Vincentius dan Kasus Pajak Asian Agri

Vincentius dan Kasus Pajak Asian Agri

S

ebagai

financial controller Asian Agri Group, Vincentius Amin Sutanto sangat

mengetahui lika-liku bagaimana perusahaannya melakukan berbagai manipulasi pajak agar terhindar dari kewajiban membayar pajak negara. Inilah yang kemudian dia

laporkan dan beberkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Pajak juga media. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian juga menempatkan Vicentius sebagai saksi yang perlu dilindungi karena kesaksiannya penting untuk membongkar kasus kejahatan pajak yang diduga dilakukan oleh Asian Agri Grup, salah satu anak perusahaan Garuda Mas, grup perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto.

Sukanto Tanoto

Kasus kejahatan pajak ini terungkap setelah sebelumnya, pada akhir tahun 2006, Vincent lari ke Singapura karena membobol dana PT Asian Agri Oil and Fats di Singapura US$ 3,1 juta (sekitar Rp 28 miliar). Bersama dua rekannya, Hendry Susilo dan Agustinus Ferry Sutanto, Vincent membuat dua perusahaan untuk menampung dana US$ 3,1 juta dari Asian Agri. Vincent sendiri belum sempat menikmati duit itu. Sedangkan kawan Vincent, Hendry, sempat menarik Rp 200 juta sebelum aksi mereka terbongkar. Vincent kemudian memilih lari ke Singapura. Dia sempat meminta maaf kepada Sukanto Tanoto, walau tak dikabulkan. Sukanto, menurut majalah Forbes Asia, orang terkaya Indonesia pada 2006 dan 2008.

Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

1

Dari Singapura itulah Vincent membeberkan kejahatan pajak yang dilakukan Asian Agri Grup ke media massa. Beberapa waktu kemudian, ia memilih pulang ke Indonesia. Menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan Asian Agri ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum kemudian menyerahkan diri ke polisi dan ditahan di Rumah Tahanan Salemba.

Rumah tahanan Salemba

Vincent mengaku selama menjadi buron selain khawatir terhadap keselamatan dirinya, dia juga khawatir dengan keadaan anak dan istrinya di Indonesia. Dia tahu hal-hal buruk bisa menimpa keluarganya. Apalagi sejumlah teror juga sudah dialami lelaki kelahiran Singkawang 21 Januari 1963 tersebut. Penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri diduga membuat negara rugi sekitar Rp 1, 3 trilun. Setelah kembali dari Singapura, pada akhir 2006, Vincent menyerahkan dokumen internal Asian Agri Group kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dokumen itu berisi dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri selama 2002-2005. Komisi Pemberantasan kemudian melimpahkan dokumen tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.


2

Berdasarkan laporan Vincent itu Direktorat Pajak melakukan penyelidikan terhadap Asian Agri. Setelah melakukan pemeriksaan dan menelisik dokumen yang diberikan Vincent serta melakukan penyitaan terhadap lebih dari seribu kardus dokumen Asian Agri dari sebuah ruko. Direktorat Pajak kemudian menetapkan dua belas tersangka dalam kasus ini.

Vincentius Amin Sutanto dalam persidangan

Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Pajak Vincent membeberkan modus Asian Agri dalam melakukan kejahatan pajak. Secara garis besar manipulasi pajak dilakukan lewat transfer profit ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri, seperti Hong Kong, British Virgin Islands, Macau, dan Mauritius. Ada tiga pola yang digunakan, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing. Tujuannya untuk mengurangi keuntungan sehingga pajak yang dibayarkan berkurang. Vincent juga sempat akan dipindahkan ke tahanan di Pontianak. Dengan alasan diduga melakukan pemalsuan paspor, ia akan diperiksa di Pontianak. Kala itu dia sudah diterbangkan ke Pontianak. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia, Denny Indrayana meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk memerintahkan anak buahnya memulangkan Vincent ke Jakarta karena keterangannya masih dibutuhkan. Akhirnya, pada hari yang sama Vincent dibawa lagi ke Jakarta dan kali ini ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang.


3

Pentingnya Kesaksian Vincent Sebagai salah satu bekas orang penting di Asian Agri, kesaksian Vincent sangat penting untuk membongkar kejahatan pajak dibekas perusahaannya itu. Direktorat Pajak sendiri memang membutuhkan informasi, keterangan, dan bukti dari Vincent yang bisa menunjukkan dengan jelas dan detail dugaan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri. Dan Vincent menunjukkan semua yang ia ketahui bagaimana penyelewengan pajak tersebut dilakukan.

Perusahaan ASIAN AGRI

Bukan tanpa resiko Vincent membongkar kejahatan pajak yang dilakukan Asian Agri. Setelah dia kembali ke Indonesia, melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyerahkan diri ke polisi, berbagai teror dan ancaman kerap dia terima. Karena itulah, saat dia berada di tahanan secara khusus Direktorat Pajak mengirim surat ke Direktorat Lembaga Pemasyarakat, meminta agar Vincent mendapat pengawasan dan ruang tahanannya dijaga sedemikian rupa agar keselamatannya terjamin. Untuk menjaga agar keluarganya tidak mendapat hal-hal yang tak diinginkan dan anak-anaknya tidak shok, Vincent melarang keluarga dan tiga anaknya menjenguknya di tahanan. Vincent mengaku sepulang dari pelariannya di Singapura dia mendapat sejumlah ancaman dan teror. Ancaman tersebut antara lain disampaikan lewat telepon. Dia, misalnya, diminta untuk tidak banyak bicara soal Asian Agri. Soal kemungkinan pembalasan yang dilakukan Sukanto Tanoto itu menurut Vincent sudah terpikirkan olehnya saat Asian Agri tahu dia melakukan pembobolan rekening perusahaan. “Makanya saya minta pengampunan (kepada Sukanto Tanoto, pemilik Asian Agri),” katanya tentang permintaannya yang tak terkabulkan tersebut. Keluarga


4

dan anaknya juga mendapat teror dan mengadu dan meminta perlindungan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak. Karena kesaksiannya penting dan dia dinilai bisa bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar kejahatan pajak yang merugikan negara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan Vincent sebagai saksi yang dilindungi. Vincent mendapat perlindungan sebagai saksi sejak Mei 2011. Kepada wartawan pengacara Vincent, Asmar Oemar Saleh mengatakan, kliennya mendapat perlindungan dengan kategori sedang. Dengan kategori ini, maka Vincent tak dipindahkan ke rumah aman. “Vincent tetap di LP Cipinang, namun ada monitoring dan koordinasi berkala antara lembaga perlindungan dengan LP,” kata Asmar. Dijerat Undang-Undang tentang Pencucian Uang Pada Mei 2007 Vincent mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Polisi menyatakan Vincent telah melakukan kejahatan pencucian uang. Dia dijerat dengan Undang-Undang tentang Pencucian uang yang hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara. Jaksa sendiri menuntut Vincent sebelas tahun penjara. Pada 9 Agustus 2007 majelis hakim yang diketuai Sutarti K.S. memvonis Vincent hukuman 11 tahun penjara dan membayar denda Rp 150 juta.

Dia dinyatakan terbukti melakukan

kejahatan pencucian uang dan pemalsuan tanda tangan. Dia kemudian dimasukkan ke penjara Salemba. Vincent menyatakan vonis itu tak adil, demikian pula tuduhan dia melakukan pencucian uang. Menurut Vincent berdasarkan pendapat pengacaranya juga Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dilakukannya bukanlah masuk katergori kejahatan pencucian uang. Karena itulah dia menduga ada sesuatu di balik putusan tersebut. “Pasti ada tangan-tangan kepentingan yang mau menjatuhkan saya. Motifnya balas dendam atau apa. Saya kan mengungkap kasus Asian Agri. Bisa jadi ada yang tak senang,” katanya.


5

Menurut Vincent, bahwa dia pulang dan kemudian diadili merupakan resiko yang memang harus dihadapinya.”Saya memang harus mempertanggungjawabkan tindakan saya,” katanya. Namun, dia ingin diadili secara adil dan dia merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dakwaan pencucian uang, menurut dia, sangat tidak adil dan mengada-ada. Kasusnya menurut dia adalah pemalsuan yang ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara yang dalam prakteknya vonis hakim biasanya berkisar delapan bulan hingga satu tahun penjara. Pada 17 Februari 2010, Vincent mendapat kunjungan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Semendawai. Kepada Abdul Haris Semendawai, Vincent mengaku mendapat ancaman akan dihabisi nyawanya. Dia meminta perlindungan LPSK. “Saya akan merasa nyaman kalau dalam perlindungan LPSK," kata Vincent. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyimpulkan Vincent adalah saksi kunci. "Karena, dia yang melaporkan ke pihak yang berwenang. Dia adalah whistleblower," kata Abdul Haris. Terhadap vonis hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Vincent, menyatakan banding. Menurut pengacara Vincent, Petrus Balla Patyona, jaksa dan hakim tidak memahami pasal pencucian uang. Menurut dia, jika Vincent terbukti melakukan pencucian uang, kenapa uang Rp 28 miliar dikembalikan ke Asian Agri. "Bukankah seharusnya disita negara?" katanya. Menurut

Petrus, sesuai pendapar pakar hukum perbankan Sutan Remy Sjahdeini, ciri-ciri

perbuatan pencucian uang adalah memindahkan uang hasil kejahatan dari satu jasa keuangan ke jasa keuangan lainnya. Menurut Petrus dalam kasus kliennya, transfer yang dimaksud belum terjadi. Ditingkat banding dan kasasi upaya hukum Vincent ditolak. Kasasi Vincent ditolak Mahkamah Agung pada Maret

2008.

Vincent kemudian

mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan

kembali). Salah satu pengacaranya, Teguh S. Raharjo menyatakan pihaknya melihat ada kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan kepada Vincent. Itulah yang menjadi salah satu dasar Vincent mengajukan PK. Tapi, pada September 2010 upaya hukum PK yang diajukan Vincent ditolak majelis hakim yang terdiri dari Mugiharjo, Andi Abu Ayyub Saleh, dan Komariah Emong Sapardjaja. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

6

Pada 25 November 2011 Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengunjungi Vincent di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Denny datang bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) Mas Achmad Santosa, serta penasehat hukum Vincentius, Adnan Buyung Nasution. Menurut Denny, Kementerian Hukum dan HAM akan memberi remisi dan asimilasi untuk Vincentius Amin Sutanto. Pemberian remisi dan asimilasi tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Vincentius karena telah menjadi whistleblower dalam kasus penggelapan pajak Asian Agri. "Vincentius ini akan dipertimbangkan mendapatkan remisi dan asimilasi. Kalau syarat asimilasi akan diberikan dalam bentuk perlindungan LPSK. Dia juga akan mendapatkan bebas bersyarat 2/3 masa tahanannya," kata Denny. Denny mengatakan, sebagai whistleblower , Vincent akan diberikan haknya secara penuh. Kuasa hukum Vincent menurut Denny juga sudah memohon grasi kepada presiden SBY. Menurut Adnan Buyung Nasution, Vincent adalah korban dari sistem hukum di Tanah Air. Sebagai whistleblower setelah membongkar dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri pada 2007 lalu Vincentius justru dimasukan ke dalam penjara. Buyung menegaskan, Vincent bukan diistimewakan, tapi sebagai whistleblower harus dilindungi. Dimasukkannya Vincent di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang adalah sebagai bentuk perlindungan, karena dia dan keluarganya sering mendapatkan ancaman. “Whistleblower jangan dijadikan korban, tapi harus dilindungi," kata pria berambut putih ini. Vincent mengucapkan terimakasih kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum atas upaya yang dilakukan kepada dirinya selama ini. Dia berharap para whistleblower tidak takut mengungkap kebenaran. “Saya mengimbau kepada calon whistleblower jangan segan maju kedepan, sampaikan kebenaran yang diketahui," katanya Vincent sendiri sudah mengajukan permintaan grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 November 2011.


7

Agus Condro dan Skandal Cek Pelawat

S

etelah menjalani hukuman selama 13, 5 bulan atau satu setengah bulan lebih cepat dari masa hukuman, akhirnya Agus Condro Prayitno, 52 tahun, pada 25 Oktober 2011 menghirup udara bebas. Sebelumnya, pada 16 Juni 2011 Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) memvonis Agus 15 bulan penjara. Dia dinyatakan bersalah menerima suap dalam kasus terpilihnya Miranda S. Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang berlangsung pada 2004.

Semula Agus mendekam di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya hampir selama dua bulan. Tapi, dia kemudian meminta dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Alas Roban, Kendal, Jawa Tengah. Difasilitasi Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK), permintaan bekas

anggota DPR periode 1999-2004 tersebut disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar.

Pada Rabu, 3 Agustus 2011, Agus pun dipindahkan ke Lembaga

Pemasyarakatan Alas Roban.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, Agus menerima remisi dan berbagai perlakuan khusus karena dia berkelakuan baik dan bekerja sama dengan penegak hukum justice collaborator. Sebagai pelaku pelapor, kata Denny, Agus memberikan informasi yang kuat, tidak melakukan banding atas putusan yang diterimanya, mengembalikan cek pelawat sebesar Rp 500 juta, dan memperoleh Surat Keputusan dari LPSK sebagai pelaku pelapor.

Dengan karekteristik seperti itu, kata Denny, Agus memenuhi persyaratan sebagai whistle blower yang berhak atas penghargaan berupa remisi atas perannya dalam membongkar kasus korupsi. "Kalau mau tahu apa kriteria seseorang untuk bisa dikatakan sebagai whistleblower, Agus Condro orangnya," kata Denny.


8

Denny menjelaskan, ada sejumlah kriteria yang membuat seseorang bisa disebut whistleblower, yaitu memberikan informasi akurat tentang sebuah kasus yang dikuatkan dengan putusan pengadilan, mau bekerjasama dan mengakui perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya, mengembalikan hasil korupsi atau kejahatannya, tidak melanggar hukum selama dalam masa penyidikan hingga ke persidangan, dan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bahwa orang itu layak ditetapkan sebagai whistle blower. Agus, menurut Denny, memenuhi itu semua.

Selain itu, tambah Denny, bebas bersyaratnya Agus ini merupakan pesan bagi setiap warga negara agar tak ragu untuk menjadi justice collaborator (pelaku pelapor). Justice collaborator yang membantu pengungkapan kasus korupsi akan mendapat penghargaan. Baik berupa tuntutan hukum lebih ringan dan atau mendapatkan remisi kalau sudah dipenjara.

Agus Condro dalam wawancara media

Perlakuan khusus yang diterima Agus Condro tidak berjalan otomatis, tapi melalui proses yang cukup panjang dan berbelit-belit. Kisah ini, seperti ditulis Satrio Arismunandar “Agus Condro, Yoedha, Dan Perjuangan Dari Dalam Partai pada 24 agustus 2008 di blognya, berawal dari persoalan internal PDIP. Dalam blognya, Satrio memaparkan Dhia Prekasha Yoedha, mantan Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

9

wartawan Kompas yang menjadi anggota PDIP sejak awal pendirian partai tersebut, mengirim SMS ke beberapa angota PDI-P. Bunyinya, “Gerakkan segera demo ke Lenteng Agung. Desak DPP bentuk Komite Disiplin. Periksa Emir Moeis, Max Moein, Daniel Budi Setiawan, Agus Condro Prayitno, Dudie Murod. dll dan kenakan sanksi PAW jika terbukti langgar Kode Etik Partai”.

Tak ada penjelasan tentang kode etik apa yang dilanggar, tetapi SMS itu menambah kesialan Yoedha. Posisi nomor urut Yoedha sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta (dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur) jadi melorot dari nomor urut 2 ke 4, dan akhirnya ke nomor urut 8. Tak cukup dengan itu, Yoedha juga mendapat teguran keras dari salah satu petinggi PDI-P. Isu pelanggaran kode etik itu beredar di banyak kalangan, tetapi tetap menjadi rumor, sampai kemudian, Agus Condro, yang waktu itu anggota Komisi IX DPR, mengakui di depan pejabat KPK telah menerima Rp 500 juta sepekan setelah terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia . Kepada KPK, Agus mengaku uang tersebut dibagi-bagikan melalui koleganya di Komisi XI DPR, Dudhie Makmun Murod, di ruang kerja Ketua Komisi IX Emir Moeis. Pengakuan ini kemudian dibahas dalam rapat pleno FPDIP pada Selasa, 19 Agustus 2008.

Miranda Goeltom dalam menanggapi kasus Agus Condro

Tidak jelas apa hasil rapat pleno PDIP tersebut. Tapi sehari kemudian Agus ‘bernyanyi” lebih nyaring. Kepada pers di Gedung DPR, Agus mengatakan bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang menerima traveler cheque (TC). Dia mengungkapkan sejumlah nama lain yang menerima cek pelawat Rp 500 juta bersama dirinya, yakni, William Tutuarima, Budiningsih, Mateus Formes, dan Muhammad Iqbal.


10

Ketika itu, kata Agus, dia menduga-duga pemberian uang berupa 10 lembar cek dari Bank Internasional Indonesia (BII) merupakan gratifikasi setelah berhasil meloloskan Miranda menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Kuasa hukum Agus, Firman Wijaya, menyatakan, sebelumnya sebenarnya Agus pernah menceritakan kasus dugaan suap itu kepada Mahfud M.D saat keduanya bertemu

di Garut, Jawa Barat. Belakangan, Mahfud sendiri menyatakan

kesiapannnya jika dia diminta sebagai saksi meringankan untuk Agus.

Pernyataan Agus tentang cek pelawat ini ternyata bukan lolongan anjing di padang pasir. Sekitar sebulan setelah pengakuan Agus, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menemukan 400 lembar cek perjalanan yang dibagikan kepada anggota Komisi Perbankan. Satu lembar cek bernilai Rp 50 juta. Hasil temuan tersebut kemudian diserahkan ke KPK.

Namun, sampai hampir 10 bulan sejak pengakuan Agus Condro, tidak ada tenggapan terbuka dari KPK. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa KPK tidak menindaklanjuti dugaan korupsi terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tersebut. Karena itu, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) mempraperadilankan KPK yang dianggap lamban menangani pengaduan Agus Condro. Menurut MAKI, KPK sebenarnya bisa dengan mudah menetapkan Agus Condro sebagai tersangka dengan sangkaan menerima gratifikasi karena Agus Condro sudah mengakui perbuatannya.

Akhirnya pada 9 Juni 2009, KPK menetapkan dan menahan empat orang sebagai tersangka kasus penerimaan TC tersebut. Mereka, Hamka Yandu (Golkar), Endin AJ Soefihara (PPP), Dudhie Makmun Murod (PDIP), dan mantan anggota fraksi TNI/Polri yang telah menjabat anggota BPK, Udju Djuhaeri.

KPK juga mengembangkan kasus ini. Pada 1 September 2010 KPK mengumumkan 26 tersangka kasus suap terkait pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI pada 2004. Dari 26 nama itu, 14 tersangka berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), 10 dari Fraksi Partai Golkar, dan 2 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Termasuk


11

dalam deretan tersangka adalah Agus Condro, politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, dan politisi senior Golkar, Paskah Suzetta.

Empat tersangka penerima suap kemudian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka, Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin AJ Soefihara, dan Udju Djuhaeri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 17 Mei 2010 menghukum dua tahun penjara Dudhie, Hamka, dan Udju. Ada pun Endin divonis 15 bulan, tapi Pengadilan Tinggi DKI kemudian memperberat vonis ini menjadi dua tahun penjara.

Pada 16 Juni 2011, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Suhartoyo menjatuhkan vonis satu tahun tiga bulan penjara –tiga bulan lebih ringan dari tuntutan jaksakepada Agus Condro. Selain itu Agus juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta. Menurut Ketua Majelis Hakim Suhartoyo, mantan politikus PDIP itu terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan jaksa kedua, yakni melanggar Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan menjatuhkan hukuman untuk Agus satu tahun tiga bulan penjara karena dia mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah di hukum, telah mengembalikan uang hasil korupsi, serta telah melaporkan kasus suap ini ke ke KPK. Kendati dihukum lebih ringan ketimbang yang lain, putusan hakim ini tetap menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan

LPSK misalnya,

menyatakan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta kepada Agus Condro itu terlalu berat. "Meski hukuman tersebut lebih ringan dari terdakwa lainnya, seharusnya Agus Chondro mendapat perlindungan hukum yang lebih signifikan" ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam siaran persnya. Dalam siaran pers tersebut, Haris juga mengakui perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia belum maksimal karena belum ada jaminan signifikan dari undang-undang.

Dibanding hukuman para penenerima cek pelawat lainnya, hukuman untuk Agus memang tak jauh beda. Max Moein dan Rusman Lumbantoruan, kolega Agus di PDI Perjuangan yang Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

12

menyangkal perbuatannya dan tidak mengembalikan cek yang diterimanya, misalnya, dihukum 20 bulan penjara. Padahal, sebagai justice collaborator LPSK telah mengirim surat kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan peran Agus dalam mengungkap kasus suap ini. LPSK sendiri telah menetapkan secara resmi perlindungan untuk Agus sejak 15 Maret 2011. Penetapan Agus Condro sebagai pelaku pelapor oleh LPSK merupakan hasil pembicaraan antara LPSK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, serta Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga lembaga ini sepakat, sebagai

justice collaborator

Agus layak mendapat

kontribusinya bekerja sama dengan aparat penegak hukum,

"hadiah" atas

yakni, remisi, asimilasi, atau

pembebasan bersyarat. LPSK juga ikut memantau dan mendampingi Agus dalam persidangan.

Kasus Agus Condro ini juga membuat Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Andi Tumpa, mengeluarkan

surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang isinya meminta para hakim

memperhatikan secara khusus pelaku pelapor kasus kejahatan seperti kasus Agus Condro. Tujuannya, agar pelaku tidak takut lagi melaporkan. SEMA itu tidak memberikan rincian sanksi yang diberikan kepada whistleblower. "Masalah sanksi itu dikembalikan ke hakim, tetapi harus diperhatikan," kata Harifin. Harifin mengungkapkan perihal SEMA ini setelah pertemuan MA dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH).

Ketua Mahkamah Agung, Harifin Andi Tumpa

Pertemuan MA dengan PMH adalah untuk menindaklanjuti pembicaraan di Cipana yang bertujuan mengevaluasi program pemberantasan mafia hukum dan rencana seminar tentang whistle blower serta kemungkinan adanya pernyataan bersama antar penegak hukum terkait UU Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

13

Perlindungan saksi. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, whistleblower belum mendapatkan penghargaan dari pemerintah, meski telah membocorkan informasi penting menyangkut kejahatan yang merugikan negara.

Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menegaskan, memang harus ada penanganan khusus bagi whistleblower itu. Mereka yang melakukan kejahatan tapi kemudian ikut melaporkan dan membantu mengungkapkan kejahatan, harus mendapat perlakukan khusus. Perlakuan tersebut, antara lain, pengurangan hukuman atau divonis ringan. Kuntoro menunjuk vonis terhadap Agus Condro yang dinilai tidak adil. ’’Harusnya jauh lebih ringan."

Tanggapan Ketua LPSK mengenai kasus Agus Condro

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, perlindungan terhadap whistleblower atau justice collaborator memang perlu diatur lebih jauh dan detail. Mereka, kata Abdul Haris, jika memenuhi syarat bahkan

bisa bebas dari tuntutan," katanya. Syarat itu di antaranya,

memberikan informasi untuk mengungkapkan kejahatan, saksi pelaku bukan aktor intelektual dari kejahatan, serta tidak mengulangi lagi kejahatannya. Menurut Abdul Haris Semendawai, putusan hakim terhadap Agus Condro menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia belum maksimal karena belum ada jaminan dari undang-undang.


14

Perlindungan hukum terhadap whistleblower yang juga tersangka hanya sebatas ketentuan Pasal 10 Ayat (2), yakni adanya pertimbangan hakim, dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

Padahal, tambah Semendawai, LPSK sudah melakukan langkah serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Agus Condro. Salah satunya, mengirim surat kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan peran dan informasi penting yang dimiliki Agus Condro. Semendawai mengakui

perlindungan yang tidak maksimal dari LPSK disebabkan

adanya

kelemahan dalam UU No.13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Atas kelemahan tersebut, LPSK bersama Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) telah merumuskan perlindungan hukum dalam rancangan revisi UU No.13/2006.

Semendawai mengatakan LPSK terus mendorong supaya revisi UU tersebut segera terwujud. Salah satu rumusan revisi tersebut terpenting adalah pemberian penghargaan kepada saksi atau pelapor yang juga tersangka atau terdakwa yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar suatu kejahatan. Penghargaan tersebut diberikan untuk kepentingan penegakan hukum agar pelaku kelas kakap dapat diproses secara hukum dan berbagai kejahatan dapat terungkap.

Kekecewaan terhadap vonis hakim yang menghukum penjara Agus Condro juga dikemukakan Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut koordinator divisi hukum ICW, Febridiansyah, seharusnya Agus Condro divonis bebas dia adalah pelapor dan pengungkap skandal cek pelawat yang hingga kini terus disidik Komisi Pembentasan Korupsi. KPK sendiri pada 10 Desember 2011 telah membawa pulang Nunun Nurbaeti yang sebelumnya ditangkap polisi Thailand di Bangkok pada Rabu 7 Desember 2011. Nunun, yang merupakan buronan KPK, diduga ikut berperan penting dalam menyalurkan cek pelawat tersebut ke anggota DPR. Febri mengatakan, seharusnya majelis hakim bisa lebih progresif dalam menjatuhkan putusan, tidak terpaku pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Semendawai, LPSK telah melakukan sejumlah langkah sebagai bentuk perlindungan sekaligus penghargaan terhadap Agus Condro yang telah bekerja sama dengan aparat hukum mengungkap kasus suap ini. Selain meminta majelis hakim meringankan hukuman terhadap Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

15

Agus atas jasanya mengungkap kasus suap cek pelawat, meminta Agus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang lebih mudah diakses keluarganya, LPSK juga telah mengajukan permohonan remisi dan pembebasan bersyarat untuk Agus.

Komitmen Agus Condro

Apa yang membuat Agus Condro bernyanyi? Mungkin SMS dari koleganya itu memang ikut mempengaruhinya. Kepada media, Agus sendiri menyatakan dia hanya ingin menyampaikan kebenaran. Pria asal Batang, Jawa Tengah, itu mengaku sejak awal telah siap menerima risiko apapun dengan langkahnya, termasuk mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota DPR. Akibat pengakuannya Agus memang diberhentikan dari keanggotaan DPR. Agus telah dua kali menjadi anggota DPR/MPR dari Jawa Tengah.

Di hari saat dibebaskannya dia dari penjara, kepada wartawan, Agus mengatakan akan tetap melanjutkan komitmennya memberantas korupsi dengan membentuk wadah yang melibatkan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan politik. "Dalam tahanan saya merenung, banyak peristiwa korupsi dan telah ada upaya pemberantasannya,

namun ditunggangi kepentingan

politik. Jadi perjuangannya tidak murni.”

Menurut Agus, rakyat belum banyak berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, dia akan merangkul teman-temannya

untuk menggalang komitmen melawan

korupsi. "Ini sifatnya gerakan rakyat dan fokus menggerakkan lapisan masyarakat bawah untuk peduli pada pemberantasan korupsi tanpa bermuatan politik dan dilakukan murni untuk kepentingan bangsa,” katanya


16

Susno Duadji: Nyanyi Sunyi Seorang Jenderal

s

usno Duaji berjasa dalam mengungkap kejahatan pajak Gayus Tambunan. Mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal menjadi pesakitan. Demikianlah nasib yang menimpa Komisaris Jenderal

Susno Duaji. Pria kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954 itu tersandung dua kasus yang menjadi sorotan masyarakat yang juga kemudian berujung pada pencopotan jabatannya lalu membuatnya menjadi narapidana. Susno sendiri berkukuh tidak bersalah terhadap apa yang dituduhkan ke dirinya. Di tengahtengah perlawanannya itulah dia kemudian membuka borok sejumlah petinggi kepolisian, bahkan

dengan

terang-terangan

menyebut

inisial

mereka.

Mereka,

menurut

Susno,

menyalahgunakan jabatannya untuk mempermaikan kasus demi keuntungan pribadi. Salah satu kasus yang disebut Susno, kemudian menjadi pemberitaan besar di media massa, yakni kasus kejahatan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian juga menetapkan Susno sebagai saksi yang dilindungi. LPSK berpendapat

keterangan dan informasi yang diberikan Susno

penting untuk mengungkap kasus kejahatan pajak tersebut. LPSK juga memantau keberadaan Susno di dalam tahanan. Nama Susno pertama kali menjadi perbincangan publik saat dia melontarkan istilah “cicak melawan buaya” dalam sebuah wawancara dengan sebuah media massa. Cicak ditujukan untuk Komisi Pemberantasan, dan “buaya” untuk polisi, sebagai sosok yang jauh lebih kuat ketimbang buaya. Ungkapan itu dinyatakan Susno saat muncul kabar Komisi Pemberantasan Korupsi tengah membidik Kepala Bareskrim itu terkait dengan kasus Bank Century. Susno merasa KPK telah menyadap teleponnya, sesuatu yang membuatnya berang. Maka saat populerlah istilah “cicak vs buaya.”


17

Chandra dan Bibit saat menanggapi kasus Susno di KPK

Hubungan kepolisian dan KPK makin panas setelah kemudian kepolisian menetapkan Chandra dan Bibit sebagai tersangka suap dalam kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang dilakukan PT Masaro Radiokom dengan tersangkanya, antara lain, Anggoro, pemilik perusahaan tersebut. Chandra dan Bibit bahkan saat itu sempat ditahan polisi. Para aktivis antikorupsi menyebut tindakan ini sebagai kriminalisasi KPK. Perang Cicak vs Buaya ini makin panas, setelah kemudian Kejaksaan Agung menyatakan berkas Chandra dan Bibit siap untuk diserahkan ke pengadilan. Gerakan membela Chandra dan Bibit pun terjadi di mana-mana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan membentuk tim untuk meneliti kasus ini dan disimpulkan tak ada bukti dan kesalahan yang bisa membuat Chandra dan Bibit diajukan ke pengadilan. Kejaksaan sendiri, belakangan, kemudian menghentikan kasus ini lewat mekanisme surat penetapan penghentian perkara. Lain Chandra dan Bibit, lain pula nasib Susno, pernyataannya tentang keterlibatan sejumlah perwira tinggi memancing kehebohan di kalangan internal kepolisian. Dalam konferensi pers di Kantor Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum, Susno mengungkapkan

bahwa ada

jenderal di Polri yang terlibat makelar kasus (markus). Susno mengatakan saat dirinya masih menjabat sebagai Kabareskrim, pada 2009 lalu, terdapat laporan dari PPATK soal penggembungan rekening seorang karyawan pajak atas nama Gayus M. Tampubolon. Uang dalam rekening itu senilai Rp 25 miliar. Namun, dalam penyidikan, uang yang dinyatakan bermasalah adalah Rp 400 juta. Sedangkan sisanya, kata Susno, yakni sekitar Rp 24,6 miliar, tidak diketahui keberadaannya. Maka, meledaklah kasus Gayus ini. Apalagi, dalam Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

18

perjalanannya, ternyata pengadilan Gayus ini juga diwarnai dengan skandal perubahan tuntutan yang

dilakukan

jaksa

dan

suap

terhadap

hakim

yang

mengadili

Gayus.

Susno pun menyebutkan beberapa nama pejabat polri yang diduga menjadi markus. Untuk markus yang berada di Mabes Polri, Susno bahkan menyebutkan inisialnya. "Brigjen EI, yang kemudian digantikan Brigjen RE, KBP E, dan Kompol A," katanya.

Menurut Susno, dalam konferensi pers di kantor Satgas Antimafia Hukum itu, yang dia sampaikan adalah sebagai bentuk ketidaksetujuannya atas perilaku yang tidak satu kata dan tidak satu perbuatan. "Suka melepas tanggung jawab, mengorbankan anak buah, antara perbuatan dan perkataan munafik, mendapatkan kekayaan dengan cara ilegal, salah menggunakan jabatan, mencari kesalahan orang lain, menutupi kejahatan di tubuh Polri, melindungi judi, preman, narkotika, ilegal logging dan ilegal mining," katanya saat itu.

Serangan balik kemudian menimpa Susno, dia dituduh menerima suap

saat kepolisian

menangani kasus yang membelit PT Salmah Arowana Lestari, perusahaan yang bergerak dalam bisnis ikan, yang berlokasi di Riau. Tak hanya itu, Susno kemudian juga dituduh korupsi dana pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Jawa Barat tahun 2008. Dalam situasi terjepit ini, Susno membuat kejutan lagi. Hadir sebagai dalam sidang Antasari Azhar, dia menegaskan kasus Antasari sarat rekayasa. Menurut Susno, sebagai Kepala Bareskrim saat pengusutan pembunuhan direktur PT PBK, Nasaruddin, dan membuat Ketua KPK Antasari Azhar sebagai tersangka, dia sama sekali tidak tahu dan dilibatkan. Pernyataan Susno yang kerap kontroversial itulah yang antara lain membuat dia kemudian dipanggil Komisi III DPR.


19

Profil Susno Duaji

Drs. Susno Duadji S.H., M.Sc.

Lulus dari Akademi Kepolisian 1977, Susno yang menghabiskan sebagian kariernya sebagai perwira polisi lalu lintas sudah mengunjungi 90 negara untuk belajar menguak kasus korupsi. Kariernya mulai meroket ketika dia dipercaya menjadi Wakapolres Yogyakarta dan berturutturut setelah itu Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Susno mulai ditarik ke Jakarta, ketika ditugaskan menjadi Kepala Pelaksana Hukum di Markas Besar Polri dan mewakili institusinya membentuk KPK pada 2003. Pada 2004 dia ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sekitar tiga tahun di PPATK, Susno kemudian dilantik sebagai Kapolda Jawa Barat. Beberapa pernyataan dan kebijakan kontroversial selama menjabat Kapolda Jawa Barat di antaranya adalah, “Jangan pernah setori saya” dan perintah tembak di tempat bagi penjahat yang melarikan diri. Sejak 24 Oktober 2008, Susno menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (Kabareskim) menggantikan Bambang Hendarso Danuri yang diangkat menjadi Kapolri. Saat menjabat Kabareskrim dia disebut-sebut sukses mengembalikan uang negara hasil kejahatan sekitar Rp 15 triliun, lebih dari dua kali lipat dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.


20

Pengadilan Susno Dibelit kasus yang memojokkan namanya, pada 5 November Susno sempat menyatakan dirinya mundur dari jabatan Bareskrim. Tapi, itu tak lama karena pada pada 5 November 2009 dia aktif kembali. Baru tiga pekan kemudian, pada 24 November 2009 Kapolri secara resmi mengumumkan pemberhentian Susno dari jabatan sebagai Bareskrim. Susno sendiri akhirnya diperiksa penyidik independen Polri. Setelah melalui serangkaian penyidikan, akhirnya Susno dijadikan tersangka penerima gratifikasi sebesar Rp 500 juta dari PT Salmah Arowana

Lestari (SAL) Riau. Tuduhan menerima suap tersebut berdasarkan

keterangan Sjahril Djohan dan Haposan Hutagalung, pengacara PT SAL. Susno juga dituduh melakukan penggelapan dana pengamaan Pilkada Jawa Barat saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam kasus ini Susno dinilai telah merugikan keuangan negara Rp 8,1 miliar. Susno sendiri menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan juga, belakangan, surat penangkapan atas dirinya kendari kemudian dirinya tetap ditahan. Selain Susno polisi juga menetapkan Sjaril Djohan dan Haposan Hutagalung sebagai tersangka.

Haposan Hutagalung dan Sjaril Dohan saat mengikuti pengadilan

Saat persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Markas Besar Polri menunjukkan dua alat bukti yang digunakan sebagai dasar penangkapan dan penahanan Susno pada pertengahan 2010 itu.


21

Alat bukti pertama, laporan polisi nomor polisi LP/272/K/IV/2010 Bareskrim tanggal 21 April 2010. Alat bukti kedua berupa keterangan

enam saksi, yakni Sjahril Djohan, Haposan

Hutagalung, M. Dadang Apriyanto, Upang Supandi, Ahsanur, dan Syamsurizal Mokoagouw.

Proses peradilan Susno terhitung lambat. Salah satu penyebabnya, karena banyaknya jumlah saksi yang diajukan jaksa, yakni 124 saksi. Dalam perjalanannya banyak saksi yang tidak bisa dihadirkan atau kehadirannya ditunda sehingga menyebabkan penundaan persidangan. Penggabungan

persidangan dua

kasus yang

berbeda tempat dan waktu itu, yakni kasus

penggelapan dana pengamanan Pilkada dan kasus PT SAL, sempat menjadi polemik.

