w ~r
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIANEKONOMIDANPEMBANGUNAN REPUBLIK DEMOKRA TIK TIMOR-LESTE TENTANG KERJASAMA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor-Leste, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"~
Berkeinginan untuk mengembangkan kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hidup~ Mengakui hak dan kewajiban masing-masing negara untuk melidungi lingkungan hidup dan alam serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang rasional; Memperhatikan pentingnya karakter umum dan keterbatasan sumber daya alam; Mempertimbangkan Komunike Bersama tentang Hubungan Diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002; Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara; Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut: PASAL I TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MoU") adalah untuk memperkuat, memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan. PASAL II LINGKUP KERJASAMA Lingkup kerjasama Mo U ini mencakup area sebagai berikut:
I. Tata ruang; 2. Pengelolaan sampah; 3. Pengelolaan tanah~ 4. Perubahan iklim;
5. 6. 7. 8. 9.
Pengelolaan bencana~ Pengembangan peraturan di bidang lingkungan dan penegakan hukumnya; Pengelolaan pesisir dan pantai terpadu ~ Keanekaragaman hayati; Laboratorium lingkungan.
PASAL III BENTUK KERJASAMA Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan berdasarkan pada hukum dan peraturan peundang-undangan yang dimiliki oleh Para Pihak, Para Pihak wajib mendorong dan memfasilitasi kerjasama melalui bentuk kerjasama yang disepakati, termasuk: 1. Pertukaran tenaga ahli; 2. Simposium, seminar, konferensi, pertemuan, pendidikan, pelatihan dan lokakarya; 3. Pertukaran dan berbagi informasi, pengetahuan dan penerapan terbaik yang berhubungan dengan perlindungan, konservasi dan pengelolaan lingkungan; 4. Kerjasama riset dan pengembangan dalam bidang pengelolaan lingkungan~ 5. bentuk kerjasama lain yang disepakati bersama antara Para Pihak.
PASALIV PENGATURANPENDANAAN 1. Kegiatan kerjasama berdasarkan Mo U ini tergantung pada ketersediaan dana. 2. Kecuali disepakati lain, masing-masing Pihak wajib menyediakan pendanaan yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan MoU ini. 3. Para Pihak dapat menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan lingkungan secara bersama-sama yang didanai oleh Pihak Ketiga. Pihak Ketiga tersebut akan disepakati bersama oleh Para Pihak.
PASALV KOMUNIKASI DAN PELAKSANAAN BERSAMA 1. Dalam melaksanakan MoU ini, kedua Pihak wajib menghargai kebutuhan akan komunikasi dan konsultasi. 2. Pelaksanaan kerjasama yang dituangkan dalam Mo U ini waj ib dilaksanakan melalui pengaturan pelaksanaan yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL VI HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL 1. Setiap Hak Kekayaan Intelektua1 (HKI) yang dibawa oleh salah satu Pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bawah MoU ini wajib tetap menjadi kekayaan intelektual Pihak yang bersangkutan. Namun demikian, Pihak tersebut wajib memberikan jaminan bahwa HKI tersebut bukanlah basil dari pelanggaran atas hak sah dari Pihak Ketiga, selanjutnya Pihak terse but waj ib bertanggung jawab atas segala klaim yang muncul dari Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang dibawa oleh Pihak sebagaimana tersebut di atas untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan MoU ini. 2. Setiap HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan MoU ini wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak, dan Para
Pihak diizinkan untuk menggunakannya untuk tujuan non komersial yang bebas dari royalti. Apabila HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan MoU ini digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu Pihak, Pihak yang lain wajib mendapatkan hak atas royalty yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan intelektual tersebut atas dasar prinsip kontribusi yang adil. Dalam hal demikian, objek kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan MoU ini wajib menjadi bagian dari kontribusi Pihak dari mana objek tersebut berasal. Nilai objek sebagai bagian dari kontribusi tersebut akan diukur dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: a . Kelangkaan objek (semakin langka suatu objek, maka akan semakin tinggi nilainya); b. Nilai komersial basil penelitian (semakin tinggi nilai komersialnya, semakin tinggi nilainya sebagai bagian dari kontribusi). 3. Penggunaan atas objek kegiatan penelitian dan temuan-temuannya berdasarkan MoU ini di luar wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste oleh salah satu Pihak wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lain atas dasar kasus per kasus. 4. Apabila salah satu Pihak ingin mengumumkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan MoU ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak tersebut hams mendapatkan persetujuan dari Pihak yang lain sebelum pengumuman dapat dilakukan. 5. Seluruh materi penelitian yang digunakan dalam kerjasama ini wajib dipindahkan menggunakan Persetujuan Pemindahan Material (MTA) dan disetujui oleh Para Pihak dalam MoU ini; 6. Pengakhiran MoU ini tidak mempengaruhi hak dan/atau kewajiban yang terbentuk pada Pasal ini. PASAL VII KERAHASIAAN 1. Para Pihak wajib berusaha untuk menghormati kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lain selama periode pelaksanaan MoU ini. 2. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terns berlaku dengan tidak mengabaikan adanya pengakhiran atas MoU ini. 3. Ketentuan Pasal ini tidak akan mengabaikan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dari Para Pihak.
