WORKING PAPER ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT PBB PADA KECAMATAN KEBON JERUK Alief Widho Zainuddin Bina Nusantara University, l. Kb. Jeruk Raya No.27, Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530, Indonesia,
[email protected] Alief Widho Zainuddin, Thjin Tjiap Lung
ABSTRAK
Tujuan penelitian, ialah untuk memberikan gambaran analisis tercapai atau tidaknya rencana dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kebon Jeruk dan juga faktor penghambat penerimaan PBB. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Objek penelitian adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebon Jeruk yang berada di wilayah DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat. Analisis yang digunakan adalah dengan perbandingan persentase rencana dan realisasi lalu analisis kualitatif pendektaran interaktif. Hasil yang dicapai adalah tidak tercapainya target PBB lalu ditemukan faktor-faktor penghambat pada penerimaan realisasi PBB. Simpulan adalah tidak terpenuhi atas perbandingan rencana dan realisasi, dan ada 10 kendala atas ditemukannya baik dari lingkungan internal maupun eksternal. (AW)
PENDAHULUAN Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berbeda – beda tergantung dari luas dan tata letak objek pajak yang menentukan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP). NJOP setiap lokasi berbeda- beda satu sama lain tergantung dari perkembangan ekonomi maupun pendapatan perkapita daerah tersebut. Selain itu, perbedaan dalam NJOP ini disebabkan oleh faktor klasifikasi bumi yang perlu diperhatikan adalah letak, pemanfataan, peruntukan, kondisi lingkungan dan lain – lain. Bilamana tidak terjadi transaksi jual beli baik bangunan maupun luas tanah, perhitungan NJOP bisa juga melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Dengan melakukan suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dibandingkan dengan nilai jual objek pajak yang sejenis dan letaknya berdekatan. Dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Di kecamatan Kebon Jeruk sendiri, yang terletak di Ibukota Jakarta dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin banyak, serta banyak pusat kegiatan tempat yang strategis, menjadikan kecamatan Kebon Jeruk seharusnya PBB yang didapatkan semakin tinggi. Namun mekanisme pembayaran, serta sosialisasi dan daya ekonomi masyarakatlah yang akhirnya menentukan apakat target PBB dapat tercapai dengan maksimal. Dalam skripsi ini, akan mengangkat permasalahan mengenai “Analisis Perencanaan, Pencapaian, dan Faktor – Faktor Penghambat Dalam Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Pada Kecamatan Kebon Jeruk “. Apakah target PBB yang ditentukan dapat tercapai ataukah tidak, mengapa ini terjadi? Dan faktor – faktor penghambat apa sajakah yang mempengaruhi penerimaan akan pemungutan PBB ?
METODE PENELITIAN Penentuan Daerah Penelitian, Penentuan daerah penelitian dilakukan di daerah kecamatan Kebon jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Daerah ini dipilih karena merupakan tempat yang padat penduduk. Rancangan Penelitian
Berdasarkan landasan pemikiran dengan dasar filosofi dalam fenomenologi sastra maka peneliti menyusun rancangan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif dalam bentuk kualitatif. Moleong, (2004:6) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang terdapat dalam subjek penelitian ini, yang membahas mengenai Analisis perencanaan, pencapaian, dan faktor-faktor penghambat dalam target penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Kebon Jeruk. Untuk mengetahui tingkat pencapaian antara rencana dan realisasi penerimaan maka digunakan perhitungan : Tingkat pencapaian =
Untuk mengetahui faktor penghambat atas target penerimaan digunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Analisis interaktif terdiri dari tiga komponen, yakni : Pengumpulan data,reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1984: 23)
