Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (edisi 2010)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (edisi 2010)

Penyusun: 1. Triyono 2. Aris Wahyu Widodo 3. M. Qisthi Amarona 4. Eko Artanto Pengarah: Dr. Budi Sulistiyo Kol. (KH) Ir. Trismadi, M.Si

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir Badan Penelitian dan Pengembangan kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011

KATA PENGANTAR

I

ndonesia merupakan Negara Kepulauan yang dua pertiga dari wilayahnya merupakan laut, memiliki sumberdaya yang besar dalam menopang pembangunan nasionalnya. Keragaman dan kuantitas sumberdaya laut yang besar tersebut harus dimanfaatkan dengan mengedepankan aspek kelestarian, kerentanan, dan keberlanjutan. Salah satu langkah esensial dalam pengelolaan sumberdaya laut adalah dengan membagi wilayah laut berdasarkan karakteristik fisik dan geobioekologinya kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan. Wilayah Pengelolaan Perikanan RI terbagi menjadi sebelas satuan WPP RI. Dari sebelas WPP RI tersebut, WPP 711 (Laut China selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata) dan WPP 712 (Laut Jawa) merupakan WPP yang intensif dimanfaatkan, baik sumberdaya laut maupun jasa maritim. Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan mengamanatkan adanya kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan secara lestari, didukung dengan pendugaan potensi, pengendalian dan pengawasan yang sistematis. Untuk melakukan pendugaan potensi, pengendalian dan pengawasan tersebut diperlukan satuan wilayah pengelolaan yang mencerminkan karakteristik wilayah dan sumberdaya. Amanat ini disikapi dengan penyusunan willayah-wilayah pengelolaan perikanan dan komponen sistem pengelolaannya. Berbagai kerawanan akibat IUU (Ilegal, Unreported, Unregulated) Fishing dan konflik antar pemegang kewenangan pengelolaan perlu diantisipasi. Kawasan rawan IUU Fishing, seperti kawasan perairan perbatasan antar negara, menjadi prioritas dalam pengelolaan WPP. Satuan-satuan WPP ini dalam perkembangan selanjutnya harus memiliki kemampuan untuk: 1. menjadi peta dasar dengan sistem koordinat nasional, bagi kegiatan pendugaan potensi, perizinan dan pengawasan ditetapkan sebagai satuan spasial dengan batasan deskripsi maupun koordinat yang jelas dan standar. 2. ditetapkan sebagai satuan spasial dengan batasan deskripsi maupun koordinat yang jelas dan standar. 3. diolah dalam sistem digital, sehingga memudahkan pertukaran data dalam pengelolaan sumberdaya. 4. disajikan dalam format standar kartografi dan mudah dicetak sebagai lampiran perijinan yang diterbitkan.

iv

Wilayah Pengelolaan Perikanan 2 Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan

DAFTAR ISI

vi

KATA PENGANTAR ....................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................... DAFTAR GAMBAR ........................................................................

1 1 2

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. A. Cakupan Geografis ............................................................... B. Perkembangan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan ......... 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan KepMentan No. 995/Kpts/IK210/9/99 ......... 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2009 ...................................................................... 3. Pemutakhiran peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Tahun 2009 ......................................................................

1 1 1

1

BAB II FAKTA TERKAIT WPP RI .................................................. A. Penamaan Perairan .............................................................. B. Kodefikasi Satuan WPP RI ................................................... C. Batas Maritim Republik Indonesia ........................................

1 1 1 1

BAB III DAFTAR KOORDINAT DAN PETA WPP RI ..................... 1. WPP RI 571 .......................................................................... 2. WPP RI 572 .......................................................................... 3. WPP RI 573 .......................................................................... 4. WPP RI 711 .......................................................................... 5. WPP RI 712 .......................................................................... 6. WPP RI 713 .......................................................................... 7. WPP RI 714 .......................................................................... 8. WPP RI 715 .......................................................................... 9. WPP RI 716 .......................................................................... 10. WPP RI 717 .......................................................................... 11. WPP RI 718 ..........................................................................

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1

BAB I. PENDAHULUAN A. Cakupan Geografis Pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan laut Indonesia salah satunya dilakukan dengan penyusunan peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Peta WPP RI mengalami perubahan dan pemutakhiran sesuai dengan tuntutan perkembangan pengelolaan perikanan dan status administrasi. Peta WPP RI pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Pertanian No.995/Kpts/IK 210/9/99 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dimana didalamnya dilampirkan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ditetapkan 9 WPP. Dengan berjalannya waktu serta perkembangan dalam pengelolaan perikanan dan mulai dikembangkannya konsep Monitoring, Controlling and Survailance (MCS), maka fungsi WPP selain diperlukan untuk penentuan potensi dan tingkat pemanfaatan juga dapat pula berperan sebagai dasar pengelolaan didalam hal perijinan dan pengawasan. C. Perkembangan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan salah satu dinamika pengelolaan perikanan laut di Indonesia. Dimulai sejak terbitnya Kepmentan No. 995/Kpts/IK/210/9/99 tentang Potensi Sumberdaya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perairan Indonesia hingga terbitnya Permen KP No. 001 tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) dan pemutakhiran data spasial yang dilakukan: 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan KepMentan No. 995/Kpts/IK210/9/99 tentang Potensi SDI dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perairan Indonesia Latar belakang diterbitkannya KepMentan No. 995/Kpts/ IK210/9/99 adalah kesadaran atas perlunya memanfaatkan potensi sumberdaya ikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya ikan di seluruh WPP RI yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya Wilayah Pengelolaan Perikanan 2 Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan

1

BAB I. PENDAHULUAN untuk kepentingan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan berwawasan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Pemerintah perlu untuk mengatur penangkapan ikan di perairan Republik Indonesia sehingga tidak melebihi kapasitas atau mengambil dalam Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB). Selanjutnya sumberdaya ikan dikelompokkan dalam Kelompok Sumberdaya Ikan, yaitu pengelompokan sumberdaya ikan yang terdiri atas beberapa jenis ikan yang mempunyai sifat atau karakteristik biologi dan lingkungan yang sama atau hampir sama. Berdasarkan pengelompokan tersebut, potensi sumberdaya ikan dan JTB di Wilayah Pengelolaan Perikanan yang ditetapkan sebagai berikut: a. Di perairan Indonesia 1. Potensi sumberdaya ikan sebesar: – + 6,258 juta ton/tahun, dan – + 1,518 milyar ekor/tahun (khusus ikan hias) 2. JTB sebesar: – + 5,006 juta ton/tahun, dan – + 1,214 milyar ekor/tahun (khusus ikan hias) b. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 1. Potensi sumberdaya ikan sebesar + 1,858 juta ton/tahun 2. JTB sebagai +1,487 juta ton/tahun Ketetapan ini selanjutnya digunakan untuk memberikan Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan. Berdasarkan KepMentan No. 995/Kpts/IK210/9/99, Wilayah Perikanan Indonesia dibagi menjadi 9 (sembilan) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP):

2


BAB I. PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Perairan Selat Malaka Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan Perairan Laut Jawa dan Selat Sunda Perairan Selat Makassar dan Laut Flores Perairan Laut Banda Perairan Laut Arafura Perairan Laut Seram dan Teluk Tomini Perairan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik Perairan Samudera Hindia

Gambar 1. Peta WPP dalam KepMentan No. 995/Kpts/IK210/9/99


3

BAB I. PENDAHULUAN 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2009 Pada tanggal 21 Januari 2009 ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI No. Per. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Dalam Permen KP ini dijelaskan, yang disebut dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dengan demikian, berlakunya WPP RI tidak terbatas pada manajemen penangkapan ikan, tetapi jauh hingga budidaya dan penelitian perikanan. Hal ini menunjukkan terbukannya peluang digunakannya satuan WPP RI sebagai satuan wilayah penelitian dan pengelolaan budidaya perikanan. Penyusunan WPP RI dilakukan dengan memperhatikan peta Wilayah Pengelolaan Perikanan seperti tercantum dalam KepMentan No. 995/Kpts/IK210/9/99. Selain itu WPP RI dikaji berdasarkan pendekatan bio-ekologis, keragaman sumberdaya ikan, kaidah toponim laut dengan memperhatikan kondisi morfologi dasar laut, pembagian wilayah perairan berdasarkan IMO dan IHO, serta memperhatikan perkembangan pemekaran wilayah otonomi daerah dan perkembangan penataan batas martim Indonesia. Berbagai masukan komprehensif dan konstruktif dari tim Ditjen P2SDKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen P2HP dan KOMNAS KAJISKAN menjadi pertimbangan dalam melakukan delineasi batas peta WPP RI. Sebagai “pengejewantahan” dari kepentingan bangsa Indonesia untuk dapat mengelola sumberdaya perikanannya secara baik dan benar serta melindungi kepentingan nelayan nasional terhadap aksi-aksi illegal perikanan dari negara lain di dalam wilayah pengelolaan perikanan nasional, penyusunan Peta WPP RI dilakukan secara bersama (teamwork) lintas departemen atau interdep ( saat ini disebut lintas kementerian atau interkem) untuk dapat diaplikasikan bersama sehingga dapat melindungi kepentingan nasional.

