Kota SELURUH INDONESIA

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Status RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota SELURUH INDONESIA ……………………………………… (Status Tanggal 29 Juli 2016)

MARI BERSAMA MENATA RUANG UNTUK SEMUA ………………………………………

Hak Cipta ©2016, pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hak publikasi pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dilarang memperbanyak, memperbanyak dalam sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Email : [email protected]

. .. .. .

Tim Penyusun Pengarah

Data Editor

DR. Ir. Budi Situmorang, MURP

Disa Dwi Rio Putra. ST Wikanti Ristya Dewi, ST, M.Sc Meita Rudianingsih, S.Si Arief Suprapto Samad. ST. IAP Annisatun Huda, ST Wenni Widiani, S.Sos

Penanggung Jawab Ir. Sufrijadi, MA Endang Sihsetyaningrum, ST, ME Yusmi Pranawati, ST, M.Si Marcia, ST. MT. M.Sc Ir. Daldaria Hanoem, M.Sc Mutiara Khusnul Chotimah, ST, M.Si Abdul Mutholib, ST, MT

Desain dan Layout Dian Ayu Wulandari, S.Sos, M.Si Dwi Hardiyanto, S.Sos.I Tri Rahayu, A.Md

Penerbit: Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jl. Raden Patah No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Email : [email protected] Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - i

. .. .. .

Sekapur Sirih

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik penerbitan buku Status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan hasil rekapitulasi dan progress terkait Perda RTRW baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penyusunan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), perda RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 tahun sejak UUPR diberlakukan dan perda RTRW Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun sejak UUPR diberlakukan (Pasal 78 ayat (4)).

RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, serta keberdayagunaan dan keberhasilgunaan dan disusun berdasarkan hasil kesepakatan dari sektor-sektor yang terkait, sehingga seyogyanya dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan mengacu kepada rencana tata ruang.

Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - ii

Akhirnya, Saya berharap buku ini tidak hanya sebagai informasi status, tetapi sekaligus dapat mendorong Pemerintah daerah dapat menuntaskan kewajibannya untuk memiliki Perda RTRW dan mendorong pembangunan dengan berbasiskan Perda RTRW serta mengingatkan Pemerintah pusat untuk terus melakukan pembinaan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan penyunting yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini. Mari, bersama menata ruang untuk semua.

Jakarta, 2016 Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang

Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP

Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - iii

. .. .. .

Daftar Isi Tim Penyusun …………………………………………………………………………………………………………………… i

Sekapur Sirih ……………………………………………………………………………………………………………………... ii Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………………………. iv Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia …………………………………………… 2 Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Sumatera …………………………………………… 3 Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Jawa dan Bali ……………………………………... 34 Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Kalimantan dan Sulawesi ……….………….. 50 Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua ….….. 85

Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - iv

STATUS MONITORING RTRW PROVINSI DI WILAYAH INDONESIA

PROV. SUMUT : - Belum Perda PROV. RIAU : - Belum Perda

PROV. SUMSEL : - Belum Perda

PROV. KEP.RIAU : - Belum Perda PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum Perda

PROGRES RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA (Status tanggal 29 Juli 2016)

RTRW PROVINSI

KETERANGAN

PROVINSI

TOTAL DAERAH

PROSES DI DAERAH

PEMBAHASAN BKPRN

SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI

34

0

0

5

PERDA RTRW

29

85.29%

RTRW KABUPATEN/ KOTA TOTAL DAERAH

REVISI

KABUPATEN

415

8

0

4

44

359

86.51%

KOTA

93

0

0

0

5

88

94.62%

JUMLAH

508

8

0

4

49

447

87.99%

KETERANGAN

REKOM PEMBAHASAN GUB BKPRN


Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 2

PERDA RTRW

Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota Wilayah SUMATERA

STATUS MONITORING RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH SUMATERA PROV. ACEH : Perda No.9/2013 Total : 23

Belum : 2

Perda : 21

PROV. KEP. RIAU : - Belum Perda

91%

Total : 7

Belum : 1

Perda : 6

86%

PROV. SUMUT : - Belum Perda

Total : 33

Belum : 13

Perda : 20

61% PROV. RIAU : - Belum Perda

Total : 12

Belum : 0

Perda : 19

Perda : -

0%

PROV. JAMBI : Perda No.10/2013

PROV. SUMBAR : Perda No.13/2012 Total : 19

Belum : 12

Total : 11

100%

Belum : 0

Perda : 11

100%

PROV. BABEL : Perda No.2/2014 Total : 7

Belum : 0

Perda : 7

100%

PROV. BENGKULU : Perda No.2/2012 Total : 10

Belum : 0

Perda : 10

100%

PROV. SUMSEL : - Belum Perda Total : 17

Belum : 3

Perda : 14

82%

Belum Perda 32 Kab/Kota PROV. LAMPUNG : Perda No.1/2010

Sudah Perda 122 Kab/Kota

Total : 15

Belum : 1

Perda : 14

93%

PROGRES RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH SUMATERA (Status tanggal 29 Juli 2016)

RTRW PROVINSI

KETERANGAN

PROVINSI

TOTAL DAERAH

PROSES DI DAERAH

PEMBAHASAN BKPRN


10

0

0

4

PERDA RTRW

6

60%


REVISI

KABUPATEN

120

2

0

1

25

92

77.50%

KOTA

34

0

0

0

4

30

88.24%

JUMLAH

154

2

0

1

29

122 79.22%

KETERANGAN



PERDA RTRW

1. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI ACEH NO

NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA

PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI

Provinsi Aceh

No. 19 Tahun 2013

31 Desember 2013

-

1

Kota Sabang

No. 6 Tahun 2012

30 Oktober 2012

-

2

Kota Lhokeumawe

No. 5 Tahun 2014

5 Juni 2014

-

3

Kota Langsa

No. 12 Tahun 2013

15 November 2013

-

4

Kota Subulussalam

No. 3 Tahun 2014

18 Agustus 2014

-

5

Kota Banda Aceh

No. 4 Tahun 2009

17 September 2009

√

6

Kab. Aceh Tenggara

No. 1 Tahun 2013

1 Juni 2013

-

7

Kab. Aceh Timur

No. 10 Tahun 2013

31 Desember 2013

-

8

Kab. Aceh Barat

No. 1 Tahun 2013

22 Juli 2013

-

9

Kab. Aceh Besar

No. 4 Tahun 2013

1 November 2013

-

10

Kab. Pidie

No. 5 Tahun 2014

11

Kab. Aceh Utara

No. 7 Tahun 2013

27 Desember 2013

-

12

Kab. Simeuleu

No. 2 Tahun 2014

12 Maret 2014

-

13

Kab. Bireun

No. 7 Tahun 2013

20 November 2013

-

14

Kab. Aceh Barat Daya

No. 13 Tahun 2013

15

Kab. Gayo Lues

No. 15 Tahun 2013

-

25 Januari 2013


-

1. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI ACEH NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


16

Kab. Aceh Jaya

No. 9 Tahun 2014

1 Desember 2014

-

17

Kab. Aceh Tamiang

No. 14 Tahun 2013

22 Agustus 2013

-

18

Kab. Bener Meriah

No. 4 Tahun 2013

2 Agustus 2013

-

19

Kab. Aceh Singkil

No. 2 Tahun 2013

20

Kab. Pidie Jaya

No. 4 Tahun 2014

28 Mei 2014

-

21

Kab. Nagan Raya

No. 11 Tahun 2014

31 Desember 2015

-

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI ACEH NO


STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5

1

Kab. Aceh Selatan

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/535 tanggal 18 Desember 2012

2

Kab. Aceh Tengah

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/423 tanggal 2 Oktober 2012

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5

Evaluasi Gubernur Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 8

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI ACEH NO

KABUPATEN

PERMASALAHAN

TARGET DAN TINDAK LANJUT

TARGET PENETAPAN PERDA

1

Kab. Aceh Selatan

 Menunggu hasil pembahasan

 Fasilitasi pertemuan pemprov, ATR, dengan DPRK oleh SKPD

2016

2

Kab. Aceh Tengah

 Sedang dalam proses perbaikan masukan pembahasan di Kemendagri  Perlu dilakukan updating data dan ke lapangan

 Sedang dalam proses perbaikan masukan pembahasan di Kemendagri  Perlu dilakukan updating data dan ke lapangan

2016


2. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERA UTARA NO

NAMA KABUPATEN/ KOTA

NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


1

Kota Tanjung Balai

No. 2 Tahun 2013

24 Oktober 2014

-

2

Kota Pematang Siantar

No. 1 Tahun 2013

1 September 2013

-

3

Kota Tebing Tinggi

No. 4 Tahun 2013

4 Oktober 2013

-

4

Kota Padang Sidempuan

No. 4 Tahun 2014

5

Kota Gunung Sitoli

No. 12 Tahun 2012

28 Desember 2012

-

6

Kota Medan

No. 13 Tahun 2011

28 September 2011

√

7

Kota Binjai

No. 12 Tahun 2011

28 September 2011

√

8

Kab. Tapanuli Tengah

No. 18 Tahun 2013

30 Desember 2013

-

9

Kab. Nias

No. 1 Tahun 2014

12 September 2014

-

10

Kab. Simalungun

No. 10 Tahun 2012

30 November 2012

-

11

Kab. Nias Selatan

No. 6 Tahun 2014

24 Agustus 2015

-

12

Kab. Serdang Bedagai

No. 12 Tahun 2013

30 November 2013

-

13

Kab. Batubara

No. 10 Tahun 2013

27 Desember 2013

-

14

Kab. Padang Lawas Utara

No. 3 Tahun 2015

28 September 2015

-

15

Kab. Labuhan Batu Utara

No. 5 Tahun 2015

28 Oktober 2015

-

16

Kab. Nias Utara

No. 1 Tahun 2015

-


-

2. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERA UTARA NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


17

Kab. Nias Barat

No. 12 Tahun 2014

-

18

Kab. Langkat

No. 9 Tahun 2013

16 Desember 2013

-

19

Kab. Asahan

No. 12 Tahun 2013

24 Desember 2013

-

20

Kab. Dairi

No. 7 Tahun 2014

14 September 2014

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI SUMATERA UTARA NO


STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan

5

Provinsi Sumatera Utara

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Mn/247 tanggal 27 Mei 2011

1

Kab. Tapanuli Utara

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Dr/169 tanggal 4 April 2011.

