BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA
4.1 Penyajian Data 4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Wilayah dan Potensi Sumber Daya di Kecamatan Benowo 4.1.1.1 Lokasi Kecamatan /Wilayah Kecamatan Benowo secara geografis terletak di wilayah Surabaya Barat, dengan luas wilayah kecamatan 2.678 Ha. Luas wilayah seluruhnya adalah 36,48
Yang terbagi menjadi 5 (lima)
kelurahan yakni : Kelurahan Tambak Oso Wilangon (kode pos : 60191), kelurahan Sememi (kode pos : 60198), Kelurahan Klakah Rejo (kode pos : 60198), Kelurahan Kandangan (kode pos : 60199), dan Kelurahan Romokalisari (kode pos : 60192). 25 RW, dan 143 RT. Lokasi kantor Kecamatan Benowo terletak di Jl. Raya kendung Sememi No.47 Surabaya. 4.1.1.2 Kependudukan 1. Kepadatan penduduk
: 2147 Jiwa/km²
2. Jumlah Penduduk Laki-laki
: 39.652 Jiwa
Perempuan
: 38.682 Jiwa
3. Jumlah Kelahiran Laki-laki
: 481 Jiwa
49
50
Perempuan
: 389 Jiwa
4. Jumlah Kematian Laki-laki
: 144 Jiwa
Perempuan
: 143 Jiwa
5. Penduduk Datang Laki-laki
: 648 Jiwa
Perempuan
: 634 Jiwa
6. Penduduk Pindah Laki-laki
: 397 Jiwa
Perempuan
: 332 Jiwa
7. Jumlah Transmigran
:-
8. Jumlah Realisasi Pembuatan KTP
: 10.719 lembar
9. Jumlah KTP Selesai Per Bulan WNI
: 10.719 Lembar
WNA
:-
10. Jumlah Kartu Calon Penduduk
: 437 Lembar
11. Jumlah Kartu Penduduk Musiman
: 26 Lembar
12. Jumlah Klinik KB
: 4 Unit
13. Jumlah Peserta KB
: 13.711 Orang
14. Jumlah Akseptor KB Baru
: 557 Orang
15. Jumlah Pasangan Usia Subur
: 15.604 Pasangan
16. Jumlah Sekolah TK
: 25 unit
51
SD Negeri/Swasta
: 29 unit
MI
: 11 Unit
SLTP Negeri
: 3 Unit
SLTP Swasta
: 10 Unit
MTs
: 1 Unit
SMU Negeri
: 1 Unit
SMU Swasta
: 3 Unit
SMK
: 2 Unit
MA
: 1 Unit
4.1.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Camat
Sekretaris
Kelompok Jabatan Funsional
Kasubag Umum & kepegawaian
Kasubag Keuangan
Seksi tata Pemerintahan
Seksi ketentraman & ketertiban Umum
Seksi Fisik & Prasarana
Seksi Sosial & pemberdayaan Masyarakat
Seksi perekonomian
Lurah Kandangan
Lurah Klakahrejo
Lurah Sememi
Lurah Tambak Oso Wilangon
Lurah Romokalisari
52
1. Camat Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam wilayah kerja / kecamatannya. Fungsi dan tanggung jawab : a. Mempelajari peraturan dan perundang – undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. b. Pengkoordinasian,
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian di bidang pelayanan umum masyarakat yang menjadi wewenangnya. c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan terciptanya ketentraman dan ketertiban diwilayahnya. d. Pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan diwilayah kerja Kelurahan Desa. e. Pemberian motivasi dan penetapan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang mandiri. f. Pemberian
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
administrasi dan ketatausahaan Kecamatan. g. Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas-tugas jabatan fungsional dan tugas UPT (Unit Pelaksana Teknis) dalam lingkup Kecamatan.
53
h. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan dan akhir tahun. i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati. 2. Sekretaris Sekretaris
Kecamatan
daam
melaksanakan
tugasnya
dibidang pelayanan teknis dan administratif (perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan) terhadap semua unsur Kecamatan, dan berrtanggung jawab kepada Camat atas keseluruhan hasil kerjanya. Fungsi dan tanggung jawab : a. Mempelajari peraturan perundang- undangan dan ketentuan
lainnya
diperlukan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas. b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan dan tenaga fungsional guru SD. c. Penyusunan
anggaran
dan
pengelolaan
urusan
keuangan. d. Pengelolaan
perlengkapan
dan
rumah
tangga
Kecamatan. e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.
