MEMORANDUM SALING. PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZ.A IR DI BIDANG KERJASAtVIA PARIWISATA
Pc.~nerintah
Republik Indonesia dan Peme~intah Republik Demokratik Rakyat Aljazair · untuk selanjutnya d1sebut sebagai "Para Pihak"; BERHASRAT untuk m~mpcrkuat huoungan persahabatan dan saling pengcrtian antara, kedua negara dalam bidang pari wisata;
DIILHAMI keinginan untuk 1neningkatkan kerjasama promosi dalam bidang pariwisata atas dasar kesetaraar1, saling menghargai. de-n saling rnenbuntungkan; DIKENALI b~.bwa peran pariw.sat~ rr1emiliki pera11 penting dalam 1ne1nprmnosikan pcrdamaian dan saling pengertian yang lebih baik; BERKEYAKINAN bahwa pariwisata memiliki _?eran penting dalarn mempromosikan perdrunaian dan saling pengertian ymg lebih baik.
MENIMBANG Persetujuan antara Pemerintab Indonesia dan Pen1erintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair di bidang Ek0no1ni dan KC1jasan1a Tela1i.k yang telah ditandatangani pada tanggal28 April 1995; SESUAI hukum dan peraturan p~rundang-undar!gan yang ber.laku di masing-1nasing Negara.
Telah mcnyetujui hal-hal sebagai bcrikut :
Pasall Tujuan Kerjasama
Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk ; a.
Meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara antara kedua negara ;
b.
Mendorong penyebaran kunjungan wisatawan yang lebih luas kc daerah-daerah yang memiliki daya tarik wisata di masing-masing negara;
c.
Mempertukarkan pengalaman dalatn kaitannya dcngan pelaksanaan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
d.
Memperkenalkan pembangunan sumber daya manusia bidang pariwisata dan industri perjalanan wisata lainnya di kedua negara;
e.
Memperkenalkan investasi bidang pariwisata antara kedua negara.
Pasal2 Lingkup Kerjasama Para Pihak akan berusaha untuk memeperkenalkan kerjasama pariwisata ini berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-n1asing negara dalam lingkup bidang-bidang sebagai berikut : a.
Promos1 Pariwisata
1.
2. 3.
4.
b.
Para Pihak akan mempromosikan potensi pariwisata yang ada di masingmasing negara dan memperkenalkannya satu sama lain scrta mcngintensifkan arus kunj ungail n1ereka; Para Pihak akan mendorong saling keikutscrtaan dalam peristiwa pariwisata yang diorganisasikan oleh kedua negara; Para Pihak akan mendorong pertemuan antar Penyelenggaraan PerjaJanan Wisata seian1a partisipas1 mereka dalam peristiwa pariwisata intemasi onat Para Pihak akan mc1npertukarkan pengalaman dalatn kaitannya dengan konsep dan pelaksanaan program--program prmnosi dan kon1unikasi dala1n bidang pariwisata.
Pengembangan Produk Kerjasruna dalam bidang ini akan dilaksanakan me1alui pertukaran pengalaman pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan untuk kepentingan pariwisata.
c.
Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama dalam bidang pend1dikan dan pelatihan akan dilaksanakan melalui pertukaran kunjungan pcjabat pemerintah dan tenaga ahli yang membidangi pariwisata, scrta pertukaran program dan beasiswa pelatihan khususnya dalam bidang pariwisata dan perhotelan.
d.
Penelitian dan Pengetnbangan Kerjasama dalam bidang ini akan dilaksanakan mclalui pertukaran informasi dan dokumentasi, aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hasilhasil stud i.
c.
Ketjasama scktor Swasta 1.
Para Pihak akan 1nendorong kemitraan investasi dalan1 sektor pariwisata, utamanya hotel dan kontak-kontak bisnis antar Penyelenggara Wisata kedua negru·a termasuk mengumpulkan dan metnpertemukan Penyelenggara Petjalanan Wisata;
2.
Para Pihak akan mempertukarkan pcraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi pariwisata;
3.
Para Pihak akan mempcrtukarkan pengalaman dalan1 bidang manajcn1en komersial.
