fasilitasi. Selama tahun 2005-2012, total sebanyak 11.518 PKL yang telah difasilitasi kepastian tempat usaha oleh Kementerian Koperasi dan UKM.  Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah telah terlayaninya sebanyak 1.303 KUMKM oleh LLP-KUMKM pada paviliun daerah di SME Tower. Realisasi tersebut telah sesuai dengan

target

yang

telah ditetapkan, yaitu sebanyak KUMKM

1.303 (capaian

kinerja 100%). Fasilitasi KUMKM oleh LLP-KUMKM

di

Gedung SME Tower

paviliun daerah telah dimulai sejak tahun 2010. Paviliun daerah adalah sarana (booth) berdasarkan provinsi yang disediakan oleh LLP-KUMKM bagi KUMKM daerahnya masingmasing. Sampai saat ini telah tersedia sebanyak 33 paviliun daerah. Selain itu, selama tahun 2012 jumlah pengunjung SME Tower adalah sebanyak 20.427 orang.

59

SASARAN: PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan 9 (sembilan) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi; Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional; Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi; Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan; Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula; Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM; 7. Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK. 8. Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR; 9. Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM.

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK

Target 2012 100 Koperasi

Realisasi 425

% 425

42 KSP Primer

42

100

100 LKM terdaftar

200

200

1.250

99,92

256

152,38

3 Kegiatan

5

166,66

2 Provinsi

6

300

Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM

33 Provinsi

33

100

120.484

114,18

1.250 Koperasi

168 wirausaha baru

105.516 KUMKM

60

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Peningkatan Akses Pendanaan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan linkage program. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1). melakukan koordinasi Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi bersama

instansi

terkait

baik

di

Pusat

maupun

di

Daerah;

2). Melakukan supervisi dan konsultasi linkage program antara bank umum dengan koperasi; 3). Pencetakan buku Pedoman Teknis Program antara Bank Umum dengan Koperasi; 4). monitoring dan evaluasi Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi.  Penilaian Kesehatan Bagi KSP/KJKS/UJKS Primer Nasional Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melakukan kegiatan penghimpunan dana dari Anggota, memberikan Pinjaman kepada Anggota dan menempatkan dana pada KSP sekundernya. Atas dasar tersebut maka pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Sampai saat ini, telah dikeluarkan Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan kepada 42 (empat puluh dua) unit KSP/USP Koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia (capaian kinerja 100%).  Transformasi LKM Menjadi Badan Hukum Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat berperan membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan persyaratan pinjaman mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan. Bank Indonesia telah membagi jenis LKM, yaitu LKM formal yang telah berbadan hukum, LKM semi formal yang keberadaannya didasarkan pada SK Gubernur atau SK pemerintah desa serta LKM non formal yang belum berbadan hukum. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Gubernur Bank Indonesia nomor 351.1/KMK.010/2009; nomor 900-639A Tahun 2009; nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009;

nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

61

Hasil dari pelaksanaan kegiatan secara kualitatif adalah LKM telah berbadan hukum menjadi koperasi, sehingga legal untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Sementara itu hasil pelaksanaan kegiatan secara kuantitatif adalah terdapat 200 LKM telah berbadan hukum koperasi dari 100 yang ditargetkan yang telah berbadan hukum koperasi (capaian kinerja 200%).

200

100

Target

Realisasi

 Peningkatan Permodalan Bagi Koperasi Perdesaan Dan Perkotaan Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah telah disalurkannya bantuan perkuatan bagi koperasi pedesaan dan perkotaan kepada sebanyak 1.250 Koperasi. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.250 koperasi (capaian kinerja 100%). Bantuan perkuatan bagi Koperasi dan perkotaan disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu solusi permodalan bagi Koperasi dalam mengembangkan usahanya. Setiap koperasi mendapatkan bantuan perkuatan sebesar Rp. 55 juta. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 445 kabupaten/kota pada 33 provinsi.

