Status Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI 571) Laut Andaman dan Selat Malaka 1

YDW-WP.2013-05 Status perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI 571) Laut Andaman dan Selat Malaka

Status Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI 571) Laut Andaman dan Selat Malaka 1 Oleh: Yudi Wahyudin 2 Abstrak Wilayah Pengelolaan Perikanan Repubik Indonesia (WPP RI) merupakan sistem pewilayahan pengelolaan perikanan yang diegallisasi dengan diterbitkannya Permen KP No. PER 01/MEN/2009. WPP 571 merupakan satu dari sebelas wilayah pengelolaan yang meliputi perairan Laut Andaman dan Selat Malaka dan secara administrasi meliputi wilayah Provinsi NAD bagian timur, Riau dan bagian timur Sumatera Utara. Status perikanan di WPP 571 ini meliputi status sumberdaya ikan dan status pemanfaatannya serta status infrastruktur perikanan. Status sumberdaya ikan disajikan dengan melihat keragaan potensi sumberdayanya, status pemanfaatan sumberdaya ikan disajikan dengan melihat keragaan sumberdaya manusia yang melakukan pemanfaatan, armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakan dan besaran produksi yang dihasilkan akibat aktivitas penangkapan, sedangkan infrastruktur perikanan disajikan dengan melihat ketersediaan pelabuhan perikanan dan kelembagaan ekonomi yang ada di WPP 571. Kata Kunci: WPP 571, status perikanan, status SDI, status pemanfaatan, status infrastruktur perikanan Abstract Fisheries Management Zone (WPP RI) is a zoning system that has been legalized based on Ministry Regulation of Marine Affairs and Fisheries No. PER 01/MEN/2009. WPP 571 is one of eleven management zone, which is including the waters of Andaman Sea and Malacca Strait and administratively included a part of Aceh province territory (eastern coast), Riau and North Sumatra province (eastern coast). Fisheries status of this WPP 571 are consisting a status of fisheries resources and its utilization status, and also status of its fisheries infrastructure. The fisheries status showed based on the current status of its potency of fisheries resources, the status of its fisheries resources utilization showed based on overviewing its human resources status, fishing vessel and its gears and its production/harvesting status, meanwhile fisheries infrastructure status showed based on the availability of its fishing ports and its economic institution which available in WPP 571. Key Words: WPP 571, fisheries status, fisheries resources status, fisheries utilization status, fisheries infrastructure status

Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Repubik Indonesia (WPP-RI) dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek morfologi dasar laut, toponimi, ekologi perikanan laut, batas maritim serta standar pemetaan nasional yang dilegalisasi dengan diterbitkannya Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) sebagaimana diatur Permen KP No. PER.01/MEN/2009 yang membagi perairan laut Indonesia

1

Working Paper disampaikan sebagai bahan awal untuk pelaksanaan kajian penilaian indikator pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan – wilayah pengelolaan perikanan 571. Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan PT. Plarenco. 2 Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. YDW-2013.05 | p.1

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2334948


ke dalam 11 WPP-RI. Salah satu wilayah pengelolaan yang meliputi Laut Andaman dan Selat Malaka dikelompokkan menjadi WPP 571 (Gambar 1).

Gambar 1. WPP 571 Laut Andaman dan Selat Malaka (Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, 2011) WPP 571 secara administratif meliputi wilayah administrasi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam bagian timur (8 kabupaten/kota), wilayah administrasi Provinsi Riau (4 kabupaten/kota) dan wilayah administrasi Sumatera Utara (7 kabupaten/kota). Tabel 1 berikut ini menyajikan daftar klasifikasi daerah WPP-RI 571 berdasarkan keberadaan pelabuhan perikanan yang secara administratif tersebar di daerah kabupaten/kota di tiga provinsi (NAD, Riau dan Sumatera Utara). Tabel 1. Klasifikasi Daerah WPP-RI 571 dan Administrasi Wilayah Kabupaten/Kota Terkait No Provinsi Kabupaten Kota 1 Nangroe Aceh Darussalam Aceh Timur Langsa Pidie Lhokseumawe Bireuen Aceh Utara Aceh Tamiang Aceh Besar 2 Riau Siak Dumai Bengkalis Rokan Hilir 3 Sumatera Utara Labuhan Batu Tanjung Balai Asahan Medan Deli Serdang Langkat Serdang Bedagai Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI (2011) YDW-2013.05 | p.2

