Piagani ASEAN Telah Berlaku

Piagani ASEAN Telah Berlaku http://www.aseansec.org/22072.htm ht^://www.an^ra.co.id/arc/2008/H/16/piagain-asean-mulai-beFlaku-bulan-depan/ http://www.ttiejakartapost.com/news/2008/12/16/asean-charter-ushers-historic-new-eraregion.html http://cetak.kotnpas.eom/read/xnil/2009/02/21/00255510/pin.abhisitktt.akan.aman

Pada November 2007, para Kepala Negara dan Kepala Peznerintahan dari sepuluh negara anggota ASEAN telah menyepakati Piagani ASEAN dalamKTTASEAN ke-I3 yang diselenggarakan di Singapura. Pasca penandatanganan Piagani, para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tersebut rnendesak negara-negara anggota ASEAN untuk segera meratifikasinya padaakhirtahun2003. Kernudianhal tersebut dipenuhi oleh seluruh negara anggota ASEAN sehingga Piagani ASEAN akhirnya dinyatakan berlaku pada 15 Desember 2008, yaitu sebulan setelah Thailand menjadi anggota ASEAN terakhir yang meratifikasi F*agarn ASEAN. Pengesahan keberlakuan Piagani tersebut dilakukan di Jakarta dalam Perternuan Para Menteri LuarNegeri ASEAN. ASEAN terdiri dari Brunei Darusalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Singapura menjadi negara pertama Volume 6 Nomor 2 Januari 2009

yangraenyetahkan instrumenratifikasi Piagani ASEAN pada awal 2008 yang kemudian diikuti dengan Brunei Darussaiam. Pada peztengahan 2008 Myanmar nienyerahkan instrumen ratifikasi Piagarn ASEAN pada Sekretaris Jenderal ASEAN. Hal ini rnemutarbalikkan prediksi sejumiah pihakyangnienilai Myanmar akansulit niemenuhi kesepakatan pada KTT ASEAN ke-13 tersebut. Sementara itu, tiga negara kunci pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Filipina dan Thailand, jiistru menjadi tiga negara terakhir yang rnenyerahkan instrumen ratifikasi PiagamASEAN. Pada 14 November 2008, Thailand nienyerahkan instrumen ratifikasi Piagani ASEAN yang sekaligus menjadi instrumen ratifikasi terakhir yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Penyerahan instrumentersebutdilakukanolehWakil Tetap Thailand untuk PBB dengan bertempat di Kedutaan Besar Thailand di New York, Duta Besar Don Pramudwinai, dengan nienyerahkan intrumen ratifikasi kepada Sekretaris 303

Jurnal Hukum Internasional

Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan. Sebelumnya pada 12 November 2008, Filipina telah menyerahkan instmmen ratifikasinya, yang kernudian diikuti oleh Indonesia sehari sesudahnya, pada 13 November 2008. Piagam ASEAN seharusnya akan mulai berlaku pada saat para pemirnpin ASEAN melangsungkan KTT ASEAN Ke-14 yang direnacanakan akan dilaksanakan di Chiang Mai, Thailand, pada tanggal 15-18 Deseinber 2008. Namun, karena adanya gejolak politik di negara tersebut, inaka KTT ASEAN dijadwaikan kembali rnenjadi, tanggal 27 Febmari sampai 1 Maret 2009 di Hua Hin, Thailand, dengan harapan bahwa situasi politik akan rnembaik dengan terpilihnya Perdana Menteri Thailand yang baru. Dalani pertemuan tersebut, sepuluh negara ASEAN akan memperingati ratifikasi menyeluruh dari Piagam ASEAN sekaligus pemberlakukan hukum dasar baru bagi ASEAN. Dengan mulai berlakunya Piagam ASEAN maka ASEAN yang berusia 41 tahun pada 2008 akan memiliki suatu konstitusi fundamental yang baru yang akan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berdasar pada hukum dan berorientasi kebangsaan dengan legal personality yang diakui oleh masyarakat intemasional. Surin Pitsuwan niengatakan 304

bahwa kerjasama regional dan integrasi ekonomi dalam menibangun Komunitas ASEAN akan berubah ke tahap yang iebih tinggj setelah Piagarn ASEAN beriaku. Piagam tersebut berisi peraturan-peraturan yang waj ib dipenuhi para anggotanya, Piagam tersebut juga sekaligus menyatukan sepuiuh negara yang rnerupakan satu wilayah secarageografis dan setengah triliun penduduknya kedalam suatu organisasi dengan dasar hukum yang dapat menjatuhkan sanksi bagi para anggotanya. Piagam ini juga memiliki tujuan untuk menyatukan keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya di wilayah Asia Tenggara pada tahun 2015. Meskipun demikian, terdapat banyak kritik terhadap Piagam ini diantaranya dengan tidak adanya mekanisme penganibilan keputusan secara non-konsensus serta ketidakjelasan pengaturan mengenai pelanggaran yang dilakukan atas Piagarn ini. Dalam Piagam, hanya disebutkan bahwa segala bentuk pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti dalam KTT ASEAN menjadi salah satu contoh dari kelemahan Piagam ASEAN. Selain itus keraguanjugamuncul terhadap Badan HAM ASEAN yang memiliki kelemahan dalam hal pelaksanaan eksekusi. Hal ini berkaitan dengan salah satu negara anggota ASEAN, Myanrnar, yang dikecam masyarakat intemasional karena Volume 6 Nomor 2 Januari 2009

