if ' I
WAL]KOTA LUBUKLINGGAU PERATURAN DAERAHKOTALUBUKLINGGAU NOMORB TAHUN2O1O TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH
BAGIANHUKUMSEKRETARIAT DAERAH I(OTALUBUKLINGGAU TAHUN2O1O .l
PERATURAN DAEMH KOTALUBUKLINGGAU NO[,,lOR8TAHUN 2oo9 TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH DENGANMHMAT TUHANYANG N4AHAESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Menimbang
bahwasebagaipelaksanaan dariUndang-UndangNomor32 Tahun2004 tentangPemerlntahan DaerahdanPeraturan Pernerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan anlara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi DaerahKabuoaten/Kota. danPemeriniahan pengelolaan makatugas-rugas a.rtanarme".adrKe"vera'gan Walikota; b . bahwapengelolaan padahurufa agaf airtanahsebagaimana dimaksudkan
terpeliharanya kelestar.an sumberdaya a a- oa- ||ngkL^gan hidup,dengan lujuan sumberdaya air tetap mendukungdan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan seda berpihakkepada kepentingan rakyat; c, bahwabefdasarkan pefiimbangan dirnaksud sebagajmana dalamhuruf a
dah huiiJfb perlumembentuk Peraturan Daerahtenianglzin Pengelolaan Air tanah.
Mengingai : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepubliklndonesia Tahun1945;
2 . Undang-Undang Nomor '11 Tahur 1967 lenarg (elentuan-ketentuan PokokPertambangan (Lemba.an NegaraRep-o -oonesiaTahun1967 N0mor22,Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 lentangPengairan(Lembaran NegareRepublik lndonesia Tahun1974Nomor65, TambahanLembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor3036); 4. Undang-Undang Nomof5 Tahun1990tentangKonseftasiSumberDaya Alam Hayatidan Ekoststemnya (LembaranNegaraRepubliklndonesja Tahun1990Nomor49, TambahaLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3419); 5. Undang-Undang Nomor23 Tahun'1997tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1997 Nomor42 TambahanLembaran NegaraRepubik lndones a Nomor3699); 6 , Undang-Undang Nomor 26 TanLl 1997 rertang PenataanRuang (Lembaran NegaraRepublik Indones.a Tarrn 997\o^ of 68,Tambahan Lembaran Neg-ara Republik Indonesla Nomo.4725) 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang PembeniukanKoia Lubuklinggau(LembafanNggafa Republrh ^oonesa Tahun 2901 Nomor87,Tambahan Lernbaran Nega.aRepLrblik Indonesia Nomor41'14); 8 . Undang-Undang Nomor32 Tahun2004 tentangPe.nerintahan Daerah (Lembafan NegaraRepLblillnoones,a Tahur2004\o^ror 125,Tambahan Lembaran Negara4437)sebagaimana telahdiubahbeberapa kaliterakhir denganUndang-Undang Nomor'12 Tahun2008tentangPerubahan Kedua AtasUndang=Undang Nomor32 Tah.1 2004rLenoa'dnNegaraRepublik IndonesiaTahun2008Nomor59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4844):
9. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 ientang PerirnbanganKeuangan
AntaraPemeriniahPusatdan Pemeriniahanan Daerah(LembaranNegara Republik lndonesia Tahun2004Nomor'126, Tambahan Lembaran Negara Republjk lndonesia Nomor4438); 10.Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun2007tentanoPembaglaR Urusen Pemerintahanantara Pemerintah,PemerintahanDaerah Provinsi dan PemeriniahanDaerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun2007Nomor82, TambahanLembafanNegaraRepublik lndonesiaNomot4737); 11..Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun1982tentangTatapengaturan Air (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun'1982Nomor37, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesjaNomor3225); 12.Petalunn PemerintahNomor6 Tahun 1988tentangKoordjnasjKegiatan InstansiVertikalDi Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun19BBNomor10,TambahanLembafanNegaraRepublikIndonegia Nomor3373); 12.Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun1999tentangAnaljsisMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republjk.lndonesia Tahun1999Nomor59, Tambahan Lembaran NegaraRepubljkIndonesja Nomor3888)i 13.Peraturan MenteriLingkungan HidupNomor11 Tahun2006tentangJenis yang Walib Ditengkapi RencanaUsahaDan/AtauLingkungan Dengan Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup, DENGANPERSETUJUAN BERSAIA DEWANPERWAKI]IAN RAKYATDAEMH KOTALUBUKLINGGAU dan WALIKOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan; PEMTURANDAEMH TENTANG IZINPENGELOLAAN AIR TANAH, BAB I KETENTUAN UMU[I Pasal1 DalamPeraturan Daerahiniyangdimaksud dengan: 1. DaerahadalahKotaLubuklinggau. 2. PemedntahDaerahadalahpemerintahKotaLubuklinggau. 3. Walikota adalahWatikota Lubuklinggau. 4. DinasadalahDinasPekerjaan UmumKotaLubuklinggau. 5. Pejabai.yang ditunjukadalah pejabat di lingkunganpemefntah Daerahdj bidang pengelolaaan Airtanahyangmendapat pendelegasian dariWalikota. 6. PeraturanWalikotaadalahperaturanWalikotaLubuklinggau. 7. Air tanah adalahsemua air yang terdapatdalam lapisanpengandung air dibawah permuKaan tanah,termasukmata air yang munculsecaraalamiahdl aias permukaan Ianan.
8. Badan.adalah sekumpulan orangdan/ataumodalyang merupakan kesatuan, baik yang m9l?kpkanusaha maupunyang tidak melakukanusahameliputi perseroanterbatas, PeGeroanKomonditer,PerseroanLainnya,Badan Usaha Milik Negafa(BUMN),Badan Usaha Milik Daefah(BUMD)dengannamadan dalambentukapapun,Firma,Kongsi, koperasi, persekutuan, danaPensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massalorgants;si politik, sosial atauorganisasi lainnya, lembaga danbentukbadanlainnyatermasuk kontrak invesiasikolektifdan bentukusahategr. 9. Akuiferatau LapisanPembawaAir adalahlapisanbatuanJenuhair dibawahpermukaan tanahyangdapatmenyimpan dann'teneruskan airdalamjun.tlah cukupdanekonomis. 10.CekunganAir ianah adalahsuatuwilayahyang dibatasioleh batas-batas hidrogeologi dimanaberlangsung semuakejadian hidrogeologi pengalira;, sepediprosespengimbuhan, pelepasan air tanah. 11.Hidrogeologi adalahilmuyangmempelajari qengancafa mengenai airlanahyangberkarran terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dansifatkjniiaairtanah 12.Pengelolaan Air tanahadalahpengelolaan dalam arti luas mencakupsegalakegiatan Invemansast,pengaturan,pemanfaatan,perizinan,pembjnaan,pengendaliandan pengawasan Sertakonservasiair tanan. 13.Pengambilan Air tanah adalahsetiapkegiatanpengambilan a r tanahyang dilakukan oengancara-penggalian, pengeboran, atau dengancara membuatbangunanpenurap lainnyauntukdimanfaaikan airnyadan/atau tujuanlainnya. '14.Pengeboran Airtanahyangselanjutnya disebuipengeboran adalahsetiapproses,kegiatan, cara menggaliatau membuatlubang pada permukaanb!m secaramekanisuntuk mendapatkan sumberairtanah_ 15.Sumuf.Boradalahsumuryang pembuaiannya qan dilakukan clengancara pengeooran KonSrruKSt denganp,pabergaris tengahlebihdari2 ln(' r-t5 cm 16.S-umur Pantekadalahsumuryangpembuatannya dilakukan dengancarapengeooran oan dikonstrLksi denganpipabergaris tenga-t maksimum 2 -cl- ,: - -rl 17.SumurGali adalahsumuryang pembuatannya dilakukan denganca.a penggalian oleh tenagamanusia. '18. SumurPantauadalahsumuryangdibuatuntukmemantau mukaclanniutuair tanahdari lapisanpembawaaif (aquifer)tertentu. 19.Sumur,lmbuhan adalahsumuryang digunakan untukusahapenambahan cadanganair tanahdengancaramemasukkan airke dalamlapisanpembarva air(aquifer). 20.Penurapan MataAir adalahkegiatanmengubah bentukalamiahrnalaatr oerupaupaya mempertinggi permukaan mataajr,penampungan pemlpaan dan/atau yangdjalirkan sesuai dengankeperluannya 21.SumurResapanadalahsumuryangdibuatdenganiuluanuntukntefesapkan air kedalam tanahyangbentuknya berupasumurgaliatausumurbo.dangkal 22.HakGunaAir tanahadalahhakuntukmemperoieh, ataumenggunakan danmemelihara air tanahuntukkeperluantertentu. 