PEMERINTAH KABUPATFN NGANJUK IJALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 05 TAHUN
2OO5
TENTANG RF:TRIBUSI IZIN PEMANFAATAN TANAH PENGAIRAI.I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGANJUK, fv'lenimbarrgl
bahr,va dalam rangka pengamanan fungsi tanah pengairan, perlu adanya penr:riiban, pembinaan, dan pengaturan pernanfaatan taneih pengairan, r.r1aka perlu mengatur Retrrbusi lzin Pen-ranfaatan Tanah Pengarran daiam sualu Peraturan Daerah
Mengingat
.)
l;nr-rlng-r-rndang Nonror l2 TahLrn 1g5O tentang penrbentukan Daerahdaerah Kabupaiten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lenrbaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lenrbaran Negara Norlor g); Undang - undang l{omor 1B Tahun 1g97 tentang pajak Daerah dan F:etriousi Daerah (Lembararr Negara Talrun 1gg7 Nonror 41 Tambahan Lenrbaran l.Jegara Nc.:mor 36ss) sebagaimana telah diubah dengarr Llndang * undarrg Nomor 34 Tahun 2ooo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nlomor 246 Tambalran Lembaran Negara l'.Jomor 40AB),
f-lndang * undang Nonror 7 Tahun 2aa4 tentanq sunrber Daya Air (l-embaran lrlegara Tahun zeo4 Norror 32, Tambahan Lembaran lrlegara Nomor 4377), Llndar-rg-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Ir'errlndang-undangan (Lembaran Negara Tahun zoo4 Nomor 53 Janrbalran Lembaran Negara Nomor 4389) ,
Lindarrg-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pernenntahan Daerah (l-embararr I'legara Tahun z0o4 Nomor lzs, Tambahan Lembaran Itlegara Nornor 4437); 11
F'eraturan Pemerintah Nomor 3s Tahun 1g9't tentang Sungai (Lembaran htegara Tahun '1991 Nomor 44, Tambahan Lerrbaran Negara Nomor 3.145)
,
F'eraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 2000 tentang Kewenangan ii'emerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom (l,enrbaran t'legara Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan Lembaran Negara hlomor 3952),
F'eraturan Perneriniah Nomor 66 Tahun 200'1 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran f'le gara Nomor 4139), F'eraturan Pernerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang lrigasi (Lembaran hlegara Tahun 2001 lJomor 143, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 4
1
56),
L
"x0
Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn No.63/PRl-/1993 tentang Garis {iempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan lirrngai dan Bekas Sungai ;
41 tt
l(eputusan Monteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah l(eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang ;
12
Pedoman Tata Cara Perneriksaan di Bidang Retribusi Daerah 4.) IJ
;
lPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2003 tentang firigasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01) ;
14
Feraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2004 tentang Fenetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor O'1). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan
BIJPATI NGANJUK
MEMUTUSI(AN h4enctapkiil
:
PEF|NTURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN TANAH PENGAIRAI.J
BAB I KETFNTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
:
Daerah, adalah Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. \). tlupati, adalah Bupati Nganjuk. 4 f)e1abat, adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundlngan-urrdang"n yrng [lerlaku. [iungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan prengaiiran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi i
)
L.
3
12. Sunrber
Air acialah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang
terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah. '13.
Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sernpadan yang telah dibebaskan.
1+,Tanah Pengairan adalah tanah-tanah yang terdapat didaerah manfaat sungai dan/atau sumber air dan/atau jaringan irigasi sampai dengan saluran sekunder, setren/berem, waduk/bekas waduk, rawa/bekas rawa, bekas saluran/aliran (afuoer), dan tanah yang telah dibebaskan untuk keperluan pengairan/proyek pengendalian sungai. 15 Wajib retribusi, adalah orang pribadi atau badan hukum tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk meiakukan pembayaran retribusi, 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 17 Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemb;naan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 1B Retribusi lzin Pemanfaatan Tanah Pengairan yang selanjutnya disebut
retrrbusi adalah pembayaran
atas
pelayanan pemberian
izin
pemanfaatan tanah pengairan.