PASAL VIII PEMBA T ASAN KEGIA TAN PERSONIL Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan MoU ini wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas tentorial sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan negara tuan rumah, dan wajib bertindak dalam lingkup MoU ini.
PASALIX SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL 1. Para Pihak hams mengakui nilai atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (selanjutnya disebut "SDGPT"), dan mengakui hak pemilik SDGPT atas perlindungan yang efektif atas SDGPT terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan dari kedua Pihak.
2. SDGPT wajib dilindungi dari penyalahgunaan dan penyelewengan oleh kedua Pihak. 3. Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SDGPT dengan cara tidak adil atau terlarang merupakan tindakan penyelewengan. Penyelewengan dapat juga termasuk keuntungan komersial yang berasal dari perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SDGPT ketika Pihak yang menggunakan SDGPT tersebut mengetahui, atau lalai untuk mengetahui, bahwa hal tersebut diperoleh atau dimanfaatkan melalui cara yang tidak adil atau kegiatan komersiallain yang bertentangan dengan praktek-praktek jujur yang mendapatkan manfaat yang tidak adil dari SDGPT. 4. Berlaku untuk dipatuhi dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual atas SDGPT, menyepakati, di dalam wilayahnya, (i) kepada orang-orang warga negara asli, atau berdomisili di wilayah salah satu Pihak lain, dan (ii) kepada badan hukum atau orangorang ash yang, di dalam wilayah salah satu Pihak lainnya, mempunyai keaslian dan pembentukan efektif untuk penciptaan, produksi dan transaksi SDGPT, perlakuan yang sama sebagaimana diberikan kepada warga negaranya sendiri. 5. Setiap akses terhadap dan penggunaan atas SDGPT dari masing-masing Pihak di bawah pelaksanaan MoU ini wajib membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas terkait dari Pihak yang lain. Para Pihak wajib memastikan bahwa masyarakat lokal yang terlibat wajib diberitahukan terlebih dahulu terhadap akses dan penggunaan SDGPT dan informasi atas basil dari kerjasama dan I atau kegiatan bersama yang menggunakan SDGPT tersebut. 6. Apabila kerjasama dan/atau aktivitas bersama di bawah MoU ini memanfaatakan SDGPT untuk tujuan-tujuan komersil, Pihak, atas nama masyarakat lokal terkait dengan SDGPT, wajib diberikan hak kekayaan intelektual, sebagaimana mestinya, dan pembagian keuntungan yang adil dan sesuai dari basil kegiatan tersebut. 7. Manfaat perlindungan SDGPT kepada pemegangnya berhak mendapatkan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan komersil atau industri yang menggunakan SDGPT tersebut. 8. Perangkat hukum hams tersedia untuk menyediakan solusi yang memadai bagi pemegang SDGPT dalam hal dimana pembagian yang adil dan merata atas keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini belum terlaksana.
PASALX PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan atau penafsiran MoU ini wajib diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak. PASAL XI PERUBAHAN
MoU ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Para Pihak melalui persetujuan bersama secara tertulis. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
PASAL XII MASA BERLAKU, JANGKA WAKT U DAN PENGAKHIRAN
1. Mo U ini waj ib mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 2. Mo U ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lain sedikitnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud. 3. MoU ini dapat diperpanjang melalui persetujuan bersama Para Pihak. 4. Pengakhiran Mo U ini tidak akan mempengaruhi keabsahan maupun jangka waktu proyek atau kegiatan yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan Mo U ini sampai terselesaikannya proyek atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan lain secara tertulis.
SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MoU ini. DIBUAT di Jakarta, pada 24 Mei tahun 2011, dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis dan Bahasa lnggris. Seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris wajib berlaku.
Untuk Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Untuk Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor-Leste
\
Signed
Signed Gusti Muhammad Hatta Menteri Lingkungan Hidup
~. :_,,tqJW~~~~ves
Mente~~an Pembangunan I
.
~ ~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE 0 MINISTERIO DO AMBIENTE DA REPUBLICA DA INDONESIA E 0 MINISTERIO DA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE SOBRE COOPERA~AO AMBIENTAL 0 Ministerio do Ambiente da Republica da Indonesia e o Minisrerio da Economia e Desenvolvimento da Republica Democnitica de Timor-Leste, de ora em diante designados como "Partes"~
DESEJANDO desenvolver a coopera~ao ao nivel da gestao ambiental; RECONIIECENDO o direito eo dever, que impende sobre cada pais, de ambiente, da natureza e do uso racional dos recursos naturais~
protec~o
do
CONSTATANDO o canicter global e limitado dos recursos naturais; TENDO EM CONTA a comunicayao conjunta relativa as rela~es diplomaticas entre a Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste, assinada em Jakarta, em 2 de Julho de 2002~ CONFORME as paises.
disposi~oes
legislativas e regulamentares em vigor nos respectivos
ACORDAM 0 SEGUINTE:
ARTIGOI OBJECTIVO 0 objectivo do presente Memorando de Entendimento (de ora em diante designado por MDE) e reforyar, facilitar e desenvolver a coopera~o ao nivel da gestao ambiental.
ARTIGOD AMBITO DA COOPERA~AO 0 ambito da coopera~o do presente MDE inclui as seguintes areas: a. Ordenamento do territ6rio; b. Gestao de residuos~
c. Gestao dos solos~ d. Alterayoes climaticas~ e. Gestao de catastrofes~ f. Desenvolvimento e reforyo da legisla~o ambiental~ g. Gestao integrada da costa marinha; h. Biodiversidade~ i. Laborat6rio ambiental.
ARTIGOID FORMASDECOOPERACAO Em conformidade com as disposiyees legislativas e regulamentares em vigor e sob tutela das autoridades designadas, as partes devem incentivar e facilitar a coopera~o, atraves dos meios apropriados, incluindo: 1. A troca de tecnicos especializados; 2. A realizayao de simp6sios, seminarios, conferencias, reunioes, workshops e projectos de educa~o e formayao~ 3. A partilha de informayao e de boas praticas relacionadas com a p rotec~o e gestiio am bien tal; 4. Desenvolvimento conjunto de pesquisas ambientais; 5. Podem ser posterior e mutuamente acordadas outras formas de inter-relayao entre as partes.
ARTIGOIV ACORDO FINANCEIRO 1. A realiza~o de actividades de coopera~o ao abrigo da execuyao do presente MDE esta sujeitas a disponibilidade de fundos. 2. Salvo acordo em contrario, cada uma das partes deve fomecer os recursos necessarios ao cumprimento das responsabilidades assumidas no presente MDE. 3. E permitido o desenvolvimento de propostas e a implementa~o conjunta de actividades ambientais financiadas por terceiros, escolhidos por mutuo acordo das partes.