Pasal3 Badan Pelaksana •
~,
Dalam Memorandum Saling Pengcrtian ini, Pemerintah Republik Indonesia akan menugaskan Kcmenterian Kebudayaan dan Pru·iwisata scbagai Badan Pclaksana dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair akan menugaskan Kementerian yang membjdangi pru·iwisata.
Pasal4 Pelaksanaan
Kegiatan-kegiatan yang diuraikan di dalam Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilaksanakan mclalui penyusunan program eksekutif yang akan dibuat secara rinci berkaitan dengan cara pelaksanaannya.
PasalS Kelompok Kerja •
a.
Para Pihak sepakat membcntuk Kelompok Ketja (Pokja) untuk menyusun program eksekutif dan tnembcrikan kemudahan pelaksanaannya;
b.
Kelompok Ketja akan melakukan evaluasi atas pclaksanaan MemorandLLln Saling Pengertian ini dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Badan Pclaksana;
•
c.
Kelmnpok Kerja akan menyelenggarakan pertemuan tahunan secara bergantian baik di Indonesia maupun di Aljazair. Bilamana penyelenggaraan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dokumen-dokwnen terkait perlu dipertukarkan.
Pasal6 Hak Atas Kckayaan Intclcktual
•
Hasil kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengeriian ini harus merujuk pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan hak negara tetangga di masingmasing wilayah Para Pihak, sejauh hal tersebut tidak dicakup dalam pcrjanjian intcrnasional yang lazim.
Pasal7 Amandemen
Para Pihak diperbolehkan untuk meninjau ulang atau melakukan perubahan setiap bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini melalui persetujuan tertulis Para Pihak dan perubahan tersebut n1ulai akan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak sebagailnana diatur dalam Pasal 9 ayat (a) dan akan menjadi satu kesatuan dengan Nota Kesepakatan ini.
Pasal8 Penyclesaian Perselisihan
Sctiap pcrselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Memorandun1 Saling Pengcrtian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak.
Pasal9 Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pengakhiran
•
a.
Men1orandum Saling Pengcrtian penandatanganan;
ini
mulai
berlaku
pada
saat
setelah
b.
Men1orandmn Saling Pengeriian ini akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal pemberlakurumya. Memorandum Saling Pengertian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu dua tahun, kecuali diakhiri olch salah satu Pihak pada saat kapan pun dcngan mcmbcrikan pen1beritahuan tcr1ulis
tnelalui jalur diplon1atik kepada Pihak lai1mya. Pengakhiran ini akan berlaku sejak ena1n bulan sesudah pemberitahuan tersebut. c.
•
Pengakhiran dari Saling Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempcngaruhi keabsahan dan masa berlaktmya program-program dan proyekproyck yang sedang berjalan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
Sebagai Bukti, para wakil yang bertandatangan di bawah ini, telah mcnandatangani Mcn1orandum Saling Pengertian ini.
-
Dibuat di Jakarta pada tanggal tigabelas bulan Oktober 2003, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Arab dan bahasa Inggris, semua naskah n1en1punyai kckuatan hukmn yang sama. Dalam hal terjadi pcrbedaan penafsiran terhadap Me1norandU1n Saling Pengertian ini, naskah bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR
Signed I Gede ~\ dika Mcnteri Kebudayaan dan Pariwisata
•
•
Signed Abdel\tzjz.B€1'khadem Menteri Senior Menteri Luar Negeri
tj; i
.J
-
~ ~ ~1 ~l .~\1 '~JJ• .~,,, ~I ~.lll ~.)1 j;JI ~j.J8 ? ll ~~ J 4
,~_;bl4
c.} 0;~1
c:m ~till J~~~ rA t.i:ill J ~~ ~~ u~ ~ .lj c.} L.8 ;. ~ :£--.)
