BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Petumbuhan perbankan syariah tahun 2011 telah terpenuhi yakni 40 persen. Namun, pertumbuhan pangsa pasar, perbankan syariah belum dapat melampaui 5 persen. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65 persen pertahun. Dalam
lima tahun terakhir diharapkan peran industri
perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Ditengah pertumbuhan industri perbankan syariah menunjukkan trend poitif, sistem pembiayaan bagi hasil akad mudharabah atau musyarakah, yang seharusnya menjadi care produk bagi lembaga keuangan syariah belum menampilkan akselerasi
yang
diharapkan. Bahkan berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2009 yang dipublikasikan bank Indonesia, pembiayaan berbasis bagi hasil yang terdiri atas pembiayaan
mudharabah dan
musyarakah relatif mengalami penurunan dari 33 persen menjadi 31,5 persen (Pradipta, 2009). Mudharabah merupakan transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana (shohibul maal) kepada pengelola dana (mudharib). Disamping itu karena pemilik dana tidak boleh ikut campur didalam manajemen perusahaan atau
1
proyek yang dibiayai oleh shohibul maai. Kecuali sebatas memberikan syarat-syarat dan melakukan pengawasan pada mudharib. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelolah dana sama sekali tidak menanggung dan tidak harus mengganti kerugian atau modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh mudharib. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisba bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct (tindak kejahatan), negligence (kelalaian), atau violation (pelanggaran) oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2011; 120). Dalam PSAK No. 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai shahibul maal maupun mudharib. Agustina (2008) menyatakan bahwa pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah pada bank muamalat sudah sesuai dengan PSAK No. 59 yang meliputi pengukuran kas dimulai sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pembayaran. Pengukuran laba untuk mudharabah
2
diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisba yang telah disepakati. Sedangkan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Hera (2011), menyatakan bahwa bank syariah mandiri Tbk. Cabang malang dalam menerapkan akuntansi pembiayaan mudharabah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan, telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan telah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan jaminan pelayanan yang baik, karena telah sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku. Perkembangan usaha kecil dan menengah yang meningkat di era globalisasi
ini,
menyebabkan
taraf
kemakmuran
perekonmian
masyarakat semakin tinggi pula. Namun, kendalanya perkembangan usaha kecil dan menengah tersebut tidak disertai dengan tingkat modal yang mencukpi, sehingga untuk menambah modal tersebut banyak perusahaan atau pelaku bisnis meminta bantuan dari pihak perbankan. Melihat fenomena yang sedang berkembang lembaga keuangan berupaya untuk terus meningkatkan pembiayaan mudharabah. Dengan pembiayaan mudharabah ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguhsungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, yakni sebagai shahibul maal dan mudharib. Sehingga tingkat kredit macet atau bermasalah bisa ditekan dengan tidak berlakunya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana terjadi pada bank konversional.
3
Dari latar belakang diatas, maka perlu adanya penelitian terhadap “Analisis
Perlakuan
Akuntansi
Transaksi
Mudharabah
Pada
KANINDO SYARIAH. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian merumuskan masalah pokok yang terjadi dalam penelitian ini yakitu: 1. Bagaimana transaksi mudharabah yang diterapkan pada KANINDO Syariah malang? 2. Bagaimana perlakuan akuntansi mudharabah pada KANINDO Syariah Malang? C. Batasan Masalah Dalam peneliian ini, penulis akan membatasi permasalahannya supaya lebih terarah. Batasan masalah ini penulis hanya pada transaksi mudharabah yang dilihat dari perlakuan akuntansi mudharabah pada PSAK no 105. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan
rumusan masalah, maka tujuan penelitian
adalah
sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis transaksi mudharabah pada KANINDO Syariah. 2. Untuk
menganalisis
perlakuan
KANINDO Syariah. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Perusahaan
4
akuntansi
mudharabah
pada
Memberikan gambaran dalam melakukan perlakuan akuntansi transaksi mudharabah. 2. Bagi Nasabah Memberikan informasi bagi masyarakat pentingnya suatu perlakuan akuntansi bagi transaksi mudharabah, demi meningkatkan pendapatan atau usaha masyarakat.
5