23.Eksplorasi Air tanahadajahpenyelidjkan air tanahsecaradetailuntukrnenetapkan lebih teljti/seksama tentangsebaran danka-ater,sU^ ( sLmber.irrerseb. 24.lnventarisasi Air tanahadalahkegiatanpemetaan,penyetidikan, penelitlan, eksplorasi, evatuasr, pengumpulan danpengelolaan dataairtanah. 25,Konservasi,Air tanahadalahpengelolaan airtanahuntukntenlamin pemanfaatannya secara bqaksana dan menjamin kestnambungan ketersediaannya, dengantetapmemelihara serta mempertahankan muiunya
26. Pembinaanadalahkegiatanyangmencakuppemberianpehgarahan, peiunjuk. 27. Pengendalian ad4lahkegiatanyangmencakuppengaturan, penelttian dan 28.Pengawasanadalah kegiatanyang dilakukanuntuk menjanrintegaknyaperaturan -perundang-undangan pengelolaan airtanah. 29.Persyaratan Teknikadalahketentuan teknikyangharusdipenuhi Lrntuk metakukan kegiatan djbidang airtanah. 30.Izin UsahaPerusahaan Pengeboran Air tanahadalahizin metakukan kegjatanusaha pengeboranair tanahyangdiberikankepadabadan. 31.lzinJuruBorAirtanahadalahizinuntukmenjalankan ntesinbor,dalamrangKa pengeooran airtanah. 32.lzin Pengeboran Air tanahadalahizjnuntukmelakukan pengeboran, penurapan mataair danpenggalian airtanah. 33.lzineksplorasi Air tanahadalahizinuntukmelakukan penvelidikan air tanahsecaradetail untukmenetapkan lebihtelititentangsebaran dankarakteris|k sumberairte.seour. 34. lzin Pengambilan MataAir adalahizin pengamb,lan dan atau pernanfaatan air dari mataajr untukberbagaimacamkeperluan; 35.lzin Pengambilan Air tanah adalahizin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macamkeperluan. 36.ZonaPengambilan Air ianahadalahwilayahpengambilan air tanahdikaitkan dengan daya dukungalamjah danpoiensiketersediaan airtanahsetempat 37-Akreditasi adalahpengakuan aiaskelayakan peralatan pengeboran yangtelahmemenuhi persyaratan teknissesuaiperaturanperundang-undangan. 38. Pencemaran Air tanahadalahmasuknyaatau dimasukannya unsu.,zat, komponenfisika, kimiaataubiologikedaiamair tanahdan/atauberubahnya iatananair tanaholehkegiatan manusladanatauolehprosesalammengakibatkan mutuairtanahturunke tingkattertentu sehingga tidaklagisesuaidenganperuntukannya. tsABII AZAS,MAKSUDDANTUJUAN Pasal2 (1) pengelolaan airtanahberdasarkan atasazaspemanfatan, keseimbangan dankerestarian. (2) teknjspengelolaan airtanahberlandaskan atascekungan alrlanah. (3) hakaiasarrtanahadaan nakgunaair. Pasal3 MaksudPengelolaan Air tanahadalahl a. tercapainyakeselarasan, keserasjandan keseimbangan dalampemanfaatan sumberdaya air; b. terwujudnya yangmemiliki masyarakat sikapdantindakmelindungi sertamembjnasumber qayaarr; c. terjaminnya kepentingan akankebutuhan air bagigenerasimasakintdan generastmasa depan; d. tercapainya kelestarian fungsjsumberdaya air;danlalau e, terkendalinya pemanfaatan sumberdayaajr secarabjjaksana
- {
-
/
Pasal4
'
Air tanahadalahuniukmewujudkan pemanfaatan sumberdayaair yang Irjg"l Pengelolaan berkelanjutan denganberwawasan lingkungan. BABIII PERUNTUKAN PEMANFATAN A1RTANAH Pasal5 (1) Pemanfaatan Air tanah merupakanaliernatifterakhirapabllasumberair lainnyatidak memungkinkan untukdiambjl. (2) Air tanahdapatdimanfaatkan apabilapotensiAir tanahtersebutmasihmemungkinkan. (3) Air tan€h dapat dimanfaaikanuntuk berbagai keperluan dengan urutan prjoritas peruntukannya sebagaiberikut:
a. air'minum; b. airuntukrumah tangga; c. air untukpertanjan; d. air untukirigasi; e. air untukusahapertambangan dan energj; f. air untukindustrinonpolutan; g. air untukusahap€;rkotaan; dan/atau h, air untukkepentinganlajnnya. .'