-
'~~~~ ~J ~ VI ,1;. ull Jl?.JI c.} 0Jl..LJI ~y .J J.JjtU ~ L.e ; 4 ~Y'_;;,,t, o\l 1, \. ,JI .J J.l~l r I_}b.'J I , 'I J' · n·ll
'as
~~ 1\; .,,J
4J.fi
-
,0
.J 1..\ ~1 . n'iil ~ J4r; ~ ~~I
..JJ.ll l·e '4 I_;~ I -
'Y~I JS~·'»;..,.0;·l',"i\
~'JI ~tuli .J ~I ~ ~Ji c.}~ 'fo ~4-uJI j.J~ l-e ;4 le.ttdl ,JJ.lll~ c):: ~..,.Jl
4...foa. '}995 ~ ;.u
~IJ '-i.ll·#f-.il c.J.Jt:..lll Jw~ IJ1 r;.uj _
4;1J_)i•~·)~ 4;.)Y.JI ~.)..;H .,.\1 4,..~ J ~.J~J
•
: 01 iJ~
: 02 iJWJ\
c.J;ll Jt--_..,i\1 e-1 J
1 , I Jl:. ,_} cr4uJI c.JJta.jjl ~.) ~ c.:;U)=JI
'-:J ·.J &IJ
: ~I ',"it? A,, ~ 1oeJ''n 4t<'WI , t
~.J~ ~."Ja~ 0;~1 ~t-1· ~ ~l~tilll ~)? ·~u ~ c.:;U)=JI ~-3 .1 ttO"i; A\1 4.:lJlll wl y,t.l::.lll ,_} .J ('J*'<2; ~
c} d~l J.l~ c).c. j..i)=JI ~ -4 .4,1;..,\1 ~ ,_} ~"jl
.J ~.fol
.J
c.J:ll )ll , Jj\:j)1 , "' ,~)...JI J.l~ ~ ~ ~I 11\ ~ ~Jt • 111 ' .. " ~ .', ,, wl _;.lll .J (,, ,1 •Jlnvll .J
_;L.~1....,'J4 lj\.$.\1 ~I .JiliJ uL..J~I JJ~ ~ ~U_,b\1 ~
-2
.~~'
: 03 iJ\.An
: 04 iJ\.4Jt
•
: J.··.n E~
•
: 05iJ~
: 06 iJL.l1
.. J ...,,
: 07 iJ\.Alt I
1U
SfilJI o~ c.J.o Sjii 'il .JJJ;:; Jl ~,.; , ~tiS '·''l,J 0l (, i)=a JS ()l.S..GH f>.foiJI o1\ ~ I~_» ~jhll ~ ~ Jii· .)JJ;; Jf J;.-J JS ~] ..oJ ......,.'.,""" .'i·'''~ ()ti.):JI o.l '>J ~...)~ .J
:
08iJ~
•
o.l.\
: 09 iJl.Alt
,
o~ ~ wlt.)JI
t. ..
J..;\\~
ci.,; ,t.6 J;4~
&_):. 0A l.eiJ\s-;
"·J J
,~lij W l.:i~J .ttfi.l.JI
~_;~ tj_fi4. csi Wj~ .~_Jo1till i>__,ill ~ 0J•snill ~ J. ~jll J ~yJI ' A.J'"J;.J-ll~l
c.Jl;:, wi
csi
L,
'2003 l
Signed
i•u
Y..;sl 13
Signed
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ON TOURISM COOPERATION
The Govermnent of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria, hereinafter referred to as " the Parties ".
DESIRING to strengthen the friendly relations and Inutual understanding existing between the two countries in the fields of tourism;
INSPIRED to enhance the pron1otion of cooperation in the field of tourisn1 on the basis of equality, mutual respect and benefit;
COGNIZANT of the role of tourism in their econmnic development and as a positive instrument towards the improvement of the quality of life for all peoples;
CONVINCED of the role of tourism as a vital force in pron1oting peace and better international understanding;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Govenunent of the People' s Democratic Republic of Algeria on Economic and Technical Cooperation signed on April 28th, 1995;
PURSUANT to the prevailing laws and regulation of their respective countries; Have agreed as follows:
Article 1 Aims of Cooperation
This Memorandum of Understanding aims to : a.
Increase tourist flows between the two coLmtries;
b. c. d. e.