Persidangan Kasus Penggelapan Dana Pilkada Sejumlah bekas kepala kepolisian dihadirkan sebagai saksi dalam sidang ini. Mereka, antara lain, Sugiono (mantan Kapolres Subang), Erwin Faisal (mantan Kapolres Sumedang), Suntana (mantan Kapolres Kota Tasikmalaya), Rudi Antariksawan (mantan Kapolres Kota Sukabumi), M. Arif Ramadhan (mantan Kapolres Bandung Tengah), dan Moh Gagah Suseno (mantan Kapolres Majalengka). Kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan para perwira Polri itu mengakui adanya pemotongan dana anggaran pengamanan yang diterima masing-masing Polres dari Bidang Keuangan Polda Jawa Barat. Menurut mereka, besarnya potongan anggaran pengamanan pilkada untuk tiap Polres berbeda-beda. Namun, total potongan untuk enam Polres mencapai Rp 1,833 miliar.

Cuma, tak satu pun di antara para saksi menyebut bahwa pemotongan itu merupakan perintah Susno yang saat itu menjadi Kapolda. Tentang pemotongan dana tersebut, para saksi mengaku mendapat arahan dari Kepala Sub-direktorat (Kasubdit) Keuangan Polda Jawa Barat, AKBP Iwan Gustiawan dan AKBP Agus.


22

Susno Duadji saat mengikuti pengadilan

Persidangan ini juga menghadirkan saksi penting, yakni Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu) Polda Jawa Barat saat itu, Maman Abdurahman Pasha, yang sebelumnya berkali-kali mangkir. Maman mengaku dirinyalah yang memerintahkan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Akun Bidang Keuangan Polda Jabar Iwan Gustiawan dan pegawai negeri sipil Bidang Keuangan Polda Jabar, Yultje Aprianti, untuk memotong dana pilkada dan pemotongan itu atas atensi Kapolda Jabar saat itu, Susno Duadji. Dalam kesaksiannya, Yultje menyebut

penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Maman

Abdurahman. Dia juga menyatakan, Kapolda mendapat jatah pemotongan sebesar Rp 50 juta. Yultje mengaku bertugas untuk membagikan uang itu ke sejumlah kepala biro dan perwira berpangkat komisaris besar dan ajun komisaris besar. Dari pemotongan itu, kata Maman, Susno mendapat Rp 150 juta, Wakil Kepala Polda, Brigadir Jenderal Supriyadi Usman, mendapat Rp 100 juta, dan Inspektur Pengawasan Daerah Komisaris Cecep Lukman memperoleh Rp 75 juta. Adapun pejabat setingkat kepala biro memperoleh Rp 20 juta. Sedang para ajun komisaris besar menerima Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Menurut Maman, Susno-lah yang

memerintahkan penarikan dana dalam beberapa tahap

sebesar, antara lain, Rp 1,3 miliar dan Rp 1,5 miliar yang kemudian ditukar dengan dolar AS. Selain itu, kata Maman, Susno juga memerintahkan uang senilai Rp 1 miliar agar ditukarkan dalam bentuk 40 lembar cek pelawat. Cek itu kemudian dibagi-bagikan kepada para petinggi Polda Jawa Barat dan sisanya untuk membiayai berbagai kegiatan.


23

Susno bertemu kuasa hukumnya

Tapi keterangan Maman itu oleh Susno dianggap mengada-ada karena tidak sesuai satu dengan lainnya. Maman belakangan, setelah dicecar para pengacara Susno, membuat pengakuan baru. Dia menyatakan pembangunan Gedung Olahraga Brimob, pembelian mobil Camry, Suzuki APV, peringatan Hari Bhayangkari, dan pembagian uang

Lebaran tidak memakai duit

pengamanan pilkada. “Dari Samsat," ujarnya. Padahal, sebelumnya, dia menerangkan pembangunan gedung olahraga, pembelian mobil dan sebagainya itu dari dana pengamanan pemilihan gubernur Jawa Barat itu. Susno juga membuktikan ketidakakuratan kesaksian Maman tentang

travel cheque yang

disebut dari pemotongan dana Pilkada. Susno menegaskan, cek perjalanan tersebut dibeli dari uang pribadinya, hasil menjual tanah. Bukti itu dibeberkan sebelum Susno menghadirkan saksi meringankan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Para Saksi Kunci Kasus PT SAL Susno dijadikan tersangka penerima suap setelah polisi memeriksa Sjahril Djohan dan Haposan Hutagalung, pengacara Ho Kian Kiat, warga Singapura yang mengaku korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan pemilik PT Salmah, Anuar Salmah. Susno dituduh menerima uang Rp 500 juta dari PT Salmah Arowana. Menurut Sjahril yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini, dialah yang mengantar uang ke Susno. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

24

Di persidangan, Sjahril Djohan berkukuh menyatakan, uang itu betul-betul telah diterima Susno. Uang tersebut, ujarnya, dia terima dari Haposan untuk diteruskan ke Susno. "Uang betulbetul saya serahkan ke Susno. Manusia bisa dibohongi, tapi Tuhan tidak,” ujarnya di persidangan. Dia menyerahkan uang tersebut pada 4 Desember 2008 di rumah Susno. Susno menyatakan dia tak menerima uang seperti disebutkan Sjahril. Menurut Susno, Sjahril Djohan berbohong.

Saksi lain yang juga dihadirkan dalam kasus suap ini adalah AKBP Syamru Rizal, salah seorang saksi yang mengaku menyaksikan Syahril Djohan menyuap Susno senilai Rp 500 juta. Syamsu Rizal yang tak lain bekas anak buah Susno mengaku menyaksikan Syahril ke rumah Susno di Jalan Abuserin 2B Fatmawati, Jakarta Selatan, untuk menyerahkan uang senilai Rp 500 juta. Susno menyatakan keterangan Syamsu itu palsu. Dia menduga kesaksian

tersebut

dilontarkan Syamsu yang dendam karena dirinya telah mencopot Syamsu dari jabatannya. Sjahril sendiri, dalam kasus ini, pada Oktober 2010, divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara. Dia dinyatakan terbukti melakukan suap. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni, dua tahun penjara dan denda Rp 75 juta. Ada pun Haposan Hutagalung divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Haposan dinilai terbukti melakukan tiga tindak pidana, yakni memberikan keterangan yang tidak benar mengenai asal-usul uang Gayus senilai Rp 28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi. Kemudian terbukti memberikan uang sebesar US$ 6.000 kepada penyidik M. Arafat Enanie saat menangani perkara Gayus serta terbukti turut serta memberikan uang kepada Susno Rp 500 juta, melalui Sjahril Djohan. Haposan mengajukan banding, tapi pengadilan banding memperberat hukumannya menjadi sembilan tahun penjara.

Walau sudah diputus pengadilan, toh peradilan Susno dalam perkara suap PT SAL dianggap belum tuntas. Itu karena sejumlah saksi kunci yang bisa memberi keterangan benar atau tidaknya Susno menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Sjahril Djohan yang akan dihadirkan oleh jaksa ternyata tidak kunjung hadir. Mereka adalah Mr. Ho, Dadang, dan Vincent Apriyono. Mr. Ho dan Vincent adalah pengusaha asal Singapura yang merupakan investor PT SAL. Sedangkan Dadang adalah office boy dan sopir yang bekerja di kantor Sjahril Djohan. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

25

Dalam persidangan Susno juga dihadirkan beberapa saksi ahli baik yang memberatkan maupun yang meringankan Susno, di antaranya Brigjen Iza Fadli, Muhammad Nuh Al Azhar, Ahmad Yani (Komisi III DPR), Prof. Bambang Purnomo (guru besar bidang pidana UGM), dan Dr. Mudzakir (ahli hukum pidana Universitas Islam Yogyakarta).

Tewasnya Dua Saksi yang Mencurigakan

Penyelidikan kasus Susno juga diwarnai meninggalnya dua saksi meringankan Susno. Sejumlah kalangan mehubung-hubungkan kematian keduanya yang sama-sama karena kecelakaan tersebut dengan perkara Susno yang tengah bergulir di persidangan. Saksi yang tewas itu Brigadir Kepala Doni Rahmanto dan Inspektur Dua Anjar Saputro. Doni Rahmanto, mantan pengawal Susno, tewas akibat kecelakaan di jalan raya pada 9 Maret 2011. Dia ditemukan terkapar terjatuh dari sepeda motor Yamaha Mio putih bernomor polisi B 6684 EOB miliknya di Jalan D.I. Panjaitan, di seberang kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Timur. Beberapa saksi di tempat kejadian mengatakan Doni menjadi korban tabrak lari. Saat bersaksi di pengadilan, Doni membantah jika Susno pernah bertemu Sjahril Johan di rumah Susno seperti dakwaan jaksa. Sebelumnya, Anjar Saputro, juga tewas akibat kecelakaan di jalan raya Bogor pada 16 Oktober 2010 lalu. Dia meninggal sebelum memberi kesaksian meringankan untuk Susno. Pada 24 Maret 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Susno hukuman tiga tahun enam bulan penjara, denda Rp 200 juta serta membayar kerugian negara Rp 4 miliar. Susno tidak ditahan. "Karena alasan kemanusiaan, terdakwa Susno Duadji tidak (belum) ditahan. Namun, jika nantinya sudah ada keputusan inkraclit, tetap akan dilakukan eksekusi," ujar juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sobari. Walau menyatakan menghormati putusan majelis hakim, Tapi Susno menilai putusan tersebut tidak adil.

Dia melakukan perlawanan hukum terhadap putusan tersebut. Alasannya,

mengajukan banding tersebut juga ditulis Susno panjang lebar dalam situs pribadinya, www.susnoduadji.com.


26

“Alasan saya dan Tim Advokad mengadakan perlawanan hukum BANDING bukan karena beratnya hukuman yang dijatuhkan. Saya tidak takut dengan hukuman apa pun yang dijatuhkan, mati pun saya siap. Yang saya dan Tim Advokad persoalkan adalah vonis bahwa saya terbukti bersalah. Seandainya saya dihukum satu hari atau satu jam pun kalau ada hukuman yang demikian, maka saya dan tim advokad tetap akan melakukan perlawanan hukum banding.

Vonis bahwa saya dinyatakan BERSALAH itu yang kami tidak bisa terima karena saya memang tidak bersalah dan tidak ada satu alat bukti pun yang membuktikan bahwa saya bersalah. Semua fakta yang diangkat oleh Majelis Hakim adalah berdasarkan keterangan satu orang Mafia Hukum Sjahril Djohan untuk dakwaan pertama (perkara Arowana) dan satu orang saksi rekayasa Maman Abdulrahman Pasya untuk dakwaan kedua (perkara Pilkada Jabar).

Saya dan Tim Advokad menyatakan sangat menyesalkan Majelis Hakim yang sangat "mendewakan " mafia hukum/Markus Sjahril Djohan dan si Pembohong Maman Abdulrahman Pasya daripada ratusan saksi dan bukti authentic…. Tapi, upaya banding Susno gagal. Pada 9 November 201, lewat putusan Nomor 35/PID/TPK/2011/PT. DKI, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi DKI yang dipimpin Roosdarmani tetap menyatakan Susno bersalah. Dia tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Susno dianggap terbukti bersalah dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Selain denda Rp 200 juta, Susno juga harus membayar ganti rugi kepada negara yang oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinaikkan menjadi Rp 4.208.898.749. Ada pun kurungan pengganti denda diturunkan dari enam bulan menjadi empat bulan.

Terhadap putusan banding tersebut, Susno mengajukan kasasi. Pengacara Susno secara resmi menyerahkan memori kasasi klien mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 19 Desember 2011. Arie Yusuf Amir, salah seorang kuasa hukum Susno, menyatakan, dalam memori kasasi pihaknya secara khusus menyoroti kurang memadainya pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan. "Mereka menghukum cuma dengan satu saksi. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

27

Di kasus Sjahril Djohan (kasus suap PT Salmah Arowana Lestari/PT SAL) cuma Sjahril Djohan dan di kasus dana Pilkada Jawa Barat hanya Kombes Dul Rachman (Maman Abdulrahman)," kata Arie Yusuf Amir. LPSK Mendampingi Susno Susno Duaji memandang perlu untuk memita perlindungan LPSK demi keamanan dirinya sekaligus membongkar kejahatan yang ia ketahui. Susno mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK pada 4 Mei 2008.

Setelah melakukan rapat internal, pada 24 Mei 2010

mengabulkan permintaan Susno. LPSK memandang perlu melindungi Susno karena perannya sebagai whistleblower dalam kasus dugaan kejahatan pajak yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan. Dasar perlindungan

Gayus Halomoan Tambunan bertemu kuasa hukumnya

Mengacu pada pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut LPSK, Susno berjasa dalam kasus Gayus karena dialah yang pertama kali mengungkapan kejahatan pajak yang, belakangan, kemudian menyeret banyak orang, termasuk sejumlah jaksa. Terhadap perannya itu, LPSK meminta pengadilan bisa meringankan hukuman Susno, jika dia dinyatakan bersalah, dengan mempertimbangkan perannya tersebut. Sebelum menetapkan perlindungan untuk Susno, LPSK sendiri pernah menggelar rapat dengan Markas Besar Polri. Rapat digelar pada 17 Mei, ketika status Susno sudah menjadi tersangka. Kendati begitu, berdasarkan rapat pleno LPSK, Susno tetap layak dilindungi.


28

Saat menjalankan tugas dan fungsi perlindungan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saki dan Korban,

LPSK menghadapi sejumlah tantangan berkaitan degan

pemberian perlindungan terhadap Susno ini. Misalnya, adanya beda persepsi dengan Markas Besar Polri perihal penempatan Susno. LPSK berpendapat Susno seharusnya ditempatkan di rumah aman (safe house), bukan di rumah tahanan.

LPSK berpandangan, karena

Susno

menjadi whistleblower dalam kasus Gayus, dia layak dilindungi. Sebaliknya Mabes Polri menyatakan Susno yang menjadi tersangka dalam kasus PT SAL tak layak mendapat perlindungan. LPSK kemudian melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ditujukan ke Presiden karena menurut undang-undang LPSK adalah lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Surat itu kemudian mendapat respons Menteri Hukum dan HAM. LPSK tetap berhak member perlindungan kepada LPSK walau Susno berada di rumah tahanan Brimob Kelapa Dua. Menurut Lili Pintauli Siregar, Komisioner Penanggung Jawab Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, LPSK diberikan keleluasaan untuk memantau perkembangan kesehatan Susno. LPSK juga terus berkoordinasi dengan tim pengacara untuk memantau keadaan Susno. “Makanya kami punya keleluasaan melihat perkembangan kesehatan beliau di rutan,” ujar Lili. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait dalam memberikan perlindungan saksi dan korban. Posisi saksi dan korban yang sudah mendapat perlindungan pun kuat. Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi menyebutkan “saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, dan atau telah diberikannya”. Dalam kasus PT SAL, menurut Lili, kepada Susno dapat diterapkan rumusan Pasal 10 ayat (2) UU Perlindungan Saksi yang menyebutkan “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. “Terhadap kasus Gayus, Susno adalah whistle brower. Maka diterapkan Pasal 10 ayat (1). Tapi, untuk kasus SAL, dapat diterapkan Pasal 10 ayat (2),” ujar Lili. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

29

Kini, meskipun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis Susno Duadji penjara 3 tahun 6 bulan, LPSK masih terus memberikan perlindungan. "Perlindungan terhadap Susno Duadji tetap kami lakukan. Susno kami lihat sebagai seorang whistleblower," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.


30

Vonis Abu Bakar Ba’asyir dan Perlindungan Saksi Kasus Terorisme

A

bu Bakar Ba’asyir akhirnya divonis bersalah. Setelah bersidang selama empat setengah jam, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Herry Swantoro, pada 16 Juni 2011, menyatakan Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)

tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Hakim menyatakan Ba’asyir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus pembiayaan pelatihan militer untuk kegiatan terorisme di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh. Majelis hakim menghukum Ba’asyir 15 tahun penjara. “Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pindana terorisme dalam dakwaaan subsidair,” kata Herry Swantoro. Untuk dakwaan primer, menurut Herry, hakim tidak menemukan bukti kuat. “Tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Membebaskan Abu Bakar Ba’asyir dari dakwaan primer tersebut,” kata Herry. Hukuman terhadap Basyir lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya jaksa menuntut Ba’asyir hukuman penjara seumur hidup. Dalam dakwaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Andi Muhammad Taufik menuntut Ba’asyir hukuman penjara seumur hidup. Dalam dakwaan subsider, jaksa menyatakan Ba’asyir secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 14 jucto pasal 7, subsider pasal 14 jucto pasal 11, lebih subsider pasal 15 jucto pasal 9, ke bawahnya lagi pasal 15 jucto pasal 7, ke bawahnya lagi pasal 15 jucto pasal 11, dan terakhir pasal 13 huruf a Undang-Undang tentang Terorisme dengan ancaman hukuman 3 tahun sampai 15 tahun penjara. Ba’asyir didakwa merencanakan dan menggerakan orang lain untuk mengumpulkan dana, baik secara pribadi maupun selaku Amir Jamaah Ansharut Tauhid dalam kaitannya dengan pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho di Aceh Februari 2010. Dana yang dikumpulkan Ba’asyir berasal dari dari Syarif Usman sebesar Rp 200 juta dan Hariyadi Nasution sebesar Rp150 juta. Ba’asyir menurut dakwaan jaksa juga memberikan dana, di antaranya sebesar Rp5 Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

31

juta, Rp120 juta, dan 5.000 dolar AS untuk keperluan survei hingga pelatihan. Pelatihan ini menurut jaksa sudah termasuk tindak pidana terorisme. Ba’asyir merencanakannya bersama Dulmatin alias Yayah Ibrahim dalam pertemuan di salah satu ruko di dekat Pondok Pesantren Mukmin Ngruki Solo, Jawa Tengah, pada Februari 2009 yang difasilitasi Ubaid atas arahan Dulmatin. Jaksa juga mendakwa Ba’asyir terbukti pernah menonton rekaman video pelatihan militer berdurasi 45 menit yang dibawa oleh Ubaid di kantor Jamaah Ansharut Tauhid Jakarta dan rumah Hariyadi Usman di Bekasi. Rekaman itu berisi kegiatan pelatihan di Jantho, Aceh, antara lain pelatihan fisik, menggunakan senjata api, dan orang-orang berkumpul sambil makan. Ba’asyir membantah dakwaan jaksa. Menurut dia, pelatihan militer di Aceh direncanakan oleh Ubaid dan Abu Tholud. Dia mengaku dirinya tak setuju dengan kegiatan itu karena Jamaah Ansharut Tauhid belum siap melakukan I’dad dengan senjata api. Terhadap vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, tim pengacara Ba’asyir langsung menyatakan banding. Sidang pembacaan vonis terhadap Abu Bakar Ba’asyir mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Sekitar 3.400 polisi, termasuk penembak jitu, ditempatkan di sekitar gedung pengadilan. Ketatnya pengamanan terhadap sidang tersebut karena banyaknya pendukung Ba’asyir, termasuk dari Solo, yang menyatakan akan hadir dalam sidang pembacaan vonis tersebut. Beberapa saat setelah hakim menjatuhkan hukuman kepada Ba’asyir, para pendukung Baasyir berlari-lari sekeliling halaman depan gedung Pengadilan Jakarta Selatan sebagai wujud protes mereka terhadap putusan hakim. Profil Abu Bakar Ba’asyir

Abu Bakar Ba’asyir bin Abu Bakar Abud


32

Abu Bakar Ba’asyir bin Abu Bakar Abud, biasa juga dipanggil Ustadz Abu atau Abdus Somad, merupakan seorang tokoh Islam di Indonesia keturunan Arab. Ba’asyir juga pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) serta salah seorang pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min. Sejumlah badan intelijen menuduh Ba’asyir sebagai kepala spiritual Jemaah Islamiyah (JI), sebuah grup separatis militan Islam yang mempunyai kaitan dengan al-Qaeda. Ba’asyir sendiri berulangkali menolak dirinya dihubungkan dengan organisasi tersebut. Dia membantah memiliki hubungan dengan JI dan terorisme. Ba’asyir pernah menjalani pendidikan sebagai siswa Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (1959) dan alumni Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah (1963). Perjalanan kariernya dimulai dengan menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Solo. Ia kemudian menjabat Sekretaris Pemuda Al-Irsyad Solo. Dari sini kariernya dalam organisasi Islam terus meningkat. Dia terpilih menjadi Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (1961), Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, memimpin Pondok Pesantren Al Mu’min (1972) dan Ketua Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 2002. Pada 10 Maret 1972, bersama Abdullah Sungkar, Ba’asyir mendirikan Pesantren Al-Mu’min di Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, bersama dengan Abdullah Sungkar pada 10 Maret 1972. Pada masa Orde Baru, Ba’asyir melarikan diri dan tinggal di Malaysia selama 17 tahun atas penolakannya terhadap asas tunggal Pancasila. Saksi Kunci Tak Dihadirkan Tim pengacara Abu Bakar Ba’asyir menyatakan mereka memiliki alasan kuat kenapa menyatakan banding terhadap putusan hakim. Menurut salah satu anggota tim pengacara, Achmad Michdan, karena karena majelis hakim tidak mempertimbangkan pentingnya pengakuan saksi kunci, Khairul Gazali. "Proses dalam pertimbangan hakim itu kan fakta persidangan berdasarkan saksi-saksi. Yang menarik justru ada keterangan salah satu saksi yang tidak dipertimbangkan," kata Achmad Michdan, seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 16 Juni 2011. Menurut Mihdan, Khairul adalah salah seorang saksi yang kini ditahan karena tuduhan terlibat perampokan Bank CIMB Medan. Khairul adalah orang yang mampu membuktikan bahwa tindak pidana yang memberatkan Ba’asyir adalah hasil intimidasi penyidik kepolisian dan diminta Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

33

polisi. "Dia saksi yang mengungkapkan para tersangka teroris itu mendapat tekanan fisik, mendapat tekanan mental. Inilah, yang kemudian menjadi atensi," kata Mihdan. Sebelumnya tim kuasa hukum Ba’syir juga kecewa dengan pemeriksaan saksi melalui teleconference. Untuk menghadirkan saksi, majelis hakim, karena keberadaan saksi yang berada di Rumah Tahanan Brimod Kelapa Dua, memutuskan memeriksa saksi memakai teknologi teleconference. Ada empat saksi yang diperiksa dari Rumah Tahanan Brimob. Tim pengacara Ba’asyir menolak cara ini. Mereka menilai pemeriksaan cara ini tidak adil bagi Ba’asyir. “Kami sejak awal menginginkan agar prosesnya lebih transparan. Saksi-saksi dihadapkan ke persidangan. Kalau mereka keberatan dipertemukan dengan terdakwa (Baasyir), bisa saja terdakwa di luar (ruang sidang) dan saksi diperiksa di ruang sidang. Kami ingin fairness trial, " demikian kata Achmad Michdan. Dari sisi lokasi, keberadaan mereka di dalam tahanan Brimob, dinilai Achmad Michdan akan member

tekanan bagi saksi. Salah satu saksi yang sudah memberikan keterangan melalui

teleconference adalah Luthfi Haidaroh alias Ubaid.

Ubaid saksi penting yang dapat

menunjukkan dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam pelatihan militer kelompok teroris di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh. Saksi lain yang diperiksa secara teleconference adalah Abdul Haris, Hendro Sultoni, dan Sholehudin. Vonis terkait kasus terorisme juga dijatuhkan kepada seorang remaja pelajar SMK Negeri 2, Klaten, Jawa Tengah, berinisial AW (18 tahun). Pada 17 April 2011 majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten yang dipimpin A.S. Pujo Harsoyo dengan anggota Marliyus dan Slamet Setyo Utomo memvonis AW hukuman dua tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme, yakni ikut merakit dan meletakkan bom dalam kasus terorisme di Klaten. Sebelumnya, jaksa menuntut AW dengan hukuman empat tahun penjara. Yakni melanggar pasal 15 junto 9 UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, serta pasal 1 ayat 1 tahun UU darurat nomor 12 tahun 1951. Menurut jaksa penuntut umum yang dipimpin Muji Martopo, AW terlibat dalam perakitan dan pemasangan bom di pos polisi Delanggu, Klaten. Selain itu, dia terlibat perencanaan peledakan bom di alun-alun utara Surakarta, ritual sebar apem di Kecamatan Jatinom, Klaten, serta Masjid Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

34

As-Syifa di dekat Rumah Sakit Islam Klaten, pada 1 Desember 2010 hingga 21 Januari 2011. Untuk memperkuat dakwaannya, jaksa mendatangkan enam saksi mahkota, yang lima di antaranya didatangkan dari Jakarta. Lima saksi mahkota datang dari Jakarta melalui Bandara Adi Soemarmo Solo, dan dibawa ke PN Klaten dengan kawalan sejumlah pasukan Densus 88 Antiteror. Saat mengadili AW, dihadirkan dua saksi meringankan, masing-masing seorang guru SMK Negeri 2 Klaten dan seorang tetangga AW. Mereka menerangkan, AW berkelakukan baik selama di sekolah maupun di kampungnya. Menurut kesaksian guru SMK Negeri 2 Klaten, AW sejak duduk di bangku kelas satu hingga tiga, dia tidak pernah memiliki catatan melakukan pelanggaran di sekolah. Ada pun tetangga AW yang juga menjabat Kepala Urusan Umum di Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Selatan, menyebut

AW tidak pernah bermasalah di

kampungnya. Kesaksian Umar Patek dan Perlindungan Saksi Terorisme Pada Juli 2011 tersangka terorisme Umar Patek, yang sebelumnya ditangkap dan ditahan di Pakistan dideportasi ke Indonesia. Menurut Juru Bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, Setidaknya ada 27 saksi yang akan diperiksa terkait dengan tragedy Bom Bali I yang menewaskan 202 orang, termasuk wisatawan asing itu.umar patek merupakan salah seorang tersangka utama insiden Bom pada 2002 yang melululantahkan sari club dan Paddy’s bar di Kuta, sebelumnyya polisi juga menghukum mati amrozi,Mukhlas dan imam samudera, terpidana kasus serupa. Umar Patek diduga juga terlibat dengan aksi bom di beberapa tempat lain. karena itu, selain kasus bom Bali I, polisi juga akan memeriksa keterkaitan Umar dengan kasus-ksus bom lain di tanah air “Tapi saat ini di Bali dulu karena saksi banyak disana,” ujar anton pada wartawan, rabu 5 oktober 2011. Berdasarkan catatan POLRI tertanggal 24 desember 2000, didalam negeri pria kelahiran Pemalang 20 juli !(66 ini tercatat terlibat dalam sejumlah aksi penegeboman, latihan militer, dan penyelundupan senjata api, yakni kasus: 1. Bom gereja kanisius Menteng Raya, Jakarta pusat 2. Bom gereja Anglikan Jalan Arif Rahman, Jakpus 3. Bom gereja Kainonia jalan matraman, Jakarta Timer Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

35

4. Bom Gereja oikumene jalan Halim, Jaktim 5. bom gereja Santo Yosep Jalan Matraman, Jaktim 6. Bom bali 12-13 oktober 2002 7. Latihan militer senjata api, berdasarkan laporan reskrim polda Aceh 22 Februari 2010 8. Upaya memasukan senjata api ke Indonesia 9. Terkait penangkapan tersangka Harry Kuncoro dan Penemuan Senjata Api,amunisi, serta magazen pada 19 juni 2011 10. Terkait pengeledahan rumah tersangka Haryy Kuncoro 15 juni 2011 dan penemuan dokumen yang diduga palsu, antara lain kartu keluarga dan akta yang digunakan sebagai persyaratan pembuatan paspor bersama istrinya, Rukayah binti Husein luceno, alias Fatimah Zahra.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saat menjadi saksi persidangan pemalsuan identitas diri dokumen keimigrasian atas nama Rukoyah binti Husein Huseno alias Fatimah Zahra, istri Umar, pada 28 November 2011, Umar mengaku memiliki nama asli Hisyam dan lahir di Pemalang, Jawa Tengah. Dia mengaku memalsukan nama diri menjadi Anis Alawi. Istrinya yang bernama Rukoyah yang berasal dari Filipina dan dinikahi di kamp pelatihan militer Islam di Mindanao, Filipina Selatan, pada 1998, menjadi Fatimah Zahra. Umar menyatakan, pemalsuan identitas terjadi pada 2010 di Indonesia. Waktu itu, dia dan istrinya sudah kembali dari Mindanao dan tinggal di Pamulang, bertetangga dengan Dul Matin, teroris yang ditembak saat penggerebekan pada 2010. Umar mengatakan, pemalsuan identitas itu bertujuan untuk melarikan diri akibat dia ditetapkan buron kasus terorisme sejak 2002 oleh Mabes Polri. "Saya memilih hijrah ke Afganistan untuk berjihad," katanya. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, penangkapan Umar Patek ini penting untuk mengungkap jaringan terorisme yang selama ini kerap membuat sejumlah teror di Indonesia. Umar Patek adalah anggota Jamaah Islamiyah yang juga disebut-sebut sebagai salah satu ahli dalam membuat bom. Selama ini, penangkapan pelaku terorisme yang berakhir dengan kematian mereka terkena tembakan banyak disesalkan sejumlah pihak. Itu karena dengan demikian berarti aparat tak bisa meminta dan mengorek keterangan dari mereka selain juga disebut sebagai pelanggaran karena Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

36

mereka belum diadili untuk menentukan mereka sebenarnya bersalah atau tidak. Sejumlah tersangka terorisme yang tewas tertembak antara lain, Syaifudin Zuhri, Mohammad Syahrir, dan Bagus Budi Pranoto. Polisi meyakini mereka kaki tangan Noordin M. Top, salah seorang otak pelaku terorisme yang juga tewas di tangan polisi. Para terorisme itu tewas dalam penyergapan polisi di daerah Mojosongo, Solo dua tahun silam. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, saksi dan pelapor kasus-kasus krusial seperti terorisme harus dilindungi sebelum dan sesudah melakukan kesaksian di pengadilan. Saksi atau pelapor teroris yang membeberkan jaringannya ke polisi bahkan harus dilindungi seumur hidup. LPSK

sudah melakukan koordinasi, antara lain, dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi, untuk menjamin keselamatan para saksi dan pelapor kasus-kasus terorisme. Para wistleblower kasus terorisme bisa mendapat hak istimewa seperti perlindungan dan keringanan hukuman.


37

Memperdaya Publik Dengan SMS

P

eristiwa Senin malam 31 Oktober 2011 itu benar-benar memukul Hendry Kurniawan. Malam itu, pria 36 ini hendak pulang menuju rumahnya di Bogor dari terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat menunggu bus, tiba-tiba seorang pria, memakai helm dan

berkacamata hitam, menghampirinya. Henry kesulitan mengenali laki-laki tersebut. Sejurus kemudian laki-laki itu menghardiknya dan mengeluarkan kata-kata kasar bernada ancaman. Tak sekadar itu, pria tegap setinggi kira-kira 180-an sentimeter tersebut lalu memukul wajah Hendry beberapa kali. Hendri

terjatuh. Tak puas, pria bersepatu kets itu kemudian

menginjak salah satu kaki Hendry. Sesaat kemudian, baru dia meninggalkan Hendry sembari mengucapkan ancaman, antara lain, “Ngapain loe melapor? Supaya dianggap pahlawan?” dan “Awas jangan bilang ke siapa-siapa.” Hendry yakin peristiwa yang dialaminya tersebut erat kaitan dengan laporan yang dibuatnya. Sebelumnya, kepada Posko Pencurian Pulsa Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma), Hendry memang melaporkan dirinya menjadi korban sedot pulsa oleh sebuah content provider. Hendry bercerita, awalnya dia tertarik mengikuti undian berhadiah yang ditawarkan penyedia layanan tersebut. Belakangan kemudian ia menghentikan undian lewat SMS itu. Namun, kendati merasa sudah menghentikan berlangganan pesan pendek berhadiah itu, dia kaget karena pulsanya terus

dipotong.

Hendry melaporkan penganiayaan yang dia alami ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Selain itu, pada 3 November 2011, dia juga mengajukan permohonan

perlindungan ke Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setelah melalui beberapa proses, pada 21 November, LPSK memutuskan melindungi Hendry. Menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, pemberian perlindungan terhadap Handry didasarkan atas status yang bersangkutan sebagai saksi dan pelapor kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan bidang informasi dan transaksi elektronik seperti diatur dalam Pasal 378 dan 372 dan atau Pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


38

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M.

Selain itu, Hendry dinilai telah mengalami ancaman nyata dengan adanya penganiayaan yang menimpa dirinya. Semendawai menyatakan, pemenuhan hak prosedural yang diberikan LPSK berupa pendampingan pada setiap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana serta pemberian bantuan

medis

dan

psikologis.

Hendry Kurniawan korban pencurian pulsa

Penipuan berkedok undian lewat SMS juga dialami Muhammad Ferry Kuntoro. Tertarik mengikuti sebuah undian SMS premium berhadiah dengan nomor *933*33#, Ferry melakukan registrasi untuk mendapatkan hadiah sebuah BlackBerry. Registrasi itu membawa Ferry semakin terjerat dan terikat pautan nomor 9133. Melalui nomor inilah Ferry menerima pesan pendek berupa informasi seputar artis dan mendapatkan nada dering. Terikat dengan nomor-nomor ini, pulsa Ferry terus terpotong tanpa persetujuannya hingga mencapai Rp 450 ribu. Ferry kesulitan Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

39

ketika hendak melakukan proses “UNREG”. Hal yang sama ia alami ketika mencoba mengadu ke pihak operator. Akhirnya Ferry pun melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada 5 Oktober 2011. Laporan ini

membuat PT Colibri Networks, yang mengaku sebagai pengusaha content

provider dengan layanan SMS tersebut, ganti melaporkan Ferry ke Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Mereka menuduh Ferry telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Pada 10 Oktober 2011 Ferry meminta perlindungan kepada LPSK yang kemudian dikabulkan pada 21 Oktober. Korban lain yang juga melapor ke polisi adalah Daniel Kumendong. Daniel menyatakan dirinya telah dirugikan dengan praktek sedot pulsa sejak 4 Agustus 2011. Awalnya, menurut Daniel, dia tiba-tiba

mendapat pesan pendek dari nomor 9386. Bunyi pesan itu, "Hai

kesempatan mendapati voucher belanja dari supermarket favorit kamu senilai Rp 3 juta tinggal selangkah lagi. Ketik sms REG SALE kirim ke 9386, selamat belanja." Tergoda, Daniel pun mengikuti instruksi pesan pendek tersebut. "Saya balas pesan. Setelah itu nggak ada balasan apa-apa dan tahunya pulsa saya langsung habis Rp 2.000," kata Daniel. Keesokan harinya Daniel kembali mengisi pulsa. Pesan dari 9386 pun kembali muncul dengan isi pesan yang berbeda. Kali ini soal kartu kredit. Pulsa Daniel pun kembali terpotong Rp 2.000. "Yang membuat saya kesal, dari awal itu tidak ada pemberitahuan kalau akan dipotong Rp 2.000. Kalimatnya juga sangat meyakinkan, jadi saya pikir saya langsung dapat. Ini menipu namanya," tutur Daniel. Tak hanya di Jakarta, para korban sedot pulsa terdapat di mana-mana, seperti Sukabumi, Bandung, Pekanbaru, Surabaya,

sebagainya, dengan modus berbeda-beda. Tri Suparwono,

misalnya. Warga Surabaya itu mengaku pulsanya berkurang Rp 300 setiap mengisi pulsa. Menurut Tri, dia tidak pernah mengirim SMS ke provider mana pun, baik berupa SMS berhadiah maupun mengikuti SMS kuis. “Pulsa saya berkurang setelah dikirimi nomor SMS bernomor empat digit,” kata Tri. Dia menyatakan sudah mengadu peristiwa yang dialami tersebut ke kantor operator seluler. Namun pihak operator mengaku tidak bekerja sama dengan konten sms yang menyedot pulsa tersebut. Pihak operator hanya meminta untuk tidak mengisi pulsa selama tiga hari dan diminta mengisi formulir laporan. Tidak puas, Tri pun melapor ke polisi. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

40

Keuntungan Instan Kasus pencurian pulsa mulai ramai menjadi pembicaraan publik pada Agustus 2011. Kasus ini kemudian makin menjadi sorotan setelah sejumlah media cetak menampilkannya menjadi laporan utama. Majalah Tempo, misalnya, pada edisinya 2 Oktober 2011 menurunkan tulisan panjang tentang pencurian pulsa dengan berbagai modus itu dengan judul “Tuyul Pulsa di Telepon Kita.”

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pengaduan masyarakat

tentang pemotongan pulsa lewat SMS dengan modus penawaran fitur menempati angka tertinggi di lembaga tersebut. Pada 2010 pengaduan ini sudah menjadi kasus paling banyak dilaporkan dengan rasio 45 persen dari seluruh pengaduan.

YLKI mencatat modus pencurian pulsa

beraneka ragam. Dari pemotongan pulsa tanpa registrasi, kesulitan berhenti berlangganan, hingga pemotongan pulsa karena dikirimi tawaran konten.

