ANSIS
PRODUK
®
analisis situasi
JA R I N GA N S URV E Y I NI SI ATI F
Volume 10
SERI I
JULI 2016
DAFTAR ISI 1. LATAR BELAKANG 3. METODE 4. HASIL PEMBAHASAN & PROFIL RESPONDEN 8. KESIMPULAN 9. REFERENSI JARINGAN SURVEY INISIATIF HEAD OFFICE Jln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, INDONESIA Telp. (0651) 6303 146 Web: www.jsithopi.org Email:
[email protected]
latar belakang
“
Kepercayaan merupakan elemen utama dalam membangun negara. Nilai kepercayaan merupakan pondasi legitimasi dan keberlanjutan sebuah sistem pemerintahan (Yani, 2015). Menurut Fukuyama (1995), kepercayaan adalah sebuah harapan yang lahir dari masyarakat yang terbangun sebagai bagian dari norma yang diyakini oleh masyarakat untuk bekerjasama dan saling berbagi.
TIM RISET JSI
TIM PENELITI & SURVEY
ANDI AHMAD YANI, ELLY SUFRIADI, RATNALIA INDRIA SARI, ARYOS NIVADA DESAIN LAYOUT
Teuku Harist Muzani
Colquitt, et al., (2007) menyatakan bahwa kepercayaan dapat diartikan sebagai keinginan untuk menerima risiko terhadap trustee (individu atau lembaga) berdasarkan harapan positif atas aksi yang dimilikinya. Kepercayaan politik menyangkut pandangan orang mengenai hal-hal yang dihasilkan oleh sebuah sistem seperti politisi, sistem poliANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
1
tik dan institusi-institusi. Sedangkan Hetherington (1998) mengatakan bahwa kepercayaan politik merupakan sebagai orentasi evaluatif masyarakat terhadap sistem politik atau bagian dari sistem tersebut berdasarkan pada harapan normatif. Dengan kata lain, kepercayaan politik tidak hanya berhenti pada rasa percaya terhadap pemerintah, tapi juga terhadap elemen-elemen yang melekat padanya. Dalam praktik demokrasi, nilai kepercayaan menjadi salah satu urat nadi dari modal sosial (social capital) yang dapat membangun sebuah sistem pemerintahan yang kuat dan kelak melahirkan sebuah peradaban. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah merupakan isu yang kompleks dan multidimensional (Ari & Norrbacka, 2009) karena kepercayaan masyarakat berdampak terhadap pemerintah. Penyataan ini didukung hasil penelitian Fard & Rostamy (2007) bahwa kinerja pemerintah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Apabila kinerja pemerintah itu baik, maka masyarakat akan menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah dan sebaliknya apabila kinerja pemerintah itu buruk, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Oleh karena itu, kepercayaan kepada pemerintah merupakan komponen yang tidak bisa diremehkan. Studi yang dilakukan Andi Ahmad Yani (2015) mengurai kuatnya kepercayaan politik di Indonesia pada paruh awal Reformasi sehingga proses transisi demokratisasi dapat berlangsung dengan baik. Indikator utama dalam kepercayaan politik didasarkan atas tingkat kepercayaan warga kepada lembaga-lembaga pemerintahan baik di level nasional, regional maupun daerah. Hasil studi Yani (2015) juga menunjukkan bahwa kadar kepercayaan warga Indonesia pada pemerintah sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan dalam bidang ekonomi, keamanan dan pelayanan publik. Dalam konteks Aceh sebagai basis kajian penelitian untuk melihat tingkat kepercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah terbagi ke level
2
nasional, provinsi, dan daerah sangat penting untuk diketahui publik. Banyak asumsi dan klaim yang mengatakan masyarakat sudah mulai apatis terhadap pemerintah mulai dari bawah hingga ke nasional. Namun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmiahan terkait klaim/asumsi tersebut. Dengan diketahui secara ilmiah kondisi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah nasional, provinsi dan daerah guna memperbaiki kinerjanya agar menguat kepercayaan masyarakat lagi. Tentunya tidak sebatas memperbaiki kinerja saja, tetapi interaksi dengan masyarakat serta memahami kebutuhan mereka menjadi poin penting menguatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahnya menjadi energi positif untuk melibatkan partisipasi secara bersama guna membuat kemajuan di segala aspek/bidang. Tentunya mengembalikan kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah bukanlah kerja mudah, sehingga diperlukan pembuktian melalui kinerja pelayanan publik yang dapat dirasakan dan maksimal pelayanannnya. Oleh karena itu, keberadaan kami “Jaringan Survey Inisiatif (JSI)” berkontribusi kecil membuat survei mandiri untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahannya sendiri. JSI dalam posisi lembaga riset yang peduli terhadap keadaan masyarakat yang sudah mulai menurun kepercayaannya terhadap pemerintahnya sendiri. Dengan kata lain, kami menjembatani fakta berupa masalah agar diketahui oleh pemerintah dan publik. Studi yang dilakukan JSI ini menjadi sebuah studi awal yang menjadi pondasi studi-studi lanjutan dalam memotret kondisi kepercayaan masyarakat Aceh pada pemimpin dan lembaga–lembaga pemerintahan, politik, hukum dan keamanan serta lembaga sosial lainnya setelah satu dekade pasca perjanjian Helsinki. Dalam seri ini JSI akan menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat Aceh hanya pada lembaga pemerintahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota saja. ANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