BAB II FUNGSI TANAH PENGAIRAN
Pasal 2
Setiap orang atau Badan Hukum tertentu dapat memanfaatkan tanah pengairan, dengan tetap memahami dan mengutamakan fungsinya
a.
b
:
Tanah Bantaran dan Sti'en/ Berem. (1) Untuk cadangan jalan inspeksi. (2) untuk keperluan lokasi penimbunan waled irigasi dan penempatan alat-alat besar; (3) Untuk pengamanan kelancaran aliran banjir dan kelestarian saluran/ bangunan saluran irigasi; Tanah Waduk/ bekas Waduk : (1) Untuk pengembangan daerah irigasi (2) Untuk p:ngembangan eksploitasi irigasi (3) Untuk kelestarian produksi (4) Sebagai lokasi penelitian kebutuhan air, ;
;
;
c,
Tanalr Rawa/ bekas Rawa Llntuk penampungan air sementara pada musim hujan dan rnenjaga kelestarian lingkungan.
d.
Tanah bekas Sungaii Saluran. Untuk dipergunakan sebagai tanah cadangan bagi keperluan fasilitas
;
pengairan.
e.
Tanah Cadangan
J'anah yang dicadangl:an dan telah dibebaskan untuk keperluern Pengairan/ Kegiatan Pengendalian Sungai dan penanggulangan
r BAB III NAMA, OSYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal
3
Denr;an nama Retribusi lzin Pemanfaatan Tanah Pengairan drpungut retrihrusi sebagai pembayaran atas pembedan izin pernanfaatan tanah lrenplairan di daerah.
Pasal 4
Obytlk Retribusi lzin Pemanfaatan Tanah Pengairan adalah setiap bidang tanah pengairan yang direncanakan untuk kegiatan utama pertanian, atau l<egiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangunderngan di bidang pengairan. Pasal
5
SLrbyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum tertentu yang telal-r memperoleh izin pemanfaatan tanah pengairan.
BAB IV
GOLONGAN RETRIEUSI Pasal
6
lletr.ibusi ini digolongkan sebagai Retribusi perizinan Tertentu. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal
$
7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retnbusi perizinan tertentu didersarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
BAB VI
SI'RUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal
B
(1) Pe manfaatan Tanah Pengairan untuk pemasangan saluran telepon
sebagai berikut a. saluran Telepon di atas tanah pengairan dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang tanah pengairan , sebesar Rp 2 000,_ (dua ribu rupiah) 1 (satu) tahun setiap 100 (seratus) meter b. Saluran Telepon di bawah tanah pengairan sepanjang tanah pengairan sebesar Rp 2 500,- ( dua ribu lima ratus rupiatr l (satu) ) tahun setiap 100 ( seratus ) meter. c. Silangan dan saluran telepon, sebesar Rp 4 ooo, (empat ribrr rurpiah) :
;
i2) Pemanfaatan Tanah Pengeiran untuk pemasangan pipa-pipa sebagai berikut
sarur:an
:
a. Saluran sepanjang tanah pengairan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas tanah pengairan dikenakan retribusi : Kurang dan sama dengan 4 inci sebesar Rp 5.500,- ( lima ribu lima ratus rupiah ) 1 (satu) tahun setiap 100 (seratus) meter ; lebih dari 4 (empat) inci sampai dengan 10 (sepuluh) inci, sebesar
-
Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah)
b.
1
(satu) tahun setiap
100
(seratus) nreter Iebih dari 1O (sepuluh) inci, sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) setiap kelipatan 10 (sepuluh) inci, 1 (satu) lahun setiap 100 (seratus) meter, ;
Saluran yang menyilang dibawah tanah pengairan sebagai berikut: Kurang dan sama dengan 4 (empat) inci, sebesar Rp.8.500,(delapan ribu lirna ratus rupiah) 1 (satu) tahun setiao silangan ;
-
-
Lebih dari
4
(empat) inci sampai dengan 10 (seputuh) inci, sebesar Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) 1 (satu) tahun setiap silangan Lebih dari 10 (sepuluh) inci, sebesar Rp,16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap kelipatan'10 (sepuluh) inci, 1 (satu) tahun setiap silangan. ,
(3) Pemanfaatan Tanah Pengairan sebagai berikut
untuk pemasangan saluran
listrik
:
a. Saluran
di
atas/bawah sepanjang tanah pengairan sebesar 1 (satu) tahun setiap
Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) 100 (seratus) meter
b. Silangan
;
di atas/bawah
.tanah pengairan, sebesar Rp.8.500,(delapan ribu lima ratus rupiah) 1 (satu) tahun setiap silangan.