4


BAB I. PENDAHULUAN Saat ini, peta WPP RI sudah mengalami re-delineasi dengan mempertimbangkan anasir-anasir ekologi bawah laut yang tercermin pada morfologi dasar laut dan anasir administratiftoponimik yaitu pembagian wilayah laut oleh International Maritime Organisation (IMO) dan International Hydrography Organisation (IHO). Peta WPP RI mengatur wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan tertuang dalam Peraturan Menteri KP No. 001 tahun 2009, yaitu: 1. WPP RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; 2. WPP RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; 3. WPP RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; 4. WPP RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; 5. WPP RI 712 meliputi perairan Laut Jawa; 6. WPP RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone,Laut Flores, dan Laut Bali; 7. WPP RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; 8. WPP RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; 9. WPP RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera 10. WPP RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; 11. WPP RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Penyusunan peta WPP RI 2009 merupakan suatu proses panjang dalam upaya mempertemukan berbagai pendapat dan persepsi sehingga tersusun peta yang sinergis dalam pemanfaatannya. Kronologi penyusunan peta WPP RI 2009 dapat dideskripsikan Wilayah Pengelolaan Perikanan 2 Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan

5

BAB I. PENDAHULUAN sebagai berikut: 1) 2004, 6 Oktober, dimulai dengan terbitnya terbitnya UU No: 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur secara legal pengelolaan perikanan di Indonesia. 2) 2005, Identifikasi dukungan terhadap kebijakan REVITALISASI PERIKANAN yang selanjutnya dihasilkan rekomendasi bahwa: a. perlu penyempurnaan penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). b. Peta WPP yang digunakan selama ini diterbitkan pada tahun 1999 sesuai dengan Lampiran Kep. Mentan No. 995/Kpts/ lK 210/9/99. 3) 2005-2006, kajian toponimi laut oleh Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non-hayati (saat ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir) menemukan ada kesesuaian batas-batas toponim laut dengan morfologi dasar laut. 4) 2006, menindaklanjuti kebijakan Revitalisasi Perikanan, maka dilakukan konsultasi arah dan format Wilayah Pengelolaan Perikanan dengan satuan kerja terkait di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan dan Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (KOMNAS KAJISKAN). 5) 2007, Juli, presentasi hasil sementara pada rapat pimpinan Departemen Kelautan dan Perikanan yang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari diskusi terhadap presentasi ini diperoleh masukan sebagai berikut: a. rekomendasi peta WPP RI sebagai lampiran PerMen KP, b. Sebelum diterbitkan perlu konsultasikan dengan institusi terkait yaitu Departemen Luar Negeri, Jawatan HidroOseanografi (Janhidros TNI AL), KOMNAS KAJISKAN dan pakar hukum laut.

6


BAB I. PENDAHULUAN 6) 2007, Agustus – Oktober, dilakukan langkah-langkah antara lain: a. Pengecekan rinci batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif sebagai batas luar WPP dengan Dinas Hidro Oseanografi TNI AL(DISHIDROS TNI-AL); baik untuk batas maritim yang sudah disepakati maupun skenario klaim maksimal. b. Pertemuan koordinasi lintas sektor. 7) 2007, Desember, sebagai langkah lanjut, maka dilakukan: a. Finalisasi Peta WPP. b. Penyerahan Hasil Kajian WPP dari Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan pembahasan PerMen mengenai WPP. 8) 2008, Januari – Februari, koordinasi dilakukan untuk: a. Pembahasan draft PerMen. b. Pengiriman Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kemeterian Luar Negeri, Dishidros TNI AL dan Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan) untuk mendapat masukan terakhir terhadap Peta WPP-RI sebelum penerbitan PerMen KP, yang ditindaklanjuti dengan pertemuan internal kementerian. Pada waktu itu, masukan dari Biro Hukum dan Organis Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa: - Peta WPP Baru disepakati sebagai “Unified Map” untuk kepentingan pengelolaan perikanan secara luas. - Definisi dari WPP perlu dirumuskan lebih lugas dan jelas.


7

BAB I. PENDAHULUAN - Masa Transisi WPP Lama ke WPP Baru perlu dipertimbangkan dan dicantumkan sebagai pasal dalam PerMen. - Sosialisasi WPP Baru selayaknya menjadi agenda pada tahap implementasi PerMen ini. - Dibentuk tim kecil untuk pembahasan lebih lanjut yang terdiri dari perwakilan Dirjend PT, PB, P2SDKP, Biro Hukum, Komnas KAJISKAN dan Badan Litbang KP. - Pembahasan Draft PerMen berikutnya dilakukan dalam waktu yang tidak lama. 9) 2008, 27 November, Pertemuan Interdep di Bogor. Pertemuan ini kemudian dikenal sebagai pertemuan Novus Bogor mengacu pada lokasi diadakannya pertemuan, yaitu di Hotel Novus. Pada pertemuan yang dihadiri oleh elemen Mabes TNI, Kemeterian Luar Negeri (Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional), elemen Direktorat Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dari pakar-pakar perikanan, oseanografi, batas wilayah, dan geomorfologi dasar laut berhasil memutuskan batas terluar peta WPP yang didasarkan pada klaim maksimal batas maritim. 3. Pemutakhiran peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Tahun 2009 Dalam perkembangannya, aksi-aksi perikanan illegal dari negara asing terus mencoba mengusik kedaulatan perekonomian Indonesia atas sumberdaya perikanan melalui pelanggaran batas WPP RI. Ilegal fishing oleh negara asing bahkan mendapat dukungan negara bersangkutan dengan mengirimkan kapal patroli perairan. Situasi semacam ini dianggap sebagai suatu pelanggaran atas kedaulatan, baik secara ekonomi maupun kewilayahan sehingga perlu dilakukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara pelanggar. Secara internal, peninjauan kembali terhadap peta WPP RI terutama terkait dengan segmen-segmen batas negara lain juga dilakukan. Beberapa pertemuan inter-kementerian telah dilaksanakan dan disepakati untuk dilakukan pemutakhiran atas batas luar WPP

8


BAB I. PENDAHULUAN

RI yang berbatasan langsung dengan negara lain. Terdapat tiga segmen yang menjadi fokus kaji ulang batas, yaitu batas utara WPP RI 711, segmen barat WPP RI 716 yang berbatasan dengan Malaysia dan batas utara WPP RI 716 yang berbatasan langsung dengan Filipina.


9

BAB I. PENDAHULUAN

10


BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI Penyusunan peta WPP RI tahun 2009 dilakukan dengan mempertimbangkan standarisasi data dan sinkronisasi dengan data spasial lainnya. Setidaknya beberapa hal yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 1. Disusun berdasarkan standar sistem koordinat nasional dalam format digital berbasis Geographic Information System (GIS). 2. Dirancang mendukung pertukaran data antar pengguna. 3. Batas-batas terluar adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang telah dikaji pada setiap segmen perbatasan dengan status terkini, di bawah supervisi tim Dinas Hidro Oseanografi dan telah dikonsultasikan dengan Kementerian Luar Negeri. 4. Penamaan dan Penomoran WPP RI disesuaikan dan mengacu pada International Maritime Organisation (IMO), International Hydrography Organisation (IHO) dan Food and Agriculture Organisation (FAO). 5. Merupakan awal upaya revitalisasi perikanan dari aspek pengelolaan wilayah perikanan. A. Penamaan Perairan Penamaan dan pembakuan nama-nama unsur geografi telah menjadi perhatian masyarakat internasional sejak lama, hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya UNGEGN (United Nation Groups of Expert on Geographical Name) melalui resolusi UN ECOSOC (United Nation Economic and Social Council) pada tanggal 23 April 1959. Laut sebagai salah satu unsur geografi juga sudah seharusnya memiliki nama-nama yang baku dan memiliki batas-batas yang jelas, sehingga penamaan laut beserta batas-batasnya menjadi jelas. PBB merekomendasikan kepada UNGEGN untuk melakukan studi tentang penarikan batas samudera dan laut secara nasional dan internasional yang pernah dan sedang dilakukan, termasuk subdivisi integralnya, tanpa mencampuri urusan yuridiksi nasional terhadap batas, dan dengan maksud memberikan rekomendasi pembaharuan cara penamaan dan prosedurnya. UNGEGN sebagai pihak yang Wilayah Pengelolaan Perikanan 2 Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan

11

BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI mendapat rekomendasi dari PBB selanjutnya menunjuk kepada International Hydrographic Organization (IHO) untuk membantu program-program PBB (UNGEGN) yang berhubungan dengan unsurunsur maritim. Sesuai dengan rekomendasi dari UNGEGN kepada IHO maka sebagai organisasi internasional kemaritiman, IHO telah menerbitkan batas-batas laut berdasarkan nama yang dipublikasikan dalam bentuk Special Publication 23 Tahun 1953 (SP-23 1953) dengan judul: LIMITS OF OCEANS AND SEAS (Special Publication No. 23), batas batas laut tersebut baru meliputi laut laut utama di Indonesia. Selain IHO, International Maritime Organization (IMO) menerbitkan peta wilayah laut berdasarkan nama-nama laut dengan kode-kode spesifik untuk keperluan kenavigasian. Pada tahun 2001 International Maritime Organization (IMO) mempublikasikan batas-batas laut yang diantaranya (chapter 6) memuat wilayah perairan Indonesia yang termasuk dalam SOUTH CHINA AND EASTERN ARCHIPELAGIC SEAS AND ITS SUB-DIVISIONS dalam bentuk Draft 23 May 2001. Kajian batas wilayah laut menurut kedua sumber resmi (IHO dan IMO) tersebut bisa dijadikan referensi sementara, sebelum batas-batas laut di seluruh wilayah periaran Indonesia dideliniasi, walaupun namanama laut tersebut sudah tergambar dalam peta laut.

12


Gambar 2. Special Publication No. 23

BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI


13

Gambar 3. Draft 23 May 2001 Chapter 6 IMO


14


BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI B. Kodefikasi Satuan WPP RI Sebagaimana dasar penentuan wilayah pengelolaan perikanan yang mengacu pada kondisi fisik, ekologi dan oseanografi perairan Indonesia, WPP RI dalam kodefikasinya juga mengacu pada kodefikasi FAO untuk dapat digunakan secara regional dan internasional. Peta WPP RI pada lampiran Permen dilengkapi dengan daftar koordinat sebagai acuan batas-batas antar wilayah pengelolaan perikanan. Pada bagian luar perairan Indonesia, titik-titik koordinat mengacu pada daftar koordinat batas maritim Indonesia. Kode satuan WPP RI menurut kodefikasi internasional yang diterapkan oleh Food and Agriculture Organzation (FAO) pada bidang perikanan terutama untuk keperluan statistik perikanan. Di dunia, perairan untuk perikanan dibagi menjadi dua yaitu perairan umum dan perairan darat. Perairan umum berupa laut dan samudera memiliki kode statistik kawasan-kawasan perikanan dengan pertimbangan antara lain: 1. Batas alami wilayah dan pembagian alami lautan dan laut. 2. Kawasan yang dikembangkan oleh badan-badan perikanan yang dibentuk berdasarkan konvensi dan perjanjian antar negara. 3. Praktek-praktek umum yang berlaku secara nacional. 4. Batas-batas maritim negara. 5. Sistem grid bujur dan lintang. 6. Distribusi fauna aquatik. 7. Distribusi sumberdaya dan kondisi lingkungan di kawasan tersebut.