2

Kab. Toba Samosir

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 0103-Dr/519 tanggal 17 Oktober 2011

3

Kab. Humbang Hasundutan

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/607 tanggal 8 November 2011.

4

Kab. Mandailing Natal

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/1004 tanggal 30 Desember 2011.

5

Kab. Tapanuli Selatan


6

Kab. Deli Serdang

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/122 tanggal 18 Maret 2011

7

Kab. Pakpak Barat

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Dr/248 tanggal 24 Mei 2011.

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI SUMATERA UTARA NO


STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5

8

Kab. Labuhan Batu

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/106 tanggal 1 Februari 2012

9

Kab. Karo

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/250 Tanggal 20 April 2012

10

Kab. Samosir

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 0103-Dr/516 tanggal 17 Oktober 2011.

11

Kab. Padang Lawas

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01.03-Dr/597 tanggal 8 November 2011.

12

Kab. Labuhan Batu Selatan


13

Kota Sibolga

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/311 tanggal 15 Juni 2012

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERA UTARA NO

PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

PERMASALAHAN



 Fasilitasi oleh SKPD pertemuan ATR  Menunggu penetapan dengan Gub. Prov. Sumut dan DPRD jadwal pembahasan di DPRD Prov. Sumut untuk melakukan dialog Provinsi penyepakatan penyelesaian RTRW Prov. Sumut

2016

1

Provinsi Sumatera Utara

2

Kab. Tapanuli Utara

 Provinsi Sumatera Utara akan mengajukan pembahasan ke Kemendagri

 Mendorong Pemprov untuk segera mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli 2016 ini dan segera mengeluarkan hasil evaluasi gubernur pasca pembahasan di Kemendagri

2016

3

Kab. Toba Samosir

 Menunggu jadwal pembahasan di DPRD

 Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Samosir  Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab Samosir , Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Samosir

2016

4

Kab. Humbang Hasundutan



2016




5


PERMASALAHAN


Kab. Mandailing Natal


2016

6

Kab. Tapanuli Selatan


7

Kab. Deli Serdang


 Mendorong Pemprov untuk segera mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli 2016 ini dan segera mengeluarkan hasil evaluasi gubernur pasca pembahasan di Kemendagri  Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Tapanuli Selatan  Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Tapanuli Selatan, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Tapanuli Selatan  Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Deli Serdang  Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab Samosir , Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Deli Serdang

8

Kab. Pakpak Barat



2016


2016

2016



9

Kab. Labuhan Batu

10

Kab. Samosir

11

Kab. Padang Lawas

12

Kab. Labuhan Batu Selatan

13

Kab. Karo

14

Kota Sibolga


PERMASALAHAN


 Masih terdapat pemahaman yang berbeda dengan DPRD tentang RTRW  Menunggu jadwal pembahasan di DPRD

 Fasilitasi pendampingan pembahasan di Dewan bersama dengan provinsi dan ATR

2016

 Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Samosir  Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab Samosir , Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Samosir  Monitoring perkembangan pembahasan di provinsi dan mendorong provinsi untuk segera  Monitoring perkembangan pembahasan di provinsi dan mendorong provinsi untuk segera mengeluarkan SK evaluasi gubernur  Monitoring perkembangan status  Menunggu jadwal Raperda RTRW Kab. Karo pembahasan di DPRD  Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Karo, Pemkab Karo, Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Karo  Masih terdapat pemahaman  Fasilitasi pendampingan pembahasan di Dewan bersama dengan provinsi dan ATR yang berbeda dengan DPRD tentang RTRW Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - 16

2016

2016

2016

2016

2016

3. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERA BARAT NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Sumatera Barat

No. 13 Tahun 2012

27 November 2012

-

1

Kota Solok

No. 13 Tahun 2012

6 Desember 2012

-

2

Kota Sawahlunto

No. 8 Tahun 2012

25 Oktober 2012

-

3

Kota Padang Panjang

No. 2 Tahun 2013

11 Maret 2013

-

4

Kota Padang

No. 5 Tahun 2012

5 Juni 2012

-

5

Kota Payakumbuh

No. 1 Tahun 2012

25 Januari 2012

-

6

Kota Pariaman

No. 21 Tahun 2012

7 November 2012

-

7

Kota Bukit Tinggi

No. 6 Tahun 2011

10 Februari 2011

√

8

Kab. Sawah Lunto/Sijunjung

No. 5 Tahun 2012

30 Juli 2012

-

9

Kab. Lima Puluh Kuto

No. 7 Tahun 2012

20 Desember 2012

-

10

Kab.Dharmasraya

No. 10 Tahun 2012

19 Oktober 2012

-

11

Kab. Solok Selatan

No. 8 Tahun 2012

12 Desember 2012

-

12

Kab.Pasaman Barat

No. 18 Tahun 2012

17 Desember 2012

-

13

Kab.Tanah Datar

No. 2 Tahun 2012

31 Mei 2012

-

14

Kab. Pesisir Selatan

No. 7 Tahun 2011

26 Juni 2011

√

15

Kab. Padang Pariaman

No. 5 Tahun 2011

7 April 2011

√

Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 17

3. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERA BARAT NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


16

Kab. Agam

No. 13 Tahun 2011

17 Agustus 2011

√

17

Kab. Pasaman

No. 6 Tahun 2011

24 Juli 2011

√

18

Kab. Solok

No. 1 Tahun 2013

14 Maret 2013

-

19

Kab. Kepulauan Mentawai

No. 3 Tahun 2015

9 September 2015

-


4. STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI RIAU NO


STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5

Provinsi Riau

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Mn/05 tanggal 4 Januari 2012

1

Kab. Kuantan Singingi

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/83 tanggal 18 Januari 2012.

2

Kab. Indragiri Hulu

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/992 tanggal 29 Desember 2011.

3

Kab. Indragiri Hilir


4

Kab. Pelalawan

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/616 tanggal 15 November 2012.

5

Kab. Siak

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-DR/638 tanggal 25 November 2011.

6

Kab. Kampar

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/712 tanggal 27 Desember 2011.

7

Kab. Rokan Hulu


1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5

Evaluasi Gubernur Mari, bersama menata ruang untuk semua - 19

4. STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI RIAU NO


STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5

8

Kab. Bengkalis

Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/87 tanggal 20 Januari 2012.

9

Kab. Rokan Hilir


10

Kab. Kep. Meranti

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/573 tanggal 2 November 2011

11

Kota Pekanbaru

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Dr/404 tanggal 27 Desember 2013

12

Kota Dumai

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/328 tanggal 28 Juni 2012

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5

Evaluasi Gubernur Mari, bersama menata ruang untuk semua - 20

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI RIAU NO 1

PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA Provinsi Riau

PERMASALAHAN  Menunggu penjadwalan pembahasan di DPRD

 Masih menunggu kesepakatan dengan provinsi untuk menerima kabupaten yang akan memproses evaluasi gubernur pasca integrasi pola ruang

TARGET DAN TINDAK LANJUT  Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Prov. Riau  Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Prov. Riau, Pemprov Riau untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Prov. Riau  Monitoring perkembangan status Raperda RTRW


2016

2

Kab. Kuantan Singingi

3

Kab. Indragiri Hulu

4

Kab. Indragiri Hilir

5

Kab. Pelalawan

6

Kab. Siak

2016

7

Kab. Kampar

2016

8

Kab. Rokan Hulu

2016

9

Kab. Bengkalis

2016

10

Kab. Rokan Hilir

2016

11

Kab. Kep. Meranti

2016

12

Kota Dumai

2016

13

Kota Pekanbaru

2016

 Mendorong Pemprov untuk segera memproses kab/kota yang mengajukan evaluasi gubernur

Mari, bersama menata ruang untuk semua - 21

2016 2016 2016 2016

5. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI JAMBI NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Jambi

No. 10 Tahun 2013

04 Juli 2013

-

1

Kota Jambi

No. 9 Tahun 2013

31 Desember 2013

-

2

Kota Sungai Penuh

No. 5 Tahun 2012

1 Mei 2012

-

3

Kab. Kerinci

No. 24 Tahun 2012

8 Desember 2012

-

4

Kab. Merangin

No. 4 Tahun 2014

5

Kab. Sarolangun

No. 2 Tahun 2014

10 Februari 2014

-

6

Kab. Batang Hari

No. 16 Tahun 2013

4 Maret 2013

-

7

Kab. Muaro Jambi

No. 2 Tahun 2014

19 September 2014

-

8

Kab. Tanjung Jabung Barat

No. 12 Tahun 2013

31 Desember 2013

-

9

Kab. Tanjung Jabung Timur

No. 11 Tahun 2012

28 Desember 2012

-

10

Kab. Bungo

No. 9 Tahun 2013

25 November 2013

-

11

Kab. Tebo

No. 6 Tahun 2013

7 Oktober 2013

-

-


6. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERA SELATAN NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


1

Kota Palembang

No. 15 Tahun 2012

27 Desember 2012

-

2

Kota Lubuk Linggau

No. 1 Tahun 2012

31 Agustus 2012

-

3

Kota Prabumulih

No. 1 Tahun 2014

Desember 2014

-

4

Kota Pagaralam

No. 7 Tahun 2012

20 November 2012

-

5

Kab. Ogan Komering Ulu

No. 22 Tahun 2012

27 Desember 2012

-

6

Kab. Ogan Komering Ilir

No. 9 Tahun 2013

9 Juli 2013

-

7

Kab. Muara Enim

No. 13 Tahun 2012

28 Desember 2012

-

8

Kab. Lahat

No. 11 Tahun 2012

28 Desember 2012

-

9

Kab. Banyuasin

No. 26 Tahun 2012

28 Desember 2012

-

10

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

No. 13 Tahun 2012

23 Oktober 2012

-

11

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

No. 13 Tahun 2012

27 Desember 2012

-

12

Kab. Ogan Ilir

No. 1 Tahun 2012

27 September 2012

-

13

Kab. Empat Lawang

No. 9 Tahun 2012

27 Juli 2012

-

14

Kab. Musi Rawas

No. 2 Tahun 2013

21 September 2013

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN NO


STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5 • Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/154 tanggal 7 April 2011 • Pengajuan Raperda RTRW Prov Sumsel di DPRD 29 Februari 2016

Provinsi Sumatera Selatan

1

Kab. Musi Banyuasin

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/04 tanggal 3 Januari 2012

2

Kab. Musi Rawas Utara

Proses Persetujuan Substansi

3

Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI)

Proses Rrekomendasi Gubernur

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI SUMATERA SELATAN NO


1

Provinsi Sumatera Selatan

2

Kab. Musi Banyuasin

3

Kab. Musi Rawas Utara

4

Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI)

PERMASALAHAN  Menunggu SK evaluasi Kemendagri.

