1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Profesi akuntan publik atau merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dengan adanya profesi tersebut, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak
memihak terhadap informasi yang
disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 1998: 3). Profesi akuntan publik mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan
keandalan
laporan
keuangan
perusahaan,
sehingga
informasi keuangan tersebut dapat digunakan oleh manajemen dan investor sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Oleh sebab itu, sebagai seorang akuntan publik atau auditor independen dituntut untuk tegas dalam bersikap dan tidak memihak siapapun dalam memberikan opini atau pendapatnya terhadap laporan keuangan dan juga wajib memutakhirkan kompetensi serta meningkatkan profesionalismenya supaya bisa memenuhi kebutuhan para pengguna jasa, seperti yang dinyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam standar umum kedua, yaitu suatu hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan. Guna menunjang profesionalismenya dan pelaksanaan tugas auditnya sebagai akuntan publik maka auditor harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Intitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu :
1
2
standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Menurut Mulyadi (1998:15), Standar umum menekankan pada pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor baik pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai dalam pelaksanaan prosedur audit, sedangkan standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pengumpulan bukti yang kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, dan standar pelaporan berkaitan dengan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya serta auditor harus menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan informatif. Salah satu tugas auditor adalah memeriksa atau mengaudit laporan keuangan klien berdasarkan penugasan atau perikatan antara klien dengan auditor. Dalam penugasan audit sering terjadi konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi independensi auditor dimana klien yang memberi pekerjaan berusaha untuk mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini baik, sedangkan disisi lain sebagai auditor harus bisa menjalankan tugasnya secara profesional, yaitu auditor harus bisa mempertahankan sikap independen dan sikap objektif (Rimawati, 2011:2). Masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor, karena masyarakat beranggapan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit memiliki tingkat kewajaran yang lebih dipercaya jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Namun sesuai dengan tanggung jawabnya untuk
3
menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan, maka auditor tidak hanya memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi auditor juga harus memiliki sikap independensi dalam melaksanakan tugasnya, karena tanpa independensi masyarakat tidak bisa mempercayai hasil auditannya, dengan kata lain keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Indah, 2010). Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain dan juga tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2009:26). Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan pertimbangan obyektif serta tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sikap mental independensi sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh auditor. Oleh karena itu auditor harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Selain auditor harus benar-benar independen, juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa auditor benar-benar independen. Independensi dalam auditing berarti berpegang pada pandangan yang tidak memihak dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit (Arens, 2000: 85). Akhir - akhir ini memburuknya independensi auditor menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan permasalahan korporasi di berbagai perusahaan di dunia. Hal ini dikarenakan pihak auditor (akuntan
4
publik) sebagai pengaudit laporan keuangan klien yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak–pihak eksternal menyangkut dana yang ditanamkan pada suatu perusahaan, ditengarai berperilaku secara tidak profesional. Sorotan tajam diarahkan pada perilaku auditor ketika berhadapan dengan klien yang dianggap gagal dalam menjalankan perannya sebagai auditor independen. Faktor yang mempengaruhi independensi auditor menurut Lanvin (dalam Supriyono, 1988), yaitu : Ikatan keuangan dan usaha dengan klien, Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien dan Lamanya hubungan kantor akuntan public dengan klien. Sedangkan menurut Shockley (dalam Supriyono, 1988) independensi auditor dipengaruhi oleh : Persaingan antar auditor, Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, audit fee, Ukuran kantor akuntan publik dan Lamanya hubungan antara kantor akuntan publik dengan klien. Dari faktor–faktor yang mempengaruhi independensi tersebut di atas bahwa independensi dapat dipengaruhi oleh ikatan keuangan dan usaha dengan klien, jasa-jasa lain yang diberikan auditor selain audit, audit fee, persaingan antar kantor akuntan publik dan ukuran kantor akuntan publik. Pada tanggal 2 Juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan audite fee. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang menjalankan praktek
5
sebagai akuntan publik dalam menetapkan besarnya imbalan jasa yang wajar sesuai atas jasa professional yang telah diberikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menentukan suatu imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang hubungan audit fee terhadap independensi auditor yang dilakukan oleh Widodo (2002), Agnes dan Pinnarwan (2003), Setiawati (2004), Janti (2005), Ardiani dan Ricky (2011), Sunasti et al. (2013), Hadi Cahyadi (2013), Simatupang (2014), serta Janti (2015) menunjukkan bahwa audit fee berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan Retty dan Indra (2001), Sulardi (2005), Kasidi (2007), Suryaningtias (2007), dan Yudiasmoro (2007) menunjukkan bahwa audit fee tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menggolongkan kantor akuntan publik dalam dua bagian, yaitu kantor akuntan publik besar dan kantor akuntan publik kecil. Menurut AICPA, kantor akuntan publik besar merupakan kantor akuntan yang telah melakukan audit pada perusahaan go public, sedangkan kantor akuntan publik kecil merupakan kantor akuntan yang belum melaksanakan audit pada perusahaan go public (Bamber & Iyer dalam Ardiani & Ricky, 2011:98).