Encourage a wider distribution of visitors to the various tourist destinations and attractions in each country; Exchange of experience concerning the execution of sustainable tourisn1 develop1nent programme; Promote human resouTces development for tourism and travel related industries of both countries; Promote tourisn1 investment between the two countries;
Article 2 Areas of Cooperation
Both Pa1iies shall endeavor to promote tourism cooperation in accordance with the laws and regulations of their countries in the following areas : a.
b.
TOURISM PROMOTION 1.
The Pa1ties shall promote tourism potentialities existent in their countries to introduce the1n to each other country and intensify tourism flows between the1n
2.
The Patties shall encourage the 1nutual participation in the tourism fairs organized in the two countries;
3.
The Parties shall encourage encounters between their tour operators during their paliicipation in the specialized international fairs;
4.
The Pa1ties shall exchange experiences concerning the conception and execution of pr01notional and communication progran1s in the field of touris1n.
PRODUCT DEVELOPMENT
The cooperation in this area shall be undertaken through exchange of experience in the fields of management and the protection of natural environn1ent of tourism. c.
EDUCATION AND TRAINING
The cooperation in the area of education and training shall be undertaken through exchange of officials visits in charge of tourism and experts, exchange of scholarship training, notably in the area of hostelry and tourism
•
d.
RESEARCH AND DEVELOPMENT The cooperation in this area shall be undertaken through exchange of infotmation, documentation, laws and regulations.
e.
-
PRIVATE SECTOR COOPERATION 1.
The Parties shall encourage partnership and investment in the sector of tourism, notably hotels, and business contact between operators of both countries as well as the gathering between their tour operators;
2.
The Parties shall exchange legislations and rules related to the tourism investment;
3.
The Parties shall exchange experience in the field of management and coininercialization.
Article 3 Executing Agencies
For the purpose of this Me1norandum of Understanding, the Govenm1ent of the Republic of Indonesia shall designate the Ministry of Culture and Tourism as the Executing Agency and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria shall designate the Ministry of Tourism as the Executing Agency.
Article 4 Implementation
Activities described in this Me1norandun1 of Understanding may be in1plemented through the development of specific ruTangen1ents, programs or projects between the appropriate institutions or organizations of the Pa1iies. Such arrangements, programs or projects should specify, inter alia, the objectives, financial arrangement and other details relating to specific undertakings of all participation involved;
Article 5 Working Group
a.
The Parties agree to establish a Working Group to facilitate the implementation of this Memorandun1 of Understanding; •
b.
The Working Group shall set down the procedure, plans and recmn1nend programs of cooperation towards achieving its aims through the competent official agencies as 1nentioned in Article 3;
c.
The Working Group shall meet annually alternatively in Indonesia or in Algeria. If it could not be held due to certain circmnstances, documents shall be exchanged in lieu of such meeting.
Article 6 Copyright
Any result of activities conducted under this Memorandum of Understanding shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of copyright and its related right in the respective territories of the Parties so far as these are not covered by a general agreement of an international character.
Article 7 Amendment
The Parties may review or amend any part of this Memorandum of Understanding by mutual consent in writing and such a1nendment shall come into force on a date determined by the Parties and shall serve as an integral part of this Memorandum of Understanding.
Article 8 Settlement of Disputes
Any dispute arising out on the interpretation and/or implernentation of this Memorandwn of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties.
Article 9 Entry Into Force, Duration and Termination
a. This Memorandurn of Understanding shall enter into force on the date of its signing. b. This Memorandum of Understanding shall ren1ain valid for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for another 2 (two) years, unless either party terminates it by giving written notification through diplon1atic channel, at least 6 (six) months prior to its expiration.
c.
The tern1ination of this Memorandum of Understanding shall not effect the validity and duration of any on-going programs and projects made under tllis Men1orandum of Understanding.
In Witness Whereof, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. Done in duplicate at Jakarta on the thirteenth day of October, in the year two thousand and three, in Indonesian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
Signed
Signed
Minis\er of C ture and Tourism
Abdel;tiz B.Mf{hadem Senior-Minister Minister of Foreign Affairs
•
