Yth, 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/322/2017 TENTANG PELAKSANAAN BULAN KAPSUL VITAMIN A TERINTEGRASI PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) CACINGAN PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2017
Kekurangan Vitamin A (KVA) merupakan salah satu masalah kesehatan akibat kurangnya asupan vitamin A yang diperoleh dari makanan sehari-hari atau terhambatnya penyerapan dan pembentukan vitamin dalam tubuh karena adanya gangguan metabolisme di dalam tubuh. Prevalensi KVA pada Balita 0,13% dan 14,6% anak dengan retinol < 20 µg/dl (Studi Gizi Mikro, 2006) menunjukkan bahwa permasalahan KVA sudah terkendali karena sudah berada di bawah batas masalah kesehatan masyarakat (0,5% dan 15%). Namun demikian, apabila pemberian Kapsul Vitamin A tidak diteruskan akan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian akibat berkurangnya sistem imunitas anak. Permasalahan kesehatan pada anak juga termasuk mengenai kasus kecacingan. Hasil survei pada anak sekolah tahun 2013 menyatakan prevalensi kecacingan di Indonesia sebesar 28,12%, sedangkan cakupan pengobatan masih rendah. Kerugian akibat cacing tambang menyebabkan kehilangan darah 57.632.635 liter/hari dan akibat cacing cambuk menyebabkan kehilangan darah 2.881.632 liter/hari. Untuk pengendalian masalah kecacingan pada tahun 2017 dilaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan pada anak usia 1-5 tahun di 265 kabupaten/kota di 32 provinsi.
-2Pemberian Kapsul Vitamin A dan POPM Cacingan pada anak balita akan meningkatkan sistem imunitas, memiliki penglihatan yang sehat, dan bebas cacingan. Agar Pemberian Kapsul Vitamin A dan POPM Cacingan dapat berjalan efektif dan efisien akan dilaksanakan kegiatan pemberian kapsul vitamin A dan obat cacing secara terintegrasi pada bulan Agustus tahun 2017. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Bulan Kapsul Vitamin A Terintegrasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan pada Bulan Agustus Tahun 2017. Mengingat ketentuan: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 438); dan 5. Panduan manajemen Suplementasi Vitamin A Tahun 2012, sebagai pegangan bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, Mitra Pembangunan, Petugas Kesehatan dalam menanggulangi masalah kurang vitamin A. Berdasarkan hal tersebut, disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih (daftar terlampir) mengenai langkah-langkah pelaksanaan pemberian vitamin A dan obat cacing sebagai berikut: 1. Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pemantauan ketersediaan kapsul vitamin A dan obat cacing (albendazol) di instalasi farmasinya. 2. Dinas kesehatan provinsi melakukan distribusi kapsul vitamin A dan obat cacing (albendazol) ke dinas kesehatan kabupaten/kota. 3. Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan distribusi kapsul vitamin A dan obat cacing (albendazol) ke Puskesmas dan jejaringnya serta rumah sakit.
-34. Puskesmas melakukan distribusi kapsul vitamin A dan obat cacing (albendazol) ke Posyandu, Pos PAUD dan UKBM yang kelompok pesertanya adalah anak balita (12-59 bulan), sekaligus melakukan pemberian obat cacing (albendazol). 5. Memberikan laporan secara berjenjang atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pelaporan diharapkan secepatnya. 6. Mengikutsertakan organisasi profesi, jajaran pendidikan, tim penggerak PKK dan mitra pembangunan serta media massa untuk menyampaikan informasi dan memobilisasi masyarakat agar pelaksanaan bulan kapsul vitamin A terintegrasi POPM Cacingan dapat berjalan baik. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Agustus 2017 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menteri Dalam Negeri Gubernur di seluruh Indonesia Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Ketua Tim Penggerak PKK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Ketua Organisasi Profesi Pusat/Daerah/Cabang Mitra Pembangunan
-4LAMPIRAN SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/322/2017 TENTANG PELAKSANAAN BULAN KAPSUL VITAMIN A TERINTEGRASI PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) CACINGAN PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2017
DAFTAR DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TERPILIH
No
Dinas Kesehatan Provinsi
1.
Aceh
2.
Sumatera Utara
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Aceh Tenggara Aceh Tengah Aceh Barat Daya Gayo Lues Bener Meriah Pidie Jaya Kota Langsa Kota Lhokseumawe Mandailing Natal Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Asahan Simalungun Dairi Karo Langkat Nias Selatan Humbang Hasundutan Pakpak Bharat Samosir Padang Lawas Utara Padang Lawas Nias Utara
-5-
3.
Sumatera Barat
4.
Riau
5.
Jambi
6.
Sumatera Selatan
7.
Bengkulu
8.
Lampung
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padangsidimpuan Nias Kota Gunung Sitoli Deli Sedang Labuhan Batu Labuhan Batu Utara Labuhan Batu Selatan Tapanuli Tengah Solok Tanah Datar Pasaman Solok Selatan Dharmas Raya Kota Solok Kota Padang Panjang Kota Payakumbuh Kota Pariaman Rokan Hulu Kota Pekanbaru Kota Dumai Pelalawan Kerinci Sarolangun Tebo Bungo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Ogan Komering Ulu Selatan Ogan Ilir Empat Lawang Musi Rawas Utara Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuklinggau Rejang Lebong Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Lampung Barat
-6-
9.
Kepulauan Riau
10.
Jawa Barat
11.