ARTIGOV COMUNICACAO E IMPLEMENTACAO 1. Na execuyao do presente MDE as partes devem respeitar a necessidade de comunicayao e consulta mutua. 2. A implementayao da cooperayao estabelecida neste MDE sera efectuada atraves de acordos complementares celebrados entre as partes ~
ARTIGOVI DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Qualquer direito de propriedade intelectual (DPI) usado na implementa~ao de actividades decorrentes deste MDE, sera propriedade da parte que o trouxe que sera, tambem, responsavel pela garantia que esse DPI nao infringe direitos legitimos de terceiros e por qualquer reclama~ao feita por terceiros sobre a propriedade e legalidade do seu uso. 2. Os DPI, dados e informa~oes resultantes das actividades de investiga~o desenvolvidas no ambito deste MDE sao propriedade conjunta das Partes, que OS podem usar livremente para fins nao comerciais ou nao lucrativos, ficando a sua utiliza~o comercial ou lucrativa sujeita a obriga~o de partilha equitativa das receitas entre as partes. Neste caso, o objecto das actividades de pesquisa constitui uma contribui~o da Parte de onde o objecto deriva, devendo o seu valor ser medido tendo em conta os seguintes factores: a. A escassez do objecto (quanto mais raro foro objecto, maior sera o seu valor)~ b. 0 valor comercial do resultado da pesquisa (quanto mais elevado for o valor comercial, maior sera o valor da contribui~o da parte)~ 3. Esta sujeito ao acordo escrito das partes, para cada caso em particular, a utiliza~o, do objecto das actividades de pesquisa e dos seus resultados, fora do territ6rio da Republica da Indonesia ou da Republica Democratica de Timor-Leste. 4. A revela~o de informa~ao confidencial, dados ou informa~oes resultantes das actividades de coopera~ao decorrentes da implementa~o deste MDE esta sujeita ao consentimento previo das partes. 5. Todos OS materiais de pesquisa usados no ambito da presente colabora~o sao transferidos mediante urn Acordo de Transferencia de Material (ATM) e aprova~o das partes. 6. Os direitos e obriga~oes decorrentes do presente artigo mantem-se em vigor ap6s a cessa~o do presente MDE.
ARTIGOVll CONFIDENCIALIDADE
I. As partes deve guardar sigilo e manter confidencialidade sobre qualquer documento, informa~ao ou dado recebido ou fomecido, durante o periodo de implementa~o do presente MDE. 2. 0 dever de sigilo e confidencialidade previsto no numero anterior mantem-se em vigor ap6s a cessa~ao do presente MDE. 3. 0 disposto neste artigo nao prejudica as disposi~oes legais e regulamentares em vigor nas partes. ARTIGO VIII LIMITACAO DE ACTIVIDADES INDIVIDUAlS
Qualquer pessoa envolvida na execu~o de actividades relacionadas como presente MDE deve agir em conformidade como mesmo, respeitar a independencia politica, a soberania
e a integridade territorial das partes, de acordo com as disposi~es legislativas e regulamentares e com as politicas em vigor no pais de acolhimento.
ARTIGOIX RECURSOS GENETICOS E CONHECIMENTO TRADICIONAL 1.
2. 3.
4.
5.
6.
7. 8.
As partes reconhecem o valor dos recursos geneticos e do conhecimento tradicional (de ora em diante designados como RGCT), bern como os direitos dos seus detentores, na protec~o efectiva dos mesmos contra o uso e apropria~o indevida pelas partes. As partes devem proteger os RGCT conta o seu uso e apropria9ao indevida. Constituem actos de apropria~o indevida, a aquisi~o, apropria~o ou utiliza9ao dos RGCT atraves de meios injustos ou ilicitos, bern como a obten~o de beneficios comerciais que derivem da aquisi~o, apropria9ao ou utiliza9ao dos RGCT por pessoa que tern conhecimento ou negligentemente desconhece, que a aquisi9ao ou apropria~o foi feita de modo injusto, ou atraves de outras actividades comerciais contrarias aos usos honestos potenciadores de beneficios nao equitativos. De acordo com a obriga~o prevista no n. 0 3 deste artigo, as partes devem, no seu territ6rio, garantir que o tratamento que e concedido aos seus pr6prios nacionais, na protecQao dos direitos de propriedade intelectual dos RGCT, e garantido (i) a pessoa singulares nacionais ou domiciliadas no territ6rio das partes e (ii) a pessoas colectivas ou pessoas singulares que, no territ6rio da outra parte, tenham urn estabelecimento efectivo para a cria~o, produ¢o e transac¢o de RGCT . A utiliza~o e o acesso dos RGCT na implementa9ao deste MDE esta sujeita ao consentimento previo das autoridades competentes das partes, que devem assegurar o acesso e informa9iio previa as comunidades locais interessadas, dos resultados das actividades de coopera9ao e colabora~o que utilizarem RGCT. Sendo utilizada, para fins comerciais, as actividades de coopera9iio e colaboraQao que envolvam RGCT, cabera as partes, em representa9iio das comunidades locais interessadas, os direitos de propriedade intelectual e, se for caso disso, a partilha dos beneficios associados. Os titulares dos RGCT terao o direito de partilha justa e equitativa dos beneficios decorrentes do uso comercial e industrial dos RGCT. Devem ser providenciados aos titulares dos RGCT, meios legais adequados, no caso de nao se verificar uma partilha justa e equitativa dos beneficios nos termos previstos no numero anterior.