International Law in News

selama ini melakukan pelanggaran HAM atas pengasingan yang dilakukan junta miiiter yang berkuasa terhadap aktivis Aung San Suu Kyi dan ratusan lawan poiitik lainnya. Terhadap permasalahan tersebut, Surin Pitsuwan mengatakan bahwa dalam konteks globalisasi, tidak ada lagi kedaulatan yang benar-benar rnutlak. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan atas Piagam ASEAN 'tidak hams" berupa hukuman, tapi dapat juga berupa tekanan. Hal ini sejalan bahwa Piagam ASEAN bertujuan untuk menyeimbangkan prinsip non-interference dan

hubungan antarnegarayang merupakan inti dari ASEAN. Piagam ASEAN memiliki makna bahwa negara-negara anggota ASEAN akan menjadi semakin menyatu daripada sebelumnya dalam mengatasi segala perbedaan yang ada dengan perilaku yang lebih baik. Tujuan dari Piagam ASEAN hanya akan tercapai jika seluruh negara anggota ASEAN menerapkan dengan sepenuh hati, tidak hanya dengan apa yang tertuiis melainkan juga maksud yang sebenarnya dari segala ketentuan yang diatur didalam Piagam tersebut. (Tuti Nuraini)

Indonesia Telah Menyerahkan Instrumen Ratifikasi Piagam ASEAN htl[}://www.aseansec.ors/22070^him http://^y\yw.antara.co.id/arc/20Q8/lO/2I/indonesia-akhirnva-jneratifika^i~jjiasam-asean/ http:// www.wdonesia.so.id/id/index.pho? oat ion =com contenttS!jasf:—view&id=8486&llejsid=7QI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui untuk meratifikasi Piagam ASEAN. Keputusan tersebut dianibil dalam RapatparipumaDPRdi GedungDPR/ MPR, Senayan, Jakarta, pada 21 Oktober 2008, yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Sebelum diputuskan, juru bicara fraksi-fiaksi DPR telah rnenyampaikan pendapat akhir niereka dengan hasil bahwa seluruh fraksi setuju untuk meratifikasi piagam tersebut. Menteri Volume 6 Notnor 2 Januari 2009

Luar Negeri, Hassan Wirajuda, yang menyampaikan pendapat pemerintah mengemukakan, pemerintah menyambut baik keputusan DPR yap;.; telah mernbahas dan kemudian menyetujui ratifikasi Piagam ASEAN rnenjadi Undang-Undang. Indonesia memiliki peranan yang cukup besar dalam proses pembentukan hingga pemberlakuan Piagam ASEAN dalam berbagai forum ASEAN. Meskipun Indonesia terkesan lambat dalam melakukan 305

Jitrnal Hukum Internasional

ratifikasi Piagam ASEAN, ha! tersebut disebabkan karenabanyak jfoktor yang menjadi sorotan, serta perlunya mempertimbangkanposisi Indonesia yang merupakan pelopor demokrasi ASEAN. Piagam ASEAN akan memberikankeuntunganbagiASEAN dan membuat organisasi negara-negara Asia Tenggara ini menjadi lebih kompetitif sehingga bukan tidak mungkin ASEAN dapat inemiliki kekuatan ekonomi seperti Amerika, China dan Jepang. Namun, semua itu tidak akan dapat terlaksanajika masili ada negara anggota yang tidak meratifikasinya. Hassan Wirajuda juga menjelaskan, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati pembentukan suatu komunitas ASEAN pada 2015 yang didasarkan tiga pilar, yaitu komunitas politik, ekonomi dan sosial-budaya. Dalam kerangka itu, negara-negara anggota ASEAN rnenyadari perlunya ASEAN bertransforinasi menjadi suatu organisasi yang memiliki aturan yang jelas. Piagani ASEAN akan memberi peluang besar'bagi perwujudan nilainilai ASEAN dan Indonesia berhasil memperjuangkan hal tersebuL Pada 13 November 2008 yang lalu, Indonesia telah menyerahkan instrumen ratifikasi atas Piagam ASEAN. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Haris Nugroho, Direktur Perjanjian hiternasional dan 306

Konvensi di bidang Politik, Kenianan, dan Kewilayahan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, dengan menyerahkan instrumen ratifikasi tersebut kepada Nicholas Tandi Dammen, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, di Secretariat ASEAN di Jakarta Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN, Surizi Pitsuwan, menyatakan gembira dan mengucapkan terinia kasih atas dukungan yang diberikan Indonesia terhadap Piagam ASEAN. Dengan demikian, maka sudah ada sernbilan Negara anggota ASEAN yang telah rnenyerahkan instrumen ratifikasi Piagam ASEAN sejak ditandatanganinya Piagam tersebut pada 20 November 2007, dalam KTT ASEAN Ke-13 yang diselenggarakan di Singapura. Piagam ASEAN akan mulai berlaku pada hari ke-30 sejak tanggal didepositkannya instrumen ratifikasi terakhir kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Efektivitas Piagam ASEAN dapat diuj i rnelaiui kepatuhan dan kesediaan para anggotanya untuk menerapkan hal-hal yang diatur dalam Treaty of Amity and Cooperation mSoutheast Asia (TAG), sebuah traktat yang diagungkan negara-negara ASEAN, meskipun mekanisme resolusi konflik di antara sesama negara anggota yang diatur di dalamnya seperti High Council, belum pemah diterapkan sarnpai Volume 6 Nomor 2 Januari 2009