(4) Prioritasperuntukan air ianah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diteniukan dengah memperhatikan kepentingan umumdan kondisihidrogeologi setempat BAB IV PERIZINAN BagianKesatu lzindanJenislzin Pasal6 (1) Setiaporangatau BadanHukumyang melakukan kegiataneksplorasi dan pengeboran termasukpenggalian,penurapandan pengambilanair ianah untuk berbagaikeperluan hanyadapatdilaksanakan setelahmendapat izindariWalikota (2)Pengeboran danpengambilan airtanahyangtidakmemertukan rzrnada(ah: a. kperluan airminumrumah tanggadenganjumlah pengambilan kurangdari100(seratus) meter kubikper bulandengankedalamanSumurBor atau Sumurcati 40 _ 6i) m dan tidakdigunakanuntuktujuankomefsial; b. keperluanperibadatan,penanggulangan kebakarandan kepertuanpenelitiandengan kedalamanSumurBoratauSumurcali 40 _ 60 m, c. keperluanpembuatansumur.imbuhan; dan/atau d. keperluan pembuaian sumurpantau. Pasal7
"
JenislzinPengelolaan Airlanah,terdiridari: 'liln a. usahaperusahaan pengeboran ajr tanah; b. lzinjuru bor;
c. izinpengeboranair tanah; d. izinpengambiisn a;rtanah, e. izineksplorasiair tanah. Pasal8 (1) lzin sebagaimanadimaksuddalam Pasal 7, ditetapkanoleh Watikotaatau Pejabatyang ditunjukberdasarkankelengkapanpersyaratanyang diteniukansesuaioenganperaruran perundang-unEaRgan. (2) lzin sebagajmana dimaksud dalamPasal7 hurufc, sampa denganhurufe ini diberikan uniuksetiaptitik.pengambilan atasnamapemohon ailsumberair (3) lzinsebagaimana dimaksud dalamPasal7 tidakdapatdipjndahtangankan kecualidengan izintertulisdafiWalikotaaiau Pejabatyangditunjuk. (4) lzin sebagaimana dimaksud dalampasal7 hurufc dan huruid dlterbtkanolehWalikoia yangditunjuk atauPejabat setelahmendapatkan persyafatan teknisdariDinasdaninstansi terkait. (5) Pelaksanaan pengeboran dalam rangkapengambitan a T tanah harus dilakukanoleh 'perusahaan jzinusahaperusahaan yangielahmempunyai pengeboran atrianahdantelah mempunyaiseriifikaiklasifikasjseria sertifikatkualifikasiBadan Usahayang dikeiuarkan olehasosiasidan telahdiregistrasidi LpJK. BagianKedua TaiaCaraMemperoleh lztn PasalI (1) Untukmemperoleh izin sebagajmana dimaksuddalam pasa 7, permohonan djajukan secaratertuliskepadaWalikoiaataupejabatyangditunluk denganpersyaratan administfasi sebagaiberikut: a. Untuklzin UsahaPerusahaan Pengeboran Air tanahmelampirkan buktikepemilikan instalasi bordanpe|syaratan lainnya. b. Untuk lzin Juru Bor melampiftansertifikatpengeborandari nslansiyang berwenang danpersyaratan lainnya, c. Untuklzin Pengeboran, lzin pengambjlan Air tanahdan lzi. Eksplorasi, menga.iukan pefmohonan selambal-lambatnya 3 (tiga)bulan sebeiumpekerjaandimulaidengan petalokasi/lMB/lzin melampirkan cangguandanpersyaratan lainnya. (2) Tata Cara dan persyaratan lain untuk memperoleh lzin sebagaimana dimaksudpada (1) Peraturan ?yat diaturlebihlanjutdengan Walikota. BagianKetiga Masaberlaku dandaftaru ang P a s a1l 0 (1) Masabedakuizinusahaperusahaan pengeboran air tanahdan izinlLtruoor seoagatmana dimaksuddalamPasal7 hurufa dan hurufb djberikan selama3 (iiga)tahundal dapat diperpanjang selamamemenuhi.persyaraian yangditeniukan. (2) Masaberlakuizinpengeboran pasat7 hurufc diberikan air tanahsebagaimana dlmaksud selama6 (enam)bulandan dapatdiperpanjang 1 (satu)kaliselama3 (tiga)bulanselama persyaratan memenuhi yangditentukan. (3) Masa berlakuizin pengambilan air lanahsebagaimana dimaksucl dalampasal7 hurufd diberikanselama'l (satu)tahundan dapatdiperpanjang selamamemenuhipersyaratan yangditeniukan. .......,... F) Masa.4r.n
