WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BTN CABANG SINGARAJA BALI I Gede Tor Kaesar Nero, Siti Hamidah Amir dan I Gusti Ayu Puspawati Universitas Udayana Denpasar dan Universitas Brawijaya Malang ABSTRACT The process of home ownership with mortgage system (KPR) raises a variety of issues that need to get a settlement solution. One of the problems that arise in the mortgage agreement is the issue of loan guarantees to be provided by the bank and its binding ordinances. Guarantees the mortgages (mortgage) is the home to be purchased by the customer. Issues that arise in terms of the guarantee is that at the time the loan is realized, it means the bank has disbursed funds to pay for the house, ownership of land and the house has not been transferred to the customer's credit recipients, so the banks have to wait for the process behind the name and the binding process loan guarantees for housing and land. Other issues that arise in the implementation of the mortgage is in default. Defaulting debtors is done with a variety of forms and the reasons why credit recipients are in default. One form of credit default recipient is taken not to pay their debts or repay the installments of the reasons the quality is not in accordance with the specifications that have been offered by the developer / developer at the time prior to the transaction. Key Words
: Tort, Credit Agreement, Owned Home Loan
Proses pemilikan rumah dengan sistem kredit pemilikan rumah (KPR) memunculkan berbagai persoalan yang perlu mendapatkan solusi penyelesaiannya. Salah satu persoalan yang muncul dalam perjanjian kredit pemilikan rumah adalah masalah jaminan dari kredit yang akan diberikan oleh pihak bank dan tata cara pengikatannya. Jaminan dalam kredit pemilikan rumah (KPR) adalah rumah yang akan dibeli oleh nasabah tersebut. Persoalan yang muncul dalam hal jaminan tersebut adalah bahwa pada waktu kredit tersebut sudah direalisasikan, artinya bank telah mengeluarkan dana untuk membayar rumah tersebut, hak kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut belum beralih kepada nasabah penerima kredit, sehingga bank harus menunggu proses balik nama dan proses pengikatan jaminan kredit atas rumah dan tanah tersebut. Persoalan lain yang muncul dalam pelaksanaan kredit pemilikan rumah adalah wanprestasi. Wanprestasi ini dilakukan debitur dengan berbagai macam bentuk dan alasan mengapa penerima kredit melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan penerima kredit adalah tidak melakukan pembayaran hutangnya atau membayar angsuran dengan alasan kualitas angsuran dari rumah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan oleh pihak developer/pengembang pada waktu sebelum terjadi transaksi. Kata Kunci
: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Kredit Pemilikan Rumah
1
PENDAHULUAN
harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.2
Sektor perbankan, yang memiliki posisi
strategis
intermediasi
dan
sebagai
lembaga
penunjang
Perumahan
sistem
dan
pemukiman,
merupakan salah satu kebutuhan dasar
pembayaran, merupakan faktor yang
manusia
sangat
proses
Indonesia,
bidang
pencerminan dari jati diri manusia, baik
sebagai
lembaga
secara perseorangan maupun dalam
dimaksudkan
sebagai
suatu kesatuan dan kebersamaan dengan
perantara pihak-pihak yang mempunyai
lingkungan alamnya. Perumahan dan
kelebihan dana (surplus of fund), dengan
pemukiman juga mempunyai peranan
pihak-pihak
yang
menentukan
pembangunan ekonomi.
nasional
Bank
intermediasi,
dalam
yang
di
kekurangan
dan
dan
dalam
masyarakat
perumahan
merupakan
sangat
startegis
dalam
memerlukan dana (lack of fund). Jadi
pembentukan watak serta kepribadian
dengan
akan
bangsa, sehingga perlu dibina serta
bergerak dalam kegiatan perkreditan dan
dikembangkan demi kelangsungan dan
berbagai jasa yang diberikan, bank
peningkatan
melayani kebutuhan pembiayaan serta
penghidupan masyarakat.
melancarkan sistem pembangunan bagi
Kebutuhan
demikian,
perbankan
semua sektor perekonomian.1
kehidupan akan
dan
perumahan
pada masa sekarang ini merupakan
Salah satu unsur pokok dalam kesejahteraan
rakyat,
adalah
terpenuhinya
kebutuhan
masyarakat
masalah nasional, terutama di daerah perkotaan,
yang
harus
dicarikan
solusinya baik oleh pemerintah bersama-
dalam bidang papan atau perumahan.
sama
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-
pengusaha, maupun selaku konsumen
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
perumahan itu sendiri.
Permukiman ditentukan bahwa rumah
dengan
masyarakat
selaku
Kredit Pemilikan Rumah yang
adalah bangunan gedung yang berfungsi
ditawarkan
pihak
sebagai tempat tinggal yang layak huni,
pengembang
dengan
sarana pembinaan keluarga, cerminan
pendanaannya
oleh
perusahaan didukung pihak
bank,
merupakan salah satu solusi bagi calon Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. ix. 1
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 183 2
2
konsumen
dapat
pemilikan rumah adalah masalah jaminan
Proses
dari kredit yang akan diberikan oleh
pembelian rumah dengan cara Kredit
pihak bank dan tata cara pengikatannya.
Pemilikan Rumah ini adalah:
Jaminan dalam kredit pemilikan rumah
segera
perumahan
memiliki
1. Perjanjian
untuk
perumahan.
pendahuluan
konsumen
dengan
pengembang,
(KPR) adalah rumah yang akan dibeli
perusahaan
oleh nasabah tersebut. Persoalan yang
dalam
muncul dalam hal jaminan tersebut
perjanjian tersebut telah disepakati
adalah bahwa pada waktu kredit tersebut
tentang pembayaran pertama sebagai
sudah direalisasikan, artinya bank telah
uang muka, lokasi dan tipe rumah
mengeluarkan dana untuk membayar
yang
dan
rumah tersebut, hak kepemilikan atas
waktu
tanah dan rumah tersebut belum beralih
dibeli,
bangunan,
di
antara
mana
harga
tanah
jangka
pembangunan rumah dan waktu
kepada
penyerahan rumah
sehingga bank harus menunggu proses
2. Pengajuan
permohonan
nasabah
penerima
kredit,
kredit
balik nama dan proses pengikatan
pemilikan rumah oleh perusahaan
jaminan kredit atas rumah dan tanah
pengembang untuk dan atas nama
tersebut.