 Bantuan Start-Up Capital Bagi Wirausaha Pemula Kementerian Koperasi dan UKM menempuh langkah antisipatif melalui penyediaan dana untuk mendukung start up capital bagi wirausahawan pemula. Program keberpihakan ini diharapkan suatu saat akan berdampak langsung dan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Pelaksanaan

kegiatan

Bantuan

Permodalan

untuk

penumbuhan

dan

pengembangan Wirausahawan Pemula ini telah dialokasikan kepada 256 wirausaha

pemula

(capaian

kinerja

152,38%)

dengan

nilai

sebesar

Rp. 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta rupiah) dengan masing-masing wirausaha pemula maksimal menerima sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima

62

juta rupiah). Penerima manfaat atau bantuan permodalan dari pelaksanaan program ini adalah calon wirausahawan pemula terdidik/sarjana dan calon wirausahawan pemula tidak terdidik atau non sarjana  Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan sebanyak 3 kegiatan. Realisasi tersebut sesuai dari target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 3 kegiatan (capaian kinerja 100%). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator ini adalah: a. Fasilitasi Pembiayaan KUMKM Bagi Industri Dibidang Ekonomi Kreatif Strategi pemerintah dalam hal pengembangan ekonomi kreatif yang telah digariskan dalam Inpres No. 6 tahun 2009 dilakukan dengan cara memfasilitasi interaksi pelaku industri di bidang ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan bank dan non bank dalam rangka mengembangkan skim pembiayaan yang sesuai dengan keragaan dan karakteristik usaha KUKM industri kreatif. b. Edukasi, Sosialisasi Dan Implementasi Kebijakan Perpajakan Bagi Koperasi Dan UKM Sosialisasi perpajakan bagi Koperasi dan UMKM telah dilaksanakan di 5 (lima) provinsi yang meliputi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Kab. Malang, dan Kep. Bangka Belitung yang bekerja sama dengan Kanwil Pajak/KPP di wilayah setempat dan diikuti oleh pembina tingkat prov/kab/kota. c. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Bagi UKMK Yang Berorientasi Ekspor Program sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UMKM dan Koperasi pelaku ekspor yang dilaksanakan periode tahun anggaran 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di 14 (empat belas) Provinsi/DI yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jateng, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dengan realisasi pembiayaan kepada 7 (tujuh) UKM dan Koperasi.

63

 Fasilitasi Terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMKM Dalam rangka meningkatkan volume penyaluran kredit kepada KUMKM di berbagai pelosok tanah air, telah didorong pembentukan lembaga penjaminan kredit di berbagai daerah, yaitu Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). Saat ini, PPKD yang telah berdiri dan beroperasi berada di Provinsi Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) dan di Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali Mandara). Dalam upaya untuk mempercepat pembentukan PPKD di berbagai daerah lainnya, telah dilaksanakan Deklarasi Percepatan Pembentukan PPKD yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 dan dihadiri oleh 10 (sepuluh) Provinsi yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Perkembangan pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) yang telah dicapai sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut : a. Riau (PT. Jamkrida Riau); b. Bangka Belitung (PT. Jamkrida Babel); c. Sumatera Barat; d. Jawa Barat (PT. Jamkrida Jabar); e. NTB (PT. Jamkrida NTB Bersaing); f. Kalimantan Timur.  KUMKM Yang Didampingi Untuk Mengakses KUR Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah pelaksanaan pendampingan program KUR di 33 provinsi. Realisasi tersebut sesuai

dari

target

yang

ditetapkan, yaitu sebanyak 33 provinsi (capaian kinerja 100%). Pendampingan kepada

430

dilaksanakan Koperasi

Penyaluran KUR kepada Usaha Mikro di Kulon Progo

dan

masing-masing koperasi pendamping mendapatkan bantuan pendampingan sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

64

 Tersalurkannya Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Kepada KUMKM Dana bergulir tahun 2012 telah disalurkan kepada 120.484 UMKM atau tercapai 133,68% dari target 105.516 UMKM (capaian kinerja 114,18%). Dana tersebut yang disalurkan melalui 498 Mitra Koperasi Primer Langsung, 11 Mitra Koperasi Sekunder, 26 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Mitra Perbankan, serta 318 Mitra UKM Strategis yang tersebar di 33 provinsi . Setiap tahun, nilai penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada mitra mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebesar Rp.35.125.000.000, tahun 2009 meningkat 499,07% atau sebesar Rp.210.424.131.858, tahun 2010 meningkat 95,27% atau sebesar Rp.410.904.458.246, tahun 2011 meningkat 137,30% atau sebesar Rp.975.085.402.039, dan meningkat 9,91% pada tahun 2012 atau sebesar Rp.1.071.762.493.000. Sedangkan kinerja proses penyaluran dana bergulir pada TA 2012 per 31 Desember 2012 mencapai Rp.1.365.364.312.300 atau mencapai 103,37% dari target RBA Tahun 2012 sebesar Rp.1.320.791.218.120:

Akad; 246.347.512.300 SP3; 36.579.307.000 komite; 10.675.000.000

cair; 1.071.762.493.000

SASARAN: PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KOPERASI DAN UKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1. Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang; 2. Terwujudnya penguatan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit.