saat ini. Namun, di!uar sernua itu, ada baiknya keberadaan ASEAN berikut Piagam ASEAN tetap dilihat secara efektif. Sebab selama 41 tahun keberadaannya, meskipun. hanya berdasarkan sebuah deklarasi, terbukti Asia Tenggara adalah kawasan yang relatif stabil secara politik. Dalam kaitan inilah. Indonesia didorong untuk terlibat lebih aktif dan niemainkan peran kepemimpinannya dalam banyak isu seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan

resolusi konflik. Padabidang-bidang itu, Indonesia sudah niembuktikan diri mampu mengubah diri raenjadi negara demokrasi keempatterbesardi dunia serta piawai dalam resolusi konflik, diantaranya dengan menjadi inisiator dan fasilitator perdamaian di Kamboja, Filipina Selatan, bahkan mampu mengakhiri konflik di Aceh dengan damai. Hal ini perlu agar Piagam ASEAN tidak menjadi sebuah instrurnen pemanis belaka. (TutiNuraioi)

ASEAN Menjadi Prioritas Diplomas* Tahun 2009 htlp://wwat. kompas. com/reaeI/xml/2009/Ol/O 7/0710132 5/a

Asean jadi prioritas diplomasi tahun 2009. Setelah Piagam ASEAN resmi berlaku pada akhir 2008 lalu, aktivitas diplomasi Indonesia pada tahun 2009 akan diprioritaskan pada persiapan infrastruktur ASEAN. Prioritas lainnya adalah menanggapi potensi dampak serius krisis finansial global. MenluNur Hassan Wirajuda mengatakan persiapan infrastruktur ASEAN meliputi penyelesaian cetak biru Komunitas Poiitik dan Keamanan ASEAN serta cetak biru Komunitas Budaya ASEAN. Cetak biru tersebut juga rnenyrtakan rincian kegiatan dan kerangka waktuyang jelas. Indonesiajugarnernpunyai target penyelesaian kerangka acuan (term of reference) Badan Hak Asasi Manusia Volume 6 Nomor 2 Januari 2009

ASEAN pada Juli 2009. Menlu menyatakan bahwa Indonesia sebagai anggota ASEAN terbesar dan sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN memainkan peranan penting dalam proses transformasi ASEAN. Dalam KTT ASEAN yang akan dilaksanakan di Thailand pada akhir Februari 2009 akan ditandatangani Chiang Mai Road Map on the Roadmap for an ASEAN Community (CMDRAC) 2009-2015 yang akan menggantikan VlantienePlanof Action. CMDRAC akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang damai, demokratis, terbuka, adil, transparan, toleran, inklusi£ harmonis dengan pasar dan basis produksi tunggal, serta berorientasi kepada masyarakat. 307

Jtirnal Hukum Internasional

Mengenai adanya isu krisis ekonomi global maka aktivitas diplomas! Indonesia pada tahun 2009 juga difokuskan pada upaya ineningkatkan, memperluas, atau mencari pasar-pasar non-tradisional baru seperti Rusia, Eropa Timur,

Aftika, dan Amerika Latin. Menurut Menlu hal ini penting untuk rnemastikan kelanjutan ekspor Indonesia sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. (Saudi Wahyudi,SH)

Ratifikasi ASEAN Charter, Penghargaan untuk All Alatas http://news.okezone.eom/read/200S/12/l 5/1/173616/1/ratifikasi-asean-charter-penghaigaanuntuk-ali-aJatas

ASEAN Charter yang telah diratuikasi oleh seluruh negara ansgota ASEAN memiliki arti penting bagj Endonesia. Pemerintah Indonesia memandang hal ini sebagai sebuah keberhasilan dalam sejarah ASEAN. Pemerintah Indonesia mendedikasikan keberhasilan ini untuk Aim Ali Alatas, mantan Menteri LuarNegeri Indonesia Presiden Yudhoyono menyatakan dedikasi diberikan karena Almarhum Ali Alatas rnerniliki keinginanyang kuat untuk mengintegrasikan seluruh anggota ASEAN. Pernyataan ini disampaikan Presiden ketika menyampaikan sambutan dalam Welcoming the Entry to Force of ASEAN Charter di Gedung Sekretriat Jendral ASEAN, Jalan Trunojoyo, Jakarta pada 15 Desember 2008. Presiden, lebih lanjut menyatakan bahwa Almarhum AH Alatas rnempunyai peranan yang penting dan 308

berjasa dalam mewujudnyatakan ASEAN Charter. Hal serupa juga dinyatakan oleh Sekertaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, ketika memimpin one minute of silence (mengheningkan cipta) untuk mengenangAlmarhum. Pertemuan khusus Meteri Luar Negeri anggotaASEAN ini rnerupakan bagian dari ASEAN Summit di Thailand. Akan tetapi karena sitiasi politik di Thailand yang tidak menentu rnaka ASEAN Summit tersebut ditunda pelaksanaannya hingga Februari 2009. Presiden Yudhoyono menyarankan agarperesemian ASEAN Charteryang dilaksanakan Gedung Sekertariat ASEAN, Jakarta tidak tertunda. Namun, pertemuan puncak para menteri luar negeri ASEAN, menurut Presiden Yudhoyono, tetap dilaksanakan di Thailand (SandiWahyudi,SH).

