1 KEMENTERIAN HU KUM DAN HAK ASASI MAN USIA RE.PUBLIK INDONESIA ~ WIPO 'IOR.. D INTELLECTUAL PROPERTY ORCiANIZA- ON MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTAR...
KEMENTERIAN HU KUM DAN HAK ASASI MANUSIA RE.PUBLIK INDONESIA
INTELLECTUAL PROPERTY
ORCiANIZA- ON
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI DUNIA KEKA YAAN INTELEKTUAL (WIPO) TENTANG PENGEMBANGAN STRATEGI NASIONAL UNTUK KEKA YAAN INTELEKTUAL INDONESIA
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("KEMENKUMHAM") dan Organisasi Dunia Kekayaan lntelektual ("WIPO") (selanjutnya disebut secara individu sebagai "Pihak" atau "setiap Pihak" dan secara kolektif sebagai "Para Pihak" ), Sadar akan pentingnya memiliki sistem kekayaan intelektual (Kl) yang berfungsi dengan baik dan seimbang dalam rangka untuk mempromosikan inovasi dan kreativitas, yang merupakan pendorong utama pembangunan ekonomi dan ekonomi berbasis pengetahuan. serta mengintegrasikan Kl secara tepat Ike dalam kerangka pembangunan nasional, dan mempertemukan kebijakan Kl nasional yang luas dan strategis dengan isu-isu kebijakan nasional yang relevan, Menyadari peran Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual, KEMENKUMHAM (DJKI) dalam mengelola hak Kl, meningkatkan kesadaran dan kapasitas dari otoritas nasional yang bersangkutan dan pemangku kepentingan terkait di Republik Indonesia secara efektif memanfaatkan Kl untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, Mengakui peran WIPO dalam mempromosikan penggunaan efektif Kl sebagai alat untuk pembangunan ekonomi, dan memberikan bantuan teknis dalam perumusan dan pelaksanaan strategi nasional Kl, Menyadari manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki strategi nasionalKI yang sesuai, yang diurai dengan teliti bagaimana semua perkembangan kebijakan yang berhubungan dengan Kl dan pelaksanaannya, harus dilakukan dengan cara yang koheren dan terkoordinasi dalam kerangka nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan ekonomi yang ada, Berbagi pemahaman umum bahwa kebutuhan dan prioritas Kl harus ditangani melalui kerangka Kl nasional yang sistematis dan koheren, menggunakan manajemen berbasis hasil dan pendekatan berbasis proyek, bukan berdiri sendiri atau atas dasar ad-hoc, untuk memastikan manfaat pembangunan yang optimal dan hasil yang berkelanjutan serta hasil positif yang bertahan lama,
Mengakui pentingnya Roadmap Kl untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan strategi Kl dan proses konsultasi dalam mengembangkan prioritas Kl berdasarkan penilaian dan kebutuhan oleh DJKI didukung oleh WIPO, Menyadari kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani prioritas dan kebutuhan Kl secara lebih metodis, obyektif dan efektif
melalui perumusan dan pelaksanaan strategi nasionalKI Republik Indonesia; Para Pihak telah mencapai pemahaman berikut:
PASAL 1 TUJUAN
Untuk merumuskan dan menerapkan strategi nasional Kl Republik Indonesia dengan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas Kl jangka pendek, menengah dan panjang yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan tujuan ekonomi secara keseluruhan.
