JASA/WARGA Indonesia
Highway
Corporation
L A PA N
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG PURBALEUNYI DENGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENEMPATAN MENARA PENGUKUR POTENSI ANGIN Nomor: FE0S.HK.02. 6 4 ^ , Nomor: Perjan/6^s/x/2£>a/'
Pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh, yang bertanda-tangan dibawah ini : Ir. Hardjono Santoso
: Kepala Cabang Purbaleunyl PT Jasa Marga (Persero), dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) berdasari
Drs. Handoko Slamet Riadhi ; Kepala Pusat Teknologi Dirgantara Terapan - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkantor di Jl, Raya LAPAN-Rumpin, Tromol Pes No.7 Serpong Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (seianjutnya bersama-sama disebut "Para Pihak"), sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman Penempatan Menara Pengukur Potensi Angin di lokasi area Tempat istirahat Jalan Tol Purbaleunyi. Para Pihak teriebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Surat Kepala Bidang Konversi Energi Dirgantara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) nomor: B/146/IX/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal pemriohonan Ijin pemasangan peralatan ukur potensi angin 2. Surat Direktur Pengembangan Niaga PT. Jasa Marga (Persero) Nomor: DA.HK.01.1098 tanggal 11 Juli 2007 perihal penriohonan ijin pengukuran potensi angin 3. Hasil pertemuan tanggal 4 September 2007, mengenai pembahasan rencana kegiatan pekerjaan pemasangan alat ukur potensi energi angin.
• v l ^ l dari7
PASAL1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEKERJAAN 1, Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005, Tentang Jalan Tol. PASAL 2 RUANG LINGKUP Lingkup Nota Kesepahaman yang disepakati oleh Para Pihak adalah penempatan menara potensi pengukuran potensi angin sesuai bentuk, desain dan lokasi yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
PASAL 3 MASA BERLAKU 1. Jangka waktu penempatan menara pengukur potensi angin selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ijin pekerjaan penempatan menara potensi angin berakhir. 2. Apabila PIHAK KEDUA menginginkan perpanjangan jangka waktu penempatan menara pengukur potensi angin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dengan kesepakatan Para Pihak, yang dituangkan dalam suatu kesepakatan tertuiis dan ditandatangani oleh Para Pihak. 3. Untuk maksud sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertuiis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini. PASAL 4 LOKASI DAN PERUNTUKAN PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk penempatan menara pengukur potensi angin di Tempat Istirahat Km.88+00 jalur A Ruas Jalan Tol Purbaleunyi yang berada dibawah penguasaan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA. PASAL 5 SYARAT-SYARAT UMUM PENEMPATAN MENARA PENGUKUR POTENSI ANGIN 1. Pelaksanaan penempatan menara pengukur potensi angin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 ayat 1 Nota Kesepahaman ini harus sesuai dan berdasarkan rencana desain dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA. 2. PIHAK KEDUA sebelum melaksanakan penempatan menara pengukur potensi angin, terlebih dahulu harus telah memperoleh ijin dari PIHAK PERTAMA. 3. Dalam pelaksanaan penempatan menara pengukur potensi angin oleh PIHAK KEDUA tidak mengakibatkan gangguan operasional tempat istirahat dan atas pengawasan PIHAK PERTAMA.
PASAL 6 LUAS LAHAN 1. Total luas lahan terpakai untuk penempatan menara pengukur potensi angin yang disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut: luas = 30m x 30 m = 900 m2 2, PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi luas lahan yang terpakai sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini. PASAL 7 KETENTUAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PENEMPATAN MENARA PENGUKUR POTENSI ANGIN 1.