54
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat. g. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi. h. Penyelenggaraan arsip Kecamatan. i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai. j. Penyiapan bahan penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja pemerintah) Kecamatan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris kecamatan dibantu oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian. 2. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelolah administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai. 3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketata laksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan
55
rencana
kebutuhan
barang,
peralatan
dan
mendistribusikan dilingkungan Kecamatan. 4. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, atau penyimpanan
peralatan
kantor
dan
pendataan
inventaris kantor. 5. Menyelenggarakan administrasi perkantoran. 6. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor. 7. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 8. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya b. Sub Bagian keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan. 2. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukaan, pertanggung jawaban, dan verifikasi serta penyusunan penghitungan anggaran. 3. Menyelenggarakan
penyusunan
laporan
dan
pertanggung jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja. 4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan.
56
5. Menghimpun,
mengolah
data
dan
menyusun
program kerja Sub Bagian keuangan. 6. Melaksanakan pegawai
dan
pengurusan ganti
biaya
rugi
gaji
perpindahan
pegawai
serta
pembayaran hak- hak keuangan lainnya. 7. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan
program
dan
rencana
strategi
kecamatan. 8. Mengkompilasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan. 9. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat
dalam
melaksanakan
tugasnya
di
bidang
pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan atau desa, penataan lingkungan hidup, dan pertahanan. Fungsi dan Tanggung Jawab : a. Mempelajari peraturan perundang- undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
57
b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pembantu pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten pada desa dalam Wilayah Kecamatan. c. Memfasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintah desa atau kelurahan dan sosialisasi peraturan – peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah tentang desa atau kelurahan di kecamatannya. d. Pelaksanaan
pengendalian
dan
evaluasi
program
dibidang pemerintahan. e. Pelayanan administrasi pertanahan dan pembinaan suatu penataan lingkungan hidup. f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris Camat. g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat. h. Perumusan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah umum. i. Pelaksanaan dan pengendalian kependudukan. j. Penyusunan jadwal kegiatan operasional kedudukan di Kecamatan. k. Pembinaan dan pengkoordinasian lembaga Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan sejenisnya.
58
4. Seksi Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat membantu Camat
dalam
melaksanakan
tugasnya
dibidang
pemerintahan Umum, pemerintahan kelurahan atau desa, penataan lingkungan hidup, dan pertahanan, yaitu: a. Mempelajari peraturan perundang- undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan. c. Memfasilitasi
program
pendidikan
dan
tugas
kependidikan tingkat sekolah dasar. d. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial tenaga kerja serta agama. e. Memfasilitasi
pelaksanaan
pelayanan
pariwisata,
kebudayaan, dan keolahragaan. f. Memfasilitasi berencana
penyelenggaraan kependudukan,
dan
tugas
keluarga
Pemberdayaan
perempuan. g. Penyusunan
program
dibidang
kesejahteraan
masyarakat. h. Sosialisasi peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesra.
59
i. Bertanggung jawab terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat. 5. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang penegakan peraturan daerah, pendidikan politik, perlindungan
masyarakat,
serta
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana alam. Fungsi dan tanggung jawab : a. Mempelajari peraturan perundang- undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. b. Pembinaan masyarakat dalam rangka penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, lingkungan kehidupan masyarakat. c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan perda.
60
d. Memfasilitasi dalam melaksanakan tugas pembinaan kesatuan bangsa dan meliputi pembaruan dan ketahanan masyarakat dalam organisasi sosial kemasyarakatan serta wawasan kesatuan bangsa. e. Penyusunan
program
dibidang
ketentraman
dan
ketertiban. f. Memfasilitasi perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan pengamanan Swakarsa dan Siskamling. g. Sosialisasi atau kebijakan pemerintah daerah dibidang ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, dan Linmas. h. Sosialisasi
pelaksanaan
kepada
Camat
melalui
Sekretaris Camat. i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat. 6. Seksi Perekonomian Seksi perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam
melaksanakan
penyiapan
bahan
tugasnya
pembinaan
menyusun dan
program,
menyelenggarakan
kegiatan. Fungsi dan tanggung jawab : a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi.