konsumen kepada pihak Bank yang menyediakan
lain
yang
muncul
Kredit
dalam pelaksanaan kredit pemilikan
Pemilikan Rumah. Jangka waktu
rumah adalah wanprestasi. Wanprestasi
Kredit Pemilikan Rumah tersebut
ini dilakukan debitur dengan berbagai
antara 5 tahun sampai dengan 15
macam bentuk dan alasan mengapa
tahun, hal ini akan disesuaikan
penerima kredit melakukan wanprestasi.
dengan
Salah satu bentuk wanprestasi yang
dalam
fasilitas
Persoalan
kemampuan membayar
konsumen
angsuran
tiap
dilakukan penerima kredit adalah tidak
bulannya.
melakukan pembayaran hutangnya atau
Berdasarkan uraian di atas, maka
membayar
angsuran
dengan
alasan
dalam proses pemilikan rumah dengan
kualitas angsuran dari rumah tersebut
sistem kredit pemilikan rumah (KPR)
tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah
memunculkan berbagai persoalan yang
ditawarkan
perlu
developer/pengembang
mendapatkan
solusi
oleh
pihak pada
waktu
penyelesaiannya. Salah satu persoalan
sebelum terjadi transaksi. Berdasarkan
yang muncul dalam perjanjian kredit
alasan
2
tersebut
penerima
kredit
kemudian melakukan wanprestasi yang
orang atau lebih mengikatkan dirinya
berupa tidak melakukan pembayaran
terhadap satu orang lain atau lebih.
angsuran dan hal ini yang terjadi pada
Definisi tersebut oleh para
nasabah KPR pada Bank BTN Cabang
Sarjana Hukum dianggap memiliki
Singaraja Bali.
kelemahan
Jenis
Penelitian
ini
adalah
karena
disatu
pihak
kurang lengkap dan dipihak lainnya
penelitian empiris mengenai upaya bank
terlalu
dalam menyelesaikan perjanjian kredit
lengkap karena hanya merumuskan
terhadap
perjanjian
debitur
yang
mengalami
luas.
Dianggap
sepihak
padahal
wanprestasi di Singaraja Bali, karena
dalam
penelitian ini dengan mendasarkan pada
samping perjanjian sepihak juga
data
daya
dapat dijumpai suatu perjanjian yang
utamanya dan data sekunder sebagai
para pihaknya mempunyai hak dan
pelengkap.
yang
kewajiban. Perjanjian inilah yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah
disebut dengan perjanjian timbal-
pendekatan yuridis sosiologis. Analisis
balik. Perjanjian timbal-balik ini juga
terhadap data dilakukan dengan cara
merupakan
deskriptif, analisis, evaluatif, interpretatif
seharusnya tercakup dalam batasan
dan
perjanjian dalam Pasal 1313 KUH
primer
sebagai
Pendekatan
argumentatif.
berupa
sumber
Deskripsi
penggambaran
dapat
dengan
evaluasi
sehari-hari,
perjanjian
di
yang
Perdata tersebut.3
bahan-bahan
hukum sebagaimana adanya. Kemudian dilanjutkan
kehidupan
saja,
kurang
Sebaliknya dikatakan terlalu
berupa
luas, karena perjanjian menurut pasal
penilaian terhadap data yang diperoleh.
tersebut
diartikan
sebagai
suatu
perbuatan.Apabila setiap perjanjian PEMBAHASAN
dikatakan sebagai suatu perbuatan,
1. Pengertian dan Dasar Hukum
maka segala perbuatan baik yang
Perjanjian Pengertian
bersifat hukum atau tidak, dapat perjanjian
di
dimasukkan dalam suatu perjanjian,
dalam Buku III KUH Perdata diatur
misalnya perbuatan melawan hukum,
di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu Purwahid Patrik, Dasar-dasarHukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.45 3
3
perwakilan
sukarela
dan
hal-hal
seperti ini diperkirakan oleh Bank,
mengenai janji kawin.4 Atas
karena dana yang ada di bank
dasar
alasan-alasan
sebagian besar adalah milik pihak
itulah maka para Sarjana Hukum
ketiga.
merasa perlu untuk merumuskan
kebijaksanaan oleh bank,
kembali apa yang dimaksud dengan
penggunaan dana tersebut untuk
perjanjian.
menentukan pemberian Kredit.7
definisi
Subekti
memberikan
perjanjian
itu
diperlukan dalam
suatu
Bila seseorang atau badan
peristiwa dimana seseorang berjanji
usaha mendapat fasilitas kredit dari
kepada seorang lain atau dimana dua
bank,
orang itu saling berjanji untuk
kepercayaan pinjaman dana dari
melaksanakan sesuatu hal.5 Sudikno
bank
Mertokusumo memberikan definisi
hubungan
perjanjian adalah hubungan hukum
kegiatan perkreditan di antara para
antara
dua
berdasarkan
sebagai
Untuk
pihak kata
terjalin
dalam
untuk
saling
percaya,
kredit
(debitur)
memenuhi
Pihak kredit
kredit
akan
sanggup
kewajibannya,
baik
pembayaran, bunga ataupun jangka waktu
pembayaran
disepakati
yang
bersama
yang
telah
oleh
Bank,
karena dana yang ada di Bank
(kreditur)
sebagian besar adalah milik pihak
bahwa penerima akan
pemberi
(kreditur) percaya bahwa penerima
dari bahasa romawi yang berarti
(Debitur)
yang
Sehingga
sepakat
berasal dari kata Credere, yang diambil
kredit
kredit.
pihak harus didasari oleh adanya rasa
Menurut segi bahasa, kredit
percaya-percaya,
mendapat
lebih,
2. Pengertian Kredit
memberikan
pemberi
dia
atau
menimbulkan akibat hukum.6
kepercayaan.