Desain dan Spesifikasi. a. Terhadap menara pengukur potensi angin yang akan ditempatkan dilokasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 Nota Kesepahaman ini, terlebih dahulu harus dibuat desain, spesifikasi. b. Terhadap desain, dan spesifikasi, sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini, sebelum dipasang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
2. Pekerjaan pemasangan dan/atau pelaksanaan konstruksi menara pengukur potensi angin dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah adanya Surat Ijin Pelaksanaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA. Untuk itu maka PIHAK KEDUA sebelum melaksanakan pekerjaan dilapangan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kerja secara tertuiis kepada PIHAK PERTAMA. PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN 1. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa : a. Masing-masing pihak memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini dan telah memperoleh semua persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan anggaran masing-masing pihak. b. Informasi yang lengkap dan benar serta tidak menyesatkan secara materiil. c. Masing-masing pihak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang diberikannya dalam pasal ini, dan ; d. Pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini oleh para pihak, berikut pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak, tidak akan melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku bagi masing-masing pihak, balk undang-undang, peraturan, keputusan instansi pemerintah, anggaran dasar, atau Nota Kesepahaman dimana masing-masing pihak terlibat sebagai salah satu pihak. 2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa : a. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan perseroan yang diberi wewenang penuh oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelenggaraan Jalan Tol. b. PIHAK PERTAMA akan menanggung setiap kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan oleh terjadinya kelalaian dan atau kesalahan PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa :
" ^ 3 dari 7
a. PIHAK KEDUA dengan alasan apapun juga tidak akan mengalilikan Nota Kesepahaman yang telah disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini dengan PIHAK PERTAMA atas penempatan menara pengukur potensi angin, kecuali telah mendapat persetujuan tertuiis dari PIHAK PERTAMA. b. PIHAK KEDUA akan memenuhi setiap kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan mematuhi peraturan yang berlaku dan menjamin PIHAK PERTAMA untuk melepaskan tuntutan dan atau dakwaan dari pihak ketiga dikemudian hari yang terjadi karena kelalaian dan atau kesalahan PIHAK KEDUA. PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 1.
2.
PIHAK PERTAMA menjamin tidak akan memberikan hak kepada pihak lain untuk penempatan menara pengukur potensi angin pada lokasi yang telah disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini selama berlakunya jangka waktu Nota Kesepahaman ini. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pemasangan menara pengukur potensi angin yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman ini. PASAL10 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima bantuan dari PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pemasangan menara pengukur potensi angin di lokasi sesuai yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini. 2. Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan selama berlakunya Nota Kesepahaman ini PIHAK KEDUA berhak untuk : a. Segera melaksanakan penempatan menara pengukur potensi angin yang disepakati berdasarkan Nota Nota Kesepahaman ini. b. Memperoleh akses penuh ke lokasi dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin tertuiis dari PIHAK PERTAMA. c. Melakukan sendiri pembongkaran atas struktur konstruksi menara pengukur potensi angin. 3. Pemasangan konstruksi dan penempatan menara pengukur potensi angin di lapangan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin tertuiis dari PIHAK PERTAMA. 4. PIHAK KEDUA dengan ini menjamin bahwa segaia fasilitas sebagaimana telah ditentukan berdasarkan Nota Nota Kesepahaman ini hanya akan dipergunakan sebagai tempat pemasangan menara pengukur potensi angin dan tidak untuk peruntukkan lain selain yang disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA. 5. Dalam hal lokasi sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan dipergunakan untuk perluasan dan atau pengembangan tempat istirahat, PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyerahkan kembali titik lokasi yang dimanfaatkan untuk penempatan menara pengukur potensi angin kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus melaksanakan sendiri pembongkaran menara pengukur potensi angin dimaksud, dengan ketentuan bahwa titik lokasi penempatan menara pengukur potensi angin yang diserahkan tersebut sedapat mungkin akan diganti oleh PIHAK PERTAMA dengan titik lokasi yang lain pada Ruas Jalan Tol yang sama dan biaya pemindahan ditanggung PIHAK KEDUA. 6. Apabila titik lokasi menara pengukur potensi angin tidak ada penggantinya maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberikan penggantian apapun kepada PIHAK KEDUA pada sisa waktu dari jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
•^4-
dari 7
7. PIHAK KEDUA wajib pada saat berakhirnya jangka waktu Nota Nota Kesepahaman ini atas biayanya sendiri membongkar, membersihkan seluruh struktur konstruksi dan memperbaiki fasilitas tempat istirahat yang rusak, yang dipakai untuk pemasangan dan/atau pendirian menara pengukur potensi angin dilokasi.
