HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Loan World Bank No.8043-ID Tahun 2014 Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) No
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Rencana Aksi
Waktu Target Pelaksanaan Pelaksanaan
Keterangan
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan realisasi pembayaran civil works serta pemeriksaan fisik bersama dengan satker dan penyedia barang dan jasa menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.664.102.278,36 pada empat paket pekerjaan konstruksi dengan rincian sebagai berikut. 1
Paket 01 KRUI - BIHA uraian pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 408.083.587,71, Asphalt Concrete Base (AC-Base) (Fine/Course) terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 12.408.587,36 dan Asphalt Cement terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 18.960.503,33. TOTAL Jumlah kelebihan pembayaran sebesar Rp. 439.452.678,41
BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bina Marga selaku Executing Agency menginstruksikan Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi Lampung supaya memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 439.452.678,41 dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satker PJN Wilayah II Lampung, PPK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas agar lebih cermat dalam menguji kewajaran tagihan yang diajukan kontraktor.
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Bulan Juli Provinsi Lampung menyatakan bahwa akan Desember 2015 memerintahkan Konsultan untuk menangguhkan pembayaran sebesar kelebihan pembayaran Rp 439.452.678,41 pada pembayaran IPe No 16 (April 2015) yang akan diajukan kontraktor, sampai Kontraktor memperbaiki pekerjaan AC-Base yang tidak sesuai dan penambahan lebar Aggregate Kelas B sampai dinding saluran.
30 Nov 2015 Surat dari Bank Dunia tertanggal 22 Juli 2015
Sudah ditindak lanjut sesuai rekomendasi BPK dengan melakukan pemotongan pembayaran di MS No 19 sebesar Rp. 439,452,678.41
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Loan World Bank No.8043-ID Tahun 2014 Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) No 2
Temuan Pemeriksaan Paket 02 PADANG SAWAH - Sp.EMPAT uraian pekerjaan : Galian biasa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 29.046.607,00
Rekomendasi BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bina Marga selaku Executing Agency menginstruksikan Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat supaya memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 29.046.607,00 dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, PPK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas agar lebih cermat dalam menguji kewajaran tagihan yang diajukan kontraktor.
Rencana Aksi Satker Pelaksanaan Jalan NasionaI Wilayah I Provinsi Sumatera Barat menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan koreksi kernbali seluruh back up data yang menjadi dasar pembayaran dan hasil koreksi tersebut akan diperhitungkan pada proses pembayaran MS berikutnya.
Waktu Target Pelaksanaan Pelaksanaan Bulan Juli Desember 2015
30 Nov 2015 Surat dari Bank Dunia tertanggal 22 Juli 2015
Keterangan Sudah ditindak lanjut sesuai rekomendasi BPK dengan melakukan pemotongan pembayaran di MS No 19 dan MS 20 sebesar Rp. 29,046,607.00
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Loan World Bank No.8043-ID Tahun 2014 Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) No
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
3
Paket 03 MANGGOPOH - PADANG SAWAH Pada backupdata quantity sebagai dasar pembayaran terhadap pencapaian progress pekerjaan galian biasa, untuk MS 06 menunjukkan volume galian terakhir sampai bulan Juni sebesar 70.845,32 m3. Sedangkan pada backup data quantity MS 07 menunjukkan volume galian sampai bulan sebelumnya telah mencapai 81.190,60 m3, terhadap perubahan volume tersebut terdapat selisih volume galian yang ditagihkan tanpa dasar sebesar 10.345,28m3 atau senilai Rp321.114.594,48(Rp31.039,75/m3x 10.345,28m). Total kelebihanpembayaran adalahsebesar Rp 655.759.299.30 (Rp 334.644.704,81 + Rp 321.114.594,48)
BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bina Marga selaku Executing Agency menginstruksikan Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat supaya memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 655.759.299.30 dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, PPK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas agar lebih cermat dalam menguji kewajaran tagihan yang diajukan kontraktor.
Rencana Aksi Satker Pelaksanaan Jalan NasionaI Wilayah I Provinsi Sumatera Barat menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan koreksi kernbali seluruh back up data yang menjadi dasar pembayaran dan hasil koreksi tersebut akan diperhitungkan pada proses pembayaran MS berikutnya.
Waktu Target Pelaksanaan Pelaksanaan Bulan Juli Desember 2015
30 Nov 2015 Surat dari Bank Dunia tertanggal 22 Juli 2015
Keterangan Sudah ditindak lanjut sesuai rekomendasi BPK dengan melakukan pemotongan pembayaran di MS No 19 dan MS 20 sebesar Rp. 655,759,299.30
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Loan World Bank No.8043-ID Tahun 2014 Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) No
Temuan Pemeriksaan
4
Paket 04 IPUH - BANTAL uraian pekerjaan : Divisi V Lapis Pondasi Aggregat Kelas B (Shoulder) Divisi VI 6.3.5a AC-WC, 6.3.6.a AC-BC, 6.3.7.a ACBase, 6.3.8.a Asphalt Cement, 6.3.9 Anti Strpping Agent, 6.3.8.a Filter Added Portland Cement Divisi VII 7.1.5 StructuralConcrete Class K250, 7.1.8.StructuralConcrete Class K125, 7..3.1 Reinforcing Steel Plain Round Bars BJTP 24. Jumlah total kelebihan pembayaran sebesar Rp 539.843.693,65 ( Rincian pada Tabel hal 23 Compliance Report BPK - WINRIP LOAN 8043-ID tahun 2014)
Rekomendasi
Rencana Aksi
Waktu Target Pelaksanaan Pelaksanaan
BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bina Marga Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Bulan Juli selaku Executing Agency menginstruksikan Kepala Provinsi Bengkulu belum memberikan tanggapan. Desember 2015 Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu supaya memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 539.843.693,65 dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satker PJN Wilayah II Lampung, PPK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas agar lebih cermat dalam menguji kewajaran tagihan yang diajukan kontraktor.