15

Gambar 4. Peta kawasan statistic FAO


16


BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI Menurut pembagian wilayah statistik perikanan FAO, perairan Indonesia berada pada dua area, yaitu area 57 kawasan Samudera Hindia bagian timur (Eastern Indian Ocean) dan area 71 (the Western Central Pacific) kawasan Indo-Pasifik bagian barat. Selanjutnya, satuan penomoran WPP RI mengikuti kedua area tersebut dengan kode lokal berurutan dari nomor 1 dan seterusnya dimulai dari arah barat ke timur untuk kode regional 57 sesuai dengan sistem koordinat internasional; sedangkan untuk area 71 dimulai dari Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut banda, Laut Seram, Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan Laut Arafura. Area 57 kawasan Samudera Hindia bagian timur dan area 71 kawasan Indo-Pasifik bagian barat. Perikanan utama di area 57 adalah shad, catfish, ponyfishes, croackers, mullets, carangids, sarden, anchovies, tuna dan spesies mirip tuna, makarel, hiu, prawns, udang, lobster, cockles, dan cephalopoda. Untuk area 71 yang berada di Pasifik bagian barat didominasi oleh kawasan dengan paparan benua yang luas, dimana kearah barat berawal dari Vietnam dan Thailand kemudian turun melalui Malaysia dan Indonesia bagian barat dan berakhir di Laut Jawa. Kea rah timur, paparan mencapai Indonesia bagian timur, Papua Nugini dan Australia. Kawasan ini sangat kaya akan sumberdaya demersal, termasuk udang bungkuk (penaeid shrimp), dan sumberdaya pelagis kecil. Di kawasan lepas pantai yang meliputi perluasan pulau-pulau Samudera Pasifik, adalah kawasan yang sangat kaya akan ikan tuna. C. BATAS MARITIM REPUBLIK INDONESIA Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara tetangga, yaitu : India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas maritim terdiri dari batas laut wilayah (laut teritorial), batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas Landas Kontinen. Penentuan batas maritim perlu dilaksanakan dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan. Penentuan dan Perundingan batas maritim dengan negara tetangga dilaksanakan oleh tim Interkem yang beranggotakan Wilayah Pengelolaan Perikanan 2 Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan

17

BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Dishidros TNI AL, Bakosurtanal, Departemen ESDM, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Tim Pakar. Hasil Perjanjian yang telah dilaksanakan antara Indonesia dengan negara tetangga adalah sebagai berikut: 1. Batas Laut Teritorial dengan Malaysia (1970), Singapura untuk segmen Tengah (1973) dan untuk segmen Barat (2010, telah diratifikasi). 2. Batas ZEE dengan Australia (2003, belum diratifikasi). 3. Batas Landas Kontinen dengan Malaysia (1969), Australia (1971 dan 1972), Thailand (1971 dan 1975), Malaysia dan 4. Thailand (1971), India (1974 dan 1977), Thailand dan India (1978), dan Vietnam (2003). 5. Batas tertentu Republik Indonesia - Papua New Guinea dengan Australia (1973). 6. Batas Maritim dengan Papua New Guinea (1971). Batas maritim yang masih dalam proses perundingan adalah batas laut teritorial dengan Malaysia di perairan sebelah Timur Pulau Sebatik dan Selat Malaka bagian Selatan serta batas ZEE dengan Filipina di Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Beberapa batas maritim yang belum dirundingkan dengan negara tetangga yang tergambar pada atlas ini adalah klaim Unilateral Indonesia, antara lain: 1. Batas Laut Teritorial dengan Singapura dan Malaysia di perairan sebelah Utara Pulau Bintan dan di Selat Malaka bagian Selatan serta Batas Laut Teritorial dengan Timor Leste di Laut Sawu, Selat Ombai dan Laut Timor. 2. Batas ZEE dengan India di Laut Andaman, dengan Thailand dan Malaysia di Selat Malaka, dengan Malaysia dan Vietnam di Laut China Selatan, dengan Palau di Samudera Pasifik serta dengan Timor Leste di Laut Timor. 3. Batas Landas Kontinen dengan Filipina, Palau dan Timor Leste. Pemutakhiran data spasial WPP dilakukan terhadap batas-batas maritim terluar Indonesia melalui pertemuan inter-kementerian. Pada

18


BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI tanggal 22 Juli 2010 Badan Riset Kelautan dan Perikanan melaluli Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati mengadakan pertemuan teknis interkem membahas review terhadap Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pertemuan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut salah satu rekomendasi hasil rapat oleh Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tanggal 08 Juli 2010 perihal Tindak Lanjut Laporan Rapat Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia terhadap Masalah Patroli RRT dan Praktek Penangkapan Ikan Tanpa Ijin Nelayan RRT di Laut China Selatan ini dihadiri berbagai instansi terkait yang kemudian menyetujui dilakukannya perubahan batas terluar pada tiga segmen, yaitu: 1. Segmen ZEEI di WPP 711 Laut China Selatan, Selat Karimata dan Laut Natuna, dilakukan dengan menarik titik 711-40 dan 711-41a ke arah barat dengan membentuk busur radius 200 NM. 2. Segmen ZEEI di WPP 716, terdapat 3 (tiga) titik yang tidak dapat dilakukan penarikan garis secara sepihak, utara Pulau Sebatik, dimana garis zig-zag diusulkan untuk ditarik lurus pada 4°10’. Pada batas WPP 2009, batas diwujudkan dalam bentuk garis zigzag berdasarkan konsesi minyak dimana handrock masuk dalam wilayah Indonesia, padahal RI telah mengakui handrock sebagai milik Malaysia. Dengan demikian batas P. Sebatik digunakan untuk 4°10 LU kearah tenggara sampai handrock dan Karang Unarang. 3. Segmen ZEEI WPP 717 utara Pulau Miangas diusulkan penarikan garis alternatif dengan pertimbangan lebih menguntungkan pihak Indonesia. Peraturan perundang-undangan terkait wilayah perairan NKRI adalah: a. Umum: 1. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2. UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). 3. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 4. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 5. PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Wilayah Pengelolaan Perikanan 2 Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan

19

BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. 6. PP No. 38 Tahun 2002 No.37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. b. Khusus: b.1

Batas Laut Wilayah (Teritorial) 1. UU No. 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selamat Malaka. 2. UU No. 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas tertentu antara Indonesia – Papua New Guinea. 3. UU No. 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura. 4. UU No. 4 Tahun 2010 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.

b.2. Batas Wilayah yurisdiksi 1. UU No. 18 Tahun 2007 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen tanggal 26 Juni 2003. 2. Keppres No. 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis-garis Landas Kontinen antara Kedua Negara. 3. Keppres No. 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

20


BAB II. FAKTA TERKAIT WPP RI Commonwealth Australia Tentang Penetepan Batasbatas Dasar Laut Tertentu 4. Keppres No. 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen Bagian Utara Selat Malaka. 5. Keppres No. 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetepan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara selat Malaka dan Laut Andaman. 6. Keppres No. 66 tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Australia. 7. Keppres No. 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara. 8. Keppres No. 1 Tahun 19 77 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Dasar laut antara Kedua Negara di Laut Andaman. 9. Keppres No. 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudera Hindia. 10. Keppres No. 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman. 11. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan batas Laut Tertentu ditandatangani tanggal 14 Maret 1997. 12. Keppres No. 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Hasil Wilayah Pengelolaan Perikanan 2 Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan

21


22

Perundingan antara Republik Indonesia dengan Papua New Guinea tahun 1980 tentang Batas-batas Laut Tertentu. 13. MoU antara Republik Indonesia dan Australia tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Pengaturan Perikanan Sementara MoU 1982 tentang Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Line. 14. Recommendations of the Commission on the Continental Shelf in regard to the submission made by Indonesia in respect of the area North West Sumatra on 16 june 2008 (Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang submisi yang disampaikan oleh Indonesia untuk area sebelah barat Laut Sumatera tertanggal 16 Juni 2008). Rekomendasi tersebut disahkan pada tanggal 28 Maret 2011. Atas dasar hal tersebut luas wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah seluas 4.209 km2. Perubahan delineasi pada batas WPP RI tahun 2010 digambarkan pada peta-peta berikut. Garis merah adalah batas WPP RI hingga tahun 2009, sedangkan garis biru adalah batas WPP RI yang disepakati pada tahun 2010.



