1
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.01/MEN/2009 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, diperlukan adanya kajian potensi, pemanfaatan, konservasi, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan terhadap sumber daya ikan dan lingkungan yang dikelola dengan sistem yang terukur;
b.
bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
c.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea / Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 7644, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); 3.
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
2
4.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat geografis TitikTitik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
7.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
8.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
Nomor
3
Memperhatikan: Surat Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan Nomor 005/Komnaskajiskan/III/2008 tentang Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, tanggal 12 Maret 2008;
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1 (1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPP-RI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. (2) WPP-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu: 1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; 2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; 3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; 4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; 5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa; 6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; 7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; 8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
Laut
9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; 10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; 11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
4
(3) Nama perairan yang tidak tersebut dalam pembagian WPP RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi berada di dalam suatu WPP RI, merupakan bagian dari WPP RI tersebut. (4) WPP-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Peta WPP-RI dan Peta dan deskripsi masing-masing WPPRI yang memuat kode, wilayah perairan, dan batas dari masingmasing WPP-RI sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Khusus untuk kegiatan penangkapan ikan, penentuan daerah penangkapan dalam perizinan usaha perikanan tangkap harus sudah disesuaikan dengan WPP-RI yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan yang mengatur wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2009
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I Ttd.
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Supranawa Yusuf
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
FREDDY NUMBERI
5
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.01/MEN/2009 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR LAMPIRAN
ISI LAMPIRAN
I
Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
II
Peta dan Diskripsi Masing-Masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2009 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Supranawa Yusuf
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
6 Lampiran I: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan LAMPIRAN 1 Nomor: PER.01/MEN/2009 PERATURAN MENTER I KELAUTAN DAN PERIKANAN Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NO : Republik Indonesia. TANGGAL : PETA W ILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
PETA WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA T B ' 3 2 ° 1 4 1
° 0 4 1
° 5 3 1
° 0 3 1
° 5 2 1
° 0 2 1
° 5 1 1
° 0 1 1
° 5 0 1
° 0 0 1
° 5 9
U L ' 8 3 ° 9
THAILAND PHILIPIN A
P. We
LA UT CINA SELATA N P. Miangas
T LA A AK AL M
MALAYSIA
° 5
SE
° 5
WPP 711
WPP 716
Kep. Talaud P. Karatung
P. Natuna B esar
P. Sangir
Kep. Natuna
Kep. Anam bas
P. Subi
LAUT NAT UNA
P. Simeuleu
Kep. Sangihe
MALAYSIA
Kep. Banyak
LA UT HALMAHERA
LA UT SULAWE SI
WPP 717
Moro a t i
P. R up at
P. Bengkalis
SIN GAPUR A P. Batam P. Bintan
P. Nias
SA MU D E R A
Kep. Tam belan
S U P. Sebangk a
R
A
P. Peleng P. Banggai P. Taliabu P. Bangk urung P. Bokan
D IA
TELUK B ON E
IN
P. Belitung
P. Pagai Selatan
WPP 713
LA U T J A W A
P. Am bon
PAP UA
P. Buton
Kep. Kai
b ng esi
ep K
P. Tanajam pea
P. Kobroor
LA UT ARU
r
ep . K
LA UT FLORES
P.P. B abar
P. Wetar P.P. Leti
Kep. Alor P. Alor
P. Yamdena
LA UT ARAFURA
WPP 718
P. Flores
P. Sumbaw a
TIMOR L ESTE P. Sumba
H I ND I A
LAUT SAWU
P. Timor
LAUT T IMOR
° 0 1
° 0 1
S A MU D E R A
a am .D
P. Kalao P. Kalaotoa P. Bonerate
Kep. Solor
U
WPP 714
Kep. Sebalana
P. Lombok
° 5
P. Kaba en a
Ke p. Te ng a
P. Bali
PA GU
LA UT BANDA
P. Selay ar
JAW A
LAUT SERAM P. Seram
Kep. Masalembo
P. Kangean P. Sapudi Kep. Kangean
TELUK CE NDE RAWA SIH
P. Buru
P. Manui
P. Baw ean
P. M adura
P. Yapen
Batanme
P. Wow oni
uk a p. T Ke
° 5
WPP 712
Kep. Karimunjawa
P. Saw u
WPP 573 B
P. O bim ay or P. Mangole
P. Muna P. Baw ean
P. Biak
P. Salaw ati
P. Sulabesi
SULAWESI
SE
H
LA T
A SEL A T KA RI MAT A
P. Pagai Utar a
P. Bac an
WPP 715
Aru
R
ER
P. Bangk a
Waigeo
LAUT MALU KU
Ke p.
E
D P. Sipura
TOMIN I
im ba r
KALIMANTAN
MA K ASS A
T
U P. Siberut
WPP 572
P. Unauna TE LUK P. Togian
P. Lingga P. Singk ep
Ta n
A
M
P. Tanahbala
° 0
M
SA
° 0
P. Tanahmasa
PASIFIK
Halm ahera
P. Rote
T S
100
0
100
200
300
400 Km
AU STR ALI A
° 5 1
° 5 1 ° 0 4 1
° 5 3 1
° 0 3 1
° 5 2 1
° 0 2 1
° 5 1 1
° 0 1 1
° 5 0 1
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
° 0 0 1
° 5 9
T B ' 7 4 ° 1 9
S L ' 7 3 ° 5 1