Volume 6 Nomor 2 Januari 2009


ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) ke-7 Diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, 20 Oktober 2008 htto://wyrw.aseansec.ors/22Q3S.htni

Di tengah-tengah proses ratifikasi piagarn ASEAN, pertemuan para Menteri Hukum Negara-Negara ASEAN kenibali dilangsungkan untuk yang ke-7 kaiinya di Bandar Seri Begawan pada tanggal 20-21 Oktober 2008. Pertemuan yang diadakan setiap tiga tahun sekali ini dibuka oleh Putra Mahkota Brunei Darussalam, Pangeran Haji AlMuhtadee Billah yang rnenyampaikan apresiasi kepada Negara-Negara ASEAN atas konsistensinya dalam menyeleng- garakan pertemuan antar Menteri Hukum sejak 22 tahun laiu dalam rangka meningkatkan peinahaman dan kerjasama di bidang hukurn di wilayah ASEAN. Pertemuan Antar Menteri Hukum (ASEAN Law Ministers Meeting, selanjutnyadisingkat ASLAWMM) ini pada dasarnya membahas berbagai perkembangan di bidang hukum antar Negara ASEAN, terutama membicarakan berbagai perkembangan yang telah didiskusikan dalam Pertemuan para Pejabat Tinggj di bidang Hukurn atau ASEA N Senior Law Officers Meeting (ASLOM) yang dilaksanakan tiap tahunnya. Dalam ASLAWMM kali ini, para Menteri memuji perkembangan yang telah dihasilkan oleh ASLOM Volume 6 Notnor 2 Januari 2009

mengenai Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, the ASEAN Legal Information Authorities (ALIA), the ASEAN Convention on Counter-Terrorism, serta perabentukan keiompok kerja untuk merumuskan Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Perkembangan tersebut nierupakan hasil dari Pertemuan ASLOM ke-11 yang diiaksanakan pada 29-30 Januari 2007 di Siam Reap, Kaznboja, dan laporan dari Pertemuan ASLOM ke-12 yang diadakan pada 17-18 Oktober 2008 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Dalam pertemuan ini, para Menteri menekankan bahwa dengan diratifikasinya ASEAN Charter, maka ASEAN akanmenjadi organisasi regional yang lebih solid dan terintegrasi, dimana peinahaman dan kerjasama di bidang hukurn akan menjadi sangat penu'ng untuk mewujudkain berbagai ASEAN Communities, terutama dalam mewujudkan ASEAN Political-Security Community. Oleh karena itu, para Menteri menyadari bahwa berbagai pertemuan di bidang hukum, seperti Pertemuan Antar Menteri Hukum ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya, dalam pertemuan teisebut ditetapkan pula langkah-langkah 309

Jitrnal Hukum Internasional

perkembangan hukurn di ASEAN, tennasuk rencana pembahasan proposal mengenai Model Law onMaritime Security serta the Frame-work Agreement on Conservation of Coastal and Marine Environment yang akan dilaksanakan dalam forum

hukum berikutnya Para Menteri pada pertemuan ini menyepakati pula bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah ASLOM yang ke-13 pada tahun 2010. (Rivana Mezaya)

Ekonomi Indonesia Terbaik di ASEAN hlto://www. kompas. com/read/xml/2009/OI/24/tI524872/ meski. taran.oertambiihan. indonesiaJerbaik.di.Asean

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan banggaterhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang terkoreksi dari 6% menjadi 5% akibat dampak krisis perekonomian global. Angka ini menurut Wapres masih yang terbaik diantara negara Anggota ASEAN lainnya bahkan Asia Hal tersebutdisampaikan Wapres saat melakukan orasi iimiah dihadapan cmtas academica Universitas Bung Hatta, Padang, 24 Januari 2009. Wapres menyatakan bahwa jika saja tidak ada krisis ekonomi maka pertembuhan Indonesia bisa.mencapai 7%-7.5% namun kareha krisis perekonomian pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya rnencapai 5% saja. Wapres mencontohkan Thailand sebagai bahanperbandingan. Menurut Wapres pertumbuhan Thailand jauh menurun tidak hanya semata-mata diakibatkan oleh permasalahan politik saja tetapi juga rnasalah ekonomi. Jika melihat negara seperti Filipina, India, 310

Pakistan, bahkan Birma yang perekonomiannyajauh menurun. Akan tetapi Wapres menyatakan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik ditengah krisis ekonomi, banyak orang Indonesia yang khawatir dan pesimis akan dampak krisis ekonomi tersebut. Namun, Wapres menyatakan bahwa di rnata asing dampak krisis ekonomi tidak terlalu terlihat di Indonesia. Wapres menilai kondisi perekonomian Indonesia dianggap baik di tengah krisis ekonomi global dantidakjauh menurun seperti negara anggota ASEAN lainnya. Wapres lebih lanjut menyatakan bahwa dampak krisis ekonomi lebih dirasakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara pengekspor ke Amerika Serikat. Contohnya, Cina, ketika masyarakat Amerika rnengurangi konsumsi barang komoditas Cina maka berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan Volume 6 Nomor 2 Januari 2009