Gambar 5. Perubahan garis terluar WPP RI 711


23

BAB III. DAFTAR KOORDINAT DAN PETA WPP RI

Gambar 6. Perubahan garis terluar WPP RI 716 segmen P. Sebatik

24



Gambar 7. Perubahan garis terluar WPP RI 716 segmen P. Miangas


25


26


BAB III. DAFTAR KOORDINAT DAN PETA WPP RI Pada Bab III ini, ditampilkan Daftar Koordinat dan Peta WPP RI untuk masing-masing satuan WPP yaitu:

12. WPP RI 571 NO

LINTANG

NO TITIK

BUJUR

D

M

S

L

D

M

S

B

1

571

1

5

36

34,27

LU

95

21

55,44

BT

2

571

2

5

48

18,58

LU

95

22

32,63

BT

3

571

3

5

54

24,59

LU

95

13

1,88

BT

4

571

4

6

24

57,56

LU

94

29

24,29

BT

5

571

5

6

38

30,01

LU

94

37

59,99

BT

6

571

6

6

43

23,99

LU

94

40

42,49

BT

7

571

7

7

2

24,00

LU

94

55

36,98

BT

8

571

8

7

36

14,44

LU

95

22

38,24

BT

9

571

9

8

3

19,69

LU

95

40

36,88

BT

10

571

10

8

13

17,22

LU

95

56

8,48

BT

11

571

11

7

7

33,38

LU

96

37

31,15

BT

12

571

12

6

37

47,35

LU

97

45

52,24

BT

13

571

13

5

48

28,66

LU

98

23

47,51

BT

14

571

14

5

23

2,11

LU

98

55

57,14

BT

15

571

15

5

18

2,38

LU

99

0

55,69

BT

16

571

16

4

53

22,60

LU

99

18

56,77

BT

17

571

17

4

34

44,08

LU

99

40

11,21

BT

18

571

18

4

20

40,85

LU

99

52

11,93

BT

19

571

19

4

6

24,84

LU

99

57

13,82

BT

20

571

20

4

2

36,53

LU

99

54

46,30

BT

21

571

21

3

58

34,61

LU

99

53

54,49

BT

22

571

22

3

54

5,90

LU

99

54

35,57

BT

23

571

23

3

50

50,06

LU

99

56

21,91

BT

24

571

24

3

48

16,13

LU

99

59

3,05

BT

25

571

25

3

46

38,86

LU

100

2

23,53

BT

26

571

26

3

46

7,68

LU

100

5

39,34

BT


27


27

28

571

27

3

46

31,08

LU

100

8

56,22

BT

28

571

28

3

47

2,90

LU

100

10

30,36

BT

29

571

29

3

36

54,83

LU

100

18

59,72

BT

30

571

30

3

31

54,44

LU

100

27

9,36

BT

31

571

31

3

18

35,64

LU

100

42

32,87

BT

32

571

32

3

1

13,94

LU

100

49

10,99

BT

33

571

33

2

51

36,00

LU

101

0

11,99

BT

34

571

33

2

51

36,00

LU

101

0

11,99

BT

35

571

34

2

41

30,12

LU

101

12

6,12

BT

36

571

35

2

15

24,01

LU

101

46

30,00

BT

37

571

36

1

55

12,00

LU

102

13

23,88

BT

38

571

37

1

41

12,12

LU

102

34

59,88

BT

39

571

38

1

19

5,99

LU

103

2

6,00

BT

40

571

39

1

19

30,00

LU

103

3

54,00

BT

41

571

40

1

15

0,00

LU

103

22

48,00

BT

42

571

41

1

13

30,11

LU

103

25

18,77

BT

43

571

42

1

11

15,79

LU

103

20

46,07

BT

44

571

43

1

8

30,34

LU

103

17

41,03

BT

45

571

44

1

7

11,28

LU

103

17

21,84

BT

46

571

45

1

6

4,18

LU

103

17

22,78

BT

47

571

46

1

5

18,74

LU

103

17

10,07

BT

48

571

47

0

51

23,54

LU

103

9

23,54

BT

49

571

48

0

50

31,06

LU

103

8

57,34

BT

50

571

49

0

44

28,54

LU

103

6

51,34

BT

51

571

50

0

43

12,32

LU

103

5

7,62

BT

52

571

51

0

41

30,01

LU

103

1

39,43

BT

53

571

52

0

41

27,78

LU

102

59

31,92

BT

54

571

53

0

43

28,52

LU

102

53

55,03

BT




29

BAB III. DAFTAR KOORDINAT DAN PETA WPP RI 13. WPP RI 572 NO

30

NO TITIK

LINTANG

BUJUR

D

M

S

L

D

M

S

B

1

571

1

5

36

34,27

LU

95

21

55,44

BT

2

571

2

5

48

18,58

LU

95

22

32,63

BT

3

571

3

5

54

24,59

LU

95

13

1,88

BT

4

571

4

6

24

57,56

LU

94

29

24,29

BT

5

572

1

6

50

9,67

LS

105

14

26,27

BT

6

572

2

8

52

14,09

LS

102

34

12,68

BT

7

572

3

8

51

36,22

LS

102

4

28,49

BT

8

572

4

8

47

0,92

LS

101

35

5,24

BT

9

572

5

8

38

33,11

LS

101

6

34,38

BT

10

572

6

8

29

44,95

LS

100

46

4,08

BT

11

572

7

8

14

39,80

LS

100

20

27,71

BT

12

572

8

7

57

16,56

LS

99

58

50,63

BT

13

572

9

7

44

0,71

LS

99

44

39,59

BT

14

572

10

7

25

15,49

LS

99

27

53,39

BT

15

572

11

6

12

57,35

LS

98

30

42,00

BT

16

572

12

5

36

56,48

LS

97

56

7,08

BT

17

572

13

5

14

43,98

LS

97

37

31,69

BT

18

572

14

4

58

9,41

LS

97

25

34,93

BT

19

572

15

4

13

51,71

LS

96

43

30,25

BT

20

572

16

4

1

47,17

LS

96

30

48,67

BT

21

572

16

3

46

35,98

LS

96

17

10,18

BT

22

572

17

3

24

20,41

LS

96

1

31,30

BT

23

572

18

3

0

28,91

LS

95

47

4,13

BT

24

572

19

2

1

21,29

LS

95

8

1,97

BT

25

572

20

1

55

50,16

LS

95

3

49,82

BT

26

572

21

0

28

47,32

LS

94

12

30,74

BT

27

572

22

0

26

37,86

LS

94

11

14,42

BT

28

572

23

0

3

10,55

LU

93

40

57,29

BT

29

572

24

0

28

12,40

LU

93

10

52,54

BT



30

572

25

0

58

34,18

LU

92

43

1,78

BT

31

572

26

1

40

17,22

LU

92

19

13,15

BT

32

572

27

2

11

16,51

LU

92

8

51,94

BT

33

572

28

2

56

36,17

LU

92

3

6,84

BT

34

572

29

3

47

57,91

LU

92

2

30,66

BT

35

572

30

3

53

16,44

LU

92

15

35,06

BT

36

572

31

6

6

46,30

LU

94

16

0,70

BT

37

572

32

6

18

27,47

LU

94

25

33,71

BT

38

712

16

5

52

43,36

LS

106

2

25,69

BT

39

712

17

5

34

50,70

LS

105

49

43,57

BT


31


32



LINTANG

NO TITIK

D

M

S

BUJUR L

D

M

S

B

1

572

1

6

50

9,67

S

105

14

26,27

BT

2

572

2

8

52

14,09

S

102

34

12,68

BT

3

573

1

9

20

10,90

S

124

2

39,62

BT

4

573

2

9

20

0,78

S

124

2

38,80

BT

5

573

3

9

17

41,89

S

124

1

40,33

BT

6

573

4

9

14

59,24

S

124

3

59,72

BT

7

573

5

9

12

23,08

S

124

5

11,33

BT

8

573

6

9

4

24,82

S

124

5

0,10

BT

9

573

7

9

3

53,10

S

124

6

3,56

BT

10

573

8

9

3

29,56

S

124

7

4,37

BT

11

573

9

9

2

15,14

S

124

10

45,70

BT

12

573

10

9

1

12,83

S

124

12

37,58

BT

13

573

11

9

0

34,78

S

124

13

56,93

BT

14

573

12

9

0

12,46

S

124

14

59,17

BT

15

573

13

9

0

2,88

S

124

15

33,01

BT

16

573

14

8

58

15,38

S

124

22

32,81

BT

17

573

15

8

57

58,28

S

124

24

3,35

BT

18

573

16

8

57

52,88

S

124

25

29,10

BT

19

573

17

8

57

52,60

S

124

26

50,06

BT

20

573

18

8

57

53,39

S

124

27

25,85

BT

21

573

19

8

58

-0,06

S

124

28

35,08

BT

22

573

20

8

58

10,78

S

124

29

30,70

BT

23

573

21

9

1

26,33

S

124

29

7,62

BT

24

573

22

9

5

18,42

S

124

28

35,33

BT

25

573

23

9

8

6,22

S

124

28

32,56

BT

26

573

24

9

10

20,39

S

124

28

29,57

BT

27

573

25

9

10

27,80

S

124

28

33,85

BT

28

573

26

8

29

31,56

S

125

7

1,16

BT

29

573

27

8

30

20,74

S

125

3

18,32

BT


33


30

34

573

28

8

31

41,99

S

125

0

8,75

BT

31

573

29

8

33

1,84

S

124

59

39,19

BT

32

573

30

8

36

51,08

S

124

59

0,56

BT

33

573

31

8

40

31,08

S

124

58

53,65

BT

34

573

32

8

44

5,57

S

124

59

5,53

BT

35

573

33

8

48

1,33

S

124

58

4,58

BT

36

573

34

8

51

49,10

S

124

57

31,03

BT

37

573

35

8

52

34,54

S

124

57

49,61

BT

38

573

36

8

57

18,65

S

124

57

3,56

BT

39

573

37

8

57

21,42

S

124

57

0,94

BT

40

573

38

9

27

37,15

S

125

5

19,61

BT

41

573

39

9

32

44,30

S

125

11

17,48

BT

42

573

40

9

37

4,26

S

125

13

51,85

BT

43

573

41

9

40

19,88

S

125

15

48,02

BT

44

573

42

9

55

37,88

S

125

31

7,25

BT

45

573

43

10

10

