Wahyuningsih Darajati Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaa Pembangunan Nasional/Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Pembahasan Renstra Badan Litbang Kehutanan 2015-2019 Bogor, 24 November 2014
OUTLINE I.
Pendahuluan
II. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Bidang Sumber Daya Alam dan LH III. Kelembagaan Riset Pengelolaan SDA dan LH
IV. Penutup
2
I. Pendahuluan
Slide - 3
Tantangan Pembangunan ke Depan Pertambahan Penduduk yang terus meningkat (Diperkirakan pada tahun 2019 268 juta jiwa)
Kerusakan Lingkungan
Krisis Energi
Krisis Pangan
Krisis Air
Pemanfaatan SDA-LH dan Keanekaragaman Hayati (Ekstraktif)
Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis SDA (Kontribusi: 26,6% dari PDB Nasional)
Pola Konsumsi yang berlebihan/boros (Rata-rata pertumbuhan konsumsi BBM: 7%/tahun dari tahun 20012010)
Peran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KETAHANAN PANGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI X%, PENURUNAN EMISI 26%
EKSPOR NON MIGAS
INDUSTRI NON MIGAS
KETAHANAN ENERGI
INDUSTRI DAN EKSPOR MIGAS DAN PERTAMBANGAN
INDUSTRI NON MIGAS
Hilirisasi
PEMB. KELAUTAN
PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN
PRODUKSI KAYU DAN HASIL HUTAN
SUMBERDAYA HAYATI DAN JASA LINGKUNGAN
MIGAS DAN PERTAMBANGAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
5
II. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Slide - 6
Kedudukan Sumber Daya Alam dan LH yang Semakin Penting dalam RPJMN 2015-2019 1.
2.
3.
Mandat untuk RPJMN ke-3 (2015-2019) dalam RPJPN 2005-2025 3 (tiga) kata kunci: a. Pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia; b. SDM yang berkualitas; dan c. Kemampuan IPTEK. 3 (tiga) alasan lain: a. Penduduk Indonesia masih tumbuh: jumlah dan kualitas konsumsi (kelas menengah tumbuh) membutuhkan sumber daya alam dan non alam yang semakin besar; b. Diperlukan pertumbuhan yang minimal steady untuk menjaga Indonesia agar tidak jatuh atau terjebak dalam Middle Income Trap; c. Kesenjangan dan kemiskinan masih cukup besar. Namun pada saat bersamaan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin meningkat. 7
Tindak Lanjut RT RPJMN 2015-2019 Mandat dari RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
AEC, BONUS DEMOGRAPHY, POST 2015 (SDG), CLIMATE CHANGE Politik, Hukum dan Keamanan • Reformasi Birokrasi • Penegakkan hukum • Demokrasi anti korupsi • Stabilitas Nasional
Ekonomi • Transformasi struktural • Ketahanan : Pangan, Energi dan Air • Structural transformation • Infrastruktur • Inovasi
Kesejahteraan Sosial • Kualitas SDM • Kemiskinan • Keadilan • Lapangan pekerjaan • Sistem Keamanan Sosial
Sumber daya Alam dan lingkungan hidup • Manajemen Keanekaragama n hayati dan Sumber Daya Alam • Kelautan dan Perikanan • Manajemen Bencana dan Perubahan Iklim
3 Hal Penting: 1.Pembangunan Berkelanjutan PEOPLE-PROFIT-PLANET, didukung oleh kelembagaan yang tepat 2.LOW MIC pertumbuhan yang membantu untuk menghindari MIDDLE INCOME TRAP (MIT) – tetapi harus berkelanjutan 3.Bonus Demografi 2025-2030 – Bonus atau Beban?