Tak hanya ke polisi, para korban juga banyak yang melapor ke beberapa posko pengaduan pencurian pulsa seperti Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Gunadarma Depok, Komunitas Masyarakat Sadar Teknologi Informasi Indonesia (Kamasati), posko pengaduan Unpas Bandung, dan berbagai posko pengaduan lainnya serta situs jejaring sosial. Menurut Lisuma sudah 1.000an orang yang melapor resmi menjadi korban sedot pulsa. Berdasar data Lisuma, keluhan konsuman paling banyak ditujukan kepada perusahaan penyedia layanan konten berturut-turut, yang bekerja sama dengan Telkomsel (42 perusahaan), Indosat (38), dan XL Axiata (17).

Bagaimana content provider (CP)

nakal bisa leluasa menyedot pulsa pengguna ponsel?

Menurut Sekretaris Jenderal Indonesia Mobile and Online Content Provider Association, Ferrij Lumoring, pada mulanya para CP, yang menjalankan bisnisnya bekerja sama dengan operator, berusaha membuat konten kreatif menarik. Tapi, karena konten kreatifnya tidak kunjung digemari, CP mengambil jalan pintas dengan membuat konten instan yang langsung memotong pulsa pengguna. "Bisnis konten meredup pada 2005 setelah harga BBM sempat naik 35 persen,” ujar Ferrij saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR Senayan Jakarta pada 6 Desember lalu.


41

Ferrij Lumoring

Karena terdesak target pendapatan, kata Ferrij, CP merombak konten yang dijualnya. Pada 2007 muncullah bisnis konten dengan SMS premium melalui empat digit nomor pengirim. Pengguna “dipaksa” mengunduh konten yang seakan gratis, tapi sebenarnya jebakan untuk masuk ke pencurian pulsa yang lebih besar. Mekanismenya: pengguna harus mengetik kode *# (tiga digit angka) dan kemudian diakhiri tanda #. "Secara bisnis itu memang sah, apalagi pengguna menyetujui registrasi tersebut. Walaupun setelah registrasi itu akan disuruh mengunduh konten-konten yang ada dan baru sadar pengguna akan mengalami pengurangan pulsa,"

kata

Ferrij.

Ulah CP yang melakukan penipuan semacam itu sebenarnya bisa dicegah. Menurut Tantowi Yahya, Ketua Panita Kerja (Panja) Mafia Pulsa DPR, mestinya CP tidak mempunyai akses langsung ke pelanggan. Dengan demikian, dia menilai, operator telekomunikasi sangat tidak mungkin tidak tahu soal penyedotan pulsa tersebut. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah dinilai DPR juga belum menjalankan tugas dan fungsi mereka sepenuhnya. Kenyataannya, menurut Tantowi, tidak semua CP terdaftar di sana. “Padahal, amanat dari Menkominfo, tiap CP harus mempunyai izin dari BRTI, tapi kenyataannya hanya 205 yang terdaftar,"ujar Tantowi. General Manager Corporate Communications Telkomsel, Ricardo Indra, menyatakan, Telkomsel memiliki mekanisme kebijakan internal untuk mencegah hilangnya pulsa pelanggan yang disebabkan oleh layanan konten. Upaya pencegahan tersebut, kata Ricardo, sudah dimulai sejak pemilihan mitra CP yang menawarkan layanan konten tertentu.


42

“Telkomsel mensyaratkan CP harus dapat menyajikan informasi perihal layanan kontennya secara transparan dan jelas kepada pelanggan.” Telkomsel juga membuat kebijakan kepada mitra CP untuk membuat mekanisme yang memudahkan pelanggan dalam melakukan mekanisme UNREG (berhenti berlangganan) dengan satu klik, dibandingkan mekanisme REG (berlangganan) yang harus melalui proses dua kali klik. Bagi pelanggan yang mengetik: UNREG, OFF, STOP, ataupun terminologi yang mengandung arti berhenti berlangganan, Telkomsel akan menghentikan pengiriman konten layanan tersebut. Khusus untuk kasus Ferry, Telkomsel menyatakan telah mengembalikan kerugian yang dialami Ferry sebesar lebih dari Rp 400.000. Maraknya kasus pencurian pulsa itu membuat BRTI kemudian mengeluarkan instruksi Nomor 177/2011 tanggal 14 Oktober 2011, meminta operator atau CP segera menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast/pop screen, serta voice broadcast. Para operator dan CP diminta segera mengembalikan pulsa yang terpotong dan wajib memberikan laporan per minggu. Menurut BRTI tiap-tiap operator telah mengembalikan uang dari hasil penyedotan pulsa pelanggannya. Nilainya hampir Rp 1 miliar. Walau para operator selular menegaskan mereka tak pernah bekerja sama dengan para CP yang melakukan penipuan dan telah membuat berbagai macam tindakan agar konsumen tak dirugikan, toh faktanya korban sedot pulsa terus saja ada. Sejumlah diantaranya mengeluarkan unek-unek mereka lewat surat pembaca di media massa. Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri kemudian mengambil kebijakan, menghentikannya dengan tindakan UNREG massal. Keputusan itu tak pelak langsung menohok bisnis CP. Imbasnya, beberapa kalangan seperti musisi yang terkait dengan bisnis ini juga dibuat kalang kabut. Sebab, layanan ring back tone (RBT) yang selama ini menjadi dapur mereka terancam dihapuskan. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kemudian menenangkan situasi ini dengan menegaskan tidak akan ada penghapusan RBT di Indonesia. “Tidak ada penghapusan. Tapi, bagi semua pelanggan yang menginginkan mendapat layanan RBT harus bersedia melakukan register ulang.”


43

Tak ada angka pasti berapa kerugian masyarakat akibat praktek sedot pulsa ini. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perputaran uang dari praktek sedot pulsa itu besar. YLKI memperkirakan melebihi Rp 100 miliar per bulan. Tapi, Menteri Tifatul menyebut kerugian akibat praktek ini tak lebih dari Rp 100 miliar. "Saya taksir kerugiannya tak sampai Rp 100 miliar. Tak sampai 10 persen dari nilai bisnis antara operator dan CP yang mencapai Rp 1 triliun per bulan," kata Tifatul kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Senayan yang membahas masalah itu. Lain lagi dengan pendapat DPR. Menurut Tantowi Yahya, setelah mendengar masukan dari berbagai kelompok masyarakat dan lembaga, kerugian akibat praktek pencurian pulsa itu diperkirakan lebih dari Rp 1,1 triliun. Pengamat teknologi informasi Bona Simanjuntak memberi angka lebih tinggi. “Bila hal itu terjadi di lebih dari 5 operator besar di Indonesia dan dilakukan setiap hari, maka dalam toleransi 1 tahun akan lebih dari Rp 30 triliun uang masyarakat diambil. Dengan asumsi dari 5 operator mempunyai 10 juta pelanggan aktif setiap hari (yang menjadi korban). Jadi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bahwa kasus pencurian pulsa tak sampai Rp 100 miliar itu tidak mendasar dan semakin membuat masyarakat resah." Kasus pencurian pulsa ini kemudian

ditangani Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim)

Markas Besar Polri. Hingga 23 Desember 2011 polisi telah memeriksa sekitar 39 saksi untuk dimintai keterangan. Menurut Kepada Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Irjen Pol. Saud Usman Nasution, mereka terdiri dari tiga saksi ahli, empat saksi pelapor, sembilan orang dari Telkomsel, 16 dari penyedia konten, tiga dari Jak TV, dan satu orang dari PT Telepeforma. Di luar itu, kepolisian juga meminta

keterangan dari sejumlah perusahaan

penyedia konten tak terdaftar yang nama-namanya diperoleh dari BRTI. Di antara mereka adalah PT Colibri, PT Media Play, PT Sequel Indonesia, PT Prima Teks Indonesia, dan PT Triatkom.

BRTI sendiri

tak menyebut siapa saja

perusahaan content provider

yang melakukan

pelanggaran tersebut. Tapi, pers mendapat daftar nama-nama tersebut dari bocoran rapat dengar pendapat Panja pencurian pulsa DPR pada 21 Desember. Daftar itu menyebutkan ada 78 nama content provider berikut shortcodenya berstatus illegal. (lihat daftar “CP Nakal”).


44

Menurut Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Sutarman, kepolisian

masih terus

mengumpulkan bukti untuk dapat menetapkan siapa pelaku kejahatan pencurian pulsa itu. "Itu kerja samanya dengan content provider, content provider kerja sama dengan operator. Logika berpikir kita begitu. Sekarang tugas kami membuktikan apakah orang-orang itu bisa ditetapkan tersangka," kata Sutarman. Selain saksi, menurut Sutartaman, Bareskrim juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli. Antara lain, dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Kementerian Sosial, dan pakar komputer forensik. Polisi juga meminta keterangan ahli dari Lembaga Perlindungan Konsumen, pakar teknologi informasi dari ITB serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari pemeriksaan dan pengusutan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa lima telepon genggam berbagai merek, lima unit SIM card, dan satu lembar informasi biaya penggunaan telepon atau billing statement. “Kami akan terus mengumpulkan barang bukti dan para saksi. Kami akan segera menggelar perkara jika bukti-bukti yang ada dianggap sudah cukup,” kata juru bicara Markas Besar Polri Saud Usman Nasution. Menurut Saud polisi akan menerapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk menjerat tersangka. Selain memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersangka juga akan dijerat dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Kominfo Nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium.

Daftar nama “CP Nakal”

1. INTI, shortcode A88 2. Access Mobile, shortcode 2767, 9033, 27676 3. Alfa Media Community, shortcode 9277 4. Altruist Technologies, shortcode 141, 5121


45

5. ANTV, shortcode 9669 6.Artajasa, shortcode 3300, 69999 7. Awal Brilians Indonesia, shortcode 9001 8. Ayofun, shortcode 9338 9. Biang Bola, shortcode 2652 10. Bina Layanan Utama, shortcode 9223 11. Bina Media Mobilitas, shortcode 9247, 9363 12. Bubble Motion, shortcode 5200 13. Bubuchika, shortcode 2728 14. Cheese Mobile Indonesia , shortcode 9118 15. CIA, shortcode 3545, 9900 16. Citra Mandiri Infokom , shortcode 4555 17. CV Putro Samudro, shortcode 7005, 7755 18.Dime, shortcode 5272 19. Extent Media Indonesia , shortcode 9393 20. F Inti Teknologi, shortcode 9477 21. Falcon Winner Mobile, shortcode 2793 22. FM Indonesia, shortcode 9789 23. FrenClub, shortcode 248 24. Fundering, shortcode 3788 25. Galaksi Mobile, shortcode 9477 26. Gama Techno Indonesia, shortcode 7890, 7263 27. GP Gemalto Mobile, shortcode 4134 28. Hallomob, shortcode 9080 Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

46

29. Hauraa, shortcode 5699 30. Huawei, shortcode 3100, 5432 31. ICC, shortcode 2625 32. ilfsets, shortcode 566 33. i-Mediatama Indocom, shortcode 6899 34. imob, shortcode 5667 35. indosmart, shortcode 9625 36. Inzpira Inovasi Indonesia , shortcode 7890 37. ironroad, shortcode 336 38. kopeg trendy , shortcode 212,5577, 6996 39. mcashback, shortcode 6644 40. mcp games, shortcode 4263 41. mcp musik - arganet, shortcode 999 42. media call/roamware, shortcode 1023 43. Mentari kreasi abadi , shortcode 2655 44. Metra Net, shortcode 7879 45. Mitra Global Komunikasi , shortcode 9787 46. Mitra Mediamaya Kalimantan, shortcode 3252 47. Mobile Komunikasi Indonesia, shortcode 9297 48. mobsterz, shortcode 628, 818 49. mobtv/pacmee, shortcode 9188 50. Mojolia, shortcode 7879 51. moviso, shortcode 5151 52. mtel limited, shortcode465 Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

47

53. multi tiara quantum, shortcode 9561 54. on mobile, shortcode 234 55. optima solution, shortcode 8008 56. PE Service, shortcode 8990, 9192 57. Phintraco, shortcode 3132, 8333 58. pixSense, shortcode 8910 59. Planet Evillage, shortcode 9192 60. prima interaktif , shortcode 9449, 9451, 9454, 9455 61. provokeasik, shortcode 33301 62. PT 8elements, shortcode 9821 63. RNI, shortcode 7100 64. sigma cipta caraka , shortcode 3388 65. simpli mobile, shortcode 628 66. sintatic , shortcode 8055 67. SMSnet nusantara wapindo, shortcode 7500 68. Solusi 247 , shortcode 1234, 21212, 32248, 32665, 89887, 3224800 69. Sulung Putra Pratama , shortcode 9909 70. Teleakses Solusindo, shortcode 7995, 9775 71. telogic , shortcode: 1919 72. transmaya, shortcode1234 73. Trendcom , shortcode 23 74. Trikomsel , shortcode 107 75. U2opia mobile, shortcode 325 76. ubersoft, shortcode 40404 Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

48

77. visa /xlink, shortcode 3222, 8472, 6699 78. (tak diketahui nama CP-nya), shortcode 9008


49

Kejahatan Narkotika: Dari Cicit Soeharto, Artis, Hingga Anggota DPR

K

eluarga Cendana kembali menjadi sorotan

publik.

Kali ini berkaitan dengan

tertangkapnya cicit bekas presiden yang lengser pada 1998 silam tersebut: Putri Aryanti Haryowibowo, 22 tahun. Pada Jumat 18 Maret 2011 dini hari, aparat

Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap putri Ari Sigit atau cucu Sigit Harjojudanto, putra mantan presiden Soeharto, di Hotel Maharani, Jakarta Selatan, kamar 826. Saat ditangkap Putri tengah memakai sabu.

Hotel Maharani, Jakarta

Di kamar tersebut Putri tidak sendiri. Di sana polisi juga menangkap Gaus Notonegoro alias Agus dan Ajun Komisaris Besar (AKBP) Polisi Eddie Setiono. Dini hari itu juga mereka dibawa ke Polda Metro Jaya dan menjalani tes urine. Putri sendiri, dalam pemeriksaan selanjutnya, didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Diperiksa dua hari kondisi Putri kemudian drop. Polisi menolak permintaan pengacara Putri , yang menyatakan Putri

dalam masa penyembuhan

ketergantungan obat,

agar

kliennya

tersebut mendapat penangguhan penahanan. Pada 23 Maret, saat dikonfrontir dengan sejumlah saksi, Putri ambruk. Hari itu juga ia dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur.

Menurut dokter Ibnu Hajar, Kepala Bidang Pelayanan Kedokteran RS Polri, Putri stres


50

dan shok. Ada pun Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Budi Siswanto, mengatakan, dari hasil pemeriksaan, Putri menunjukkan gejala ketergantungan pada narkotika. Sejak hari itu, Putri dirawat di RS Polri.

Pada 20 Juni 2011 kasus Putri disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa mendakwa Putri dengan dakwaan primer dan subsider. Dalam dakwaan primer, Putri disebut melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, sedang dalam dakwaan subsider, ia disebut menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri. Menurut jaksa, Putri mengkonsumsi narkotika dengan dibantu Gaus. “Terdakwa Putri Aryanti Haryowibowo mengkonsumsi sabu sebanyak dua kali isapan dibantu saksi Gaus Notonegoro alias Agus untuk membakarnya," kata jaksa Trimo saat membacakan dakwaannya.

Sabu dan alat hisab (bong)

Jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa alat pengisap (bong) yang dipakai Putri serta dua bungkus sabu sekitar 0,88 gram. Kepada hakim, Putri menyatakan tidak tahu menahu tentang bong tersebut. Menurut Briptu Bambang Dwi Susilo, saksi polisi yang dihadirkan jaksa, bong tersebut milik Gaus.

“Setelah kita tangkap, kita melakukan interogasi awal. Saya tanya ke

Gaus, barang-barang ini milik siapa? Dia menjawab, milik saya untuk sabu dan alat-alatnya. Kalau bong milik ramai-ramai,“ kata

Bambang mengutip

ucapan Gaus. Sidang Putri

menghadirkan empat saksi. Mereka: AKP Rani Oli, Bripka Nuryanto, Brigadir Romi Hardianto, dan Briptu Siswanto. Keempatnya penyidik yang menangkap Putri pada 18 Maret 2011.


51

Saat pengadilan berlangsung, Sandy Arifin, meminta kepada Ketua Majelis Hakim, Maman Abdurrahman, agar mengijinkan Putri dirawat di rumah sakit. Alasan Sandy, kliennya hendak menjalani rehabilitasi. Permintaan ini kemudian dikabulkan.

Di persidangan pengacara Putri menghadirkan saksi mahkota yang juga menjadi terdakwa kasus ini: AKPB Eddie dan Gayus. Selain itu, juga didatangkan dua saksi lain, yakni petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang pernah memeriksa kondisi Putri dan konsultan rehabilitasi Putri.

Dalam kesaksiannya AKP Rani Oli menyatakan, ia hanya bisa menginterogasi Gaus karena Putri dan Eddie tak bersedia memberi keterangan. Gaus, kata Rani, menyatakan sabu yang dipakai berasal dari Mamat yang berstatus DPO. Ada pun Brigadir Romi menyatakan, menurut Gaus, Putri dan Eddie memang memakai sabu saat itu. "Di meja ada alat isap dan sabu. Itu sisa mereka pakai, kata Gaus,” ujar Romi.

Di persidangan Rani juga mengungkapnya, mereka juga sempat melepaskan AKBP Eddie sesaat setelah penyergapan di hotel Maharani. Menurut Rani, kala itu, dari interogasi awal terhadap Gaus dan Putri, mereka menyimpulkan Eddie tak terlibat pemakaian atau kepemilikan sabu tersebut. “Jadi kami lepas dan tetap tinggal di hotel, sementara Putri dan Gaus kami bawa ke Polda.” Hanya kata Rani, ketika dilakukan berita acara pemeriksaan, Gaus mengubah keterangannya. Dia menunjuk

keterlibatan AKBP Eddie.

Berdasar keterangan ini, Eddie

ditangkap.


52

Putri Aryanti

Di persidangan Eddie dan ditangkap. dipesannya.

Gaus juga menyatakan Putri tidak mengkonsumsi sabu saat

"Saya sempat menawarkannya, Putri bilang dia lagi menunggu makanan yang Sebelum sempat menggunakan

sabu-sabu, polisi keburu masuk," ujar Gaus

Notonegoro saat bersaksi di Pengadilan pada 11 Juli 2011. Ketika hakim bertanya, kenapa keterangannya berbeda dengan BAP, Gaus menjawab, saat diperiksa di Polda Metro Jaya, dirinya dalam kondisi lelah.

Ada pun Eddie menyatakan, saat ia datang ke hotel, yang membukakan kamar hotel adalah Gaus. ”Putri sedang duduk di sofa, sendirian sedang bermain iPad. Saya masuk, di meja sudah ada peralatan sabu,” katanya. Eddie mengaku sempat mengisap sabu yang ditawarkan Gaus dua kali. "Gaus menawarkan tiga kali, saya bilang saya kerja dulu, nanti tidak konsentrasi. Lalu saya isap dua kali. Putri setahu saya tidak mengisap," kata Eddie.

Di persidangan Putri menyangkal dirinya tengah menggunakan sabu saat digerebek polisi. Dia menyebut polisi telah memaksanya untuk mengakui memakai narkoba. "Memang ada sedikit paksaan. Paksaan harus mengikuti BAP itu," katanya. Dia, ujarnya, terpaksa menandatangani BAP itu karena letih setelah menjalani pemeriksaan berjam-jam. Dalam BAP, sesuai keterangan dokter kesehatan Polda Metro Jaya, Putri disebut positif memakai narkoba.


53

Jaksa Trimo menuntut Putri hukuman satu tahun penjara dan menjalani rehabilitasi karena melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika. Pada 25 Agustus 2011, dalam vonisnya, Majelis hakim membebaskan Putri dari dakwaan primer dan memerintahkan putri sulung Ari Sigit tersebut menjalani program rehabilitasi selama setahun di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Cibubur, Jakarta Timur.

Tingkat

penggunaan

narkoba

di

Indonesia

dan

khususnya

di

Jakarta

memang

mengkhawatirkan. Karena itulah, menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Brigadir Jenderal Pol. Arman Depari,

polisi

tak henti-hentinya

melakukan operasi penangkapan terhadap para pengedar dan pemakai narkoba. Operasi yang terjadi di hotel Maharani hanya satu dari operasi yang dilakukan polisi pada Maret 2011.

Menurut Arman Depari kepada pers pada 21 Desember 2011, selama tahun 2011, Bareskrim telah mengungkap 26. 500 kasus peredaran dan pemakaian narkoba dengan total nilai Rp 925 miliar. Ini lebih banyak 12, 62 persen dibanding tahun sebelumnya. Indonesia, menurut Arman, telah dijadikan pasar potensial pengedaran narkoba oleh para bandar narkoba jaringan internasional. Sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia berusia remaja, kata Erman, menjadi incaran pengedar obat terlarang tersebut.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) penyalahgunaan narkoba sebesar 1,99 persen

menunjukkan, pada 2008

angka prevensi

dari seluruh penduduk Indonesia atau setara

dengan 3,2 juta-3,6 juta jiwa. Pada 2010, jumlahnya meningkat 2,21 persen, dan pada 2011 menjadi 3,8 juta jiwa. Menurut Kepala BNN Komisaris Jenderal Gories Mere, jika masalah ini tidak ditangani secara serius, pada 2015 jumlah korban narkoba bisa mencapai 5 juta hingga 6 juta orang.


54

Kepala BNN Gories Mere saat menanggapi kasus Narkoba

Para pemakai narkoba itu sendiri berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan profesi. Dari kalangan ekonomi kelas bawah hingga kalangan atas. Dari pengangguran, pekerja pabrik, artis, hingga anggota dewan. “Para pengedar narkoba itu, dengan berbagai cara dan jaringan, terus mencari mangsa baru,” kata Arman. Pada 25 Oktober 2011, misalnya, Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tarakan, Kalimantan Timur, menangkap anggota DPRD Tarakan, Rusdianto Rasyid, yang tengah pesta sabu di sebuah kamar hotel

di Jalan Mulawarman, Tarakan.

Ada pun sejumlah artis yang tertangkap tangan karena memiliki atau tengah mengkonsumsi narkoba, antara lain, Revaldo, Fachriah Muntaz (Ade Ivay), vokalis group band Kerispatih, Sammy, Jennifer Dunn, dan penyanyi dangdut,

Imam S Arifin. Mereka melengkapi deretan

artis dan penyanyi senior yang sebelumnya juga pernah ditangkap dan diadili karena tersangkut kasus narkoba, seperti Roy Marten dan Ahmad Albar. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar, Anjan Pramuka Putra, pada Juli 2010, membidik 23 artis yang ditengarai memakai narkoba.

menyatakan,

jajarannya tengah

"Mereka umumnya menggunakan

narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi," kata Anjan. Kepada wartawan Anjan menunjuk Revaldo adalah salah satu artis yang masuk daftar mereka itu. Kendati berhasil menangkap tangan pemakainya, tapi bisa dikatakan polisi kerap kesulitan untuk menelusuri siapa bandar penyuplai narkoba untuk artis itu. Menurut Anjan, para pengedar narkoba selalu memakai sistem sel untuk memutus jaringan. Kesulitan bertambah lagi, jika para pemakai narkoba

menutup mulut, tak menyebut sama sekali asal muasal benda terlarang

tersebut. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

55

Di Indonesia, peredaran narkoba masuk dari berbagai penjuru. Lewat udara, darat, dan laut serta diselundupkan dengan berbagai cara. Dari dimasukan di dalam sela-sela koper yang dijahit sedemikian rupa, hingga ke kapsul yang kemudian ditelan pembawanya. Para kurir narkoba yang tertangkap ini pun biasanya tak bisa mengungkapkan siapa otak yang memerintahkan penyelundupan narkoba itu. Polisi menduga sebagian memang hanya menjalani perintah dari tangan ke sekian, sebagian lagi menutup mulut rapat-rapat karena takut jika mengungkapkan yang mereka ketahui, nyawa mereka dan juga keluarga mereka terancam. Polisi juga berkali-kali menggerebek rumah atau apartemen yang di dalamnya dijadikan tempat pembuatan sabu-sabu. Pada Januari 2009, misalnya, polisi menangkap Benny Chan di apartemennya di Gadung Mediteran Residence, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di tempat tinggal Benny itu polisi menemukan 172, kilogram sabu-sabu. Sebelumnya, pada November 2007, polisi pernah membongkar jaringan mafia pengedar ekstasi internasional di Jakarta Barat. Dari lokasi penggerebekan ditemukan 490 ribu ekstasi senilai Rp 49 miliar. Menurut Kepala Polri saat itu, Jenderal Sutanto, jaringan pengedar obat terlarang yang dikendalikan kelompok Malaysia itu telah memasukkan sekitar dua juta ekstasi ke Indonesia. Mereka juga merencanakan membuat pabrik ekstasi dan sabu di Indonesia. Besarnya keuntungan yang diraup dari penjualan narkoba ini membuat mereka yang sudah tertangkap melakukan apa pun untuk tetap menjalankan bisnis terlarang ini, termasuk dari dalam penjara. Pada Desember 2011, BNN melakukan penggerebekan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan dan menangkap bandar narkoba jaringan internasional, Anli Yusuf alias Mami. BNN sebelumnya juga pernah melakukan penggerebekan terhadap bandar narkoba yang ditahan di penjara Nusakambangan pada Maret 2011 dan penjara Kerobokan, Denpasar, pada Juni 2011. Para bandar itu diduga bisa melakukan aksi kejahatan mereka dari dalam penjara karena mereka mendapat keistimewaan dari oknum pejabat penjara.


56

Kerjasama Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LPSK Salah satu cara untuk membongkar jaringan narkoba adalah mendengar kesaksian dari mereka yang terlibat

kejahatan itu sendiri. Dari kesaksian dan bukti yang dibawa para justice

collaborator ini aparat keamanan bisa mengetahui dan menangkap para otak kejahatan narkoba. Demikian pula terhadap kasus korupsi. Akan lebih mudah dan cepat terungkap dengan adanya justice collaborator. Berangkat dari inilah, pada 8 Agustus 2008, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional telah menandatangani perjanjian kerja sama menyangkut perlindungan terhadap saksi perkara korupsi dan narkoba. Dengan perjanjian ini, diharapkan, kasus-kasus kejahatan narkoba akan terungkap karena para saksi mendapat jaminan perlindungan dari negara. Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, permohonan perlindungan untuk kasus korupsi dan narkoba ke LPSK sangat banyak. Lewat perjanjian tersebut, diharapkan mampu membuat kinerja LPSK lebih fokus. "Kejahatan pelanggaran HAM berat, teroris, narkotika dan korupsi adalah empat kejahatan yang bisa mendapat perlindungan. Dengan MOU ini akan mempengaruhi LPSK lebih positif sehingga supporting system dapat terbangun dengan baik," kata Semendawai.


57

Terjerat “Negara Islam Indonesia (NII)”

I

mam Supriyanto membuat pernyataan mengejutkan. Mengaku bekas Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah 9 (KW 9), pada 4 Mei 2011, Imam mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di kawasan Jalan

Tronojoyo, Jakarta Selatan. Imam melaporkan penipuan yang dilakukan Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren Al- Zaytun, pesantren modern yang terletak di Indramayu, Jawa Barat.

Kepada polisi, Imam menyatakan Panji Gumilang, yang biasa dipanggil Abu Toto, Abu Maarik,

atau Abdus Salam,

telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat karena

menghilangkan namanya dalam dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia. Yayasan inilah yang menaungi Pondok Pesantren Al-Zaytun

Tak sekadar melaporkan, Imam, juga membeberkan sepak terjang Panji Gumilang. Menurut Imam, Panji juga melakukan kegiatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia menegaskan, Panji merupakan pimpinan NII KW 9. Imam sendiri mengaku sudah sejak 2007 meninggalkan KW 9 setelah sebelumnya, selama 20 tahun, bergabung di sana.

NII

Menurut Imam, Panji juga dekat dengan bekas Direktur Utama

Bank Century, Robert

Tantular. Sebagian dana yayasan juga disimpan di bank tersebut. “Saat saya keluar pada 2007


58

nilainya ratusan miliar rupiah. Katanya uang itu untuk mendirikan lembaga pendidikan formal,” kata Imam. Menurut Imam, setelah dirinya keluar, dia tak tahu lagi keberadaan dana tersebut.

Menurut pengacara Imam, Kamal Singadirata, akibat pengakuannya yang blak-blakan itu, kliennya kerap mendapat telefon dari anggota NII yang masih aktif. Kamal mengaku khawatir keselamatan jiwa kliennya. “Karena dia bekas tokoh penting dalam Komandemen Wilayah 9,” kata Kamal. KW 9 adalah bagian penting dari NII.

Sejumlah mantan pengikut NII memang mengaku mendapat teror dari anggota NII yang aktif. Pengakuan adanya teror itu muncul seiring -saat itu- dengan terungkapnya kasus perekrutan lima belas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi anggota NII. Beberapa diantaranya sempat menghilang sebelum akhirnya kemudian ditemukan.

Panji Gumilang merupakan pendiri pondok pesantren Al-Zaytun

Korban Berjatuhan

Adanya perekrutan di Malang terbongkar setelah seorang mahasiswa, berinisial MH, yang menolak direkrut NII, meminta

Agung Arief Perdana Putra, yang juga temannya sesama

mahasiswa, membayar utangnya sebesar Rp 300 ribu. Saat itu, MH dengan suara keras bertanya, apa uang itu untuk disumbangkan ke NII. Kalimat MH itu didengar rekan-rekannya. Mereka pun kemudian memukuli Agung dan meminta segera mengembalikan uang MH. Kasus ini kemudian Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

59

ditangani satuan pengamanan kampus. Dari Agung itulah aksi penipuan berkedok agama ini terungkap. Agung, yang mengaku sudah dibaiat oleh NII, kemudian menghilang.

Menurut sejumlah media, perekrutan anggota NII di Malang terjadi sejak Oktober 2010. Pelakunya: Fikri alias Feri dan Adam alias Muhayin. Keduanya yang berasal dari Jakarta, datang ke Malang dan merekrut MY, mahasiswa Farmasi UMM. Menurut MY, Fikri dan Adam juga merekrut mahasiswa Universitas Brawijaya. Para mahasiswa tersebut dibaiat di Jakarta pada Desember 2010.

Para mahasiswa UMM yang telah dibaiat dan kemudian insyaf itu bercerita, perekrutan dilakukan di berbagai tempat, termasuk di restoran di sejumlah mal di Malang. Di tempat itu pelaku mengajak korban berdiskusi dan kemudian menanamkan paham tentang perlunya hijrah dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke NII. Tanpa hijrah, menurut para perekrut itu, amal ibadah para mahasiswa tersebut tak bisa diterima Tuhan. Modus perekrutan lain dengan ajakan mengikuti pengajian. Ini dikemukakan oleh TW yang pernah diajak mengikuti pengajian di sebuah rumah di Surabaya Timur pada tahun 2000. Dalam pengajian itu, pembicara juga membahas perlunya hijrah untuk memperbaiki keimanan. Pembicara itu mencontohkan hijrah yang juga dilakukan Nabi Muhammad.

Menurut TW, rekrutmen oleh NII dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis. TW mengaku direkrut saat duduk di kelas tiga SMA. Itu bermula dari ajakan seorang temannya yang mengiming-imingi dirinya bakal

mendapat banyak kenalan gadis cantik

bila mengikuti

pengajian di kelompok temannya tersebut. Ia pun kemudian terpikat.


60

Salah satu wanita yang menjadi korban perekrutan NII

Meski tidak memiliki wilayah teritorial, menurut TW

NII memiliki sejumlah organisasi

layaknya sebuah negara. Ada presiden, menteri, gubernur, wali kota, camat hingga RT. Untuk membiayai pemerintahannya, NII mewajibkan pengikutnya untuk member dukungan secara finansial. Caranya bermacam-macam. “Warga” NII, misalnya, diminta membersihkan dosa-dosa yang mereka lakukan dengan membayar denda. Mereka juga dibebani infak setiap bulan dan infak tahunan pada setiap ulang tahun atau, istilah mereka, “pergantian umur.” Jika tak membayar itu semua, mereka berdosa sepanjang hidup dan mati sebagai kafir.

Setelah dibaiat di Jakarta, yang untuk itu dia mesti membayar Rp 1 juta, TW kemudian diminta merekrut anggota baru. “Kalau bisa disyaratkan orang tersebut kaya, tapi bodoh dan lemah akidah agamanya,” katanya. TW sendiri mengaku beruntung kini sudah lepas dari belenggu NII.

Pengakuan TW sejalan dengan modus yang digunakan NII seperti yang kemudian terungkap di mana-mana . Setelah korban termakan doktrin, perekrut kemudian membawa korban ke Jakarta dengan biaya ditanggung korban yang besarnya sekitar Rp1,5 juta. Korban dari Malang, misalnya, biasanya naik bus lewat Surabaya dan menuju Yogjakarta. Dari Yogya, dengan kereta api mereka menuju Jakarta. Di Jakarta mereka kemudian ditempat di sebuah rumah untuk kemudian menerima doktrin kembali tentang NII.


61

Setelah itu perekrut kemudian meminta

korban membayar uang infak perjuangan yang

besarnya antara Rp 10 juta- Rp 30 juta. Untuk mendapatkan uang sebesar itu berbagai cara pun dilakukan. Para mahasiswa asal Malang itu, misalnya, mengaku kepada orangtua mereka perlu uang untuk mengganti laptop teman mereka yang mereka hilangkan. Korban yang tidak bisa atau tak sanggup membayar infak perjuangan kemudian dipulangkan dengan ancaman agar tidak menceritakan kepada siapa pun apa yang mereka alami.

Kendati mendapat ancaman, toh sejumlah bekas pengikut NII kemudian membuka suara. Seorang mahasiswi bernama Novie, misalnya, mengaku terjerat menjadi anggota NII setelah sebelumnya didekati dua mahasiswi yang mengaku ingin mewawancarai dia sebagai narasumber penelitian. “Saya dibilang bodoh, kafir kalau tidak ikut bergabung. Mereka mengerubungi saya, menekan dan memaksa saya,” katanya. Dia kemudian dibaiat dan untuk itu harus membayar Rp 2,5 juta. Setelah itu, setiap bulan ia wajib menyetor sedekah Rp 500 ribu. Kalau kurang, dia akan diteror dengan kalimat nuqshon!, nuqshon! (kurang! Kurang!). Kekurangan itu selalu diakumulasikan bulan berikutnya sehingga jumlahnya makin besar. Menurut Novie para petinggi NII mengatakan, mereka boleh berbuat apa saja untuk mendapat uang, termasuk menipu dan merampok. Alasan mereka, orang di luar kelompok mereka adalah kafir sehingga hartanya halal untuk diambil. Novie menyatakan ia dilarang menanyakan ke mana uang sodaqoh yang ia berikan itu disetorkan.

Kesaksian yang sama juga diberikan Ken Setiawan, mantan pengikut NII yang kemudian mendirikan NII Crisis Centre. Ken mengaku awalnya dia yakin menjadi bagian dari sebuah perjuangan mulia, perjuangan agama. mengumpulkan uang, dengan cara

Dia mengaku melakukan tindak kejahatan,

mengkoordinir

anggota perempuan NII yang menyaru

menjadi pembantu. Aksi itu ia lakukan sejak 2000 hingga 2002. Saat para pemilik rumah pergi, para anggota NII yang menyamar menjadi pembantu itu menggasak harta benda tuannya. Ken sendiri mengaku akhirnya berhasil keluar dari NII kendati harus melewati jalan berliku.

Menurut Ken, pengikut NII tak hanya menolak negara Indonesia, tapi juga rukun Islam. Presiden NII, Abu Toto, kata Ken, menyatakan untuk berhaji tidak usah pergi ke Mekah, tapi cukup ke kantornya saja, di Indramayu. Sejumlah tahapan berhaji juga dilakukan di kompleks Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

62

pondok pesantren Al-Zaytun. Thawaf atau mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali, misalnya, cukup dilakukan dengan berkeliling areal Al-Zaytun. Ada pun melempar jumroh, yang jika dalam ibadah haji sesungguhnya dengan melempar tujuh kerikil, di Al Zaytun diganti dengan tujuh sak semen dalam bentuk uang.

Berangkat dari keprihatinan dan pengalaman buruknya itulah pada 2006, Ken mendirikan NII Crisis Centre. Sejak berdiri, NCC telah menangani lebih dari 1.000 orang yang menyatakan korban NII. Menurut Ken, ada ribuan orang, termasuk pelajar dan mahasiswa, telah menjadi korban jaringan cuci otak NII.

NII Crisis Center didirikan untuk menangani korban NII

Kendati santer disebut sebagai korban NII, toh kepolisian Malang lebih percaya para mahasiswa itu tak lebih hanya menjadi korban penipuan. Setidaknya inilah yang diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Malang Kota,

AKBP Agus Salim.

Kepala Bidang Hubungan

Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Rachma Mulyana juga menyatakan, berdasar pemeriksaan, kasus yang menimpa para mahasiswa Malang tersebut murni penipuan. “Modusnya dengan gendam, yakni untuk menipu,” kata Rachma.