38,06

S

125

49

8,87

BT

46

573

44

11

0

54,61

S

126

17

42,18

BT

47

573

45

11

20

19,82

S

126

30

0,50

BT

48

573

46

11

21

0,00

S

126

28

0,01

BT

49

573

47

11

26

0,00

S

126

12

0,00

BT

50

573

48

11

31

0,01

S

126

0

0,00

BT

51

573

49

11

37

0,01

S

125

45

0,00

BT

52

573

50

11

45

0,00

S

125

25

0,01

BT

53

573

51

11

47

0,00

S

125

19

59,99

BT

54

573

52

12

19

0,01

S

123

21

0,00

BT

55

573

53

12

15

31,82

S

123

20

54,71

BT

56

573

54

12

11

40,81

S

123

20

32,03

BT

57

573

55

12

9

24,37

S

123

19

43,21

BT

58

573

56

12

7

30,43

S

123

18

58,14

BT

59

573

57

12

5

9,49

S

123

17

38,62

BT

60

573

58

12

2

55,79

S

123

15

46,19

BT

61

573

59

12

1

29,82

S

123

14

4,09

BT

62

573

60

11

59

53,74

S

123

10

52,57

BT



63

573

61

11

59

24,04

S

123

8

40,74

BT

64

573

62

11

58

32,48

S

123

4

56,03

BT

65

573

63

11

58

40,19

S

123

0

44,03

BT

66

573

64

11

59

16,26

S

122

58

44,54

BT

67

573

65

12

0

18,50

S

122

55

37,09

BT

68

573

66

12

2

29,04

S

122

51

28,40

BT

69

573

67

12

3

33,55

S

122

49

36,70

BT

70

573

68

12

5

34,73

S

122

47

21,98

BT

71

573

69

12

9

3,60

S

122

45

2,16

BT

72

573

70

12

12

27,83

S

122

43

58,19

BT

73

573

71

12

15

9,83

S

122

43

47,60

BT

74

573

72

12

17

57,34

S

122

44

15,65

BT

75

573

73

12

21

10,73

S

122

45

34,60

BT

76

573

74

12

23

25,19

S

122

47

14,28

BT

77

573

75

12

25

39,72

S

122

49

45,44

BT

78

573

76

12

26

38,83

S

122

51

33,48

BT

79

573

77

12

27

35,21

S

122

53

55,07

BT

80

573

78

12

28

18,19

S

122

57

18,47

BT

81

573

79

12

29

17,20

S

123

2

6,18

BT

82

573

80

12

30

0,00

S

123

6

0,00

BT

83

573

81

13

15

0,00

S

121

49

0,01

BT

84

573

82

13

56

0,00

S

120

1

0,01

BT

85

573

83

13

45

31,39

S

119

40

56,35

BT

86

573

84

13

35

51,11

S

119

24

46,33

BT

87

573

85

13

33

3,74

S

119

13

13,40

BT

88

573

86

13

29

35,45

S

119

1

51,53

BT

89

573

87

13

26

33,04

S

118

53

28,97

BT

90

573

88

13

10

45,05

S

118

21

34,67

BT

91

573

89

12

32

32,14

S

117

19

5,70

BT

92

573

90

12

26

24,94

S

117

9

41,69

BT

93

573

91

12

25

49,15

S

116

42

56,56

BT

94

573

92

12

23

14,53

S

116

24

10,94

BT

95

573

93

12

11

57,66

S

115

23

33,04

BT


35


96

36

573

94

12

9

49,43

S

114

45

29,05

BT

97

573

95

12

6

7,52

S

114

10

30,97

BT

98

573

96

12

2

17,88

S

113

47

23,57

BT

99

573

97

11

49

4,33

S

112

48

57,53

BT

100

573

98

11

43

59,45

S

111

29

43,12

BT

101

573

99

11

41

16,26

S

111

7

16,64

BT

102

573

100

11

37

55,09

S

110

49

7,36

BT

103

573

101

11

26

44,52

S

109

56

44,56

BT

104

573

102

11

19

41,99

S

109

33

19,08

BT

105

573

103

11

10

24,60

S

109

1

25,79

BT

106

573

104

9

46

49,80

S

105

50

55,39

BT

107

713

6

8

23

0,00

S

122

40

55,96

BT

108

713

7

8

25

47,82

S

119

51

27,11

BT

109

713

8

8

29

17,23

S

119

35

29,36

BT

110

713

9

8

29

29,98

S

119

35

15,76

BT

111

713

10

8

29

43,94

S

119

35

0,96

BT

112

713

11

8

29

46,07

S

119

34

37,92

BT

113

713

12

8

29

47,40

S

119

34

19,67

BT

114

713

13

8

25

38,21

S

119

27

18,29

BT

115

713

14

8

25

51,38

S

119

20

6,97

BT

116

713

15

8

27

13,00

S

119

16

22,19

BT

117

713

16

8

18

51,55

S

119

0

14,90

BT

118

713

17

8

22

25,18

S

117

6

18,04

BT

119

713

18

8

22

20,03

S

117

4

56,39

BT

120

713

19

8

22

23,52

S

117

4

15,17

BT

121

713

20

8

22

39,36

S

117

3

34,49

BT

122

713

21

8

22

31,73

S

117

3

12,46

BT

123

713

22

8

20

51

S

116

43

6,06

BT

124

713

23

8

26

48,70

S

116

1

55,27

BT

125

713

24

8

22

41,16

S

115

42

39,02

BT

126

713

25

8

5

52,55

S

114

26

8,92

BT

127

713

26

8

4

6,35

S

114

25

41,45

BT



128

714

91

8

27

51,44

S

125

9

46,04

BT

129

714

92

8

19

8,65

S

125

8

24,97

BT

130

714

93

8

7

56,46

S

124

28

18,84

BT

131

714

94

8

10

38,14

S

124

23

3,73

BT

132

714

95

8

10

58,22

S

124

22

13,30

BT

133

714

96

8

10

49,66

S

124

19

8,98

BT

134

714

97

8

17

34,73

S

124

3

31,00

BT

135

714

98

8

14

59,50

S

123

55

26,65

BT

136

714

99

8

17

55,86

S

123

20

43,33

BT

137

714

100

8

16

12,40

S

123

20

1,32

BT

138

714

101

8

19

30,86

S

123

1

11,46

BT

139

714

102

8

19

22,15

S

123

0

46,19

BT


37


38



LINTANG

NO TITIK

D

M

S

BUJUR L

D

M

S

B

1

571

41

1

13

30,11

LU

103

25

19

BT

2

571

42

1

11

15,79

LU

103

20

46

BT

3

571

43

1

8

30,34

LU

103

17

41

BT

4

571

44

1

7

11,28

LU

103

17

22

BT

5

571

45

1

6

4,18

LU

103

17

23

BT

6

571

46

1

5

18,74

LU

103

17

10

BT

7

571

47

0

51

23,54

LU

103

9

24

BT

8

571

48

0

50

31,06

LU

103

8

57

BT

9

571

49

0

44

28,54

LU

103

6

51

BT

10

571

50

0

43

12,32

LU

103

5

8

BT

11

571

51

0

41

30,01

LU

103

1

39

BT

12

571

52

0

41

27,78

LU

102

59

32

BT

13

571

53

0

43

28,52

LU

102

53

55

BT

14

711

1

1

12

55,69

LU

103

26

16

BT

15

711

2

1

11

43,80

LU

103

34

0

BT

16

711

3

1

11

55,50

LU

103

34

20

BT

17

711

4

1

11

17,41

LU

103

39

38

BT

18

711

5

1

10

45,98

LU

103

40

15

BT

19

711

6

1

7

49,30

LU

103

44

26

BT

20

711

7

1

10

17,04

LU

103

48

18

BT

21

711

8

1

11

45,24

LU

103

51

35

BT

22

711

9

1

12

26,28

LU

103

52

51

BT

23

711

10

1

16

10,20

LU

104

1

60

BT

24

711

11

1

17

32,53

LU

104

2

36

BT

25

711

12

1

17

17,99

LU

104

4

36

BT

26

711

13

1

16

16,54

LU

104

7

57

BT

27

711

14

1

16

15,60

LU

104

10

2

BT

28

711

15

1

16

16,61

LU

104

12

7

BT

29

711

16

1

16

34,07

LU

104

14

13

BT

30

711

17

1

16

55,99

LU

104

16

18

BT

31

711

18

1

16

55,85

LU

104

18

23

BT


39


40

32

711

19

1

17

18,78

LU

104

20

29

BT

33

711

20

1

18

1,76

LU

104

22

34

BT

34

711

21

1

18

23,69

LU

104

23

14

BT

35

711

22

1

19

46,49

LU

104

24

59

BT

36

711

23

1

21

31,75

LU

104

26

38

BT

37

711

24

1

23

9,42

LU

104

28

19

BT

38

711

25

1

23

53,99

LU

104

29

42

BT

39

711

26

1

23

59,89

LU

104

29

40

BT

40

711

27

1

25

29,32

LU

104

29

51

BT

41

711

28

1

31

8,65

LU

104

33

47

BT

42

711

29

1

38

24,79

LU

104

42

21

BT

43

711

30

1

56

39,26

LU

104

46

17

BT

44

711

31

2

9

54,07

LU

104

58

23

BT

45

711

32

3

3

3,28

LU

104

48

31

BT

46

711

33

4

1

1,20

LU

104

43

14

BT

47

711

34

4

2

51,00

LU

104

44

11

BT

48

711

35

5

4

34,32

LU

105

28

25

BT

49

711

36

6

10

4,08

LU

105

48

40

BT

50

711

37

6

11

37,00

LU

105

54

8

BT

51

711

38

7

6

4,18

LU

107

10

5

BT

52

711

39

7

44

34,94

LU

109

4

21

BT

53

711

40

7

39

22,10

LU

111

6

34

BT

54

711

41

6

51

16,60

LU

111

4

47

BT

55

711

42

6

6

38,52