Pembangunan wilayah • Keseimbangan tata ruang • Kinerja Standar pelayanan publik • Urbanisasi • Desentralisasi
Diperlukan: • Reformasi yang komprehensif • Bukan Business as Usual • Prinsip Berkelanjutan • Pendekatan yang terintegrasi
Kerangka untuk Implementasi/Delivery Mechanism Kerangka Pendanaan: Pendanaan pemerintah dan non pemerintah
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan
8
Tema dan Agenda Tema: Pembangunan yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan Mainstreaming: (1) Pembangunan Berkelanjutan; (2) Tata Kelola Pemerintahan yang baik; (3) Gender Lintas Bidang: (1) Pemerataan Penanggulangan Kemiskinan; (2) Perubahan Iklim; (3) Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan 6 Agenda Pembangunan EKONOMI (4 kluster, 16 Isu Strategis) 1. Pembangunan
sektor Ekonomi 2. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
4. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi
PELESTARIAN SDA, LH DAN PENGELOLAAN BENCANA (4 Isu Strategis) 1. Peningkatan
Konservasi dan Tata Kelola Hutan
42 Isu Strategis POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN (7 Isu Strategis) 1. Percepatan RB dan
Tata Kelola Pemerintahan
KESEJAHTERAAN RAKYAT (5 Isu Strategis) 1. Kependudukan
dan KB
2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat
3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana
3. Peningkatan Peran Politik DN
4. Kebudayaan
4. Peningkatan peran Politik LN
4. Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan
5. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
2. Perbaikan Kualitas LH
3. Pendidikan
PEMBANGUNAN WILAYAH (5 Isu Strategis)
PEMBANGUNAN KELAUTAN (5 Isu Strategis)
1. Pengembangan Wilayah Strategis
1. Menegakkan Kedaulatan
2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan
2. Percepatan Pengembangan ekonomi Kelautan
3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan 4. Pembangunan TR Wilayah dan Pertanhanan
5. Pengembangan Tata Kelola Pem dan Otda
dan Yuridiksi Nasional
3. Meiningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut 4. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari serta Penguatan Peran Serta SM dan IPTEK Kelautan 5. Meningkatakan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan Masyarakat Pesisir
9
Agenda Pembangunan terkait dengan Bidang Kehutanan (Buku I) SASARAN 1.
Konservasi Hutan a. Meningkatnya populasi 25 species satwa terancam punah: 10 % sesuai baseline data tahun 2013 b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha, c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.
2. Tata Kelola Hutan a. kawasan hutan 100 persen, b. tata batas kawasan dan fungsi sepanjang 40.000 km, c. Operasionalisasi 579 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 50 KPHK bukan Taman Nasional (TN), d. Pola HTR/HKm/HD dan HR (dari 500 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 40 juta ha pada tahun 2019).
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan
1. Peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management (RBM) 2. Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati 3. Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran ex-situ tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka; 4. Pengembangan skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan konservasi 5. Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas manggala agni 7. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, 8. Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati
Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak
1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan 2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal 3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH 4. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan10
Agenda Pembangunan terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup (Buku I) SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,568,5 di tahun 2019 2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup : kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat
1. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati 4. Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya effisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup 6. Penegakan hukum lingkungan
11