(4)Masabe aku izin eksplorasi air ianah sebagaimana dim;ksucldalamPasal7 hurufe persyaratan diberikanselama1 (salu)tahundan dapatdiperpanjang selan]arnenienuhi yangdjtentukan. (5) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksudpadaayat (1), sampaidengan ayat(4)sudahdiajukanselambat-lambatnya 2 (dua)bulansebelurnlzinbefakhir BagianKeempai Pencabijtea lzin
I
Pasal11 (1) lzin UsahaPerusahaan Pengeboran Air tanahdan lzin Juru Bof dicabutdan dinyatakan tidakberlakulagiapabila: pefpanjangan a. pemegangizintidakmengajukan tztn: b. izindikembalikan olehpemegang izin;dan c. pemegangizintidakmemenuhikeieniuanyangiercantumda al.nsuratizin. (2) lzinPengeboran, lzinPengambilan Air danIzinEksplorasl air tanahdicabutdandjnyaiakan ljdakbedakulagiapabila.: a. pemegangizintidakmengajukan permohonan perpanjangan atautidakdaftarulang; b. izindikembalikan olehpemegangizin; c. pemegangizintidakmematuhiketentuanyangtercanturndalamsuratizin; d. berdasarkanpertimbanganteknis rnenirnbulkandarnpak negatif yang.tidak dapat orperKrraKan seoetumnya; dan e. sudahdapatdilayani olehPerusahan Daerah Air l\,4inurn atausumberairlainnya. (3)TetaCarapencabutan izinsebagaimana pada ayat(1)daf ayat(2) diaturlebih dimaksud lanjutdenganPeraturan Walikola. BagianKe ima HakdanKewajiban Pemegang lz n Paragrafi HakPemegang lzin P e s a1l 2 (1) Pemeganglzin Usaha Perusafiaan Pengeboran Air ianah dan lzin Juru Bor berhak melakukan u$ahadi bidangpengeboran aiftanahsesuaidenganiz n yangdiberikqn. (2)Pemegang lzin Pengeboran pengeboranpenggaan dan penurapan berhakmelakukan yang denganlzin diberikan. (3) Pemegang lzinPengambilan pengambitan Air tanahberhakmelakukan air sesuaidengan izinyangdiberikan. (4)Pemegang lzin.Eksplorasi Air tanahberhakmelakukan keglatan eksptorasi aif tanahsesuai denganizinyangdjberikan. Paragraf2 Kewajiban Pemegang lzin Pasal13 (1) PemegangPajak lzjn Usaha Perusahaan Pengeboran Air tanah dan lzin Juru Bor berkewajiban :
dan lzinJuru Air tanah(SlPPAT) Pengeboran PajaklzinUsahaPerusahaan a. membayar Daerahtefsendiri; Bor(SUB)yangakandiaturlebihlanjutdalamPefaturan b. melaporkanhasil kegiatannyasecara tertulissetiap 6 (enam) bulan sekali kepada WalikotaatauPejabatyangditunjuk; c. mematuhikeientuanyangtercantumdalamizin. (2) PemeganglzinPengeboran berkewajiban: a. membayarFajak lzin Pengeboran(SlP)yang akan diaturlebh lanjutdalamPeraturan Daerahtersendiri; penggalian mate aiaupenurapan selamaprosespengeboran' b. melapo*anhasilkegjatan alauPejabaiyangdltunlukl airsecarateriuliskepadaWalikota secaraterluliskepadaWalikotaatau Pejabatyang diiunjukselambatc. memberitahukan pemasangan saringan,uJi (tujuh) hari kerja sebelummelaksanakan lambatnya7 penurapan maia