 Menunggu surat rekomendasi dari guernur

TINDAK LANJUT


 Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Prov. Sumsel

2016

 Monitoring perkembangan SK Evaluasi gubernur dan mendorong provinsi untuk segera mengeluarkan SK

2016

 Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Musi Rawas Utara  Melakukan pendampiingan teknis, mapping focus permasalahan agar provinsi dapat mengeluarkan rekomendasi gubernur dan segera dapat dibahas dalam forum BKPRN  Monitoring dan mendorong Pemkab PALI untuk segera menyelesaikan perbaikan pembahasan BKPRD provinsi


2016

7. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI BENGKULU NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Bengkulu

No. 2 Tahun 2012

28 Februari 2012

-

1

Kota Bengkulu

No. 14 Tahun 2012

25 Oktober 2012

-

2

Kab. Rejang Lebong

No. 8 Tahun 2012

30 Oktober 2012

-

3

Kab. Kaur

No. 4 Tahun 2012

27 September 2012

-

4

Kab. Seluma

No. 5 Tahun 2012

5

Kab. Muko-muko

No. 6 Tahun 2012

3 Juli 2012

-

6

Kab. Lebong

No. 14 Tahun 2012

20 Desember 2012

-

7

Kab. Bengkulu Tengah

No. 15 Tahun 2012

23 November 2012

-

8

Kab. Bengkulu Selatan

No. 8 Tahun 2011

13 September 2012

-

9

Kab. Kepahiang

No. 8 Tahun 2012

29 Desember 2012

10

Kab. Bengkulu Utara

No. 11 Tahun 2011

31 Desember 2015

-


-

8. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI LAMPUNG NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Lampung

No. 1 Tahun 2010

27 Mei 2010

√

1

Kota Bandar Lampung

No. 10 Tahun 2011

21 Oktober 2011

√

2

Kota Metro

No. 1 Tahun 2012

27 Februari 2012

-

3

Kab. Lampung Selatan

No. 15 Tahun 2012

23 Februari 2012

-

4

Kab. Lampung Tengah

No. 1 Tahun 2012

27 Februari 2012

-

5

Kab. Tulang Bawang

No. 5 Tahun 2013

1 Juli 2013

-

6

Kab. Lampung Timur

No. 4 Tahun 2012

6 Juli 2012

-

7

Kab. Way Kanan

No. 11 Tahun 2011

13 Juli 2012

-

8

Kab. Pringsewu

No. 2 Tahun 2012

14 Februari 2012

-

9

Kab. Mesuji

No. 6 Tahun 2012

26 September 2012

-

10

Kab. Tulang Bawang barat

No. 2 Tahun 2012

25 Mei 2012

-

11

Kab. Lampung Utara

No. 4 Tahun 2014

26 Agustus 2014

-

12

Kab. Tanggamus

No. 16 Tahun 2011

28 Agustus 2011

√

13

Kab. Pesawaran

No. 4 Tahun 2012

29 Maret 2012

-

14

Kab. Lampung Barat

No. 1 Tahun 2012

17 Februari 2012

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI LAMPUNG NO

1


STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5 Sudah melakukan pembahasan BKPRN Tgl 24 Mei 2016

Kab. Pesisir Barat

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI LAMPUNG NO 1

KABUPATEN Kab. Pesisir Barat

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT  Monitoring dan mendorong Pemkab Pesisir Barat untuk segera menyelesaikan perbaikan atas masukan BKPRN dan CH


TARGET PENETAPAN PERDA 2016

9. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No. 2 Tahun 2014

6 Februari 2014

-

1

Kota Pangkal Pinang

No. 1 Tahun 2012

27 Januari 2012

-

2

Kab. Bangka Selatan

No. 6 Tahun 2014

1 Juli 2014

-

3

Kab. Belitung Timur

No. 13 Tahun 2014

31 Desember 2014

-

4

Kab. Blitung

No. 3 Tahun 2014

27 Oktober 2014

-

5

Kab. Bangka

No. 1 Tahun 2013

23 Januari 2013

-

6

Kab. Bangka Tengah

No. 48 Tahun 2011

30 Agustus 2012

-

7

Kab. Bangka Barat

No. 1 Tahun 2014

3 Februari 2014

-


10. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


1

Kota Tanjung Pinang

No. 10 Tahun 2014

6 Oktober 2014

-

2

Kab. Natuna

No. 10 Tahun 2012

19 November 2012

-

3

Kab. Lingga

No. 2 Tahun 2013

18 April2013

-

4

Kab. Kepulauan Anambas

No. 3 Tahun 2013

25 November 2013

-

5

Kab. Bintan

No. 2 Tahun 2012

3 Januari 2012

-

6

Kab. Karimun

No. 7 Tahun 2012

28 Desember 2012

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU NAMA PROVINSI/ KOTA

NO

1

STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5

Provinsi Kep. Riau

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Mn/8 tanggal 6 Januari 2011

Kota Batam

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/606 tanggal 8 November 2011

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO

PROVINSI/ KOTA

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT


1

Provinsi Kep. Riau

 Sedang proses pembahasan pansus, dimana saat ini Pansus sedang roadshow pembahasan dengan Kab/ Kota di Kepri

 Dijadualkan tanggal 22 Juli 2016 akan dilakukan audiensi di LHK bersama dengan DPRD dan pemerintah provinsi terkait substansi holding zone;  Tanggal 25 Juni 2016 telah dijadualkan pembahasan dengan pansus untuk membahas pasal demi pasal;  Diagendakan awal Agustus 2016 sudah mengajukan pembahasan ke Kemendagri

2016

2

Kota Batam

 Pemerintah Kota Batam perlu mengupdate data materi teknis yang telah mendapatkan Persub tahun 2011.  Pemkot Batam menunggu proses Perda RTRW Prov. Kepri disahkan terlebih dahulu.

 SKPD saat ini masih memfasilitasi review Raperda RTRW Kota Batam.

2016


Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota Wilayah JAWA dan BALI

STATUS MONITORING RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH JAWA DAN BALI

P. Sumatera

PROV. DKI : Perda No.1/2012 PROV. JAWA BARAT : Perda No.22/2010 Total : 27

Belum : 1

Perda : 26

96,3 %

PROV. JAWA TENGAH : Perda No.6/2010 Total : 35

Belum : 0

Perda : 35

100 %

PROV. BANTEN: Perda No.2/2011 Total : 8

Belum : 0

Perda : 8

100 %

PROV. DI.Y: Perda No.2/2010 Total : 5

Belum : 0

Perda : 5

PROV. BALI: Perda No.16/2009

100 %

Total : 9

Belum : 0

PROV. JAWA TIMUR: Perda No. 5/2011

Belum Perda 1 Kab/Kota Sudah Perda 121 Kab/Kota

Total : 38

Belum : 0

Perda : 38

100 %

Perda : 9

100 %

PROGRES RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH JAWA DAN BALI (Status tanggal 29 Juli 2016)

RTRW PROVINSI

KETERANGAN

PROVINSI

TOTAL DAERAH

PROSES DI DAERAH

PEMBAHASAN BKPRN


7

0

0

0

PERDA RTRW

7

100 %


REVISI

KABUPATEN

92

1

0

0

0

91

98,91 %

KOTA

30

0

0

0

0

30

100 %

JUMLAH

122

1

0

0

0

121 99,18 %

KETERANGAN



PERDA RTRW

1. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI JAWA BARAT NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA

30 November 2010


Provinsi Jawa Barat

No. 22 Tahun 2010

1

Kota Banjar

No. 9 Tahun 2014

-

2

Kota Cimahi

No. 4 Tahun 2013

-

3

Kota Depok

No. 1 Tahun 2015

16 Maret 2015

-

4

Kota Tasikmalaya

No. 4 Tahun 2012

15 Mei 2012

-

5

Kota Bandung

No. 12 Tahun 2011

22 Desember 2011

√

6

Kota Bekasi

No. 13 Tahun 2011

16 Desember 2011

√

7

Kota Sukabumi

No. 11 Tahun 2011

2 Juli 2011

√

8

Kota Bogor

No. 8 Tahun 2011

28 Juni 2011

√

9

Kota Cirebon

No. 8 Tahun 2012

8 Juni 2012

-

10

Kab. Sukabumi

No. 22 Tahun 2012

27 Juni 2011

√

11

Kab. Garut

No. 29 Tahun 2011

27 November 2011

√

12

Kab. Tasikmalaya

No. 2 Tahun 2012

21 Mei 2012

-

13

Kab. Majalengka

No. 11 Tahun 2011

26 September 2011

√

14

Kab. Indramayu

No.

1 Tahun 2012

8 Januari 2012

-

15

Kab. Subang

No.