Rektor

UMM, Muhadjir Effendy, juga menyatakan, kasus yang menimpa mahasiswanya murni kasus kriminal dengan metode hipnotis disertai indoktrinisasi. Kepada wartawan Pembantu Rektor III UMM, Joko Widodo, menyatakan, mahasiswa mereka yang menjadi korban penipuan 11 orang. Sepuluh

dalam proses penyembuhan psikis dan seorang diantaranya akhirnya drop out

karena sulit disembuhkan.


63

Korban NII dari Malang, Jawa Timur

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Budi Soesilo Supandji, menegaskan, jika benar NII tersebut ada, maka itu merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI. Lemhannas, kata Budi, kini tengah mengkaji perkembangan radikalisasi di Indonesia. "Ini jadi perhatian kami karena telah membuat resah masyarakat dan perguruan tinggi," kata Budi.

Keberadaan NII dinilai sudah sangat meresahkan

masyarakat. Kepolisian, sejak 2009,

misalnya, sudah memeriksa 17 orang yang disebut-sebut anggota NII. Mereka sudah diadili dan divonis dengan hukuman rata-rata 2,5 tahun. Meski demikian, menurut polisi, “juru rekrut” NII terus selalu bergerak.

Sejumlah tokoh mengingatkan pemerintah agar tak meremehkan dan menindak tegas terhadap mereka yang mengatasnamakan NII. Mantan Ketua MPR Amien Rais, misalnya, menilai gerakan harus dibasmi karena berbahaya dan mengancam keutuhan negara. Cara-cara pencucian otak yang dilakukan NII, kata Amin, merupakan cara-cara biadab. “Karena korbannya bisa sampai hilang ingatan, bahkan tak pernah kembali.”

Imam Supriyanto sendiri mendesak polisi untuk menangkap Panji Gumilang. Panji, pada Juli 2011, memang kemudian dijadikan tersangka oleh polisi. Tapi bukan dalam kaitannya dengan NII, melainkan dugaan melakukan penipuan seperti dilaporkan Imam. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Inspektur Jenderal (Purn) Ansyaad Mbai, menyatakan pengakuan

Imam tentang Panji Gumilang


dan kaitannya dengan NII itu harus segera 64

ditindaklanjuti. "Saya kira pengakuan eks menteri NII itu cukup kuat bagi Polri dan Kejaksaan untuk lakukan penelusuran," kata Ansyaad saat menjadi pembicara di Kampus Paramadina, Jakarta pada 4 Mei 2011. Panji Gumilang sendiri, kepada wartawan, menolak adanya pemalsuan dokumen seperti dituduhkan Imam.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, juga menyatakan keheranannya karena pemerintah seperti terkesan tak berdaya menghadapi kasus-kasus perekrutan ribuan orang dengan berkedok NII ini. “Menurut saya ini tidak masuk akal. Ada gerakan masif merekrut ribuan orang, dan intelijen tidak bisa mendeteksinya,” kata Mahfud.

Kepolisian membantah jika mereka tak melakukan apa-apa terhadap kasus-kasus “penculikan” dan “pencucian otak” yang menjadi perhatian dan pembicaraan publik itu. Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, Irjen Pol. Anton Bachrul Alam, Mabes Pori telah memerintahkan seluruh jajaran kepolisian daerah segera menyelidiki semua kasus yang berkaitan dengan NII. “Kami meminta semua kepolisian daerah aktif melakukan penyelidikan kasus yang berhubungan dengan NII,” kata Anton.


65

Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik

B

AGI Nayati, 35 tahun, kehadiran sejumlah warga ahmadi, sebutan untuk penganut Ahmadiyah, ke rumah kakaknya, Suparman, merupakan hal biasa. Sebagai pemimpin Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, rumah Suparman memang kerap didatangi ahmadi.

Nayati, yang tinggal bersama kakaknya di RT 03/RW 02 No. 13 Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, itu juga terbiasa melihat ketegangan antara sejumlah warga yang tak setuju dengan kehadiran warga Ahmadiyah di sana. Tapi, biasanya, ketegangan itu akan segera berlalu. Keluarga besar Nayati memang penganut Ahmadiyah. Ajaran itu diturunkan dari ayahnya, Matori, 70 tahun. Tapi, Ahad 6 Februari 2011, itu ketegangan yang terjadi antara kakaknya dengan sejumlah warga ternyata bukan hal yang biasa. Nayati melihat di sekeliling rumahnya sudah dijaga pula oleh sejumlah polisi. Dia melihat semakin banyak warga yang datang dan seperti mengepung rumahnya. Rumah kakaknya saat itu memang kedatangan tamu, sekitar 18 ahmadi dari luar Cikeusik. Nayati sudah lama menyadari banyak tetangganya di Cikeusik yang tidak menyukai keluarga besarnya karena menjadi penganut Ahmadiyah. Ketidaksukaan itu semakin dia rasakan beberapa tahun belakangan seiring semakin kerapnya rumahnya dijadikan tempat bertemunya para ahmadi Cikeusik. Suparman sendiri pada November 2010 pernah dipanggil ke kantor Kecamatan Cikeusik dan diminta untuk membubarkan kelompoknya tersebut, sesuatu yang ditolak Suparman. Dan Ahad pagi itu Nayati tak menyangka warga demikian marah dan lalu

menyerang

rumahnya. Mereka mengejar, memukul, membacok saudaranya dan juga warga Ahmadiyah lainnya yang bertahan di rumahnya.

Keluarganya kocar-kacir, lari menyelamatkan diri.

Penyerbuan itu itu benar-benar membuatnya shok. Dia kehilangan orang-orang yang ia cintai. Suaminya, Udin, dan dua saudaranya, Mulyadi dan Tarno. Mereka tewas mengenaskan.


66

Penyerangan kepada pemeluk Ahmadiyah di Cikeusik

Berbagai Versi Penyerangan Keberingasan warga yang terjadi di Cikeusik tersebut bisa disebut puncak dari dari polemik keberadaan Ahmadiyah yang sudah lama terjadi di wilayah itu. Peristiwa berdarah di Cikeusik ini juga terhitung konflik massa versus para ahmadi yang paling banyak memakan korban jiwa. Peristiwa ini tak hanya menjadi pembicaraan media nasional, juga media asing. Lengkap dengan foto-foto yang menggambarkan keberingasan warga yang tengah membantai para penganut Ahmadiyah. Berbagai versi perihal asal mula penyerbuan berdarah itu muncul di media. Kepolisian menyatakan, sebelumnya, pada Kamis 3 Februari 201, mereka mendapat informasi warga Cikeusik resah karena mendengar para penganut Ahmadiyah akan melakukan kegiatan di kampung mereka. Warga sudah bersiap-siap dan bersiga auntuk menghentikan kegiatan tersebut. Forum Komunikasi Pimpinan Masyarakat Desa Pandeglang pada Sabtu 5 Februari kemudian mengevakuasi Suparman. Langkah itu dilakukan untuk meghindari

“penertiban” dari

masyarakat. Ahad 6 Februari, sekitar pukul 03.00 sekitar 115 polisi, termasuk reserse dan intel dikirim untuk mengamankan kediaman Suparman dan tempat peribadatan Ahmadiyah yang sudah kosong. “Pukul 07.00 ada rombongan dari luar menggunakan dua unit mobil dan sudah ada di dalam. Anggota kami melakukan negosiasi agar mereka mau dievakuasi, tapi mereka menolak dengan alasan akan mengamankan inventaris Ahmadiyah,” tutur Kepala Polisi Daerah Banten Brigadir Jenderal Pol. Agus Kusnadi. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

67

Rombongan dari luar tersebut dipimpin Deden Sujana dan berjumlah sekitar 15 orang. Mereka dari Ahmadiyah Pusat. Menurut polisi, Deden menyatakan, bila ada pihak yang ingin merusak dan menertibkan rumah itu, maka rumah itu harus dipertahankan. Saat itu, rumah itu sudah dikepung warga. Jumlahnya sekitar 1.500-an. Warga yang marah akhirnya bentrok dengan para ahmadi yang bertahan di sana. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) member versi lain perihal penyerangan warga ini. Menurut Kontras, pada Sabtu 5 Februari 2011, sekitar pukul 09.00 aparat polisi dari Kepolisian Resor Pandeglang menangkap Suparman, istrinya, dan Tatep (Ketua Pemuda Ahmadiyah). Mereka diangkut ke Polres Pandeglang dengan alasan ingin meminta keterangan atas status imigrasi istri Suparman yang berkewarganegaraan Filipina. Karena adanya penahanan itu 25 orang warga Ahmadiyah Cikeusik, mayoritas orang tua dan anak-anak, diungsikan ke rumah keluarga Suparman yang berada di seberang Desa Umbulan. Mendengar kabar penahanan tersebut, sekitar 18 pemuda Ahmadiyah dari Jakarta dan Serang berangkat menuju Cikeusik untuk mengamankan warga Ahmadiyah yang masih berada di desa itu. Ahad, 6 Februari mereka tiba di Cikeusik dan berjaga-jaga di rumah Suparman bersama tiga pemuda Ahmadiyah setempat. Sekitar pukul 09.00 datang enam reserse ke rumah Suparman. Mereka datang bersama dua truk polisi pengendali masa. Para reserse tersebut juga sempat sarapan bersama warga Ahmadiyah.

Mereka meminta

warga Ahmadiyah itu segera

meninggalkan lokasi dan tidak menyerang jika ada serangan. Tapi, para ahmadi itu menolak. Pukul 10.00, menurut Kontras, massa yang berjumlah 500-an berdatangan dari arah utara dan mendekati lokasi warga Ahmadiyah. Mereka datang sembari berteriak-teriak dan mengacungkan golok, “Ahmadiyah hanguskan! Ahmadiyah bubarkan! Polisi minggir, kami yang berkuasa!” Polisi saat itu diam saja. Saat massa mendekati rumah Suparman, Deden Sujana, warga Ahmadiyah yang berjaga-jaga, berupaya menenangkan warga. Sia-sia. Mereka yang datang itu semakin beringas. Mereka memukul Deden. Melihat kejadian itu, sekitar dua puluhan warga Ahmadiyah yang berada di dalam rumah keluar. Massa sempat mundur. Namun dari arah selatan, massa yang datang bertambah banyak. Jumlahnya sekitar 1.500-an. Warga Ahmadiyah melakukan perlawanan.


68

Massa kemudian menyerang warga Ahmadiyah dengan apa saja. Batu, golok, pedang, hingga tombak. Warga Ahmadiyah terpojok, tak berdaya dan menyelamatkan diri ke sawah. Warga kemudian beramai-ramai mengejar. Mareka yang tertangkap ditelanjangi dan dipukuli beramairamai. Mereka yang tertangkap, Rony, Mulyadi, Tarno, dan Masruddin. Rony, Mulyadi, dan Tarno akhirnya tewas. Tubuh mereka penuh luka bekas sayatan dan tusukan. Camat Cikeusik sempat mengatakan korban yang tewas ada lagi, yakni Deden Sujana. Tapi, kemudian, diketahui Deden selamat. Para ahmadi yang dapat melarikan diri pun tak luput dari luka terkena senjata tajam atau memar-memar terkena pukulan. Beberapa diantaranya kemudian di evakuasi ke Rumah Sakit Serang.

Kondisi rumah setelah penyerangan terhadap pemeluk Ahmadiyah

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan sejumlah LSM lainnya lagi mempunyai versi sendiri seputar

penyerangan dan pembantaian terhada warga Ahmadiyah di Cikeusik itu.

Menurut LBH, 17 orang Ahmadiyah yang datang dari Jakarta tidak melakukan provokator apa pun. Pernyataan LBH itu dikeluarkan karena muncul pemberitaan yang menyatakan penyebab peristiwa itu

warga Ahmadiyah sendiri. "Ada misleading akhir-akhir ini seolah-olah pemicu

penyerangan adalah 17 orang dari Ahmadiyah yang datang dari Jakarta," kata Chairul Anam dari Human Rights Working Group yang ikut mendampingi Arif, perekam video peristiwa di Cikeusik yang kemudian rekaman itu menyebar ke mana-mana, termasuk You Tube.


69

Pada jumpa pers di Komnas HAM, di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, pada 11 Februari 2011. “Saudara Arif ini memberikan keterangan dan bukti rekaman dan akan meluruskan fakta-fakta yang terjadi. Dari fakta-fakta itu terlihat kalau ini bukan rekayasa," ujar Chairul. Pada 7 Februari 2011 Sekretaris Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Zafrullah Pontoh member keterangan pers tentang peristiwa Cikeusik di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Menurut Zafrullah, sehari sebelum terjadinya penyerangan, tiga warga Ahmadiyah dibawa ke Polres Pandeglang. Alasan polisi, menurut Zafrullah, tiga warga Ahmadiyah tersebut akan diminta keterangan perihal status imigrasi istri Parman yang merupakan warga Filipina. "Sementara 25 warga Ahmadiyah yang lain diungsikan ke tempat aman guna menghindari penyerangan," kata Zafrullah. Mendengar informasi warga Ahmadiyah Cikeusik diungsikan, pemuda-pemuda Ahmadiyah dari Jakarta dan Serang segera berangkat ke Cikeusik dengan tujuan untuk mengamankan warga Ahmadiyah. Mereka yang datang dari Jakarta itu tiba di Cikeusik Ahad, 6 Februari 2011 pukul 08.00. Jumlah semuanya 18 orang. Bersama tiga warga Ahnmadiyah Cikeusik mereka kemudian menjaga rumah Suparman. Saat itu enam petugas polisi dan reserse kriminal sudah berada di sana. Pada pukul 09.00 datang satu mobil polisi dan dua truk paukan pengedali massa. Polisi, menurut Zafrullah, meminta warga Ahmadiyah yang berada di Desa Umbulan segera meninggalkan lokasi dan tidak melawan jika ada serangan. Warga Ahmadiyah menolak, lalu perwakilan polisi meninggalkan lokasi karena menerima telepon. Sejak saat itu tidak ada dialog kembali. Warga Ahmadiyah kemudian berkumpul di dalam rumah Suparman. Pukul 10.00, massa dari arah utara mendatangi lokasi warga Ahmadiyah. Mereka berteriakteriak sambil mengacungkan golok. "Ahmadiyah Hanguskan! Ahmadiyah buarakan!, Polisi minggir! Kami yang berkuasa di sini!" Polisi di sekitar lokasi mendiamkan saja. Saat mendekati halaman rumah Suparman, seorang wakil Ahmadiyah keluar untuk menemui massa. Tapi, massa yang sudah beringas kemudian memukul warga Ahmadiyah tersebut. Melihat pemukulan itu, 21 warga Ahmadiyah yang bertahan di dalam rumah keluar melakukan perlawanan. Perlawanan ini sempat membuat massa mundur. Namun, gelombang massa yang datang makin banyak dan terus merangsek ke rumah Suparman. Menurut Zafrullah, saat itulah mulai terjadi hujan batu.


70

Massa melempari rumah Suparman dengan bongkahan batu. "Kami bertahan dan terjadi hujan batu. Mereka makin mendesak, kami terpojok dan kami masuk ke sawah, bubar. Tapi kemudian dikejar dan dipukuli," kata Zafrullah mengutip keterangan salah seorang warga Ahmadiyah yang selamat dari peristiwa penyerbuan itu. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dipicu oleh pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh jemaah Ahmadiyah Cikeusik. Menurut Ketua MUI Banten, Aminuddin Ibrahim, sejak 2008 jemaah Ahmadiyah telah diberi arahan oleh MUI Banten untuk tidak melanggar SKB. Tapi, hal itu tak digubris oleh pihak Ahmadiyah. Setelah dilakukan pembinaan, kata Aminuddin, hanya tinggal delapan orang, para mubalignya.

jemaah Ahmadiyah Cikeusik

berkurang

Suparman sendiri masih menyebarkan

Ahmadiyah di wilayahnya. "Masyarakat Cikeusik merasa dibohongi. Suparman kembali bergerak, yang tadinya delapan jadi 25 orang. Dia lakukan dakwah door to door dengan imingiming uang," ujar Aminudin. Pada bulan Februari, menurut Aminuddin, terjadi keresahan warga yang ingin membubarkan kegiatan Ahmadiyah di kampung mereka. Pada 3 Februari aparat kemudian menggelar rapat untuk menenangkan warga. Keresahan warga akhirnya bisa diredam setelah Suparman dievakuasi. "Kemudian,

tanggal 6 Februari, ada rombongan

17 orang

Ahmadiyah datang dari Jakarta dengan dua mobil. Mereka langsung masuk dan siap dengan senjata, berkarung-karung batu, ketapel, panah, parang," tutur Aminuddin.

Salah satu pelaku penyerangan kaum Ahmadiyah


71

Sejumlah warga Cikeusik, kata Aminuddin, bersama sejumlah aparat, termasuk polisi dan perangkat desa,

kemudian mendatangi rumah Suparman yang di dalam terdapat warga

Ahmadiyah itu. Tujuannya, untuk mengosongka rumah itu karena khawatir terjadi kekerasan. Kepada warga dan aparat yang mendatangi mereka, kata Aminuddin, para penganut Ahmadiyah itu menyatakan akan tetap menjaga aset dan rumah tersebut. Polisi, ujar Aminudin, juga sempat mendatangi mereka kembali dengan maksud untuk mengevakuasi mereka. “ Tapi mereka bilang, jika tidak bisa mengamankan kami, biarkan kami mengamankan diri sampai mati,” kata Aminuddin. Cekcok mulut antara warga dan para penganut Ahmadiyah pun terjadi. Seorang warga, menurut Aminuddin, terkena bacokan lebih dulu.

Situasi pun tak terkendali dan

terjadilah pertikaian berdarah itu. Peristiwa berdarah Cikeusik itu memang mengejutkan banyak orang. Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

Ifdhal Kasim, penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik

diduga dilakukan dengan cara terorganisasi dan sangat rapi. "Intelijen polisi juga tidak mampu mengatasi dan memperkirakan pergerakan massa dalam jumlah yang besar," kata Ifdhal. Massa yang datang tersebut, kata Ifdhal, sebagian besar tidak berasal dari warga Ciekusik, Banten, tapi dari daerah-daerah sekitar Cikeusik. Komnas HAM menyimpulkan, telah terjadi pelanggaran HAM terhadap warga Ahmadiyah dalam peristiwa itu. "Pelanggaran hak hidup, hak beragama dan beribadah, hak rasa aman, dan hak atas milik pribadi," ujar Ifdhal.

LPSK Melindungi Tiga Saksi Kunci Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberi perlindungan kepada para saksi, korban, juga tersangka yang mengetahui atau terlibat dalam peristiwa ini. Di antara mereka yang mendapat perlindungan adalah Suparman (Ketua Jemaah Ahmadiyah Cikeusik), Atep (Sekretaris), dan Deden Sujana. Ketiganya merupakan saksi kunci. Menurut Nurkholis dari LBH Jakarta, ketiganya harus mendapat perlindungan dari LPSK karena mereka mengetahui persis siapa aktor di belakang penyerangan tersebut. “Ada Muspida dan tokoh agama setempat yang memaksa untuk membubarkan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Jadi mereka tahu persis siapa aktor di belakang ini,” kata Nurkholis yang juga menjadi kuasa hukum ketiga saksi kunci itu.


72

LPSK juga melindungi Arif yang merekam kejadian di Cikeusik. Tak hanya Arif, LPSK juga mengantisipasi keamanan keluarga Arif.

Menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai,

Komnas HAM menyebutkan Arif memiliki informasi penting mengenai tragedi penyerangan jemaah Ahmadiyah. Atas laporan Komnas HAM inilah, kata Semendawai, LPSK akan memberikan perlindungan dan pendampingan secara fisik kepada Arif. “Perlindungan akan kami koordinasikan dengan Komnas HAM dan kepolisian,” kata Semendawai. Arif, warga Ahmadiyah asal Banten, leluasa merekam pembantaian tersebut karena mengaku sebagai kontributor sebuah televisi swasta nasional. Tak hanya tiga saksi kunci anggota jemaah Ahmadiyah yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Tim Pengacara Muslim (TPM) yang dipimpin Mahendradatta, juga meminta LPSK untuk melindungi lima warga Banten yang ditetapkan sebagai tersangka kasus itu. Tapi, LPSK menilai mereka tidak masuk dalam kategori saksi yang perlu dilindungi. 1. Vonis Ringan Para Tersangka Kasus ini kemudian berakhir di pengadilan.

Setelah melakukan sidang berpekan-pekan,

pada Kamis 28 Juli 2011, Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten akhirnya menjatuhkan hukuman 3 sampai 6 bulan penjara kepada 12 terdakwa yang dinyatakan terbukti

melakukan penyerangan terhadap

warga Ahmadiyah di Cikeusik. Putusan

Pengadilan Negeri Serang ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut para terdakwa dengan tuntutan lima hingga

tujuh bulan

penjara. Mereka yang divonis itu: 1.

Ujang M Arif bin Abuya Surya divonis 6 bulan penjar

2. Endang bin Sidik divonis 6 bulan penjara 3. Muhamad bin Syarif divonis 6 bulan penjara 4. Muhamad Munir divonis 6 bulan penjara 5. Adam Damini divonis 6 bulan penjara 6. Idris alias Idis bin Mahdani divonis 5 bulan 15 hari penjara 7. Dani bin Misra (17 tahun) divonis 3 bulan penjara Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

73

8. Yusri bin Bisri divonis enam bulan penjara 9. Muhamad Rohidin bin Eman divonis 6 bulan penjara 10. Saad Baharuddin divonis 6 bulan penjara 11. Ujang Sahari divonis 6 bulan penjara 12. Yusuf Abidin divonis 6 bulan penjara.

Sementara itu, pada 15 Agustus 2011 majelis hakim Pengadilan Serang juga menghukum enam bulan penjara kepada Deden Sujana, warga Ahmadiyah. Deden dinyatakan bersalah karena dianggap melawan aparat keamanan, menolak dievakuasi dan melakukan penganiayaan terhadap Idris . Deden juga dinilai menjadi pemicu insiden bentrokan Cikeusik. Deden yang juga terluka parah sebelumnya sempat dikabarkan tewas. Jaksa sendiri tak melakukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan kepada para tersangka pelaku kerusuhan di Cikeusik itu. Ringannya vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku tersebut mendapat kecaman dari manamana. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyebut vonis itu terlalu rendah. Direktur Eksekutif Elsam, Indriaswati Dyah Saptaningrum menyatakan, pengadilan telah gagal menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan HAM. Elsam menyesalkan rendahnya hukuman itu, Menurut Elsam secara faktual peristiwa Cikeusik ini bukan merupakan peristiwa kejahatan biasa, tapi kejahatan serius. Suara keprihatinan juga muncul dari DPR. "Bagaimana seseorang pelaku yang menghilangkan tiga nyawa orang lain dihukum begitu ringan? Ini sama artinya dengan memberi sinyal toleransi atas tindak kekerasan," kata Eva Sundari anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan. Setara Institute juga mengecam diajukannya Deden sebagai tersangka. Menurut lembaga yang bergerak antara lain dalam bidang penegakan HAM tersebut,

Deden

tak layak dijadikan

terdakwa apalagi divonis bersalah karena ia justru korban penyerangan berutal itu.


74

Memerangi Human Trafficking

I

ternational Organization for Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitian yang sangat mengejutkan. Dari penelitian yang mereka lakukan di berbagai belahan dunia, Indonesia disebut menempati posisi teratas sebagai negara asal korban perdagangan manusia. Hingga

Juni 2011 lalu, IOM mencatat terdapat 3.909 korban perdagangan manusia yang sebagian besar merupakan perempuan. "Masing-masing 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa. Sedangkan untuk korban usia anak, 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki," kata Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar di Jakarta saat membuka acara peluncuran proyek empower di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis, 3 November 2011. Menurut Linda Gumelar, Pemerintah sangat serius memberantas kejahatan human trafficking ini. “Salah satunya dengan diterbitkannya UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta dibentuknya gugus tugas tingkat pusat tentang pencegahan dan penanganan kasus yang sama lewat Perpres No 69 tahun 2008," kata Linda. UNICEF, seperti dikutip humantrafficking.org., memperkirakan ada sekitar 100 ribu perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam lalu-lintas perdagangan manusia. Menurut UNICEF, sekitar 30 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan di bawah umur 18 tahun yang dipekerjakan di “industri” prostitusi, baik di lingkup nasional maupun internasional. Di lingkup internasional, umumnya negara yang dijadikan

tujuan ialah Malaysia, Singapura,

Taiwan, Japan, Hongkong, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah. Perdagangan manusia (human trafficking) telah menjadi persoalan sangat serius di Indonesia. Situs berita online The JakartaGlobe.Com menyebut untuk tahun 2010 saja tercatat hampir 4.000 kasus human trafficking terjadi di Indonesia, yang mayoritas melibatkan perdagangan anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks di luar negeri. Secara nasional, dari jumlah keseluruhan kasus human trafficking yang terjadi, sebanyak 23 persen berasal dari Jawa Barat. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

75

Situs berita online, Antaranew.com, menyebutkan Sukabum merupakan daerah terbesar kedua di Indonesia, setelah Indramayu, sebagai daerah yang paling banyak terjadi kasus perdagangan manusia, Elis Nurbaeti, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi kepada wartawan di Sukabumi, 7 Desember 2011, menyatakan, selama setahun terakhir lembaganya sudah menangani sebanyak 68 kekerasan terhadap wanita dan anak. "Dari 68 kasus tersebut, 40 persennya merupakan kasus perdagangan manusia," katanya. Menurut Elis, sampai saat ini sudah

27 kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh

P2TP2A. Kebanyakan korban dijual ke Malaysia dan Batam dengan iming-iming bekerja dengan gaji yang cukup besar.

Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan

Tini binti Hari, 24 tahun, warga Kampung Babakan Genteng, RR/RW. 04/06, Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayang, Kabupaten Sukabumi dipulangkan ke keluarganya dalam kondisi terbungkus peti mati. Seperti diberitakan Republika (17 Oktober 2011) dan Pos Kota (20 Oktober 2011), Tini adalah korban human trafficking. Di bulan Agustus 2010, Tini berangkat ke Malaysia, ia dijual kepada seorang majikan di Johor Baru, Malaysia, oleh sebuah perusahaan yang tidak jelas. Baru sekitar setahun Tini di negeri jiran itu, pihak keluarga kemudian mendapat kabar kematiannya dari pemerintah desa dengan keterangan sederhana: mengidap TBC.


76

Apa yang menimpa Tini hanya sebagian dari serangkaian panjang cerita sedih dan tragis kasus “kanibalisme” manusia atas sesamanya ini. Ini pula, misalnya, yang menimpa Yanti, 36 tahun, salah satu dari 27 perempuan korban perdagangan manusia asal Kampung Gunungguruh RT 34 RW 17, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, kabupaten Sukabumi. Akibat, tertipu imingiming dipekerjakan dengan gaji besar di luar negeri, Yanti dijebak menjadi pekerja seks komersial di Malaysia. Bersama sejumlah perempuan lainnya Yanti dibawa ke negeri jiran tersebut. Para perempuan itu dijadikan pekerja seks untuk menopang industri pariwisata di sana. Untuk mereka dengan modal wajah yang cantik dan suara cukup merdu akan ditempatkan di kafe-kafe. Sementara mereka yang lain, biasanya akan dilempar ke kawasan perkebunan sawit, dijadikan perempuan-perempuan penghibur para buruh dan mandor perkebunan. Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta keinginan untuk mendapatkan penghasilan besar dan kekayaan secara cepat membuat persoalan human trafficking menjadi persoalan yang rumit dan kompleks. Eva Biaudet, anggota Forum Tetap PBB untuk Masyarakat Adat (UNPFII), satu badan penasehat untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), yang telah bekerja di 66 negara menangani masalah human trafficking, menyebutkan bagaimana sulitnya menghentikan perdagangan manusia. ”Tidak seorangpun bisa menyelesaikan masalah itu," kata Biaudet. Saksi dan Korban Enggan Melapo Apa yang dinyatakan Eva Biaudet menunjukkan

perlunya keterpaduan untuk memerangi

human trafficking. Terlebih, persoalannya tidak hanya didasari faktor ekonomi dan sosial, tetapi kesulitan untuk memerangi kasus human trafficing ini juga terkait dengan soal kultural. Sulitnya menghentikan derasnya laju perdagangan manusia seperti yang dialami Yanti, menurut Elis Nurbaeti, salah satunya disebabkan banyak saksi dan korban human trafficking enggan melaporkan apa yang mereka alami. Faktor pertimbangan malu menjadi kendala kultural yang membuat para ”slave holder” makin leluasa menjalankan aksinya. Mendatangi desa-desa yang terjebak dalam kemiskinan rumit, membujuk rayu orang-orang desa dengan iming-iming pekerjaan di kota dan di luar negeri bergaji besar. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

77

Membebaskan mereka yang telah terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia di luar negeri menjadi persoalan yang sama sulitnya, bahkan bisa jadi lebih sulit dibandingkan dengan upaya membebaskan pekerjal Indonesia yang terjebak kasus hukum dan diancam hukuman mati di Timur Tengah. Pendekatan hukum dan kultural beserta negosiasi dengan sejumlah pihak terkait seperti yang jamak dilakukan untuk kasus TKI bermasalah jelas tidak cukup. Mereka yang telah menjadi ”komoditi” di dalam bisnis prostitusi di luar negeri tersebut berada dibawah penguasaan para sindikat kejahatan perdagangan manusia internasional yang impersonal sifatnya.

Di beberapa negara Asia Tenggara yang juga terhitung tinggi kasus human trafficking-nya seperti, misalnya, Kamboja, pelibatan sejumlah NGOs international sudah dilakukan. Upaya ini cukup berhasil di tingkat preventif, namun tetap sulit untuk menembus jaringan kejahatan perdagangan manusia yang berifat international tersebut. SISHA, salah satu NGOs internasional yang bekerja sama dengan NGO lokal di Kamboja memasifkan kampaye ke kalangan remaja sebagai salah satu upaya preventif mengatasi permasalahan human trafficking, misalnya dengan menyelenggarakan MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking) yang melibatkan kemitraan global.

Untuk Indonesia, khususnya daerah Indramayu dan Sukabumi yang menempati tingkat pertama dan kedua tertinggi kasus human trafficking secara nasional, upaya preventif masih terbatas dan bisa dikatakan

tidak melibatkan jejaringan baik yang bersifat nasional maupun

internasional. Padahal, masalah human trafficking adalah permasalahan global yang harus disikapi dengan pendekatan yang bersifat nasional dan transnasional.

Langkah preventif secara secara holistik dan lintas sektoral, melibatkan berbagai institusi dan lembaga terkait, mulai dari pemerintah setempat, kepolisian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP), mutlak dilakukan. Sementara langkah penanganan yang bersifat aksi pemulangan perempuan-perempuan Indonesia yang masih terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia dan membongkar jaringan sindikat kejahatan perdagangan manusia tersebut harus melibatkan tidak saja kepolisian lokal dan nasional, juga lembaga seperti Interpol, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak, karena banyaknya anak-anak yang menjadi Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

78

korban perdagangan lintas negara dan korban kejahatan pedofilia, juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

P2TP2A misalnya, sampai hari baru dapat menyediakan fasilitas rumah singgah untuk para korban perdagangan manusia. Keberadaan rumah singgah ini bisa dijadikan tempat pengaduan dan pelaporan. Namun, masalahnya pengaduan dan pelaporan adalah persoalan lain yang tak kalah rumitnya. Kerumitan ini terkait bukan saja kendala pada kultural yang disebut di atas, tetapi juga ada ketakutan dan trauma yang menjadi kendala sosial yang psikologis sifatnya. Bukan rahasia umum, bila lalu-lintas perdagangan manusia yang melibatkan aktor-aktor (slaves holder) mulai dari tingkatan lokal, nasional, sampai internasional itu telah membentuk jaringkan sindikat kejahatan yang rapi dan demikian terorganisir. Di tingkat lokal, ada para ”pemain kecil” yang disebut ”para pemetik”, dengan tugasnya mencari ’kaki-tangan’ yang biasanya memiliki kedekatan personal dan emosional dengan calon korban.

Kasus yang cukup menghebohkan di Amerika Serikat di tahun 2009 lalu misalnya, melibatkan orang terdekat korban yang mengiming-imingi bekerja dan studi di Amerika Serikat. Sejumlah perempuan belia pun diselundupkan dari beberapa negara di kawasan Afrika untuk kemudian dipekerjakan di ”industri” prostitusi. Untuk kasus di Sukabumi dan Indramayu, modul yang digunakan kurang lebih sama. ”Para pemetik” menggunakan jasa sejumlah orang terdekat dari calon korban. Iming-iming pekerjaan dengan gaji besar tetap menjadi ”bahasa persuasi” yang efektif untuk menjerat calon korban yang memang berada dalam lingkaran kemiskinan ditambah tingkat pendidikan yang rendah.

Adanya kesamaan modus operandi itu sebenarnya sudah mengindikasikan adanya rantai kesalinghubungan kejahatan human trafficking antarnegara. Dengan kata lain, kasus perdagangan manusia sebagaimana yang terjadi di Sukabumi merupakan kejahatan serius yang bersifat dan berjejaring transnasional dengan tingkat ancaman yang tidak kurang seriusnya bagi para saksi tersangka dan saksi korban.

Sebagaimana dinyatakan Eva Biaudet, kasus human trafficking tidak bisa disikapi secara biasa dan sektoral yang hanya ditangani oleh otoritas lokal seperti kepolisian, tetapi, harus Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

79

melibatkan kerjasama yang terintegrasi antara daerah yang menjadi pemasok, otoritas lokal dan nasional, negara yang menjadi tujuan, dan social networking seperti NGOs nasional dan internasional dan yang tidak kalah pentingnya adanya peran lembaga yang dapat menjadi ”katup pengaman” para para saksi dan korban.

Kesuksesan menggagalkan kasus human trafficking, seperti di Pontianak pada bulan Agustus 2011, memang cukup memuaskan. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimatan Barat berhasil menggagalkan penjualan manusia. Korban adalah dua gadis muda, Lis, 24 tahun dan Lin,18 tahun asal Kampung Cibungur, Desa Warung Kiara, Kabupaten Mojokerto Sukabumi, Jawa Barat. Setelah disekap selama beberapa hari, kedua korban rencannya akan dijual ke Brunei Darussalam dengan iming-iming gaji 250 dollar

setiap bulan. Namun,

keberhasilan mengungkap kasus ini hanya menghasilkan dua tersangka, Sutisna dan Syukur yang hanya merupakan ”pemain kecil” dalam kejahatan ini, bukan otak pelaku utamanya.

Sebagaimana galib banyak kasus human trafficking yang terbongkar, mereka yang terciduk umumnya memang hanya ”pemain-pemain kecil” di lapangan. Sulitnya untuk membongkar siapa Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

80

aktor yang lebih kuat terkait dengan ketakutan para ”pemain kecil” yang dijadikan tersangka untuk menjadi justice colaborator - tersangka yang mau bekerja sama oleh aparat penegak hukum untuk membongkar kasus dan menyingkap pelaku utama.

Para ”pemain kecil” ini jelas hanya kaki tangan di lapangan, bukan aktor utama. Mereka inilah awal rantai awal untuk menelusuri jaringan hingga pelaku utama kejahatan tersebut. Tapi, kekhawatiran bahwa pengakuan mereka akan mengancam diri dan keluarga mereka, membuat mereka tak berani mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Begitu pun untuk saksi pelapor. Ketakutan tiadanya jaminan keamanan membuat mereka yang mengetahui dan memiliki informasi memilih silent dan menjauhi resiko.

Sementara menyangkut saksi korban, rasa

sungkan dan trauma yang dialami membuat mereka sangat sulit untuk dijadikan pintu guna membongar rantai perdagangan manusia.

Kasus 27 korban human trafficking di Sukabumi jelas hanya persentase kecil dibandingkan keseluruhan kasus yang sama yang terjadi di Indonesia. Ini hanya puncak dari sebuah gunung es yang dapat diungkap. Sementara kenyataan sebenarnya tersembunyi dengan rapi. Perlu upaya terpadu, dengan melibatkan lembaga dan berbagai institusi terkait untuk mencegah dan memerangi kejahatan human trafficking. Dari tingkat hingga tingkat paling bawah, RW dan RT. Tanpa upaya terpadu, maka kejahatan human trafficking akan terus terjadi.


81

Video Kekerasan TNI di Puncak Jaya

P

engadilan Militer Jayapura menjatuhkan hukuman penjara 8 sampai 10 bulan penjara kepada tiga tentara yang terbukti melakukan penyiksaan yang terekam video handphone. Putusan itu dijatuhkan pada pada 24 Januari 2011 atau berselang hanya 11

hari sejak pengadilan dimulai pada Kamis 13 Januari 2011.

Ketiga anggota TNI tersebut adalah: Sersan dua Irwan Rizkianto, Prajurit Satu Yakson Agu, dan Prajurit Satu Thamrin Makangiri dari Batalion 753 Kostrad. Tuduhan kepada mereka adalah pelanggaran disiplin militer, bukan penyiksaan. Ketiganya dihukum masing-masing sepuluh bulan,

sembilan

bulan,

dan

delapan

bulan

penjara.