RT RPJMN 2015-2019 (Buku II) 1.
2.
UMUM a. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; b. Program Lintas Bidang Perubahan Iklim: (1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/Mitigasi GRK; (2) Peningkatan Ketahanan/Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Pengembangan agrobisnis, pertanian berkelanjutan, dan kesejahteraan petani; b. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan; c. Peningkatan tata kelola laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; d. Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; e. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; f. Penguatan pasokan, bauran, dan efisiensi konsumsi energi; g. Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati; i. Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.12
Integrasi Isu Lingkungan dan Kehutanan
1. Pengentasan Krisis (lingkungan, kehutanan, air, pangan dan energi) 2. Kualitas Lingkungan : IKLH IKU, IKA, Tutupan Lahan/Hutan 3. Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan 4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati 5. Perubahan Iklim
Keterangan
IKL (BPS)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - existing
2007 2008 Metode yang Virginia Environmental Virginia Environmental diadopsi Quality Index (VEQI) Index (VEQI) Ruang Lingkup Perhitungan Parameter yang Keterangan digunakan Metode yang diadopsi
IKLH (Kemen LH)
Ibukota Provinsi
Quality
Ibukota Provinsi
Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara (IKU) 1. Konsentrasi SO2 Konsentrasi NOx IKL 1. (BPS) 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi CO 2007 2008 Kualitas (IKA) Virginia Air (IKA)Environmental Kualitas Virginia AirEnvironmental Quality 1. Nilai maks BOD 1. Nilai maks BOD Quality Index (VEQI) Index (VEQI) 2. Nilai maks COD 2. Nilai maks COD (Index for 3. Nilai maks DO 3. Nilai maks DO Ruang Lingkup Ibukota Provinsi Ibukota Provinsi 4. Nilai maks NO3 (Nitrat) Environment) Perhitungan 5. Nilai maks (Amoniak) Parameter Kualitas Udara (IKU) Kualitas UdaraNH3 (IKU) 6. maks pHNOx yang 1. Konsentrasi SO2 1. Nilai Konsentrasi 7. Nilai maks TDS digunakan 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi CO 8. Nilai maks TSS Kualitas Air (IKA) Kualitas Air (IKA) Nilai maks BOD Udara 9. 1. Nilai Nilai maks maks SO4 BOD Lahan Air 1.Kualitas Tanah Pemukiman Kualitas TanahCOD Pemukiman (IKTp) 2. Nilai maks COD 2. Nilai maks (IKTp) 3. Nilai maks DO 3. Nilai maks DO 1. Proporsi volume sampah 1. sampah per 4. Proporsi Nilai maksvolume NO3 (Nitrat) per hari (m3) yang tidak hari (m3)maks yangNH3 tidak(Amoniak) terangkut per 5. Nilai terangkut km2. 6. Nilai maks pH 2. % RTdgn pembuangan 2. % RTdgn akhir 7. Nilai makspembuangan TDS Luas Tutupan akhir tinja berupa tangki tinja berupa tangki (SPAL) 8. Nilai maks TSS (SPAL) dan lainnya 9. Nilai maks SO4 Hutan (IKP) Pemukiman (IKTp) KualitasKualitas Tanah Kualitas Pemukiman Populasi Kualitas Tanah Air (IKTp) Udara 1. Kepadatan penduduk per Ha Lahan 1. Proporsi volume sampah 1. Proporsi volume sampahkritis per per hari (m3) yang tidak hari (m3) yang tidak terangkut per terangkut km2. Kebersihan Pembototan Sama Berbeda (IKU=18; IKA=13; 2. % RTdgn pembuangan 2. % RTdgn pembuangan akhir antar Matra IKTp=10; IKP=10; Total=51) akhir tinja berupa tangki tinja berupa tangki (SPAL) (SPAL) dan lainnya Populasi (IKP) 1. Kepadatan penduduk per Ha
IKLH
2009-2011 2012 Environmental Performance Index (EPI), EPI Virginia Environmental Quality Index (VEQI) VEQI Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL) Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL) Provinsi Provinsi Nasional Nasional Kualitas Udara Kualitas Udara 1. Konsentrasi SO2 IKLH (Kemen 1. LH)Konsentrasi SO2 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi NO2 2009-2011 2012 3. Environmental Performance Index (EPI), EPIKonsentrasi SOx Konsentrasi NOx Virginia Environmental Quality Index (VEQI) 4. VEQI Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL) Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL) Kualitas Air Sungai Kualitas Provinsi Provinsi Air Sungai 1. Nilai maks TSS 1. Nilai maks TSS Nasional Nasional 2. Nilai maks DO 2. Nilai maks Kualitas Udara Kualitas UdaraDO 3. maks COD 3. maks COD 1. Nilai Konsentrasi SO2 1. Nilai Konsentrasi SO2 4. Nilai maks BOD 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi NO2 5. maks Total 3. Nilai Konsentrasi SOxFosfat 6. Nilai maks Fecal 4. Konsentrasi NOx Coli 7. Nilai maks Total Coliform Kualitas Air Sungai Kualitas Air Sungai 1. Nilai maks TSS 1. Nilai maks TSS 2. Nilai maks DO 2. Nilai maks DO 3. Nilai maks COD 3. Nilai maks COD 4. Nilai maks BOD 5. Nilai maks Total Fosfat 6. Nilai maks Fecal Coli 7. Nilai maks Total Coliform Tutupan Hutan 1. Luas Hutan Primer 2. Luas Hutan Sekunder Sama