berarti
ketiga.
sanggup
Untuk
itu
diperlukan
kebijaksanaan oleh bank,
memenuhi segala sesuatunya yang
penggunaan
telah diperjanjikan, baik menyangkut
didalamnya
jangka waktunya, maupun prestasi
dana untuk
dalam tersebut
menentukan
pemberian kredit.
dan kontraprestasinya. Kondisi dasar
Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari
Ibid, hlm. 46 5 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1999, hlm. 1 6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 97 4
bank, 7
4
berarti
dia
mendapat
Mohammad Djumhana, 1996, Op. Cit, hlm. 217
kepercayaan pinjaman dana dari
yang
bank
Sehingga
diperhitungkan kurang sehat, dan
dalam
akan membawa kerugian, bank tidak
kegiatan perkreditan diantara para
boleh memberikan kredit melampaui
pihak harus didasari oleh adanya rasa
batas maksimum pemberian kredit
saling
kredit
(legal, landing, limit), bank tidak
(kreditur) percaya bahwa penerima
diperkenankan memberikan kredit
pemberi
hubungan
kredit
kredit.
yang
terjalin
percaya,
pemberi
(debitur)
memenuhi
akan
pembayaran
yang
saham. Guna memperoleh keyakinan
telah
tersebut, sebelum memberikan kredit
disepakati bersama. Kredit perbankan
dalam
kegiatan
merupakan
kegiatan
telah
kerja dalam rangka kegiatan jual beli
baik
pembayaran, "bunga ataupun jangka waktu
semula
untuk pembelian saham dan modal
sanggup
kewajibannya,
sejak
bank harus melakukan penilaian yang seksama
terhadap
watak,
kemampuan, modal, agunan dan
usaha yang paling utama, karena
prospek
usaha
dari
debitur.
pencapaian terbesar dari usaha bank
Meskipun demikian dalam Undang-
berasal dari pendapatan usaha kredit,
Undang
yaitu berupa bunga dan provisi.
jaminan atas kredit tidak begitu sulit,
Usaha perkreditan merupakan suatu
hanya saja dipentingkan tetap adanya
bidang usaha dari perbankan yang
jaminan, maka apabila berdasarkan
sangat
luas
membutuhkan
perbankan,
cakupannya
serta
unsur-unsur
lain
penanganan
yang
diperoleh
keyakinan
mengenai
telah
dapat atas
profesional dengan integritas moral
kemampuan debitur mengembalikan
yang tinggi.
hutangnya,
agunan
hanya
dapat
berupa barang, proyek atau hak tagih 3. Pengertian Jaminan Kredit
yang dibiayai dengan kredit yang
Kredit yang diberikan oleh
bersangkutan. Demikian pula tanah
bank mengandung risiko, sehingga
yang
dalam pelaksanaannya bank harus
pada hukum adat, yaitu tanah yang
memperhatikan asas-asas perkreditan
bukti kepemilikannya berupa girik,
yang
petuk dan lain-lain yang sejenis dapat
sehat,
yaitu
bank
tidak
kepemilikannya
didasarkan
diperkenankan memberikan kredit
juga
tanpa
tertulis,
sehingga bank tidak wajib meminta
memberikan kredit kepada usaha
agunan tambahan berupa barang
surat
perjanjian
5
digunakan
sebagai
agunan,
yang
tidak
berkaitan
langsung
Prestasi atau yang dalam
dengan obyek yang dibiayainya.
Bahasa Inggris disebut juga dengan
Adanya kemudahan dalam
istilah "performance" dalam Hukum
hal jaminan kredit ini merupakan
kontrak dimaksudkan sebagai suatu
realisasi
yang
pelaksanaan hal-hal yang tertulis
ekonomi,
dalam suatu kontrak oleh pihak yang
dengan fungsi utamanya sebagai
telah mengingatkan diri untuk itu,
dari
berasaskan
perbankan
demokrasi
penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
Meskipun
pelaksanaan mana sesuai dengan
adanya
"term" dan "condition” sebagaimana
kemudahan, jaminan tersebut harus tetap
ideal
karena
disebutkan
jaminan
Sementara
menyamakan pemberian kredit, yaitu memberikan
kekuasaan
kepada
hak bank
kontrak
yang
bersangkutan.
mempunyai tugas melancarkan dan dengan
dalam
itu,
dengan
wanprestasi (default atau non fulfilment,
dan
ataupun
untuk
yang
disebutkan
juga
mendapatkan pelunasan dari barang
dengan istilah breach of contract), yang
jaminan tersebut bilamana debitur
dimaksudkan
wanprestasi.
dilaksanakan prestasi atau kewajiban
Menurut
Subekti,
adalah
jaminan yang ideal (baik) tersebut
sebagaimana
terdiri dari:8
dibebankan oleh kontrak terhadap
a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak memerlukannya; b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya; c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa bila diperlukan jaminan tersebut mudah dijual untuk melunasi hutang debitur.
pihak-pihak tertentu seperti yang
4. Wanprestasi
dan
mestinya
tidak yang
dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan. Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model
wanprestasi
tersebut
adalah sebagai berikut:
Akibat
a. Wanprestasi
Hukumnya
berupa
tidak
memenuhi prestasi, b. Wanprestasi
berupa
memenuhi prestasi;
Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 29 8
6
terlambat
c. Wanprestasi
berupa
tidak
Kreditur dapat menuntut salah satu
sempurna memenuhi prestasi;
dari 5 kemungkinan sebagai berikut:10
d. Wanprestasi melakukan sesuatu
a. Dapat menuntut pembatalan / pemutusan perjanjian. b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian. c. Dapat menuntut pengganti kerugian. d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian. e. Dapat menuntut pemenuhan dan
yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang
pengganti kerugian.
melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus
Wanprestasi memang dapat
dibuktikan di muka hakim. Kadang-
terjadi
kadang juga tidak mudah untuk
kadang-kadang
mengatakan bahwa seseorang lalai
perikatan
atau alpa, karena seringkali juga tidak
ketentuan
dijanjikan dengan tepat kapan
prestasinya memang dapat segera
sesuatu pihak diwajibkan melakukan
ditagih. Tetapi pembeli juga tidak
prestasi yang dijanjikan.
