MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, Nomor Sifat Lampiran
47t,'r1/5taq/si
Perihal
Pelaksanaan Perekaman e-KTp Secara Reguler
Yth.
Penting 1 (satu) berkas
t1
Desember 2012
Kepada 1. Gubernur 2. Bupati/Walikota di -
SELURUH INDONESIA
SURAT EDAMN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun zooT tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tanggal 3 Desember 20L2 dan menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.L314360/SJ tanggal 30 Oktober Z0t2 perihal pedoman Penyelesaian Perekaman e-KTP, sefta memperhatikan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 47t.L3lsz66/sl tanggal
30 Desember 2011
perihal
Dispensasi Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik Secara Massal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dispensasi Pelayanan
Penerbitan e-KTP tanpa mensyaratkan Surat
Keterangan Pindah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.L31s266/sl tanggal 30 Desember 2011, diperpanjang
masa pemberlakuannya sampai dengan tanggal 31 oktober 2013.
untuk keperluan jaringan komunikasi data pelaksanaan sIAt( termasuk untuk perekaman e-KTp, yang s*rnuta merupakan beban APBD provinsi dan Kabupatcn/Kota, diubah menjadi beban APBN sebagaimana yang diatur dalam peraturan
2. Penyediaan anggaran
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (copy Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 terlampir)
blangko e-KTp, yang semula menjadi beban APBN hanya 1 (satu) kati diubah menjadi beban APBN setiap tahun. Perubahan ini dilakukan melalui perubahan ke-3 (tiga)
3. Penyediaan anggaran untuk keperluan
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.
4. Sejak diterima Surat Edaran ini, diminta kepada para Bupati/Watikota untuk memerintahkan kepada para Camat, agar bagi penduduk wajib KTP yang
telah melakukan perekaman e-KTP diberikan Surat Keterangan
yang
ditandatangani oleh Camat atau Petugas yang diberikan wewenang oleh Camat, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP. Hal ini sebagai dasar bagi lembaga pelayanan publik untuk tetap mengakui bahwa bagi penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, maka KTP Non Elektronik (KTP lama) tetap berlaku sampai dengan yang bersangkutan menerima e-KTP. (Format Surat Keterangan terlampir). Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.
ffi Fi *t
N] E
IF
1",
.eth^ Tembusan Yth
:
1. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan); 2. Bapak Wakil Presiden R.I. (sebagai laporan); 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 4. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; 5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; 6. Kepala Biro/Kepata Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi; 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 471.1315184/SJ Tanggal
: {3 Desember 2012
KOP SU
RAT KECAMATAN/KELU RAHAN SURAT KETEBANGAN No:
Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa penduduk:
Nama NIK Jenis Kelamin Alamat
: :
: L/P :
Telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(e-KTP). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor..... Tanggal ..... antara lain bahwa bagi penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP, maka KTP non Elektroniknya tetap berlaku sampai dengan yang bersangkutan menerima e-KTP.
Demikian surat keterangan
ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana
mestinya.
tempat, tanggal bulan tahun dikeluarkan CamaULurah/Pejabat yang diberi Kewenangan Cap dan tanda tangan Nama, Pangkat, NIP Pejabat yang menandatangani
PRESIDE
N
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERiNTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2OO7 TENTANG PEI,AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujud.kan tertib
administrasi
kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah
bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 3T Tahun 2OOT tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a d.an huruf b, perlu
menetapkan Peraturan pemerintah tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3T Tahun 2ooT
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Tahun 2A06 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat
1. Pasal
5 ayat (2)
23
Und.ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1.945;
2.
Undang-Undang
FET I
I
i
R
EpuSLTI'ISS
B*'=,o
-22. undang-Undang Nomor SZ Tahun 2OO4 tentang
3'
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang_ Undang Nomor lZ Tahun 2OOg tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o0B Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor agafl; undang-undang Nomor 2a rahun 2aa6 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a67fl;
4.' Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2oa7 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2o06
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor g0,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a736);
MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2OO7 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRAS] KEPENDUDUKAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2OOT tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20CI7 Nomor g0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Tg6) diubah sebagai berikut: L'af--+.