61
b. Membantu Camat dalam pelaksanaan tugas dibidang perekonomian. c. Menyusun program dan kegiatan seksi perekonomian. d. Melaksanakan
penyuluhan
kepada
masyarakat
mengenai perizinan di bidang perekonomian. e. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan bidang perekonomian. f. Melaksanakan proses pelayanan penerbitan ijin usaha sesuai ketentuan. g. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
pembinaan,
pengembangan, dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,
pertambangan,
perkoperasian,
usaha
kecil
kepariwisataan, menengah
(UKM),
perikanan, pertanian, dan perkebunan. h. Melaksanakan
inventarisasi,
pemantauan,
dan
penertiban pelaksanaan perizinan terhadap semua jenis usaha. i. Mengkoordinasikan
penyaluran
dan
pengembalian
kredit. j. Menerima Raskin dari Bulog dan menyalurkan kepada para Kepala Desa. k. Mengelola keuangannya.
administrasi
Raskin
dan
Menyetor
62
l. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan, data, informasi, dan peraturan perundang- undangan di bidang perekonomian. m. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan perekonomian di wilayah kecamatan. n. Melaksanakan persiapan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. o. Melaksanakan persiapan koordinasi dengan pihak swasta, organisasi atau instansi dan / lembaga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. p. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang didelegasikan Bupati kepada Camat. q. Menyusun dan membuat laporan pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah provinsi. r. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum secara periodik, kebutuhan Kecamatan dan /atau berdasarkan petunjuk Camat.
63
s. Menghimpun permasalahan di bidang pelayanan umum serta mengajukan usul pemecahan masalah kepada pimpinan. t. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. u. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat. 7. Seksi Fisik dan prasarana Seksi fisik dan prasarana mempunyai tugas membantu Camat
dalam
melaksanakan
tugasnya
dibidang
Pengembangan dan Statistik. Fungsi dan Tanggung Jawab : a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan Fisik dan Prasarana. b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan
dengan
pengembangan
fisik
dan
prasarana. c. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data bidang pengembangan fisik dan prasarana.
64
d. Merumuskan perencanaan pengembangan bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penata
ruang,
lingkungan
hidup,
permukiman,
pekerjaan umum, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika. e. Melaksanakan
pengembangan
bidang
fisik
dan
prasarana
yang meliputi kebersihan, pertamanan,
penataan
ruang,
pekerjaan
lingkungan
umum,
hidup,
pertanahan,
pemukiman, perhubungan,
komunikasi, dan informatika. f. Melakukan inventarisasi permasalahan pengembangan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, pemukiman,
penataan
ruang,
pekerjaan
lingkungan
umum,
hidup,
pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika. g. Membantu atasan dalam mendorong dan memfasilitasi masyarakat
dalam
menumbuhkan
kreativitas
dan
inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. h. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
65
j. Melaksanakan tertib administrasi dan memnyusun laporan
pelaksanaan
tugas
atau
kegiatan
Seksi
Pengembangan Fisik dan Prasarana. k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat.
4.2 Analisis Data 4.2.1 Identifikasi Responden Karakteristik responden pada penelitian ini diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor yang meliputi : Jenis Kelamin, Usia, dan Pekerjaan 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin Berikut ini adalah deskripsi jenis kelamin responden berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner. Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah Prosent. (%) 1 Laki-laki 84 84% 2 Perempuan 16 16% Jumlah 100 100% Sumber : Data Primer (Diolah)
Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari 100 wajib pajak, sebanyak 84 orang atau 84% adalah laki-laki dan sebanyak 16 orang atau 16% adalah perempuan. 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Berikut ini adalah deskripsi usia responden berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner.
66
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia No. 1 2 3 4
Golongan Usia 25 - 30 tahun 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun > 41 Jumlah
Jumlah 25 34 21 20 100
Prosent. (%) 25 % 34 % 21 % 20 % 100%
Sumber : Data Primer (Diolah)
Dari hasil penelitian yang ada dapat diketahui prosentase usia responden terbanyak pada usia 25 sampai dengan 30 tahun sebanyak 25 responden atau 25%, urutan berikutnya adalah responden yang mempunyai usia di atas 31 tahun sebanyak 35 orang atau 34% urutan ketiga sebanyak orang atau 21% pada usia 36 sampai dengan 40 tahun, dan sisanya sebanyak 20 orang atau 20% adalah yang berusia di atas 41 tahun. 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Berikut
ini
adalah
deskripsi
jenjang
pendidikan
responden
berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner. Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan No. 1 2 3 4 5
Matapencaharian PNS Pegawai Swasta Pedagang Jasa Lainnya Jumlah Sumber : Data Primer (Diolah)
Jumlah 12 21 23 29 15 100
Prosent. (%) 12% 21% 23% 29% 15% 100 %
Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 12 orang atau sebesar 12%, dengan matapencaharian sebagai pegawai swasta terdapat sebanyak 21 orang
67
atau sebesar 21% dan yang bekerja sebagai pedagang terdapat sebanyak 23 orang atau
sebesar 23% selanjutnya yang bekerja di bidang jasa yaitu
sebanyak 29 orang atau sebesar 29% kemudian yang bekerja di sector lainnya terdapat sebanyak 15 orang atau sebesar 15%.