International Laiv in News

perekonomian Cina. Wapres menyatakan komoditas ekspor Indonesia tidak berkiirangjumlahnya sebab komoditas ekspor Indonesia adalah bahan kebutuhan pokok. Pengaruh krisis di Indonesia dapat terlihat pada perdagangan di pasar modal. Namun jumiah penduduk Indonesia yang berinvestasi rnelalui saharn sangat sedikit jumlahnya, kurang lebihhanya 1%, sehinggatidak mempunyai dampak yang cukup besar. Berbeda dengan Singapura yang hampir 60% penduduknya berinvestasi

dengan saham maka Singapura ikut merasakan dampak krisis ekonomi global. Namun Wapres mengakui ada beberapa bank yang collapse namun ha! ini disebabkan oleh pemiliknya sendiri. Oleh karena itu beliau tidak setuju adanyajaminan kredit bagi bank (blanket guarantee). Wapres menyatakan bagi bank yang collapse akibat salah pengelolaan oleh pemiliknya bukanlah blanket gitarantee. (SandiWahyudi,SH)

Indonesia Akoniodasi Kepentingan ASEAN di KTT G-20 http ://tew w. art tarq. co. id/arc/20 09/1 /22/indanesia - akomodas i-kepenli_ngan-gsean-di-ktt-z-20

Indonesia berjanji untuk mengakomodasi kepentingan ASEAN pada pertemuan puncak KTT G-20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 April 2010 di London. Hal ini disampaikan oleh Paskah Suzetta, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Hal tersebut disampaikan pada persiapan KTT di Gedung Departernen Keuangan, Kamis 15 Januari 2009. Pada pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Pit Menko Perekonomian/ Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubemur Bank Indonesia, Boediono, serta Deputi Gubemur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Volume 6 Nomor 2 Januari 2009

Menurut Presiden Yudhoyono Indonesia perlu mengusulkan adanya reformasi di lembaga keuangan internasional, seperti Bank Duma, Bank PembangunanAsia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Islam (IDB), dan Iainlain. Reformasi tersebut juga merupakan aspirasi dari banyak negara. Reformasi tersebut dibutuhkan untuk mernbangun instrumen dan membangun sebuah mekanisme pendanaan pada masa krisis. Pada awal Januari 2009 UK Financial Secretary to the Treasury, Stephen Tirnms, juga melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas 311

Jurnal Hukum Internasional

pertemuan KIT G-20 tersebut Tlmms raenyatakan bahwa pada pertemuan tersebut membicarakan persiapan pelaksanaan KTT G-20 yang akan diselenggarakan pada bulan April 201Qmendatang. Inggris menilai Indonsesia rnempunyai peranan yang penting di berbagai organisasi internasional, termasuk G-20 oleh karena itu pernerintah Inggris ingin bekerja sama dengan pernerintah Indonesia. Tunms menyatakan bahwa pertemuan

tersebut merupakan waktu yang tepat untuk membangun sebuah kerj a sama dan merupakan sebuah respon yang efektif atas dampak krisis ekonomi global. Timms menyatakan bahwa Inggris ingin menjalin kerja sarna yang lebih erat lagi dengan Indonesia menjelang pelaksanaan KTT G-20 tersebut. Kerja sama tersebut dibutuhkan untuk membangun stabilitas dan pertembuhan ekonomi. (SandiWahyudi,SH)

Cina Tunjuk Duta Besar Pertama untuk ASEAN hiip://wwwTepublika^co.i{l/berita/23735.htinl http;//vnv\v.analisadailv.cottt/index,j}hp?optiott=com content&vie\v=article&id=4QI7:dub£Speran-asean-semakin-pentine~bafi'ckina&catid=lS:umum&liemid=2^ Mlp://beritasgre.com/200S/12/31/china-tuniuk-dubes-tinluk-asean/ http://www-antara.co.id/3rc/2008/12/30/china-tuniuk-dubes-uniuk-ase3n/

Pemerintah Cina menunjuk Xue Hanqian sebagai duta besar pertamanya bagi ASEAN pada 30 Desernber 2008 lalu. Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, menyambut baik penunjukkan tersebut dan mengatakan bahwaASEAN telah memiliki kernitraan di berbagai bidang dengan Cina, mulai dari politik dan keamanan, perdagangan dan ekonomi hingga sosial budaya. Dengan penunjukkan duta besar khusus untuk ASEAN tersebut mempertegas komi&nen Cina untuk memperkuat dan hubungan dan kerjasama dengan ASEAN. Cina menilai bahwa wilayah ASEAN telah menjadi suaiu kawasan 312

yang penting dan strategis dan penunjukan dubes baru tersebut adalah untuk mendukung kerjasama strategis China-ASEAN. Sebagai dubes, Xue rnempunyai peranan penting dalam upaya rnendorong kerjasama antara kedua belah pihak. Xue sudah memiliki pengalaman di bidang internasional yang beberapa kali menjabat sebagai utusan misi khusus China, seperti menjadi dubes khusus di Uni Eropa, Belanda, urusan Afrika dan isu Senienanjung Korea, serta merupakan perwakilan bagi China untuk Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. Dalam beberapa bulan terakhir, Volume 6 Nomor 2 Janitori 2009