"Siapa

pun

prajurit

Kodam

XVII/Cenderawasih yang melakukan pelanggaran hukum harus diusut tuntas dan ditindak tegas," kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Erfi Triassunu.

Tiga Anggota TNI menjalani persidangan militer

Sidang yang mulai digelar pada 13 Januari itu terbuka untuk umum. Masyarakat dan media dapat menyaksikannya. Menurut Erfi, penyelesaian sidang dilaksanakan secara intensif dan secepatnya sebagai upaya TNI untuk lebih serius menyelesaikan kasus tindakan kekerasan tersebut. TNI, kata Erfi, berkomitmen menegakkan hukum


82

Hukuman untuk para prajurit itu sendiri dinilai terlalu ringan oleh Human Rights Watch (HRW). Menurut HRW sistem peradilan militer Indonesia, kurang transparan, tidak independen, dan tidak adil. Selama bertahun-tahun, pengadilan militer Indonesia telah gagal menyelidiki secara memadai dan menghukum secara adil pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan prajurit TNI. Tuntutan hukuman yang diajukah pada tersangka pelaku pelanggar HAM, menurut HRW, relatif tidak signifikan sementara hakim militer juga selalu menjatuhkan hukuman ringan.

Penyiksaan Terhadap Korban

Kasus ini bermula ketika Tunaliwor Kiwo, 50 tahun, dan tetangganya, Telangga Gire 30 tahun, mengendarai motor dari kampung mereka, Tinggi Nambut ke Mulia, ibu kota kabupaten Puncak Jaya. Di pos pemeriksaan militer di Kwanggok Nalime, Yogorini, kedua pria itu dihentikan. Menurut pengakuan Kiwo dalam testimoninya, tentara kemudian menangkap dan memukul mereka. Tangan mereka diikat, demikian juga kaki mereka -diikat dengan kawat berduri- lalu diseret ke halaman belakang pos militer.

Kiwo mengaku disekap dan disiksa selama tiga hari. Selama disekap dia dipukul dengan tangan kosong dan pentungan, dijepit jempolnya dengan tang, disekap kepalanya dengan kantong plastik, disundut kelaminnya, dan dilukai bagian tubuh dan kepalanya. Luka-lukanya itu, kata Kiwo, kemudian diolesi cabai. Rekaman testimoni Kiwo tentang penyiksaan tersebut muncul dalam situs jejaring Engage Media.

Selain pengakuan Kiwo, bukti kasus kekerasan yang terjadi itu juga berwujud rekaman video berdurasi 10 menit. Video itu merekam gambar dua pria yang berbicara dengan dialek Lani dengan tangan diikat dipunggung dan tubuh telentang di atas tanah kotor. Kedua korban dikelilingi pria yang membawa senjata dan alat komunikasi. Keduanya dimintai konfirmasi tentang informasi dugaan keberadaan timbunan senjata dan pember ontak OPM. Penduduk Papua sendiri mengidentifikasi lokasi peristiwa tersebut terjadi di sebuah tempat dekat Tinggi Nambut di Kabupaten Puncak Jaya. Kedua pria yang disiksa itu tidak lain Kiwo dan Gire. Data di video menunjukkan, penyiksaan dimulai pukul 13:26 pada 30 Mei, 2010.


83

Video itu menunjukkan bagaimana Kiwo dilucuti bajunya hingga hanya mengenakan pakaian dalam. Ketika ditanyai tentang senjata, Kiwo menjawab bahwa dia hanya penduduk sipil dari Tinggi Nambut dan tak tahu menahu perihal senjata.

Selang dua menit, salah satu interogator mulai memukul wajahnya dan menginjak dadanya dengan sandal dan sepatus. Video kemudian beralih ke Gire yang telentang di dekat Kiwo ketika salah satu interogator berulangkali menampar wajahnya dan menekankan pisau ke hidung dan lehernya. Kemudian video kembali fokus pada Kiwo, disertai terikan, "Bakar penisnya! ... Bakar penisnya." Kiwo menjerit saat sepotong kayu membara berulang ulang disundutkan ke alat kelaminnya.

Kiwo terus menjerit sampai seorang interogator menodongkan senjata semi-otomatis ke mulutnya dan berkata, "Tutup mulutmu.. tutup mulutmu. Akan kutembak... akan kutembak mulutmu." Kiwo berhent dan kemudian si interogator terdengar berkata: "Kamu jujur ya? Kini tunjukkan senjatamu. Bawa kami ke senjatamu. Saya akan membakar lagi penismu ... di mana senjata itu? Apakah kamu menyimpan di gerejamu? Di rumahmu? Di hutan? Di sungai? dikubur? Katakan saja. Jujur saja. Kami orang yang cinta damai."

Dewan Adat Papua melaporkan tindak kekerasan ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Agustus 2010, setelah mewawancarai Telangga Gire pada bulan Juli. Salah satu anggota Dewan Adat Papua menyatakan bahwa penyiksaan itu mungkin melibatkan anggota batalion Kostrad 753.

Menggapi laporan tersebut Komnas HAM menuntut adanya investigasi khusus atas rekaman itu. Komisioner Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan menyelidiki laporan kekerasan di Papua secara keseluruhan. Video itu hanya merupakan salah satu bagian. "Komnas HAM telah menerima laporan-laporan tentang adanya kekerasan di Papua tiga minggu sebelum video tersebut beredar," kata Yoseph di Kantor Komnas HAM. Salah satu laporan yang diterima Komnas HAM, ditemukannya potongan kepala yang terpisah dari badan.


84

Salah satu warga Papua yang menjadi korban penyiksaan oleh Anggota TNI

Peristiwa penyiksaaan ini menjadi isu internasional. Pada 17 Oktober video penyiksaan atas Kiwo dan Gire beredar di Youtube. Adalah lembaga swadaya masyarakat Asian Human Rights Commission (AHRC) yang berbasis di Hong Kong, Cina, yang menyebarkannya pada 17 Oktober.

Sejumlah lembaga hak asasi manusia (HAM) pun mendesak pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi kebenaran dari video itu. Salah satunya adalah Human Rights Watch (HRW) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. "Siapa pun yang terlibat dalam kekerasan ini harus dibawa ke jalur hukum. Publik perlu melihat bahwa keadilan dijalankan," kata Wakil Direktur HRW untuk kawasan Asia, Phil Robertson, dalam situs lembaga independen ini pada 20 Oktober 2010.

Sejak itu kasus video penyiksaan menjadi bahan berita media nasional dan internasional. Luasnya pemberitaan tersebut mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet terbatas pada 22 Oktober dan setelah itu Menkopolkam Marsekal Djoko Suyanto, mengakui kebenaran video tersebut.

Presiden SBY memerintahkan penyelidikan terhadap penyiksaan yang diduga dilakukan aparat militer tersebut , walau kemudian tidak diumumkan hasilnya. Sementara Dewan Adat Papua kemudian meminta Kiwo memberikan testimoninya serta merekamnya dalam format Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

85

video. Rekaman testimoni Kiwo inilah yang dilaporkan oleh wakil Dewan Adat Papua ke Komisi Nasional HAM pada 5 November. Komnas lalu

membentuk komisi khusus untuk

menyelidiki peristiwa penyiksaan tersebut serta pelanggaram HAM lain yang terjadi di puncak Puncak Jaya.

Sementara itu pada 12 November Mayor Jendral Hotma Marbun, yang baru bertugas sejak Januari, dipindahkan dari posnya sebagai komandan militer Papua. Dalam pengumumannya, pemerintah menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan rotasi rutin di tubuh militer. Kendati demikian, banyak yang yakin perpindahan itu berkaitan erat dengan kasus penyiksaan yang terungkap ke publik tersebut. Marbun digantikan oleh Brigadir Jendral Erfi Triassunu.

HRW mendesak negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, yang selama ini memberi bantuan kepada Indonesia, menekan Pemeintah Indonesia agar melakukan penyelidikan kasus penyiksaan di Papua tersebut hingga tuntas. Semua pelakunya harus diseret ke meja hijau. Menurut Robertson, kepastian hukum dalam kasus ini menjadi ujian dan kunci, tak hanya untuk Indonesia, tapi juga bagi negara mana pun yang memberi bantuan militer bagi Indonesia. "Kredibilitas pemerintah, militer, dan mereka yang memberikan bantuan militer, semua dipertaruhkan."

Warga Papua mendesak pemerintah segera mengusut kasus pelanggaran HAM di Papua


86

Peristiwa ini juga diberitakan oleh CNN. Televisi international tersebut mewawancarai Donna Guest, Wakil Direktur Amnesty International untuk Asia Pasifik. "Kasus ini adalah pengingat terbaru bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk di Indonesia sering tak tersentuh hukum serta pelakunya bisa bebas dari jeratan hukum," kata Guest. CNN juga mengutip pernyataan dari juru bicara TNI, Aslizar Tanjung, yang mengatakan pihaknya masih harus membuktikan keaslian video ini, termasuk lokasi, waktu, dan aktivitas yang terekam dalam video. "Prajurit Indonesia mendapat pendidikan standar operasi sehingga mereka diwajibkan sadar, bertanggung jawab, dan mereka pun diberikan pengetahuan soal HAM. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lapangan," kata Aslizar.

Aslizar berjanji, TNI akan segera mengusut video tersebut sehingga ada klarifikasi yang jelas mengenai apa sebenarnya yang terjadi. "Sejauh ini, baru tuduhan dan kami harus buktikan keasliannya." Laman asal Inggris, The Guardian pun dengan rinci menjelaskan kekerasan yang terdapat dalam video tersebut. Menurut Guardian video ini diambil menggunakan telepon genggam milik salah satu interogator.

TNI memang melakukan pengusutan atas rekaman video tersebut. Pada 12 Januari 2011, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Erfi Triassunu menetapkan tiga anggota TNI sebagai tersangka kekerasan terhadap warga Puncak Jaya itu. Ketiga tersangka diadili di Pengadilan Militer (Dilmil III-09) Jayapura. Mereka, Sersan Dua Irwan Rizkianto, Prajurit Satu Yakson, dan Prajurit Satu Thamrin Makangiri. "Sejak beredarnya video kekerasan di internet kami mengirimkan tim khusus ke Puncak Jaya untuk mengetahui lebih jauh kebenaran" kata Erfi kepada wartawan di Jayapura, Rabu 12 Januari 2011.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol Chk. Adil Karo-Karo S.H, dengan hakim anggota Letkol Chk. Affandi, S.H, dan Mayor Chk. Heri, S.H. Ada pun penasehat hukum terdakwa, Kapten Chk. Sony Oktavianus, S.H.

Dalam sidang tersebut Irwan Rizkianto dituntut 12 bulan penjara, Yakson sepuluh bulan penjara, dan Thamrin Makangiri sembilan bulan penjara. Hakim sendiri kemudian memvonis


87

Irwan sepuluh bulan penjara, Yakson, sembilan bulan penjara, dan Thamrin delapan bulan penjara.

Sebelumnya, Kodam XVII/Cenderawasih telah memvonis empat anggota TNI yang didakwa menganiaya warga Desa Gurage, Puncak Jaya, seperti terekam di video kekerasan yang kemudian dilansir pada laman Situs YouTube. Keempat terdakwa adalah Praka Sahminan Husain Lubis (Anggota Pos Gurage), Prada Joko Sulistiono (Anggota Pos Kalome), Prada Dwi Purwanto (Anggota Pos Gurage), dan komandan mereka, Letnan dua Cosmos N. dari Kesatuan 753 AVT/Nabire, Kodam XVII/Cendrawasih. Pengadilan militer yang dipimpin Kolonel Laut (KH) Adnan Madjid,SH,MH, pada 9 November 2010 menjatuhkan vonis tujuh bulan hukuman penjara pada Cosmos dan lima bulan penjara untuk tiga tentara lainnya karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap warga Desa Gurage, Tinggi Nambut, Puncak Jaya.

Menurut Cosmos, insiden terjadi ketika timnya yang beranggotakan 12 prajurit melakukan patroli rutin pada 17 Maret 2010 pukul 23.00 dari Illu menuju Gurage. Saat itu, ia mengatakan menerima infomasi inteligen tentang adanya anggota OPM bersenjata AK-47 di Desa Gurage. Tim memasuki desa itu dan memisahkan wanita dari pria. Mereka kemudian menginterogasi warga satu demi satu. Jika jawaban tersebut tak memuaskan, para prajurit itu menendang dan memukul warga. Peristiwa itu direkam Prajurit Dua Ishak dengan handphone milik Cosmos atas perintah Cosmos.

Menurut Ishak, hasil dari rekaman itu langsung diserahkan kepada Cosmos dan dia mengaku tidak lagi mendapat informasi, apakah rekaman itu sudah diserahkan ke atasan mereka lagi atau tidak. Cosmos sendiri, saat diperiksa, mengaku tindak kekerasan tersebut terpaksa dilakukan karena, meski telah dilakukan pendekatan persuasif, masyarakat tetap tak mau menyebutkan keberadaan anggota OPM tersebut.


88

Cosmos menyatakan tak mengecek video itu karena handphone tersebut rusak dan kemudian dia servis. Cosmos mengaku heran, kenapa video itu kemudian bisa beredar di internet. Video ini, yang menjadi bukti dalam persidangan, antara lain berisi suara seseorang yang dengan suara keras berkata, “…menjalankan perintah negara, jelas. Saya disini berdasarkan tugas, tugas negara…” Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Wiryantoro NK, penyelesaian kasus-kasus kekerasan oleh anggota TNI di Papua adalah bagian dari kebijakan pimpinan TNI AD yang mengedepankan pendekatan hukum. "Siapa pun prajurit yang melakukan pelanggaran, pasti akan ditindak tegas sesuai dengan apa yang dilakukannya," kata Wiryantoro.

Mengenai kasus Kiwo dan Gire, Wiryantoro mengatakan, meski ketiga prajurit ketika kejadian tersebut sedang melaksanakan tugas negara, namun tindakan kekerasan saat melakukan interogasi tetap tidak dibenarkan secara prosedur operasi maupun oleh pimpinan angkatan. "Cara-cara interogasi seperti itulah yang tidak dibenarkan, melanggar HAM. Harusnya tidak dengan cara demikian," kata Wiryantoro


89

Pembunuhan Wartawan: Dulu Udin, Kini Alfrets

O

TOPSI ulang itu menghasilkan satu kesimpulan: Alfrets Mirulewan tewas karena dibunuh! Tim Forensik Markas Besar Polri menyatakan kesimpulannya tersebut setelah memeriksa jasad Alfrets sejak Selasa, 11 Januari 2011 hingga Rabu esok

harinya. Untuk melakukan otopsi tersebut tim mengeluarkan jasad Alfrets yang sudah dimakamkan keluarganya.

Hasil otopsi menguatkan dugaan, terutama bagi rekan-rekannya

sesama wartawan, Alfrets

tewas berkaitan dengan aktivitasnya menyelidiki penyelundupan

BBM di Pulau Kisar.

Menurut Thimotius Miruwelan, kakak Alfrets, berdasarkan keterangan tim forensik, adiknya tewas akibat benturan benda tumpul di bagian belakang kepalanya. Benturan itu membuat tempurung kepalanya pecah serta rahang kiri-kanannya patah. "Sebagian besar bagian leher hingga kepala hancur dan patah akibat benturan benda keras," kata Thimotius.

Mayat Alfrets ditemukan terapung

Alfrets, 28 tahun, ditemukan tewas mengapung, Jumat dini hari, 17 Desember 2010 di dekat Dermana Pantai Nama, Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku setelah menghilang sejak 15 Desember 2010.


90

Sebelum hilang dan kemudian ditemukan tak bernyawa, dia tengah melakukan investigasi penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Wonreli-Kisar Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Alreft adalah Pemimpin Redaksi Mingguan Pelangi.

Leksi Kikilai, rekan Alfrets yang juga menjadi saksi dalam kasus ini bercerita pada Selasa (14/12) malam, dia dan Alfrets

mengunjungi Pelabuhan Pantai Nama untuk melakukan

investigasi transaksi gelap BBM. Keduanya mengendarai sepeda motor. Di sana, dia ditinggal sendirian di pelabuhan, sementara Alfrets membuntuti sebuah truk yang mengangkut BBM dari pelabuhan menuju ke Desa Yawuru, yang berlokasi tak jauh dari situ.

Di tengah jalan, saat membuntuti truk, dia dipergoki seorang penumpang truk. Penumpang itu sempat menanyai identitas korban. "Mereka juga sempat adu mulut karena pertanyaan dari penumpang truk. Tapi akhirnya Alfrets membuka identitasnya sebagai wartawan," kata Leksi. Setelah itu Alfrets kembali ke pelabuhan menemui Leksi. Mereka berdua sempat berbincang dengan petugas pelabuhan. Tak lama kemudian petugas mengarahkan keduanya keluar dari pelabuhan dan menutup pintu pelabuhan.

Ketika keduanya sedang berbincang di pelataran parkir pelabuhan, kata Leksi, ternyata truk yang tadi dibuntuti korban kembali ke pelabuhan tapi dengan sopir berbeda.

Melihat ada

kejanggalan, Alfrets kembali masuk ke pelabuhan untuk menanyai sopir truk itu. Setelah itu, Alfrets kemudian mengantar Leksi pulang ke kosnya. Menurut Leksi saat itulah terakhir dia melihat Alfrets.

Para wartawan di Ambon segera menuntut kepolisian menangkap pelakukan pembunuhan tersebut. Para wartawan yang tergabung dalam Maluku Media Centre (MMC) juga melakukan investigasi, mencari dan mengumpulkan informasi berkaitan dengan tewasnya rekan mereka.


91

Sekitar 33 orang yang diduga mengetahui dan terlibat pembunuhan tersebut diperiksa Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Dari jumlah tersebut, polisi menetapkan lima tersangka, yakni Ricard Silampesi, Briptu Markus Sahureka, Risan Austen, Thomas Pokey dan Imanuel alias Ima. Briptu Markus adalah anggota Ditpolairud sedang Imanuel dan Thomas Pokey pegawai Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) CV Yotowawa milik Titus Tilukay.

Alfrets Mirulewan

Menurut Thimotius Miruwelan, Ricard Silampesi adalah anak mantu dari pemilik pemilik APMS CV Yototawa, Titus Tilukai. Dua saksi kunci yang menyaksikan pembunuhan Alfret adalah Risan Austen, pegawai ekpedisi Pante Nama dan Bampret, penjaga gudang milik APMS tempat korban dibunuh. Kepada penyelidik Thomas dan Imanuel mengaku memukul korban sebanyak empat kali. Dua diantaranya, dengan pipa, ditujukan ke kepala. Setelah tewas, korban dibuang ke laut menggunakan sampan milik nelayan setempat Jumat dini hari. Pelaku lainnya membantu membuang korban ke laut.

Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Maluku AKBP Jhon Siagian menyatakan Alfrets disekap dan disiksa di dalam salah satu gudang sebelum kemudian mayatnya dibuang di Pelabuhan Nama Kisar. Kordinator Maluku Media Centre (MMC), Insany Syahbarwati, mengakui kelima orang tersebut memang diduga kuat pelaku penyiksaan dan pembunuhan terhadap Mirulewan. “Hasil investigasi tim MMC lima orang ini diduga kuat turut terlibat melakukan pembunuhan terhadap Alfrets Mirulewan," kata Insany. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

92

Walau demikian Insany

mengatakan lima tersangka tersebut hanyalah pion.

"Mereka

hanyalah pion. Seharusnya polisi menangkap otak penggeraknya," kata Insany. Menurut dia, ke lima tersangka tersebut kerabat dekat dan pegawai Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) CV Yotowawa milik Titus Tulukay yang merupakan satu-satunya di Kisar.

Atas dasar itulah, MMC mendesak Kapolda Brigjen Polisi Syarief Gunawan mengungkap otak pembunuhan Alfred. MMC juga mendesak Kapolda Maluku memproses hukum sejumlah pihak yang memberi informasi bohong terkait kematian Alfred, di antaranya hasil visum Puskesmas Kisar yang berbeda jauh dengan hasil otopsi tim forensik Mabes Polri.

Penyiksaan dan Penyembunyian Saksi Kunci

Pada 8 Maret 2011 empat tersangka pelaku pembunuhan Alfrets mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) mereka. Mereka, Markus Sahureka, Ricard Silampesi, Imanuel dan Thomas. Menurut penasehat hukum ke empat tersangka, Jonathan Kainama, pencabutan

dilakukan

setelah keempatnya dikonfrontir oleh penyidik Polda Maluku. Saksi kunci Risan Austen, kata Kainama, juga mencabut BAP, karena adanya sejumlah kejanggalan dalam pemeriksaan. Saat pemeriksaan, kata Kainama, ada tekanan dan kekerasan yang dilakukan polisi kepada para saksi agar mengakui perbuatannya, termasuk pemukulan.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku, Ot Lawalata menilai dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan ini ada indikasi pelanggaran HAM. Menurut Ot Lawalata, ada orang yang keterangannya diperlukan, justru disembunyikan polisi. "Kami sudah melakukan investigasi. Saksi kunci Risan Austen justru disembunyikan di rumah Direskrim,” kata Lawalata. Menurut Lawalata perlindungan terhadap saksi seharusnya dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan di rumah Direskrim.

Pada 14 Oktober 2011 Pengadilan Negeri Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, memvonis bersalah empat terdakwa pembunuh Alfrets. Ricard dihukum sembilan tahun penjara, Markus 7 tahun, Imanuel 5 tahun, dan Thomas 3 tahun penjara. Menurut Ketua majelis hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Putu Gde Hariadi, semua terdakwa Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

93

terbukti bersalah, melakukan tindak pidana pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 seperti dakwaan jaksa, yaitu menganiaya Alfrets hingga meninggal dunia. Putu Gde menyatakan, motif para pelaku melakukan penganiayaan tidak terlihat selama persidangan karena keempatnya membantah melakukan perbuatan tersebut.

Kekerasan terhadap jurnalis juga menimpa wartawan Sun TV (grup MNC) di Tual, Maluku Tenggara, Ridwan Salamun. Ridwan tewas ketika meliput bentrokan antarwarga

komplek

Banda Eli dan warga Dusun Mangun di Desa Fiditan, Tual, pada 21 Agustus 2010. Ridwan, yang kala itu tengah mengambil gambar pertikaian antarwarga tersebut, diserang dan dikeroyok warga Dusun Mangun. Ridwan mengalami luka bacok dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Tiga tersangka ditetapkan sebagai

pembunuh Ridwan. Mereka, Hasan Tamnge, Ibrahim

Raharusun, dan Sahar Renuat. Mereka dituntut delapan bulan penjara. Pada 9 Maret 2011 Pengadilan Tual memvonis bebas ketiga tersangka. Menurut Ketua Majelis Hakim, Jimmy Wali, dakwaan primer dan subsidair ketiganya melakukan pembunuhan tak terbukti. Putusan ini mendapat kecaman dari sejumlah organisasi wartawan. Pers Indonesia mencatat sejumlah wartawan yang tewas berkaitan dengan kegiatan mereka sebagai jurnalis.

Mereka, antara lain, wartawan Harian

Bernas, Yogyakarta, Fuad M.

Syafruddin yang tewas pada 16 Agustus 1996 dan wartawan Radar Bali, Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa yang dibunuh pada 11 Februari 2009 dan mayatnya ditemukan di perairan Teluk Bangsir, Karangasem pada 16 Februari 2009.


94

Fuad M. Syafruddin ditemukan tewas

Fuad M. Syafruddin

Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa


95

Pembunuhan Prabangsa

Prabangsa dibunuh berkaitan dengan tulisannya tentang skandal pembangunan SD dan SMP yang ditengarai sarat korupsi. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar, menyebut Prabangsa disiksa sebelum dilempar ke laut. Itu ditunjukkan dengan adanya luka di kepala, pergelangan tangan, serta patahnya tulang rahang dan tulang tangan kanan pria 41 tahun tersebut. Menurut dokter Dudut Rustyadi, Koordinator Kedokteran Forensik RSU Sanglah, Prabangsa diduga masih hidup ketika dibuang ke laut. ”Ini dibuktikan dengan adanya pasir di dalam kerongkongannya,” ujar Dudut.

Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak 1996 sampai 2010 tercatat

10 kasus

kekerasan yang berujung pembunuhan terhadap wartawan. Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut masih belum terungkap, seperti kasus pembunuhan Fuad M. Syafruddin alias Udin.

Dalam kasus pembunuhan terhadap Prabangsa, Pengadilan Negeri Denpasar pada 15 Februari 2010 telah menghukum otak pelakunya, I Nyoman Susrama, penjara seumur hidup. Pembunuhan tersebut dilakukan Susrama bersama delapan anak buahnya di kediamannya di Banjar Petak, Bebalang, Bangli, sekitar 45 kilometer dari Denpasar. Mereka adalah Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana (Mangde), Dewa Sumbawa, I Wayan Suecita, Gus Oblong, Endy, dan Jampes. Hukuman terhadap Susrama itu sendiri belakangan dikuatkan majelis hakim kasasi Mahkamah Agung.

Menurut Ketua Majelis Hakim Djumain, Susrama, 48 tahun, terbukti melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama. “Pembunuhan dilakukan sangat kejam yang bertentangan dengan ajaran ahimsa,” kata Djumain. Terdakwa yang berpendidikan tinggi dan menjadi pengurus lembaga keagaamaan, menurut hakim semestinya

dapat mencegah terjadinya peristiwa itu. Hakim berkeyakinan, motivasi

pembunuhan adalah pemberitaan di harian Radar Bali yang ditulis Prabangsa tentang proyekproyek di Dinas Pendidikan Bangli, khususnya proyek TK dan SD Internasional.


96

Nyoman Susrama, terdakwa kasus pembunuhan terhadap wartawan

Hukuman itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa Lalu Saifudin menuntut Susrama hukuman mati. Menurut Saifudin, Susrama otak pembunuhan Prabangsa. Susrama geram dengan berita yang ditulis Prabangsa yang muncul di Radar Bali pada 3, 8, dan 9 Desember 2008. Prabangsa menyoroti proyek pembangunan TK dan SD bertaraf internasional yang dinilai menyalahi aturan Dinas Pendidikan. Ketua komite pembangunan proyek ini adalah Susrama.

Selain Susrama, dalam sidang terpisah, hukuman juga dijatuhkan kepada Komang Gde ST alias Mang De, yakni hukuman 20 tahun penjara dan Ida Bagus Made Adnyana Narbawa alias Gus Oblong 5 tahun penjara oleh Majelis yang diketuai IGN Adhi Wardhana. Keterangan Saksi Kunci Dalam persidangan pembunuhan Prabangsa dengan terdakwa Susrama, sebelumnya sempat terjadi saling bantah antara Komang Gde Wardhana alias Mang De dengan Ida Bagus Adnyana Narbawa alias Gus Obolong. Gus Oblong merupakan saksi kunci dan satu-satunya tersangka dalam kasus ini yang mengakui perbuatannya.

Gus Oblong menyatakan, pada 11 Februari Susrama bersama enam anak buahnya, termasuk Mang De melakukan pemukulan terhadap Prabangsa. Setelah tewas, jasad Prabangsa dibuang ke laut dengan jukung. Oblong mengaku sempat berniat mencabut berkas acara karena diancam akan ditusuk oleh salah-satu anak buah Susrama. Namun, akhirnya dia memilih menyatakan Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

97

keterangan yang sebenarnya di muka persidangan. Oblong menyatakan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada tim yang sama dengan tim Susrama dan meminta majelis hakim menununjuk pengacara negara untuk mendampingi dirinya.

Mang De membantah kesaksian Gus Oblong dan menyatakan menarik kesaksiannya dalam berita acara yang sebelumnya isinya sama dengan pengakuan Gus Oblong, yakni, mereka bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap Prabangsa di bawah pimpinan Susrama. Pria yang sehari-hari bekerja di perusahaan air minum Sita milik Susrama tersebut mengaku terpaksa menandatangani berkas acara di kepolisian karena mengalami penyiksaan fisik dan mental. Dia mengaku disetrum dan dipukul penyidik. Tapi, saat ditanya majelis hakim, Mang De tidak dapat menunjukkan bekas penyiksaan tersebut.

Penanggung jawab harian Radar Bali, Made Rai, menyatakan, sejak awal dia sudah menduga Prabangsa dibunuh karena berita yang ia tulis. Radar Bali, menurut Rai, pernah menurunkan sekitar sepuluh berita tentang penyimpangan proyek Dinas Pendidikan Bangli. Proyek itu, menurut Radar Bali, dilakukan tanpa tender. Tiga di antara berita tersebut ditulis Prabangsa secara berturut-turut pada 3 Desember, 8 Desember, dan 9 Desember 2008. Susrama adalah pengawas proyek-proyek itu.

Menjelang kematiannya, menurut Rai, Prabangsa kadang terlihat seperti ketakutan. Dia, misalnya, melarang jendela kantor dibuka karena merasa ada orang yang akan menembak dirinya. ”Waktu itu kami tidak memperhatikan,” ujar Rai. ”Kami menganggap hanya lelucon,” kata Rai lagi. Dan ketakutan Prabangsa itu ternyata memang terbukti.


98

Keberingasan di Mesuji

M

enjelang tutup tahun, kabar mengejutkan datang dari Lampung dan Sumatera Selatan. Di dua wilayah yang sama-sama memiliki nama Mesuji itu terjadi dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia yang menimpa warga setempat. Pertama di

Sritanjung, Kabupaten Mesuji, Lampung, dan kedua di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan. Semua berawal dari laporan sekelompok warga Mesuji, Lampung, yang datang menemui Komisi III DPR pada 14 Desember 2011. Sembari memperlihatkan rekaman video yang di dalamnya terdapat adegan pemenggalan kepala, mereka mengadu soal tindak kekerasan yang diduga dilakukan aparat penegak hukum dan sekelompok orang pada awal 2011. Peristiwa itu, kata mereka, dilakukan saat penggusuran warga Mesuji yang selama ini tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Silva Inhutani di Kabupaten Mesuji, Lampung. “Setidaknya 30 warga telah tewas sejak 2009 sampai 2011,” kata kuasa hukum warga Mesuji, Bob Hasan.

Mantan anggota DPR Mayor Jenderal (Purn). Saurip Kadi yang ikut mendampingi warga menuturkan peristiwa ini bermula dari perluasan lahan oleh PT Silva Inhutani sejak 2003. Perusahaan yang berdiri pada 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. Perusahaan yang kesulitan mengusir penduduk kemudian meminta bantuan aparat dan membentuk kelompok keamanan sendiri (pam swakarsa). “Mereka bentuk pam swakarsa untuk membenturkan rakyat dengan rakyat tapi di belakangnya aparat. Ketika warga mengadu ke aparat tidak dilayani. Intimidasi dari oknum aparat dan pihak perusahaan sangat masif di sana,” kata Saurip.


99

Mayor jendral (Purn). Saurip Kadi

Bermula dari Sawit Konflik antar penduduk dan perusahaan yang berujung pada dugaan pembunuhan warga terhitung sudah lama terjadi. Saat warga Lampung mengadu ke DPR, banyak yang mengira konflik lahan itu hanya terjadi di wilayah itu. Padahal, “wilayah” Mesuji juga meliputi Kecamatan Mesuji di Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Konflik lahan berkaitan dengan perusahaan sawit itu terjadi di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan, satu lagi, di Desa Sondong, Kecamatan Mesuji, OKI, Sumatera Selatan. Dulunya daerah ini masuk satu wilayah administratif, yakni Provinsi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Setelah ada pemekaran, wilayah Mesuji sisi utara sungai, termasuk Sungai Sodong, masuk bagian Sumatera Selatan. Sedangkan Mesuji wilayah selatan masuk Lampung. Rekaman video pembantaian warga menjadi sorotan banyak orang karena dinilai berlebihan dan dicurigai direkayasa. Heru Sutadi,seorang ahli telematika, mengungkapkan bahwa rekaman video itu merupakan dua kejadian pada lokasi dan waktu yang berbeda tapi digabung menjadi satu. Kantor CBS News malah mengklaim beberapa adegan di video tersebut terjadi di Thailand Selatan. Warga Sungai Sodong, Mesuji OKI, menyatakan, video yang ditayangkan merupakan kejadian yang berlangsung di Sungai Sodong pada April 2011 dan bukan di Mesuji Lampung.


100

Pihak kepolisian sendiri kemudian, pada 21 Desember 2011, menjelaskan perihal terjadinya pembantaian yang disebut warga Mesuji ke publik. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Lampung terdapat dua peristiwa berbeda, yakni pada 2010 dan 2011. Peristiwa Mesuji pertama terjadi pada 6 November 2010, yaitu penertiban masyarakat perambah di lahan hutan sawit tanpa izin oleh tim terpadu bentukan Gubernur Lampung.

Salah satu tempat yang ditertibkan adalah lahan perkebunan sawit Register 45 PT Silva Inhutani pada 6 November 2010 tersebut. Saat itu terjadilah bentrokan dengan warga. Seorang warga bernama Nyoman Sumarde berusaha membacok Ajun Komisaris Besar Priyo. Merasa terdesak, kata Saud, Priyo mengeluarkan tembakan peringatan kepada Nyoman. Peristiwa ini memicu kemarahan warga, dan bentrokan lebih besar pun terjadi yang akhirnya mengakibatkan satu warga, Made Asta, tewas tertembak. Lalu, peristiwa Mesuji Lampung II, masih di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada 10 November 2011. Bentrokan terjadi saat masyarakat berunjuk rasa di areal PT Barat Selatan Makmur Investindo. Menurut Saud, kejadian itu berawal dari aksi penjarahan sejumlah warga di perkebunan sawit. Pada kejadian itu Hendri dan Dani, dua orang warga, dikabarkan hilang. Sekitar 100-an warga mempertanyakan keberadaan Hendri dan Dani. Bentrokan pun terjadi. Korban dari warga pun berjatuhan. Di antaranya yang terkena luka tembak, Suratno, Muslim, Robin, Rano Karno, dan Harun. Ada pun yang tewas tertembak satu orang, Zaelani. Menurut Saud, dalam aksi ini juga terjadi pembakaran oleh warga terhadap 96 mes karyawan perusahaan, satu pos induk satpam, 29 mes karyawan divisi satu, lima mes asisten manajer gudang bahan bakar, dan sejumlah gudang lainnya.

Kepolisian sendiri menegaskan, insiden pemenggalan kepala seperti terlihat di video terjadi di Desa Sodong , dan itu bukan menimpa warga, melainkan dua petugas pam swakarsa. Jumlah korban tewas akibat kerusuhan di Mesuji, baik Mesuji Lampung maupun Sumatera Selatan, hanya sembilan orang. Jumlah ini jauh lebih kecil ketimbang yang dilaporkan warga Mesuji ke DPR yang mencapai 30 orang.


101

Dalam laporan utamanya, majalah Tempo juga membuat kronologi peristiwa Mesuji Lampung. Dua wilayah yang menjadi basis aksi bentrok sengketa lahan adalah Register 45 di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dan Sritanjung di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Konflik di Register 45 bermula pada tahun 1991, ketika pemerintah memberikan hak pengusahaan hutan kepada PT Silva Inhutani di Register 45 seluas 32.600 hektare. Enam tahun kemudian keluar izin yang membuat PT Silva bisa memperluas area konsesinya hingga 43.100. Pada 1999, warga Talang Batu, Talang Gunung, dan Labuhan Batin memprotes perluasan tersebut karena desa mereka jadi bagian Register 45. Pada 2002, izin PT Silva dicabut Menteri Kehutanan karena diduga melakukan beberapa pelanggaran sebelum kembali mendapatkan izin. Sementara itu sekitar 2004-2005, masyarakat dari berbagai daerah masuk ke kawasan Register 45 dan mendirikan permukiman. Pada 2010, polisi bersama TNI dan petugas keamanan perusahaan berusaha menertibkan perambah di Way Buaya.

Pada 6 November terjadilah

bentrokan yang mengakibatkan tewasnya Made Asta, warga Gunung Batu, dan tertembaknya warga bernama Wayan Sumarje. Adapun pemantik kerusuhan di Sritanjung, menurut Tempo, dimulai pada 1994, saat PT Barat Selatan Makmur Investindo mengantongi izin seluas 10 ribu hektare kebun inti dan 7.000 hektare kebun plasma. Pada 1995, PT Lampung Inter Pertiwi juga memperoleh izin perkebunan seluas 6.628 hektare di sekitar Sritanjung. Sejak September 2011, warga yang merasa tak pernah mendapatkan ganti rugi memanen sawit di lahan plasma. Kekerasan di Desa Sodong, Mesuji, Sumatera Selatan Adapun kejadian bentrok di Desa Sodong Mesuji OKI, kepolisian memiliki versi sendiri. Peristiwa Sodong Mesuji, menurut kepolisian, terjadi pada 6 November 2010, 21 April 2011, dan 10 November 2011 berkaitan dengan penertiban lahan. Peristiwa pada 6 November 2010 terjadi di Register 45 yang dikelola oleh PT Inhutani menyebabkan satu warga tewas dan satu warga terluka. Korban tewas bernama Made Asta, dan korban luka bernama Nyoman Sumarya. Penembak Made Asta sampai sekarang masih dalam pencarian.