LU

111

3

7

BT

56

711

43

5

44

29,69

LU

110

51

46

BT

57

711

44

5

13

7,86

LU

110

40

35

BT

58

711

45

4

20

24,18

LU

110

17

3

BT

59

711

46

3

35

35,63

LU

110

11

26

BT

60

711

47

2

53

23,39

LU

110

13

10

BT

61

711

48

2

4

59,99

LU

109

38

8

BT

62

712

1

4

9

53,96

LS

105

49

58

BT

63

712

2

3

25

31,98

LS

107

57

57

BT

64

712

3

3

4

21,86

LS

110

12

39

BT

65

712

4

3

2

43,19

LS

110

38

30

BT

66

712

5

3

2

17,66

LS

110

38

50

BT




41


42

NO TITIK

LINTANG

BUJUR

D

M

S

L

D

M

S

B

53,964

LS

105

49

58,30

BT

1

712

1

4

9

2

712

2

3

25

31,98

LS

107

57

57,42

BT

3

712

3

3

4

21,864

LS

110

12

38,56

BT

4

712

4

3

2

43,188

LS

110

38

30,37

BT

5

712

5

3

2

17,664

LS

110

38

49,52

BT

6

712

6

3

51

27,72

LS

115

22

58,73

BT

7

712

7

4

43

1,488

LS

115

42

37,76

BT

8

712

8

4

43

22,044

LS

115

42

45,58

BT

9

712

9

4

50

27,78

LS

115

46

18,05

BT

10

712

10

4

53

41,712

LS

115

40

41,88

BT

11

712

11

4

55

54,516

LS

115

38

16,48

BT

12

712

12

4

56

19,644

LS

115

37

51,35

BT

13

712

13

6

56

26,124

LS

116

16

19,67

BT

14

712

14

7

12

9,144

LS

115

53

13,27

BT

15

712

15

7

56

7,8

LS

114

25

25,72

BT

16

712

16

5

52

43,356

LS

106

2

25,69

BT

17

712

17

5

34

50,7

LS

105

49

43,57

BT




43

BAB III. DAFTAR KOORDINAT DAN PETA WPP RI 17. WPP RI 713 NO 1

44

NO TITIK 712

6

LINTANG

BUJUR

D

M

S

L

D

M

S

B

3

51

27,72

LS

115

22

58,73

BT

2

712

7

4

43

1,49

LS

115

42

37,76

BT

3

712

8

4

43

22,04

LS

115

42

45,58

BT

4

712

9

4

50

27,78

LS

115

46

18,05

BT

5

712

10

4

53

41,71

LS

115

40

41,88

BT

6

712

11

4

55

54,52

LS

115

38

16,48

BT

7

712

12

4

56

19,64

LS

115

37

51,35

BT

8

712

13

6

56

26,12

LS

116

16

19,67

BT

9

712

14

7

12

9,14

LS

115

53

13,27

BT

10

712

15

7

56

7,80

LS

114

25

25,72

BT

11

713

1

1

1

9,95

LS

118

59

18,28

BT

12

713

2

0

45

4,21

LS

120

6

2,05

BT

13

713

3

4

41

21,77

LS

121

28

18,23

BT

14

713

4

4

41

24,50

LS

121

28

19,13

BT

15

713

5

7

20

1,68

LS

121

49

38,86

BT

16

713

6

8

22

59,81

LS

122

40

55,96

BT

17

713

6

7

23

57,12

LS

121

49

12,90

BT

18

713

7

8

25

47,82

LS

119

51

27,11

BT

19

713

8

8

29

17,23

LS

119

35

29,36

BT

20

713

9

8

29

29,98

LS

119

35

15,76

BT

21

713

10

8

29

43,94

LS

119

35

0,96

BT

22

713

11

8

29

46,07

LS

119

34

37,92

BT

23

713

12

8

29

47,40

LS

119

34

19,67

BT

24

713

13

8

25

38,21

LS

119

27

18,29

BT

25

713

14

8

25

51,38

LS

119

20

6,97

BT

26

713

15

8

27

13,00

LS

119

16

22,19

BT

27

713

16

8

18

51,55

LS

119

0

14,90

BT

28

713

17

8

22

25,18

LS

117

6

18,04

BT



29

713

18

8

22

20,03

LS

117

4

56,39

BT

30

713

19

8

22

23,52

LS

117

4

15,17

BT

31

713

20

8

22

39,36

LS

117

3

34,49

BT

32

713

21

8

22

31,73

LS

117

3

12,46

BT

33

713

22

8

20

50,93

LS

116

43

6,06

BT

34

713

23

8

26

48,70

LS

116

1

55,27

BT

35

713

24

8

22

41,16

LS

115

42

39,02

BT

36

713

25

8

5

52,55

LS

114

26

8,92

BT

37

713

26

8

4

6,35

LS

114

25

41,45

BT


45


46



NO TITIK

LINTANG

BUJUR

D

M

S

L

D

M

S

B

1

713

3

4

41

21,77

LS

121

28

18,23

BT

2

713

4

4

41

24,50

LS

121

28

19,13

BT

3

713

5

7

20

1,68

LS

121

49

38,86

BT

4

713

6

8

22

59,81

LS

122

40

55,96

BT

5

713

6

7

23

57,12

LS

121

49

12,90

BT

6

714

1

1

3

1,84

LS

123

19

17,18

BT

7

714

2

1

8

47,04

LS

123

17

58,20

BT

8

714

3

1

9

22,43

LS

123

18

11,12

BT

9

714

4

1

10

28,74

LS

123

18

55,73

BT

10

714

5

1

11

16,73

LS

123

19

29,21

BT

11

714

6

1

13

14,41

LS

123

22

51,60

BT

12

714

7

1

27

35,86

LS

123

30

30,74

BT

13

714

8

1

28

38,10

LS

123

31

53,80

BT

14

714

9

1

38

14,39

LS

123

37

17,44

BT

15

714

10

1

39

36,32

LS

124

24

1,94

BT

16

714

11

1

46

52,10

LS

125

18

59,40

BT

17

714

12

1

46

49,80

LS

125

22

0,66

BT

18

714

13

1

56

22,38

LS

125

55

3,36

BT

19

714

14

1

58

29,60

LS

125

55

7,39

BT

20

714

15

2

28

36,30

LS

126

2

48,05

BT

21

714

16

3

6

46,48

LS

126

5

23,10

BT

22

714

17

3

3

47,09

LS

126

48

3,74

BT

23

714

18

2

51

55,94

LS

128

9

41,04

BT

24

714

19

3

51

48,78

LS

130

51

1,48

BT

25

714

20

3

52

3,79

LS

130

55

58,26

BT

26

714

21

3

52

43,82

LS

130

57

21,38

BT

27

714

22

3

52

38,96

LS

130

57

31,07

BT

28

714

23

3

53

1,10

LS

130

57

51,01

BT

29

714

24

3

54

24,66

LS

131

3

14,22

BT


47


48

30

714

25

3

54

21,10

LS

131

3

24,88

BT

31

714

26

3

54

54,40

LS

131

5

27,02

BT

32

714

27

3

54

56,63

LS

131

5

47,87

BT

33

714

28

3

55

7,72

LS

131

9

52,34

BT

34

714

29

3

55

8,00

LS

131

10

57,61

BT

35

714

30

3

55

35,80

LS

131

12

19,51

BT

36

714

31

3

58

15,53

LS

131

22

3,40

BT

37

714

32

4

4

7,32

LS

131

27

0,65

BT

38

714

33

4

22

43,72

LS

131

35

1,97

BT

39

714

34

4

24

59,47

LS

131

36

23,51

BT

40

714

35

4

25

24,35

LS

131

36

34,67

BT

41

714

36

4

32

19,18

LS

131

40

52,97

BT

42

714

37

4

35

3,98

LS

131

41

26,99

BT

43

714

38

4

36

4,07

LS

131

42

12,53

BT

44

714

39

4

42

0,18

LS

131

43

44,51

BT

45

714

40

4

47

17,20

LS

131

44

24,58

BT

46

714

41

5

16

43,21

LS

133

7

18,91

BT

47

714

42

6

0

26,50

LS

132

50

41,86

BT

48

714

43

6

59

13,13

LS

132

0

29,66

BT

49

714

44

7

4

56,17

LS

131

54

46,15

BT

50

714

45

7

6

3,92

LS

131

53

115,15

BT

51

714

46

8

1

51,38

LS

131

17

33,32

BT

52

714

47

8

1

54,44

LS

131

17

31,49

BT

53

714

48

8

3

42,80

LS

131

16

52,28

BT

54

714

49

8

7

6,71

LS

131

9

58,54

BT

55

714

50

8

20

15,86

LS

130

45

20,09

BT

56

714

51

8

15

41,65

LS

129

0

58,10

BT

57

714

52

8

12

3,49

LS

128

49

32,02

BT

58

714

53

8

16

15,56

LS

128

14

4,13

BT

59

714

54

8

15

25,42

LS

128

4

43,79

BT

60

714

55

8

15

35,32

LS

128

2

42,32

BT

61

714

56

8

11

41,89

LS

127

48

27,65

BT



62

714

57

8

12

52,31

LS

127

44

29,15

BT

63

714

58

8

13

0,77

LS

127

36

4,28

BT

64

714

59

8

18

2,77

LS

127

27

0,00

BT

65

714

60

8

18

54,36

LS

127

25

24,35

BT

66

714

61

8

17

49,56

LS

127

23

18,10

BT

67

714

62

8

14

55,57

LS

127

16

14,48

BT

68

714

63

8

13

36,16

LS

127

12

40,57

BT

69

714

64

8

13

11,39

LS

127

8

51,36

BT

70

714

65

8

13

5,77

LS

127

5

27,28

BT

71

714

66

8

11

56,00

LS

127

1

26,47

BT

72

714

67

8

11

46,07

LS

126

57

55,44

BT

73

714

68

8

11

38,47

LS

126

57

15,95

BT

74

714

69

8

11

53,77

LS

126

52

59,30

BT

75

714

70

8

12

36,72

LS

126

48

37,55

BT

76

714

71

8

12

49,68

LS

126

44

21,37

BT

77

714

72

8

12

44,93

LS

126

40

8,47

BT

78

714

73

8

13

16,82

LS

126

35

48,77

BT

79

714

74

8