ARTIGOX RESOLUCAO DE LITIGIOS Qualquer litigio resultante da execu9ao ou interpreta'(ao do presente MDE deve ser resolvido amigavelmente atraves de consultas e negocia9oes entre as partes.
ARTIGOXI ALTERACOES Podem ser introduzidas, a qualquer altura, por mutuo acordo das partes, altera9oes ao presente MDE, dele fazendo parte integrante e entrando em vigor nada data especificada pelas partes.
ARTIGOXll ENTRADA EM VIGOR, DURACAO E CESSACAO 1. 0 presente MDE entra em vigor na data da sua assinatura e tern a dura9ao inicial de 5 (cinco) anos. 2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, qualquer uma das partes pode denunciar o presente MDE mediante notifica9ao escrita dirigida a outra parte, com pelo menos 6 (seis) meses de antecedencia relativamente ao seu termo. 3. A duravao do presente MDE podera ser prolongada, mediante consentimento mutuo das partes. 4. Sem prejuizo de acordo escrito em contririo, a cessa9ao do presente MDE nao afecta a validade ou a dura9ao de qualquer projecto ou actividade em curso desenvolvida ao abrigo do mesmo.
EM FE DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos govemos, assinam o presente Memorando de Entendimento. Feito em Jacarta, a vinte e quatro de Maio de Dois Mil e onze, em duplicado, em lingua Indonesia, Portuguesa e Inglesa, todos valendo como originais, prevalecendo a versao inglesa em caso de duvidas de interpreta9ao.
Pelo Ministerio do Ambiente da
Pelo Ministerio da Economia e
Republica da Indonesia
Desenvolvimento da Republica Democratica de Timor-Leste
'
Signed
Signed ~
...
...----......
-
,·
,
'
~
~
•
, j
r .
J
~ -
Gusti Muhammad Hatta
~·~~on~alves
Ministro
~ Ministro
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON ENVIRONMENTAL COOPERATION
The Ministry of Environment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste hereinafter referred to as the "Parties";
DESIRING to further develop cooperation in environmental management; RECOGNIZING the right and obligations of each country to protect environment and nature and ensure rational use of natural resources; NOTING the global character and the limitedness of natural resources; TAKING INTO ACCOUNT the Joint Communique concerning Diplomatic Relations between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste signed in Jakarta on 2 July 2002; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE AGREED as following understanding:
ARTICLE I OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU'') is to strengthen, facilitate and develop cooperation in environmental management.
ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation of this MoU shall include the following areas: a. Spatial Planning; b. Waste Management;
c. d. e. f. g. h. t.
Natural Soil Management~ Climate Change; Disaster Management~ Development ofEnvironmental Regulation and Enforcement; Integrated Marine and Coastal Zone Management; Biodiversity; Environmental Laboratoty.
ARTICLE III MEANS OF COOPERATION Within the designated authorities and in accordance with the laws and regulation of the Parties, the Parties shall encourage and facilitate cooperation through appropriate means, including: 1. Exchange of technical experts~ 2. Symposiums, seminars, conferences, meetings, education, training and workshops; 3. Sharing and exchange of information, knowledge, and best practices related to environmental protection, conservation and management; 4. Joint research and development on environmental management; 5. Other forms of interrelation of the Parties as may be mutually agreed upon .
ARTICLE IV FINANCIAL ARRANGEMENT 1. Cooperative activities under this MoU shall be subject to the availability of funds. 2. Unless otherwise agreed, each Party shall provide adequate resources to carry out its own responsibilities under this MoU. 3. The Parties may develop proposals and jointly implemented environmental activities funded by a third Party. The Party will be mutually agreed by the Parties.
ARTICLE V JOINT COMMUNICATION AND IMPLEMENTATION 1. In implementing this MoU, both Parties shall respect the need for communication and consultation. 2. The implementation of the cooperation sets forth in this MoU shall be carried out through implementing arrangement to be concluded by the Parties.
ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1.
Any intellectual property right (IPR) brought in by one of the Parties for the implementation of the activities under this MoU shall remain the property of that Party. However, that Party shall indemnityfy that the IPR is not resulted from the infringement of any third party's legitimate rights, further that Party shall be
2.
3.
4.
5.
6.
liable for any claim made by third party on the ownership and legality of the use of IPR which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this MoU. Any IPR, data and information resulting from research activities conducted under this MoU shall be jointly owned by the Parties, and the Parties shall be allowed to use such property for non-commercial purposes free of royalty. Should the IPR, data and information resulted from cooperation activities under this MoU be used for commercial purposes by one Party, the other Party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of the principle of equitable contribution. In such case, the object of the research activities conducted under this MoU shall constitute a part of contribution of the Party from which the object derives. The value of the object as part of contribution will be measured by taking into account the following factors: a) The scarcity of object (the rarer the object is, the higher its value will be); b) The commercial value of the result of the research (the higher commercial value is, the higher its worth as part of contribution will be). The use of the object of the research activities and their findings under this MoU outside the territories of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic ofTimor-Leste by one of the Parties shall require prior written approval from the other Party on a case by case basis. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from cooperation activities under this MoU to any third party, the disclosing Party must inform and receive prior informed consent from the other Party before any disclosure can be made. All research materials used in the collaboration shall be transferred by using a Material Transfer Agreement (MT A) and shall be approved by the Parties to this MoU. Termination of this MoU shall not affect rights and/or obligations created under this article.
ARTICLE Vll CONFIDENTIALITY 1. Each Party shall undertake to respect the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to the other Party during the period of the implementation of this MoU. 2. The Parties agree that the provision of thi s Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU. 3. The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
ARTICLE VDI LIMITATION OF PERSONEL ACTIVITIES Any person engaged in activities related to this MoU shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity in accordance with the laws, regulations and policies of the host country, and shall act within the scope of this MoU.
ARTICLE IX GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE 1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (hereinafter "GRTK"), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation by both Parties. 2. GRTK shall be protected against misuse and misappropriation by both Parties. 3. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misappropriation may also include deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GR TK when the Party using that GRTK knows, or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means or other commercial activities contrary to honest practices that result in that Party gaining an inequitable benefit from GR TK. 4. Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Article, each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GR TK, accord, within its own territory, (i) to natural persons who are nationals of, or who are domiciled in the territory of the other Party, and (ii) to legal entities which or to natural persons who, in the territory of the other Party, have a real and effective establishment for the creation, production and transaction of GRTK, the same treatment that it accords to its own nationals. 5. Any access to and use of GRTK of the either Party under the implementation of this MoU shall require a prior informed consent from the relevant authorities of the other Party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall provide their prior informed consent to such access and use of GRTK and are also informed of the results of the cooperative and/or collaborative activities that use such GRTK. 6. When cooperative and/ or collaborative activities taken under this MoU utilize GRTK for commercial purpose(s), the Party, on behalf of its local communities concerned with the GRTK, shall be entitled to the rights of intellectual property, where appropriate, and shall be entitled to fair and equitable sharing of benefits arising out of those activities. 7. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of that GR TK. 8. Legal means should be available to provide appropriate remedies for holders of GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in Paragraph 7 of this Article has not occurred.
ARTICLE X SETTLEMENT OF DISPUTE Any dispute arising from the implementation or interpretation of the present MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE XI AMENDMENT The present MoU may be amended at any time by the Parties by mutual written consent. Such amendment shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.
ARTICLEXIT ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION 1. 2. 3. 4.
The present MoU shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years. This MoU may be terminated by either Party through written notification at least 6 (six) months in advance. This MoU may be extended by mutual consent of the Parties. Termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any on-going project or activities undertaken under this MoU until the completion of such project or activities, unless the Parties decide otherwise in writing.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MoU. DONE in Jakarta, on this 24th of May in the year of 2011, in duplicate , in the Indonesian, Portuguese, and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Ministry of Environment of the Republic of Indonesia
For the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste
,·
Signed Gusti Muhammad Datta Minister for Environment
~'
I
Signed
.. ,
i~~~n~alves
M~r Economy and "'~, Development
-