102

Bentrokan Mesuji

Ada pun bentrokan yang terjadi pada 21 April 2011, yang berkaitan dengan penertiban lahan, menyebabkan tujuh orang tewas. Mereka terdiri dua warga, dua karyawan PT SWA, dan tiga petugas pam swakarsa. Sedangkan kerusuhan yang terjadi pada 10 November 2011 di lokasi perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo menyebabkan lima orang tertembak, yaitu Muslim, Robin, Rano Karno, Harun, dan Zaelani. Yang terakhi ini akhirnya meninggal dunia. Menurut polisi bentrokan yang terjadi pada 21 Aril 2011 dipicu tindakan dua warga bernama Indra Syafii dan Syaktu Macan yang menghalang-halangi pihak perkebunan untuk memanen sawit. Bentrokan yang terjadi itu pun menyebabkan tewasnya Sabar bin Ruswat (anggota Satpam PT SWA), Indra Syafii, dan Syaktu bin Macan. Menurut Riyadi, warga Sungai Sodong, Indra Syafii tewas dengan luka tembak di dada kanan, tengah, dan kiri serta kepala, kemudian luka gorok dengan leher hampir putus. Mengetahui dua warganya, Indra dan Syaktu, tewas, sekitar 300-400 warga menyerbu pabrik PT SWA. Bentrokan kembali terjadi dan menimbulkan korban tewas, yakni Hambali bin M. Thohir (karyawan PT SWA), Ardhi bin Ratam (karyawan PT SWA), Hermanto (karyawan PT SWA), dan Saimun (satpam PT SWA). Kepolisian sendiri membantah

adanya

penembakan

di


dada

dan

kepala

Indra

Syafii.

103

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki versi lain perihal peristiwa di Desa Sodong. Lembaga ini mencoba mengurai duduk permasalahan di Mesuji. Menurut Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh, ada peristiwa lain yang terjadi di Sungai Sodong, Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ridha menjelaskan peristiwa di Desa Sungai Sodong dipicu oleh konflik tanah pada 1997 antara PT SWA dan warga terkait dengan 564 bidang tanah seluas 1.070 hektare milik warga untuk diplasmakan. Perusahaan menjanjikan, dalam masa 10 tahun lahan akan dikembalikan lagi kepada warga dan warga juga mendapat kompensasi. Namun hingga saat ini perusahaan ternyata tidak memenuhi perjanjian tersebut. Akhirnya pada April 2011 masyarakat Sungai Sodong mengambil kembali tanah tersebut melalui pendudukan. Perusahaan melihat pendudukan tanah tersebut sebagai gangguan. Gesekan terjadi sampai kemudian tersebar berita tewasnya dua warga Sodong yang kemudian memicu kerusuhan. Menurut pengakuan warga, kata Ridha, saat berdemo mereka tidak melakukan tindakan anarkis apalagi melakukan pembunuhan. "Terkait lima petugas keamanan perusahaan yang tewas, mereka tidak tahu. Ini yang harus diluruskan," kata Ridha. Menurut Tempo, konflik di wilayah Sodong berawal dari 1997, saat warga melakukan kerja sama dengan PT Treekreasi Margamulia dan PT Sumber Wangi Alam membangun kebun plasma. Pada 6 April, warga menyerahkan 534 surat keterangan tanah seluas 1.068 hektare kepada perusahaan. Kemudian, pada 2010 warga mulai menduduki lahan dan memanen sawit di atas kebun sengketa karena merasa perusahaan telah ingkar janji pada ikatan kerja sama. Sejak awal April 2011, perusahaan menambah tenaga pengamanan (pam swakarsa) sekitar 50 orang. Pada 21 April 2011 dua orang warga, Indra Syafii dan Syaktu Macan, diduga dibunuh petugas keamanan. Di hari yang sama, warga balik menyerang dan menyebabkan lima petugas keamanan tewas.


104

Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Pada 2 Januari 2012, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang ditugaskan Presiden SBY untuk mengatasi kasus Mesuji menyampaikan hasil investigasi sementara di kantor Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Jakarta. Menteri Polhukam Djoko Suyanto menyatakan, TGPF telah mendatangi lokasi kejadian, tapi belum bisa memberikan keterangan akhir dari investigasi tersebut. Ketua TGPF, Denny Indrayana, mengatakan ada tiga lokasi yang didatangi tim, yakni Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung; Desa Sri Tanjung, Lampung; dan Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan. “Ketiga lokasi tersebut memiliki detail persoalan yang berbeda. Tidak sama dengan Sodong. Sengketa lahan terjadi sejak lama, titik kejadiannya muncul dalam bentuk korban jiwa, luka, dan materiil," kata Denny. Denny menyebut 3 peta sengketa lahan yang diwarnai kekerasan yakni, pertama, konflik pengelolaan lahan adat di kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 antara masyarakat di Way Buaya, Kabupaten Mesui, dan PT Silva Inhutani. Kedua, sengketa tanah lahan sawit seluas 1.533 hektare antara warga Desa Sei Sodong dan PT Sumber Wangi Alam (SWA), dan ketiga kasus lahan sawit seluas 17 ribu hektare antara warga Desa Sritanjung, Kagungan Dalam, dan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Mengenai masalah korban jiwa, Denny akan menyerahkan kepada Komnas HAM untuk ditelusuri lebih lanjut. TGPF menyimpulkan, jumlah korban jiwa 2010 hingga 2011 yaitu di Register 45, satu orang bernama Made Aske; di Sri Tanjung satu orang bernama Zaliani; dan di Sodong tujuh orang. Total korban jiwa dari 2010 hingga 2011 sebanyak sembilan orang.

LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengatakan, meskin belum ada permohonan,

LPSK akan membentuk tim khusus untuk

memaksimalkan perlindungan bagi saksi dan korban kasus konflik lahan di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering ilir, Sumatera Selatan, Kecamatan Mesuji


105

Timur, Lampung, dan Sritanjung, Kabupaten Mesuji, Lampung. “Kami akan jemput bola,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai kepada wartawan. Semendawai menyatakan, tindakan ini merupakan pelaksanaan rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji yang menyatakan perlu adanya perlindungan terhadap saksi dan korban peristiwa itu.

Menurut Haris, dari investigasi yang dilakukan TGPF, memang terlihat ada

sejumlah saksi yang memerlukan perlindungan. Karena itu, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK akan segera menentukan bentuk perlindungan yang akan diberikan ke saksi dan korban tragedi Mesuji. Bentuk perlindungan yang bisa diberikan, antara lain, bantuan medis dan psikologis terhadap korban, serta perlindungan fisik dan pendampingan saat saksi memberikan keterangan di proses peradilan pidana. Sebelumnya, Ketua TGPF kasus Mesuji, Denny Indrayana, memang mengungkapkan bahwa pihaknya menjamin keselamatan penuh korban ataupun saksi yang akan dimintai keterangan terkait dengan penelusuran tragedi di Mesuji wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Salah satunya adalah dengan meminta LPSK untuk melindungi para saksi dan korban kekerasan peristiwa Mesuji itu.

Ketua Komnas HAM dan Ketua LPSK


106

LPSK sendiri meminta tim investigasi, yang dibentuk TGPF dan Komnas HAM tidak menambah trauma para korban kekerasan di Mesuji. Semendawai mengingatkan dalam proses penyelidikan tidak boleh ada tekanan terhadap para korban ataupun keluarganya. Sebab dalam kondisi seperti ini baik korban maupun keluarganya masih trauma. "Itu bisa berdampak, misalnya kalau temuan tim saling bertabrakan satu dengan yang lain. Terlalu banyak tim berarti ada banyak orang yang berkomunikasi dengan saksi dan korban dan itu secara psikologis kurang bagus juga buat mereka," kata Semendawai. LPSK menyatakan ini merujuk terjadinya teror atau ancaman terhadap para saksi dan korban Mesuji. Sebelumnya Saurip Kadi mengungkapkan, telah terjadi teror para saksi dan korban yang datang ke DPR. Mereka, kata Saurip, dipanggil kepolisian, dituduh menyerobot tanah perusahaan. Sejumlah saksi dan korban kasus pembantaian Mesuji yang menginap di Markas Front Pembela Islam (FPI), Jalan Petamburan III Jakarta Barat, pada Selasa 20 Desember 2011, juga diberitakan dikepung polisi. Kabar pengepungan itu tersebar melalui layanan pesan BlackBerry Messenger (BBM). Mereka disebut-sebut dikepung agar tidak bisa menghadiri acara Jakarta Lawyers Club yang akan ditayangkan TVOne. Tapi, kabar pengepungan itu ditepis oleh Ketua DPP FPI Habib Muhammad Rizieq.


107

Pembunuhan Siswa SMA Pangudi Luhur

P

ertengkaran berujung penikaman. Demikianlah yang terjadi pada Raafi Aga Winasyah Benjamin. Pelajar SMA Pangudi Luhur, Jakarta Selatan berusia 17 tahun tersebut tewas ditikam setelah bertengkar dengan sesama pengunjung kafe Shy Rooftop yang

terletak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari 5 November 2011.

Raffi Aga Winasyah Benjamin

Pada mulanya tewasnya Raafi tidak mendapat pemberitaan besar. Pemberitaan media hanya menyatakan remaja tahun tersebut meninggal karena ditusuk pengunjung kafe lain karena saling adu mulut yang kemudian berujung perkelahian lalu penikaman. Satu-satunya yang mungkin menarik perhatian adalah remaja tersebut adalah pelajar SMA Pangudi Luhur, sekolah yang termasuk favorit dan terkenal di ibu kota. Diberitakan, Raafi meninggal dalam perjalanan saat dibawa teman-temannya, sesama pelajar SMA Pangudi Luhur, ke Rumah Sakit Siaga, Pasar Minggu pada pukul. 03.00 pagi. Dua pekan kemudian pembunuhan Raafi menjadi perbincangan banyak orang, khususnya masyarakat menengah ibu kota, setelah Majalah Tempo, menurunkan peristiwa pembunuhan tersebut sebagai laporan utama dalam edisinya 27 November 2011.


108

Raafi ternyata

anak dari Harnoko Dewantono, terpidana hukuman mati, yang didakwa

membunuh tiga orang, termasuk adiknya, di Los Angeles, Amerika Serikat. Majalah Tempo menulis profil Raafi sebagai berikut: Akhir Tragis Calon Dokter Raafi Benjamin siswa populer di SMA Pangudi Luhur. Dia anak Harnoko “Oki” Dewantono, yang pernah menggegerkan Tanah Air karena dituduh melakukan serangkaian pembunuhan di Los Angeles. Majalah dinding di lobi Sekolah Menengah Atas Pangudi Luhur di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, tak sanggup menampung ucapan belasungkawa dan testimoni untuk Raafi Aga Winasya Benjamin. Kalimat-kalimat kenangan dengan berbagai warna tinta itu berdesakan, berebut mengisi sisa ruang yang masih kosong. “Selamat jalan, Pan. Jangan lupain gw, semoga lo jadi dokter hebat di sana,” demikian bunyi salah satu kalimat yang tertera di sana. Puluhan kalimat senada terpampang di antara enam foto Raafi yang sedang tersenyum dengan rambut kriwil yang gondrong. SMA Pangudi Luhur, yang populer dengan sebutan “PL”, mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari dan berkabung atas kematian salah satu siswa paling populernya. Sabtu, 5 November dinihari, Raafi tewas terkena tikaman pisau di Café Shy Rooftop. Kematian Raafi amat memukul keluarga dan sekolahnya. Anggia Hesti Benjamin, ibu Raafi, menolak memberikan pernyataan kepada pers. “Ibu belum mau berbicara dulu,” kata seorang pembantunya kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Pagar rumah Raafi di Kemang Timur tertutup rapat untuk wartawan. Kendati demikian, teman Raafi terus berdatangan untuk mengucapkan belasungkawa. Dugaan bahwa pelakunya mempunyai hubungan dengan sebuah organisasi pemuda terkenal di Ibu Kota membuat keluarga dan teman-temannya kian mengunci mulut. Keterangan untuk pers hanya keluar dari Tim Pencari Fakta SMA Pangudi Luhur, yang dibentuk untuk mengadvokasi kematian Raafi.


109

Raafi memang terkenal di sekolahnya. Rambut gondrongnya menunjukkan dia anak pintar. Di Pangudi Luhur memang berlaku satu tradisi: hanya siswa yang nilai rata-ratanya di atas tujuh yang boleh memanjangkan rambut. “Raafi salah satu yang nilainya di atas rata-rata,” kata Heri Prasetya, Wakil Kepala Sekolah Pangudi Luhur. Di sekolah Katolik yang khusus untuk laki-laki itu, Raafi dikenal sebagai salah satu anggota “Fantastic Four”--sebutan untuk empat siswa yang paling disegani di Pangudi Luhur. Seperti umumnya siswa di situ, Raafi punya nama panggilan. Dalam keseharian, aktivis Gerakan Pencinta Alam PL itu dipanggil “Bolpan”. Ini memang panggilan main-main, kependekan dari “bolongan pantat”. Raafi mendapat nama ini dari kakak kelasnya saat baru masuk sekolah itu tiga tahun lalu. Dan dia bangga menyandang nama panggilan ini. Raafi sering tampil menjadi pemimpin dalam kegiatan di PL. Pada Pangudi Luhur Fair yang akan digelar 10 Desember nanti, misalnya, dia menjadi ketua seksi keamanan. Menurut Heri Prasetya, Raafi cerdas dalam pelajaran humaniora. Raafi mengaku terus terang tak mengerti pelajaran fisika meski sudah berusaha memahaminya. Tapi kelemahan di pelajaran eksakta tak menyurutkannya bercita-cita menjadi dokter. “Semua anak tahu Raafi ingin jadi dokter,” kata Heri. Raafi memang punya “darah” dokter. Kakek buyutnya, Profesor Hendarmin, adalah dokter spesialis telinga-hidung-tenggorokan paling terkenal di Jakarta pada 1970-1980an. Anak dan cucu Hendarmin kemudian banyak juga yang mengikuti jejaknya, kecuali kakek Raafi, Hendarno Hendarmin. Hendarno berkarier di Bank Indonesia dengan jabatan terakhir direktur. Dialah ayah Harnoko Dewantono, ayah Raafi. Harnoko tak lain Oki, yang pernah menghebohkan karena membunuh adiknya, Eri Trihartarto Darmawan; teman bisnisnya, orang India, Suresh Michandani; dan pacarnya, Gina Sutan Anwar. Tulang-belulang ketiganya ditemukan polisi Los Angeles di sebuah gudang sewaan di Northridge, LA, pada 1994. Saat itu Oki sudah balik ke Tanah Air. Penyelidikan polisi Los Angeles menunjukkan Oki-lah pelaku pembunuhan yang terjadi pada 1991 dan akhir 1992 itu.


110

Oki dicokok di rumah neneknya di kawasan Paseban, Jakarta Pusat, awal 1995. Kasus pembunuhan ini menggemparkan dan menjadi berita utama sejumlah media. Oki sendiri berkukuh: yang membunuh Gina dan Suresh adalah Eri, dan ia membunuh Eri karena membela diri saat hendak dibunuh sang adik. Tapi hakim tetap yakin Oki pembunuhnya. Pada 13 Mei 1997, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Oki dengan hukuman mati. Oki kini menunggu eksekusi di penjara Cipinang. Saat vonis dijatuhkan, ia sudah bercerai dengan Anggia Hesti Benjamin. Mereka berpisah pada September 1993, atau dua bulan sebelum Raafi lahir, setelah Anggia melaporkan tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan Oki terhadapnya ke polisi. Menurut catatan pengadilan waktu itu, Anggia dipukul dengan stik golf saat sedang hamil besar. Oki dihukum satu setengah bulan penjara, tapi langsung bebas karena dipotong masa tahanan. Pernikahan ayah-ibu Raafi ini berumur tak lebih dari setahun. Maka, begitu Raafi lahir pada 2 Desember 1993, kakek-nenek dari ibunyalah yang merawat dan membesarkannya di Irvine, Amerika Serikat. Kepindahan itu terutama karena kasus Oki sedang hangat dibicarakan di dalam negeri. Di kota satelit Los Angeles itu Raafi tumbuh. Di kota itu dulu Anggia Hesti dan Oki juga tinggal sambil menyelesaikan pendidikan master of business administration dan berbisnis. Di Los Angeles, Oki punya beberapa teman perempuan, tapi ia hanya menikah dengan Anggia. Mereka pulang karena Anggia hamil, tapi kemudian malah bercerai. Karena sudah mencintai kota itu, Dindin Benjamin Yatim--ayah Anggia, yang menjadi direktur di Bank Bumi Daya--membeli rumah untuk ditinggali di sebuah kawasan kelas menengah. Di rumah cukup jembar itu, Raafi tinggal bersama neneknya. Dia bersekolah hingga sekolah dasar di sana. Menjelang sekolah menengah pertama, Raafi pulang ke Jakarta. Raffipun lalu bersekolah di SMP Global Jaya International di kawasan Bintaro, Tangerang, Banten. Di SMP ini, Raafi juga cukup populer sebagai anak gaul yang nilai-nilainya lumayan bagus. Seorang wali murid di Global menuturkan Raafi memang menonjol secara akademis. “Bahasa Inggrisnya fasih banget,” katanya.


111

Kepada Tempo, beberapa siswa di Pangudi Luhur bercerita, Raafi sebenarnya juga tak baik-baik amat. Dia, misalnya, beberapa kali pernah melakukan kekerasan kepada adik kelasnya. “Dia pernah menjadi eksekutor dalam bullying di sekolah,” ujar seorang wali murid kelas XI. Beberapa siswa mengaku pernah jadi korban kekerasan yang dilakukan Raafi dan temantemannya. Di Pangudi Luhur, murid kelas XII adalah kelompok siswa yang “paling berkuasa”, sementara murid kelas XI dan X harus tunduk atas perintah-perintah kakak kelas mereka itu, terutama geng “Barisan Keamanan” alias “Baka”, termasuk Raafi. Geng Baka terdiri atas 12 siswa kelas XII. Anggota geng inilah yang antara lain ikut pesta ulang tahun di Shy Rooftop itu. Di sana pula mereka melihat Raafi tersungkur, jatuh, lalu tewas bersimbah darah. Dari hasil penelusuran Tempo, mereka yang terlibat pertikaian dengan Raafi itu adalah anggota 234 SC, sebuah organisasi yang berafiliasi pada organisasi Pemuda Pancasila Terjadinya pembunuhan itu, berawal dari kedatangan Raafi dan 20 temannya (semuanya pelajar SMA Pangudi Luhur) pada pukul 11 malam ke Shy Rooftop di gedung Papilion untuk merayakan ulangtahun teman mereka Muhammad Arif. Di sana, di café yang terletak di lantai atas gedung Papilion tersebut, ada pula kelompok lain, yakni anggota 234 CS yang saat itu juga sedang merayakan ulang tahun salah seorang anggota mereka Michael Luhukay. Perselisihan kedua kelompok itu mulai terjadi di lantai dansa. Saat itu, menurut Tempo, salah seorang pelajar SMA Pangudi Luhur mendorong jatuh perempuan bernama Violetha Ceacilia Maria Constanza alias Connie. Conny adalah istri dari Sheer Mohammad Febri Awan, 43 tahun, anggota 234 CS yang datang ke Shy Rooftop atas undangan Michael. Di sinilah kemudian terjadi pertengkaran antara Raafi dan teman-temannya dengan beberapa anggota 234 SC yang kemudian dilerai oleh petugas keamanan. Sempat mereda sebentar, pertengkaran itu kemudian terjadi lagi. Menurut kawan-kawan Raafi, saat itu seorang anggota 234 SC ada yang sengaja menabrakkan diri mereka ke arag Raafi dan teman-temannya seakan untuk memancing pertengkaran. Maka perkelahian pun terjadi. Saat itulah tiba-tiba Raafi Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

112

terduduk dan darah mengucur dari dadanya. Melihat kejadian ini, empat orang temannya kemudian menggotong Raafi menuruni tangga ke lantai empat sebelum kemudian dengan lift menuju ke lantai dasar untuk membawa Raafi ke rumah sakit. Tapi, dalam perjalanan remaja gondrong yang di sekolahnya mendapat julukan “bolpan” tersebut keburu tewas. Nyawanya tak terselamatkan. Polisi sendiri datang ke lokasi kejadian pada pukul 03.30. Saat polisi datang, barang bukti seperti darah Raafi sudah dibersihkan petugas kebersihan kafe. Peristiwa pembunuhan itu sendiri ditangani oleh Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan, walau telah memeriksa 40 saksi, polisi belum menetapkan tersangka pembunuh Raafi. Di antara mereka yang menjadi saksi adalah: 18 teman Raafi, 11 orang dari manajemen Shy Rooftop, dan 8 orang dari sekelompok pengunjung yang lain di luar kelompok Raafi dan teman-temannya. Polisi juga telah menyita barang bukti 2 baju masing-masing warna hitam dan merah, 6 celana jins, 2 piringan cakram berisi rekaman kamera pengawas, 11 telepon seluler, 1 ikat pinggang, 4 pasang sepatu, 2 sandal, serta 2 berkas visum et repertum.

Tampak depan Shy Rooftop

Salah satu yang juga diperiksa polisi adalah seorang sopir taxi yang biasa mangkal di depan Shy Raaftop. Pada Sabtu dini hari setelah peristiwa penusukan tersebut, sopir taxi tersebut Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

113

membawa dua penumpang keluar dari Shy Raaftop dan minta diantar ke Jalan Biak, Jakarta Pusat. Dalam perjalanan, sopir taxi mendengar pembicaraan penumpangnya yang antara lain menyebut, “Sudah dibereskan, bos,” dan”aman.” Karena penasaran dengan pembicaraan tersebut, sopir taxi tersebut, setelah menurunkan kedua penumpangnya, kembali lagi ke Shy Rooftop. Di sanalah, dari petugas keamanan café tersebut, dia mendapat keterangan pagi itu terjadi peristiwa keributan yang berbuntut penikaman terhadap salah seorang pengunjung café. Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Imam Sugianto menyatakan kesaksian sopir taxi penting itu akan dipakai untuk melacak siapa pelaku pembunuh Raafi. Dari sejumlah kesaksian dan bukti yang ditemukan, polisi kemudian menangkap dan menjadikan tersangka Martoga, Helmi, Fajar, Robi Hatim, Abel, Connie, dan juga seorang manajer Operasional Shy-Rooftop, Kemang, berinisial H. Pada 4 Desember polisi menetapkan Sheer Mohammad Febri Awan sebagai tersangka penikam Raafi.

Febri Awan terancam

hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara tersangka lain, menurut polisi, dijerat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP dan atau Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Budi Irawan, pihaknya tak ragu peran Febri dalam kasus pembunuhan itu. Ini, kata Budi, karena polisi memiliki saksi mahkota yang mengenal siapa penusuk Raafi. Budi membantah saksi mahkota tersebut adalah “Ji” salah seorang siswa SMA Pangudi Luhur yang juga mengalami luka tusuk di tangannya. "Bukan Ji saksi mahkotanya. Karena saksi mahkota ini jelas mengenal pelaku," kata Budi. Budi Irawan menyatakan, walaupun Febri tidak mengakui perbuatannya, hal itu tidak menjadi masalah untuk penyidik. Sebab, kata Budi, ada alat bukti lain yang menunjukkan keterlibatan Febri. Budi juga menegaskan, dari

saksi-saksi yang dimintakan keterangannya oleh pihak

kepolisian, tidak ada satu pun yang mencabut berita acara pemeriksaan (BAP). "Baik dari siswa PL (Pangudi Luhur) maupun dari saksi lain tidak ada yang cabut pernyataannya di BAP. Kami berpegang pada kesaksian yang kami dapat dan mengarah ke pelaku. Jadi, silakan saja kalau ada yang bilang ciri-cirinya beda dengan yang dilihat saksi karena kami berpegangan pada pernyataan di BAP," kata Budi. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

114

Pengembangan kasus ini memang menyeret seorang anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspamres) bernama Sanuri yang disebut-sebut sebagai saksi mahkota. Sanuri datang ke Shy Rooftop bersama Robi.

Beberapa saat setelah penusukan, menurut polisi, Febri Awan

menitipkan pisau ke Sanuri yang kemudian oleh Sanuri dibungkus tisu. Pisau itu kemudian diminta kembali oleh Febri Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung Suharsono Rajab kepada pers, walau tidak menyebutkan nama, membenarkan ada anggota TNI yang berada di tempat hiburan Shy Rooftop pada malam pembunuhan Raafi pada 5 November 2011. Menurut Untung, oknum TNI tersebut tidak dijerat pidana lantaran bersikap kooperatif kepada penyidik dengan menunjukkan siapa penusuk Raafi. "Kami memang dibantu oleh rekan TNI yang mau sebagai saksi dan mengungkap kasus Raafi ini. Saksi itu artinya orang yang melihat atau mendengar dari kejadian itu, dan dia bersedia dibuat berita acara,” kata untung.

Jendral Untung Suharsono Rajab saat menanggapi kasus Raffi

Penasihat Tim Advokasi Brawijaya IV, Mahendradatta, menduga pembunuhan Raafi Aga Winasya Benjamin merupakan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, dia berharap tersangka penusukan yang ditetapkan oleh kepolisian lebih dari satu, yakni yang memerintahkan serta mengeksekusi penusukan. “Ada yang menyuruh penusukan itu,” kata Mahendradatta.

Tim

Advokasi Brawijaya IV beranggotakan antara lain alumnus SMA Pangudi Luhur dan melakukan sejumlah pengumpulan fakta di lapangan dengan tujuan agar polisi mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya

dan

Mahendradatta menyatakan,

menangkap

pelaku

pembunuhan

terhadap

Raafi

dia menduga penusukan tersebut direncanakan atas dasar


115

percakapan dua orang yang menumpang sebuah taksi. Melalui telepon seluler, salah seorang di antara penumpang bercakap-cakap. Percakapan tersebut didengar oleh si sopir taksi. Sopir itu kemudian dijadikan saksi oleh kepolisian. menirukan percakapan penumpang itu.

“Udah diberesin anaknya,” kata Mahendradatta

Percakapan itu, kata Mahendradatta menunjukkan

adanya misi yang sudah diselesaikan. Karena itu menurut dia, jika benar penusukan tersebut direncanakan, maka pembunuhnya bisa dijerat dengan hukuman lebih berat karena di sini ada unsur perencanaan. Mahendradratta juga menilai terlalu ganjil jika dalam kasus ini polisi hanya menetapkan satu tersangka penusukan. “Ada tautan yang putus kalau hanya satu. Kesaksian sopir dibawa ke mana?” katanya. LPSK Menjanjikan Memberi Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan inisiatif dengan melakukan komunikasi lebih dulu kepada pengacara para saksi penusukan Raafi. Kepada wartawan Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menyatakan, LPSK sudah “menjemput bola” dengan berkomunikasi dengan pengacara saksi pembunuhan Raafi. LPSK akan mengutamakan memberikan perlindungan bagi saksi kunci pengeroyokan Raafi. Abdul Haris menyatakan pihaknya mengalami kendala dalam memberikan perlindungan terhadap saksi karena yang menjadi saksi merupakan anak di bawah umur sehingga perlu persetujuan pihak yang terkait. LPSK menyatakan akan menyediakan safe house atau rumah aman bagi saksi kunci pembunuhan Raafi. Menurut anggota LPSK, Lili Pintauli Siregar, langkah ini diambil, terutama karena ada saksi yang mendapat surat kaleng berisi ancaman pembunuhan.

"Kalau

memungkinkan, LPSK bisa menempatkan di safe house kalau dia mau dan bersedia mematuhi semua aturan yang ditetapkan LPSK," kata Lili Pintauli Siregar.


116

Lili Pintauli, SH Anggota LPSK

Sebelumnya seorang saksi yang juga pelajar SMA Pangudi Luhur mendapat kiriman surat kaleng yang berisi ancaman. Surat yang dikirim melalui jasa pos itu berisi puisi bernada ancaman yang diberi judul "Saksi yang Disimpan". Puisi itu menyatakan akan ada aksi pembunuhan pada tanggal 10 Desember 2011 yang bertepatan dengan pelaksanaan acara "PL Fair".

Kutipan puisi ancaman sebagai berikut: Saksi yang Disimpan “Seorang saksi sedang sekolah simpan Maka dia harus ditemukan Untuk mulutnya kita bungkam Tanggal '10' esok sebagian siswa ditikam Dengan usus terburai di lapangan Akan berakhir di sebuah makam Senasib seperti Raafi Bolpan Sengsara hingga akhir zaman”. Selain puisi, surat itu juga menampilkan gambar seorang siswa SMA Pangudi Luhur yang merupakan teman Raafi dan menjadi saksi dalam kasus pembunuhan itu. Siswa itu juga mengalami luka saat kericuhan terjadi dengan pengunjung Shy Rooftop, Kemang sebelum Raafi ditusuk hingga tewas. Di bawah foto itu terdapat alamat lengkap siswa itu. Menurut Lili, surat ancaman yang mencantumkan foto seorang siswa dan alamat lengkapnya perlu ditanggapi serius dan harus secepatnya diambil tindakan. LPSK, kata Lili kepada pers pada 6 Desember, belum mengambil keputusan bentuk perlindungan terhadap saksi itu. "Ada pengajuan ke LPSK. Tapi belum diputuskan apakah perlindungan diberi darurat atau biasa. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

117

LPSK belum memberikan perlindungan terhadap saksi tersebut karena belum dibawa ke rapat paripurna," ujar Lili. Menurut Mahendradatta dari Tim Advokasi Brawijaya IV, banyak ancaman yang datang ke teman-teman Raafi pascapembunuhan tersebut. "Seperti adanya sebuah mobil Daihatsu Espas Hitam yang melintas disamping rombongan siswa PL ketika jam sekolah sedang bubar dan berteriak "Mati lo.. Mati lo"," kata Mahendradatta. Menurut dia, tugas berat lain yang juga diemban Tim Advokasi Brawijaya IV, adalah juga ikut menjaga mental siswa-siswa SMA Pangudi Luhur. "Ada pengendara sepeda motor yang lewat di depan SMA PL dan memainkan gas motornya. Secara psikis para korban sangat tertekan dengan adanya indikasi ganguan yang membuat mereka trauma," katanya. Kalangan DPR juga meminta kasus pembunuhan ini segera bisa diungkap. Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, menghimbau polisi bekerja serius dan tidak takut terhadap intervensi saat mengungkap kasus ini. Trimedya juga meminta Kepala Polisi Jenderal (Pol.) Timur Pradopo mengontrol dan melindungi jajarannya dalam bekerja mengusut kasus pembunuhan Raafi.


118

DATA BASE BERDASARKAN MEDIA TENTANG KONDISI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA 2011 No

Sumber

Jenis Kasus

Identitas Saksi / Korban Nama L P Anggota L Organisasi Papua Merdeka

1

Koran Tempo, 2 Januari 2011

Pelanggaran HAM

2

Kompas, 4 Januari 2011

Korupsi Pajak

Gayus H Tambunan

L

Whistle Blower

3


Korupusi Pajak

Gayus H Tambunan

L

Whistle Blower

4


Penganiayaan

Idham Kurniawan

L

Korban

5


Pembunuhan

Pendeta Kindeman

L

Korban

6


Kekerasan

Warga Kampung Gurage

L

7


Penganiayaan

Irni


Status

Saksi

P

Saksi

P

Korban

Kondisi

Keterangan

Ditawan dan Prajurit TNI Diintimidasi melakukan Kekerasan dalam menginterogasi tawanan yang merupakan anggota organisasi Papua Merdeka. Terdakwa Keterangan yang kasus diberikan oleh Gayus korupsi untuk membongkar kasus mafia pajak tidak didengar. Terdakwa Dalam nota kasus Pledoinya, gayus korupsi memberikan keterangan tentang lima (5) modus permainan pajak. Luka – luka Idham selaku pimred ringan lampu hijau diserang oleh polisi dikaenakan masalah pribadi. Tewas TNI membawa korban untuk dimintai keterangan dan seminggu setelah kejadian tersebut kepala korban ditemukan Luka – luka TNI melakukan interogasi kepada warga kampung Gurage yang dalam pemeriksaan tersebut anggota TNI tersebut melakukan kekerasan. Luka – luka Korban sedang berada di dalam 119

No

Sumber

Jenis Kasus

Identitas Saksi / Korban Nama L P

Status

Kondisi

Keterangan

toilet di pusat belanja Cilandak Town Square ketika penyerangan terhadap dirinya berlangsung. 8


Pembunuhan

Pendeta Kindeman

L

Korban

Tewas

9


Korupsi Pajak

Gayus H Tambunan

L

Whistle Blower

Terdakwa status korupsi

10

Media Indonesia, 6 Januari 2011

Penganiayaan

Irni

P

Korban

Luka – luka

Mahasiswi Universitas Indonesia dianiaya di Citos hanya karena pelaku salah mengira bahwa korban adalah orang yang suka menteror istri si pelaku.

11

Rakyat Merdeka, 7 Januari 2011

Pengancaman

Devina

P

Saksi

Tertekan karena berada dibawah ancaman

Saksi adalah orang yang melaporkan perginya terdakwa korupsi pajak ke Singapura.

12


Penganiayaan

Nurhaki Barda

Terdakw a

Berada dibawah tekanan

Pemeriksaan saksi terdakwa ini penuh dengan intimidasi yang dilakukan oleh pengunjung persidangan sehingga dikhawatirkan saksi


L

TNI sedang melakukan pengusutan tewasnya korban. Jaksa menilai bahwa info yang disampaikan oleh terdakwa bukan prestasi dikarenakan itu merupakan kewajiban dari si terdakwa.

120

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

Keterangan

tidak dapat memberikan keterangan sebaik – baiknya. Korban diserang kawanan perampok setelah korban menarik sejumlah uang dari bank BCA.

13


Perampokan

Sayudi

L

Korban

Luka – luka berat

14


Penganiayaan berat

Gilan dan Joni

L

Korban

Gilan Tewas dan Joni masih dalam perawatan medis

Masyarakat desa Bunga Atoi mengira bahwa kedua orang korban tersebut merupakan maling ayam sehingga warga melakukan penghakiman kepada warga tersebut.

15


Penganiayaan berat

Agus Yulianto

L

Korban

Korban masih berada dalam perawatan medis

Korban merupakan supir taksi yang hamper dirampok tetapi korban masih sempat meminta tolong sehingga perampokan tersebut bisa digagalkan.

16


Penganiayaan

Alfrets Mirulewan

L

Korban

Tewas

Penganiayaan terhadap korban dilakukan oleh aparat penegak hukum dikarenakan korban saat itu sedang mencari tahu ada atau tidak adanya penyimpangan


121

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

Keterangan

dalam distribusi bahan bakar minyak. 17

Suara Pembaruan, 22 Januari 2011

18


Human Trafficking

Para Anak – Anak baru Gede

Penganiayaan 1. Telenggen Gire 2. Anggen Pugukiwo

19


Perampokan

Elvira Taufani

20


Perampokan

Sur

21

Warta Kota, 27 Januari 2011

Perusakan dan 1. Bari Pembakaran 2. Ahmad bangunan Mubarik


P

Korban

Psikologisn Para pelaku human ya tertekan. trafficking ini menjual para korban untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK)

L

1. Saksi

Luka berat

L

2. Korban

Luka berat

P

Anggota TNI yang seharusnya melakukan pemeriksaan malah melakukan penyiksaan dalam proses pemeriksaan mereka.

Korban

Korban disiksa

Korban diculik saat mau berangkat kerja dan dibuang di daerah yang tidak korban ketahui.

L

Korban

Psikologis korban tertekan

Korban diancam dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh dua orang anggota polisi dalam aksi perampokan tersebut.

L

Saksi

L

Saksi

Psikologisn Dalam pemeriksaan ya tertekan perkara dipersidangan, saksi dari pihak 122

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

Keterangan

penganut Ahmadiyah diintimidasi oleh pengunjung persidangan dan juga diancam keselamatannya oleh para pengunjung. 22


Bank Century

Susno Duadji

L

Whistle Blower

Merasa tertekan karena tidak adanya perlindung an

Susno enggan menjadi whistle blower dalam kasus bank century dikarenakan beliau merasa hanya akan menjadi alat politik saja dan dia tidak mendapatkan perlindungan.

23


Pemerasan

Andi Wicaksono

L

Korban

Diperas oleh aparat polisi.

Korban dimintakan uang oleh aparat kepolisian dalam proses pengolahan laporannya dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

24


Penganiayaan

Andi Rianto Siahaan

L

Korban

Luka – luka

Korban dianiaya selama ditahan di dalam polresta pematang siantar oleh aparat kepolisian.

25


Penganiayaan

Triyono

L

Korban

Luka – luka

Korban dianiaya oleh aparat penegak hukum dikarenakan berita yang ditulis oleh korban.