ail: pompadan pemompaan. pemasangan kontruksisumuratau penurapanmata a r sesualdengan d. melakukanpemasangan Umumdan/atau petunjuk teknisdadDinasPekerjaan teknis/syarat rnataair apabiladalam air tanahataupenurapan kegiatanpengeboran e. menghentikan kelestarian sumber yangdapatmengganggu peiaksanaan ditemukan kelainan-kelainan penanggulangannya dan hidup, mengusahakan merusak ljngkungan serta airtanahdan yang ditunl!rk atau Pejabat melaporkan segerakepadaWalikota (3)Pemegang : Airtanahberkewajtoan lzn Pengamoilan Airtanah, PajakPengambilan danPemanfaatan a. membayar b. meiapo*anjumiah pengambilanair seiiap bulan kepadaWalikotaatau Pejabatyang ditunjuk; debiia r (stopkran)paqq meierair sertaalat pembatas c, menyediakan dan memasang teknisyang ditentukanoleh setiaptitik pengambilan air sesuaidenganspesifikasl Walikotaaiau Pejabaiyangditunjuk; d. memeliharadan bertanggungjawab atas kerusakanmelef air dan a at pembaiasdebit (stop air kran); penanggulangannya air ianah dan mengusahakan e. menghentikan kegiatanpengambilan yangdapatmengganggu ditemukan kelainan-kelalnan apabiladalampelaksanaannya Hidup, kelestarian sumberairtanahdanLingkungan - banyaknya 10 % sebanyak masyarakai sekitarnya f. menyediakan air unlukkepentingan yang ditetapkan dalam izint danlatau dari batasandebit setiapbulankepada g. memelihara hasilrekan'ran kondjsisumurpantaudan melaporkan Walikotaatau Pejabatyangditunjuk. (4) PemeganglzinEksplorasi Air tanahberkewajiban ; a. membayarPajaklzinEksplorasi Air tanah(SlE). b. melaporkan hasilkegiatan €ksplorasl airtanahsecaratertuis setiap1 (saiu)buiansekali yang ditlrnjuk; kepadaWalikotaaiau Pejabat Lingkungan,dan/aiaataskerusakan c. memelihara danbertanggungjawab penanggiiangannya kegjataneksplor"sialr tanah serta mengusahakan d, menghentjkan yang dapatmengganggu pelaksanaannya kelajnan-kelainan apabiladalam ditemukan hidup. kelestarian sumberairtanahdanlingkungan Pasal14 pengambian air tanahsebagaimana (1) SetiaporangataubadanhLrkum sebelummelakukan konservas dimaksud dalamPesal0 ayat.(1)wajjbmelaksanakan padaayat('l),diaturlebihlanjut (2) Pelaksanaan konservasi air tanahsebagaimana dimaksud Walikota. denganPeraturan
-'
Pasal15
dokumenUpaya Pengelolaan air tanahwajibdilengkapi (1) ' ' Setiapkegiatanpengambilan (UPL) Lingkungan (ufLj danUpayaPemantauan t-ingtirngai DampakLingkungan mengenai denganAnalisis (2)Pengambilan Airtanahwajibdilengkapi Hidup(AMDAL)apabila: 1 (satu) a. pengambilanair tanah dengandebit lebihdari 50 liter/detikyang berasaldari sumut. yangbefasaldari5 (lima) air tanahdengandebitlebihdari50 liter/detik b. .pengambilan hektar' sumufdalamarealkurangdari10 (sepuluh) SABV DANPENGENDALIAN PENGAWASAN PEMBINAAN, Pasal16 airtanah an pengambLlan pengawasan danpengenda pembinaan, (1) Walikota melakukan pengambilan air tanah pengawasan dan pengendalian (2) Dalam melakukanpembinaan, yang melakukan dtunjuk atau Pejabat dimaksudpada ayat i'l) Watit
-
wajib maupun beTsama-sama (1) Setiap pengambilanair tanah baik sendiri-sendirl arr muKa alatuntukmen'lanlau 1 (satu)buahsumurpantauyangdilengkapi menyediakan Ianan.