65

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Target 2012 Jumlah peserta diklat 1.400 orang kewirausahaan sebanyak 4.700 orang Terwujudnya penguatan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit

Realisasi 1.502

-

% 107,28

-

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Jumlah Peserta Diklat Kewirausahaan Diklat

kewirausahaan

dimaksudkan

sebagai

upaya

untuk

menumbuh-

kembangkan minat kewirausahaan dikalangan masyarakat. Sehingga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha. Hal ini mengingat masih minimnya kemauan berwirausaha dikalangan masyarakat sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan relatif masih tinggi. Sasaran peserta dalam pemasyarakatan kewirausahaan ini adalah kelompok masyarakat terdidik khususnya sarjana yang belum bekerja dan mahasiswa tingkat akhir di Perguruan Tinggi. Selain itu juga melalui diklat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan dalam berwirausaha, baik untuk calon wirausaha maupun pelaku usaha mikro, kecil dan pengusaha pemula. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 1.502

sebanyak 1.502 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

1.400

kewirausahaan

(capaian kinerja 107,28%). Pelaksanaan diklat tersebut di 15 provinsi.

Target

Realisasi

 Terwujudnya Penguatan Inkubator Bisnis KUMKM Pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2013, target pencapaian kinerja untuk indikator ini baru akan dimulai pada tahun anggaran 2013.

66

SASARAN: PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1. Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian; 2. Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line

Target 2012 1 UU, 5 RPP

Realisasi 1

% 100

5

100

5

100

5 sistem peningkatan kualitas TI

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian Saat ini dasar hukum yang berlaku dalam melakukan pembinaan kepada koperasi adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum baru yang kuat dalam melakukan pembinaan koperasi, sehingga penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, inefisiensi dan pemborosan tidak terjadi serta dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam pengembangan Koperasi di Indonesia. Hal ini diharapkan ke depan Koperasi di Indonesia dapat bersaing dengan Koperasi-Koperasi di dunia. Selain itu, dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang perkoperasian oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM telah juga telah menyusun Rancangan Peraturan

Pelaksanaan

Undang-Undang

tentang

Koperasi.

Penyusunan

Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Koperasi dilakukan dengan melibatkan kementerian terkait, instansi terkait, akademisi, gerakan koperasi, dan ahli ekonomi koperasi.

67

Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarief Hasan menerima berkas Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dari Wakil Ketua DPR Pramono Anung pada saat pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, 18 Oktober 2012

Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disusun dan dibahas, yaitu: 1.

RPP tentang Tata Cara Pemakaian Nama Koperasi;

2.

RPP tentang Tata cara Pengajuan Permohonan, Pemberian Persetujuan dan Penolakan Terhadap Penggabungan atau Peleburan Koperasi, serta Perubahan Status Badan Hukumnya;

3.

RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas;

4.

RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran Koperasi;

5.

RPP tentang Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah.

 Sistem Informasi Usaha Kecil Dan Menengah Secara On-Line Dalam upaya untuk mencapai taget pada indikator ini dilaksanakan melalui Pengembangan Pusat Komunikasi Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Puskombis KUMK). Tujuan pengembangan PUSKOMBIS tersebut adalah untuk mempermudah KUMKM dalam melakukan kegiatan akses informasi bisnis dalam pengembangan usahanya. Sedangkan manfaat yang didapatkan adalah: 1.

Pusat komunikasi bisnis (Puskombis) merupakan tempat berkumpul KUMKM untuk berbagi pengetahuan, belajar menggunakan internet, mencari informasi bisnis, mempelajari keterampilan baru, membicarakan dan menangani berbagai masalah yang dihadapi KUMKM, sekaligus membangun keberdayaan;

2.

Terciptanya kemudahan akses informasi bagi usaha mikro dan kecil;

3.

Memperluas kerja sama bisnis dengan pihak-pihak terkait untuk membangun komunitas;

4.

Meningkatkan daya saing melalui sharing komunikasi yang saling menguntungkan.