13

12,65

LS

126

33

46,22

BT

80

714

75

8

11

47,80

LS

126

27

20,20

BT

81

714

76

8

12

38,92

LS

126

18

32,26

BT

82

714

77

8

15

2,56

LS

126

10

35,98

BT

83

714

78

8

15

34,96

LS

126

5

32,10

BT

84

714

79

8

15

16,67

LS

125

55

46,24

BT

85

714

80

8

15

31,32

LS

125

52

10,63

BT

86

714

81

8

14

57,44

LS

125

51

20,38

BT

87

714

81

8

14

57,44

LS

125

51

20,38

BT

88

714

82

8

12

15,48

LS

125

47

20,33

BT

89

714

83

8

11

18,31

LS

125

46

17,83

BT

90

714

84

8

7

20,46

LS

125

40

21,97

BT

91

714

85

8

6

48,71

LS

125

38

34,22

BT

92

714

86

8

7

13,01

LS

125

37

21,90

BT

93

714

87

8

11

8,16

LS

125

31

25,72

BT


49


50

94

714

88

8

14

47,15

LS

125

26

39,37

BT

95

714

89

8

22

18,95

LS

125

19

58,58

BT

96

714

90

8

26

18,64

LS

125

16

5,30

BT

97

714

91

8

27

51,44

LS

125

9

46,04

BT

98

714

92

8

19

8,65

LS

125

8

24,97

BT

99

714

93

8

7

56,46

LS

124

28

18,84

BT

100

714

94

8

10

38,14

LS

124

23

3,73

BT

101

714

95

8

10

58,22

LS

124

22

13,30

BT

102

714

96

8

10

49,66

LS

124

19

8,98

BT

103

714

97

8

17

34,73

LS

124

3

31,00

BT

104

714

98

8

14

59,50

LS

123

55

26,65

BT

105

714

99

8

17

55,86

LS

123

20

43,33

BT

106

714

100

8

16

12,40

LS

123

20

1,32

BT

107

714

101

8

19

30,86

LS

123

1

11,46

BT

108

714

102

8

19

22,15

LS

123

0

46,19

BT

109

715

24

5

16

27,05

LS

133

9

19,84

BT




51


52

NO TITIK

LINTANG

BUJUR

D

M

S

L

D

M

S

B

1

714

1

5

16

43,21

LS

133

7

18,91

BT

2

714

2

4

47

17,20

LS

131

44

24,58

BT

3

714

3

4

42

0,18

LS

131

43

44,51

BT

4

714

4

4

35

3,98

LS

131

41

26,99

BT

5

714

5

4

36

4,07

LS

131

42

12,53

BT

6

714

6

4

32

19,18

LS

131

40

52,97

BT

7

714

7

4

24

59,47

LS

131

36

23,51

BT

8

714

8

4

25

24,35

LS

131

36

34,67

BT

9

714

9

4

22

43,72

LS

131

35

1,97

BT

10

714

10

3

58

15,53

LS

131

22

3,40

BT

11

714

11

4

4

7,32

LS

131

27

0,65

BT

12

714

12

3

55

35,80

LS

131

12

19,51

BT

13

714

13

3

55

8,00

LS

131

10

57,61

BT

14

714

14

3

55

7,72

LS

131

9

52,34

BT

15

714

15

3

54

56,63

LS

131

5

47,87

BT

16

714

16

3

54

54,40

LS

131

5

27,02

BT

17

714

17

3

54

21,10

LS

131

3

24,88

BT

18

714

18

3

54

24,66

LS

131

3

14,22

BT

19

714

19

3

53

1,10

LS

130

57

51,01

BT

20

714

20

3

52

38,96

LS

130

57

31,07

BT

21

714

21

3

52

43,82

LS

130

57

21,38

BT

22

714

22

3

52

3,79

LS

130

55

58,26

BT

23

714

23

3

51

48,78

LS

130

51

1,48

BT

24

714

24

2

51

55,94

LS

128

9

41,04

BT

25

714

25

3

3

47,09

LS

126

48

3,74

BT

26

714

26

3

6

46,48

LS

126

5

23,10

BT

27

714

27

2

28

36,30

LS

126

2

48,05

BT

28

714

28

1

56

22,38

LS

125

55

3,36

BT

29

714

29

1

58

29,60

LS

125

55

7,39

BT

30

714

30

1

46

49,80

LS

125

22

0,66

BT

31

714

31

1

46

52,10

LS

125

18

59,40

BT

32

714

32

1

39

36,32

LS

124

24

1,94

BT



33

714

33

1

38

14,39

LS

123

37

17,44

BT

34

714

34

1

28

38,10

LS

123

31

53,80

BT

35

714

35

1

27

35,86

LS

123

30

30,74

BT

36

714

36

1

13

14,41

LS

123

22

51,60

BT

37

714

37

1

11

16,73

LS

123

19

29,21

BT

38

714

38

1

10

28,74

LS

123

18

55,73

BT

39

714

39

1

9

22,43

LS

123

18

11,12

BT

40

714

40

1

8

47,04

LS

123

17

58,20

BT

41

714

41

1

3

1,84

LS

123

19

17,18

BT

42

715

1

1

34

40,22

LS

125

9

26,96

BT

43

715

2

2

18

0,50

LS

127

46

41,30

BT

44

715

3

2

35

42,07

LS

128

27

40,97

BT

45

715

4

2

25

18,80

LS

128

41

37,79

BT

46

715

5

0

19

23,66

LS

129

51

5,40

BT

47

715

6

0

16

49,91

LS

129

55

24,49

BT

48

715

7

0

11

13,38

LS

130

0

7,56

BT

49

715

8

0

11

4,99

LS

130

2

30,44

BT

50

715

9

0

10

57,11

LS

130

2

56,94

BT

51

715

10

0

8

51,54

LS

130

7

5,05

BT

52

715

11

0

7

53,47

LS

130

9

4,97

BT

53

715

12

0

6

42,05

LS

130

12

47,95

BT

54

715

13

0

6

38,27

LS

130

13

7,90

BT

55

715

14

0

6

37,91

LS

130

14

39,37

BT

56

715

15

0

6

6,01

LS

130

16

36,91

BT

57

715

16

0

2

31,42

LS

130

52

18,84

BT

58

715

17

0

2

16,58

LS

130

53

44,02

BT

59

715

18

0

1

14,45

LS

131

2

38,51

BT

60

715

19

0

22

51,42

LS

131

14

30,44

BT

61

715

20

0

23

44,95

LS

131

15

0,79

BT

62

715

21

0

23

54,67

LS

131

15

26,35

BT

63

715

22

0

45

19,87

LS

131

26

31,74

BT

64

715

23

4

15

6,48

LS

134

52

28,09

BT

65

715

24

5

16

27,05

LS

133

9

19,84

BT


53


54



LINTANG

NO TITIK

D

M

S

BUJUR L

D

M

S

B

1

713

1

1

1

9,95

LU

118

59

18,28

BT

2

713

2

0

45

4,21

LU

120

6

2,05

BT

3

715

1

1

34

40,22

LU

125

9

26,96

BT

4

715

2

2

18

0,50

LU

127

46

41,30

BT

5

715

3

2

35

42,07

LU

128

27

40,97

BT

6

715

4

2

25

18,80

LU

128

41

37,79

BT

7

716

1

4

9

59,76

LU

117

54

44,71

BT

8

716

2

4

9

59,11

LU

117

56

30,73

BT

9

716

3

4

9

59,36

LU

118

1

43,46

BT

10

716

4

4

9

59,36

LU

118

6

15,08

BT

11

716

5

4

5

26,09

LU

118

15

59,87

BT

12

716

6

4

0

2,99

LU

118

27

33,98

BT

13

716

7

3

58

28,52

LU

118

28

42,31

BT

14

716

8

3

56

15,54

LU

118

31

18,34

BT

15

716

9

3

55

15,02

LU

118

33

7,96

BT

16

716

10

3

54

40,86

LU

118

34

42,17

BT

17

716

11

3

54

17,03

LU

118

36

45,11

BT

18

716

12

3

54

16,99

LU

118

39

15,26

BT

19

716

13

3

55

5,12

LU

118

42

29,34

BT

20

716

14

3

56

1,75

LU

118

44

21,01

BT

21

716

15

3

57

51,59

LU

118

46

37,42

BT

22

716

16

3

57

4,39

LU

118

48

5,65

BT

23

716

17

3

56

23,35

LU

118

50

3,77

BT

24

716

18

3

56

1,46

LU

118

52

57,25

BT

25

716

19

3

56

8,09

LU

118

54

37,12

BT

26

716

20

3

56

28,50

LU

118

56

15,07

BT

27

716

21

3

57

24,08

LU

118

58

34,36

BT

28

716

22

3

58

31,66

LU

119

0

19,55

BT

29

716

23

3

59

38,26

LU

119

1

34,28

BT

30

716

24

4

1

14,99

LU

119

2

53,52

BT


55


31

56

716

25

4

3

50,29

LU

119

4

13,80

BT

32

716

26

4

5

26,34

LU

119

4

42,02

BT

33

716

27

4

7

30,32

LU

119

4

58,08

BT

34

716

28

4

8

45,42

LU

119

4

57,32

BT

35

716

29

4

10

0,01

LU

119

4

48,72

BT

36

716

30

4

10

0,01

LU

119

8

39,77

BT

37

716

31

3

6

40,86

LU

119

55

33,92

BT

38

716

32

3

26

36,31

LU

121

21

31,10

BT

39

716

33

3

48

49,50

LU

122

56

0,67

BT

40

716

34

4

56

57,66

LU

124

45

56,23

BT

41

716

35

5

2

38,94

LU

125

27

21,31

BT

42

716

36

5

54

21,56

LU

126

23

30,70

BT

43

716

37

6

25

16,10

LU

127

19

7,72

BT

44

716

38

6

24

25,09

LU

128

39

2,02

BT

45

716

39

6

24

20,34

LU

129

31

31,37

BT

46

716

40

6

24

17,50

LU

130

2

52,87

BT

47

716

41

6

20

0,20

LU

130

5

13,42

BT

48

716

42

6

10

41,81

LU

130

9

51,30

BT

49

716

43

5

58

23,77

LU

130

15

5,15

BT

50

716

44

5

45

46,55

LU

130

19