.
padaayat('1)apabila: (2\ Kewajiban dimaksud sebagaimana -
a. padasaiu lokasiyangdimilikiterdapat5 (lima)buahsumurdengandebitlebihdari 50 l/deiiki yang berasaldari s(lima) air tanahdengandebitlebihdari 50 liter/detik b. Pengambilan hektar;dan kurangdari10(sepuluh) sumurdalamkawasan yangberasaldari 1 (satu) air tanahdengandebltlebihdari50 liter/dellk c. pengambilan sumur. 6-10buahsumurbof' kurangdari10Hektarterdapat (3) Padasatulokasiataudalamkawasan 2 buahSumurPantau menyediakan djwajibkan yang ditunjuk olehWalikoiaatau Pe.iabat (4) Lokasidan kontruksi sumufpantauditentukan DinasPekerjaanUmum bersama-sama dimaksudpada ayat (2) ditetapkanlebih (5) Tata cara Pelaksanaan kewaiibansebagaimana Walikota. lanjutolehdenganPeraturan BABVI IZ N -\MNGAN PEMEGANG Pasal18 pelanggaran apabila: melakukan izindinyatakan Setiappemegang rnetefa r/aat pengukurdebit aif dan memindahlan a. merusak,melepas,menghilangkan padameieralr ataualai ukur terkaii ieknis segelGra d;n segelinstansi dan/ataumerusak debitaif; airdaripipasebelummeterair; b. mengambil pengeboran airtanahianpajzin; danpengambilan e. melakukan . , - " , . a " n b4i{, .
'
d. mengambilair melebhi debit yang diteniukandalam izin;
i
e. m€nyembunyikan aitikairataulokasipengambilan airi f. memindahkan letaktitikpengeboran dan/atau letaktitikpenurapan atau okasipengambilan air' g. memindahkanrencanaletak titik pengeborandan/atauletak titik penurapanatau lokasi pengambilan air; h. mengubahkonstruksipenurapanmataair; pajakpengambilan i. tidakmembayar airtanah; j. lidak menyampaikan laporanpengambjlan arr alaLrmeaporkanitdak sesuai dengan kenyataan; hasilrel
_-
b. penyegelan alatdantitikpengambjlan air; pencabutan izinpengambilan air tanah; d. penutupan sumurboratauban$unan penurapan mataair. (2) Tatacarapenerapan sanksiadminlstrasi sebegaimana dimaksud dalarnayat(1)diaturlebih
lanjutdengan Peraturan Walikota,
BABVIII PENYIDIKAN Pasaj20 (1) PejabatPegawaiNegeriSipjltertenludi llngkungan pemerintah Daerahdiberiwewenang khusussebagaipenyidik untukmelakukan penyidjkan tindakpidanadi bidangpengelolaan Airtanah,sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Acarap dana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana padaayat(1)pasatiniadalah: dimaksud a. menerima, mencari,mengumpulkan dan meneiiiiketerangan atau taporanberkenaan dengantindakpidanadi bidangpengetolaan airtanah; b. meneiitj, mencaridan mengumpuikan keierangan mengenaorangp.ibadiaiau badan hukumtentangkebenaran perbuatan yangdilakukan sehub!ngan dengantindakpidana pengelolaan airtanah; c. meminta keterangan danbahanbuktjdariorangpribadiataubacian hokumsehubungan dengantindakpidanadi bidangpengelolaan airtanah; .