HASIL DAN BAHASAN Kendala yang dihadapi dalam Penerimaan PBB Setelah melakukan observasi, pada pada kecamatan ini, penulis menemukan beberapa kendala dalam proses penerimaan realisasi PBBsebagai berikut : 1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, Wajib pajak lebih memilih menunda dari pembayaran PBB dengan alasan tidak ada waktu untuk membayar dan tidak dapat
SPPT dari petugas ataupun RT/RW. Warga tidak membayar PBB dikarenakan berbagai alasan seperti : Kendala ekonomi, tidak sempat membayar, dan tidak dapat SPPT. 2. Kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas kecamatan atau kelurahan tentang manfaat membayar PBB. Hal ini dikarenakan kendala waktu warga untuk hadir, juga dikhawatirkan tidak menarik minat warga untuk datang ke acara. 3. Petugas kecamatan juga harus memperbaiki sistem dengan memperbanyak lokasi jemput bola, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam membayar PBB. Diakarenakan hanya dua kali dalam setahun menurut penulis kurang dalam meningkatkan upaya realisasi penerimaan 4. Harus diberikannya sanksi yang tegas bagi setiap wajib pajak yang selalu menunda pembayaran PBB terlebih sampai bertahun-tahun tidak membayar karena tanpa sanksi yang tegas maka sulit pemerintah untuk mencapai target PBB. Masa jatuh tempo SPPT ialah 6 bulan sejak diterimanya SPPT tersebut. Jika SPPT tidak dilunasi setelah jatuh tempo maka akan diterbitkan STP dengan bunga 2% per bulan dalam jangka waktu maksimal 24 bulan atas 48% (empat puluh delapan persen). STP memiliki masa jatuh tempo 1 bulan sejak diterbitkannya STP tersebut. Dan 7 hari setelah berakhirnya jatuh tempo STP akan diterbitkan Surat Teguran, apabila Wajib Pajak masih tidak melunasi jumlah utang pajak yang terutang. Maka akan diterbitkan Surat Paksa dalam jangka waktu 21 hari setelah pemberian Surat Tegoran. 5. Penerbitan surat tagihan tunggakan PBB terlalu lama, harus menunggak bertahun-tahun sampai keluarnya surat sah atas tunggakan yang belum dibayar. Jadi wajib pajak yang tidak membayar menyepelekan atas tunggakannya. 6. Prosedur penagihan dan kerja sama atas pembagian tugas yang dirasa masih sangat berbelit-belit, dimana petugas penagihan tidak
bisa mengambil keputusan hukum langsung dimana hal ini membuat petugas tidak memiliki kekuatan untuk segera mengambil kepastian hukum 7. Banyaknya SPPT ganda. Saat adanya jual beli objek pajak, pemilik yang lama tidak memperbaharui atau tidak membalik nama atas data kepemilikan objek di UPPD setempat bahwa objek tersebut telah dijual. Sehingga hal ini menjadikan objek yang sama ada di dua SPPT yang berbeda yaitu pemilik lama dan pemilik baru. Sehingga pajak yang dibayarkan pun menjadi ganda menurut data di pusat. Tentu saja hal ini menjadikan ketetapan menjadi lebih tinggi karena objek ganda, namun ada juga dikarenakan pihak pusat yang memasukkan data tidak cermat dalam proses entry data, sehingga terjadi data ganda. 8. Para pemilik objek pajak merasa keberatan atas jumlah objek pajak yang harus dibayar, dan mengajukan keberatan serta penundaan pembayaran. Dikarenakan tarif baru yang berlaku dengan NJOP ditetapkan oleh peraturan gubernur menjadikan nilai NJOP bisa naik hingga 150%. Walau tarif yang ditetapkan terhitung kecil. 9. Pemilik kewajiban atas objek pajak tersebut tidak ada ditempat, sehingga tim penilai untuk pajak PBB kesulitan dalam mengambil data dan menagih jumlah pajak terutang terhadap objek pajak tersebut, pihak yang dianggap memanfaatkan objek pajak tidak ingin dibebani dengan pelunasan SPPT karena dianggap objek pajak bukan miliknya 10. Ketua RT tidak mengenal baik atas warganya dikarenakan warganya jauh dari jangkauan ketua RT. Sehingga SPPT tidak sampai.