dapat menuntut pengganti kerugian
Sebagai akibat terjadinya
apabila
sendirinya tidak.
yang
Banyak
tidak
waktu
tetapi dengan
pemenuhan
penjual
tidak
segera
wanprestasi maka debitur harus:9
mengirim
a. Mengganti kerugian b. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat itu dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur. c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.
pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu
Jalan mendapatkan wanprestasi
dan
dalam
ini
praktik.
keluar kapan
untuk
debitur
itu
undang-undang
memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (ingebrekestelling,
dilakukan oleh kreditur menghadapi wanprestasi
layak
rumah
dapat pula satu hari bahkan lebih.
tersebut di atas maka apa yang dapat yang
yang
ke
Tenggang waktu dapat beberapa jam,
bertanggung gugat tentang hal-hal
debitur
barangnya
diperbolehkan
Di samping debitur harus
9
dengan
sommasi). Fungsi pernyataan lalai ialah
itu.
merupakan upaya hukum untuk
Purwahid Patrik, Op. Cit., hlm. 11.
10
7
Ibid, hlm. 12.
menentukan kapan saat terjadinya
analisis terhadap faktor penilaian
wanprestasi.
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10, yaitu mengenai prospek usaha,
5. Kredit
Bermasalah
dan
kinerja debitur dan kemampuan
Penanganannya Setiap
bank
membayar
pasti
mempertimbangkan
menghadapi masalah kredit macet,
Pasal 11.
berdiri. Berbicara masalah kredit
Penetapan
macet sesungguhnya membicarakan
tersebut
risiko yang terkandung dalam setiap
setiap
mungkin terhindar dari kredit macet.
yang
Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap
oleh karena itu bank wajib mencegah
komponen-komponen
dan mengantisipasi terjadinya kredit
a. Potensi pertumbuhan usaha;
meminimalkan
b. Kondisi pasar dan posisi debitur
jumlah kredit macet agar tidak
dalam persaingan;
mengganggu tingkat kesehatan bank
c. Kualitas
yang bersangkutan.
Aktiva
Bank
dan
d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
Peraturan Bank Indonesia Nomor Kualitas
manajemen
permasalahan tenaga kerja;
ketentuan
yang tercantum dalam Pasal 12 tentang
sebagai
berikut:
macet. Atau paling tidak bank
7/2/PBI/2005
dan
yang bersangkutan.
menyangkut tingkat kesehatan bank,
dengan
penilaian
dan komponen terhadap debitur
terhadap bank itu sendiri, yaitu
Sesuai
faktor
b. Relevansi dari faktor penilaian
akan merupakan penyebab kesulitan
untuk
dengan
komponen; serta
Kemacetan kredit suatu hal yang
berusaha
dilakukan
kredit
a. Signifikansi dan materialitas dari
dapat dikatakan bahwa bank tidak
terutama
kualitas
mempertimbangkan:
pemberian kredit, dengan demikian
kesulitan
komponen-
komponen yang dimaksud dalam
kecuali bagi bank-bank yang baru
berupa
dengan
e. Upaya yang dilakukan debitur
Penilaian
dalam
Umum
rangka
memelihara
lingkungan hidup.
dinyatakan bahwa penetapan kualitas
Penilaian
kredit dilakukan dengan melakukan
kemampuan
8
membayar
terhadap meliputi
penilaian
terhadap
komponen-
c. Kurang lancar, yaitu terdapat
komponen sebagai berikut:
tunggakan yang lebih dari 1
a. Perolehan laba;
bulan dan belum melampaui 6
b. Struktur permodalan;
bulan
c. Arus kas; dan
d. Diragukan, yaitu kredit yang
d. Sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian kemampuan
terhadap
dalam perhatian khusus, atau
meliputi
kurang lancar, tetapi berdasarkan
komponen-
penilaian kredit tersebut masih
membayar
penilaian
terhadap
tidak memenuhi kualitas lancar,
komponen sebagai berikut:
dapat
a. Ketepatan pembayaran pokok
agunannya
bernilai
kurangnya
75%
dan bunga; b. Ketersediaan
dan
keakuratan
diselamatkan
karena sekurang-
dari
hutang
debitur
informasi keuangan debitur;
e. Macet, yaitu kredit yang tidak
c. Kelengkapan dokumentasi;
dapat diselamatkan dan telah
d. Kepatuhan terhadap perjanjian
dilakukan
kredit;
6. Alternatif Penyelesaian Sengketa
dan f. Kewajaran
Alternative Dispute Resolution
sumber (ADR)
pemberdayaan kewajiban.
asing,
Berdasarkan penilaian-penilaian
istilah
padanannya
dalam
Indonesia,
suatu
a. Lancar, yaitu secara umum dapat
ada
mengalami pokok,
yang
berdasarkan
koopeatif
(cooperation
conflict management) atau ada yang
tunggakan
menyatakan
tunggakan
cerukan
konflik
manajemen
dikatakan kredit yang diberikan
atau
yang
suatu
mengistilahkan sebagai pengelolaan
ditetapkan menjadi:
angsuran
merupakan
bahasa
tersebut, maka kualitas kredit
bunga
untuk
penyelesaiannya.
e. Kesesuaian penggunaan dana;
tidak
penanganan
Penyelesaian
karena
Namun
penarikan
digunakan
b. Dalam perhatian khusus, yaitu
sebagai
Alternatif
Sengketa
apapun
bahasa
Alternative
(APS). yang Dispute
Resolution (ADR) mempunyai maksud
terdapat tunggakan yang belum melampaui 1 bulan
9
sebagai penyelesaian suatu masalah
yang ”litigous minded”, apalagi konsep
atau konflik secara damai.11
penyelesaian ini sebenarnya sudah
Pengertian Alternative Dispute
berakar
dalam
kebudayaan
kita.