3 Tahun 2014

16 Juli 2014

-

16

Kab. Purwakarta

No. 11 Tahun 2012

12 September 2012

-


√

1. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI JAWA BARAT NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


17

Kab. Ciamis

No.15 Tahun 2012

16 Desember 2012

-

18

Kab. Kuningan

No. 26 Tahun 2011

23 Juli 2011

√

19

Kab. Cirebon

No. 17 Tahun 2011

16 Oktober 2011

√

20

Kab. Karawang

No. 2 Tahun 2013

21

Kab. Bekasi

No. 12 Tahun 2011

22 Desember 2011

√

22

Kab. Cianjur

No. 17 Tahun 2012

3 Oktober 2012

-

23

Kab. Sumedang

No. 2 Tahun 2012

24 Februari 2012

-

24

Kab. Bandung Barat

No. 12 Tahun 2012

25

Kab. Bandung

No. 3 Tahun 2008

19 September 2008

√

26

Kab. Bogor

No. 19 Tahun 2008

20 November 2008

√

-

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI JAWA BARAT NO

STATUS RTRW

NAMA KABUPATEN 1

1

2

3

4

Keterangan 5

Kab. Pangandaran

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5

Evaluasi Gubernur

Daerah Otonomi Baru (DOB)


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI JAWA BARAT NO 1

KABUPATEN

Kab. Pangandaran

PERMASALAHAN


 Daerah Otonomi Baru , masih melakukan revisi sesuai masukan dari BKPRD Provinsi

 Fasilitasi pertemuan kabupaten dengan kabupaten induk untuk permasalahan data  Fasilitasi pertemuan kabupaten dengan wilayah berbatasan untuk memperoleh kesepakatan pola ruang  Fasilitasi TA pendamping yang dapat stay di daerah (planologi, GIS, hukum, dll) mengingat kabupaten DOB sangat minim SDM  Fasilitasi pertemuan dengan BIG secara khusus dalam rangka asistensi peta  Fasilitasi konsultasi teknis penataan ruang dalam bentuk klinik percepatan penyelesaian Raperda RTRW, materi teknis, dan album peta



Awal 2017

2. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI JAWA TENGAH NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Jawa Tengah

No. 6 Tahun 2010

21 Juli 2010

√

1

Kota Pekalongan

No. 30 Tahun 2011

30 Desember 2011

√

2

Kota Surakarta

No. 1 Tahun 2012

26 Maret 2012

-

3

Kota Magelang

No. 4 Tahun 2012

30 Januarai 2012

-

4

Kota Salatiga

No. 4 Tahun 2011

8 Agustus 2011

√

5

Kota Tegal

No. 4 Tahun 2012

30 Jauari 2012

-

6

Kota Semarang

No. 14 Tahun 2011

30 Juni 2011

√

7

Kab. Purworejo

No. 27 Tahun 201

29 Desember 2011

√

8

Kab. Temanggung

No. 1 Tahun 2012

19 Januari 2010

√

9

Kab. Banjar Negara

No. 11 Tahun 2011

5 Agustus 2012

-

10

Kab. Cilacap

No. 9 Tahun 2011

1 Desembar 2011

√

11

Kab. Purbalingga

No. 5 Tahun 2011

29 September 2011

√

12

Kab. Banyumas

No. 10 Tahun 2011

10 Oktober 2011

√

13

Kab. Kebumen

No. 23 Tahun 2012

27 juli 2012

-

14

Kab. Wonosobo

No. 2 Tahun 2011

6 Agustus 2011

√

15

Kab. Magelang

No. 5 Tahun 2011

17 Juli 2011

√




NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


16

Kab. Boyolali

No. 9 Tahun 2011

9 September 2011

√

17

Kab. Klaten

No. 11 Tahun 2011

27 Desember 2011

√

18

Kab. Sukoharjo

No. 14 Tahun 2011

15 Oktober 2011

√

19

Kab. Wonogiri

No. 9 Tahun 2011

12 september 2011

√

20

Kab. Karanganyar

No. 1 Tahun 2013

21 Januarai 2013

-

21

Kab. Sragen

No. 11 Tahun 2011

22 September 2011

√

22

Kab. Blora

No. 18 Tahun 2011

24 Agustus 2011

√

23

Kab. Rembang

No. 14 Tahun 2011

25 Agustus 2011

√

24

Kab. Kudus

No. 16 Tahun 2012

12 Desember 2011

√

25

Kab. Jepara

No. 2 Tahun 2011

23 juni 2011

√

26

Kab. Semarang

No. 6 Tahun 2011

17 Juni 2011

√

27

Kab. Batang

No. 7 Tahun 2011

26 Agustus 2011

√

28

Kab. Pekalongan

No. 2 Tahun 2011

24 Agustus 2011

√

29

Kab. Pemalang

No. 3 Tahun 2011

28 Juni 2011

√

30

Kab. Tegal

No. 105 Tahun 2012

6 Juli 2012

-




NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


31

Kab. Brebes

No. 2 Tahun 2011

23 Februari 2011

√

32

Kab. Kendal

No. 20 Tahun 2011

21 Juni 2011

√

33

Kab. Pati

No. 5 Tahun 2011

9 Maret 2011

√

34

Kab. Grobogan

No. 7 Tahun 2012

1 Mei 2012

-

35

Kab. Demak

No. 6 Tahun 2011

19 Juli 2011

√


3. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi DI. Yogyakarta

No. 2 Tahun 2010

4 Maret 2010

√

1

Kota Yogyakarta

No. 2 Tahun 2010

6 Mei 2010

√

2

Kab. Sleman

No. 12 Tahun 2012

1 Agustus 2012

-

3

Kab. Kulon Progo

No. 1 Tahun 2011

20 Februari 2012

-

4

Kab. Gunung Kidul

No. 2 Tahun 2011

16 April 2012

-

5

Kab. Bantul

No. 4 Tahun 2011

3 Juni 2011

√


4. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI JAWA TIMUR NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Jawa Timur

No. 5 Tahun 2012

-

1

Kota Surabaya

No. 14 Tahun 2012

-

2

Kota Mojokerto

No. 4 Tahun 2012

18 September 2012

-

3

Kota Batu

No. 7 Tahun 2011

26 September 2011

√

4

Kota Blitar

No. 12 Tahun 2011

4 November 2011

√

5

Kota Kediri

No. 1 Tahun 2012

19 Januari 2012

-

6

Kota Madiun

No. 6 Tahun 2011

25 Agustus 2011

√

7

Kota Pasuruan

No. 1 Tahun 2012

3 April 2012

-

8

Kota Malang

No.

4 Maret 2011

√

9

Kota Probolinggo

No. 2 Tahun 2010

22 Maret 2010

√

10

Kab. Trenggalek

No. 15 Tahun 2012

19 Oktober 2012

-

11

Kab. Jember

No. 5 Tahun 2015

20 April 2015

-

12

Kab. Banyuwangi

No. 8 Tahun 2012

12 Oktober 2012

-

13

Kab. Sumenep

No. 12 Tahun 2013

18 Juli 2013

-

14

Kab. Ponorogo

No. 1 Tahun 2012

12 April 2012

-

15

Kab. Tulung Agung

No. 11 Tahun 2012

7 Mei 2012

-

16

Kab. Blitar

No. 5 Tahun 2013

26 September 2013

-

4 Tahun 2011




NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


17

Kab. Kediri

No. 14 Tahun 2011

√

18

Kab. Lumajang

No. 6 Tahun 2009

√

19

Kab. Bondowoso

No. 12 Tahun 2011

√

20

Kab. Situbondo

No. 9 Tahun 2013

21

Kab. Probolinggo

No. 3 Tahun 2011

22

Kab. Nganjuk

No. 2 Tahun 2011

30 April 2011

√

23

Kab. Madiun

No. 9 Tahun 2011

2 Desember 2011

√

24

Kab. Magetan

No. 15 Tahun 2012

21 November 2012

-

25

Kab. Bojonegoro

No. 26 Tahun 2011

26

Kab. Tuban

No. 9 Tahun 2015

28 Maret 2012

-

27

Kab. Sampang

No. 7 Tahun 2012

16 Oktober 2012

-

28

Kab. Pamekasan

No. 16 Tahun 2013

10 April 2012

-

29

Kab. Gresik

No. 81 Tahun 2011

15 Juli 2011

√

30

Kab. Ngawi

No. 10 Tahun 2011

30 Mei 2011

√

31

Kab. Pacitan

No. 3 Tahun 2010

12 Februari 2010

√

6 Maret 2013

√

√




NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


32

Kab. Jombang

No. 21 Tahun 2010

13 Juli 2010

√

33

Kab. Malang

No. 3 Tahun 2010

24 April 2010

√

34

Kab. Pasuruan

No. 16 Tahun 2010

14 Juni 2010

√

35

Kab. Sidoarjo

No. 9 Tahun 2009

28 Juli 2009

√

36

Kab. Bangkalan

No. 10 Tahun 2009

7 Agustus 2009

√

37

Kab. Lamongan

No. 15 Tahun 2011

8 November 2011

√

38

Kab. Mojokerto

No. 9 Tahun 2012

3 september 2012

-


5. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI BANTEN NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Banten

No. 2 Tahun 2011

24 Mei 2011

√

1

Kota Tangerang Selatan

No. 15 Tahun 2011

30 Desember 2011

√

2

Kota Tangerang

No. 6 Tahun 2012

13 Juli 2012

-

3

Kota Serang

No. 6 Tahun 2011

21 April 2011

√

4

Kota Cilegon

No. 3 Tahun 2011

10 Juli 2011

√

5

Kab. Pandeglang

No. 3 Tahun 2011

7 Oktober 2011

√

6

Kab. Lebak

No. 2 Tahun 2014

5 Maret 2014

-

7

Kab. Serang

No. 10 Tahun 2011

4 Agustus 2014

-

8

Kab. Tangerang

No. 13 Tahun 2011

12 Oktober 2011

√


6. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI BALI NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Bali

No. 16 Tahun 2009

28 Desember 2009

√

1

Kota Denpasar

No. 27 Tahun 2011

30 Desember 2011

√

2

Kab. Bangli

No. 11 Tahun 2013

7 Oktober 2013

-

3

Kab. Karang Asem

No. 17 Tahun 2012

17 Desember 2012

-

4

Kab. Buleleng

No. 9 Tahun 2013

30 Desember 2013

-

5

Kab. Tabanan

No. 11 Tahun 2012

27 Desember 2012

-

6

Kab. Badung

No. 26 Tahun 2013

28 Desember 2013

-

7

Kab. Gianyar

No. 16 Tahun 2012

6 November 2012

-

8

Kab. Jemberana

No. 11 Tahun 2012

9 Agustus 2012

-

9

Kab. Klungkung

No. 1 Tahun 2013

28 Agustus 2013

-


Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota Wilayah KALIMANTAN dan SULAWESI