Upaya dan Tindakan Aparat Dalam Meningkatkan Penerimaan PBB Berikut ini adalah usaha yang dilakukan kecamatan Kebon Jeruk untuk meningkatkan penerimaan PBB yaitu:
1. Adanya kerjasama antara petugas kelurahan dan ketua RT setempat untuk menghimbau kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. 2. Melakukan pemasangan spanduk pada setiap kelurahan dan di setiap jalan yang padat penduduk agar menarik minat wajib pajak untuk membayar PBB dan juga tumbuhnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan PBB. 3. Adanya kegiatan jemput bola yang biasanya dilakukan dua kali setahun yaitu pada saat penerbitan SPPT dan pada saat mendekati jatuh tempo SPPT yaitu bulan Agustus atau Oktober, kegiatan ini dilakukan di kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang dipilih yang letak kantornya strategis dan mudah dilalui warga. Sehingga warga tidak
merasa
terbebani
untuk
membayar
pajaknya
dan
meningkatkan minatnya dalam taat membayar pajak. 4. Melakukan himbauan melalui kelurahan, ketua RT dan sosialisasi ini dilakukan pada saat ada kegiatan di kelurahan seperti pertemuan ketua RT atau RW, diselipkan informasi mengenai pembayaran PBB yang dibayarkan oleh warga-warganya. Dengan demikian diaharapkan RT atau RW meneruskan ke warga-warganya mengenai pembayaran PBB. 5. Penempelan stiker kepada wargayang direkatkan di pintu, gerbang rumah, atau jendela rumah warga. Agar warga teringat akan pembayaran PBBNya. Distiker ini tertulis “ Bayarlah PBB tepat waktunya”. Hal ini bertujuan agar warga ingat atas kewajibannya membayar PBB. 6. Penagihan piutang ajak tertunggak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak ditahun sebelumnya, dengan memberikan peringatan tertulis maupun peringatan langsung datang untuk menagih dan memberikan batas waktu yang bisa dilakukan oleh aparat kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya.
7. Adanya iklan masyarakat di TV, radio atas di media sosial oleh direktorat jendral pajak. Pemasangan iklan ini bertujuan untuk mengingatkan pembayaran pajak secara umum kepada masyarakat agar membayar kewajibannya.
SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil uraian dan analisa pada BAB 1-4, Penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1. Dalam melakukan perhitungan target di kecamatan Kebon Jeruk yang terbagi dalam 7 kelurahan hasil perhitungan targetnya berbeda-beda disetiap kelurahan. Terjadinya perbedaan karena disetiap kelurahan SPPT wajib pajak jumlahnya berbeda dan nilai NJOP disetiap kelurahan pun berbeda tergantung dari lokasinya yang strategis dan padat penduduknya. 2. Dalam halnya realisasi PBB pada kecamatan Kebon Jeruk yang terbagi dalam 7 kelurahan hasil perhitungan realisasi PBB juga berbeda-beda setiap tahunnya. Realisasi PBB setiap tahunnya menjadi alat ukur kelurahan akan potensi wilayahnya dalam setiap tahunnya, Akan tetapi dari hasil yang didapat dari kecamatan Kebon Jeruk, kelurahan rata-rata cenderung naik meskipun dari segi persentase menurun tiap tahunnya 3. Dari hasil yang telah didapatkan dari kecamatan Kebon Jeruk dalam melakukan pencapaian realisasi PBB, petugas dari kecamatan dan kelurahan mempunyai kendala-kendala yang dihadapi seperti tidak adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB serta kurangnya sosialisasi dari petugas kecamatan ataupun kelurahan mengenai manfaat membayar PBB. 4. Pokok ketetapan dan realisasi penerimaan PBB mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan pokok ketetapan ini ditujukan guna untuk melakukan penyesuaian dengan peningkatan APBD maupun APBN yang dimana sebagian besar pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pajak.