68

Puskombis dan KUMKM dikelola oleh Koperasi, pada tahap kedua Tahun 2012 ini telah berdiri 6 Puskombis yang berada di lokasi sebagai berikut: (1) Koperasi Serba Usaha (KSU) Maduma Sejahtera, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara; (2) Koperasi Wanita Sanra-Guna, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan; (3) Koperasi Pondok Pesantren Al-Raisiyah Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; (4) Koperasi Unit Desa (KUD) Aris, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah; (5) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Trisula, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; dan (6) Koperasi Serab Usaha (KSU) Mekar Jaya, Kota Gorontalo, Gorontalo. Masing-masing Koperasi menyediakan ruang komputer dan operator. Jenis peralatan yang dimiliki Pusat Komunikasi Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil secara rata-rata adalah Personal komputer sebanyak 5 (lima) unit, Modem untuk koneksi ke internet, Printer berwarna, Peralatan pendukung (Meja, Kursi, dll), Projector/LCD satu buah, Perangkat Lunak Original (Windows dan MS Office).

SASARAN: PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota; 2. Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM

Target 2012 51 Laporan, 1 Dokumen

3 Dokumen, 8 Laporan, 595 orang

Realisasi 51

% 100

1

100

3

100

8

100

595

100

69

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Terciptanya Keselarasan Program dan Kegiatan Dalam Pemberdayaan Koperasi Dan UKM Melalui Koordinasi Lintas Sektoral Di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten Dan Kota Upaya untuk memenuhi pencapaian target pada indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan dinas propinsi, kabupaten/kota yang membidangi Koperasi dan UMKM. Hasil akhir pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tersebut adalah sinergitas dan kesinambungan serta keselarasan program-program pemberdayaan koperasi dan UKM antara pusat dan daerah. Beberapa

pelaksanaan

rapat-rapat

kordinasi

tersebut adalah: -

Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas): dilaksanakan di

Jakarta

dengan

peserta adalah Kepala Dinas

Propinsi,

Kabupaten/Kota membidang

yang

Koperasi

dan UKM; -

Rapat

Kordinasi

Menteri Negara Koperasi dan UKM sedang memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi dan UKM

Terbatas (Rakortas): dilaksanakan di Jakarta dengan peserta berasal dari Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Koperasi dan UKM; -

Rapat – rapat Regional: dilaksanakan di 4 daerah, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara;

-

Rapat Kordinasi Perencanaan Pembangunan yang melibatkan Kepala dinas Propinsi yang membidangi Koperasi dan UKM beserta jajarannya yang menangani Bidang Program.

Dari hasil pelaksanaan rapat-rapat kordinasi tersebut, telah dihasilkan laporan sebanyak 50 laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 buah. Sehingga realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

70

 Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- Penyusunan laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UKM sebanyak 1 dokumen;

- Penyusunan laporan/dokumen kerjasama teknik di bidang KUKM sebanyak 1 dokumen;

- Penyusunan laporan/dokumen penyelenggaraan PUG di Bidang KUKM sebanyak 1 dokumen;

- Penyusunan data dan informasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM nasional sebanyak 8 laporan;

- Peningkatan kapasitas pengelola data sistem informasi pemberdayaan Koperasi dan UKM kepada 595 orang Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, serta capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, maka realisasi capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

SASARAN: PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN

Target 2012 8 Laporan

Realisasi

%

8

100

71

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Terselenggaranya Pelaksanaan Anggaran Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu Serta Tertatanya BMN Upaya untuk memenuhi pencapaian target pada indikator ini dilakukan melalui tersajinya dokumen LRA, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebanyak 4 laporan dan tersajinya dokumen laporan BMN yang transparan dan akuntabel sebanyak 4 laporan. Dari realisasi pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. SASARAN: PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PUBLIKASI/VISUALISASI DAN PELAYANAN INFORMASI KOPERASI DAN UMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu Tersediaanya SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM

Target 2012 1.530 orang, 11 media, 9 edisi

Realisasi 1.530

% 100

11

100

9

100

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Tersedianya SDM Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dan Terselenggaranya Publikasi Pemberdayaan Koperasi Dan UKM Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -

Terciptanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dalam menstimulus pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatan-pendekatan dalam memecahkan permasalahan pekerjaan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan peserta pelatihan SDM aparatur sebanyak 1.530 orang;

72

-

Terpublikasikannya program/kegiatan KUKM melalui surat kabar/majalah dan media cetak lainnya yang telah dipublikasikan di 11 media;

-

Diterbitkannya tabloid dan jurnal KUM sebanyak 9 edisi.