6
Penelitian – penelitian terdahulu yang meniliti tentang pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap independensi auditor yang dilakukan oleh Widodo (2002), Setiawati (2004), Ardiani dan Ricky (2011), Hadi Cahyadi (2013), Sunasti et al. (2013), Simatupang (2014), dan Ferraria (2015) menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan Retty dan Indra (2001), Agnes dan Pinnarwan (2003), Kasidi (2007), dan Yudiasmoro (2007) menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Securities and Exchange Commission (SEC) Practice Section dari AICPA menggolongkan lamanya penugasan audit seorang partner kantor akuntan pada klien tertentu menjadi 2 (dua), yaitu lima 5 (lima) tahun atau kurang, dan lebih dari 5 (lima) tahun. Seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut pada klien yang sama dianggap terlalu lama, sehingga mempunyai
pengaruh negatif
terhadap independensi karena auditor terlalu cepat merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit (Ardiani dan Ricky, 2011: 97). Auditor seringkali bersifat subjektif dan memiliki hubungan yang erat antara kantor akuntan publik dan kliennya, auditor yang jujur dan cermat sekalipun akan secara tidak sengaja mendistorsi angka-angka sehingga bisa menutupi keadaan keuangan dari perusahaan yang
7
sebenarnya yang bisa menyesatkan investor, regulator atau manajemen itu sendiri (Bazerman et al., dalam Kasidi, 2007: 15). Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai lamanya hubungan audit dengan klien yang dilakukan oleh Widodo (2002), Setiawati (2004), Yudiasmoro (2007), Ardiani dan Ricky (2011), Sunarti et al (2013), serta Ferraria (2015) menunjukkan bahwa lamanya hubungan audit dengan klien berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan Retty dan Indra (2001), Agnes dan Pinnarwan (2003), Kasidi (2007), dan Wulandari (2008), Hadi Cahyadi (2013), dan Simatupang (2014) menunjukkan bahwa lamanya hubungan audit dengan klien tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini menguji beberapa variabel yang mempengaruhi independensi auditor atau dalam hal ini disebut variabel independen diantaranya adalah audit fee, ukuran kantor akuntan publik dan lamanya hubungan audit dengan klien. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya dengan mengabungkan beberapa variabel dan menguji kembali dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Surabaya, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti mengangkat judul “PENGARUH AUDIT FEE, UKURAN KANTOR
AKUNTAN
PUBLIK
(KAP),
DAN
LAMANYA
HUBUNGAN AUDIT DENGAN KLIEN TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA”.
8
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Apakah audit fee berpengaruh terhadap independensi auditor? 2.
Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap independensi auditor? Apakah lamanya hubungan audit dengan klien berpengaruh terhadap
3.
independensi auditor?
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu : 1. Untuk menganalisis pengaruh audit fee terhadap independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. 2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. 3. Untuk menganalisis pengaruh lamanya hubungan audit dengan klien terhadap independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya
9
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini, antara lain: 1. Kontribusi Teoretis a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh
audit
fee, ukuran Kantor Akuntan
Publik (KAP) dan lamanya hubungan audit dengan klien terhadap independensi auditor. b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. 2. Kontribusi Praktis a. Bisa digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik
(KAP)
dalam
rangka
menjaga
dan
meningkatkan
independensi auditor b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan independensinya.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terarah, bahkan menimbulkan perbedaan presepsi maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup penelitian yang jelas, agar
10
penelitian ini bisa terfokus pada topik pembahasan yang ingin disajikan penulis. Dengan demikian,penelitian akan dilakukan terhadap masing-masing variabel guna mendapatkan penjelasan dan pemahaman mengenai pengaruh tiap-tiap variabel tersebut dengan independensi auditor. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas. Fokus penelitian ini untuk meneliti pengaruh audit fee, ukuran kantor akuntan publik dan lamanya hubungan audit dengan klien terhadap independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Surabaya.