4.2.2 Uji Validitas Instrumen Penelitian Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya. atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya instrumen tersebut. Pengukuran validitas pada instrumen ini dilakukan dengan korelasi product moment antara skor butir dengan skor skalanya. Koefisien korelasi dapat dianggap memuaskan jika melebihi 0.30. (Azwar : 1998 : 153). Hasil pengukuran validitas instrument penelitian diperoleh hasil r hitung (Pearson Corelation) seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.4 Nilai Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel 1. 2. 3. Sanksi pajak (X) 4. 5. 1. 2. 3. 4. Kepatuhan membayar PBB (Y) 5. 6. 7. 8.
Indikator Variabel Dampak Jika Tidak Membayar PBB Mengerti arti sanksi pajak Mengetahui tata cara membayar PBB Mengetahui petugas pembayaran PBB Membayar PBB tepat waktu Sikap patuh Kesadaran Motivasi Mengerti arti Mengerti perlunya membayar Mengerti sanksi Mengerti aplikasi Sanksi Menghindar jika diminta membayar
Sumber : Lampiran 3 (Diolah Mei 2014)
Pearson Corelation 0.522 0.687 0.653 0.765 0.705 0.542 0.548 0.597 0.513 0.617 0.595 0.617 0.573
68
Berdasar tabel di atas. menunjukkan bahwa nilai r hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari 0.30, dengan demikian bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel dapat dikatakan valid.
4.2.3 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan bilamana suatu alat ukur dipakai dua kali atau lebih. maka untuk mengukur gejala yang sama akan menghasilkan pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. dengan kata lain reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya. Pada penelitian ini digunakan uji reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach. Jika koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,6 atau lebih, maka instrument penelitian tersebut dapat dikatakan reliable (Hadi. 1999). Pengukuran uji reliabilitas diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 4.5 Nilai Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian No.
Variabel Penelitian
Nilai Alpha Cronbach
1
Sanksi pajak (X)
0,8869
2
Kepatuhan membayar PBB (Y)
0,8489
Sumber : Lampiran 4 (Diolah Mei 2014)
69
Berdasar tabel di atas nilai Alpha Cronbach dari masing-masing variabel lebih dari 0.6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua item-item dalam kuesioner penelitian tersebut adalah reliable (andal).
4.2.4 Deskripsi Frekuensi Skor Indikator Variabel Penelitian Deskripsi frekuensi skor indikator variabel penelitian merupakan analisis diskripsi tentang jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam kuesioner sebagai indikator pengukuran variabel penelitian. Untuk mengetahui baik tidaknya kondisi varibel penelitian. dengan didasarkan pada nilai rata-rata mean yang kemudian di lakukan standarisasi pengkategorian dengan mengacu pada indikator rentang pengukuran nilai yang dikemukakan oleh Nadsir (2002). apabila nilai ratarata berada pada rentang nilai :
Tabel 4.6 Rentang Interval Dari Skala Kategori Nilai Kategori Tidak Baik 1 Kurang Baik 2 Cukup Baik 3 Baik 4 Sangat Baik 5 Sumber : Nasir, (2002 : 27)
Interval 1 < x < 1.8 1.8 < x < 2.6 2.6 < x < 3.4 3.4 < x < 4.2 4.2 < x < 5
1. Distribusi Frekuensi Skor Indikator Sanksi Pajak (X) Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/
70
dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk mengukur indikator sanksi pajak disampaikan 5 (lima) pernyataan dan setelah didistribusikan berdasar alternatif jawaban responden diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 4.7 Deskripsi Indikator Variabel Sanksi pajak (X) Indikator Variabel
a 5
1. Dampak Jika Tidak Membayar PBB 8 2. Mengerti arti sanksi pajak 3 3. Mengetahui tata cara membayar PBB 2 4. Mengetahui petugas pembayaran PBB 3 3 5. Membayar PBB tepat waktu Jumlah 19 Proentase 3,8 Rata-rata Mean Sumber : Lampiran 5 (Diolah Mei 2014)
Skor Indikator B c d 4 3 2
e 1
31 32
41 50
20 11
4
100 3.2700 100 3.1900
35
43
19
1
100 3.1800
31 32 161 32,2
42 46 222 44,4
20 14 84 16,8
4 5 14 2,8
100 3.0900 100 3.1400 500 15,87 100 3,17
∑ Mean Skor
