BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sebagai bagian dari profesi akuntansi, Akuntan Publik seringkali dinyatakan sebagai ujung tombak profesi akuntansi. Profesi akuntan publik menonjol terutama dari kegiatan audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat terbadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (Kell and Boyton, 200 I). Pendapat akuntan publik berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan laporan keuangan, yaitu pibak yang menyiapkan maupun yang menggunakannya (Arens and Loebbecke, 2003). Akuntan publik dalam melaksanakan tugas profesinya, dibatasi oleh seperangkat aturan dan standar, yaitu berupa kode etik. Standar moral dan etika tersebut tidak hanya mengatur bagaimana ia bertindak, bersikap, dan mentaati standar/norma, atau bukan hanya mengatur yang "boleh" dan "tidak boleh" saja, tetapi pada tatanan "salah" dan "benar' dengan parameter atau ukuran etika profesi, dan secara moral dibenarkan (Dobson dan Armstrong, 1985). Penerapan etika profesi mutlak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memerlukan suatu aturan. perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan harus ditaati oleh para anggotanya, dalam aturan tersebut diatur halhal yang dilarang dan diperbolehkan.
I
2
Penyimpangan atas aturan ini akan dikenakan sanksi oleh organisasi, aturan perilaku ini akan menjamin akan adanya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pemakai jasa akuntan. Perilaku akuntan publik yang menerapkan etika perilaku sebenamya dimulai sejak proses cara memperoleh klien, apakah cara memperoleh klien tersebut dilakukan dengan terbuka melalui tender atau sembunyi-sembunyi dengan cara yang tidak fair, jika proses yang dilakukan sudah dimulai dengan proses yang unfair, maka akan berpengaruh terhadap proses audit yang dilakukannya. Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan tugasnya tetap mempunyai rasa tanggungjawab terhadap profesi akuntan. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mematuhi standar yang telah disepakati bersama oleh anggota lkatan Akuntan Indonesia (!AI), termasuk tanggungjawab untuk mematuhi Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan), Norma Pemeriksaan Akuntan (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik akuntan (!AI). Aturan perilaku yang disebut sebagai kode etik akuntan, memainkan peranan kunci dalam semua bidang profesi akuntan, karena selalu dihadapkan dengan dilema pemilihan diantara nilai-nilai yang bertentangan. Akuntansi memerlukan kode etik sebagai pedoman untuk memutuskan konflik etika tersebut berdasarkan pertimbangan moral (Smith dan Sutton, 1997:188). Meningkatnya persaingan yang semakin tajam antar Kantor Akuntan Publik (KAP), telah ikut mendorong upaya atau aktivitas jasa akuntan publik
3
dalam kategori "sulit" untuk berperilaku profesi. Meningkatnya persaingan tersebut membuat banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) lebih mementingkan untuk mempertahankan klien dan laba yang besar, sehingga kode etik akuntan tidak lagi dapat ditegakkan secara konsisten (DeRuyter,
K., and
M.