Dari realisasi capaian kinerja tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

SASARAN: PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah

Target 2012 44 dokumen, 4 dokumen, 44 dokumen

Realisasi 44 4 44

% 100 100 100

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -

Laporan hasil audit pelaksanaan anggaran oleh Satker Pusat dan Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi sebanyak 44 dokumen;

-

Laporan review laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 4 dokumen;

-

Laporan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh obyek yang diaudit sebanyak 44 dokumen.

Dari hasil atas kegiatan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

73

SASARAN: PENINGKATAN

JUMLAH

DAN

KUALITAS

SARANA

DAN

PRASARANA

DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 20122014, telah ditetapkan target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM

Target 2012 78.641 M2, 12 Bulan, 186 unit, 12 bulan

Realisasi 78.641 M2 12 186 12

% 100 100 100 100

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:  Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Kementerian Koperasi Dan UKM Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -

Perawatan Gedung dan halaman kantor seluas 78.641 M2;

-

Perbaikan peralatan kantor yang dilaksanakan selama 12 bulan;

-

Pengadaan dan perawatan kendaraan bermotor roda 2, 4, da 6 sebanyak 186 kendaraan;

-

Pelaksanaan operasional perkantoran dan pimpinan yang dilaksanakan selam 12 bulan.

Dari hasil atas kegiatan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

74

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.369.220.522.000,-. Pagu ini mengalami kenaikan sebesar 34,30% jika dibandingkan pagu tahun 2011 yang sebesar Rp. 1.019.518.497.000,-. Realisasi pelaksanaan anggaran hingga 31 Desember 2012 mencapai sebesar 89,85% atau sebanyak Rp.1.230.288.115.921,-. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan melalui 3 program, meliputi: A. Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebesar Rp. 914.972.016.000, dengan realisasi sebesar Rp. 862.725.383.121,-; B. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 254.113.366.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 234.461.123.501,- (92,27%) C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 200.135.140.000,dengan realisasi sebesar Rp. 134.101.609.299,- (67,01%). Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan alokasi rencana dan realisasi anggaran menurut program, sebagai berikut: REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2011 PROGRAM

KEGIATAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

SISA

1

2

3

4

5

6

044.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM

254.113.140.000

234.461.123.501

92,27

19.652.242.499

044.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM

200.135.140.000

134.101.609.299

67,01

66.033.530.701

914.972.016.000

862.725.383.121

94,28

52.246.632.879

1.369.220.522.000

1.230.288.115.921

89,85

138.932.406.079

044.01.06

Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM JUMLAH

75

Dalam implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut: A. Kegiatan Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 615.607.066.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 585.472.163.121,- (95,10%); B. Kegiatan BLU sebesar Rp. 101.483.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.960.500.000,- (90,62%); C. Kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp. 197.880.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 185.292.720.000,- (93.64%). Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan rekapitulasi realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut:

REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2012 (PER 31 DESEMBER 2012) NO I

UNIT KERJA

PAGU ANGGARAN (RP.)

REALISASI (RP.)

SISA (%)

(RP.)

(%)

Pusat 1

2

3

4

5

6

Deputi Bidang Kelembagaan

55.672.000.000

51.625.669.314

92,78

4.019.330.686

7,22

a.

Fasilitasi

55.672.000.000

51.625.669.314

92,78

4.019.330.686

7,22

Deputi Bidang Produksi

48.557.515.000

46.515.203.210

95,79

2.042.311.790

4,21

a.

Fasilitasi

24.487.515.000

22.445.203.210

91,66

2.042.311.790

4,21

b.

Perkuatan

24.070.000.000

24.070.000.000

100.00

0

-

101.979.711.000

101.780.995.171

96,95

3.198.745.829

3,05

Deputi Bidang Pembiayaan a.

Fasilitasi

36.079.741.000

32.880.999.314

91,13

3.198.741.686

8,87

b.

Perkuatan

68.900.000.000

68.899.995.857

100.00

4.143

-

104.593.462.000

101.422.478.132

96,97

3.170.983.868

3,03

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha a.

Fasilitasi

54.583.462.000

51.412.478.132

94,19

3.170.983.868

5,81

b.

Perkuatan

50.010.000.000

50.010.000.000

100.00

0

-

Deputi Bidang Pengembangan SDM

88.616.450.000

84.121.952.450

94,93

4.494.497.550

5,02

a.

Fasilitasi

78.616.450.000

74.121.952.450

94,28

4.494.497.550

5,72

b.