METODE Survei ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2016 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi survei ini adalah warga masyarakat Provinsi Aceh yang berusia 17 tahun ke atas. Oleh karena itu, data populasi survei menggunakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan sampling error 1.07%, maka jumlah pemilih yang menjadi responden sebanyak 8.340 orang. Metode pengambilan sampel dilakukan secara multistage random sampling, dimana jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan responden diambil secara proporsional berdasarkan jumlah TPS dan pemilih di masingmasing kabupaten/kota. Komposisi TPS dan responden yang disurvey terlihat pada tabel 1 di bawah ini.
Pengumpulan data survei ini menggunakan kuesioner model skala likert terhadap Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Misalnya, “Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara(i) terhadap Pemerintah Nasional/Pemerintah Provinsi Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota? a. Sangat percaya; b. Percaya; c. Kurang Percaya; d. Sangat Tidak Percaya”.
ANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
3
Hasil dan Pembahasan Profil Responden
3.
2. Usia Usia responden terbagi atas 3 kelompok, yaitu usia 17-30 tahun masuk kelompok remaja, usia 3140 tahun menjadi kelompok dewasa, dan usia 41-≥60 tahun masuk kelompok lanjut. Gambar 2 menunjukkan bahwa usia dewasa merupakan responden terbanyak yang terpilih secara acak sebesar 53%. Diikuti dengan responden berusia remaja sebesar 31% dan responden usia lanjut 16%. Usia dewasa merupakan usia yang produktif, baik dalam hal pekerjaan maupun akses informasi terkait kinerja pemerintah.
4.
Tingkat pendidikan Secara umum pendidikan responden yang terambil tersebar mulai dari sekolah dasar sampai doktor (S3) dengan komposisi yang bervariasi. Kompo Salah satu informasi penting yang dilakukan sisi yang bervariasi ini dikelompokkan menjadi 3 dalam survei ini, yaitu profil responden. Beberapa vari- (tiga) tingkatan, yaitu rendah (SD dan SLTP/Mts), abel yang diamati, sebagai berikut: (1) Jenis kelamin; (2) menengah (SLTA/MA, D3, D4), dan tinggi (S1, S2, Usia; (3) Tingkat pendidikan; dan (4) Jenis pekerjaan. S3). Berdasarkan hasil studi diperoleh bahwa komposisi tingkat pendidikan rendah, menengah dan tinggi masing-masing sebesar 33%; 52%, dan 15%. 1. Jenis kelamin Berdasarkan hasil interprestasi data, Dari temuan ini tergambar bahwa mayoritas diperoleh informasi bahwa hampir 60% la- responden atau mewakili seluruh masyarakat Aceh ki-laki lebih banyak yang menjadi responden. berpendidikan SMA/SMK ke atas, yaitu mencapai Proporsi antara responden laki-laki dan perem- di atas 50%, hanya sekitar sepertiga responden yang puan masing-masing sebesar 59,4% dan 40,6%. berpendidikan sekolah dasar sampai SMP/MTs.
4
Jenis pekerjaan Pekerjaan utama responden cukup bervariasi. Pedagang dan wiraswasta merupakan pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Aceh. Kemudian diikuti pekerjaan sebagai petani dan nelayan yang menjadi pilihan utama masyarakat. Tentunya ini sesuai dengan geografis Aceh yang merupakan wilayah pertanian dan pesisir. Bekerja sebagai PNS dan karyawan menempati posisi ketiga sebagai pekerjaan utama yang digeluti responden. Sedangkan pelajar dan lain-lain memiliki proporsi yang sama sebesar 6%
ANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Tingkat kepercayaan ini dikelompokkan menjadi dua item, yaitu Great trust (sangat percaya dan percaya) dan No trust (kurang percaya dan sangat tidak percaya). Gambar 5 menunjukkan secara umum bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Aceh pada ketiga tingkatan pemerintahan cukup tinggi, yaitu di atas 60%. Namun jika ditelisik lebih dalam terlihat bahwa masyarakat Aceh lebih percaya Pemerintah Nasional (67,3%) dibandingkan Pemerintah Kabupaten/Kota (66,7%) dan Pemerintah Provinsi (64,9%). Dengan kata lain, kadar kepercayaan masyarakat Aceh kurang kepada Pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintahan lainnya. Data ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Aceh atas kinerjanya selama ini yang kemungkinan mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat Aceh pada waktu mendatang.