Untuk menyesuaikan pengeluaran pada anggaran Daerah maupun Negara maka pokok ketetapan pajak senantiasa naik mengikuti kenaikan APBD maupun APBN. Namun kenaikan pokok ketetapan pajak jarang sekali diimbangi dengan realisasi penerimaan atas pajak tersebut. Maka kementrian keuangan bersama sama Dinas Palayanan Pajak memberikan suatu indikator ketetapan baru yang dinamakan Rencana Penerimaan, yang selanjutnya dijadikan indikator oleh seksi penagihan dalam mencapai target penerimaan. 5. Faktor Pengaruh keberhasilan penagihan dan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut : a. Ketegasan Hukum Peringatan Peringatan awal dengan penagihan persuasif yaitu dengan menghimbau secara lisan/tertulis dilanjutkan dengan penagihan aktif Surat Teguran, Surat Paksa, Sita, hingga melakukan Lelang. Serta pemberian sanksi dan denda administrasi berupa tambahan bunga, hingga melakukan pencekalan terhadap penanggung pajak. Hal ini tentu memberikan dampak bagi Wajib Pajak untuk segera melakukan pelunasan atas tunggakan pajaknya. Jika terjadi tunggakan surat pemberitahuan untuk tunggakan pajak diterbitkan terlalu lama, harus menunggu bertahun-tahun untuk keluar. Dan itu dengan denda yang harus dibayar. b. Penyuluhan dan Sosialisasi Bagian ini merupakan suatu prses Intensifikasi, yaitu pendekatan kepada wajib pajak , salah salah satu pendekatan yang sering dilakukan ialah upaya jemput bola. Pemberian penyuluhan ataupun sosialisasi secara rutin dan merata ke berbagai wilayah dapat meningkatkan kepercayaan, kesadaran, serta keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Dalam rangka penyuluhan dan sosialisasi ini, petugas dapat juga memberikan himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya. Walau terlihat sederhana, faktor inilah yang berperan penting dalam melakukan penagihan
maupun penerimaan bagi Negara dan secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah realisasi penerimaan pajak. 6. Beberapa penyebab yang mengakibatkan pendapatan target atas sektor PBB tidak tercapai adalah : a. SPPT Penerbitan SPPT merupakan langkah awal dalam melakukan penagihan pajak, beberapa hal yang ditemukan adalah adanya SPPT ganda, dengan NOP yang sama dan alamat yang sama. Kemudian adanya kesalahan data yang membuat jumlah NJOP lebih tinggi dari harga sebenarnya, yang membuat Wajib Pajak enggan melunasi tagihan tersebut, dan SPPT yang tidak sampai kepada pemilik atau pemiliknya tidak berada di tempat. Serta adanya kemungkinan kehilangan SPPT sebelum sampai di tangan Wajib Pajak yang dikarenakan proses distribusi SPPT yang masih sangat panjang. Hal ini juga mempengaruhi tingkat penagihan melalui SPPT b. Kesadaran Wajib Pajak Minimnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran sendiri atas kewajiban perpajakan mereka. dalam hal PBB, Kantor Pelayanan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
memberikan
fasilitas
pencetakan atas SPPT yang tidak sampai ke tangan wajib pajak jika ada permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak yang belum menerima SPPTPBB tersebut. Namun dikarenakan minimnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan hal tersebut maka hal ini merupakan faktor utama yang mengakibatkan pendapatan pada sektor PBB tidak tercapai. Kurangnya kesadaran wajib pajak dapat ditekan dengan pemberian sanksi tegas berupa Penyitaan atas Objek Pajak atas piutang yang telah ditunggak selama 5 tahun. c. Keberatan Dikarenakan jumlah nominal pembayaran yang harus dilakukan terlalu banyak dan sebelumnya tidak sbanyak saat ini. Beberapa wajib
pajak melakukan proses keberatan atas pembayaran PBB dikarenakan merasa bahwa klasifikasi yang dicantumkan di SPPTnya merasa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya 7. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan pendapatan adalah : a. Memberikan fasilitas jemput bola yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun di setiap kelurahan. Yaitu sebelum jatuh tempo pembayaran dan setelah jatuh tempo pembayaran. b. Memberikan penyuluhan dan himbauan c. Menyebarkan spanduk ke beberapa tempat dan jalan umum yang dilalui banyak warga d. Membuat flyer berupa selembaran yang di bagikan langsung kepada wajib pajak e. Membuat iklan masyarakat terkait pembayaran pajak khususnya pajak pbb melewati televisi atau radio lokal f. Ketua RT atau RW mengingatkan secara lisan kepada wajib pajak untuk membayar kewajibannya 5.2 Saran Adapun saran yang akan disampaikan penulis yang mungkin dapat bermanfaat untuk pihak terkait dan masyarakat. 1. Saran untuk UPPD Kecamatan Kebon Jeruk, a. Kecamatan harus memberikan penyuluhan kepada kelurahan untuk lebih memperbanyak program jemput bola dalam pembayaran PBB. b. Pihak kecamatan dan kelurahan harus memberikan teguran yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB. c. Kepada kecamatan dan kelurahan untuk segara memasangkan spanduk dan selogan tentang pembayaran PBB.