Resolution (ADR) atau APS di sini
Dengan sudah dimulainya Undang-
adalah
Undang Nomor 30 Tahun 1999
lembaga
penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui
maka
prosedur yang disepakati para pihak,
secepatnya
yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan keberadaan undang-undang
dengan cara konsultasi, negosiasi,
ini, terlepas dari tekanan supplementary
mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
regulation versi IMF ataupun tidak,
Dengan
yang
keberadaan ADR penting dalam
dimaksud dengan Alternative Dispute
rangka mengantisipasi globalisasi di
Resolution (ADR) dalam perspektif
mana sistem hukum akan menjadi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
borderless atau tidak berbatas sehingga
1999
perlu penyelesaian sengketa yang
demikian
adalah
penyelesaian
jelaslah
suatu sengketa
pranata di
luar
praktisi
hukum
harus
mensosialisasikan
diri
sistemnya dapat diterima oleh semua
pengadilan berdasarkan kesepakatan
pihak
para
belakang. Undang-Undang Nomor
pihak
dengan
mengesampingkan
penyelesaian
30
dengan Tahun
berbagai
1999,
sengketa secara litigasi di pengadilan.
mengatur
secara
Penggunaan
tentang
arbitrase,
pranata
penyelesaian
di
latar
samping
panjang
lebar
sebenarnya
sengketa di luar pengadilan tersebut
undang-undang
bukan suatu yang harus dilakukan
menekankan
atau dijalankan terlebih dahulu.
sengketa alternatif berbentuk mediasi
Bagi
Indonesia,
diberlakukannya
dengan
tersebut
kepada
Undang-Undang
tidak
menutup
kemungkinan
penyelesaian
ADR
alternatif-alternatif lain.
dibutuhkan.
1999, Hal
ii
penyelesaian
(dan pemakaian tenaga ahli). Bahkan,
Nomor 30 Tahun 1999 mengenai tahun
juga
memang diperlukan
Pasal
sebelum masyarakat khususnya para
Nomor
30
praktisi hukum menjadi masyarakat
menyediakan
sengketa 6
melalui
Undang-Undang
Tahun
1999
beberapa
telah pranata
pilihan penyelesaian sengketa secara
Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 4 11
damai yang dapat ditempuh para
10
pihak untuk menyelesaikan sengketa
keterangan bahwa fasilitas Kredit
atau beda pendapat mereka, apakah
Pemilikan
dengan
pranata
diberikan oleh Bank BTN Cabang
mediasi,
Singaraja Bali dapat dikelompokkan
mendayagunakan
konsultasi,
negosiasi,
Rumah
(KPR)
yang
konsiliasi atau penilaian ahli. Pilihan
menjadi 2 macam, yaitu:
penyelesaian
a. KPR RSH (Rumah Sederhana
sengketa
di
luar
pengadilan hanya dapat ditempuh
Sehat)
bila para pihak telah menyepakati
KPR ini dengan batasan luas
bahwa sengketanya akan diselesaikan
bangunan maksimal 28,8 m2
melalui jalur penyelesaian di luar
dengan harga jual maksimal Rp.
pengadilan.12 Sengketa atau beda
42.000.000,-
pendapat yang dapat diselesaikan
b. KPR Komersial, yang terdiri dari
oleh para pihak melalui alternatif
:
penyelesaian
a. KPR
sengketa
hanyalah
dengan
sengketa atau beda pendapat di
rumah
bidang
42.000.000,-
perdata
penyelesaian
saja. dalam
Tujuan bentuk
di
harga
jual
atas
Rp.
b. KPR untuk rumah lama
perdamaian ini hanya bisa tercapai
Berdasarkan hasil penelitian
bila didasarkan iktikad baik, dan
di Bank BTN Cabang Singaraja
tekad untuk menyampingkan pilihan
Bali,14 persyaratan umum bagi calon
penyelesaian
debitur untuk memperoleh fasilitas
litigasi
melalui
pengadilan.
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah:
7. Perjanjian
Kredit
Pemilikan
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
Rumah (KPR) di Bank BTN
yang berdomisili di Indonesia
Cabang Singaraja Bali
b. Umur minimal 21 tahun dan
Berdasarkan hasil wawancara
pada saat kredit lunas umur
penulis dengan Pimpinan Bank BTN
maksimum 55 tahun (untuk
Cabang Singaraja Bali
13
diperoleh
pegawai) dan 60 tahun (untuk wirawasta/profesional)
Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7 13 Wawancara dengan Pimpinan Bank BTN Cabang Singaraja Bali, pada tanggal 10 April 2012 12
Hasil Penelitian di Bank BTN Cabang Singaraja Bali, pada tanggal 10 April 2012 14
11
c. Memiliki
pekerjaan
dan
memenuhi syarat, maka langkah
penghasilan tetap
selanjutnya adalah penandatanganan
d. Mengajukan
permohonan
akad kredit, kemudian dilakukan
fasilitas Kredit Pemilikan Rumah
realisasi kredit yang berupa pencairan
dengan
kredit dengan cara pembayaran tunai
dilampiri
dokumen
sebagai berikut :
kepada
1) Photocopy KTP Pemohon
pemindahbukuan ke rekening yang
dan KTP Suami/Istri
debitur
atau
melakukan
ditunjuk oleh debitur, yaitu rekening
2) Photocopy Kartu Keluarga
milik perusahaan pengembang yang
3) Photocopy
menjual rumah kepada debitur.
