PROFESI AKUNTAN PUBLIK di Indonesia; Pembahasan Kritis terhadap Peranan, Tanggung Jawab, Sanksi dan Peradilan Profesi Akuntan Publik, oleh Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak., CA. Hak Cipta © 2015 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-882262; 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail:
[email protected] Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: 978-602-262-468-4 Cetakan Pertama, tahun 2015
Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini
KATA PENGANTAR
B
uku ini adalah seri lanjutan dari buku sebelumnya yang berjudul “Profesi Akuntan Publik di Indonesia, Suatu Pembahasan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik” yang diterbitkan oleh Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta pada tahun 2012. Penulisan buku ini didorong oleh kondisi profesi akuntan publik di Indonesia yang masih memprihatikankan hingga saat ini. Besar harapan masyarakat dan pemerintah agar profesi akuntan publik semakin berkembang dan meningkatkan peranannya sebagai promotor Good Corporate Governance pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Namun tampaknya harapan tersebut masih jauh dari kenyataan mengingat jumlah akuntan publik makin minim, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Apalagi dengan populasi akuntan publik di Indonesia saat ini yang sebagian besar berusia di atas 50 tahun. Siapkah profesi akuntan publik di Indonesia menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN? Suatu pertanyaan yang hingga saat ini masih sulit dijawab. Padahal jasa akuntan adalah salah satu komoditas yang tidak lagi diproteksi oleh Pemerintah
vi
Profesi Akuntan Publik di Indonesia
Republik Indonesia pada masa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun depan. Tentu sangat disayangkan apabila nantinya akuntan publik Indonesia tidak dapat menjadi tuan di negeri sendiri. Penyebab perkembangan profesi akuntan publik yang sangat lamban tentu perlu diidentifikasi. Apakah ada yang salah dengan regulasi terkait profesi akuntan publik yang ada saat ini? Atau mungkin pekerjaan profesi akuntan publik itu sendiri yang terlalu berisiko jika dibandingkan dengan fee yang terlalu rendah? Tentu ini membutuhkan penelitian yang mendalam. Anehnya, kita sering mendengar keluhan pemerintah terkait minimnya jumlah akuntan publik di Indonesia, dan di saat yang sama kita juga mendengar keluhan dari para praktisi akuntan publik tentang sulitnya memperoleh klien. Sungguh suatu anomali! Melalui buku ini, penulis mencoba memberi sedikit masukan terkait beberapa aspek regulasi akuntan publik di Indonesia yang mungkin dapat bermanfaat untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang penulis uraikan di atas. Buku ini berisi pembahasan terkait (1) peranan dan tanggung jawab akuntan publik dan KAP dalam memberikan jasa asurans dan non asurans, (2) urgensi penyusunan sistem pengendalian mutu KAP, (3) kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA, (4) sanksi yang dapat dikenakan kepada akuntan publik, dan (5) peradilan profesi akuntan publik di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Besar harapan penulis, buku ini dapat menjadi buku ajar tambahan bagi para akademisi dan menjadi bahan masukan bagi praktisi dan regulator dalam menyikapi dan memberlakukan regulasi profesi akuntan publik pada masa yang akan datang. Bandung, 20 Mei 2015 Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 PERANAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN JENIS-JENIS JASANYA 2.1 Profesi Akuntan Publik dan Peranannya 2.2 Jenis-jenis Jasa Akuntan Publik 2.3 Output Jasa Asurans dan Non Asurans dan Penggunanya BAB 3 AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN 3.1 Jenis-Jenis Opini Audit atas Laporan Keuangan 3.2 Pihak yang Dituju dan Makna Subjek ‘Kami’ dalam Opini Audit 3.3 Tanggung Jawab Manajemen Sebagai Penyusun Laporan Keuangan 3.4 Tanggung Jawab Akuntan Publik Sebagai Auditor Eksternal
v vii 1 11 12 13 24 27 28 32 38 43
viii
Profesi Akuntan Publik di Indonesia
3.5 Kesimpulan dalam Opini Audit dan Tanda Tangan Akuntan Publik BAB 4 SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK 4.1 Aspek Legal Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik 4.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik BAB 5 KERJASAMA ANTARA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASING
47 49 50 52
61
5.1 Kerja Sama Antara Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asing 64 5.2 Implikasi Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing Atau Organisasi Audit Asing pada Laporan Audit 68 BAB 6 SANKSI AKUNTAN PUBLIK 6.1 Sanksi Etika dan Administratif 6.2 Sanksi Pidana 6.3 Sanksi Pidana Pihak Terasosiasi BAB 7 PERADILAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
71 72 81 90 93
7.1 Prinsip-prinsip Pembentukan Lembaga Peradilan 96 7.2 Statement Of Membership Obligation 6 sebagai Referensi Pembentukan Lembaga Peradilan Profesi Akuntan Publik 97 7.3 Menteri Keuangan dan Komite Profesi Akuntan Publik Sebagai Lembaga Semi Quasi Peradilan 101 7.4 Komite Disiplin dan Investigasi dan Komite Kehormatan Profesi Sebagai Lembaga Quasi Peradilan 107
Daftar Isi
ix
7.5 Risiko Gugatan Terhadap Putusan Lembaga Peradilan Profesi Akuntan Publik
108
BAB 8 PENUTUP
113
DAFTAR PUSTAKA
117
LAMPIRAN-LAMPIRAN
123
-oo0oo-