Meski demikian, hasil survei ini (khususnya pada indikator tingkat pemerintahan nasional) sejalan dengan survei opini publik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang bertajuk “Modal Presidensialisme: Evaluasi Publik Nasional atas Kinerja Pemerintahan Jokowi Kuartal I 2016”, dimana tingkat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap roda pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali pulih mencapai 72%. Kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, mendapat respons positif. Angka tersebut mendekati tingkat keyakinan masyarakat pada awal-awal Jokowi memimpin, yaitu 74%. Kepercayaan kepada Jokowi sempat terjerembap di angka 55% pada bulan ke-9 pemerintahan. Membaiknya tingkat kepercayaan publik seiring dengan kepuasan akan kinerja pemerintah (59%). Angka itu merupakan yang tertinggi sejak Juni 2015.
ANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
Publik pun optimistis pada arah perjalanan bangsa.1 Hal ini berbanding terbalik dengan laporan Edelman Trust Barometer 2016 yang merilis bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahnya hanya sebesar 58%, turun sekitar 7 poin pada tahun 2014 – ditengah eforia terpilihnya Presiden Joko Widodo – masih di atas 65%. Bahkan di kalangan akademisi pun, kepercayaan kepada Pemerintah juga makin susut. Pada tahun lalu, angkanya masih 72%, tapi tahun ini menyusut menjadi tinggal 66%.Berarti sekitar 1 dari hampir 3 warga masyarakat Indonesia, kini mulai kehilangan kepercayaannya kepada pemimpinnya.2 1 http://baranews.co/web/read/63168/kepercayaan. publik.pada.pemerintah.pulih.presiden.jokowi.diminta. manfaatkan.momentum#.V3YN46KYR34, diakses 01 Juli 2016, 13.45 WIB.
5
Dua isu utama yang memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat di Indonesia, yakni (1) persoalan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan; dan (2) problem akses terhadap pendidikan dan keberlanjutan studi, juga menjadi ganjalan bagi kemajuan Indonesia.3 Proporsi Tingkat Kepercayaan Pemerintah Berdasarkan Jenis Kelamin Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah Nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten/ Kota berdasarkan jenis kelamin lebih didominasi oleh perempuan daripada laki-laki, walaupun perbedaan proporsinya tidak terlalu jauh. Analisis data menunjukan bahwa ketidakpercayaan terhadap pemerintah provinsi lebih besar sedikit (laki-laki 36% dan perempuan 33,9%) dibandingkan ketidakpercayaan di level pemerintah nasional (33,9% laki dan 30,9% perempuan) dan kabupaten/kota laki 34,2% dan 32% perempuan). Berarti angka yang mendekati 4% harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi untuk menyusun sekaligus memperbaiki tingkat kepercayaan terhadap masyarakat. Data ini juga menjadi menarik untuk dilakukan studi lebih lanjut mengenai pengaruh gender pada penilaian tingkat kepercayaan.
Proporsi Tingkat Kepercayaan Pemerintah Berdasarkan Usia Data menunjukan bahwa usia lanjut lebih besar kepercayaannya kepada pemerintah. Terlihat perolehan data kepercayaan responden usia lanjut sebesar 71,2% pemerintah nasional; 64,9% provinsi; dan 70,2% kabupaten/kota. Menariknya kepercayaan usia lanjut di level provinsi sedikit rendah dibandingkan usia lanjut di pusat dan kabupaten/kota. Pada sisi lain menunjukkan responden remaja memiliki derajat ketidakpercayaan paling tinggi dibanding kelompok usia lain pada semua tingkat pemerintahan. Data ini menarik untuk dilakukan studi lebih lanjut mengenai dinamika kepercayaan politik penduduk remaja di Aceh.