STATUS MONITORING RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH KALIMANTAN DAN SULAWESI PROV. KALIMANTAN TIMUR : Perda No1/2016

PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum Perda

Total : 10 Total : 5

Belum : 0

Perda : 5

Belum : 2

Perda : 8

80%

100%

PROV. SULAWESI UTARA: Perda No.1/2014 Total : 15

Belum : 0

Perda : 15

100%

PROV. KALIMANTAN BARAT : Perda No.10/2014 Total : 14

Belum : 2

Perda : 12

85%

PROV. GORONTALO: Perda No.4/2011 Total : 6

Belum : 0

Perda : 6

100%

PROV. SULAWESI TENGAH : Perda No.8/2013 Total : 13

Belum : 1

Perda : 12

92%

PROV. KALIMANTAN TENGAH : Perda No.8/2015 Total : 14

Belum : 8

Perda : 6

43%

PROV. KALIMANTAN SELATAN : Perda No.9/2015 Total : 13

Belum : 3

Perda : 10

77%

PROV. SULAWESI BARAT : Perda No.1/2014 PROV. SULAWESI TENGGARA : Perda No.2/2014 Total : 6

Belum Perda 23 Kab/Kota Sudah Perda 114 Kab/Kota

Belum : 2

Perda : 4

67%

Total : 17

Belum : 5

PROV. SULAWESI SELATAN : Perda No.9/2009 Total : 24

Belum : 0

Perda : 24

100%

Perda : 12

71%

PROGRES RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH KALIMANTAN DAN SULAWESI (Status tanggal 29 Juli 2016)

RTRW PROVINSI

KETERANGAN

PROVINSI

TOTAL DAERAH

PROSES DI DAERAH

PEMBAHASAN BKPRN


11

0

0

1

PERDA RTRW

10

90.9%


REVISI

KABUPATEN

117

5

0

3

15

95

81.20%

KOTA

20

0

0

0

1

19

95%

JUMLAH

137

5

0

3

16

114

83.21%

KETERANGAN



PERDA RTRW

1. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Kalimantan Barat

No. 10 Tahun 2014

31 Desember 2014

-

1

Kota Pontianak

No. 2 Tahun 2013

28 Juni 2013

-

2

Kota Singkawang

No. 1 Tahun 2014

3 Februari 2014

-

3

Kab. Sambas

No. 17 Tahun 2015

29 Desember 2015

-

4

Kab. Pontianak/Mempawah

No. 3 Tahun 2014

23 Juli 2014

-

5

Kab. Sanggau

No. 10 Tahun 2014

31 Desember 2014

-

6

Kab. Ketapang

No. 3 Tahun 2015

14 Agustus 2015

-

7

Kab. Sintang

No. 20 Tahun 2015

31 Desember 2015

-

8

Kab. Kapuas Hulu

No. 1 Tahun 2014

22 Mei 2014

-

9

Kab. Bengkayang

No. 7 Tahun 2014

31 Desember 2014

-

10

Kab. Landak

No. 1 Tahun 2015

1 Juni 2015

-

11

Kab. Sekadau

No. 1 Tahun 2015

11 Agustus 2015

-

12

Kab. Kayong Utara

No. 8 Tahun 2015

18 agustus 2015

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO

STATUS RTRW

NAMA KABUPATEN 1

2

3

4

Keterangan 5

I

Provinsi Kalimantan Barat

1

Kab. Kubu Raya

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/699 tanggal 21 Desember 2011

2

Kab. Melawi

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/137 tanggal 20 Februari 2012

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5

Evaluasi Gubernur Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 54

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1

2

KABUPATEN

PERMASALAHAN


Kab. Kubu Raya

Kab. Melawi

TARGET PENETAPAN PERDA Juli 2016

 Menunggu SK Evaluasi Gubernur

 Telah dilakukan pembahasan di Biro hukum propinsi tanggal 2 Juni 2016  Memantau progress SK Evaluasi provinsi


Juli 2016

2. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Kalimantan Tengah

No. 5 Tahun 2015

3 Agustus 2015

-

1

Kab. Kotawaringin Timur

No. 5 Tahun 2015

29 Juni 2015

-

2

Kab. Barito Selatan

No. 4 Tahun 2014

9 Juni 2014

-

3

Kab. Sukamara

No. 14 Tahun 2012

24 Juli 2012

-

4

Kab. Lamandau

No. 9 Tahun 2014

17 Juli 2014

-

5

Kab. Gunung Mas

No. 8 Tahun 2014

12 Agustus 2014

-

6

Kab. Barito Timur

No. 6 Tahun 2014

22 September 2014

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NAMA KABUPATEN/ KOTA

NO

STATUS RTRW 1

2

3

4

5

Keterangan

Provinsi Kalimantan Tengah 1

Kab. Kotawaringin Barat

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Dr/246 Tanggal 18 April 2012

2

Kab. Barito Utara

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03 Dr/211 tanggal 16 Maret 2012

3

Kab. Kapuas

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03 Dr/242 tanggal 12 April 2012

4

Kab. Katingan

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03 Dr/21 tanggal 5 Januari 2012

5

Kab. Seruyan

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/260 tanggal 30 April 2012

6

Kab. Pulang Pisau

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/277 tanggal 16 Mei 2012

7

Kab. Murung Raya

Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/209 tanggal 16 Maret 2012

8

Kota Palangkaraya

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/9 tanggal 10 Januari 2013

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO

KABUPATEN/ KOTA

1

Kab. Kotawaringin Barat

2

Kab. Barito Utara

PERMASALAHAN  Dokumen Raperda sudah dilengkapi dan diperbaiki sesuai arahan Provinsi, sudah diserahkan ke Provinsi, namun surat evaluasi Gubernur belum terbit  Saat ini Tim Teknis Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalteng sedang memeriksa perbaikan yang dilakukan dan mengecek kesesuaian pola ruang kehutanan dengan SK 529/2012  Pada tanggal 18 April 2016, Bupati Barito Utara menyurati Ketua DPRD perihal permohonan percepatan pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Barito Utara  DPRD belum mau melakukan pembahasan karena belum jelas penyelesaian masalah pemanfaatan ruang eksisting yang masih masuk dalam kawasan hutan, sedangkan konsep outline dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap sertifikasi tanah oleh BPN  terdapat dispute dengan kawasan hutan sebesar 22% dari luas wilayah Kotawaringin Barat



 Mengatur pertemuan dengan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Teknis Evaluasi untuk segera mempercepat pelaksanaan evaluasi dokumen Raperda RTRW Kotawaringin Barat

2016

 Mengatur pertemuan dengan pimpinan DPRD, beserta komisi yang membidangi pembangunan untuk mendorong percepatan pembentukan Pansus RTRW dan penjadwalan pembahasan RTRW Kabupaten Barito Utara  Harapan DPRD adalah agar kawasan terbangun yang sudah eksisting di-enclave menjadi APL atau Pemerintah Pusat menyiapkan dana khusus untuk Pemda untuk melaksanakan proses perubahan peruntukan kawasan hutan

2016



KABUPATEN/ KOTA

3

Kab. Kapuas

4

Katingan


PERMASALAHAN


 Sesuai dengan peraturan di DPRD Kapuas, bila sudah dijadwalkan pembahasannya, maka dalam 10 hari harus sudah ada keputusan menyetujui atau menolak, DPRD belum mau melakukan pembahasan RTRW Kabupaten Kapuas karena khawatir tidak dapat memperoleh kesepakatan terkait dengan pola ruang kawasan hutan yang mengikuti SK 529/2012 yang baru berupa penunjukan kawasan hutan, bukan pengukuhan.  terdapat dispute dengan kawasan hutan sebesar 21% dari luas wilayah Kapuas  Sebelumnya sudah direncanakan untuk dibahas di DPRD pada akhir Juni, namun ditunda karena terpotong libur lebaran  terdapat dispute dengan kawasan hutan sebesar 11% dari luas wilayah Katingan

 Mengatur pertemuan dengan pimpinan DPRD (sebagai pengambil keputusan), Balegda (sebagai yang melakukan pembahasan) dan BKPRD untuk mendorong penjadwalan pembahasan RTRW Kabupaten Kapuas  Surat undangan dikirimkan 2 minggu sebelum hari-H untuk mengunci jadwal DPRD  Harapan DPRD adalah agar kawasan terbangun yang sudah eksisting dienclave menjadi APL atau Pemerintah Pusat menyiapkan dana khusus untuk Pemda untuk melaksanakan proses perubahan peruntukan kawasan hutan

2016

 Mengatur pertemuan dengan pimpinan DPRD dan Balegda untuk mendorong penjadwalan pembahasan Raperda RTRW

2016



KABUPATEN/ KOTA

5

Kab. Seruyan

6

Kab. Pulang Pisau

7

Kab. Murung Raya

PERMASALAHAN

 Perbaikan peta dan updating data, banyak data yang salah  Sebelumnya peta pola ruang sepenuhya mengikuti SK 529/2012, namun DPRD menginginkan pola ruang tidak sepenuhnya mengikuti SK 529/2012, yang eksisting sudah terbangun langsung dikeluarkan dari kawasan hutan  Peta terhadap kawasan Pola Ruangnya yang masih banyak selisih polygon kosong belum diperbaiki dan belum diserahkan oleh Tim Teknis Kab. Murung Raya sebagaimana arahan Provinsi.