Wetzels: 1999). Semakin
banyak
Kantor
Akuntan
Publik
(KAP),
maka
akan
menimbulkan kompetisi antar Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memperoleh segmen pasar dan klien, oleh karena diperlukan kualitas laporan akuntan dan opini yang dapat memberikan jaminan bagi kepercayaan publik, khususnya masyarakat bisnis. Kantor Akuntan Publik (KAP) akan melakukan berbagai macam upaya untuk mempertahankan eksistensinya, terlebih jika 80% dari seluruh pendapatan jasanya diperoleh dari general audit sehingga ia mampu survive di tengah perubaban bisnis dan kompetisi yang tajam. Organisasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbentuk sebagai firm atau entitas bisnis yang juga tidak hanya melayani satu bidang jasa saja, tetapi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pasar yang tersedia untuk dilayaninya, demikian pula masyarakat pemakai bisnis Kantor Akuntan Publik (KAP), tentu juga akan memiliki preferensi serta kriteria yang relevan untuk memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sesuai dengan karakteristik bisnisnya. Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak cukup hanya memberikan jasa pelayanan pemeriksaan umum (general audit), tetapi juga jasa yang lain seperti
4
pemeriksaan khusus (special audit), pemberian nasehat pada pimpinan perusahaan
(advice and management consulting), perpajakan (tax), pelatihan (training), rekruitmen pegawai (recruitment), penelitian dan pengembangan (research and
development), pengetjaan sistem akuntansi dan studi kelayakan bisnis (Accounting Information System and Feasibility Study) dan yang lain. Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan profesinya berhak mendapatkanfoe atas jasa yang diberikan kepada kliennya, dalam praktik sangat bervariasi dan banyak faktor yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor untuk menentukan besamya biaya audit
(audit foe). Penentuan besamya biaya audit antara Kantor Akuntan Publik yang satu dengan Kantor Akuntan Publik yang lain tidak sama, bahkan terlibat seakan ada persaingan, kondisi seperti ini sangat wajar dalam perkembangan ekonomi dan dunia bisnis yang tidak terlepas dari adanya persaingan. Kompetisi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) di dalam negeri, juga persaingan yang muncul dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) berbendera asing atau Kantor Akuntan Publik (KAP) !okal yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) asing juga akan banyak berpengaruh dengan besarnya audit fee, sehingga Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan barmonisasi pekeljaan dan standar yang diterapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan bisa menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh dunia bisnis dan regulasi dari pemerintah. Di Indonesia pada saat ini banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah memberikan jasa selain audit, sehingga pendapatan Kantor Akuntan Publik
5
(KAP) merupakan komposit (gabungan) dari pendapatan jasa utama audit dan jasa-jasa selain audit. Tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) jauh lebih berat daripada wewenang yang dimilikinya, karena masalah yang umumnya dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tidak adanya kekuatan (power). Wewenang Kantor Akuntan Publik (KAP) akan berkurang dengan adanya persaingan diantara Kantor Akuntan Publik (KAP) (Sterling, 1973). Wewenang yang dimiliki oleh manajemen perusahaan lebih kuat daripada wewenang yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga dengan adanya persaingan diantara Kantor Akuntan Publik (KAP) memungkinkan bagi manajemen perusahaan untuk menekan biaya pemeriksaan (audit foe) yang ditawarkan. Sebelum Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan pemeriksaan, maka Kantor Akuntan Publik (KAP) akan membuat perencanaan pekerjaan yang akan dikerjakan sehingga dapat menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, dalam membuat anggaran, juga harus memperhitungkan biaya-biaya yang akan dialokasikan serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuab pemeriksaan.
Audit fee sangat penting bagi pihak-pihak di luar Kantor Akuntan Publik (KAP), misalnya institusi perpajakan, perusahaan (investor) yang membutuhkan jasa pemeriksaan laporan keuangan maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Publik (KAP). Proses penentuan audit foe juga penting bagi setiap auditor yang bekerja pada sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP), terutama mengenai klien baru. Simon
6
dan Francis ( 1998) dalam artikel hasil penelitiannya menemukan adanya pengaruh perubahan auditor terhadap besaran audit foe, bahkan Deis dan Giroux (1996) juga mendapatkan hasil dari pengaruh perubahan auditor pada audit fee, audit
hours, dan audit quality. Mengingat pentingnya audit fee dan masih belum banyaknya kajian yang mendalam mengenai hal tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan kajian penelitian yang terkait dengan masalah audit fee, dengan demikian, tema dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur dalam menetukan audit foe ?
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : I. Faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan oleh Kantor Akuntan Publik di
Jawa Timur dalam menentukan audit fee ? 2. Faktor-faktor apakah yang dijadikan pertimbangan utama oleh Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur dalam menentukan audit fee ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah : I. Untuk menguji faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Kantor Akuntan
Publik di Jawa Timur dalam menentukan audit fee.
7
2. Untuk membuktikan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan utama oleh Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur dalam menentukan audit foe.
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : I. Manfaat Operasional a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada organisasi profesi Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur. b. Diharapkan memberikan wawasan tentang penentuan Audit Fee pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur. 2. Manfaat Pengembangan Ilmu a. Memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu akuntansi. b. Dapat digunakan sebagai salah satu kajian lebih lanjut di bidang akuntansi pada umumnya, dan bidang pemeriksaan akuntansi (Auditing) pada khususnya.
