KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SE
KR.ETAR.IAT
J E N D E RAL
Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - lakarta Selatan, Telepon (02L)7247564, Facsimile (021) 7260856
Nomor : Lampiran
:
Kepada Yth.
IK 01.01-Mnl732 2 (dua) berkas.
Jakarta, 28 Nopember 2AL2
:
1. Para Gubernur di seluruh Indonesia; @ Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 3. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi di seluruh Indonesia; 4. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional. di TEMPAT
Perihal
: Keberadaan
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksananya, bersama ini disampaikan beberapa hal untuk mohon perhatiannya sebagai berikut:
1,
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PU Nomor 24lPRf lW2010, telah dikukuhkan Pengurus LPJK tingkat Nasional (LPIKN) oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Pengurus LPIK tingkat Provinsi di 33 provinsi di Indonesia oleh masing-masing Gubernur.
2.
Pengurus LPJKN dan LPJK Tingkat Provinsi tersebut telah melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :
a. b.
c.
d. e.
3.
melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; menvelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami tegaskan bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sah adalah yang Pengurusnya telah dikukuhkan dengan susunan kepengurusan pada Lembaga tingkat Nasional, maupun tingkat Provinsi tercantum dalam Lampiran I. Sebagai bahan informasi tentang sengketa/gugatan-gugatan terhadap LPJKN, kami informasikan bahwa Keputusan Pengadilan telah memenangkan pihak Pemerintah yqng secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran IL
: /ffia^2,,"* vu//, d".,/zh-*,
/1x14
/LL,r3
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami minta kerjasama para Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia selaku Pembina Jasa Konstruksi di daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi agar tetap sejalan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu
proses
pembangunan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
An. MENTERI PEKERJAAN UMUM
IT. AGOES WIDJANARKO, MIP
NIP. 110023320 Tembusan disampaikan Kepada Yth: 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan) Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI; Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Badan, Kementerian/Lembaga; Kepala Badan Pembinaan KonstruKi, Kementerian pekerjaan Umum; Pengurus LPJK Tingkat Provinsi di Seluruh Indonesia.
2. 3. 4. 5.
Lampiran I Surat Menteri pekerjaan Umum Nomor : lK 01 .01_Mn/232 Tanggal : 2gNopember2012 KEPENGURUSAN LPJKN DAN LPJKD
SUSUNAN PENGURUS LPJK TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011.2015 YANG DIKUKUHKAN OLEH MENTERI PEKERJAAN UMUM SESUAI KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NoMoR: 2zgtKprstWt2oll TANGGAL 9 AGUsrus 2011
Anggota Anggota Yaya Supriyatna, M. fngt Sc
Anggota
SUSUNAN PENGURUS tPJK TINGKAT PROVINSI PER]ODE 2A11.2015
Keputusan Persada Soekarno,Gedung Auditorium Lantai Dasar,Jalan Soekarno Hatta Anggut Atas Bengkulu,Telp :(0736)23001 ,Fax(0736)23001
Gubernur Nomor:
x.il.xvil.TH. 2012
Lampiran II Nomor :
Tanggal
:
Surat Menteri pekerjaan Umum lK 01.01-Mnl73Z 28 Nopember 2012
INFORMASI PERKEMBANGAN SENGKETA/GUGATAN TERHADAP LPJKN Terkait dengan proses hukum dalam rangka gugatan terhadap Pemerintah dan LplK dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.
Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan ATAKI No. 196/G/2011/PTUN-JAK dengan obyek sengketa Keputusan Menteri PU No. zz3lKPTSlMl2OtI tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LPJK Nasional Periode 20L1-2015, yang amar putusan pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan ATAKI ditolak, sehingga sengketa ini dimenangkan oleh pihak"fergugat, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
b.
Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Ir. S. poltak H. Situmorang, SH No. }S|G|2OLZ|TUN-JKT dengan obyek sengketa Keputusan Menteri pU No. ZZ3|KPTS1M|Z}7L tentang Penetapan organisasi dan Pengurus Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015 yang amar putusan Pengadilan rati usahi Negara menyatakan gugatan Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH ditolak, sehingga sengketa ini dimenangkan oleh pihak Tergugat, dan dikuatkan dengan Putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor L96|B|2OL2/PTTUNJKT
c.
d.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Ir. S. poltak H. Situmorang, SH No. tOlPdt,Gl2OlzlPN Jak.Sel dengan obyek sengketa Keputusan Menteri pU No. 223/KPTSIM/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LpJK Nasional periode 2011-2015 dan Edaran Menteri PU No 09lSE/MlzOlL perihal Pelaksanaan pengadaan Pekeflaan Konstruksi Penyedia Jasa Konstuksi sefta Penerbitan Peraturan Lembaga No. 02, 03, 04 dan 05 tahun 2011 untuk mengatur tata cara Registrasi SBU/SKA/SKfK, lang amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH ditolak, sehingga sengketa ini dimenangkan otltr pitrat Tergugat, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrachfl. Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan LPJKN mengenai logo Lembaga dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) LPJKN meminta
pembatalan Surat Direktur Merek, Direktorat lenderal HAKI, Kementerian Hukum cjan HAM Nomor HKi 4.0i.05.217ililtarrggal 6 Januari 2012 perihal pencatatan Perubahan Alamat Merek LpJK Daftar Nomor IDM 000076499; dan
2)
LPJKN meminta pembatalan Surat atas nama Menteri Hukum dan HAM, yang ditandatangani Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu, dan Rahasia Dagang Nomor : 054823 tanggal 10 Januari 20L2, perihal pendaftaran Ciptaan Logo Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor 054823.
Isi Putusan:
1)
Terkait dengan pemindahan alamat, gugatan LPJKN ditolak karena pada prinsipnya Kementerian Hukum dan HAM dalam memproses pemindahan alamat telah sesuai dengan prosedur; dan
2)
Terkait dengan pembatalan pendaftaran ciptaan logo lembaga, gugatan LpJKN tidak dapat diterima, karena bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memproses hal tersebut, melainkan pengadilan Niaga,
Terkait isi putusan tersebut, LPJK Nasional tidak melakukan banding, dikarenakan hal-hal sebagai berikut;
1) Logo LPJK adarah mirik Lembaga bukan mirik perorangan 2) Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga yang memiliki legal standing yang dibentuk berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang :asa-rconstruksi, pF rvo. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah ttomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan peraturari pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri No. 24lPRT/Mlzoio tentang perubahan peraturan Menteri PU No.10/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pemilihan penguius, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja LPJK, yang beralamat diil. tskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3)
Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada butir 2) tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nornor : 223iKPTVl,1l20i1 ientang penetapan organlsasi dan pengurus
LPJK T'ingkat Nasional Periode 2011-2015, y.ng *.n6tapkan organisJsi dan pengurus LpJK llngkat Nasional Periode 2011-2015 yang terd"iri atas wakil-wa[il retomfot unsur asosiasi
perusahaan, asosiasi profesi, pakar/perguiuan tinggi dan pemerintah yang telah dikukuhkan oleh Menteri pekerjaan Umum.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 223lKpTsl[l2011 yang menetapkan organisasi dan susunan Kepengurusan LPJK Nasional perlode zott-zots, tanggal 10 Agustus 2011 telah dinyatakan sah dan tidak cacat dari sudut wewenang, prosedur maupun substansi oleh Pengaditan dengan putusan dan pertimbangan hukum bahwa penerbitan Keputusan Menteri Pekerjaan umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum tersebut pemerintahan yang Baik dan memiliki sumber legitimasi yang jelas, putusan Pengadilan Tata usaha Negara ruomor Lg6.tetzorr/pruru-rri "uuigii.rnu tanggat 2 Aprit 2OL2 dan Putusan Pengadilan Tata usaha trt-egara Nomor oslGt2oL2/pTUN-JKT tanggal 12 luni ZOLZ, Berdasarkan penjelasan butir 1) sampai dengan 3) dapat disimpulkan bahwa logo bukan milik perorangan melainkan milik LPJK yang memiliki Legal stahding yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimlna telah - diaku] melalui putusan pengadilan Tata Usaha Negara Nomor lgarclzotilPTuN-JKT yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachfl.