 Memantau dan mendampingi proses perbaikan dokumen RTRW

2016

 Pengajuan peta pola ruang tetap mengikuti SK 529/2012 namun dengan penambahan outline  Mengatur pertemuan dengan pimpinan DPRD dan Balegda untuk mendorong percepatan penetapan Perda RTRW

2016

 Provinsi membantu perbaikan peta Kabupaten Murung Raya

2016


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO 8

KABUPATEN/ KOTA Kota Palangkaraya

PERMASALAHAN


• Pemerintah Kota belum melengkapi berkas permohonan evaluasi Gubernur berupa Peta Naskah Akademik, Risalah sidang di DPRD, BA Kesepakatan Walikota dan DPRD, Surat Persub, BA Konsultasi Publik dan BA Berbatasan • pola ruangnya belum menyesuaikan dengan SK 529/2012, namun Pemerintah Kota Palangkaraya belum memperbaiki karena tidak sepakat (sebagian besar wilayah kota (87%) jadi kawasan hutan) • Pemerintah Kota ingin menunggu revisi perda RTRW Provinsi

 Mengatur pertemuan dengan Pemerintah Kota Palangkaraya serta DPRD Kota Palangkaraya untuk mendorong percepatan penyelesaian Perda RTRW Kota



3. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Kalimantan Selatan

No. 9 Tahun 2015

25 September 2015

-

1

Kota Banjarbaru

No. 13 Tahun 2014

2 Desember 2014

-

2

Kota Banjarmasin

No. 15 Tahun 2013

14 April 2013

-

3

Kab. Kota Baru

No. 11 Tahun 2012

6 Juni 2012

-

4

Kab. Tabalong

No. 19 Tahun 2014

19 November 2014

-

5

Kab. Banjar

No. 3 Tahun 2013

21 Juni 2013

-

6

Kab. Barito Kuala

No. 6 Tahun 2012

28 September 2012

-

7

Kab. Tapin

No. 10 Tahun 2014

30 November 2014

-

8

Kab. Hulu Sungai Selatan

No. 3 Tahun 2014

15 Januari 2014

-

9

Kab. Hulu Sungai Utara

No. 12 Tahun 2012

27 Desember 2012

-

10

Kab. Balangan

No. 24 Tahun 2013

31 Desember 2013

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAMA PROVINSI/ KABUPATEN

NO

STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5

1

Kab. Hulu Sungai Tengah

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/114 tanggal 31 Januari 2012

2

Kab. Tanah Bumbu

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03Dr/214 tanggal 19 Maret 2012

3

Kab. Tanah Laut

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/258 tanggal 30 April 2012

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO

KABUPATEN

PERMASALAHAN



1

Kab. Hulu Sungai Tengah

 Belum medapatkan Berita Acara Berbatasan

 Mendorong Pemerintah Provinsi untuk membantu fasilitasi pertemuan dengan Kabupaten berbatasan untuk mendapatkan berita acara

2016

2

Kab. Tanah Bumbu

 Mendorong Provinsi untuk segera mengeluarkan hasil evaluasi

2016

3

Kab. Tanah Laut

 Menunggu hasil evaluasi dari Provinsi. Perbaikan terakhir terkait kawasan hutan dan naskah ranperda  Evaluasi dari Provinsi sudah ada, diminta melakukan beberapa beberapa perbaikan untuk kemudian langsung dapat diproses administrasi penomeran raperda.  Perbaikan sudah diselesaikan dan sedang memproses administrasi penomeran raperda melalui bagian hukum Setda Kabupaten

 Menunggu proses pemberian nomer dari Provinsi


2016

4. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Kalimantan Timur

No. 1 Tahun 2016

15 Februari 2016

-

1

Kota Balikpapan

No. 12 Tahun 2012

2 November 2012

-

2

Kota Samarinda

No. 2 Tahun 2014

11 Maret 2014

-

3

Kota Bontang

No. 11 Tahun 2012

8 Oktober 2012

-

4

Kab. Paser

No. 9 Tahun 2015

29 Oktober 2015

-

5

Kab. Kutai Kertanegara

No. 9 Tahun 2013

30 Mei 2013

-

6

Kab. Kutai Barat

No. 32 Tahun 2013

31 Desember 2013

-

7

Kab. Penajam Paser Utara

No. 3 Tahun 2014

1 Juli 2014

8

Kab. Kutai Timur

No. 1 Tahun 2016

29 Januari 2016


-

STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NAMA PROVINSI/ KABUPATEN

NO

STATUS RTRW 1

2

3

4

Keterangan 5

1

Kab. Berau

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/314 tanggal 19 Juni 2012

2

Kab. Mahakam Ulu*

Sudah pembahasan BKPRN dan sedang perbaikan di daerah

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO

PROVINSI/ KABUPATEN


PERMASALAHAN


 Pembahasan di DPRD akhir Juli 2016  Saat ini sedang difasilitasi oleh Provinsi untuk paduserasi dengan RTRW Provinsi yang baru diperdakan

2016

 Pendampingan teknis pemetaan dan penyediaan TA peta (jika diperlukan) dari APBN Dekonsentrasi  Kerjasama percepatan penyelesaian peta dengan BIG  Mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk membantu penyelesaian BA berbatasan

2016

1

Kab. Berau

 Menunggu pembahasan di DPRD. Kurangnya pemahaman DPRD terkait pentingnya RTRW menyebabkan pembahasan jadi memakan waktu lebih lama

2

Kab. Mahakam Ulu

 Berita Acara berbatasan baru ada dengan Kab. Kutai Barat. Sisanya (Kab. Malinau, Kab.Kukar, Kab.Murung Raya, dan Kab.Kapuas Hulu) belum


5. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


1

Kota Tarakan

No. 4 Tahun 2012

21 Mei 2012

-

2

Kab. Malinau

No. 11 Tahun 2012

5 November 2012

-

3

Kab. Bulungan

No. 4 Tahun 2013

14 April 2013

-

4

Kab. Nunukan

No. 19 Tahun 2013

11 Desember 2013

-

5

Kab. Tana Tidung

No. 16 Tahun 2012

2 Oktober 2012

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA NO

STATUS RTRW

NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1

2

3

4

Keterangan 5

Persetujuan Substansi Menteri No. 1331/024/111/2016 tanggal 28 Maret 2016

Provinsi Kalimantan Utara

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA NO 1

PROVINSI

Provinsi Kalimantan Utara

PERMASALAHAN


 SKPD telah melakukan konsultasi ke BIG pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dan sudah melakukan perbaikan, dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 akan kembali ke BIG untuk mendapatkan rekomendasi BIG.  Selasa 2 Agustus telah dilaksanakan rapat paripurna dengan DPRD untuk membahas RPJMD Prov.  Minggu ini menunggu jadwal pembahasan dengan DPRD.

 Penjadwalan pembahasan DPRD dan evaluasi di Kemendagri  Konsultasi dengan BIG dijadwalkan pada minggu pertama Agustus



Agustus 2016

6. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI UTARA NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Sulawesi Utara

No. 1 Tahun 2014

17 Maret 2014

-

1

Kota Manado

No. 1 Tahun 2014

20 Agustus 2014

-

2

Kota Bitung

No. 4 Tahun 2012

24 April 2012

-

3

Kota Kotamobagu

No. 8 Tahun 2014

3 Desember 2014

-

4

Kota Tomohon

No. 6 Tahun 2013

21 Oktober 2013

-

5

Kab. Kep. Sitaro

No. 3 Tahun 2014

25 Agustus 2014

-

6

Kab. Minahasa Tenggara

No. 3 Tahun 2013

3 Desember 2013

-

7

Kab. Minahasa Utara

No. 1 Tahun 2013

10 Juli 2013

-

8

Kab. Bolaang Mangondow

No. 2 Tahun 2014

9 Mei 2014

-

9

Kab. Minahasa

No. 1 Tahun 2014

17 Juni 2014

-

10

Kab. Kepulauan Sangihe

No. 1 Tahun 2014

23 Mei 2014

-

11

Kab. Kepulauan Talaud

No. 1 Tahun 2014

2 April 2014

-

12

Kab. Minahasa Selatan

No. 3 Tahun 2014

14 Agustus 2014

-

13

Kab. Bolaang Mangondow Utara

No. 3 Tahun 2013

2 Desember 2013

-

14

Kab. Bolaang Mangondow Timur

No. 10 Tahun 2013

17 Desember 2013

-

15

Kab. Bolaang Mangondow Selatan

No. 7 Tahun 2013

16 Desember 2013

-


7. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI TENGAH NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Sulawesi Tengah

No. 8 Tahun 2013

31 Desember 2013

-

1

Kota Palu

No. 16 Tahun 2011

5 Desember 2011

√

2

Kab. Banggai

No. 10 Tahun 2012

27 Desember 2012

-

3

Kab. Poso

No. 8 Tahun 2012

29 Agustus 2012

-

4

Kab. Donggala

No. 1 Tahun 2012

19 Maret 2012

-

5

Kab. Toli-toil

No. 16 Tahun 2012

10 November 2012

-

6

Kab. Buol

No. 4 Tahun 2012

29 Juli 2012

-

7

Kab. Morowali

No. 2 Tahun 2012

12 September 2012

-

8

Kab. Banggai Kepulauan

No. 1 Tahun 2016

14 Januari 2016

-

9

Kab. Tojo Una Una

No. 8 Tahun 2012

1 Agustus 2012

-

10

Kab. Sigi

No. 21 Tahun 2011

26 Oktober 2011

√

11

Kab. Parigi Moutong

No. 2 Tahun 2011

19 April 2011

√

12

Kab. Banggai Laut

No. 9 Tahun 2015

22 Desember 2015

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH NO

STATUS RTRW

NAMA KABUPATEN 1

1

2

3

4

Keterangan 5 Persetujuan Substansi Menteri No. 2485/41/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015

Kab. Morowali Utara

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 1

KABUPATEN Kab. Morowali Utara

PERMASALAHAN

TARGET DAN TINDAK LANJUT  Sudah mendapat SK Evaluasi gubernur tanggal 30 Juni 2016  Proses penetapan perda



8. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI SELATAN NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Sulawesi Selatan

No. 9 Tahun 2009

26 November 2009

√

1

Kota Makassar

No. 4 Tahun 2015

9 November 2015

-

2

Kota Palopo

No. 9 Tahun 2012

27 November 2012

-

3

Kota Pare-pare

No. 10 Tahun 2011

12 September 2011

√

4

Kab. Enrekang

No. 14 Tahun 2011

22 Desember 2011

√

5

Kab. Soppeng

No. 8 Tahun 2012

19 November 2012

-

6

Kab. Tana Toraja

No. 12 Tahun 2011

30 Desember 2011

√

7

Kab. Toraja Utara

No. 3 Tahun 2012

3 September 2012

-

8

Kab. Wajo

No. 12 Tahun 2012

25 Juni 2012

-

9

Kab. Kepulauan Selayar

No. 5 Tahun 2012

22 Desember 2012

-

10

Kab. Janeponto

No. 1 Tahun 2012

30 Januari 2012

-

11

Kab. Sinjai

No. 28 Tahun 2012

12 Desember 2012

-

12

Kab. Bone

No. 2 Tahun 2013

14 Maret 2013

-

13

Kab. Pangkajene Kepulauan

No. 8 Tahun 2012

16 Agustus 2012

-

14

Kab. Barru

No. 4 Tahun 2012

29 Mei 2012

-

15

Kab. Sidenreng Rapang

No. 5 Tahun 2012 2

17 Juli 2012

-


8. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI SELATAN NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