2 Kris Moerwanto. (2016). Survey Edelman 2016: Kepercayaan Publik Makin Merosot. https://kris170845. wordpress.com/2016/03/07/survey-edelman-2016-kepercayaan-publik-makin-merosot/, diakses 01 Juli 2016, 13.30 WIB. 3 ibid
6
ANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
Proporsi Tingkat Kepercayaan Pemerintah Berdasarkan Pendidikan Grafik menunjukkan bahwa semua tingkatan pendidikan memiliki kepercayaan yang besar kepada pemerintah, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tingkat pendidikan rendah mendominasi daripada tingkat kependidikan yang lain dengan proporsi di atas 70%. Berdasarkan grafik di bawah, terlihat kelompok responden yang berlatarbelakang pendidikan tinggi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah nasional (67,3%), kemudian sedikit menurun pada pemerintah provinsi (64,9%), dan menjadi rendah pada pemerintah kab/kota (58,7%). Analisis data survei mengindikasikan derajat ketidakpercayaan responden berpendidikan menengah lebih tinggi (rata-rata 63% - 66%) dibanding responden kelompok pendidikan lain
Proporsi Tingkat Kepercayaan Pemerintah Berdasarkan Pekerjaan Masyarakat Aceh dengan beragam latar jenis pekerjaan memiliki kadar kepercayaan cukup tinggi kepada pemerintah, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Gambar di bawah menunjukkan bahwa dua kelompok pekerjaan - (1) petani dan nelayan; dan (2) para ibu yang mengurus rumah tangga (IRT) - memiliki tingkat kepercayaan tertinggi kepada semua tingkatan pemerintah dibanding semua kelompok jenis pekerjaan lainnya. Data hasil survei ini juga mengindikasikan bahwa kelompok pedagang dan wiraswasta, kelompok pelajar merupakan dua kelompok pekerjaan yang memiliki kadar ketidakpercayaan tertinggi pada semua level pemerintahan. Data ini memperlihatkan fenomena menarik dimana jenis pekerjaan mempengaruhi kadar kepercayaan orang-orang yang terlibat dalam lapangan kerja tertentu pada pemerintahan. Tentu saja dibutuhkan studi lebih lanjut untuk menilai dinamika kepercayaan pada keempat kelompok ekstrim ini. .
ANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
7
KESIMPULAN 1. Hampir 70% masyarakat Aceh memiliki kepercayaan yang besar kepada Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih menaruh harapan besar kepada pemerintah. 2. Namun perlu diperhatikan bahwa derajat kepercayaan masyarakat Aceh pada pemerintah provinsi terindikasi sedikit lebih rendah dibanding pemerintah di tingkat nasional dan pemerintah kabupaten/kota. Indikasi ini tidak semata mengacu ke personal pemimpin namun menjadi ukuran kinerja semua instansi di tingkat provinsi Aceh yang kemungkinan mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat Aceh. 3. Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah Nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten/Kota berdasarkan jenis kelamin lebih didominasi oleh perempuan daripada laki-laki, walaupun perbedaan proporsinya tidak terlalu jauh. 4. Ditinjau dari segi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah, dimana data menunjukan hampir 60% lebih menyatakan percaya. 5. Usia responden dibagi atas 3 kelompok, yaitu usia 17-30 tahun masuk kelompok remaja, usia 31-50 tahun menjadi kelompok dewasa, dan usia 41-≥60 tahun masuk kelompok lanjut, menunjukkan bahwa semua kelompok memiliki kepercayaan yang besar pada pemerintah di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 6. Masyarakat Aceh dengan berbagai jenis pekerjaan memiliki kadar kepercayaan yang cukup tinggi kepada pemerintah, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Meskipun demikian kelompok pedagang dan wiraswastaserta pelajar yang memiliki derajat kepercayaan yang sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok lain. ***
8
ANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
Referensi Ari, S., & Norrbacka, R. I. (2009). Trust and Integrity Violations in Finnish Public. Halduskultuur , 10:74-93. Colquitt, J.A, Scott,B .A and LePine, J. A. (2007).Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity: A Meta-Analytic Test of Their Unique Relationships With Risk Taking and Job Performance. Journal of Applied Psychology, Vol. 92, No. 4, 909–927. Fard, H. D., & Rostamy, A. A. (2007). Promoting Public Trust in Public Organization: Explaining the Role of Public Accountability. Public Organiz Rev, 7:331-344. Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation Of Prosperity. New York: Free Press. Hetheringthon, Marc J. (1998). The Political Relevance of Political Trust. The American Political Science Review, Vol. 92, No. 4, pp. 791-808. Yani, Andi Ahmad. (2015). The Dynamic of Indonesian Political Trust in the Beginning of Reform Era. Jurnal Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Vol. 12, No.1, hlm 55-68.
ANSIS JSI Vol. X - Juli 2016
9