Hasil distribusi dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan indikator pengukuran variabel sanksi pajak (X) didapat bahwa untuk responden yang memilih alternatif jawaban (a) ada sebesar 3,8%, responden dengan alternatif jawaban (b) terdapat sebesar 32,2%, kemudian untuk alternatif jawaban (c) adalah sebesar 44,4% dan responden yang memilih alternatif jawaban (d) sebesar 16,8% sedangkan untuk alternatif jawaban (e) terdapat sebesar 2,8%. Berdasar hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memilih
71
alternatif jawaban (c), sedangkan untuk mengetahui bahwa tingkat pengetahuan tentang sanksi pajak yaitu dengan berdasar pada nilai ratarata mean yang didapat, hasil analisis diperoleh nilai rata-rata nilai mean yang didapat untuk variabel sanksi pajak adalah sebesar 3,17 dan nilai rata-rata tersebut berada pada tolak ukur nilai antara 3.01 – 3.50. hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan termasuk dalam kategori baik. 2. Distribusi Frekuensi Skor Indikator Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesediaan dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan oleh organisasi. kepada 100 orang responden terdapat 5 (lima) pernyataan dan diperoleh distribusi frekuensi skor indikator variabel seperti dalam tabel berikut ini : Tabel 4.8 Deskripsi Indikator Variabel Kepatuhan membayar PBB (Y) Indikator Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sikap patuh Kesadaran Motivasi Mengerti arti Mengerti perlunya membayar Mengerti sanksi Mengerti aplikasi Sanksi
a 5 7 2 5 4 3 4 3
Skor Indikator B C d 4 3 2 37 38 17 34 48 12 31 43 20 34 40 18 35 46 11 31 44 19 31 45 16
e 1 1 4 1 4 5 2 5
∑ Mean Skor 100 100 100 100 100 100 100
3.3200 3.1800 3.1900 3.1600 3.2000 3.1600 3.1100
72
8. Menghindar jika diminta membayar 3 Jumlah 31 Proentase 3,88 Rata-rata Mean Sumber : Lampiran 5 (Diolah Mei 2014)
31 264 33
48 352 44
12 125 15,63
6 28 3,5
100 3.1300 800 25,45 100 3,18
Hasil distribusi dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai indikator pengukuran variabel kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) didapat bahwa untuk responden yang memilih alternatif jawaban (a) terdapat sebesar 3,88%. responden dengan alternatif jawaban (b) terdapat sebesar 33%, kemudian untuk alternatif jawaban (c) adalah sebesar 44% dan responden yang memilih alternatif jawaban (d) terdapat sebesar 15,63% sedang yang memilih alternatif jawaban (e) terdapat sebesar 3,5%. Berdasar pada hasil tersebut bahwa responden sebagian besar memilih alternatif jawaban (c). Sedangkan berdasar rata-rata nilai mean yang didapat yaitu sebesar 3,18, besarnya nilai rata-rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara 3.01 – 3.50 yang berarti termasuk dalam kategori baik. Berdasar hasil tersebut maka kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Benowo Kota Surabaya dalam kategori baik.
4.2.5 Analisis Regresi linier Sederhana Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam
73
suatu penelitian. Proses penghitungan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Sciences) 11.01 for Windows Version. Berdasar analisis data, maka diperoleh suatu hasil seperti tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.9 Koefisien Regresi Linier Sederhana Model α (konstanta)
Unstandardized Coefficien B 7,516
Standardized Coefficien Beta -
0,466
0,469
X1 = sanksi pajak (X) Nilai Koefisien Korelasi (R)
: 0,767
Koefisien Determinasi (R Square)
: 0,588
Adjusted R square
: 0,563
t Hit.
Sig.
-
-
3,670
0,001
F hitung : 10,448 Sig.
: 0,000
Sumber : Lampiran 6 (Diolah Mei 2014) Sesuai dengan model analisis yang digunakan, yaitu regresi linier sederhana, maka dapat dilakukan analisis dengan rumus umum : Y = α + a1X1 + e Sehingga diperoleh persamaan nilai koefisien regresi sebagai berikut : Y = 7,516 + 0,466 X1 + e Nilai-nilai koefisien regresi linier sederhana dari persamaan di atas dapat mempunyai pengertian sebagai berikut : 1. α (konstanta) = 7,516, mempunyai pengertian bahwa jika nilai faktor sanksi pajak (X) sebesar 7,516 maka kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya adalah sebesar 7,516. Pengertiannya, jika nilai sanksi pajak mengalami perubahan nilai sebesar 7,516, maka
74
nilai kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya juga akan mengalami perubaha nilai sebesar 7,516. 2. X1 = 0,466, mempunyai pengertian bahwa setiap peningkatan nilai variabel sanksi pajak (X) sebesar 0,466, maka akan mengakibatkan perubahan dengan arah yang sama terhadap kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya sebesar 0,466.