16

Kab. Pinrang

No. 14 Tahun 2012

30 November 2012

-

17

Kab. Bulukumba

No. 21 Tahun 2012

20 Desember 2012

-

18

Kab. Bantaeng

No. 2 Tahun 2012

7 Juni 2012

-

19

Kab. Luwu Utara

No. 2 Tahun 2011

20 Juni 2011

√

20

Kab. Luwu

No. 6 Tahun 2011

5 Juli 2011

√

21

Kab. Luwu Timur

No. 7 Tahun 2011

25 April 2011

√

22

Kab. Gowa

No. 15 Tahun 2012

7 Juli 2012

-

23

Kab. Maros

No. 4 Tahun 2012

12 Juli 2012

-

24

Kab. Takalar

No. 6 Tahun 2012

29 Februari 2012

-


9. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Sulawesi Tenggara

No. 2 Tahun 2014

19 Maret 2014

-

1

Kota Kendari

No. 1 Tahun 2012

29 Februari 2012

-

2

Kota Bau-Bau

No. 1 Tahun 2012

7 Juni 2012

-

3

Kab. Buton Utara

No. 51 Tahun 2012

5 Oktober 2012

-

4

Kab. Kolaka

No. 16 Tahun 2012

28 Desember 2012

-

5

Kab. Konawe

No. 9 Tahun 2014

18 Juli 2014

-

6

Kab. Muna

No. 2 Tahun 2014

3 Februari 2014

-

7

Kab. Buton

No. 1 Tahun 2014

24 Januari 2014

-

8

Kab. Konawe Selatan

No. 19 Tahun 2013

2 Mei 2013

-

9

Kab. Bombana

No. 20 Tahun 2013

30 Desember 2013

-

10

Kab. Wakatobi

No. 12 Tahun 2012

5 November 2012

-

11

Kab. Kolaka Utara

No. 6 Tahun 2012

2 Desember 2012

-

12

Kab. Konawe Utara

No. 20 Tahun 2012

28 Agustus 2012

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA NO

STATUS RTRW

NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1

2

3

4

Keterangan 5

1

Kab. Kolaka Timur


2

Kab. Konawe Kepulauan


3

Kab. Buton Tengah


4

Kab. Buton Selatan


5

Kab. Muna Barat


1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA NO

KABUPATEN

1

Kab. Kolaka Timur

2

Kab. Konawe Kepulauan

3

Kab. Buton Tengah

PERMASALAHAN

 Belum dijadwalkan di BKPRD Provinsi karena dokumen administrasi belum lengkap (berkas konsultasi publik dan kesepakatan pemanfaatan ruang dengan daerah yang berbatasan)  Isi matek belum sempurna



 Pendampingan teknis dan penyediaan TA planologi atau peta (jika diperlukan) dari APBN Dekonsentrasi  Kerjasama percepatan penyelesaian peta dengan BIG  Fasilitasi konsultasi teknis dan persetujuan substansi RTRW  Penjadwalan pembahasan dengan BKPRD Provinsi  Penganggaran dalam APBD perubahan TA 2016 untuk penyempurnaan matek

2016

 Penyesuaian dengan rencana struktur ruang provinsi

 Sudah di bahas dengan BKPRD provinsi untuk proses rekomgub.  Perbaikan dokumen sesuai dengan hasil rapat dengan BKPRD Provinsi

2016

 Peta belum mendapat rekomendasi BIG  Peta RBI skala 1:50.000 belum tersedia di BIG  citra belum disediakan oleh tim penyusun

 Tim Penyusun segera menyediakan citra yang sesuai untuk kebutuhan penyusunan RTRW Kabupaten  Tim Penyusun segera melakukan asistensi peta di BIG

2016


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA NO 4

5

KABUPATEN Kab. Buton Selatan

Kab. Muna Barat

PERMASALAHAN

 Dokumen teknis sudah di provinsi, tetapi belum dijadwalkan untuk pembahasan di BKPRD karena persyaratan administrasi belum lengkap (kurang berkas konsultasi publik, rakor BKPRD dan kesepakatan wilayah berbatasan).  Peta belum mendapat rekomendasi BIG



 Melengkapi persyaratan dokumen untuk proses rekomgub.

 Finalisasi dokumen RTRW Kabupaten Muna Barat.  Kerjasama percepatan penyelesaian peta dengan BIG  Fasilitasi konsultasi teknis dan persetujuan substansi RTRW  Memperbaiki peta dan melengkapi data (jaringan jalan, jaringan tramsmisi listrik, dan data pertambangan)


2016

10. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI GORONTALO NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Gorontalo

No. 4 Tahun 2011

29 Desember 2011

√

1

Kota Gorontalo

No. 40 Tahun 2011

5 Desember 2011

√

2

Kab. Gorontalo

No. 4 Tahun 2013

19 Mei 2012

-

3

Kab. Gorontalo Utara

No. 5 Tahun 2013

9 Desember 2013

-

4

Kab. Boalemo

No. 03 Tahun 2012

11 September 2012

-

5

Kab. Bone Bolango

No. 08 Tahun 2012

27 September 2012

-

6

Kab. Pahuwato

No. 08 Tahun 2012

28 Desember 2012

-


11. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI BARAT NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Sulawesi Barat

No. 1 Tahun 2014

7 Februari 2014

-

1

Kab. Mamuju Utara

No. 1 Tahun 2014

20 Januari 2014

-

2

Kab. Mamasa

No. 1 Tahun 2015

10 Juni 2015

-

3

Kab. Polewali Mandar

No. 2 Tahun 2013

19 April 2013

-

4

Kab. Majene

No. 12 Tahun 2012

28 September 2012

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI SULAWESI BARAT NO

STATUS RTRW

NAMA KABUPATEN 1

2

3

4

Keterangan 5

1

Kab. Mamuju

Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03Dr/690 tanggal 20 Desember 2011

2

Kab. Mamuju Tengah

Daerah Otonomi Baru (DOB) Pembahasan BKPRN tanggal 11 Agustus 2015

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5

Evaluasi Gubernur Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua – 83

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI SULAWESI BARAT NO

KABUPATEN

1

Kab. Mamuju

2

Kab. Mamuju Tengah

PERMASALAHAN

 Dokumen KLHS belum dipisahkan dengan Mamuju Tengah  Perbaikan peta masih berlangsung dan menunggu penjadwalan asistensi peta di BIG  Masih dalam proses asistensi peta di BIG  Terdapat beberapa masukan dari BKPRN dan CH yang belum diakomodir



 Memperbaiki dokumen KLHS  Memantau asistensi peta di BIG

2016

 Kerjasama percepatan penyelesaian peta dengan BIG  Pendampingan teknis dan penyediaan TA planologi atau peta (jika diperlukan) dari APBN Dekonsentrasi

2016


Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota Wilayah NUSA TENGGARA, MALUKU dan PAPUA

STATUS MONITORING RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH NUSA TENGGARA

PROV. NTT : Perda No.1/2011

PROV. NTB : Perda No.3/2010 Total : 10

Belum : 0

Perda : 10

P. Sumatera

100 %

Total : 22

Belum : 1

Perda : 21

95,45 %

PROGRES RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA (Status tanggal 29 Juli 2016)