ASEAN mendorong hubungan kerjasama lebih dekat dengan beberapa propinsi di Cina, antara lain Guangdong, Hubei, dan Shaanxi. Xue juga menilai peran dan keberadaan ASEAN bagi Cina semakin penting dan strategis, dan raenegaskan bahwa kerjasama dan peningkatan hubungan bilateral kedua pihak akan terus dilakukan. Untuk itu Cina menempatkan ASEAN sebgai salah satu mitra utama saat ini dan masa mendatang. Menurut dia, Cina selaiu memantau dengan seksama dan serius segala peristiwa dan kejadian yangterjadi di ASEAN dan diamenilai bahwa setiap masalah yang terjadi di kawasan itu hendaknya bisa diselesaikan dengan saling meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar sesama anggota. Dalam pandangannya, ASEAN adalah kawasan yang sangatpotensia! sehingga upaya peningkatan kerjasama dengan seluruh negara anggotamenjadi sangat penting. Salah satu penilaian penting ASEAN bagi Cina adalah untuk pertama kali Cina rnengangkat seorangdubesuntuk ASEAN sehingga bisa lebih fokus untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang antara kedua pihak. Cina adalah negara keenam dari sejumlah mitra dialog ASEAN yang menunjuk duta besar khusus untuk ASEAN setelah Amerika Serikat, Australia, Selandia Bam, Jepang, dan Korea Selatan. Total perdagangan Cina Volume 6 Nomor 2 Januari 2009

dengan negara-negara anggota ASEAN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertunibuhan yang sangat mencolok dan bahkan akan terus meningkat terkait dengan adanya Kawasan Perda^ngan Bebas Cina-ASEAN (CAFTA). Total perdagangan Cina-ASEAN tahun 2004mencapai 105,88 miliardolar AS dan tahun 2007 sudah mencapai 202,5 miliar dolar AS, atau mengalami pertunibuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 23,8 persen. Total nilai perdagangan selama 2007 tersebut temyata mampu mencapai target yang telah ditetapkan para peminipin CinaASEAN yang hanya mencapai 200 miliar dolar AS. Bagi Cina, ASEAN juga menjadi pasar ekonomi besar tersendiri karena total volume perdagangan dengan kawasan itu sebesar 10 persen dari total impor dan ekspor China, di samping ASEAN menjadi mitra dagang terbesar keernpat bagi China. Dalam semester pertarna 2008, volume perdagangan bilateral Cina-ASEAN mencapai.-15,79 miliardolar AS, naik 25 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan volume perdagangan sebesar itu lebih besar dibanding pertumbuhan perdagangan China-Amerika Serikat yang 12,6 persen dan pertumbuhan perdagangan China-Jepang sebesar 17,9 persen. (TutiNuraini) 313

JurnatHukum Internasional

Pekerja Pariwisata ASEAN Disetarakan http://komj}as-co,id/read/xmf/2QQ9/Ql/07/I9494'166/pekeria.parhvisaia.asean.disetarakan

Pada 9 Januari 2009 lalu, di acara pertemuan tahiman bidang pariwisata, ASEAN Tourism Forum (ATF), 10 menteri Negara-negara ASEAN menandatangaraperjanjiantiimbalbalik pengakuan kompetensi pariwisata atau mutual recognition arrangement (MRA). Berdasarkan perjanjian tersebut kesepuiuh Negara ASEAN dapat saling mengakui adanya perpindahan sumber daya raanusia di bidang pariwisata berdasarkan standar kompetensi yang diakui oleh masingmasing Negara. Oleh karena itu akan dibentuk di setiap negara semacam Tourism Professional Certification Board(TPCB) sebagai tindak lanjut dan perjanjian tersebut Perjanjian MRA ini akan menjadi payung hukum 10 Negara ASEAN bagi pertukaranjasa pariwisata yang memiliki standar kompetensi yang diakui bersama, begitu yang disampaikan oleh I Gusti Putu Laksaguna", Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Repubiik Indonesia. Lebih lanjut, Putu menyatakan bahwa dalam perjanjian MRA yang telah ditandatangani ini akan mulai diberlakukan liberalisasi di bidang pariwisata pada 2010 mendatang. Putu juga menyatakan bahwa akan dibuat

314

kurikulum bersama yang memliki standarisasi yang sama di setiap lembaga pendidikan pariwisata di setiap Negara ASEAN. Penerapan MRA ini akan dilakukan 2 tahun setelah penandatanganan MRA. Direktur Kerjasama Internasional Departemen Pariwisata dan Kebudayaan Repubiik Indonesia, Ni Wayan Giri Adnyani, menyatakan deagan adanya MRA maka setiap orang yang bekerja di bidang pariwisata harus meniiiiki sertifikat pariwisata yang diakui oleh Negara ASEAN lainnya. Dengan demikian niaka peluang kerja di luar negeri akan seniakin terbuka selama mereka memiliki sertifikat tersebut Ketikaditanyamengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi liberlaisasi di bidang pariwisata Putu menyatakan Indonesia siap menghadapi hal ini. Pernyataan ini merujuk adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKSN). Indonesia, menurut Putu, diantara negara anggota ASEAN yang lain sudah tergolong negara maju karena telah rnemilki SKKN tersebut. Pada beberapa daerah SKKN itu memang niasih kurang namun secara urnum Indonesia masih lebih baik dari negara lain. (Saudi Wahyudi,SH) Volume 6 Nomor 2 Januari 2009