4.2.6 Analisis Koefisien Korelasi (R) Berdasar tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,767. Dengan nilai koefisien sebesar 0,767 menunjukkan keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, karena nilai koefisien korelasi yang diperoleh mempunyai derajat keeratannya sangat kuat karena mendekati nilai 1. Sedangkan tanda koefisien regresi linier yang positif menandakan hubungan yang terjadi searah, artinya semakin meningkat nilai faktor sanksi pajak (X), maka kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya juga akan mengalami peningkatan.
4.2.7 Nilai Koefisien Determinasi (R square) Variabel Penelitian Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh variabel sanksi pajak (X) terhadap kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya dapat diketahui pada nilai R-squared yakni sebesar 0,588. Ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel sanksi pajak (X) terhadap
75
kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya sebesar 0,588 atau 58,8%, sedangkan sisanya sebesar 41,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya .
4.2.8 Pengujian Hipotesis Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS dapat diketahui koefisien-koefisien yang digunakan untuk membuktikan kebenarannya dari hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji t, dasar pengujian hipotesis penelitian adalah : 1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sanksi pajak (X) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 2. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel sanksi pajak (X) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikan untuk t hitung sebesar 0,001, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α (0,001 < 0,05). Berdasar hasil tersebut, maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas faktor sanksi pajak (X)
terhadap
76
variabel terikat kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya.
4.3 Interpretasi dan Pembahasan Pembahasan hasil penelitian adalah suatu penegasan dan sekaligus sebagai pembenar atas hasil suatu penelitian. Berdasar hasil distribusi skor alternatif jawaban responden untuk indikator pengukuran variabel sanksi pajak dengan pencapaian prosentase untuk alternatif jawaban cukup setuju dengan pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 44,4%, sedangkan untuk mengukur dan mengetahui tentang sanksi pajak ditunjukkan oleh rata-rata nilai mean variabel yang didapat yaitu sebesar 3,17, besarnya nilai rata-rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara 3.01 – 3.50 yang berarti termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasar hasil tersebut maka sanksi pajak warga di Kecamatan Benowo Kota Surabaya dalam kategori cukup baik. Berdasar hasil tersebut maka sanksi pajak di Kecamatan Benowo Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik. Berdasar hasil distribusi skor alternatif jawaban responden untuk indikator pengukuran variabel kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan pencapaian prosentase untuk alternatif jawaban cukup setuju dengan pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 44%, sedangkan untuk mengukur dan mengetahui tentang kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ditunjukkan oleh ratarata nilai mean variabel yang didapat yaitu sebesar 3,18, besarnya nilai rata-rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara 3.01 – 3.50 yang berarti termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasar hasil tersebut maka Kepatuhan membayar
77
Pajak Bumi dan Bangunan warga di Kecamatan Benowo Kota Surabaya dalam kategori cukup baik. Berdasar hasil tersebut maka kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Benowo Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik. Sedangkan hasil koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan oleh warga di Kecamatan Benowo Kota Surabaya sebesar 0,466 Besarnya nilai koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh variabel sanksi pajak wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Benowo Kota Surabaya ada pengaruh positif, yang artinya setiap terjadi kenaikan satu unit skor sanksi pajak, maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Benowo Kota Surabaya sebesar 0,466 pada konstanta 7,516. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Benowo Kota Surabaya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasar hasil analisis data, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,767. Hal tersebut menunjukkan keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, karena nilai koefisien korelasi yang diperoleh mempunyai derajat keeratannya sangat kuat karena mendekati nilai 1. Sedangkan hasil analisis koefisien determininasi R-squared yakni sebesar 0,588. Ini mengandung arti bahwa variabel sanksi pajak (X) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya sebesar 0,588 atau 58,8%,
78
sedangkan sisanya sebesar 41,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Sementara itu hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk t hitung sebesar 0,001, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α (0,001 < 0,05). Dengan demikian bahwa sanksi pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Semakin baik tingkat penerapan sanksi pajak, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