(4) Pemanfaatan Tanah Pengairan untuk pendirian warung, depot yang termasuk bangunan semr permanen dan bangunan sederhana dengan luas bangunan maksimal 70 (tujuh puluh) meter persegi (m2) dan maksimal luas tanah 100 (seratus) meter persegi (m2) di luar garis sempadan sungai/ saluran sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebulan setiap meter persegi. (5) Pemanfaatan Tanah Pengairan untuk jembatan sebagai berikut
jalan keluar masuk dan atau
:
a
Perusahaan bidang produksi dan atau jasa, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi (m2) setiap 1 (satu) tahun,
b.
Rumah tinggal dan atau toko sebesar Rp.1.s00,- (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi (m2) pada tahun pertama dan setiap perubahannya.
(6) Pemanfaatan Tanah
Pengairan untuk bangunan rumah (maksimal luas (tujuh puluh) bangunan 70 meter persegi (m2) dan luas lahan maksimal 500 (lima ratus ) meter persegi (m2) di luar garis sempadan sungai / sumber air / saluran sebagai berikut : a. Suatu usaha perusahaan kecil (home industri), jasa, perdagangan beserta halamannya, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap meter persegi (m2) 1 (satu) tahun. c Bangunan/rumah permanen beserta halamannya sebesar Rp 1 000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi ( m2 ) 1 (satu) tahun. c Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya sebesar Rp.550,- (lima ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi (m2) 1 (satu) tahun. .i. Bangunan/rurnah sederhana beserta halamannya sebesar Rp.250,(dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi (m2) 1 (satu) tahun.
6
(7) Pemanfaatan Tanah Pengairan untuk tempat jemuran, penimbunan barang atau bahan (tanpa bangunan) dengan luas lahan maksimal 500 (Lima ratus) meter persegi (m2), sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi (m2) selama 1 (satu) tahun.
(B) Pemanfaatan Tanah Pengairan untuk bidang pertanian, luas
lahan
maksimal 5.000 (lima ribu) meter persegi (m2), sebagai berikut; a, Pertanian semusim dengan masa tanam 1 kali sebesar Rp.25,-(dua puluh lima rupiah ) setiap meter persegi (m2) selama 1 (satu) tahun. b. Pertanian semusim dengan masa tanam lebih dari satu kali, sebesar Rp.75 - (tujuh puluh lirna rupiah) setiap meter persegi (m2) selama 1 (satu) tahun. c. Pertanian semusim dan Perikanan (khusus pada tanah pengairan bekas 'naduk dan/atau bekas saluran) tanpa bangunan permanen, luas kolam maksimal 1.000 (seribu) meter persegi (m2), sebesar
Rp.200,- (dua ratus rupiah) setiap meter persegi (m2) selama
1
(satu) iahun.
(9)
Pemanfaatan tanah Pongairan untuk Pemasangan Papan atau Panggung reklame, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sebuian setiap meter persegi (m2)
;
(10) Pemanfaatan tanah Pengairan untuk Pemasangan setiap kain reklame atau spanduk, sebesar Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sebulan (1
;
1) Pemanfaatan tanah Pengairan untuk pendirian terop,
sebesar (seribu persegi Rp.1,500,lima ratus rupiah) setiap meter (m2) dalam jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) hari perpanjangan paling lama setiap kali '10 (sepuluh) hari dengan retribusi sebesar Rp.1.500,(seribu lima ratus rupialr) ;
(12) Itlinirnal pembayaran setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampar dengan ayat (11) masing-masing sebesar Rp.10.000,(sepuiuh nbu rupiah)
BAB VII
TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN IZIN Pasal 9
Tatil cara dan syarat pengajuan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal i0 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tompat pelayanan lzin Pernanfaatan Tanah Pengairan diberikan.
BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 1 1
Sart retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan. (3) Hasil pernungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus oisetor ke Kas Daerah.
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 1 3
di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oieh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan
(1) Pembayaran retribusr dilakukan
menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan. (2)
Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari nilai retribusi yang terutang.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14
(1)Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh,r hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegr:ran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib
(2) Dalam jangka vraktu
I-ietribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3)
$urat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagarnrarra dimaksud pada ayal (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
BAB XIII DAN PEMBEBASAN PENGURANGAN, KERTI{GANAN' RETRIBUSI
Pasal 15 (1)
pengurangan' keringanan dan Pembebasan tlupati dapat nrernberikan retribust.
Q\ \-/ Pemberran pengurangal'l'
s;ebagaimana dimaksud fremanrPuan wajib retribusi'
keringanan '"uvti
o"i"
dan
pembebasan retribust
(1) dengan
memperhatikan
retribusi ditotaPkan keringanan dan pembebasan (3) Tata cara pengurangan' ciengan Peraturan BuPati
BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 16
retribusi' kedaluwarsa setelah penagihan melakukan (1) l1ak untuk terhitung sejak ygt terutangnva di illlt"*p.ri jangka waktu 3 iutnouti *Ja['ran tindak Pidana aPabila kecuali retribusi, lridang retribusi' dimaksud pada ayat (1)' sebagaimana retribusi penagihan t)\ l(edaluwarsa i:ertangguh aPabila atau ; a. Diterbitkan Surat Tegurdn
"i# ilun ;;il'
:
b'Aclapengakuanutangretribusidariwajibretribusibaiklangsung maupun lidak langsung'
BAB XV PENGAWASAN / PENGENDALIAN
Pasal 17
tlukum tertentu yang telah memperoleh hak tersebut pengarran Oii#tg *eng"tinran
Badan (1) SetiaP orang dan atau
izin pemanfaatan tanah kepada Pihak {ain
()\ Pemanfaatan untuk \*/ Penqawasan dilakukan oleh Bupatt'
tanah memperoleh izin pemanfaatan
pen6airan
BAB XVI KET
T..
NTUAI!
P E NY I D
I
KAN
Pasal 18 penyidikan (1)l]ejabatPegawaiNegerisipiltertentudilingkunganPemerintahDaerahdi dalam treri wewenang khusus uunug"i'pJ.iiiir,"rntJn.melarukan Oaeian sebagaimana dimaksud retribu;i LiUung ptdana rindak yang berlaku'
ii
Pei'aturan eerunOang-u''ldangan
(2''r
VVewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah
:
,a. Menerima, mencari, mengumpUlkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
;
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang ditakukan setrubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
c. d.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retibusi daerah ; Memerrksa buku-buku catatan, catatan'€tatan dan dokumencjokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
dokumen-dokumen melakukanpenyitaanterhadapbahanbuktitersebut, Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
pembukuan, pen-cutatan,
f. g,
h.
dan
bukti
lain serta
penyidikan tindak piclana di bidang retribusi daerah; Menyuruh berhenti, melarang seseorang menrnggalkan ruangan atau tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung dan memenksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana drmaksud Pada huruf e; Memotret ses€oran-q yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i.
Memanggii orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
Menghentikan PenYidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat d
i
pe rta
nggun
gjawabkan.
dimaksud pada ayat (1) memberitahukan (3) ' ' iPenyidik sebagaimana dimulainya p*nyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik lndonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana Yang berlaku. BAB )(VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19 (1)'
'
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
meiugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2) Tindak pidana sebagainrana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran' (3) Tindal< pidana terhadap ketentuan-ketentuan teknis d:lam Peraturan Daerafi ini clil<enakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yattg berlaku.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20 [3agi orang atau Badan Hukum tertentu yang telah memanfaatkan tanah pengiairan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan izin nemarnfaatan tanah pengairan. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengtan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Sewa Tanah Pengairan di Kabupaten Nganjuk dinyatakan clicabut dan tidak berlaku lagr.