-l
ry'
I
I
I
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-31. Ketentuan huruf j Pasal 71 diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf k, huruf
1,
huruf m, huruf n,
dan huruf o, sehingga Pasal 7L berbunyi
sebagai
berikut: Pasal 71
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri darj unsur:
a. database; b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; c. sumber daya manusia; d. pemegang hak akses; e. lokasi database; f. pengelolaandatabase; g. pemeliharaan database; h. pengamanan database; i. penga\Masandatabase; j. data cadangan; k. perangkat pendukung; 1. tempat pelayanan. m. pusat data;
n. o.
2.
pusat data cadangan; dan jaringan komunikasi data.
Ketentuan ayat (2) pasar 7g diubah, sehingga pasal 7g berbunyi sebagai berikut: Pasal 78
(1)
Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/ kota.
(2)
.
Pdmeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.
f3l
I Infr rlz
F
t I
I
l
PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA
-4-
(3) Untuk melaksanakan
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan. ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan.
3.
tanggung
Ketentuan Pasal 79 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (21, ayat (3),'dan ayat (4), sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 79
(1)
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
penyelenggaraan
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja
.
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.
(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
provirrsi digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan gubernur.
(4) Anggaran Pendapatan d^an Belanja Daerah
- kabupaten/kota digunakan untuk. membiayai
pehyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan bupati/walikota.
4. Pasal Q0 dihapus. Pasal II
Peraturan Pemerintah diundangkan.
muiai berlaku pada tanggal
#'
$,ffi -*gy4{ PRES ID
EN
REPUBLIK INDONESIA
-5Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 3 Desember 2O12. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSiA REPUBLIK INDONESIA, . .
ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2072 NOMOR 265
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTEzuAN SEKRETARIAT NEGARA RI an Kesejahteraan Ralqyat,
Ftr
PRESID
EN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERIN-IAH NOMOR 37 TAHUN 2OO7 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINI STRASI KEPENDUDUKAN
I.
UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2aO6 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelengg.ru.i administrasi kependudukan diantaranya bertujr"" lr"t"t mJriyediakan informasi kependudukan secara nasionar yang akurat, data dan rengkap, mutakhir sehingga- menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasionai dan terpaJr-r, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor ierkait dalam penyelenggaraan kegiatan. pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Dalam , rangka mewujudkan tujuan administrasi
penyelenggaraan
kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahul 2oa6 tentang Ad.ministrasi Kependudukan, antara rain yaitu *.*.,;rraun tertib administrasi kependudukan secara nasionar dalam minyediakan data penduduk (database kependudukan) yang terjaminakurasinya d.an terkini, Pemerintah melaksanakan' pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan Kartu Tanda
Penduduk (KTp) Elektronik. Proses pemutahiran dan pengerolaan d.atabase kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kepedudirkan (NIK), dan penerapan KTp Eletronik secara nasronal, hlrus d^;;t ["4"t.r, a""g"r., laik dan dengan peinbiayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan fi{ykuns
di pemerintah pusat maupun di pemerintah P+ keberlangsungan
daerah. untuk
p"rry"diu.an data k"p".rauarkan secara nasional dan menjaga akurasi database kependudukan nasionar, penerbitan NIK dan penerapan KTp Elektronik secara regurar, perru dilakukan
PRESID EN
REPUBLIK INDONESIA
-2perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai unsu.r Sistem Informasi ,-{,dministrasi Kependudukan (SIAK), pembagian kewenangan pengalokasian pembiayaan oleh Pemerintah,
a
*
pemerintah provinsi dan pernerintah kabupaten/kota, serta
.ir,
E
(
pembiayaan jaringan komunikasi data.
# F.
r,
II,
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka
1
Pasal 71
Cukup jelas. Angka 2 'Pasal 78 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 79
Cukup jelas. Angka 4 Pasal 80
Dihapus. Pasal II
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5373