Perkuatan

10.000.000.000

10.000.000.000

100.00

0

-

64.920.942.000

61.850.834.815

95,27

3.070.107.185

4,73

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

76

NO

7

8

9

UNIT KERJA

PAGU ANGGARAN (RP.)

REALISASI (RP.)

SISA (%)

(RP.)

(%)

a.

Fasilitasi

49.560.942.000

46.525.544.490

93,88

3.035.397.610

6,12

b.

Perkuatan

15.360.000.000

15.325.290.325

99,77

34.709.675

10,23

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK

24.575.381.000

23.357.437.570

95,04

1.217.943.430

4,96

a.

Fasilitasi

21.975.381.000

20.757.437.570

94,46

1.217.943.430

5,54

b.

Perkuatan

2.600.000.000

2.600.000.000

100.00

0

-

Sekretariat

478.948.506.000

391.183.457.052

81,68

87.765.048.948

18,32

a.

478.948.506.000

391.183.457.052

81,68

87.765.048.948

18,32

98.991.575.000

92.149.868.207

93,09

6.841.706.793

6,91

1.069.855.572.000

954.034.895.921

89,17

115.820.676.079

10,83

Fasilitasi

DEKOPIN Jumlah I (a + b)

II

Dekonsentrasi

197.880.975.000

184.292.720.000

93,13

13.588.255.000

6,87

III

BLU

101.483.975.000

91.960.500.000

90,62

9.523.475.000

9,38

LLP-KUKM

50.443.975.000

89,50

5.296.895.000

10,50

- APBN (RM)

17.945.000.000

45.147. 080.000 17.740.040.773

98,86

204.959.227

1,14

- PNBP

32.498.975.000

27.407.039.227

84,33

5.091.935.773

15,67

LPDB-UMKM

51.040.000.000

46.813.420.000

91,72

4.226.580.000

8,28

4.000.000.000

3.030.097.772

75,75

969.902.228

24,25

47.040.000.000

43.783.322.228

93,08

3.256.677.772

6,92

1.369.220.522.000

1.230.288.115.921

89,85

138.932.406.079

10,15

- APBN (RM) - PNBP Jumlah I + II +III

Dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sisa anggaran sebesar Sisa anggaran sebesar Rp. 138.932.288.115.921,- (10,15%). Sisa anggaran tersebut meliputi: - Penghematan/Efisiensi (Perjalan dinas, langganan daya dan jasa, kegiatan kontraktual, dan efisiensi lainnya) sebesar Rp. 72.798.697.579,- (5,32%); - Alokasi lebih anggaran belanja pegawai sebesar Rp.3.813.291.500,- (0,28%); - Blokir anggaran sebesar 62.320.417.000,- (4,55%). Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2012 ini dan tahun-tahun berikutnya.

77

I.

II.

KESIMPULAN 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan pengukuran atas kinerja yang telah dicapai pada tahun 2012, yang sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 20122014.

2.

Berdasarkan atas hasil pengukuran yang telah dilakukan, tergambarkan bahwa secara umum, capaian Kementerian Koperasi dan UKM dalam memenuhi target indikator kinerja telah berhasil. Rata – rata realisasi capaian adalah sebesar 120,69%, dengan kisaran nilai antara 100%600%.

3.

Keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memenuhi target indikator kinerja tahun 2012, tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM serta keberhasilan pelaksanaan kordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kementerian terkait, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, gerakan kopoerasi, serta asosiasi-asosiasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 telah dijalankan dengan baik.

SARAN-SARAN 1

Pelaksanaan program kerja dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang melibatkan insatansi lain, kiranya perlu diperkuat kembali. Sehingga peningkatan perekonomian nasional oleh sektor Koperasi dan UMKM dapat terus meningkat.

2

Sedangkan prestasi nilai capaian sasaran yang telah sesuai dan melebihi target IKU untuk dapat terus dipertahankan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan realisasi program dan kegiatan secara kreatif dan inovatif.

3

Realisasi capaian atas indikator kinerja yang masih berada di bawah target, kiranya perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM dapat terwujud pada akhir periode Renstra tersebut.

78

4

Program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 dapat dikatakan telah dapat dilasanakan dengan baik, namun demikian terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek perencanaan perlu pula sinergi yang lebih intensif dalam pelaksanaan hingga tahap pelaporan secara berjenjang.

5

Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya.

79

yang diperingkat 500 orang

Recommend Documents