Surat
Nikah/Cerai
Berdasarkan hasil wawancara
4) Photocopy NPWP pribadi
penulis dengan Pimpinan Bank BTN
atau perusahaan dengan surat
Cabang Singaraja Bali15 diperoleh
pernyataan
pajak
keterangan bahwa sesuai dengan
oleh
kesepakatan yang telah dituangkan
bahwa
dibayar/ditanggung perusahaan
dalam
5) Photocopy
rekening
tabungan/giro
atas
perjanjian
masing-masing
nama
kredit, pihak
maka akan
memperoleh hak dan kewajibannya.
pemohon
Apa yang menjadi hak bagi debitur
6) Photocopy SK terakhir gaji
adalah merupakan kewajiban bagi
pegawai dan surat keterangan
pihak bank dan apa yang menjadi
penghasilan pemohon dan
kewajiban debitur adalah merupakan
suami/istri
hak bagi pihak bank. Adapun hak-
7) Photocopy SIUP/TDP/Izin Praktek
Profesi
hak dari debitur dalam perjanjian
bagi
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
pengusaha/profesional
adalah:
Setelah semua persyaratan
a. Menarik
dan
tersebut di atas diserahkan oleh
jumlah
pemohon kepada pihak bank, maka
keperluan
selanjutnya
(Pasal 4)
melakukan
pihak
bank
verifikasi
akan
dianggap
kredit
pembelian
untuk rumah
tentang
kelayakan dari pemohon dan apabila pemohon
pokok
menggunakan
layak
Wawancara dengan Pimpinan Bank BTN Cabang Singaraja Bali, pada tanggal 10 April 2012 15
dan
12
b. Dalam
hal
Debitur
merasa
a. Debitur wajib membayar provisi
bahwa
pembukuan/pencatatan
selambat-lambatnya pada
BANK
atas
penandatangan perjanjian kredit
kewajiban
dan
pembayaran yang telah dilakukan tidak
benar,
berhak
maka
untuk
saat
(Pasal 6)
Debitur
b. Debitur wajib membayar bunga
mengajukan
BANK
dengan
suku
keberatan/klaim kepada BANK
sebagaimana
dengan
Pasal 1 huruf g perjanjian Kredit
disertai
bukti-bukti
pembayaran yang sah. Namun bila
DEBITUR
tidak
menunjukkan
tercantum
bunga pada
(Pasal 7 ayat (1))
dapat
c. Debitur
bukti-bukti
wajib
pembayaran
melakukan
kembali
kredit
pembayaran yang sah, maka yang
secara angsuran sampai dengan
dianggap
seluruh utang Debitur lunas.
benar adalah catatan
pembukuan BANK (Pasal 8 ayat
(Pasal 8 ayat (1))
(9))
d. Debitur KPR wajib untuk segera
c. Menerima
bukti-bukti
menempati rumah yang dijadikan
kepemilikan rumah bila kredit
agunan kredit, sepanjang dan
telah
selama
dinyatakan
BANK
lunas
sepanjang
penjual/pengembang menyerahkan
oleh
Debitur
memenuhi
pihak
dengan baik semua kewajiban-
telah
kewajiban berdasarkan Perjanjan
bukti-bukti
Kredit. (Pasal 14 ayat (1))
kepemilikan dimaksud kepada
Selanjutnya mengenai agunan
BANK (Pasal 11 ayat (5))
kredit dan pengikatannya, dalam
Berdasarkan hasil wawancara
perjanjian kredit tersebut ditentukan
penulis dengan Pimpinan Bank BTN
bahwa guna menjamin pembayaran
Cabang Singaraja Bali16 diperoleh
kembali kredit yang telah diterima,
keterangan
kewajiban-
maka debitur wajib menyerahkan
kewajiban debitur dalam perjanjian
barang agunan beserta bukti-bukti
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
kepemilikan agunan yang asli kepada
tersebut adalah:
bank untuk diikat sesuai dengan
bahwa
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pengikatannya
Wawancara dengan Pimpinan Bank BTN Cabang Singaraja Bali, pada tanggal 10 April 2012 16
dengan hak tanggungan. Seluruh
13
biaya
yang
diperlukan
dalam
mereka ada yang berdomisili di
pengikatan barang agunan menjadi
luar Indonesia, baginya harus
kewajiban debitur. Di samping itu,
pula dicantumkan suatu domisili
debitur juga berkewajiban melakukan
pilihan di Indonesia, dan dalam
penutupan
hal domisili pilihan itu tidak
asuransi
atas
barang
agunan untuk nilai dan jenis risiko
dicantumkan,
kantor
PPAT
kebakaran dan perluasannya (tanah
tempat
pembuatan
Akta
longsor, gempa bumi, banjir) selama
Pemberian
jangka waktu kredit atau seluruh
dianggap sebagai domisili yang
utang belum dilunasi oleh debitur.
dipilih;
Hak
Tanggungan
Hal penting lainnya dalam
c. penunjukan secara jelas utang
perjanjian kredit ini adalah mengenai
atau utang-utang yang dijamin
pilihan hukum. Dalam perjanjian
sebagaimana
tersebut ditentukan bahwa mengenai
Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);
pelaksanaan
dan
penafsiran
e. uraian yang jelas mengenai obyek
sebagaimana termaktub dalam Kitab (KUH
Perdata)
Hukum dan
dalam
d. nilai tanggungan;
perjanjian berlaku hukum perdata Undang-Undang
dimaksud
Hak Tanggungan.
Perdata
Proses
peraturan
pembebanan
Hak
Tanggungan dilaksanakan melalui
perundang-undangan yang berlaku di
dua tahap kegiatan, yaitu:18
Indonesia.
a. tahap
Berdasarkan hasil wawancara
pemberian
Hak
Tanggungan, dengan dibuatnya
dengan Kepala Bagian Administrasi
Akta
Kredit Bank BTN Cabang Singaraja
Tanggungan
Bali,17 di dalam Akta Pemberian Hak
Pembuat Akta Tanah, untuk
Tanggungan wajib dicantumkan:
selanjutnya disebut PPAT, yang
a. nama dan identitas pemegang
didahului
dan pemberi Hak Tanggungan; b. domisili sebagaimana
Hak
oleh
dengan
Pejabat
perjanjian
utang-piutang yang dijamin;
pihak-pihak dimaksud
Pemberian
b. tahap
pada
Kantor
pendaftarannya
oleh
Pertanahan,
yang
butir 1, dan apabila diantara Wawancara dengan Kepala Bagian Admnistrasi Kredit Bank BTN Cabang Singaraja Bali, pada tanggal 11 April 2012
Wawancara dengan Kepala Bagian Admnistrasi Kredit Bank BTN Cabang Singaraja Bali, pada tanggal 11 April 2012
17
18
14
merupakan saat lahirnya Hak
melaksanakan
Tanggungan yang dibebankan.