Jawa Tengah
75. Tanggamus 76. Lampung Selatan 77. Lampung Tengah 78. Lampung Utara 79. Way Kanan 80. Tulangbawang 81. Pesawaran 82. Tulangbawang Barat 83. Pesisir Barat 84. Kota Bandar Lampung 85. Kota Metro 86. Lampung Barat 87. Tanggamus 88. Karimun 89. Natuna 90. Kepulauan Anambas 91. Kota Tanjung Pinang 92. Bandung 93. Bandung Barat 94. Pangandaran 95. Kota Bandung 96. Cilacap 97. Banyumas 98. Purbalingga 99. Banjarnegara 100. Kebumen 101. Purworejo 102. Magelang 103. Boyolali 104. Klaten 105. Sukoharjo 106. Wonogiri 107. Karanganyar 108. Sragen 109. Rembang 110. Kudus 111. Jepara 112. Temanggung 113. Kendal 114. Batang 115. Pemalang 116. Tegal 117. Kota Magelang 118. Kota Surakarta 119. Kota Salatiga 120. Kota Semarang 121. Kota Tegal
-7-
12.
D I Yogyakarta
13.
Jawa Timur
14. 15.
Banten Bali
16.
Nusa Tenggara Barat
122. Kulon Progo 123. Bantul 124. Gunung Kidul 125. Sleman 126. Kota Yogyakarta 127. Pacitan 128. Ponorogo 129. Tulungagung 130. Blitar 131. Malang 132. Lumajang 133. Jember 134. Banyuwangi 135. Bondowoso 136. Situbondo 137. Probolinggo 138. Pasuruan 139. Sidoarjo 140. Mojokerto 141. Jombang 142. Trenggalek 143. Madiun 144. Magetan 145. Ngawi 146. Gresik 147. Bangkalan 148. Sumenep 149. Kota Blitar 150. Kota Malang 151. Kota Probolinggo 152. Kota Pasuruan 153. Kota Mojokerto 154. Kota Madiun 155. Pandeglang 156. Jembrana 157. Tabanan 158. Badung 159. Gianyar 160. Klungkung 161. Bangli 162. Karang Asem 163. Buleleng 164. Kota Denpasar 165. Lombok Barat 166. Lombok Tengah 167. Lombok Timur 168. Sumbawa
-8-
17.
Nusa Tenggara Timur
18.
Kalimantan Barat
19.
Kalimantan Tengah
20.
Kalimantan Selatan
21.
Kalimantan Timur
22. 23.
Kalimantan Utara Sulawesi Utara
24.
Sulawesi Tengah
169. Dompu 170. Bima 171. Sumbawa Barat 172. Lombok Utara 173. Kota Mataram 174. Kota Bima 175. Belu 176. Manggarai Barat 177. Sabu Raijua 178. Kota Kupang 179. Rote Ndao 180. Alor 181. Landak 182. Pontianak 183. Kayong Utara 184. Kota Pontianak 185. Kota Singkawang 186. Barito Utara 187. Murung Raya 188. Kota Palangka Raya 189. Kotawaringin Barat 190. Tanah Laut 191. Banjar 192. Hulu Sungai Selatan 193. Kota Banjarmasin 194. Kota Banjar Baru 195. Kota Balikpapan 196. Kota Samarinda 197. Kota Bontang 198. Kutai Kertanegara 199. Kota Tarakan 200. Bolaang Mongondow 201. Minahasa 202. Kepulauan Sangihe 203. Kepulauan Talaud 204. Minahasa Selatan 205. Minahasa Utara 206. Bolaang Mongondow Utara 207. Siau Tagulandang Biaro 208. Minahasa Tenggara 209. Bolaang Mongondow Selatan 210. Bolaang Mongondow Timur 211. Kota Manado 212. Kota Bitung 213. Kota Tomohon 214. Kota Kotamobagu 215. Toli-Toli
-9-
25.
Sulawesi Selatan
26.
Sulawesi Tenggara
27.
Sulawesi Barat
28.
Maluku
29.
Maluku Utara
30.
Papua Barat
31.
Papua
32.
Kepulauan Bangka Belitung
216. Banggai Laut 217. Morowali Utara 218. Kota Palu 219. Selayar 220. Bulukumba 221. Bantaeng 222. Jeneponto 223. Takalar 224. Gowa 225. Sinjai 226. Maros 227. Barru 228. Bone 229. Soppeng 230. Wajo 231. Pinrang 232. Luwu 233. Tana Toraja 234. Luwu Utara 235. Toraja Utara 236. Kota Makassar 237. Kota Pare-Pare 238. Kota Palopo 239. Wakatobi 240. Buton Utara 241. Konawe Kepulauan 242. Kota Kendari 243. Muna Barat 244. Majene 245. Mamuju Tengah 246. Polewali Mandar 247. Maluku Tenggara Barat 248. Kepulauan Aru 249. Buru Selatan 250. Halmahera Selatan 251. Halmahera Timur 252. Pulau Taliabu 253. Kota Ternate 254. Pegunungan Arfak 255. Paniai 256. Tolikara 257. Lanny Jaya 258. Yalimo 259. Dogiyai 260. Deiyai 261. Bangka 262. Belitung
-10263. Bangka Barat 264. Bangka Tengah 265. Bangka Selatan 266. Belitung Timur 267. Kota Pangkal Pinang
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd NILA FARID MOELOEK