Pasal 22
Hal-hai yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 23 Peraturan Daerah ini nrulai berlaku pada tanggar di undangkan.
,{gar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Perartrrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.
Ditetapkan pada
di : Nganjuk
tanggal :
25 April 2005
BUPATI NGANJUK, Dto. Drundangk,an di Nganjuk Pada tanggal 26 April 2005
SITI NURHAYATI
SEKRETARIS DAERAH Dto
SlJlvi ARLAN
LEIIBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2OO5
NCMOR 02 SERI C
Disalin sesuai dengan aslinya ':I
1
:-,-^--
ASISTEN TATA PRAJA
, Pembina Tk.
tttP
Or O
I
rc4 752
PENJELASAN A-fAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
05 TAHUN TENTANG
NTOMOR
2OO5
RETRIBIJSI IZIN PEMANFAATAN TANAH PENGAIRAN
I
PENJELASAN UMUM
Bahwa tanair-tanah pengairan yang dikondisikan dalartr l<eadaarn tei"bul
II
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal
1
Cukup jelas Pasal 2
Yang drmaksud Badan Hukum tertentu terdiri dari rrrstansi Penierintah, perusahaan di bidang listrik, telekomunikasi dan air minum ser'le usaha lai;r yang khusus memanfaatkan tanah pengairan untuk kegiatan penyampaian informasi/promosi dan jembatan/jalan.
liuruf
a
Cukup jelas huruf b nomor (1) Cukup yelas huruf b nomor (2) Cukup jelas huruf b nomor (3) Cukup jelas huruf b nomor (4) Yang dimaksud dengan lokasi penelitian kebutuhiln air ('waduk) adalair penelitian yang ditujukan untuk nrengetahui debit air r,,r,aduk yang dibutuhkan dalam daerah irigasi. huruf c Cukup jelas huruf
d
Cukup jelas huruf e
l1
Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal
5
Cukup jelas
"Pasal 6Cuku;: jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal B Ayat (1)
Yang dimaksud ukuran saiuran sepanjang 100 (serartus) rneter adalah ukuran teknis penempatan tiang penyangga. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a)
Yang dimaksud dengan bangurtan semi permanen arlalah bairgunan yang menggunakan pondasi batu kosong dan di'nding sctengah bartu, lantai batu kosong dengan konstruksi sederhana.
Yang dimaksud dengan bangunan sederhana aclalah bangirnan yartg tidak menggunakan pondasi dan dinding tar,pa batu, lantai tanalr/bahan
non batu dengan konstruksi kekuatan/umur bangunan
sederhana (tanpa
perhitungan
)
Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) huruf a Cukup jelas huruf b
Yang dimaksud dengan bangunan permar)en adalah bangunan yang menggunakan pondasi/batu dan dinding pasangan batu,
lantai pasangan batu dengan konstruksi teknis perhitungan kekuataniumur bangunan)
huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
(dengarr
Ayat (8) Cukup jelas Ayat (s)
'
Vang dimaksud papan. atau panggung, reklame ildaleltr papan atau panggung reKlame yang Dersltat Komerslal.
Avat (10) ' Yang dimaksud kain reklame atau spanduk adalah kain reklame atau spanduk yang bersifat komersial. Avat
'
.
(1 1)
Cukup jeias
,\yat (12)
Cukup yelas
Pasal
9
Cukup jelas
Pasai 10
Cukup jelas
Pasal
1
1
Yanq dimaksud dengan dokumen lain yang diF,ersanralcarr aCalah doku-menlsural vane diterbitkan oleh Pemeriritah- Daerah dalarrr ratlgka pemungutan retribusl izin pemanfaatan tanah pengairan
Pasal 12 Cukup jelas Pasal
1
3
Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal
21
Cukup jeias
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