Pertemuan Para Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Konsuler ASEAN yang ke-12 hltjp://vnyY!.aseansec.ors/22074.htm hllp://wwULse_ansec. ors/22076. htm http://vnvw.hukamonline.com/delail.asD?id=l5736&cl=Berita

Dengan tingkat kompleksitas kejahatan saat ini yang semakin hari niemang semakin canggih maka suatu kejahatan tidak lagi hanya merepotkan satu negara tetapi beberapa negara sekaligus, dan negara-negara ASEAN menjadi saiah satu korbannya. Hal itulah yang menjadi latar belakang dilakukannya Pertemuan Para Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Konsuler ASEAN (DGICM) yang diseienggarakan setiap tahun. Indonesia merupakan inisiator pembentukan forum ini pada 12 tahun yang lalu. Acara ini sangat penting bagj Indonesia rnaupun bagi negara partisipan lainnya dalam rangka menyikapi fenomena kejahatan yang berkembang saat ini. Salah satu kej ahatan yang cukup mengkhawatirkan, menurut Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, adalah kejahatan lintas negara terorganisir (transnational organized crimes). Terhadap kejahatan ini, tidak ada satu pun negara yang rnampu mengatasinya sendiri. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antar negara termasuk dalam lingkup ASEAN. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang berkembang saat ini diantaranya adalah terorisme, Volume 6 Nomor 2 Januari 2009

perdagangan rnanusia, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan narkotika yang jaringannya sudah sangat global dan terorganisir dengan rapi. Selain itu, ada pula kejahatan terorisrne yang saat ini menjadi isuyang sensitif di berbagai negara. Berkaitan dengan peningkatan keamanan keimigrasian, dirasakan perlu adanya peningkatan dan penyempumaan sistem keimigrasian di pintu masuk formal imigrasi negara ASEAN dalam rangka menangkal kejahatan-kejahatan tersebut terutama terorisme. Perlu diakui, banyakpelaku terorisme masuk ke suatu negara untuk melakukan aksinya melalui pintu masuk non-formal, sehingga untuk rnengantisipasi hal tersebut tidak hanya rnenjadi kewenangan petugas imigrasi melainkan dibutuhkan kerjasama dari seniua pihak termasuk pihak kepolisian untuk mencegahmasuknyaparapelaku terorisme ke wilayah Negara-negara ASEAN. Di luar konteks penanganan kejahatan, kerjasama DGICM menjadi penting dan strategis dalam rangka menyikapi peningkatan peran Dirjen Imigrasi belakangan ini. Kondisi ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan teknologj yang 315

Jurnal Hukum Internasionat

begitu pesat serta tingginya mobilitas antar negara. Informasi mengenai imigrasibisadidapatkansecaratertutup ataupun terbuka. Dengan adanya kerjasama regional di bidang keimigrasian, masing-masing negara dapat saling menukar informasi penting yang dimilikinya, seperti daftar orang yang memiliki rnasalah dengan hukum ataupun pernerintah, yang sangat diperlukan untuk menangkal tindakan terorisme yang sedang mengaacani negara-negara ASEAN. Pada tanggal 4-5 November 2008 yang lalu, para Direktur Jenderal Irnigrasi dan Kepala Divisi Konsuler ASEAN melakukan perteniuan untuk yang ke-12 kalinya di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Datuk Mahmood bin Adam, Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia dan juga dihadiri oleh para perwakilan dari Sekretanat ASEAN. Pertemuan ini membahas banyak hal. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai perkernbangan dari Program Kerja untuk mengimplementasikan Rencana Aksi ASEAN dalam hal imigrasi yang telah diadopsi pada tahun 2002. Kedua, yaitu membahas mengenai perkembangan terhadap implementasi dari Kerangka Kerjasama ASEAN mengenai Pembebasan Visa, Rencana

316

Aksi Komprehensif untuk melaksanakan Konvensi ASEAN tentang Pcnanganan Teroris. Ketiga yaitu membahas Program ASEANKomunitas Eropa (European Community] dalam hal pengaturan perbatasan dan keamanan dokumen lintas negara. Dan keempat, juga membahas mengenai laporan dari Forum Inteh'jen Imigrasi ASEAN (AIIF) yang ke-4. Pertemuan ini menekankan peranan penting dari AJQF untuk saling berbagi informasi intelijen imigrasi antamegara anggota ASEAN. Dalam pertemuan ini jugaditegaskan mengenai pentingnya untuk memperkuat kolaborasi dan kerjasama dalam hal-hal yang berkaitan dengan imigrasi dengan para Mitra Wicara ASEAN, maupun organisasi regional dan internasiona!. Lebih lanjut lagi, telah disepakati bahwa pada 5 November 2008, bertempat di Kuala Lumpur, akan diadakan Pertemuan Para Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Konsuler ASEAN+Konsultasi Australia (ASEAN DGCIM+Australia Consultation) yang ke-4 dengan agenda untuk menindaklanjuti peluang kerjasama antara kedua belah pihak. (TutiNuraini)