123

No

Sumber

Jenis Kasus


26

Warta kota, 28 Januari 2011

Korupsi Pajak

Gayus H Tambunan

L

Whistle Blower

27


Pembunuhan

David Enggar

L

Korban

28

Poskota, 28 Januari 2011

Pembunuhan

Ida Farida

29

Poskota, 28 Januari 2011

Kasus Susno Korupsi Pajak Duadji dan Arwana

30

Warta Kota, 29 Januari

Penganiayaan 1.Nurhasanah 2.Eti Isnawati


P

L

Status

Saksi

Whistle Blower

P

Korban

P

Korban

Kondisi

Keterangan

Gayus dipanggil oleh KPK sebagai bentuk tindak lanjut dalam proses pemberantasan korupsi di dalam pajak. Tewas

Korban dibunuh lalu para pelaku menguras uang yang dimiliki korban serta mengambil mobil korban juga. Psikologisn Saksi tidak bisa ya tertekan memberikan keterangan dengan sebaik – baiknya dikarenakan kedua orang terdakwa dalam kasus ini tidak mau mengakui keterangan saksi sehingga saksi diintimidasi oleh mereka. Merasa Susno duadji ketakutan merasa ketakutan dan dan meminta diancam perlindungan setelah memberikan keterangan terkait dengan kasus korupsi pajak dan arwana. Luka – luka

Kedua korban dipukul oleh pelaku menggunakan linggis. 124

No

Sumber

Jenis Kasus


31

Pos Kota, 29 Januari 2011

Pembunuhan

Susi Lestari

32

Indo Pos, 29 Januari 2011

Penganiayaan

Heran Hutagalung

33

Koran tempo, 29 Januari 2011

Korupsi pemilihan Deputi Gubernur BI

34

Koran tempo, 29 Januari 2011

35


Kondisi

Keterangan

Korban

Tewas

Korban dibunuh dengan cara dicekik lehernya dan dengan menggunakan benda keras, dan kasus ini sampai saat ini masih ditangani oleh polisi.

L

Korban

Luka-luka

Korban diserang oleh empat (4) orang warga papua yang sedang mengamuk saat hendak diamankan oleh polisi.

Agus Condro

L

Saksi

Percobaan pembunuhan

Ahmad Sayudi

L

Korban

Masih dalam perawatan medis

Korban ditusuk oleh orang tak dikenal dibagian perut, tetapi warga cepat menemukan korban sehingga korban masih bisa diselamatkan.

Pencurian dengan Kekerasan

Ratu Fauziah

Korban

Tewas

Korban tewas pada saat tasnya ingin diambil oleh pelaku pencurian sehingga


P

Status

P

KPK bisa membongkar adanya korupsi dalam pemilihan deputi gubernur BI berkat adanya laporan dari saksi sehingga KPK bisa menetapkan para tersangka.

125

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

Keterangan

korban terjatuh dari motor dan tewas 36

IndoPos, 30 Januari 2011

Korupsi Pajak

Gayus H Tambunan

37

Koran Tempo 1 Februari 2011

Pemerasan oleh Aparat Penegak Hukum

Dewi Ratna Ulan

38

IndoPos, 1 Februari 2011

Penganiayaan Berat

Maryanto, Heru Aprialiano, Sudiono

39

Warta Kota 1 Februari 2011

Penganiayaan Terhadap Saksi

40

IndoPos 1 Februari 2011

Kejahatan di Bandara

Mustar Bona Ventura, Ferdi Semaun Penumpang Bandara


L

Whistle Blower

P

Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian dinilai terlalu menyulitkan saksi sekaligus pelaku sehingga sukar untuk memberikan keterangan.

Korban

Tertekan

L

Korban

Luka-luka

L

Korban

Luka-Luka Ringan

L

P

Korban

Korban mendapat ancaman dari 5 oknum polisi yang berbuntut pemerasan dengan cara terangterangan meminta uang Rp.50 juta kepada korban. Korban terkena luka parah karena dikeroyok oleh empat preman yang biasa mangkal diGelanggang Remaja Jakarta Pusat. Korban terkena luka ringan akibat penganiayaan.

Korban dihipnotis pada saat berada di bandara. Setelah menghipnotis pelaku kemudian mengambil harta benda korban.

126

No

Sumber

Jenis Kasus


41


Kecelakaan

Rusdi Rozali, Nurhayati

L

42

Pos Kota 2 Februari 2011

Kematian Bocah SD

M.Ikbal

43


Pembunuhan

44


45

Kondisi

Korban

Tewas

L

Korban

Tewas

Noviyansya h

L

Korban

Tewas

Pencurian

Masaputro, Fitriani

L

Korban

Mengalami Kerugian


Perampokan

Abdilah

L

Korban

Abdilah

46


Pembunuhan

Sugeng Slamet

L

Korban

Tewas

47

Warta Kota 4 Februari

Tabrak Lari

Alimin Buyung

L

Korban

Tewas


P

Status

P

Keterangan

Suami-istri tersambar kereta rel listrik ekonomi hingga tewas. Bocah SD kelas 4 tenggelam di danau resapan air milik perumahan elit Alam Sutera. Pihak manajemen Alam Sutera diperiksa petugas Polsekta Cipondoh terkait tewasnya M.Ikbal Korban tewas bersimbah darah akibat ditikam, pisau oleh orang tak dikenal. Korban mengalami kerugian harta benda akibat perbuatan Ketua RT yang mendalangi pencurian salah satu warganya. Perampok berkolor putih dan berikat kepala putih melumpuhkan korban dengan sabetan golok pada kepala. Korban ditemukan dalam keadaan tewas di Bundaran Senayan, polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban tewas setelah tertabrak 127

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

2011 48


Perampokan

Tarno, Edi Heriansyah

L

49


Kecelakaan

Koko, Dedi Saputra, Rika

L

50


Pembunuhan

Jumrotun

51


Perampokan

Ridwan, Suhudi

52


Perampokan

53

Kompas 5 Februari 2011

54

Kompas 5 Februari

Saksi dan Tertekan Korban

P

Korban

Tewas dan 2 Orang Luka Berat

P

Korban

Tewas

L

Korban

Disekap

Ridwan, Suhudi

L

Korban

Disekap

Whistleblowe r

Gayus H Tambunan

L

Terdakw a Kasus Mafia Pajak

Penganiayaan Massal

Anjas Asmara,

L

Korban


Luka-Luka

Keterangan

sepeda motor saat menyeberang jalan. Aksi perampokan yang dilakukan di sebuah rumah mengakibatkan korban menjadi tertekan. Kecelakaan maut menewaskan seorang pengemudi sepeda motor dan dua lainnya luka berat. Wanita yang tengah hamil tujuh bulan dihabisi oleh kekasihnya karena mendesak minta dinikahi. Perampokan terjadi dengan cara menyekap dua korban. Perampokan terjadi dengan cara menyekap supir dan kenek ,obil boks bermuatan plastik. Gayus HP Tambunan yang disangka terlibat mafia pajak kembali menjalani pemeriksaan KPK. Gayus mengakui dia telah mengungkapkan semua pihak yang diduga terlibat di dalamnya. Tiga orang mengalami luka 128

No

Sumber

Jenis Kasus

2011


Status

Kondisi

Ardiono, Bambang Hariono

55


Penyerangan atas Ahmadiyah

Roni, Tarno, Mulyadi

L

Korban

Tewas

56


Perampokan

Manoj Kumat Mishra

L

Korban

Diancam

57


Andri Kuncoro

L

Korban

Tewas

58


Penganiayaan yang Mengakibatka n Kematian Pembunuhan

Yopie Maipau

L

Korban

Tewas

59


Penganiayaan

Sartini

P

Korban

Cedera memar

60

Warta Kota 8 Februari 2011 Pos Kota 8 Februari 2011

Pelecehan Seksual

EK

P

Korban

Tewasnya seorang Gadis

Ayu Mefta Selviana Devi

P

Korban

Mengalami Pelecehan Seksual Tewas

61


Keterangan

serius setelah dianiaya ratusan warga yang menyangka mereka adalah pelaku penculikan anak. Anggota Jemaat Ahmadiyah kembali menjadi korban penyerangan. Lima perampok membobol rumah berlantai dua. Pelaku membawa kabur harta benda korban. Korban tewas dikeroyok lawannya dari sekolah lain. Polresto Depok berhasil meringkus Nanuk Sihaya (60), tersangka pembunuh Yopie Maipau dalam tragedy “cinta segitiga antarmanula”. Seorang tukang becak mencekik leher perempuan karena memiliki niat untuk melampiaskan nafsu secara gratis. Pelecehan seksual kembali terjadi di bus Transjakarta. Tewasnya Mahasiswi yang belum diketahui 129

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

62


Penganiayaan Berat

Daspa, Yaya

L

Korban

Tewas dan Luka-Luka

63


64


Kealpaan yang Mengakibatka n Kematian Kealpaan yang Mengakibatka n Kematian

Herman

L

Korban

Tewas

Ulum

L

Korban

Tewas

65



Susi Susanti

Korban

Diancam dengan Senjata Tajam

66


Pembunuhan

Meti

Korban

Tewas

67


Pembunuhan

Wati Rohmawati

Korban

Tewas


P

L

P

Keterangan

apa penyebabnya. Kejahatan perampas motor kembali marak di Karawang. Pengendara dibunuh dan yang dibonceng kritis. Korban tewas dalam pengejaran operasi lalu lintas. Seorang polisi dipenjara dalam kaitan dengan kasus kematian Herman, Mahasiswa SEkolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut. Susi Susanti,warga Kampung Gabusbulak, menjadi korban pembegalan saat akan menyetorkan uang ke bank. Hendri Anton,kuli bangunan dikomplek Gading Serpong,Tangerang ditangkap aparat Polsek Kelapa Dua karena diduga membunuh seorang waria bernama Meti. Rahmat Syah, pembunuh mahasiswi Universitas Islam Negeri Jakarta, Wati Rohmawati, 130

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

68


Pembunuhan

Narsih

69

Koran tempo 10 Februari 2011

Penyerangan Ahmadiyah

Riky Rahmadan

L

Saksi

70


Kecelakaan yang Mengakibatka n Kematian

Muhamad Rizki Firmansyah

L

Korban

Tewas

71


Kecelakaan

Vigi Widyanto

L

Korban

Tewas

72


Pelecehan Seksual

Fit

Korban

Menjalani Visum di RS


P

P

Korban

Tewas

Tidak Diberikan Kesempata n Bersaksi

Keterangan

divonis hukuman 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Polisi berhasil meringkus Helmi Subiko,tersangka pembunuh Narsih yang bersembunyi di Karawang. Merasa dipermainkan karena urung mendapat kesempatan untuk bersaksi, Riky Rahmadan dan massa mengejar jaksa seusai sidang kasus penyerangan dan pembakaran measjid milik Jemaat Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Bogor. Koridor VI Bus Transjakarta ditutup terkait tewasnya Muhammad Rizki Firmansyah, siswa SD kelas IV. Seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan tewas dilindas truk kontener di Jalan Raya Cakung Jakarta. Motif pencabulan yang menimpa Fit,20, warga Desa Tanjung, 131

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

73


Begal

Saniman, Ari

L

74


Kecelakaan

Dumadi Priyo

L

Korban

Tewas

75


Kecelakaan

Priyo

L

Korban

Tewas

76


Tabrakan

M.Rizki Taufik

L

Korban

Tewas

77


Perampokan

M.Taufik

L

Korban

Mengalami Kerugian

78


Tabrakan

Chairul Anwar

L

Korban

Luka-Luka


P

Korban Luka-Luka dan Saksi Ringan

Keterangan

Kabupaten Pamekasan. Petugas Reskrim Polsek Taktakan berhasil meringkus salah seorang perampas motor setelah perampas motor membantai tukang ojek. Kecelakaan di Jakarta Utara menewaskan seorang polisi yang sedang bertugas. Kecelakaan di Jakarta Utara menewaskan seorang polisi yang sedang bertugas. Bus TransJakarta koridor vi menabrak siswa SD M.Rizki Taufik di lintasan busway Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Perampokan toko emas oleh kawanan perampok dan berhasil membawa kabur perhiasan emas dan uang tunai Cameramen Global TV luka parah tertabrak Kopaja P 20 jurusan Lebak Bulus. Massa yang kesal dengan ulah sopir, menghancurkan Kopaja. 132

No

Sumber

Jenis Kasus

79


Perampokan

Wartono

80



Asri

81

Pos Kota 14 Februari 2011 Pos Kota 14 Februari 2011

Pencurian dengan Kekerasan Penipuan

Yanti

83


84

85

82


Kondisi

Keterangan

Korban

Luka Parah

P

Korban

Babak Belur

P

Korban

Perampokan terhadap taksi dengan modus berpura-pura menjadi penumpang kembali terjadi di Jakarta. Korban mengalami luka parah. Penjambret digelandang ke kantor polisi dengan wajah babak belur akibat diamuk massa. Mahasiswi menjadi korban bandit jalanan. Korban mengalami kerugian dengan modus memasang di iklan baris. Tabrakan beruntun di Desa Tamansari, Probolinggo, Jawa Timur menyebabkan lima orang meninggal. Seorang teman dekat diduga nekat membunuh Agnes Karisma yang jenazahnya ditemukan di selokan Jalan. Oknum pengacara menganiaya dan menodong senjata api terhadap pelajar kelas 3 SMU, ditangkap anggota Polres Jakarta Utara

L

Alloy Faizol Burlian

L

Kejahatan Lalu Lintas

Hady Sumaryo, Apli, Rafli, Suleha, Aminah

L


Pembunuhan

Agnes Karisma


Pengancaman

Fahri Husaini


Status

L

Korban

P

Korban

Tewas

P

Korban

Tewas

Korban

Tertekan dan Luka Ringan

133

No

Sumber

Jenis Kasus


86


Pembunuhan

Fitri Dwi Lestari

P

Korban

Tewas

87


Penganiayaan yang menyebabkan Kematian

Agnes Karisma

P

Korban

Tewas

88


Pembunuhan Saksi

Ubaidillah

L

Korban

Tewas

89


Bunuh Diri

Liong Fu

L

Korban

Tewas

90


Pembunuhan dan Pemerkosaan

Nurayaman

L

Korban

Tewas

91


Pencurian

Elfira Desi

Korban

Mengalami Kerugian Harta Benda


P

Status

Kondisi

Keterangan

. Seorang gadis ditemukan tewas dengan luka memar di kepala. Jasadnya tergolek di bawah pohon pisang tidak jauh dari rumahnya. Identitas mayat yang ditemukan di selokan terungkap. Korban bernama Agnes Karisma,warga Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Ubaidillah, saksi korban yang mengaku kehilangan sepeda motor ditemukan tewas di dalam toilet Polsektro Duresawit, Jakarta Timur. Seorang lelaki renta nekat membiarkan dirinya ditabrak kereta api hingga tewas. Nurayaman, pengurus panti asuhan yatim piatu sholawatul falah ditikam badik orang yang sedang berkelahi. Seorang bidan mengaku menjadi korban pencurian dengan modus ban goyang.korban merugi puluhan juta 134

No

Sumber

Jenis Kasus

92


Ledakan Gas

Agus Subagio

93


Pembunuhan

Ridwan Salamun

94


Kelalaian Aparat Penegak Hukum

Yulinar Hadi Yanti

P

Korban

95

Kompas 20 Februari 2011

Percobaan Pembunuhan

Tomia

P

Korban

Keracunan (Tertekan Psikogisny a)

96


Kecelakaan

Didi

L

Korban

Tewas

97

Pos Kota 21 Februari 2011 Pos Kota

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penodongan

Sunerna

L

Korban

Takut

Farhan,

L

Korban

Tertekan

98



P

L

P

Status

Kondisi

Korban

Tewas

Korban

Tewas

Keterangan

rupiah. Korban ledakan gas kemasan 3 kilogram di Rawamangun,Jakar ta Timur meninggal setelah lima hari dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mempertanyakan tuntutan terdakwa kasus pembunuhan wartawan SUN TV yang hanya delapan bulan. Korban salah tangkap mengadu ke Propam didukung Kapolda Sumatra Utara. Seorang pembantu runah tangga diduga mencoba meracuni majikannya melalui minuman yang dibuatnya dengan memasukkan kepingan obat pengusir nyamuk. Tewasnya pengendara motor akibat diintas truk di Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara. Suami menganiaya istri akibat disuguhi daging babi. Sepasang kekasih 135

No

Sumber

Jenis Kasus

21 Februari 2011


Status

Kondisi

Royati

99


Pembunuhan

Sri Mulyani, Sri Murni, Yuli Meliana, Fredy Yuwono, Siti Aisyah

L

100


Pencurian

Herman Ekusdi

101


Pembunuhan

Jefri Adriansyah

102


Kelalaian yang mengakibatka n Kematian

Rusmiyati

103


Pembunuhan

104



Sri Mulyani, Yuli Meliana, Fredy Yuwono, Sri Murni, Siti Aisyah Sumiati


Korban

4 Tewas dan 1 Luka-Luka

L

Korban

Mengalami kerugian

L

Korban

Tewas

P

Korban

Tewas

P

Korban

4 Tewas dan 1 Tertekan

P

Korban

Tewas

L

P

Keterangan

berboncengan motor ditodong oleh seorang pemuda yang berlagak tanya alamat. Pembunuhan sadis terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Empat orang sekeluarga yang tinggal di ruko Pusaka tewas dibantai. Pemilik toko kelontong di Jalan Kampung Melayu mengalami pencurian hingga rugi harta benda. Umar alias Hasan terdakwa penculik dan pembunuh bocah berusia 9 tahun, Jefri Adriansyah dituntut 15 tahun penjara. Rusmiyati, 40 Tahun, tewas setelah jatuh dari bus yang dikemudikan secar ugal-ugalan. Pembunuhan sadis menimpa satu keluarga di Kota Probolinggo.

Wanita korban perampokan, Sumiati 136

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

105


Perampokan

Agus Santosa, Darman, Ribon, Sodikin

L

Korban

106


Kecelakaan

Dedi, Tendi, Ismail

L

Korban

107

Warta Kota 1 Maret 2011

Perampokan

Steven Kulian, Irene, Po Bun Khiong

L

108


Pembunuhan

Endah Indri

109

Koran tempo 1 Maret 2011

Penganiayaan

Subandi


L

P

Korban

P

Korban

Korban

Kondisi

Keterangan

menghembuskan nafas terakhir setelah setengah jam dirawat di RS Sido Waras, Jawa Tmur. Disiksa dan Dua perusahaan Dianiaya leasing motor dan satu gerai telkomsel di pertokoan diobrak-abrik 5 perampok besenjata api dan golok. Tewas dan Mobil travel sarat Luka-Luka penumpang tabrakan di KM 100 Tol Cipularang. Akibatnya tiga orang tewas, dua luka berat dan empat lainnya luka ringan. Luka-Luka Empat perampok bersenjata pistol beraksi di rumah seorang pengusaha telepon seluler. Perampok menyekap tiga penghuni rumah. Tewas Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas dibunuh dirumahnya. Korban tewas dengan kondisi luka di kepala diduga akibat hantaman benda tumpul. Luka-Luka Koresponden Metro TV dan surat kabar harian Media Alkhairaat di Poso, 137

No

Sumber

Jenis Kasus


200

Koran Tempo 8 Maret 2011

Kekerasan

Perempuan

201


Penipuan

Calon Pegawai Negeri

202


Korupsi

203


Narkoba

204


Narkoba

Iyut Bing Slamet

205

Pos Kota 10 maret 2011

Narkoba

Mahasiswa

L

P

Korban

P

Korban

L


Status

P

Kondisi

Mengalami Kekerasan, Pelecehan Seksual Ditipu

Keterangan

Sulawesi Tengah, dikeroyok. Akibat pengeroyokan itu, wajah korban lebam-lebam. Angka kekerasan di ranah Negara naik delapan kali lipat. Kepolisian Resor Kota Kediri menangkap sindikat penipuan berkedok penerimaan pegawai negeri sipil. Bekas Pejabat Lumajang Tersangkut Korupsi. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan mengontrol jaringan peredaran narkoba internasional. Artis Iyut Bing Slamet ditangkap polisi karena menggunakan narkotik. Dua mahasiswa kaka berafik, bersama satu temannya diringkus aparat Bea Cukai Bandara SoekarnoHatta usai emngambil paket kokain senilai Rp.250 juta. 138

No

Sumber

Jenis Kasus

206

The Jakarta Post 10 Maret 2011

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

207

Warta Kota 10 Maret 2011 208 Koran Tempo 11 Maret 2011

Narkoba

209

IndoPos 15 Maret 2011

Korupsi

210


Perlindungan Anak

211


Terorisme

212


Narkoba

213

The Jakarta Post 16 Maret

Terorisme

Narkoba


Status

Kondisi

Pujiati

P

Korban

Dipenjara

Nurjanah

P

Korban

Terancam Hukuman Gantung

L

Lutfi Haidaroh

L

Saksi

Saksi Perlindung an Ba’asyir

Ulil

L

Korban

Dikirimi Paket Bom


Keterangan

Pujiati memperingatkan pemerintah sebagai tugasnya dalam melindungi warga Negara indonesia dengan melakukan demonstrasi. Bisnis Narkoba, Kalapas pakai rekening cucu Seorang WNI terancam Hukuman Gantung di Malaysia Gubernur Sumatra Utara tersangkut kasus penyalahgunaan dana APBD periode 2000-2007 akhirnya duduk di kursi pesakitan. Presiden minta perlindungan hukum anak ditingkatkan Saksi Ubaid akui himpun Rp 600 juta untuk operasional pelatihan militer di Aceh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah, akhirnya mengaku pernah menerima upeti dari Bandar narkotik. Aktivis Jaringan Islam Liberal dikirimin paket 139

No

Sumber

2011 Koran Tempo 16 Maret 2011 215 IndoPos 17 Maret 2011 214

Jenis Kasus


Status

Kondisi

Mafia Pajak

Perkara Anak

Anak-anak

Korban

Kembali kepada Orang Tua

216


Aktivitas P2TP2A

Perempuan dan Anak

L

217


Intimidasi

Ibrahim

L

Korban

Merasa Terganggu

218


Narkoba

219


Whistleblowe r

Agus Condro

L

Pelapor

Mendapat Perlindung an


P

Korban

Keterangan

bom buku. Polisi periksa saksi penting kasus gayus tambunan Hakim Kembalikan Anak ke Ortu, proses hukum bocah yang terlibat kasus criminal. Akibat angka kekerasan pada perempuan dan anak yang terus meningkat. Aktivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak meningkat. Siswa SMK mengaku diintimidasi oleh guru sekolah lain dan merasa terganggu dengan oknum guru tersebut. Peredaran narkoba di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kota Tangerang masih saja terjadi. Barang terlarang tersebut diduga dipasok pengunjung saat jam besuk. Agus Condro ,tersangka kasus suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI resmi mendapat 140

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

220


Narkoba

221


Terorisme

Suranto

L

Saksi

222


Pelanggaran HAM

Charles Mali

L

Korban

Meninggal

223


Kekerasan

Kelompok jurnalis,akti vis,petani dan nelayan

Korban

Mengalami Kekerasan

224

Warta Kota 22 Maret 2011 Warta Kota

Narkoba

225

Perlindungan

Arumi


P

Korban

Keterangan

perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Narapidana Salemba atur peredaran ekstasi. Salah satu kurirnya seorang tentara. Suranto, salah satu saksi dalam kasus terorisme yang mendudukkan Abu Bakar Ba’asyir sevagai terdakwa, mengaku mengenal Norrdin M Top. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Bataliyon 744/SYB di Atambua,yang menewaskan Charles Mali. Kasus kekerasan terhadap masyarakat masih cukup marak selama 2010. Menurut Ketua Kontras,kekerasan tersebut dilakukan oleh Negara ataupun masyarakat mayoritas terhadap golongan minoritas. Napi Nusakambangan kendalikan narkoba Arumi Bachsin 141

No

226

227

Sumber

Jenis Kasus

22 Maret 2011

Anak

Warta Kota 25 Maret 2011 The Jakarta Post 25 Maret 2011

Narkotika


Status

Kondisi

Bachsin

Whistleblowe r

Susno Duaji

L

Saksi Pelapor

Hukuman Penjara

228


Korupsi

Susno Duaji

L

Saksi Pelapor

Hukuman Penjara

229


Whistleblowe r

Khairiansya h Salman, Vincentius Amin Sutanto, Misbakhum, Agus Condro Susno Duaji

L

Saksi Pelapor

Ditahan

L

Saksi Pelapor

Penjara

230

Koran Tempo 25 Maret 2011 231 Warta Kota 25 Maret 2011 232

Warta Kota 25 Maret 2011 233 Koran Tempo 26 Maret 2011 234 IndoPos 26 Maret 2011 235 Pos Kota 27 Maret 2011

Korupsi

Teror Bom

Rumah Sakit Karya Bhakti Bogor

Korban

Diteror Bom

Teroro Bom

SDN 03 Sukabumi Selatan Anak-anak

Korban

Diteror Bom

Korban

Disodomi

Kekerasan Anak Perlindungan Anak

Arumi Bachsin

Narkoba


P

Korban

Keterangan

gagal dibawa pulang ke orangtuanya. WN Italia selundupkan 4,3 Kg sabu-sabu Susno Duaji mendapat hukuman penjara 3,5 tahun dalam kasus mafia pajak. Terbukti suapkorupsi Susno Duaji dihukum 3,5 tahun penjara. Nasib Whitsleblower kasus korupsi

Divonis 3,5 tahun penjara, Susno banding. Teror bom kembali terjadi,kali ini yang emnjadi sasaran adalah RS Karya Bhakti Bogor. Gedung SD di Kebon Jeruk diancam bom Sodomi dominasi kekerasan anak tiga bulan terakhir. Keberadaan Arumi Bachsin masih belum diketahui. Pasutri sebar 100 pengedar shabu di Jakarta. 142

No

Sumber

236

Pos Kota 27 Maret 2011 IndoPos 28 Maret 2011

237

Jenis Kasus

Pembunuhan

Narkoba


Zulkarnaen Freddy

L

Putri Aryanti Haryowibo wo

Status

Korban

P

Korban

P

Korban

238

Pos Kota 28 Maret 2011

Narkoba

239


Narkoba

Putri Aryanti Haryowibo wo

240


Penculikan

2 Mahasiswa

Korban

241


Korupsi

242

Koran tempo 30 Maret 2011

Penipuan

Nasabah Citibank

Korban

Fitnah (Ancaman)

Yusuf Supendi

243

Koran Tempo 30 Maret 2011 244 Koran Tempo 30 Maret 2011 245


L

Teroris

L

Umar

L

Lie Charles

L

Korban

Patek

Penipuan


Korban

Kondisi

Keterangan

Tewas

Dua bandit menikam mati supir taksi Kecanduan Putri, cucu mantan Narkoba presiden Soeharto ditangkap akibat mengkonsumsi narkoba. Dua pria WN Liberia diringkus pada saat memakai sabu. Kecanduan Putri, cucu mantan Narkoba presiden Soeharto ditangkap akibat mengkonsumsi narkoba. Diculik dan Polisi mendalangi diminta penculikan 2 uang mahasiswa. tebusan RUU Tipikor lemahkan pemberantasan korupsi. Dirugikan Citibank Indonesia siap mengganti kerugian nasabah korban penipuan karyawan Citibank berinisial MD. Diancam Yusuf serahkan bukti ancaman ke polisi Tersangka teroris Umar patek dikabarkan tertangkap di Pakistan. Dirugikan Polisi menangkap WN India penipu pemilik mobil mewah 143

No

Sumber

Jenis Kasus

246


Narkoba

247

Pos Kota 31 Maret 2011

Penipuan

248

249

250

251

252

Pos Kota Narkoba 31 Maret 2011 IndoPos Pembunuhan 31 Maret 2011 Koran Tempo 31 Maret Terorisme 2011 Koran Tempo Kekerasan 31 Maret 2011 Koran Tempo Terorisme 1 April 2011

253

Koran Tempo 2 April 2011

Pembunuhan

254

Pos Kota 2 April 2011

Pembunuhan

255

The Jakarta Post 6 April 2011

Kekerasan Anak Meningkat


Rico Erawan Usman and Hadianto Rijianto

L

Suwito dan Dora Halim

L

Tokoh Ahmadiyah

Irzen Octa

Anak-AnaK


L

P

Status

Kondisi

Korban

Mengalami Kerugian

Korban

Dibunuh

Korban

Mengalami Luka

Korban

Meninggal

Korban

Mengalami Kekerasan

Keterangan

BNN mengungkap jaringan pengedar sabu-sabu internasional yang menyelundupkan sabu dalam kapsul. Korban penipuan yang diduga dilakukan oleh anggota citra bhayangkara minta perlindungan hukum. 20 napi diduga mengkonsumsi shabu Pasutri menjadi korban pembunuhan Geng Umar Patek masih aktif Rumah tokoh ahmadiyah dirusak massa Terdakwa teroris remaja dituntut 4 tahun penjara Meninggalnya nasabah Citibank akibat perlakuan buruk debt collector. Empat kasus pembunuhan dalam empat bulan yang terjadi di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kekerasan terhadap anak meningkat.

144

No

Sumber

Jenis Kasus


256

Warta Kota 6 April 2011

Penganiayaan

Dayang Cantikasari

257


Debt Collector

Irzen Octa

L

Korban

258

IndoPos 11 April 2011

Korban Pelayanan Publik

Adli Mukti

L

Korban

260


Kecelakaan Maut

Mulyadi dan Wahyu

L

Korban

261


Perlindungan

Seratus Produsen Kosmetika Kesehatan

262


Penculikan

Lian Febriani

263


Perampokan

Deni, Vero Kamila, Luki, tiga pembantu

L

264


Dede Novi, Aldi Alpriansyah

L

Tersangk a

Enam Bulan Penjara

265


Penyerangan dan Pengrusakan Ahmadiyah Terorisme

Abu Bakar Baasyir

L

Tersangk a

Menjalani Persidanga


P

Status

Kondisi

Keterangan

Korban

Terkena pukulan sebanyak 6 kali di tulang rusuk dan ulu hati Meninggal

Komnas PA menangarai banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus penganiayaan atas Dayang Cantikasari. Korban debt collector diminta melapor Pengakuan korban pelayanan publik : petugas nomorsatukan calo Dua korban kecelakaan maut mobil pengawal pribadi kementrian kelautan dan perikanan mendapat santunan berupa uang tunai. Seratus lebih produsen kosmetika kesehatan dan menengah minta perlindungan hukum dari Kapolri dan pemerintah. Korban diteror bila melapor

Dirugikan Pihak Pemprov DKI Meninggal Dunia

Korban

Meminta Perlindung an Hukum

P

Korban

Mengalami Teror

P

Korban

Diikat dan Diancam Dibunuh

Perampokan terjadi di sebuah rumah dengan cara menyekap pemilik rumah. Perusak masjid Ahmadiyah dihukum percobaan. Kasus Baasyir positif teror 145

No

Sumber

Jenis Kasus

266


Pembunuhan

267

Lo Tirta Karya, Sho Indah Rani Mantan Pejabat

Rakyat Merdeka 14 April 2011 268 Warta Kota 15 April 2011

Kekerasan Anak

Arumi Bachsin

269


Terorisme

AKBP Herukoco dan 28 orang lainnya

270


Terorisme

IndoPos 17 April 2011 272 Koran Tempo 18 April 2011

Terorisme

271

273


Penipuan


Penembakan

Terorisme

Surip Supangat, Mustofa, Aris Panji, Mulyanto, Salwandi, Samsudin, Kusriyanto, Kasantri, Martijo, Ilyas Kopral Kepala Sutedjo,Ang gota Koramil


L

P

L

P

L

Status

Kondisi

Keterangan

Korban

n Meninggal Dunia

Pembunuh ortu mengaku sakit hati

Korban

Dirugikan

Korban

Mengalami kekerasan psikis, ekonomi dan seksual dalam keluarga Luka-Luka

Korban

L

Korban

Luka Tembak,Lu ka Pukul,Pata h Tulang

L

Korban

Dibunuh

Ada bekas pejabat jadi korban Malinda Mengaku alami kekerasan Arumi tetap Misterius.

Bom dilingkarkan di perut korban luka karena lontaran paku Pelaku bom Cirebon diduga jaringan local,tokoh agama meminta umat tenang. Bomber Cirebon pembunuh TNI Penembakan warga kebumen dikecam. Presiden didesak membentuk tim independen.

Pelaku bom Cirebon diburu polisi sejak awal april karena diduga membunuh anggota TNI setelah mereka 146

No

Sumber

274

Warta Kota 19 April 2011 275 IndoPos 19 April 2011 276 The Jakarta Post 19 April 2011

Jenis Kasus


Status

Kondisi

Keterangan

cekcok di sebuah gubuk. Janda jadi pengedar sabu

Narkoba

Terorisme Pencucian Uang

277


Kekerasan

Helmy Yohanes Manuputy

278


Penipuan

10 Mahasiswa Universitas Muhammad iyah Malang

L

Korban

Meninggal Dunia

Korban

Otaknya dicuci dan hilang

279

Koran Tempo Terorisme 20 April 2011 280 Warta Kota Terorisme 21 April 2011 281 IndoPos Kekerasan 21 April 2011 Dalam Rumah Tangga 282


Pembunuhan

David Riyadi

283


Korban Baiat NII

Mahasiswa Universitas Muhammad iyah Malang

284


Korupsi

285


Terorisme


L

Korban

Kekerasan terhadap perempuan meningkat Dibunuh

Korban

Diperas

Densus buru guru bomber Cirebon Penandatangan MOU LPSK,PPATK dan Kepolisian RI. Kekerasan oleh nasabah, penagih mengadu ke komnas HAM. Mahasiswa korban penipuan berkedok agama hilang.

Pola teror bergeser ke kelompok kecil Lima pelaku bom buku diburu Tak semua perempuan merdeka Tiga tersangka membunuh siswa SMP atas nama David Riyadi Para korban diajari menipu orang tua dengan alasan untuk mendapatkan uang sumbangan. Adhyaksa curigai ada rekayasa dalam kasus korupsi Kemenpora Pelaku bom Serpong berencana 147

No

Sumber

Jenis Kasus

286


Kekerasan TNI-Warga

287


Terorisme

288

IndoPos 26 april 2011

289


Status

Kondisi

Warga Setrojenar, Kebumen Jawa Tengah Mahasiswa

Korban

Tertembak dan LukaLuka

Korban

Dicuci Otak

Kekerasan Perempuan

Perempuan Dewasa,rem aja dana anak-anak

Korban


Manipulasi Pajak Asian Agri

290


Organisasi Negara Islam Indonesia

291


Penyuapan (Korupsi)

292


Suap Kemenpora

293


Kasus Asian Agri

294

Koran Tempo 6 Mei 2011

Kasus Asian Agri

Hidayat Rahardjo,Su kanto Tanoto, Vincentius Amin Sutanto Nurhidayah, Dori Israwani Siregar, Yulimayasa ri, Harni Purnama Ningsih Rosalina dan Komarudin Mirdo Rosalina Manulang Vincentius Amin Sutanto Eddy Lukas


L

Saksi

Keterangan

akan menyiarkan peledakan bom melalui televisi. Kasus Kebumen : enam warga masih ditahan

Pulau Jawa jadi target perekrutan NII Pemerkosa Kasus kekerasan an,peleceha perempuan n meningkat seksual,KD RT Saksi ungkap kasus manipulasi keuangan Asian Agri

L

P

Korban

menghilang Sepuluh mahasiswa hilang diduga ikut NII setelah mengikuti pengajian di lingkungan kampus.