PASAL 2 PERUMUSAN DAN PENERAPAN STRATEGI NASIONAL Kl
2.1
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak setuju untuk menggunakan metodologi dan alat-alat yang ada dari WIPO untuk merumuskan strategi Kl nasional Republik Indonesia, menyesuaikan secara tepat sesuai keadaan nasional dan persyaratan tertentu. Dengan demikian, langkah-langkah umum dalam merumuskan strategi nasional Kl meliputi, tetapi tidak akan terbatas pada langkah-langkah sebagai berikut: (i)
Melakukan misi penilaian pertama: WIPO akan melakukan misi untuk mempersiapkan landasan untuk proses pengembangan strategi nasional Kl , dan bertemu denga n otoritas nasional terkait serta pemangku kepentingan terkait yang relevan dengan perumusan strategi Kl di tingkat nasional dalam rangka menjelaskan ruang lingkup, metodologi dan persyaratan untuk proses perumusan strategi Kl yang berhasil;
(ii) Membangun tim proyek: nm proyek, terdiri dari para ahli nasional yang sesuai dan berkualitas, serta konsultan internasional yang akan diminta untuk melakukan pencarian fakta awal, melaksanakan audit Kl, dan mengembangkan dokumen strategi dan rencana aksi nasional; (iii) Melakukan studi literatur: Tim proyek akan melakukan penelitian untuk meninjau dokumen kebijakan nasional yang ada saat ini, yang memungkinkan penilaian yang komprehensif dari tujuan pembangunan nasional, strategi dan kebijakan negara, serta mengidentifikasi cara terbaik untuk menyelaraskan strategi nasional Kl dengan prioritas pembangunan nasional negara yang ada; (iv) Pengumpulan data dan informasi: Tim proyek, menggunakan alat yang terintegrasi dari WIPO, yaitu Baseline Survey Questionnaire, akan mengumpulkan data dan informasi untuk memperoleh gambaran yang jelas
tentang situasi Kl saat ini di Indonesia (audit Kl). kelemahan. kekuatan serta potensinya, dan atas dasar analisa data dan informasi yang dikumpulkan, untuk menilai secara realistis mengenai permasalahan yang perlu dipertimbangkan selama perumusan strategi nasional Kl ; (v) Menyelenggarakan serangkaian pertemuan konsultasi nasional: Konsultasi nasional lndividu akan diadakan untuk memungkinkan otoritas nasional yang bersangkutan dan pihak terkait berpartisipasi aktif dalam memvalidasi temuan audit Kl dan perumusan strategi Kl nasional, serta untuk mengumpulkan data dan informasi tambahan, serta meningkatkan berbagai kepemilikan Kl oleh pemangku kepentingan mulai dari proses pengembangan dan akhirnya menerapkan strategi Kl nasional; (vi) Perumusan strategi: Berdasarkan saran , pendapat dan rekomendasi yang diterima selama proses konsultasi nasional di atas, tim proyek kemudian akan dipercayakan dengan tugas merumuskan strategi Kl nasional dan rencana aksi terkait; (vii) Memvalidasi strategi: Putaran kedua konsultasi nasional akan diselenggarakan dalam rangka memvalidasi rancangan strategi yang diusulkan, dan juga memastikan bahwa semua saran, pendapat, rekomendasi, dan kekhawatiran yang muncul selama putaran pertama konsultasi telah dipertimbangkan sebelum dokumen tersebut akhimya diserahkan kepada otoritas nasional yang bersangkutan untuk pertimbangan dan persetujuan; dan (viii) Menerapkan strategi yang diadopsi: Setelah strategi Kl nasional telah disetujui dan/atau diadopsi, DJKI, dengan bantuan dari WIPO dan penyedia bantuan teknis Kl lainnya, akan menerapkannya melalui rencana aksi negara berbasis proyek, untuk lima tahun pertama terhadap area yang diprioritaskan untuk pengimplementasian. Siklus implementasi ini akan diulang sampai waktu ketika strategi Kl nasional yang ada perlu diperbarui atau diganti. 2.2
Para Pihak sepakat untuk bersama-sama menentukan jadwal yang tepat untuk perumusan dan pelaksanaan strategi Kl nasional, serta kualifikasi dan seleksi tim ahli nasional dan konsultan internasional yang sesuai untuk membentuk tim proyek.
2.3
Para Pihak dapat bersama-sama menentukan dan menyetujui untuk mengundang perwakilan dari negara-negara lain, jika dianggap perlu, untuk berpartisipasi dalam salah satu kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
2.4
Para Pihak dapat juga bersama-sama menentukan dan menyetujui untuk mengundang pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengatur secara bersama setiap kegiatan yang akan dilakukan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini, jika dianggap perlu.
