Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008 Pada Ketentuan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara/Daerah
Wahyuningsih
1.
PENDAHULUAN
Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara tidak hanya mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keuangan Negara, maka diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan BMN secara lebih spesifik sudah dimulai dengan terbitnya PP nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur pengelolaan BMN/D yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Siklus perencanaan merupakan siklus awal dari pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Negara/Daerah pada Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang
Milik
Negara/Daerah
pada
rencana
kerja
dan
anggaran
Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
2.
TINJAUAN PUSTAKA 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam PP 6 Tahun 2006 Pasal 9 disebutkan bahwa : (1) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada. (2) Perencanaan
kebutuhan
barang
milik
negara/daerah
sebagimana
dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. (3) Standar barang dan standar kebutuhan sabagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordnasi dengan instansi atau dinas teknis terkait. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam PP 27 Tahun 2014 Pasal 9 disebutkan bahwa : (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan
kebutuhan
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada. (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan
pengadaan,
pemeliharaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: a. standar barang; b. standar kebutuhan; dan/atau c. standar harga. (5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara setelah berkoordinasi dengan instansi terkait; atau b.
Gubernur/Bupati/Walikota,
untuk
Barang
berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
3.
PEMBAHASAN
Milik
Daerah
setelah
Analisis Perbedaan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008 Pada Ketentuan Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah : a)
Dalam PP 27 Tahun 2014, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada. Perubahan
tersebut
mempertegas
bahwa
perencanaan
kebutuhan
dan
penganggaran BMN/D haruslah memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemeritahan. Apabila perubahan ini tidak dibuat dan perencanaan disusun hanya dengan memperhatikan ketersediaan sebagaimana diatur dalam PP 6 Tahun 2006 maka dapat timbul multitafsir yang dapat memicu ketidakefektifan dan ketidakefisienan pengelolaan BMN/D. b)
PP 27 Tahun 2014 merinci ruang lingkup perencanaan kebutuhan yaitu meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN/D. Perubahan tersebut untuk mencegah penafsiran perencanaan kebutuhan BMN/D hanya sebatas perencanaan pengadaan. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip manajemen aset, perencanaan aset harus mencakup perencanaan atas seluruh siklus hidup aset.
c)
Pasal 9 ayat (3) PP 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Perencanaan Kebutuhan sebagaimana merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (base line) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Jika dibandingkan dengan PP 6 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran, maka ketentuan dalam PP 27 Tahun 2014 lebih tepat. Perencanaan Kebutuhan BMN/D memang seharusnya dilakukan sebelum proses perencanaan anggaran dan menjadi salah satu dasar pengusulan penyediaan anggaran, bukan saat proses perencanaan anggaran berlangsung.
d)
Terdapat
penegasan
bahwa
Penetapan
standar
kebutuhan
oleh
Gubernur/Bupati/Walikota harus dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan Standar harga harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi bahwa penetapan standar kebutuhan dan standar harga haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.
4.
KESIMPULAN DAN SARAN a)
Diperlukan peningkatan dalam pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran sesuai dengan yang diharapkan.
b)
Perlu dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan dan standar harga terus disempurnakan sehingga sesuai dengan prinsip efisiensi dan ekonomis namun tetap mengacu pada kondisi yang sebenarnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 5. http://www.academia.edu//Perbandingan_PP_27_Tahun_2014_dan_PP_38_Tahu n_2008 Diakses 20 Oktober 2014