29,10

BT

51

716

45

5

36

34,78

LU

130

22

8,33

BT

52

716

46

5

25

36,12

LU

130

24

42,12

BT

53

716

47

5

18

26,96

LU

130

34

49,87

BT

54

716

48

5

3

3,02

LU

130

52

55,06

BT

55

716

49

4

43

18,44

LU

131

10

55,09

BT

56

716

50

4

31

21,29

LU

131

19

43,82

BT

57

716

51

4

25

9,77

LU

131

23

46,90

BT

58

716

52

4

24

9,07

LU

131

37

16,50

BT

59

716

53

3

4

51,31

LU

130

59

59,24

BT

60

716

54

3

1

5,09

LU

130

58

56,78

BT

61

716

55

2

58

10,60

LU

130

58

58,87

BT

62

716

56

2

54

16,38

LU

131

0

12,56

BT




57


58

NO TITIK

LINTANG

BUJUR

D

M

S

L

D

M

S

B

37,79

BT

1

715

4

2

25

18,80

LU

128

41

2

715

5

0

19

23,66

LU

129

51

5,40

BT

3

715

6

0

16

49,91

LU

129

55

24,49

BT

4

715

7

0

11

13,38

LU

130

0

7,56

BT

5

715

8

0

11

4,99

LU

130

2

30,44

BT

6

715

9

0

10

57,11

LU

130

2

56,94

BT

7

715

9

0

10

56,71

LU

130

2

59,71

BT

8

715

10

0

8

51,54

LU

130

7

5,05

BT

9

715

11

0

7

53,47

LU

130

9

4,97

BT

10

715

12

0

6

42,05

LU

130

12

47,95

BT

11

715

13

0

6

38,27

LU

130

13

7,90

BT

12

715

14

0

6

37,91

LU

130

14

39,37

BT

13

715

15

0

6

6,01

LU

130

16

36,91

BT

14

715

16

0

2

31,42

LU

130

52

18,84

BT

15

715

17

0

2

16,58

LU

130

53

44,02

BT

16

715

18

0

1

14,45

LS

131

2

38,51

BT

17

715

19

0

22

51,42

LS

131

14

30,44

BT

18

715

20

0

23

44,95

LS

131

15

0,79

BT

19

715

21

0

23

54,67

LS

131

15

26,35

BT

20

715

22

0

45

19,87

LS

131

26

31,74

BT

21

716

56

2

54

16,38

LU

131

0

12,56

BT

22

717

1

2

51

31,46

LU

131

2

2,54

BT

23

717

2

2

49

37,49

LU

131

4

6,38

BT

24

717

3

2

48

6,55

LU

131

6

55,73

BT

25

717

4

2

35

35,09

LU

131

40

17,83

BT

26

717

5

2

35

12,41

LU

131

41

30,12

BT

27

717

6

2

34

40,26

LU

131

45

38,74

BT

28

717

7

2

35

29,58

LU

131

50

5,71

BT

29

717

8

2

38

14,46

LU

131

55

2,75

BT

30

717

9

2

41

16,91

LU

131

57

50,15

BT

31

717

10

2

44

0,78

LU

131

59

35,70

BT



32

717

11

4

11

17,56

LU

132

29

11,62

BT

33

717

12

4

4

23,41

LU

132

44

40,88

BT

34

717

13

3

58

38,24

LU

132

55

24,64

BT

35

717

14

4

0

35,57

LU

132

59

53,23

BT

36

717

15

4

5

22,88

LU

133

12

21,53

BT

37

717

16

4

12

24,26

LU

133

38

7,51

BT

38

717

17

4

15

27,36

LU

133

58

40,62

BT

39

717

18

4

16

13,26

LU

134

25

22,44

BT

40

717

19

4

15

6,16

LU

134

40

10,60

BT

41

717

20

4

12

44,64

LU

134

56

9,31

BT

42

717

21

4

7

8,26

LU

135

19

12,25

BT

43

717

22

4

0

1,44

LU

135

38

42,40

BT

44

717

23

3

55

43,10

LU

135

48

9,11

BT

45

717

24

3

50

12,19

LU

135

58

39,58

BT

46

717

25

3

41

37,54

LU

136

12

32,08

BT

47

717

26

3

23

14,82

LU

136

35

47,40

BT

48

717

27

3

7

18,91

LU

136

51

18,47

BT

49

717

28

2

50

58,63

LU

137

4

6,67

BT

50

717

29

2

10

36,26

LU

137

32

29,72

BT

51

717

30

2

0

51,19

LU

137

47

33,76

BT

52

717

31

1

48

59,00

LU

138

35

0,82

BT

53

717

32

1

43

21,65

LU

139

12

33,48

BT

54

717

33

1

42

39,71

LU

139

16

54,62

BT

55

717

34

1

41

34,76

LU

139

22

41,09

BT

56

717

35

1

39

16,56

LU

139

32

42,58

BT

57

717

36

1

36

1,22

LU

139

43

59,95

BT

58

717

37

1

32

37,90

LU

139

53

42,58

BT

59

717

38

1

28

44,76

LU

140

3

13,72

BT

60

717

39

1

23

2,62

LU

140

15

9,40

BT

61

717

40

1

5

36,67

LU

140

48

42,59

BT

62

717

41

1

1

35,00

LU

140

48

48,46

BT

63

717

42

0

44

9,96

LU

140

49

9,84

BT

64

717

43

1

4

35,00

LS

141

24

0,04

BT

65

717

44

2

8

30,01

LS

141

1

30,00

BT

66

717

45

2

36

15,98

LS

141

0

0,00

BT


59


60



NO TITIK

LINTANG

BUJUR

D

M

S

L

D

M

S

B

1

714

42

6

0

26,50

LS

132

50

41,86

BT

2

714

43

6

59

13,13

LS

132

0

29,66

BT

3

714

44

7

4

56,17

LS

131

54

46,15

BT

4

714

45

7

6

3,92

LS

131

54

55,15

BT

5

714

46

8

1

51,38

LS

131

17

33,32

BT

6

714

47

8

1

54,44

LS

131

17

31,49

BT

7

714

48

8

3

42,80

LS

131

16

52,28

BT

8

714

49

8

7

6,71

LS

131

9

58,54

BT

9

714

50

8

20

15,86

LS

130

45

20,09

BT

10

714

51

8

15

41,65

LS

129

0

58,10

BT

11

714

52

8

12

3,49

LS

128

49

32,02

BT

12

714

53

8

16

15,56

LS

128

14

4,13

BT

13

714

54

8

15

25,42

LS

128

4

43,79

BT

14

714

55

8

15

35,32

LS

128

2

42,32

BT

15

714

56

8

11

41,89

LS

127

48

27,65

BT

16

714

57

8

12

52,31

LS

127

44

29,15

BT

17

714

58

8

13

0,77

LS

127

36

4,28

BT

18

714

59

8

18

2,77

LS

127

27

0,00

BT

19

714

60

8

18

54,36

LS

127

25

24,35

BT

20

715

23

4

15

6,48

LS

134

52

28,09

BT

21

715

24

5

16

27,05

LS

133

9

19,84

BT

22

718

1

9

7

40,01

LS

141

1

9,98

BT

23

718

2

9

8

8,02

LS

141

1

13,84

BT

24

718

3

9

22

59,99

LS

140

52

0,01

BT

25

718

4

9

24

29,99

LS

140

49

30,00

BT

26

718

5

9

52

0,01

LS

140

28

59,99

BT

27

718

6

10

24

0,00

LS

139

46

0,01

BT

28

718

7

10

49

59,99

LS

139

12

0,00

BT

29

718

8

10

24

0,00

LS

138

37

59,99

BT

30

718

9

10

22

0,01

LS

138

34

59,99

BT

31

718

10

10

9

0,00

LS

138

13

0,01

BT


61


62

32

718

11

9

57

0,00

LS

137

45

0,00

BT

33

718

12

9

7

59,99

LS

135

28

59,99

BT

34

718

13

9

16

59,99

LS

135

13

0,01

BT

35

718

14

9

22

0,01

LS

135

3

0,00

BT

36

718

15

9

25

0,01

LS

134

49

59,99

BT

37

718

16

9

4

57,54

LS

133

55

30,83

BT

38

718

17

8

52

59,99

LS

133

22

59,99

BT

39

718

18

9

6

0,00

LS

132

46

0,01

BT

40

718

19

9

13

59,99

LS

132

33

0,00

BT

41

718

20

9

16

0,01

LS

132

30

0,00

BT

42

718

21

9

19

59,99

LS

132

19

59,99

BT

43

718

22

9

22

59,99

LS

132

12

0,00

BT

44

718

23

9

31

0,01

LS

131

57

0,00

BT

45

718

24

9

33

0,00

LS

131

52

0,01

BT

46

718

25

9

36

0,00

LS

131

43

0,01

BT

47

718

26

9

40

0,01

LS

131

31

0,01

BT

48

718

27

9

42

0,00

LS

131

28

0,01

BT

49

718

28

9

46

59,99

LS

130

55

0,01

BT

50

718

29

9

45

0,00

LS

130

43

0,01

BT

51

718

30

9

39

0,00

LS

130

6

0,00

BT

52

718

31

9

45

0,00

LS

129

30

0,00

BT

53

718

32

9

58

59,99

LS

129

1

0,01

BT

54

718

33

10

25

59,99

LS

128

18

0,00

BT

55

718

34

10

28

0,01

LS

128

13

59,99

BT

56

718

35

10

29

54,89

LS

128

12

11,88

BT

57

718

36

10

11

15,72

LS

128

7

39,00

BT

58

718

37

9

56

36,49

LS

128

3

39,02

BT

59

718

38

9

43

2,53

LS

127

59

30,52

BT

60

718

39

9

26

39,01

LS

127

55

13,30

BT

61

718

40

9

10

34,50

LS

127

51

55,22

BT

62

718

41

8

56

6,90

LS

127

47

53,74

BT

63

718

42

8

44

1,50

LS

127

43

33,67

BT

64

718

43

8

34

18,30

LS

127

38

55,10

BT

65

718

44

8

24

37,62

LS

127

32

23,93

BT

66

718

45

8

19

35,54

LS

127

26

44,59

BT




63

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (edisi 2010)

Recommend Documents