d. Menghimbau kepada wajib pajak agar segera membayarkan PBB dengan tepat waktu karena hasil dari pembayaran PBB dapat meningkatkan sarana dan prasarana wilayah tersebut. 2. Saran untuk Aparat terkait untuk : a. Lebih teliti dalam membuat SPPT sehingga tidak adanya salah entrydata yang menyebabkan SPPT ganda. b. Menerapkan sanksi tegas untuk para penunggak PBB yang telah sekian lama tidak membayar dan melunasi pajaknya. c. Meningkatkan sosialisasi keada masyarakat dengan lebih banyak menaruh spanduk, flyer iklan sosial baik diradio maupun televisi. d. Memberi penyuluhan kepada petugas penyampaian 3. Diharapkan agar ketua RT dilingkungan masing-masing bekerja dengan baik dengan langsung menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang sudah menerima SPPT dikelurahan. Dimaksudkan agar tidak terselip atau hilang jika disimpan terlalu lama. 4. Kepada bank yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB diharapkan bank yang dotunjuk dalam hal ini bank DKI , BRI dan bank partisian lainnya agar memasang pamflet di setiap kantor cabang pembantu agar masyarakat mengingat dan datang untuk membayar PBBnya dengan benar 5. Kepada wajib pajak pemilik tanah dan bangunan agar menaati kewajiban PBBnya dengan baik dan benar karena pajak merupakan hal wajib dan diatur secara sah oleh undang-undang dan hasil pajak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah. Selain itu jika ada perubahan data kepemilikan tanah harap diperbaharui secara langsung, ini bertujuan untuk mengurangi SPPT ganda .
REFERENSI
Buku
Mardiasmo (2011). Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta : Penerbit Andy Yogyakarta Resmi, Siti. (2014) Perpajakan Teori dan kasus. Jakarta : Salemba Empat Samudra, Azhari Aziz. (2015) Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Depok : Raja Grafindo Perkasa Waluyo, (2011), Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Undang Undang Peraturan
Bersama
Menteri
Keuangan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah Peraturan Daerah DKI Jakarta, Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan Perkotaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Peraturan
Gubernur
Penetapan
Nilai
DKI Jual
Jakarta, Objek
Nomor Pajak
22 Pajak
tahun Bumi
2012 Dan
tentang Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2013
Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 201 tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Setiap Wajib Pajak Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 202 tahun 2012 tentang Tata cara Pendaftaran dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Pajak Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan bangunan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Ibukota DKI Jakarta Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jurnal Campbell, Yvonne. (2015). Property industry welcomes tax discussion paper. Diskusi terbuka pada NewCastle Herald for Propert Council of Australia. Paper Diskusi Diterbitkan. Sidney Nafilah. (2013). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin. Skripsi tidak diterbitkan : Makassar Rahman, Abdul. (2011). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Hasanudin. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar Websites Direktorat Jendral Pajak. (2010).Azas Pajak. Diakses 15 Februari 2015 dari www.pajak.go.id/content/article/membangun-patriotisme-pajak Direktorat Jendral Pajak. (2010). Definisi PBB. Diakses 15 Februari 2015 dari http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-tata-cara-pembayaran-pbb Direktorat Jendral Pajak. (2012). Tata Cara Pembayaran Pajak PBB. diakses 15 Februari 2015 dari http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-penagihan-pajakbumi-dan-bangunan
RIWAYAT PENULIS Alief Widho Zainuddin lahir di kota DKI Jakarta pada 18 Januari 1994. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalambidang Akuntansi Perpajakan pada tahun 2015. Saat ini bekerja sebagai Media & Publishing di Corporate Communication Bina Nusantara Group’s.