RTRW PROVINSI

KETERANGAN

PROVINSI

TOTAL DAERAH

PROSES DI DAERAH

PEMBAHASAN BKPRN


6

0

0

0

PERDA RTRW

PERDA RTRW

6

100 %


REVISI

REKOM GUB

PEMBAHASAN BKPRN


KABUPATEN

86

0

0

1

4

81 94.18%

KOTA

9

0

0

0

0

9

JUMLAH

95

0

0

1

4

90 94.73 %

KETERANGAN

100 %

1. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Nusa Tenggara Barat

No. 3 Tahun 2010

20 Maret 2010

√

1

Kota Bima

No. 4 Tahun 2012

11 Mei 2012

-

2

Kota Mataram

No. 12 Tahun 2011

10 November 2011

√

3

Kab. Bima

No. 9 Tahun 2011

31 Desember 2011

√

4

Kab. Lombok Utara

No. 9 Tahun 2011

5

Kab. Lombok Barat

No. 11 Tahun 2012

4 Juni 2012

-

6

Kab. Lombok Tengah

No. 7 Tahun 2011

31 Desember 2011

√

7

Kab. Lombok Timur

No. 2 Tahun 2012

1 Maret 2012

-

8

Kab. Sumbawa

No. 10 Tahun 2012

5 Desember 2012

-

9

Kab. Dompu

No. 48 Tahun 2011

10

Kab. Sumbawa Barat

No. 2 Tahun 2012

√

√ 16 April 2012


-

2. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Nusa Tenggara Timur

No. 1 Tahun 2011

15 April 2011

√

1

Kota Kupang

No. 11 Tahun 2011

4 Agustus 2011

√

2

Kab. Ende

No. 11 Tahun 2011

9 Desember 2011

√

3

Kab. Sumba Tengah

No. 1 Tahun 2011

4

Kab. Manggarai Timur

No. 6 Tahun 2012

5

Kab. Nagekeo

No. 1 Tahun 2011

√

6

Kab. Sabu Raijua

No. 3 Tahun 2011

√

7

Kab. Kupang

No. 1 Tahun 2015

-

8

Kab. Timor Tengah Selatan

No. 10 Tahun 2012

12 Desember 2012

-

9

Kab. Rote Ndao

No. 6 Tahun 2013

19 September 2013

-

10

Kab. Alor

No. 2 Tahun 2013

6 Mei 2013

-

11

Kab. Sikka

No. 2 Tahun 2012

19 September 2012

-

12

Kab. Ngada

No. 3 Tahun 2012

15 Juni 2012

-

13

Kab. Manggarai

No. 6 Tahun 2012

30 April 2012

-

14

Kab. Lembata

No. 14 Tahun 2011

√ 28 April 2012


-

√

2. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


15

Kab. Sumba Barat

No. 1 Tahun 2012

21 Februari 2012

-

16

Kab. Belu

No. 6 Tahun 2011

2 Agustus 2011

√

17

Kab. Sumba Timur

No. 12 Tahun 2010

27 Oktober 2010

√

18

Kab. Sumba Barat Daya

No. 15 Tahun 2009

19

Kab. Timor Tengah Utara

No. 19 Tahun 2008

20

Kab. Flores Timur

No. 13 Tahun 2008

21

Kab. Manggarai Barat

No. 9 Tahun 2012

√ 30 Januari 2009

√

√ 7 Juli 2012


-

STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NO

STATUS RTRW

NAMA KABUPATEN 1

2

3

4

Keterangan 5 •

1

Kab. Malaka •

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


Proses Revisi Pasca Pembahasan Dari BKPRN 28 Januari 2016 Menunggu Proses Persub

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NO 1

KABUPATEN Kab. Malaka

PERMASALAHAN


 Selesai pembahasan di Biro Hukum ATR/BPN  Tidak ada permasalahan


TARGET PENETAPAN PERDA Juli 2016

STATUS MONITORING RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH MALUKU

PROV. MALUKU UTARA : Perda No. 2/2013 Total : 10

Belum : 1

Perda : 9

90 %

PROV. MALUKU : Perda No. 16/2013 Total : 11

Belum : 0

Perda : 11

100 %

Mari, Bersama Menata Ruang Untuk Semua - iv

P. Sumatera

3. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI MALUKU NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Maluku

No. 16 Tahun 2013

15 Juli 2013

-

1

Kota Tual

No. 3 Tahun 2013

14 September 2013

-

2

Kota Ambon

No. 24 Tahun 2012

23 Juli 2012

-

3

Kab. Maluku Tengah Barat

No. 14 Tahun 2012

20 September 2012

-

4

Kab. Buru

No. 19 Tahun 2012

25 Juni 2012

-

5

Kab. Buru Selatan

No. 2 Tahun 2012

12 Maret 2012

-

6

Kab. Kepulauan Aru

No. 3 Tahun 2012

11 April 2012

-

7

Kab. Maluku Barat Daya

No. 1 Tahun 2013

7 Februari 2013

-

8

Kab. Maluku Tengah

No. 30 Tahun 2011

23 Desember 2011

√

9

Kab. Maluku Tenggara

No. 12 Tahun 2012

26 September 2012

-

10

Kab. Seram Bagian Barat

No. 3 Tahun 2014

13 Januari 2014

-

11

Kab. Seram Bagian Timur

No. 9 Tahun 2012

16 Juli 2012

-


4. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI MALUKU UTARA NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Maluku Utara

No. 2 Tahun 2013

19 Juli 2013

-

1

Kota Ternate

No. 2 Tahun 2012

7 September 2012

-

2

Kota Tidore Kepulauan

No. 25 Tahun 2013

28 Oktober 2013

-

3

Kab. Halmahera Barat

No. 38 Tahun 2012

4

Kab. Halmahera Selatan

No. 20 Tahun 2012

5

Kab. Halmahera Tengah

No. 1 Tahun 2012

6

Kab. Halmahera Timur

No. 6 Tahun 2012

27 Desember 2012

-

7

Kab. Halmahera Utara

No. 9 Tahun 2012

4 Desember 2012

-

8

Kab. Kepulauan Sula

No. 3 Tahun 2011

9

Kab. Pulau Morotai

No. 3 Tahun 2012

10 Desember 2012

-

√ 22 Oktober 2012


-

STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI MALUKU UTARA NO

STATUS RTRW

NAMA KABUPATEN 1

1

2

3

4

Keterangan 5 Persetujuan Substansi Menteri No. 3134/024/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015

Kab. Pulau Taliabu

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI MALUKU UTARA NO 1

KABUPATEN Kab. Pulau Taliabu

PERMASALAHAN


 Menghitung ulang luasan wilayah  Menunggu jadual sidang pertambangan selanjutnya di DPRD  Terdapat dispute luas wilyah pertambangan


TARGET PENETAPAN PERDA Juni 2016

STATUS MONITORING RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH PAPUA PROV. PAPUA BARAT : Perda No. 4/2013 Total : 13

Belum : 2

Perda : 11

84,62 % PROV. PAPUA : Perda No. 23/2013 Total : 29

Belum : 1

Perda : 28

96,55 %

5. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI PAPUA NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Papua

No. 23 Tahun 2013

30 Desember 2013

-

1

Kota Jayapura

No. 1 Tahun 2014

3 Maret 2014

-

2

Kab. Biak Numfor

No. 68 Tahun 2011

3

Kab. Boven Digoel

No. 3 Tahun 2012

27 Agustus 2012

-

4

Kab. Jayawijaya

No. 274 Tahun 2013

9 Desember 2013

-

5

Kab. Lanny Jaya

No. 53 Tahun 2012

21 Agustus 2012

-

6

Kab. Mappi

No. 2 Tahun 2012

9 Agustus 2012

-

7

Kab. Merauke

No. 11 Tahun 2011

1 Agustus 2011

√

8

Kab. Waropen

No. 1 Tahun 2012

28 Februari 2012

-

9

Kab. Yapen

No. 6 Tahun 2012

21 Desember 2012

-

10

Kab. Sarmi

No. 2 Tahun 2014

11

Kab. Mimika

No. 15 Tahun 2011

30 Desember 2011

√

12

Kab. Tolikara

No. 11 Tahun 2014

31 Desember 2014

-

13

Kab. Supioro

No. 8 Tahun 2012

20 Desember 2012

-

14

Kab. Asmat

No. 6 Tahun 2012

7 Agustus 2012

-

15

Kab. Mamberamo Raya

No. 16 Tahun 2014

√

-


-

5. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI PAPUA NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


16

Kab. Keerom

No. 127 Tahun 2013

26 Juni 2013

-

17

Kab. Puncak

No. 8 Tahun 2013

28 Oktober 2013

-

18

Kab. Puncak Jaya

No. 4 Tahun 2012

17 Februari 2014

-

19

Kab. Paniai

No. 2 Tahun 2014

20

Kab. Pegunungan Bintang

No. 5 Tahun 2012

7 Desember 2012

-

21

Kab. Yalimo

No. 48 Tahun 2012

21 Desember 2012

-

22

Kab. Nduga

No. 4 Tahun 2014

23

Kab. Dogiyai

No. 6 Tahun 2014

24

Kab. Deiyai

No. 9 Tahun 2013

-

25

Kab. Yahukimo

No. 2 Tahun 2011

√

26

Kab. Nabire

No. 13 Tahun 2009

√

27

Kab. Jayapura

No. 21 Tahun 2009

√

28

Kab. Intan Jaya

No. 4 Tahun 2015

-

-

30 Januari 2014


-

STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI PAPUA NO

STATUS RTRW

NAMA KABUPATEN 1

1

2

3

4

Keterangan 5 Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/23 tanggal 5 Januari 2012

Kab. Mamberamo Tengah

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI PAPUA NO 1

KABUPATEN Kab. Mamberamo Tengah

PERMASALAHAN  DPRD belum juga mengagendakan pembahasan Raperda dengan alasan Pilkada serentak  DPRD Pemerintah Daerah tidak fokus dan tidak memprioritaskan penyelesaian RTRW  Kurangnya SDM

TARGET DAN TINDAK LANJUT  Mengirimkan surat peringatan dari Dirjen an Menteri ATR/BPN kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Papua.  Mengirimkan surat “teguran”, mengundang dan memfasilitasi DPRD ke Jakarta.  Melakukan pendampingan intensif untuk mengawal proses sampai dengan menjadi Perda.



6. DAFTAR PERDA RTRW DI PROVINSI PAPUA BARAT NO


NOMOR PERDA

TANGGAL PERDA


Provinsi Papua Barat

No. 2 Tahun 2013

-

1

Kota Sorong

No. 5 Tahun 2014

-

2

Kab. Fak-fak

No. 8 Tahun 2012

-

3

Kab. Kaimana

No. 4 Tahun 2014

19 Desember 2014

-

4

Kab. Manokwari

No. 19 Tahun 2013

2 Mei 2013

-

5

Kab. Sorong

No. 3 Tahun 2012

6

Kab. Teluk Wondama

No. 11 Tahun 2012

18 Desember 2012

-

7

Kab. Teluk Bintuni

No. 4 Tahun 2012

6 Desember 2012

-

8

Kab. Tambrauw

No. 10 Tahun 2012

8 Agustus 2012

-

9

Kab. Maybrat

No. 2 Tahun 2012

6 Desember 2012

-

10

Kab. Sorong Selatan

No. 1 Tahun 2013

3 Maret 2013

-

11

Kab. Raja Ampat

No. 3 Tahun 2012

22 Oktober 2012

-

-


STATUS RTRW YANG BELUM PERDA DI PROVINSI PAPUA BARAT NO

STATUS RTRW

NAMA KABUPATEN 1

2

3

4

Keterangan 5

1

Kab. Pegunungan Arfak

Persetujuan Substansi Menteri No. 2486/41/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015

2

Kab. Manokwari Selatan

Persetujuan Substansi Menteri No. 2521/41/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015

1

Penyusunan

2

Rekom Gubernur

3

Persub

4

DPRD

5


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERDA RTRW DI PROVINSI PAPUA BARAT NO

KABUPATEN

PERMASALAHAN

1

Kab. Pegunungan Arfak

 Menunggu pembahasan di dewan

2

Kab. Manokwari Selatan

 Perbaikan hasil masukan di dewan

TARGET DAN TINDAK LANJUT  Mendorong dewan agar segera menjadualkan pembahasan



2016

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kota SELURUH INDONESIA

Recommend Documents