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2334948


3.1. Status Sumberdaya Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Andaman dan Selat Malaka (WPP-RI 571) berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan (SDI) memiliki 7 (tujuh) kelompok SDI, yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, demersal, udang penaeid, ikan karang konsumsi, lobster dan cumicumi. Kelompok SDI terbesar yang diestimasi berada di WPP 571 ini adalah ikan pelagis kecil yaitu mencapai sebanyak 143,3 ribu ton per tahun, sedangkan yang paling sedikit adalah lobster yang hanya sebanyak 0,4 ribu ton per tahun. Gambaran estimasi potensi sumberdaya ikan di WPP 571 ini selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Cumi-cumi

1.9

Lobster

0.4

Ikan karang konsumsi

5.0

Udang penaeid

11.4

Ikan demersal

82.4

Ikan pelagis kecil

143.3

Ikan pelagis besar

27.7 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

Potensi (ribu ton/tahun)

Gambar 2. Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di WPP 571 Laut Andaman dan Selat Malaka (Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, 2011) 3.2. Status Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Berbicara mengenai status pemanfaatan sumberdaya ikan, maka pembahasannya tidak terlepas dari sumberdaya manusia yang melakukan pemanfaatan, armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakan dan besaran produksi yang dihasilkan akibat aktivitas penangkapan. Sumberdaya manusia, dalam hal ini nelayan, di WPP 571 dari tahun ke tahun mengalami perkembangan positif dan negatif. Perkembangan positif dari jumlah nelayan hanya terjadi pada tahun 2005-2006, sedangkan periode tahun 2006-2010 perkembangan jumlah negatif (Gambar 3). Kecenderungan trend negatif ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah (i) turunnya animo masyarakat untuk tetap bekerja di sub sektor perikanan tangkap, (ii) besarnya biaya produksi sehingga menyebabkan sebagian nelayan beralih profesi, (iii) berkurangnya SDI yang ada di WPP 571 sehingga menyebabkan produktivitas nelayan berkurang dan pada gilirannya menghentikan produksinya dan beralih ke profesi lain, dan sebagainya.

YDW-2013.05 | p.3


200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nelayan (1000 orang)

Gambar 3. Jumlah Nelayan di WPP 571 Laut Andaman dan Selat Malaka (Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, 2011) Armada penangkapan ikan di WPP 571 pada tahun 2010 tercatat lebih banyak didominasi oleh kapal motor (KM) berukuran di bawah 5 GT yang mencapai lebih kurang 55,7 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah kapal motor berukuran di atas 50 GT (Gambar 4), sedangkan berdasarkan perkembangan jumlah kapal penangkap ikan, kendati kapal motor mendominasi jumlah keberadaannya, akan tetapi jumlah mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2007-2010 (Gambar 5). Hal ini semakin dapat menjelaskan penyebab terjadinya penurunan jumlah nelayan, dimana dapat diindikasikan akan adanya akibat semakin besarnya biaya operasi, sehingga banyak armada yang gulung tikar atau keluar dari daerah penangkapan di WPP 571. 100

Keterangan: 1. KM 100-200 GT 2. KM 50-100 GT 3. KM 30-50 GT 4. KM 5-30 GT 5. KM < 5GT 6. MT 7. PTM

90 80 70 60 50

55.7

40 30 12.1

20 10

0.3

0.3

1.6

1

2

3

15

15

6

7

0 0

4

5

8

Prosentase (%)

Gambar 4. Prosentase Jumlah Armada Penangkapan Ikan Berdasarkan Klasifikasinya di WPP 571 Laut Andaman dan Selat Malaka (Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, 2011)

YDW-2013.05 | p.4


30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 KM

2008 MT

PTM

2009 Linear (KM)

Linear (MT)