2.5
Selanjutnya Pasal 2.1 (viii), Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengembangkan tidak hanya tahap awal rencana aksi negara untuk pengimplementasian strategi nasional Kl yang telah diadopsi tetapi juga rencana aksi negara berikutnya, setelah selesainya pelaksanaan rencana awal untuk lima tahun pertama, dan didasarkan pada bidang prioritas yang diidentifikasi bersama, untuk diimplementasikan berikutnya. Para Pihak telah sepakat untuk memprioritaskan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam IP Roadmap
(terlampir) untuk dimasukkan dan diimplementasikan dalam rencana awal negara setelah diadopsi dari strategi Kl nasional. Selain menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk implementasi, rencana aksi negara juga akan menggunakan kerangka kerja berbasis hasil, termasuk strategi mobilisasi sumber daya, dan mekanisme monitoring dan evaluasi, dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
2.6
Para Pihak sepakat perlunya koherensi, keberlanjutan dan akuntabilitas bersama dari hasil semua proyek, program dan kegiatan yang dilaksanakan di bawah rencana aksi negara, dan untuk berusaha ke arah yang sama .
PASAL 3 IMPLEMENTASI DAN PEMBIA Y AAN
3.1
Sadan pelaksana dari MSP ini dari pihak Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual dari KEMENKUMHAM selanjutnya disebut sebagai "DJKI". Dalam hal ini dapat mengundang atau menunjuk pihak ketiga atau pihak di Indonesia, untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
3.2
Dari pihak WIPO untuk melaksanakan MSP ini adalah Biro Regional untuk Asia dan Pasifik.
3.3
Selain menyediakan alat, saran teknis dan keahlian, WIPO akan mendanai honorarium tim ahli nasional dan konsultan internasional sesuai praktik, pedoman dan aturan administrasi yang berlaku
3.4
DJKI akan memberikan dukungan logistik yang diperlukan dan bantuan dalam mengatur pertemuan tingkat nasional. Dalam hal ini juga akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengundang otoritas nasional yang bersangkutan. instansi pemerintah terkait dan kelompok pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap kegiatan selama proses perumusan dan pelaksanaan.
3.5
Rincian administratif, aspek keuangan dan pengaturan lainnya untuk setiap kegiatan, selain yang terkait dengan yang disebutkan dalam Pasal 3.3 dan Pasal 3.4, yang akan dilakukan di bawah MSP ini akan bersama-sama ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus dan sebelum pelaksanaan kegiatan.
3.6
Setiap Pihak wajib memperlakukan semua dokumen, informasi atau data lainnya yang dipertukarkan, diterima atau disediakan oleh masing-masing/Para Pihak untuk pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat sesuai dengan MSP sebagai rahasia, kecuali jika diperjanjikan lain secara tertulis oleh Para Pihak. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun setelah penghentian MSP ini.
PASAL 4 KETENTUAN PENUTUP
4 .1
4.2
Para Pihak sepakat bahwa dalam MSP tidak ada yang dianggap atau ditafsirkan sebagai pelepasan terhadap hak-hak istimewa atau kekebalan yang diberikan kepada WIPO.
Para Pihak sepakat bahwa MSP ini tidak akan menimbulkan hak atau kewajiban di bawah hukum internasional.
4.3
Ketentuan dalam MSP ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Setiap perubahan MSP in1 harus tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang diperoleh atau timbul dalam MSP ini sebelum tanggal efektif suatu perubahan atau amandemen tersebut.
4.4
MoU ini akan mulai berlaku pada saat ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai diakhiri baik oleh kesepakatan bersama Para Pihak, atau dengan satu Pihak memberikan Pihak lainnya pemberitahuan tertulis dari keinginannya untuk mengakhiri MSP ini, dalam hal ini MSP akan berhenti enam (6) bulan sejak tanggal pemberitahuan penghentian. Penghentian MSP ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian MSP ini.
4.5
Setiap sengketa mengenai interpretasi atau penerapan MSP ini harus diselesaikan secara damai melalui negosiasi antara Para Pihak.
Ditandatangani di. .. ...J~~~~ pada .. 4.0'.~ .~~~ dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa lnggris dan bahasa Indonesia, semua teks otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, teks bahasa lnggris yang akan berlaku.
..............................
Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndone ·
asonna H. Laoly nteri Hukum dan HAM
....
Untuk Organisasi Dunia Kekayaan lntelektual (WIPO)