sebagaimana disepakati tentang
8. Wanprestasi dan Faktor-Faktor Penyebabnya
di
Bank
BTN
debitur
dan
tentang
ketentuan-
penetapan
atau
pertimbangan pihak bank. Kegiatan
dinyatakan
merupakan
Tindakan-tindakan
proses
perkreditan pembentukan
asset Bank. Kredit merupakan risk
tersebut adalah: a. Debitur
melanggar
menurut
tindakan dari debitur yang dapat wanprestasi.
dan
ketentuan dalam perjanjian kredit
(Pasal 15 ayat (1)), terdapat beberapa ia
agunan
asuransi
kewajiban-kewajibannya
atau
yang
tertuang dalam perjanjian kredit
mengakibatkan
tambahan,
baik
kesepakatan bank
agunan
d. Debitur tidak memenuhi dengan
Singaraja Bali19 diperoleh keterangan antara
pengikatannya,
rumah
dengan Pimpinan Bank BTN Cabang berdasarkan
dan
penghunian dan pemeliharaan
Berdasarkan hasil wawancara
bahwa
agunan barang
Cabang Singaraja Bali
kewajibannya
asset bagi Bank karena asset Bank itu tidak
membayar
dikuasai pihak luar Bank yaitu para
jumlah
debitur. Setiap Bank menginginkan
angsuran yang dibayarnya kurang
dan berusaha keras agar kualitas risk
dari
ditetapkan
asset ini sehat dalam arti produktif
dalam perjanjian kredit dan atau
dan collectable. Namun kredit yang
tidak
kewajiban
diberikan kepada para debitur selalu
angsuran menurut batas waktu
ada risiko berupa kredit tidak dapat
yang ditetapkan dalam perjanjian
kembali tepat pada waktunya yang
kredit
dinamakan kredit bermasalah atau
angsuran
ataupun
jumlah
yang
melunasi
Non Performing Loan (NPL). Kredit
b. Debitur melakukan penunggakan atas
kewajiban
bermasalah selalu ada dalam kegiatan
angsuran
perkreditan Bank karena Bank tidak
sebanyak 2 (dua) kali angsuran
mungkin
c. Debitur melanggar ketentuanketentuan
dan
atau
kredit
tidak
berusaha
menghindarkan
adanya
bermasalah.Bank
hanya
menekan
seminimal
mungkin besarnya kredit bermasalah
Wawancara dengan Pimpinan Bank BTN Cabang Singaraja Bali, pada tanggal 10 April 2012 19
agar tidak melebihi ketentuan Bank 15
Indonesia
sebagai
pengawas
Tiga aspek penilaian tersebut
perbankan. Bank Indonesia melalui
merupakan satu kesatuan untuk
Surat
menilai kualitas kredit, tidak secara
Keputusan
Direksi
Indonesia
Bank Nomor
31/147/KEP/DIR November
tanggal
1998
penggolongan
parsial
12
kemampuan
memberikan
hanya
dari
membayar
saja.
Meskipun kemampuan membayar
kualitas
lancar tetapi kalau prospek usaha
kredit apakah kredit yang diberikan
tidak ada maka kredit tersebut dapat
Bank termasuk kredit performing loan
dinilai non performing loan.20 Namun
(tidak
mengenai
misalnya
bermasalah)
bermasalah
(non
atau
performing
kredit
untuk menilai kualitas kredit dari
loan).
prospek usaha dan kondisi keuangan
Kualitas dapat digolongkan sebagai
agak
berikut: a. Lancar
sulit
dibanding
menilai
kemampuan
membayar.
Menilai
kemampuan membayar lebih mudah
b. Dalam Perhatian Khusus
karena ukurannya jelas yaitu:21
c. Kurang Lancar
a. Kredit digolongkan Lancar jika
d. Diragukan, dan
pembayaran
e. Macet.
tepat
waktu,
perkembangan rekening baik dan
Kredit yang masuk dalam
tidak ada tunggakan serta sesuai
golongan lancar dan dalam perhatian
perjanjian kredit
khusus dinilai sebagai kredit yang
b. Kredit
performing loan, sedangkan kredit yang
digolongkan
Dalam
lancar,
Perhatian Khusus, jika terdapat
diragukan dan macet dinilai sebagai
tunggakan pembayaran pokok
kredit non performing loan. Untuk
dan/atau bunga sampai dengan
menentukan suatu kualitas kredit
90 hari (3 bulan)
masuk
masuk
golongan
lancar,
kurang
dalam
c. Kredit
perhatian
digolongkan
Kurang
khusus, kurang lancar, diragukan dan
Lancar jika terdapat tunggakan
macet, dapat dinilai dari tiga aspek
pembayaran pokok dan atau
yaitu:
bunga yang telah melampaui 90
a. Prospek usaha b. Kondisi
keuangan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 21 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 20
dengan
penekanan arus kas c. Kemampuan membayar.
16
hari sampai dengan 180 hari (6
kredit bermasalah. Banyak penyebab
bulan)
kredit bermasalah misalnya karena
d. Kredit digolongkan Diragukan jika
terdapat
debitur tidak mampu atau karena
tunggakan
mengalami kemerosotan usaha dan
pembayaran pokok dan atau
gagalnya usaha yang mengakibatkan
bunga yang telah melampaui 180
berkurangnya
hari sampai dengan 270 hari (9
debitur atau memang debitur sengaja
bulan)
tidak mau membayar karena karakter
e. Kredit digolongkan Macet jika terdapat
tunggakan
dan/atau
bunga
yang
pendapatan
usaha
debitur tidak baik.