d. memeriksabuku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen larnberkenaandengan tindakpidanadj bidangpengelolaan aif tanah;
-
e. melakukanpenggeledahan untuk mendapatbahan bukti pembuklran, catatandan dokumen-dokumen sertamelakukan penyitaan terhadap bahanbukiiiersebut; r,nemuttu...
'i
f.
meminta bantuantenaga ahli dalam rangka peJaksanaantugas penyidikantindak pidana
airtanah; Cibidangpengelolaan
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangaIatautempatpadasaai .pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas ofangdan aiau dokumen yangdibawasebagaimana padahufufe diatas, dimaksud
h. memotretseseorang yangberkaitan dengantjndakpidanadi bjdangpengelolaan air tanan; i. memanggil oranguntukdi dengarketerangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi; j.
menghenijkanpenyidjkan;
k. melakukan tjndakan lainyangperluuntukkelancaran penyidikan t ndakpidanadi bidang pengelolaan airianahmenurut jawabkan. hukumyangdapatdipertanggung (3) Penyidik sebagaimana padaayat(1)memberitahukan dimaksud penyjdjkan dimutatnya dan menyampaikan hasilpenyidikannya kepadapenuntutUmumsesualdenganietentuanyang diaturdalamUndang-Undang Nomor0Blahun .19g1 tentangHukumAc;ra pidana. BABIX KETENTUAN PERALiHAN Pasal21 (1) Terhadap orangataubadanhukumyangtelahmelaksanakan pengambitan air tanahtetapi tidak memiliki izin, diberjkankesempaianselambaflambatnya6 (enam) bulan sej;k berlakunya Peraturan Daefahini,untukmengajukan permohonan izinkepadaWalikota atau yan9dtunJuk. FeJaoar (2)Apabila dalamjangkawaklusebagaimana padaayat (1) tidak.litaksanakan, makaakan dilakukan tindakan penertiban sesuiiperaiuran perundang_undangan BABX KETENTUAN PIDANA Pasal22 (1) B-arang siapamelanggar salahsatuketentuan dimaksud dalamperaturan Daerahini dapat djancamdenganpidanakurunganselama-lamamya 6 (enam)bulan dan/ataudenda setrnggFtrngginya Rp.50.000.000.(timdoutuhjJta rJprat-.. (2) Tindakpidanasebagaimana dimaksudpadaayat(1) adalahpetanggaran (3) Tlndak pidanasebagaimana dimaksucipada ayat (1) yang menimbulkan kerusakan Lingkungan Hidup,dapatdiancamdenganpidana(urungan-dan-/atau dendasesuaidengan ketentuanPasal 41 dan pasal 42 Undang-undang Nomor 23 lahun 1997 tent;ng Pengelolaan Lingkungan Hidup. BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal23 (1) Dinas.PekerjaanUmum benanggungjawab peraturan atas pengeiolaan/nrelaksanakan uaerantnl
'1
(2) Hal-halyang beluT cukupdiaturdalam peraturanDaerah'ini sepanjangmengenaiteknis pelaksanaanya akahdiaturlebihlanjutdenganperaturanWalikota. Pasal24 Peraturan Daefahini mulaiberlaku sejaktanggaldiundangkan. Agar setiap o.ang mengetahuinya, peraturanDaerah ini pengundangan memerintahkan penempatannya oengan dalamLembaran DaerahKotaLuou{l,nggaL.
Ditetapkan di Lubuklingg
2014
Diundangkan di Lubuklinggau
201A
{/.e.
AH KOTALUBUKLINGGAU,
a-ro. \t t!
KOTALUBUKLINGGAU TAHUN2O1O NO[,4ORB