Tutupan Hutan 1. Luas Hutan Primer 2. Luas Hutan Sekunder Berbeda (IPU=30%; ITH=40%; Total=100%)
Tutupan Hutan
Tutupan Hutan
IPA=3
III. KELEMBANGAAN RISET PENGELOLAAN SDA-LH
Slide - 15
Kondisi Eksisting
KLH
Kemenhut
Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan
Pusat Ekoregion
Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
Lebih banyak fokus ke brown issues
Lebih banyak fokus ke green issues
INSTRUMEN “PENGIKAT” PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
PEREN CAN AN PEMAN FAATA N
PENGEN DALIAN
PEMELI HARA AN
PENGA WAS AN
GAKUM
Sumber: UU 32/2009
RPPLH
- Daya Dukung - Daya Tampung
- PENCEGAHAN: KLHS, AMDAL, UKL/UPL,
-
Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan, PerUU berbasis LH, Anggaran berbasis LH,Analisis Resiko Lingkungan,Audit Lingkungan, PENANGGULANGAN: Pemberian informasi, Pengisolasian Pencemaran /Kerusakan PEMULIHAN: Penghentian Sumber Pencemaran, Remediasi, Rehabilitasi, Restorasi
- Konservasi SDA - Pencadangan SDA - Pelestarian Fungsi Atmosfir - PENGAWASAN - PENEGAKAN HUKUM: Administrasi, Pidana dan Perdata
17
Pengembangan ke Depan (terkait riset) 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Pendekatan daya dukung dalam pembangunan perlu penelitian batas daya dukung wilayah seluruh Indonesia Pendekatan pengembangan kelembagaan KLHK ke depan penekanan pada penguatan litbang terutama pada biotech yang memiliki high value ex: bioresources, NFTP Penguatan litbang untuk nilai hutan sebagai bagian dari rantai pangan, sumber energi, siklus dan sistem pendukung kehidupan Perlunya pengembangan inovasi dan new design services/jasa lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia Perlunya kolaborasi pengelolaan lahan, dengan pendekatan pengelolaan DAS dan ekoregion dapat dikembangkan studi lebih lanjut Penguatan sisi scientific untuk pengembangan kebijakan dan penegakan hukum Pengembangan pola kolaborasi : pusat litbang, UPT, institusi daerah (SKPD), PT, asosiasi, swasta, lembaga riset. Pengembangan pendanaan konsep Dekonsentrasi dan DAK yang lebih tepat
Peranan Riset dalam Pelaksanaan dan Pengembangan Kebijakan Perubahan Iklim
Mitigasi : 1. Metodologi penghitungan penurunan emisi GRK (baseline, BAU, Proyeksi, REL) 2. Formulasi kegiatan potensial penurunan emisi GRK (nasional dan daerah) 3. Pengembangan mekanisme MER (Monitoring, Evaluation, and Reporting)
… Lanjutan Adaptasi : 1. Mengkaji resiko dan dampak perubahan iklim dalam pembangunan (Sectoral Developments) 2. Formulation of Climate Change Adaptation Actions 3. Climate Change Adaptation Indicators Development 4. Vulnerability assessments and formulation of CCA actions 5. Data and Information + Monitoring and Evaluation System for Climate Change Adaptation 6. Integration between DRR and CCA 7. Gender Mainstreaming in CCA Action Plan
IV. Penutup
Slide - 21
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Rancangan Renstra harus diselaraskan dengan Rancangan RPJMN 2015-2019 2. Perlunya penguatan badan riset dan pengembangan (Kapasitas Lembaga Riset dan SDM) untuk pengelolaan SDA LH 3. Perlunya Road Map Litbang yang implementatif untuk merespon isu dan kebutuhan yang tepat
TERIMA KASIH
23
Sasaran Pokok Pembangunan Bidang SDA LH Tahun 2015-2019 No.
Sasaran
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Pertumbuhan PDB pertanian (%, termasuk perikanan dan kehutanan)
3,5
3,6
3,7
3,8
4,0
2.
Pertumbuhan PDB Migas dan Pertambangan (%)
0,9
1,1
1,3
1,5
1,8
3.
Ekspor hasil perikanan (US$ miliar)
5,86
6,82
7,62
8,53
9,54
4.
Ekspor hasil kehutanan (US$ miliar)
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
5.
IKLH (skor)
64,0-64,5
64,5-65,0
6.
Konservasi Kawasan Perairan(juta ha)
16,5
17,1
65,0-65,5 65,5-66,5 17,9
18,8
66,568,5 20,0
