www.ptun.palembang.go.id dan

Alamat : Jenderal A.Yani No.67 Palembang Website : http : //www.ptun.palembang.go.id Email : admin@ptun,palembang.go.id dan [email protected]

TIM PENYUSUN

KOORDINATOR : ANDRI MOSEPA, SH,MH ANGGOTA ; MAMIK HERMINDJAJA,SH DRS. KIAGUS MAILAN H. HUSNUDDIN, SH RINA ZALEHA, SH EDITOR : ADI IRAWAN

Kata Pengantar

Dengan berlakunya Undang-undang Nonor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Mahkamah Agung RI mengimplementasikannya dengan mengatur setiap pengadilan menyediakan pelayanan yang meliputi pelayanan admnistrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan dan pelayanan permohonan informasi sebagaimana diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peadilan. Guna memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kami menyusun buku Informasi Pelayanan Pengadilan. Dengan layanan tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan sehingga kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan meningkat. Palembang, Oktober 2014 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,

H. Amir Hamzah, SH, MH

DAFTAR ISI 1 2 3 4 5 6 7 8

KATA PENGANTAR VISI DAN MISI PROFIL PTUN PALEMBANG PELAYANAN GUGATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN PELAYANAN UPAYA HUKUM PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN PENGADUAN ATAS PELAYANAN PENGADILAN

VISI DAN MISI

VISI TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG

MISI 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN 2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADAILAN 3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN 4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI

PROFIL PTUN PALEMBANG

A. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam UndangUndang Nomor 51 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

B. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Pada awal berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Keppres Nomor 52 Tahun 1990 Wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung. Setelah diterbitkannya Keppres Nomor 22 Tahun 1994 dan Keppres Nomor 2 Tahun 1997 wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara hanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1

PELAYANAN GUGATAN

A. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman ; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. ; Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi tahun 2009 ; Standar Operasional Prosedur (SOP) PTUN Palembang ;

B. Pelayanan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara I.

Ketentuan Gugatan

1.

Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan TUN dan gugatan perlawanan terhadap penetapan pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) serta gugatan KIP. Surat gugatan tersebut diajukan oleh penggugat kepada petugas di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak objek sengketa diketahui oleh penggugat atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penggugat dapat mendaftarkan gugatan melalui pengadilan sebagai berikut : a. Pengadilan TUN di tempat kedudukan tergugat ; b. Pengadilan TUN terdekat sesuai dengan domisili penggugat (Pengadilan tersebut akan mengirimkan berkas gugatan kepada Pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan); c. Pengadilan Tinggi TUN, dalam hal perkara telah dilakukan Banding Administratif. Surat gugatan dapat dikirimkan melalui pos. Dalam hal ini, Panitera akan memberitahukan selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja kepada penggugat yang meninformasikan tenggang waktu pembayaran panjar perkara selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak diberitahukan. Jika penggugat tidak melakukan pembayaran setelah melewati jangka waktu tersebut, maka gugatan tidak dapat didaftarkan

2. 3.

4.

II. Cara Pendaftaran Gugatan 1.

Untuk mendaftarkan gugatan, penggugat harus menyertakan dokumenn sebagai berikut : a. Surat Gugatan menimal 5 (lima) rangkap b. Surat Kuasa Khusus dari penggugat kepada Kuasa Hukumnya (bila penggugat menggunakan Kuasa Hukum) Dalam hal penggugat tidak memiliki objek gugatan, maka hakim akan meminta kepada tergugat untuk menyerahkan objek gugatan tersebut pada saat pemeriksaan selanjutnya.

2.

Di PTUN Pihak Penggugat menghadap petugas Meja Pertama di kepaniteraan muda perkara (Panmud Perkara) dan menyerahkan berkas gugatan ;

3.

Petugas Meja Pertama memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. ;

4.

Panitera Muda Perkara meneliti berkas: 1. Apabila Berkas Belum Lengkap : Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat dapa melengkapi kekurangannya.; 2. Apabila Sudah Lengkap : Dikembalikan kepada Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan kepada Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar(SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) agar membayar Panjar Biaya Perkara;

5.

Pihak Penggugat setelah menerima SKUM menuju Bank yang ditunjuk (BRI) untuk membayar panjar biaya perkara dengan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran ;

6.

Setelah Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, selanjutnya menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas ;

7.

Pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada penggugat asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan ;

8.

Penggugat menyerahkan kepada Petugas Meja Pertama surat gugatan serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ;

9.

Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;

10. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak Penggugat atau Kuasa Hukumnya selanjutnya menunggu panggilan dari pengadilan; 11. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cumacuma) kepada Pengadilan TUN; Catatan : Proses pendaftaran gugatan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja apabila semua persyaratan telah dipenuhi. Apabila ada persyaratan yang belum dipenuhi, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran gugatan tergantung pihak yang bersangkutan ;.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

2

A. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman ; 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. ; 5. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Tahun 2009 ; 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) PTUN Palembang ;

B. Pelayanan Persidangan Peradilan Tata Usaha Negara 1. Dalam hal dilakukan proses dismissal, Pengadilan akan menyampaikan pemanggilan secara tertulis kepada para pihak. 2. Pengadilan wajib memutus perkara TUN termasuk melakukan diminutasi dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan.

1. Persiapan Persidangan a. Penunjukan Majelis Hakim 1)

Berkas perkara yang sudah dicatat dalam register perkara, kemudian dibuatkan resume berkas perkara/gugatan oleh panitera muda perkara kemudian diserahkan kepada Panitera (diselesaikan maksimal 2 (dua) hari).

2)

Berkas yang diterima oleh Panitera kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan (diselesaikan dalam 1 (satu) hari).

3)

Ketua Pengadilan membuat penetapan-penetapan (Penetapan penunjukan Majelis Hakim/Hakim dalam acara cepat, penetapan dikabulkannya acara cepat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari), dapat juga membuat penetapan penundaan dan penetapan dismissal proses (paling lambat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari) dan kemudian diserahkan kepada panitera kemudian panitera menunjuk panitera pengganti dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perkara (diselesaikan satu hari).

4)

Panitera Muda Perkara (Meja II) mencatat penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti pada kolom register induk dan menyerahkan berkas kepada majelis hakim yang sudah ditunjuk dengan dilengkapi formulir penetapan hari sidang (diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari).

b. Penetapan Hari Sidang

1)

Majelis Hakim/Hakim setelah mempelajari berkas perkara dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sudah harus menetapkan hari sidang dan memerintahkan panitera pengganti membuat surat panggilan kepada para pihak serta menyerahkan berkas perkara kepada panitera pengganti.

2)

Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan beserta alasan penundaan berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah persidangan harus dicatat dalam buku register perkara dengan tertib.

3)

Setiap Hakim/Majelis harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap.

4)

Penetapan hari sidang selalu dimusyawarahkan dengan sidang anggota Majelis Hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.

5)

Ketua Majelis dalam menentukan hari 10iding harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari (Pasal 64 Undang-undang tentang PERATUN).

6)

Hakim dalam pemeriksaan acara cepat menentukan hari sidang harus memperhatikan tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, lamanya tidak boleh melebihi 14 hari (Pasal 99 ayat 3 Undang-undang tentang PERATUN).

c. Panggilan Para Pihak Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan dengan surat tercatat yang dikirim oleh Panitera Pengadilan atau oleh Jurusita Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut : 1)

Panggilan terhadap para pihak dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat dan/atau menerima panggilan melalui Jurusita Pengadilan.

2)

Dalam hal salah satu pihak berkedudukan berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan TUN atau Ketua Pengadilan Tinggi TUN selaku Pengadilan tingkat pertama melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat Penetapan hari 10iding beserta salinan gugatan kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia cq. Dirjen Protokol dan Konsuler. Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari 10iding beserta salinan gugatan melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada. Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam Jangka waktu 7 hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib sidang laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

3)

Terhadap pihak yang tidak diketahui Alamatnya maka panggilan dilakukan melalui kepala daerah setempat atau melalui media massa oleh Jurusita.

2. Persidangan a. Pemeriksaan persiapan Majelis Hakim memberi nasehat kepada penggugat untuk menyempurnakan gugatannya, memastikan objek gugatan pada Tergugat agar gugatan layak untuk disidangkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari/pasal 63 UU Peratun, sejak diberi nasehat oleh Majelis Hakim). b. Sidang Terbuka untuk umum 1. Acara singkat a) Dilaksanakan apabila pihak Penggugat tidak puas atau keberatan atas penetapan dismissal proses yang ditetapkan oleh ketua pengadilan dan diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU Peratun. b) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan dismissal proses menjadi gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dengan acara biasa. c) Terhadap putusan mengenai perlawanan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum. d) Diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 14 hari sejak diucapkan Penetapan Ketua.