Sekretariat ASEAN dan Provinsi Shaanxi Menjaiin Kerjasama di Bid an* Ekonomi dan Perdagangan hap:/fwww.aseansec.org/22089.htm hltp://wvw.republika.cq.id/beritEt/237 35.html h tip ://be rilasore CD nj/20 OS/11 ,Q8/o sean-shaanxi-foward-ctoser-co opera ti on-in-lrade-economv' koniDas,com/read/xml/2QQ8/l1/27113213639ibidik.Dehtans.di..shaanxi.china

Pada 27 November 2Q08; dengan beiternpat di Hotel Shangri-La, Jakarta, telah berlangsung Foruin Kerjasama Ekonomi dan Perdagan^n Antara Sekretariat ASEAN dengan Provinsi Shaanxi, Cina. Forum yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Provinsi Shaanxi dan Sekretariat ASEAN ini bertujuan untuk lebih mcmpererat komunikasi dan kerjasama demi meningkatkan pemahaman antara kedua betah pihak serta menjadikan komunitas pengusaha dan pejabat-pejabat pernerintahan di ASEAN dan China untuk lebih memperhatikan prospek investasi dan perdagangan yang ditawarkan oleh kedua wi!ayah tersebut Kerjasama ini rnerupakan salah satu bentuk implementasi dari kornitmen 11 negara yang tergabung dalarn Kawasan Perdagangan Bebas Cina-ASEAN (CAFTA) pada tahun 2003-2004 silam yang menyepakati adanya kerjasama menuju perdagangan bebas. Berkenaan dengan forum tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan, mengatakan bahwa Provinsi Shaanxi adaiah salah satu wilayah dimana para pengusaha di Volume 6 Nomor 2 Janitari 2009

ASEAN perlu untuk memperhatikan dengan lebih jeli terhadap berbagai peluang bisnis, terutama dalam keadaan sekarang ini dimana pertumbuhan ekonomi sedang berjalan larnbat. Pada saat seperti ini, komunitas pengusaha ASEAN harus berusaha lebih keras lagj dalam mencari pasar dan usaha bam. Beliau juga mengajak para pengusaha Shaanxi untuk menggali secara maksimal berbagai peluang kerjasama, joint venture^ maupun pendekatan hubungan usaha yang terdapat di ASEAN. Sebagai salah satu provinsi yang penting di Cina, Shaanxi merupakan tempat yang tepat untuk melakukan penelitian dan pengernbangan karena sangat kaya dalam hal tradisi dan t'udaya juga sumberdayamanusia. Shaanxi juga rnerupakan tempat yang penting bagi industri penerbangan dan luar angkasa serta memiliki berbagai sumber daya alarn seperti batubara dan gas alam yang rnenjadikannya sebagai industri energi dan kimia nasional yang penting di Cina. Dalam forum tersebut, kedua belah pihak telah menyepakati dan 317

Jitrrtal Hukum Internasional

menandatangi Nota Kerjasama yang diharapkan akan meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nota tersebut ditandatangani oleh oleh Dr. Surin Pitsuwan dan Yuan Chunqing, GubemurProvinsi Shaanxi, pada pertemuan yang sempat dilakukan sebelurnnya Forum tersebut dihadiri olehperwakilan-perwakilan dari Provinsi Shaanxi, para Duta Besar dan pejabat dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia, para perwakilan dari Kedutaan Besar negara-negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN, dan para pengusaha. Selain dengan Provinsi Shaanxi, Sekretariat ASEAN telah rnelakukan banyak kerj asama dalam bidang yang serupa dengan provinsi-provinsi lain yang potensial di Cina seperti penandatangan Nota Kerjasama dengan Provinsi Hubei dan Provinsi Guangdong. Nota tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan provinsi di bagian tengah dan barat Cina terseout sekaligus memperdalam dan memperluas kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan Cina, yang saat ini adalah mitra dagang terbesar keempat ASEAN. Kesepakatan

318

Kerangka Kerjasama Cina-ASEAN rnengenai Kerjasama Ekonomi Terpadu dan Kesepakatan Perdagangan Barang ditandatangani pada 2002 dan 2004. Sekretaris Jenderai ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan bahwa bertahun-tahun sejak dirnulai dialog ASEAN-Cina pada 1991 dan diresrnikan pada 1996, ASEAN telah memiliki kemitraan dengan Cina di berbagai bidang, mulai dari politik dan keamanan, perdagangan dan ekonomi hingga sosial dan budaya. Interaksi China dengan Asean akan berdampak positif untuk kemajuan perekonomian masing-masing area, terutama dalam kegiatan perdagangan. Menurut Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia-Cina, Richard Tan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mendukung kerjasama antara ASEAN-Cina, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rnelimpah serta wilayah yang luas untuk industri. Potensi tersebut akan semakin bertambah jika dikelola secara bilateral maupun multilateral sehingga Indonesia akan memiliki kesempatan yang jauh lebih besar di pasarandunia. (Tuti Nuraini)


Piagani ASEAN Telah Berlaku

Recommend Documents