2010 Linear (PTM)

Gambar 5. Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan Berdasarkan Klasifikasinya di WPP 571 Laut Andaman dan Selat Malaka Periode Tahun 2007 – 2010 (Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, 2011) Keseluruhan data alat tangkap berdasarkan jenis yang berada di WPP 571 tidak dapat ditunjukkan secara rinci, akan tetapi data alat tangkap yang ijinnya diterbitkan oleh pusat secara keseluruhan untuk WPP 571 ini berjumlah sebanyak 245 unit, yaitu sebanyak 1 unit bouke ami, 1 unit long bag set net, 140 unit pukat ikan dan 103 unit purse seine (Tabel 2). Tabel 2. Realisasi Ijin Alat Tangkap Yang Diterbitkan Pusat Jumlah No Jenis Alat Penangkap Ikan (unit) 1 Bouke Ami 1 2 Bubu 3 Hand Line 4 Huhate 5 Jaring Insang 6 Long Bag Set Net 1 7 Pancing Cumi 8 Pancing Rawai 9 Payang 10 Pukat Ikan 140 11 Pukang Udang 12 Purse Seine 103 13 Rawai Tuna Jumlah 245 Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI (2011)

Pemanfaatan SDI di WPP 571 secara keseluruhan jika diperbandingkan antara jumlah produksi perikanan dengan estimasi potensi SDI, maka pemanfaatan SDI di WPP 571 ini telah melebihi YDW-2013.05 | p.5


potensinya, kecuali ikan pelagis kecil (Gambar 6). Hal ini juga semakin menguatkan tentang apa penyebab perkembangan negatif dari jumlah nelayan di WPP 571.

Cumi-cumi

1.9

Lobster

0.4

Ikan karang konsumsi

5.0

Udang penaeid

11.4

Ikan demersal

82.4

Ikan pelagis kecil

143.3

Ikan pelagis besar

27.7 0.0

20.0

40.0

60.0

Pemanfaatan (ribu ton/tahun)

80.0

100.0 120.0 140.0 160.0

Potensi (ribu ton/tahun)

Gambar 6. Produksi Menurut Kelompok Jenis Ikan di WPP 571 Laut Andaman dan Selat Malaka Tahun 2010 (Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, 2011) Jenis ikan dominan yang berhasil ditangkap WPP 571 diantaranya adalah ikan kembung, selar, teri, tongkol komo, laying, udang putih/jerbung, cumi-cumi, guaman/tigawaja, manyung dan biji nangka. Jenis ikan kembung merupakan yang paling banyak ditangkap, sedangkan ikan biji nangka yang paling sedikit diantaranya ikan yang paling dominan (Gambar 7). 25 20 15 10 5 0

Gambar 7. Produksi Ikan Dominan di WPP 571 Laut Andaman dan Selat Malaka Tahun 2010 (Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, 2011)

YDW-2013.05 | p.6


3.3. Infrastruktur Perikanan Infrastruktur perikanan merupakan salah satu sub sistem perikanan. Beberapa jenis infrastruktur perikanan diantaranya meliputi pelabuhan perikanan, KUB (kelompok usaha bersama), UPI (usaha penangkapan ikan) dan SPDN (solar packet dealer untuk nelayan). Jumlah pelabuhan perikanan yang secara administratif berkaitan dengan WPP 571 adalah 1 buah PPS (pelabuhan perikanan samudera), 1 buah PPP (pelabuhan perikanan pantai), dan 68 buah PPI (pusat pendaratan ikan). Infrastruktur perikanan lainnya yang terdapat di WPP 571 diantaranya adalah sebanyak 532 buah KUB, 46 buah UPI dan 26 buah SPDN. Gambaran lengkap infrastruktur perikanan dapat dilihat pada Gambar 8. 600 500

532

400 300

238

200

150

100 45

0

1

0

PPS

68

1

PPN

PPP Agregat

144 PPI

NAD

KUB Riau

46 1

UPI

26

5

20

1

SPDN

Sumut

Gambar 8. Insfrastruktur Perikanan di WPP 571 Laut Andaman dan Selat Malaka Tahun 2010 (Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, 2011)

Referensi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia. 2011. Peta Keragaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia.

YDW-2013.05 | p.7

Status Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI 571) Laut Andaman dan Selat Malaka 1

Recommend Documents