PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 28/HK-010/B5/2007 TENTANG
VISI, MISI DAN GRAND STRATEGI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Menimbang : a. bahwa program keluarga berencana nasional merupakan upaya pokok dalam mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasioanal, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga berencana nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan program keluarga berencana nasional, serta untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dipandang perlu menetapkan visi, misi dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Mengingat
:
1. Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); 2. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
1
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553); 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pekembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559); 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 6 Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 7 Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN Nomor 10/HK.010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN; 8 Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN Nomor 70/HK.010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota; 9 Keputusan Kepala BKKBN Nomor 401/HK-010/D5/2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Program Keluarga Berencana Tahun 2005-2009; 10 Keputusan Kepala BKKBN Nomor 182/HK-010/B5/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Sulawesi Barat; 11 Keputusan Kepala BKKBN Nomor 159/HK.010/B5/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi Irian Jaya Barat.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG VISI, MISI DAN GRAND STRATEGI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2
Pasal 1 (1)
Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai pengemban mandat penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaan Program KB adalah SELURUH KELUARGA IKUT KB.
(2)
Visi tersebut merupakan kondisi ideal yang ingin dan harus diupayakan dicapai melalui pengelolaan Program K B nasional.
Pasal 2 (1). Misi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA: (2) Misi tersebut merupakan semangat luhur yang menjadi dasar dan menjiwai setiap upaya dalam mewujudkan Visi melalui pengelolaan Program KB Nasional.
Pasal 3 Dalam mengelola Program KB Nasional, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menetapkan : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KB, sebagai filosofi yang merupakan cara pandang dan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi.
Pasal 4 Dalam mengelola Program KB untuk mewujudkan Visi dan Misi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, menggunakan nilai-nilai yang mewarnai gerak pembangunan Program KB Nasional : (1) CERDAS
: ”Bertindak dengan cepat, tepat, efektif dan efisien”.
(2) ULET
: ”Mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit”
(3) KEMITRAAN : ” Membangun jejaring dan bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan”.
Pasal 5 Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebutdiupayakan melalui Grand Strategi : (1) Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB dengan sasaran: a. Setiap desa/kelurahan memiliki tokoh agama/tokoh masyarakat yang
melakukan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) KB; b. Setiap desa/kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa; 3
Seluruh desa/kelurahan, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, mendapatkan pelayanan KB bermutu; d. Setiap kecamatan memiliki Pusat Informasi & Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) yang aktif; e. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi. c.
(2) Menata Kembali Pengelolaan Program Keluarga Berencana, dengan sasaran : a. Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas; b. BKKBN menerapkan sistem informasi yang up-to-date; c. Setiap BKKBN Provinsi mencapai sasaran program KB di wilayahnya; d. Pengelolaan program KB di setiap Provinsi mendapat fasilitasi, advokasi, dan supervisi dari BKKBN Pusat; e. Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja; f. Setiap Kabupaten/Kota memiliki dinas KB yang dikukuhkan Peraturan Daerah. (3) Memperkuat SDM Operasional Program KB, dengan sasaran : a. Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih; b. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB; c. Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai. (4) Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB, dengan sasaran : a. Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita (BKB); b. Setiap keluarga pra sejahtera dan sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif; c. Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR); d. Setiap kabupaten/kota memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga. (5) Meningkatkan Pembiayaan Program KB, dengan sasaran: a. Program KB memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah; b. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin; c. Di setiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi swasta dengan harga terjangkau.
4
Pasal 6 Visi, Misi dan Grand Strategi dalam Peraturan ini merupakan arah, acuan dan rujukan bagi petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nnasional dan para pengelola program keluarga berencana nasional dalam menetapkan kebijakan dan program keluarga berencana nasional;
Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta. Pada Tanggal : 30 Januari 2007 ------------------------------------------------------KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Dr. SUGIRI SYARIEF,MPA.
5