PASAL11 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN 1. Pengakhiran a. Nota Kesepahaman ini tidak akan berakhir atau diakhiri selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini karena sebab apapun juga, kecuali sebagaimana ditentukan berdasarkan Nota Kesepahaman ini. b. Untuk maksud-maksud pengakhiran Nota Kesepahaman maka Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan persyaratan-persyaratan dari Pasal 1226 dan Pasal 1227 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 2. Pengakhiran Nota Kesepahaman oleh PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA lalai untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertuiis tentang kelalaian tersebut kepada PIHAK KEDUA dan minta agar PIHAK KEDUA memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu yang dianggap wajar oleh PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa kelalaian PIHAK KEDUA tidak dapat diperbaiki, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman kepada PIHAK KEDUA. 3. Pengakhiran Nota Kesepahaman oleh PIHAK PERTAMA. Kejadian-kejadian berikut ini adalah merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA : a. PIHAK PERTAMA lalai untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Nota Nota Kesepahaman ini. b. PIHAK PERTAMA dinyatakan bubar berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham PIHAK PERTAMA. c. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit atau insolven. Apabila terjadi kejadian kelalaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan memberikan pemberitahuan tertuiis kepada PIHAK PERTAMA tentang kelalaian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu yang dianggap wajar oleh PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat bahwa kelalaian PIHAK PERTAMA tidak dapat diperbaiki, maka PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman kepada PIHAK PERTAMA. 4. Pengakhiran Nota Kesepahaman karena keadaan memaksa (Force Majeure). Apabila Para Pihak berpendapat bahwa terjadi suatu kejadian memaksa (Force Majeure) maka Para Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan mengajukan suatu pemberitahuan kepada pihak lainnya. 5. Akibat pengakhiran Nota Kesepahaman. a. Dalam hal terjadi pengakhiran oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berhak untuk dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman kepada PIHAK KEDUA. 5 dari 7
b. Dalam hal terjadi pengakhiran oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan memberikan liak pemasangan menara pengukur potensi angin kepada PIHAK KEDUA yang akan diatur kemudian atas kesepakatan Para PIHAK. PASAL 12 PENYELESAIAN SENGKETA 1. Apabila terjadi perselisihan akibat ketidaksepakatan Para Pihak dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau Nota Nota Kesepahaman tambahannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. 2. Namun apabila cara tersebut sengketa, perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pengiriman pemberitahuan mengenai sengketa, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 1. Kejadian termasuk dalam keadaan Force Majeure dalam Nota Kesepahaman ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut : a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir) b. Kebakaran. c. Perang, pemogokan, pemberontakan yang secara keseluruhan ada hubungannnya langsung dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. 2. Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertuiis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 3. Apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa yang terjadi dianggap tidak ada. 4. Atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA tersebut, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta akan memberikan tanggapan secara tertuiis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA. 5. Apabila dalan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan PIHAK KEDUA tentang keadaan memaksa tersebut dan PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut.
PASAL 14 PEMBERITAHUAN Setiap pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini : 1. Harus ditujukan secara tertuiis kepada penerima yang dimaksud pada alamat yang tertera dibawah ini atau alamat terakhir yang diberitahukan oleh penerima dimaksud kepada pengirim : -
PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi. JIn.DR.Djundjunan no.257 Toll Plaza Pasteur Bandung
Telepon Faximile
: (022)2000867 : (022)2011433
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Jin.Raya LAPAN-Rumpin, Tromol Pos No.7 Serpong Tangerang 34310 Telepon : (021) 75790383 Faximile : (021) 75790378 2. Harus ditanda tangani oleh orang yang diberi kewenangan penuh oleh pengirim.
PASAL15 LAIN-LAIN DAN PENUTUP 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman tambahan atau amandemen berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 2. Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman diatas, bermaterai cukup, dan untuk rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA KEPALA PUSAT TEKNOLOGI DIRGANTARA TERAPAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PIHAK PERTAMA KEPALA CABANG PURBALEUNYI
Drs. Handoko Slamet Riadhi
Ir. Hardjono Santoso