pokok
Berdasarkan hasil wawancara
telah
dengan
Pimpinan
Bank
BTN
melampaui 270 hari (9 bulan
Cabang Singaraja Bali22 diperoleh
lebih)
keterangan
bahwa
faktor-faktor
penyebab
terjadinya
wanprestasi
Untuk menghindari kredit bermasalah atau non performing loan,
dalam perjajian Kredit Pemilikan
Bank sebenarnya telah melakukan
Rumah (KPR) di Singaraja Bali dapat
pengamanan
dikategorikan
preventif
dengan
menjadi
dua
melakukan analisa yang mendalam
kelompok, yaitu:
terhadap usaha dan penghasilan serta
a. Wanprestasi yang terjadi sebagai
kemampuan debitur. Analisa dari
akibat
aspek hukum juga telah dilakukan
debitur
kelalaian
dari
pihak
misalnya legalitas debitur, legalitas
b. Wanprestasi yang terjadi akibat
usaha debitur, kewenangan orang
lemahnya pengawasan kredit dari
bertindak
pihak bank.
mewakili
perusahaan,
keabsahan hukum dari barang yang
Wanprestasi
yang
terjadi
menjadi agunan, penjamin/borgtocht
sebagai akibat kelalaian dari pihak
dan pemantauan dan pengawasan
debitur berupa terjadinya tunggakan
secara terus menerus. Meskipun
pembayaran angsuran kredit dari
pengamanan
pihak debitur dan hal ini adalah
dilakukan
preventif namun
tidak
telah jarang,
penyebab
debitur tidak mampu menyelesaikan
terjadinya
wanprestasi
yang paling banyak pada Kredit
hutang tepat pada waktunya sesuai
Wawancara dengan Pimpinan Bank BTN Cabang Singaraja Bali, pada tanggal 10 April 2012 22
perjanjian kredit sehingga menjadi
17
Pemilikan Rumah (KPR) di Singaraja
pihak debitur, serta wanprestasi yang
Bali. Namun demikian, berdasarkan
terjadi akibat lemahnya pengawasan
keterangan dari beberapa nasabah
kredit dari pihak bank. Wanprestasi
yang
dalam
yang terjadi sebagai akibat kelalaian dari pihak debitur berupa terjadinya
pernah
menunggak
membayar
angsuran
diperoleh
keterangan
bahwa
mereka
tunggakan
pembayaran
angsuran
menunggak pembayaran angsuran
kredit dari pihak debitur dan hal ini
karena
adalah
mengalami
kesulitan
penyebab
terjadinya
keuangan yang disebabkan adanya
wanprestasi yang paling banyak pada
kebutuhan keluarga yang bersifat
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di
mendadak seperti misalnya adanya
Singaraja Bali. Namun demikian,
anggota keluarga yang sakit sehingga
berdasarkan
membutuhkan biaya yang besar. Di
beberapa
samping itu memang ada beberapa
menunggak
nasabah
keterangan
nasabah
dari
yang
pernah
dalam
membayar
angsuran
diperoleh
keterangan
membayar angsuran kredit untuk
bahwa
mereka
menunggak
beberapa
pembayaran
yang bulan
sengaja karena
tidak mereka
angsuran
karena
merasa tidak pernah ditegur atau
mengalami kesulitan keuangan yang
diperingatkan oleh pihak bank. Hal
disebabkan
ini menunjukkan bahwa pengawasan
keluarga yang bersifat mendadak
terhadap Kredit Pemilikan Rumah
seperti misalnya adanya anggota
oleh pihak bank masih lemah karena
keluarga
seharusnya
tidak
membutuhkan biaya yang besar. Di
membayar angsuran akan ditegur
samping itu memang ada beberapa
atau diperingatkan.
nasabah
nasabah
yang
adanya
yang
yang
kebutuhan
sakit
sehingga
sengaja
tidak
membayar angsuran kredit untuk SIMPULAN
beberapa
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya
merasa tidak pernah ditegur atau
wanprestasi dalam perjajian Kredit
diperingatkan oleh pihak bank. Hal
Pemilikan Rumah (KPR) di Singaraja
ini menunjukkan bahwa pengawasan
Bali dapat dikategorikan menjadi dia
terhadap Kredit Pemilikan Rumah
kelompok, yaitu: wanprestasi yang
oleh pihak bank masih lemah karena
terjadi sebagai akibat kelalaian dari
seharusnya
18
bulan
karena
nasabah
yang
mereka
tidak
membayar angsuran akan ditegur
Adapun
atau diperingatkan
ditemui dalam pelaksanaan lelang ini
2. Penyelesaian terhadap debitur yang telah
dianggap
wanprestasi
yang
sering
antara lain debitur tidak bertempat
melakukan
didasarkan
hambatan
tinggal pada rumah yang dijadikan
pada
agunan dan tidak diketahui tempat
perjanjian kredit, yaitu dimulai dari
tinggalnya, sehingga tindakan atau
surat peringatan/surat teguran (ke I,
langkah-langkah yang dilakukan oleh
ke II dan ke III), memasang papan
KPKNL dalam menyelesaikan kasus
peringatan,
somasi,
menagih
tersebut menjadi terhambat.
pelunasan
sekaligus,
perintah
pengosongan rumah dan tanah, kemudian
dilakukan
DAFTAR PUSTAKA
eksekusi
Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005
penjualan rumah dan tanah, atau mencari
debitur
mengambil Selanjutnya
alih
baru
untuk
utang
setelah
debitur.
Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
dilakukan
perintah pengosongan dan eksekusi
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001
terhadap barang agunan, maka Bank BTN
Cabang
Singraaja
Bali
menyerahkan pengurusan piutang
Nugroho, Susanti Adi, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009
tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara
dan
(KPKNL)
Singraaja
dilakukan
pelelangan
Lelang
Bali
untuk
Patrik,
terhadap
barang agunan. Pelelangan dilakukan berdasarkan Surat Perintah penjualan
Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1996
barang sitaan. Setelah semua proses lelang selesai atau debitur telah melunasi kemudian
hutangnya, menerbitkan
Purwahid, Dasar-dasarHukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994
KPKNL
_________, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1999
Surat
Pernyataan Piutang Negara Lunas
Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
yang ditujukan kepada debitur dan Bank BTN Cabang Singraaja Bali.
19