2. Acara cepat a) Dilaksanakan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya dan dilakukan setelah ada penetapan dikabulkannya permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. b) Diperiksa oleh Hakim Tunggal. c) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi para pihak ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari. 3. Acara biasa a) Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat, kemudian diberikan kesempatan untuk menanggapi lagi dalam bentuk replik dan duplik. b) Setelah jawab menjawab selesai para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalildalilnya dengan alat-alat bukti baik surat maupun saksi dan bila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan setempat dan kemudian para pihak juga diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan masing-masing. c) Setelah selesai para pihak mengajukan kesimpulan, majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan

dan selanjutnya membacakan putusan terhadap perkara yang

diperiksa tersebut. d) Perkara TUN harus diputus dan diminutasi dalam waktu 5 bulan. Jika melampaui jangka waktu tersebut, maka Hakim/Ketua Majelis melaporkan keterlambatan tersebut beserta alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi TUN melalui Ketua Pengadilan TUN dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung. e) Putusan pengadilan dipersiapkan oleh panitera pengganti kemudian dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diputus. f) Berkas perkara yang berisi berita acara putusan maupun surat-surat yang berkaitan dengan putusan tersebut diserahkan panitera pengganti kepada kepaniteraan muda perkara selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari..

4. Acara Sederhana (dalam hal sengketa KIP) a. Sejak keberatan deregister dikepaniteraan Pengadilan selambat-lambatnya 14 hari Panitera meminta Komisi Informasi yang memeriksa perkara tersebut agar mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang disengketakan serta seluruh berkas perkaranya; b. Sedangkan untuk Termohon keberatan diberikan kesempatan untuk menyerahkan jawaban atas pengajuan keberatan kepada Panitera Pengadilan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan deregister dikepanitraaan Pengadilan; c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang waktu tersebut diatas, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara; d. Pegnadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan;

PELAYANAN UPAYA HUKUM

3

A. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman ; Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Tahun 2009 ; Standar Operasional Prosedur (SOP) PTUN Palembang ;

B. Pelayanan Upaya Hukum 1. Pelayanan Administrasi Banding a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Panitera Muda Perkara pada Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. ; b. Pemohon banding harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan meregister perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. ; c. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. ; d. Petugas Meja Ke-tiga mencatat tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding (apabila Pembanding mengajukan memori banding) dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Banding, kemudian salinan memori dan atau kontra memori disampaikan kepada pihak lainnya dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahan-nya (Pasal 126 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 ; e. Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta sebelum berka sperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. ; f. Biaya permohonan Banding untuk Pengadilan Tinggi TUN Medan harus dikirim oleh Kasir melalui Bank BRI Rekening Nomor 005301001534306 atas nama Biaya Perkara PT.TUN Medan ; g. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan Banding diajukan, berkas banding berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN Medan ; h. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Pengadilan (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara) yang ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan panitera. ; i. Pengadilan (Pengadilan Tinggi TUN) wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu selambat-lambatnya (tiga) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara). ; j. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada PTUN untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. ; Catatan : Tenggang waktu yang diperlukan untuk proses pendaftaran permohonan upaya hukum banding kurang lebih 1 (satu) hari kerja apabila persyaratan telah lengkap 2. Pelayanan Administrasi Kasasi a. Permohonan kasasi diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan TUN Palembang; b. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN (Pasal 43 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985);

c. Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali (Pasal 43 ayat 2 UU No.14 Tahun 1985) ; d. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Panitera Muda Perkara pada Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. ; e. Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan meregister perkara dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada pemohon Kasasi apabila panjar biaya Kasasi telah dibayar lunas. ; f. Memori Kasasi dengan copy CD Memori disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi..; g. Kontra memori kasasi dengan CD Kontra Memori harus sudah diterima di kepaniteraan Pengadilan TUN selambat-lambatnya 14 (empat betas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi. h. Terhadap permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dicatat dan Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi telah lewat waktu. ; i. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh kasir melalui bank BNI Syariah,; Rekening Nomor 179179175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan; j. Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. ; k. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan TUN yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi dengan menyertakan akta panitera. ; l. Mahkamah Agung wajib melakukan pemeriksaan perkara Kasasi dalam jangka waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No.3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara). ; m. Dalam hal perkara yang telah diputus Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada PTUN untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan Pengaju. ; Catatan : Tenggang waktu yang diperlukan untuk proses pendaftaran permohonan upaya hukum kasasi kurang lebih 1 (satu) hari kerja apabila persyaratan telah lengkap.

3. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali a. Permohonan Peninjauan kembali diajukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu ( Pasal 68 UU No 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung). ; b. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal : 1 . Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pihak yang berperkara.; 2 . Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.; 3 . Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. ; 4 . Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

c. Pemohon PK harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan PK dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.; d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, Panitera Pengadilan wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya, dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan alasannya kepada pihak lawan. ; e. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali/Memori PK dan Kontra PK beserta dengan CD harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan TUN selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan peninjauan kembali disampaikan kepadanya. ; f. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali/Memori PK dan Kontra PK yang diterima di kepaniteraan Pengadilan TUN harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut. ; g. Biaya permohonan PK untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh kasir melalui bank BNI Syariah,; Rekening Nomor 179179175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. ; h. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung, agar dikirim ke Mahkamah Agung.; i. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung. ; j. Pencabutan permohonan PK diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditanda tangani oleh pemohon PK ; k. Dalam hal perkara yang telah diputus Mahkamah Agung salinan putusan dikirimkan kepada PTUN untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan Pengaju ; Catatan : Tenggang waktu yang diperlukan untuk proses pendaftaran permohonan peninjauan kembali (PK) kurang lebih 1 (satu) hari kerja apabila persyaratan telah lengkap

4

PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN

A. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan.; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.; 4. SK Ketua PTUN Palembang No. W2.TUN.2/21/HK.00/VIII/2014 tentang Penunjukan Organisasi Pelaksana Informasi Publik di PTUN Palembang.

B. Pelayanan Informasi Pengadilan 1. Pengadilan menyediakan Informasi antara lain mengenai : a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak hak-hak pokok dalam proses persidangan. b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai. c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai d. Tata cara memperoleh informasi dan e. Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakani informasi publik 2. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.. 3. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi. 4. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja 5. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan. 6. Pengadilan dapat minta memperpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya. 7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi 8. Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

C.

Alur Pelayanan Informasi Pengadilan

PETUGAS INFORMASI

PPID

PENANGGUGN JAWAB INFORMASI

PETUGAS INFORMASI

PEMOHON INFORMASI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis/lisan tentang apa yang dibutuhkan melalui petugas meja infomrasi. Kemudian petugas infomrasi memberikan blangko informasi untuk diisi identitas pemohon informasi dan foto copy identitas diri. Setelah mengisi identitas kemudian diteruskan ke PPID untuk di setujui permohonan tersebut. Kemudian setelah disetujui, petugas informasi mencari informasi kepada penanggung jawab informasi. Selanjutnya data/informasi yang dibutuhkan dipersiapkan (untuk di foto copy) oleh petugas informasi dan diberikan kepada pemohon informasi. Kemudian pemohon informasi membayar biaya fotocopy dan setoran untun PNBP

5

PENGADUAN ATAS PELAYANAN PENGADILAN

A. Dasar Hukum 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SKVI/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SKVI//2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SKII//2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

B.

Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan 1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal : a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban adan/atau melanggar larangan, dan b. Pelaksana yang member pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. 2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lamabat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. 3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yaitu pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yang memuat : a. Nama dan alamat lengkap b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan c. Permintaan penyelesaian yang diajukan d. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. 4. Peneyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurangkurangnya memuat : a. Identitas pengadu secara lengkap b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan, dan d. Tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan 5. Penyelenggara pelayanan pengaduan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud huruf B angka 3 6. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapai materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara. 7. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

C.

Alur Pelayanan Pengaduan Pengadilan

Pelapor

Meja Pengaduan di ruang Kepaniteraan Hukum

Ketua PTUN

Memeriksa Pelapor dan Terlapor

Arsip dan Tembusan

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Hasil Pemeriksaan

Pihak pelapor menyerahkan secara tertulis tentang pengaduan terhadap pegawai/hakim (terlapor) di meja pengaduan. Kemudian petugas meja pengaduan menerima pengaduannya dan pihak pelapor mengisi identitas diri pada blangko yang telah disediakan. Berkas pengaduan diregister dalam buku pengaduan. Selanjutnya berkas diteruskan kepada Ketua PTUN untuk ditelaah, dan diklarifikasi pada pihak terlapor. Kemudian hasil klarifikasi tersebut diberitahu kepada para pihak dan juga di kirimkan kepada tembusan surat pelapor. Setelah itu semua berkas di arsipkan di kepaniteraan hukum.