30 Nov 2015 Surat dari Bank Dunia tertanggal 22 Juli 2015
Keterangan Sudah ditindak lanjut sesuai rekomendasi BPK dengan melakukan pemotongan pembayaran di IPC No 06 MS 019 - 022 sebesar Rp. 539,843,693.65
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Loan World Bank No.8043-ID Tahun 2014 Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) No
Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan
Target Pelaksanaan
Keterangan
30 Nov 2015 Surat dari Bank Dunia tertanggal 22 Juli 2015
Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK TA 2014 LHP BPK RI No.17.C/LHP/XVII/06/2015, dengan melakukan pemotongan pembayaran invoice PT. Perentjana Djaja No.31 B bulan Mei sebesar Rp. 187.104.000 dengan perincian : Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 165.904.000 yang terdiri dari sewa kendaraan sebesar Rp. 90.095.000 dan sewa kantor Rp. 75.809.000. Sedangkan perhitungan potensi kelebihan pembayaran berdasarkan temuan BPK sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian berdasarkan invoice yang sudah direalisasikan di Bulan Mei sd Agustus 2014 sebesar Rp. 21.200.000 yang terdiri dari potensi kelebihan pembayaran sewa kendaraan sebesar Rp. 4.000.000 dan sewa rumah sebesar Rp. 17.200.000,-. Selanjutnya Satker telah memerintahkan konsultan Perentjana Djaja untuk melakukan perubahan sewa kontrak rumah dan sewa kendaraan sesuai rekomendasi BPK.
KONSULTAN CTC dan DSC 1
CTC - Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp 165.904.000,00 dan Potensi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp 120.336.000,00 Karena Bukti Pertanggungjawaban yang Tidak Valid atas Item Sewa Kendaraan dan Rumah pada Kontrak CTC.
Menginstruksikan kepala Satker untuk memerintahkan PPK supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 165.904.000,00 dan potensi kelebihan pembayaran Rp 120.336.000,00 dan melakukan perubahan kontrak atas item reimbursable expenses sesuai dengan biaya sewa yang sebenarnya; dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satker dan PPK supaya lebih cermat dalam menguji kewajaran tagihan belanja yang diajukan konsultan,
Satker Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Bulan Juli Pengendalian PHLN menyatakan tidak sependapat Desember 2015 dengan BPK RI, memang benar bahwa biaya sewa rumah adalah sebesar Rp 13.500.000,00/bulan namun biaya tersebut belum termasuk alat pendingin (AC), penambahan daya listrik, penambahan partisi serta biaya permeliharaan rumah yang menjadi tanggung jawab penyewa. Sehingga apabila biaya tersebut diperhitungkan maka terdapat penambahan biaya rumah sebesar Rp 4.300.000,00 atau secara total sebesar Rp 17.800.000,00/bulan sama dengan nilai dalam bukti pertanggungjawaban. Untuk sewa kendaraan, Satker Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Pengendalian PHLN menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab penuh dan rnenandatangani kontrak adalah Sdr. BIS sebagai Direktur Zero Rent Car dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.250.000,00 per bulan. Sdr BIS juga membuat pernyataan dan menjelaskan bahwa kendaraan dengan Nomor Polisi B 1149 SRK merupakan objek yang disewakan selama 9,53 bulan dan kemudian digantikan dengan kendaraan lain dengan nomor polisi B 1910 TKK.
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Loan World Bank No.8043-ID Tahun 2014 Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) No
2
Temuan Pemeriksaan
DSC - Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp 251.000.000,00 dan Potensi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp 112.364.667,00 , Karena Bukti Pendukung yang Tidak Valid atas Pembayaran Reimbursable Expenses pada Kontrak Design Supervision Consultant (DSC)
Rekomendasi
BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bina Marga selaku Executing Agency agar menginstruksikan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II supaya memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 112.364.667,00 dan potensi kelebihan pembayaran Rp 251.000.000,00 dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan JaJan Nasional II dan PPK agar lebih cermat dalam menguji kewajaran tagihan belanja yang diajukan konsultan.
Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan
Bulan Juli KepaJa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Desember 2015 Nasional II melalui Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan menjelaskan bahwa pihak satker sependapat dengan temuan BPK atas biaya sewa kantor dan rumah, sewa kendaraan dan biaya operasionai dan perawatan kendaraan dan akan mengkoreksi pad a pembayaran berikutnya. Sedangkan atas kelebihan pembayaran sewa peralatan total station dan dynamic cone penetromotor pihak DSC menyampaikan kuitansi pembayaran sewa total station sebesar Rp 140.400.000,00 dan sewa dynamic cone penetromotor sebesar Rp 49.500.000,00 sebagai kuitansi yang sebenarnya.
Target Pelaksanaan
Keterangan
30 Nov 2015 Surat dari Bank Dunia tertanggal 22 Juli 2015
Sudah ditindak lanjut sesuai rekomendasi temuan audit BPK Tahun Anggaran 2014 LHP No 17.A/LHP/XVIII/06/2015, dengan melakukan pemotongan pembayaran RENARDET SA sebesar Rp. 173.464.667,- pada pembayaran tagihan invoice bulan Maret - Juli 2015, dengan perincian ( kelebihan pembayaran Rp 112.364.667 dan Rp. 61.100.000 kelebihan bayar dari potensi sebesar Rp. 250.000.000 terdapat bukti kuitansi valid sebesar Rp. 189.900.000 ).