L

P

Korban

Mengalami teror

Pengacara Rosalina diteror

P

Saksi

Terancam

Tersangka suap di kemenpora minta perlindungan. Satgas awasi sidang Asian Agri

Kesulitan Menghadir kan Saksi

Jaksa kesulitan menghadirkan saksi

L

Saksi

L

Saksi

148

No

Sumber

Jenis Kasus


295

Indopos 7 Mei 2011

Perampokan

Yanti

P

Korban

Terkena tembakan

296

Warta Kota 7 Mei 2011

Pembunuhan

Wiwik

P

Korban

Dibunuh

297


Pembunuhan

Solahudin

P

Korban

Dibacok

298


Penganiayaan

Dores Febriawan

Korban

Mengalami luka-luka

299

Indopos 19 Mei 2011

Trafficking

Novita dan Erna

P

Korban

Diculik namun berhasil lolos

300


Penipuan

Inggrid Wongso Wong

P

Korban

Rugi Harta benda

301

Pos Kota 21 Mei 2011

Perlindungan Anak

Arumi Bachsin

P

Korban

Kembali kepada Orang Tua

302

IndoPos 21 Mei 2011

Perlindungan Anak

Arumi Bachsin

P

Korban

Dibawa pulang keluarga


L

Status

Kondisi

Keterangan

Kawanan perampokan menembak perempuan pengemudi Jazz dan mengambil tas berisi uang senilai Rp 200rb Pedagang sembako a/n Wiwik tewas dibunuh setelah memergoki pencuri yang masuk ke kamarnya. Pelajar kelas I a/n Solahudin tewas mengenaskan dengan luka bacok dip aha kiri dan lengan kanan. Dua anggota TNI ditahan akibat menganiaya pelajar SMA. 2 gadis remaja diculik oleh pria tak dikenal diduga akan dijual ke luar negeri. Kepolisian Sektor Metro Gambir meringkus komplotan penipu dengan hipnotis. Arumi Bachsin kembali kepada orang tua setelah 6 bulan kabur. Setelah 7 bulan berada dalam perlindungan LPSK Arumi Bachsin kembali kepada 149

No

Sumber

Jenis Kasus


303


Pelecehan seksual

Li

304


Perlindungan Anak

Arumi Bachsin

P Korban

305

Indopos 23 Mei 2011

Perlindungan Anak

Arumi Bachsin

P

Korban

306


Penganiayaan

Marlena dan Dwi Fitri

P

Korban

307


Perlindungan Anak

Arumi Bachsin

P

Korban

308


Pemerkosaan

SJ dan SK

P

Korban

Mengalami pemerkosa an

309


Pembunuhan

Nurfadilah

P

Korban

Tewas

310


Penembakan

Januar Yudhistira

P

Korban

Tewas


P

Status

Kondisi

Korban

Mengalami pelecehan seksual

Kembali kepada keluarga

Luka Berat

Keterangan

keluarganya. Seorang perempuan mengaku mengalami pelecehan seksual oleh Bupati Bengkulu Selatan. Arumi Bachsin akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Arumi Bachsin mendapat wejangan dari Ibu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya empat anggota keluarga diduga menganiaya tiga pembantunya. Orang tua Arumi Bachsin berencana untuk melaporkan Seto Mulyadi, Gufron dan Hadi Supeno ke polisi yang didasari keluarnya SP3 dari polda Metro Jaya Dua siswi SMP diduga menjadi korban perkosaan dua oknum guru di sekolahnya. Gadis cantik ditemukan tewas dikamarnya. Tiga polisi diserang dan dua tewas 150

No

Sumber

Jenis Kasus


Pranata dan Andi Irbar Prawira 130 Saksi

Status

311


Keterangan Saksi

312


Perampokan

Wahyuni

313


Penganiayaan

Paul Mommers

314

IndoPos 31 Mei 2011

Penipuan

315


Penganiayaan

Tidak diketahui identitasnya

316


Pencurian

Pensiunan Jenderal

L

Korban

317

Koran Tempo 1 Juni 2011

Penembakan

Sholat Batubara

L

Korban

318

Pos Kota 1 Juni 2011

Pembunuhan

Son Hadji

L

Korban

319

Warta Kota 1 Juni 2011

Narkoba

320

Rakyat Merdeka 3 Juni 2011

Perlindungan Anak

Saksi

P

L

Rahma Soraya

Anak-Anak


Kondisi

P

Korban

Terkena luka bacok dan memar di kepala

Korban

Mengalami Penganiaya an

Saksi

Korban

Korban

Keterangan

tertembak saat berjaga di kantor bank. Memberikan saksi pada persidangan dugaan korupsi Walikota non aktif Bekasi. Tiga perampok remaja mengenakan seragam sekolah melukai seorang nenek. Turis asal Belanda dianiaya pencuri

Saksi merasa tak dirugikan oelh tersangka Tewas Mayat tak dikenal dibungkus kantung plastic besar ditemukan diduga terkait penganiayaan. Mengalami Lelaki S2 menguras kerugian harta pensiunan harta benda jenderal Terkena Komnas HAM tembakan desak investigasi penembakan warga Tewas Berutang uang 200juta dirut bunuh kommisaris utama WN Malaysia nekat menyelundupkan heroin dan berhasil ditangkap aparat bea cukai KPAI menemukan Anak-anak dijadikan informan atau mata-mata di 151

No

Sumber

Jenis Kasus

321


Sengketa Pilkada

322


Sidang Agus Condro

323

Rakyat Merdeka 5 Juni 2011 Indopos 5 Juni 2011

Penembakan

M dan D

L

Korban

Kasus Antasari

Antasari

L

Korban

325


Pembunuhan

Lukman Hakim

L

Korban

Tewas

326


Perampokan

Endang Susilawati

Korban

Terluka Parah

327


Kejahatan

328


Penembakan

Tarsudin dan Edi

L

Korban

Tewas

329

Indopos 7 Juni 2011 Warta Kota 8 Juni 2011

Penembakan

Edi Suhaedi

L

Korban

Pembacokan

Yaya Suyana

L

Korban

Terkena Tembakan Luka Parah

Penganiayaan

Korban

Pembunuhan

Cahyo Wirawan Dulkarim

L

332

Warta Kota 8 Juni 2011 Pos Kota 8 Juni 2011

L

Korban

Tangan Kiri Patah Tewas

333

Warta Kota

Penipuan

IR

L

Korban

Rugi Harta

324

330

331


Status

Kondisi

Saksi


P

Tewas

Keterangan

daerah konflik Saksi menjalani pemeriksaan pada siding sengketapilkada kabupaten Morotai, Maluku Utara LPSK memberikan perhhatian kepada Agus Condro, terdakwa kasus suap travel cek Dua pembunuh polisi poso tewas Antasari dinilai korban peradilan sesat Teman ditagih utang, paman bunuh sepupu Perampok bertopeng aniaya pemilik toko Kualitas kejahatan di ibukota meningkat. Tabrak bus,pencuri mobil tewas ditembak polisi PNS jadi korban salah tembak polisi Pengedara sepeda motor dihujani bacokan Kameramen MNC TV dianiaya Bapak dan anak membantai tetangga, korban dibunuh saat hendak haji Dokter Ditipu 152

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

9 Juni 2011

Kondisi

Benda

334


Kasus Agus Condro

335


Bentrokan Warga

Nadin

L

Korban

336


Pembunuhan

Mathias

L

Korban

Tewas

337


Korupsi

Suharno

L

Korban

Terluka Parah

338


Penganiayaan

Nadin

L

Korban

Mengalami Pemukulan

339

Koran tempo 15 Juni 2011

Korupsi

Suharno

L

Pelapor

Luka Berat

340


Whistleblowe r

Suharno

L

Pelapor

Luka Berat

341

Kompas 17 Juni 2011

Whistleblowe r

Agus Condro

L

Pelapor

Mendapat hukuman 1 tahun 3 bulan


Keterangan

Janda dengan modus undian berhadiah Agus Condro benarkan tuntutan jaksa. Menghukum whistle blower berpotensi membuat orang takut melaporkan kasus korupsi Warga dan anggota TNI bentrok di Cileungsi dipicu oleh tembok hotel yangmenutupi jalan di tanah adat. Pembunuhan Mathias, enam saksi diperiksa Polisi selidiki percobaan pembunuhan pelapor korupsi Lima anggota TNI masih diperiksa akibat bentrokan Cileungsi. Kepolisian Resor Madiun melindungi pelapor kasus korupsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lindungi pelapor kasus korupsi. Vonis terhadap Agus Condro mencederai keadilan dan membaut orang enggan melaporkan 153

No

Sumber

Jenis Kasus

Status

Kondisi

342


Whistleblowe r

Agus Condro

L

Pelapor

Agus Condro

L

Pelapor

Whistleblowe r

Agus Condro

L

Pelapor

Kompas 18 Juni 2011

Whistleblowe r

Agus Condro

L

Pelapor

Mendapat hukuman 1 tahun 3 bulan Mendapat hukuman 1 tahun 3 bulan Mendapat hukuman 1 tahun 3 bulan Mendapat hukuman 1 tahun 3 bulan

343

Media Indonesia 17 Juni 2011

Whistleblowe r

344


345

Sumatera Ekspres 347 Koran Tempo 20 Juni 2011

Konsultasi Hukum Whistleblowe r

348

Media Indonesia 21 Juni 2011

349

346


Wa Ode

P

Pelapor

Mendapat sanksi

Whistleblowe r

Wa Ode

P

Pelapor

terintimida si

Kompas 21 Juni 2011

Perlindungan TKI

Ruyati

P

Korban

Hukuman Gantung

350

Kompas 21 Juni 2011

Whistleblowe r

Agus Condro

L

Pelapor

351

Kompas 22 Juni 2011

Korupsi

Suharno

L

Pelapor

Mendapat hukuman 1 tahun 3 bulan Luka Berat


Keterangan

kasus korupsi Hukuman untuk Agus Condro Disesalkan Hukum belum lindungi pengungkap korupsi Agus Condro menerima putusan hakim Ketua LPSK AH Semendawai sayangkan vonis yang menimpa Agus Condro Bisakah minta perlindungan Kalangan pegiat anti korupsi menentang rencana Badan Anggaran DPR menjatuhkan sanksi kepada anggota DPR,Wa Ode Nurhayati. LPSK menilai Badan Kehormatan DPR intimidasi Wa Ode Pemerintah Akui kecolongan terhadap kasus eksekusi Ruyati Peniup pluit belum mendapat tempat

Perjuangan antikorupsi tak gentar meski 154

No

Sumber

Jenis Kasus

352

Kompas 23 Juni 2011

Korupsi

Suharno

353

The Jakarta Post 24 Juni 2011

Whistleblowe r

354


Bentrok Warga

355

Warta Kota 27 Juni 2011 Warta Kota 28 Juni 2011

Penyerangan

356

Perlindungan Anak


Status

Kondisi

L

Pelapor

Luka Berat

Agus Condro

L

Pelapor

Dominggus Laka, Yakob Komba Manu, Yakob Bili, Simon Bulu, Arnoldus Pang Mohamad Mildan&Edi Arumi Bachsin

L

Korban

Mendapat hukuman 1 tahun 3 bulan Tewas

L

Korban

Luka Parah

P

Korban

P

Korban

357

IndoPos 2 Juli 2011

Mafia Pemilu

358

IndoPos 3 Juli 2011

Profil Abdul Haris Semendawai

359

Pos Kota 4 Juli 2011

Trafficking

4 Orang

Korban

360

Koran Tempo 5 juli 2011

Trafficking

37 anak

Korabn

361

Koran Tempo 5 Juli 2011

Trafficking

Perempuan muda lulusan SMP/SMA

Marissa Haque


P

Korban

Gagal menjadi caleg

disekap

Keterangan

bersimbah darah LPSK mengabulkan permohonan perlindungan untuk Suharno Price too high for whistleblowers : agency Dua Kelompok warga bentrok, lima tewas.

Pria bercadar serang 2 remaja Arumi Bachsin diperiksa polisi sebagai saksi kunci Marissa Haque menajdi korban mafia pemilu Ketua LPSK : Mencegah Hak Rakyat yang Dikebiri 27 warga Sukabumi menjadi korban perdagangan manusia PJTIKI diduga menyekap 37 anak dibawah umur yang akan dikirimkan ke Arab Saudi. Calo trafficking berkeliaran di Majalengka

155

No

Sumber

Jenis Kasus

362


Penyekapan Anak-Anak

30 Anak

363


Pelanggaran HAM

364


Warta Kota 7 Juli 2011 366 Koran Tempo 7 Juli 2011

365


P

Status

Kondisi

Korban

Disekap

Warga Wotgalih

Korban

terluka

Penyekapan Anak

30 Anak

Korban

Disekap

Trafficking

Korban

Konflik Lahan

Perempuan dan Anak Ahmad Adam

P L

Korban

Mengalami KDRT Tewas

367


Whistleblowe r

Agus Condro

L

Pelapor

Penjara

368

Kompas 12 Juli 2011

Tayasmen Kaka

L

Korban

Intimidasi

369

Kompas 12 Juli 2011

Korupsi Dunia Pendidikan Mafia Pemilu

Saksi

diperiksa

370

The Jakarta Post 12 Juli 2011 Warta Kota 12 Juli 2011

Korupsi Dunia pendidikan Korupsi Dunia Pendidikan Whistleblowe r

Tayasmen Kaka

L

Korban

Intimidasi

Tayasmen Kaka

L

Korban

Intimidasi

Agus Condro

L

Pelapor

Penjara

371

372

Kompas 13 Juli 2011

373

The Jakarta Post 16 Juli 2011

4 Saksi

Whistleblowe r Seminar


Keterangan

Polisi periksa direktur perusahaan jasa tenaga kerja indonesia terkait dugaan penyekapan anak-anak Kasus pelanggaran HAM di Wotgalih warga akan eminta rekomendasi itu secepatnya Dugaan penyekapan anakanak ditemukan unsur pidana Kasus Trafficking di Jabar Tinggi Konflik lahan di Jambi bagai api dalam sekam Satgas bantu ringankan hukuman Agus Condro LPSK siap lindungi pelapor korupsi sekolah Empat saksi kasus surat palsu MK akan dilindungi LPSK Foto Ketua LPSK dan Tayasmen Kaka Laporkan Korupsi Sekolah kepada LPSK Pelapor pelaku mendapat keringanan hukuman LPSK to host talk on witness protection 156

No

Sumber

Jenis Kasus

374

Kompas 18 Juli 2011

375

Kompas 19 Juli 2011

Seminar Whistleblowe r Whistleblowe r

376

Koran Tempo 19 Juli 2011 377 The Jakarta Post 20 Juli 2011 378 Koran tempo 20 Juli 2011

Whistleblowe r Whistleblowe r

379

Pos Kota 20 Juli 2011

Whistleblowe r

380

Media Indonesia 20 Juli 2011 Kompas 20 Juli 2011

Whistleblowe r

Koran tempo 20 Juli 2011 IndoPos 20 Juli 2011

Whistleblowe r Whistleblowe r

384


Whistleblowe r

385

Trust 21 Juli 2011

Whistleblowe r

386


Pelanggaran HAM

387


Kekerasan Anak

388

Koran Tempo

Penganiayaan

381

382 383


Status

Kondisi

Agus Condro

L

Pelapor

Penjara

Agus Condro

L

Pelapor

Penjara

Whistleblowe r

Keterangan

LPSK adakan seminar Whistleblower Penegak hukum beri keringanan bagi pelaku pelapor Agus Condro di Sel Khusus Whistleblower to get better protection

Sean HORE

L

Pelapor

Tewas

Vincentius Amin Sutanto Susno Duaji

L

Pelapor

L

Pelapor

Yoga Prakoso dan Yogi Prakoso Anak-Anak

L

Pelapor

Menerima hukuman penjara Menerima hukuman penjara Dikeluarka n dari sekolah

Penegak hukum sepakat lindungi pelapor kejahatan Mahkamah Agung akan ringankan hukuman bagi whistleblower Whistleblower dapat keringanan hukuman Disepakati, penguatan perlindungan (Foto) Melindungi pelapor pertama Sang Whistleblower tewas di kediaman Pelapor kasus Asian Agri ajukan grasi Whistleblower mendapat hukuman ringan Sekolah pemecat bocah kembar melanggar HAM

L

Korban

Amri

L

Korban

Mengalami kekerasan seksual Luka berat

Kekerasan seksual terhadap anak meningkat Wartawan harian

Whistleblowe r


157

No

Sumber

Jenis Kasus

389

25 Juli 2011 Koran Tempo 25 Juli 2011

Penembakkan

Amrullah Saiful Husein

390

Koran tempo 26 Juli 2011

Kekerasan Seksual

Perempuan dan Anak

391

Koran Tempo Selasa, 2 Agustus 2011

Penembakkan

Warga Papua dan TNI

392

Warta Kota Selasa, 2 Agustus 2011

Bentrokan Warga

19 orang

393

Koran Tempo Rabu, 3 Agustus 2011

Bentrokan Warga

Martin Dapatalu, Lodowik Dapatalu, Aprianus Wungalero Agus Condro

Koran Tempo Rabu, 3 Agustus 2011 394 Media Indonesia Sabtu, 6 Agustus 2011 Kaltim Post Sabtu, 6 Agustus 2011 Media Indonesia Selasa, 9

Whistleblowe r


L

Nazaruddin


Kondisi

Korban

Tewas

Korban

Mengalami kekerasan seksual

Korban

Tewas dan Luka-luka

Korban

Tewas

L

Korban

Tewas

L

Saksi Pelapor

Mendapat hukuman

P

L

Korupsi

Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi

Status

L

Keterangan

republika dianiaya Polisi usut penembakan mantan panglima GAM Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di kota cirebon tercatat 219 kasus selama satu tahun Aksi penembakan terjadi di wilayah kampung nafri jayapura papua mengakibatkan empat orang tewas Bentrokan antar warga dipicu masalah pilkada di kampong kimak, kabupaten puncak papua menewaskan 19 orang Bentrokan antar warga di nusa tenggara timur menyebabkan tiga orang tewas Agus Condro Ditahan di Alas Roban Bedah editorial “ Lindungi Aan”

Minim laporan saksi-korban dari Kaltim SBY minta ungkap keterlibatan kader demokrat 158

No

Sumber

Agustus 2011 Koran Tempo Rabu, 10 Agustus 2011 Koran Tempo Rabu 10 Agustus 2011

Jenis Kasus


Status

Kondisi

Keterangan

Korupsi

Nazaruddin

L

Tersangk a

LPSK jajaki Nazar jadi Whistleblower

Korupsi

Nazaruddin

L

Tersangk a

The Jakarta Post Rabu, 10 Agustus 2011

Korupsi

Nazaruddin

L

Tersangk a

395

Pos Kota Kamis, 11 Agustus 2011

Whistleblowe r

396

IndoPos Kamis, 11 Korupsi Agustus 2011 Indopos Minggu, 14 Korupsi Agustus 2011

Nazaruddin

L

Tersangk a

Nazaruddin

L

Tersangk a

LPSK diminta bergerak cepat untuk lindungi nazaruddin Nazarudin menggunakan paspor keponakannya untuk bepergian selama dalam masa pencariannya Bongkar mafia proyek pemerintah bisa jadi whistle blower Nazar mafia anggaran dimanamana Istana Negara tak setuju Nazaruddin dilindungi LPSK karena tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama mengungkap kasus LPSK siap lindungi Nazaruddin

Koran Tempo Senin, 15 Korupsi Agustus 2011 397 Koran Tempo Penembakan Kamis, 18 Agustus 2011 398

The Jakarta Post Jumat, 19 Agustus 2011

Belum diketahui

MOU


Tewas

Kontak senjata mengakibatkan satu anggota separatis terjadi di Dogiyai, Papua LPSKOMBUDSMAN melakukan penandatanganan MOU 159

No

Sumber

399 Media

Indonesia Minggu, 21 Agustus 2011 400 Forum Keadilan 18/22 Agustus-4 september 2011 Koran Tempo Rabu, 24 Agustus 2011 Koran Tempo Jumat, 26 Agustus 2011 Warta Kota Sabtu, 27 Agustus 2011

Jenis Kasus


Status

Kondisi

Korupsi

Anas desak KPK terbuka soal intervensi DPR

Wawancara dengan Ketua LPSK

LPSK sulit berperan dalam kasus nazaruddin

Pembunuhan

Anggota TNI

L

Korban

Tewas

Penembakan

2 warga

L

Korban

Tewas

Pembunuhan

Syafarudin

L

Korban

Tewas

Koran Tempo Sabtu,27 Agustus 2011

Pembunuhan

Livia

Korban

Tewas

Indopos Jumat, 2 September 2011 Koran tempo Jumat, 2 September 2011

Pembunuhan

M. Syahri

Korban

Tewas

Koran Tempo Jumat, 2 September 2011 Koran Tempo Sabtu, 3 September

Keterangan

P

L

Whistleblowe r

Kerusuhan

Suhairman

Kerusahan

19 personel polisi


P

Tersangk a

Terperiks a

Seorang anggota TNI dibunuh di Abepura Penembakan di Tiaka, empat polisi diperiksa Pemuda ditemukan tewas karena menderita luka bacok Kepolisian Resor Jakarta Barat menangkap pelaku pembunuhan seorang mahasiswi Universitas Binus. Pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap ayahnya ICW usulkan pemberian remisi hanya bagi pelaku korupsi yang juga menjadi whistleblower Kapolres Morowali terancam diberi sanksi 19 personel polisi terperiksa dalam kasus kerusuhan di 160

No

Sumber

Jenis Kasus


Status

Kondisi

2011

Warta Kota Rabu, 7 September 2011 Pos Kota Sabtu, 10 September 2011 Warta Kota Sabtu, 10 September 2011 Indopos Selasa, 13 September 2011 Pos Kota Rabu, 14 september 2011 Pos Kota Rabu, 14 September 2011 Suara Pembaruan Rabu, 14 September 2011 Pos Kota Rabu, 14 September 2011 Media Indonesia, Kamis 15 September 2011

Penyiksaan

Ane

P

Korban

Mengalami penyiksaan

Intimidasi

Wiwik

P

Saksi

Trauma

Penganiayaan

2 Wartawan

Korban

Dianiaya

Calon Anggota LPSK

Keterangan

anjungan minyak milik konsorsium badan operasi bersama. Seorang istri melapor ke polisi karena disiksa suami Dibentak penyidik, saksi pemalsu tanda tangan trauma Liput Sidang, Dua wartawan dianiaya

Perpanjang penerimaan calon anggota

Pembunuhan

Amin

L

Terdakw a

Penggelapan Dana

Willy Karamoy

L

Saksi

Persidangan

Antasari Azhar

L

Terpidan a

Kerusuhan

Jeffry

L

Korban

Korban kerusuhan ambon mengalami trauma

Korban

Korban buru sendiri pelaku pemerkosaan

Pemerkosaan


P

Pembunuh tentara diadili

Dirugikan

Saksi kasus penggelapan dana mengalami kerugian harta benda Antasari ingin hadirkan lima saksi baru

161

No

Sumber

Jenis Kasus


Pos Kota Kamis, 15 september 2011 Media Indonesia, Kamis 15 September 2011 Warta Kota, Jumat, 16 September 2011 Pos Kota, Jumat, 16 september 2011

Pelecehan

P

Pos Kota, Jumat 16 September 2011 Kompas, Jumat 16 september 2011 Media Indonesia, Sabtu 17 September 2011 Pos Kota Senin 19 September 2011 Indopos Senin 19 September 2011 Warta Kota Senin 19 September 2011

Pembunuhan

Status

Korban

Korupsi

Pelecehan Seksual

Kondisi

Terancam

Keterangan

Korban pelecehan seksual diancam dimutasi ke papua Ruhut Sebut PKB minta perlindungan

Korban

Penipuan

Korban pelecehan seksual melpor ke komnas HAM Ngaku dosen tipu calon mahasiswa

korban

Pelanggaran HAM

Kakak menghabisi adik perempuan dengan Alu Keluarga korban bahagia karena diperhatikan

Pemerkosaan

Korban

Korban Pemerkosaan rencana akan membalas dendam

Pembunuhan

Korban

Kakak bunuh adik perempuan diduga psikopat

Perkosaan

Korban

Perkosaan Marak, Perempuan tolak salahkan rok mini

Pemerkosaan

korban

Pakaian tertutup cegah pemerkosaan


162

No

Sumber

Jenis Kasus

Pos Kota Selasa 20 september 2011 Pos Kota Selasa, 20 September 2011 Koran Tempo Selasa 20 september 2011 Koran Tempo Selasa 20 September 2011 Warta Kota Selasa, 20 september 2011 Warta Kota Selasa 20 september 2011 Pos kota Rabu, 21 september 2011 Indopos Rabu 21 september 2011 Indopos Kamis 22 september 2011 Media Indonesia Kamis 22 September 2011 Pos Kota Jumat 23

Pembacokan


pengeroyokan

Korupsi

Status

korban

Kondisi

Keterangan

Balita dibacok mantan TKW

Kakak Tewas dikepruk 2 adik pakai gilingan KPK panggil semua pemimpin badan anggaran Pelajar Terlibat tawuran dengan wartawan

Penganiayaan

ABK tewas dikeroyok di darat

Pemerkosaan

Jangan tajut lapor ke unit PPA

Penggelapan dana

Aclon ketua KNPI jadi tersangka

Korupsi

Saksi tidak tahu ada dana ke Eddie

Pemerkosaan

Pemerkosaan diangkot marak

Komplotan pemerkosa ditangkap di sumbar KDRT


KDRT, ulama di periksa polisi 163

No

Sumber

September 2011 Pos Kota Jumat 23 september 2011 Koran Tempo Jumat, 23 September 2011

Jenis Kasus


Status

Pelecehan seksual

Kondisi

Keterangan

Korban pelecehan seksual oknum BPN diperiksa polisi Korban pelecehan pejabat BPN masih alami trauma

Pelecehan seksual

Koran tempo Jumat 23 september 2011 Pos Kota Minggu, 25 September 2011 Pos Kota Minggu 25 September 2011

pembunuhan

Saksi ungkap kesalahan hasil otopsi nasrudin

Perampokan

Pedagang kopi disergap rampok ambruk dibacok

Koran Tempo Senin 26 September 2011 Pos Kota Selasa, 27 September 2011 Pontianak post Rabu 28 september 2011 Pos Kota Jumat 30 September 2011 Pos Kota Sabtu, 1

Korupsi

Pe;ecehan Seksual

Keluarga korban pelecehan seksual minta oknumpejabat BPN diperiksa Kasus Korupsi kementrian pendidikan

Pemerkosaan

Nonton film porno remaja perkosa balita

Pencemaran nama baik

Terancam sanksi dipecat43

Pemukulan

Pelajar korban pemukulan guru tidak boleh masuk sekolah Mafia pemasok cungkok belum

Trafficking

Warga Asal Sambas,


P

korban

164

No

Sumber

Jenis Kasus

Oktober 2011 Pos Kota Selasa 4 Oktober 2011 Koran tempo Rabu, 5 Oktober 2011 Harian Jogja Kamis 6 Oktober 2011 Radar Jogja Kamis 6 Oktober 2011


Status

Kondisi

Kalimantan Barat

dicokok

Penembakan

Korban

Penipuan

Korban

Saksi Korban kerusuhan dibawa ke RS jiwa Tifatul ancaman operator yang curi pulsa Permohonan Lindung Saksi di DIY minim

Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban

Kedaulatan Rakyat Kamis, 6 Oktober 2011 Bernas Jogja Kamis, 6 Oktober 2011 Pos Kota Kamis, 6 Oktober 2011

Perlindungan Saksi dan Korban

Koran Tempo Jumat, 7 Oktober 2011

Jawa pos Jumat, 7

Perlindungan Saksi dan Korban Penembakan

Keterangan

Wacanakan bentuk LPSK Daerah Peran pemda sangat dibutuhkan : saksi dan korban berhak dapat identitas baru LPSK perlu dibentuk di daerah Warga MartubungP asar VI, medan labuhan

L

Korban

Tewas dan luka-luka

Pemukulan

Siswa sekolah menengah pertama Islam terpadau Insan AlMuborak

L

Korban

Penipuan

Warga kalianak

L

Korban

Kondisi anakanya saat ini sudah membaik , namun sang anak masih menjalani konseling untuk mengatasi trauma Pulsanya selalu


Keduanya ditembak dikawasan seisi rampah, kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera utara sekitar pukul 03.00 Kekerasan tersebut dilakukan seorang guru sekolah smp Almubarok, orang tua AS sudah melaporkan Kholi ke polisi dan saat ini dia di tetapkan sebagai tersangka.

Maraknya penipuan yang menyedot 165

No

Sumber

Jenis Kasus

oktober 2011


Kondisi

korban

berkurang setiap dikirimi sms bernomor empat digit Tewas

Korban

Tewas

Surabaya,

Pos Kota Jumat, 7 oktober 2011

pembunuhan

Warga Medan

L

Pos Kota Minggu, 9 oktober 2011

pembunuhan

L

Pos kota Sabtu, 1 Oktober 2011

Trafficking

Indopos, Senin, 10 oktober 2011 Jawa Pos, Senin 10 Oktober 2011

Penipuan

Warga Sukabumi, kampong cikajang , desa pangkalan kecamatan cikadang Warga sambas Kalimantan barat Pengusaha di Jakrata Barat Warga Palu, Desa pakuli, kecamatan Gumbasa Mahasiswa

Koran Tempo Senin 10 Oktober 2011 Pos Kota, Senin 10 Oktober 2011 Warta Kota Senin 10 Oktober 2011 Koran Jakarta Senin 10

Status

Penembakan

Pencurian Pulsa Pemerasan

Istri Bupati purwakarta

Penipuan

Perlindungan Saksi dan


P

P

Keterangan

pulsa pelanggan telepon seluler.

Siadang kasus pembunuhan pasangan suami istri Pengusaha garam dan ikan di pengadilan negeri Medan Lelaki dibunuh di kebun kelapa sawit

korban

Mafia Pemasok Cungkok

L

Korban

L

korban

Korban penipuan milyaran protes jaksa Tembakan Polisi tewaskan Warga

L

Korban

P

Korban

Tewas dan luka -luka

Kasus Pencurian Pulsa dibawah ke DPR Foto istri direkayasa bugil bupati di peras LPSK siap lindungi pelapor sedot pulsa LPSK Siap lindungi Feri 166

No

Sumber

Jenis Kasus

Oktober 2011 Koran Tempo Selasa 11 Oktober 2011 Warta Kota Selasa 11 Oktober 2011 Media Indonesia Rabu 12 Oktober 2011 Indopos Rabu 12 Oktober 2011 Pos kota Rabu,12 Oktober 2011 Pos Kota Rabu, 12 Oktober 2011 Warta Kota Kamis 13 Oktober 2011

Korban Penipuan

Korban

Penipuan

Korban

Pos kota, kamis 13 oktober 2011 Pos kota Kamis, 13 Oktober 2011 Warta kota Jumat 14 Oktober 2011 Warta kota Jumat 14 Oktober 2011 Koran Tempo Jumat 14 Oktober 2011 Seputar Indonesia


Status

Kondisi

Perlindungan Saksi

Korupsi

Penganiayaan

pemerkosaan

Mahasiswa Unibi bandung Agus sofyan

L

Korban

L

tersangka

Warga Sukamuluya , tasikmalaya jawa barat Siswi SMP kelas satu

Tukang sate tusuk dua pemuda Kasus Korupsi dikota bekasi naik 2 kali lipat Demi pria muda rela menjanda, malah dianiaya

P

korban

trauma

Siswi smp diperkosa pria kenalan Polisi periksa saksi

tewas

Selesai nonton dangdut, zainal tewas dikeroyok

saksi

Pengeroyokka n

Juru parker dikawasan Jakarta timur Warga bekasi

L

korban

Guru sekolah dasar

L


Luka-luka

Luka-luka

L

Perlindungan Saksi dan

Ramai-ramai lapor polisi

korban

mahasiswa

Penganiayaan

Korban

P

Pemalsuan

Kekerasan seksual

Korban Pencurian pulsa minta perlindungan Polisi Prioritaskan laporan sedot pulsa LPSK Proses perlindungan saksi Antasari Azhar

Penipuan

Pengeroyokan

Keterangan

P

Korban

Terungkap, 5 tahun di nodai ayah tiri

terdakwa

Saksi ahli jaksa salah terapkan pasal LPSK akan buka perwakilan di 167

No

Sumber

Jenis Kasus

Sabtu 15 Oktober 2011 Fajar Makassar Sabtu 15 Oktober 2011 Koran Tempo Sabtu 15 Oktober 2011 Koran Tempo Sabtu 15 Oktober 2011 Warta Kota Sabtu 15 Oktober 2011 Koran Tempo Minggu 16 Oktober 2011 Pos Kota Senin 17 Oktober 2011 Koran Tempo Selasa 18 Oktober 2011 Pos Kota Rabu 19 Oktober 2011

Korban

Indopos Kamis 20 Oktober 2011 Suara pembaruan Kamis 20 Oktober 2011 Warta kota Kamis 20 Oktober 2011 Bali post Kamis 20 Oktober 2011 Bali post Kamis 20


Status

Kondisi

Sulsel

Perlindungan Saksi dan Korban

Harus Ada LPSK di daerah

Pemerkosaan

Pengasuh bayi

kerusuhan

Seorang pekerja PT. Freepot

P

L

korban

Korban

Tewas

Penipuan Pulsa

Korban

Kerusuhan

Korban

pemerkosaan

Siswi smp

Korupsi

Warga Bandar lampung Warga jawa barat

traficking

Keterangan

p

L

Korban

Trauma

terdakwa

P

korban

Pengasuh bayi diduga diperkosa supir angkot Korban tewas Freepot bertambah Korban sedot pulsa takut CDR dihilangkan Korban tewas Freeport bertambah Mau nonton konser Reggae siswi smp DIgilir Hakim bebaskan terdakwa korupsi 19 kasus penyelundupan manusia diungkap polisi Polisi Aniaya fotografer Indopos

Reshuffle kabinet

Wakil menteri akui sudah dapat arahan tugas

Perampokan

Warga jakarta

pemerkosaan

Siswi SD

Sosialisasi wayang


L

P

Korban

Luka-luka

Dua rampok lukai korban

P

Korban

trauma

Seorang siswi sd diduga di culik dan di perkosa Pengurus LPSK Audensi Ke wabup 168

No

Sumber

Jenis Kasus

Oktober 2011 Suara pembaruan

Reshuffle kabinet


Indopos Sabtu 22 Oktober 2011 Koran Tempo Sabtu 22 Oktober 2011

penembakan

Warga papua

L

Korupsi

L

Koran Tempo Sabtu 22 Oktober 2011

Narkoba

Koran Tempo Minggu 23 Oktober 2011 Pos kota 23 oktober 2011 Koran Tempo 26 Oktober 2011 Warta kota 26 oktober 2011 Pos kota 27 oktober 2011 Warta kota 28 Oktober 2011 Koran tempo 28 Oktober 2011 Koran tempo 28 oktober 2011 Media Indonesia 31 Oktober 2011

Pembunuhan

Pegawai kementrian lingkungan hidup Pegawai badan narkotika nasional Ibu dan anak

Perampokan

Warga tanjung duren

Status

korban

P

L

Kondisi

Tewas

Tersangk a

Keterangan

buleleng Wakil menteri akui sudah dapat arahan petugas Freepot terus diserang Pegawai kementrian Lingkungan hidup jadi tersangka Diduga Jual narkoba, 3 pegawai bnn di ringkus

tersangka

P

Korban

tewas

P

korban

shock

Polisi temukan bercak darah korban Majikan dan pembantu disekap

Korupsi

Agus condro bebas bersyarat

penganiyaan

Briptu Jup anaiaya rina disaksikan 3 anak Panswaslu banten banyak terima ancaman Ortu kritik pergauklan bebas di sman 70 Saksi sebut Peran amrun Daulay

ancaman

kekerasan

Persidangan saksi Kekerasan

Pansel LPSK


WAli Murid SMA 70 mengadu ke Komnas HAM Lima calon anggota LPSK dianggap bermasalah 169

No

Sumber

Jenis Kasus

Kompas 31 Oktober 2011 Kompas 31 Oktober 2011 Kompas 31 Oktober 2011 Kompas 31 Oktober 2011 Kompas Senin 31 Oktober 2011 Koran tempo 31 Oktober 2011 Koran Tempo 31 Oktober 2011

Kejahatan


Kejahatan

Status

Kondisi

Keterangan

Kejahatan mengincar warga Jakarta Jakrta Makin menakutkan

Kekerasan

Ketika anak memukul ibunya

Pansel LPSK

Jangan Paksakan Pemilihan

Moratorium remisi koruptor Pansel LPSK

Tepat, moratorium remisi bagi koruptor Panitia teliti rekam jejak calon anggota LPSK Pembebasan Koruptor dihentikan

Moratorium remisi koruptor


170

Menunggu Gus Oblong di Pulau Kisar Oleh L.R. Baskoro

ALFRETS MIRULEWAN tewas dibunuh diduga akibat berita-berita yang dibuatnya. Medio Desember 2010, di ruang redaksi, kami segera membahas kabar tersebut. Belum jelas benar informasi kematian jurnalis berusia 28 tahun itu: bagaimana persisnya ia meninggal dunia, berita apa yang dibuatnya, siapa kira-kira pelakunya, serta, tak kalah pentingnya, siapa Alfrets dan seperti apa medianya hingga ia mesti dilenyapkan. Alfrets ada di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, wilayah yang baru dimekarkan. Sementara, kami di Jakarta. Tapi, sebuah peristiwa pembunuhan, apalagi berkaitan dengan sebuah pemberitaan, tentu saja penting, juga menarik. Pasti ada hal besar di balik itu semua, sehingga seorang wartawan perlu dibungkam dan dihabisi. Saya memutuskan berita pembunuhan Alfrets ini harus ditulis selengkap mungkin. Mesti ada wawancara terhadap semua pihak yang mengetahui bagaimana hari-hari akhir Alfrets. Dan tentu saja wawancara dengan mereka yang diduga kuat terlibat pembunuhan terhadap--yang kemudian kami tahu--Pemimpin Redaksi Mingguan Pelangi Ambon itu. Tabloid yang dicetak terbatas dan diterbitkan dengan biaya bantuan keluarga Alfrets. Ternyata bukan perkara gampang juga menuju Kisar. Pulau ini terletak di wilayah paling selatan Maluku, berbatasan dengan negeri Timor Leste. Transportasi terbatas ke tempat ini. Kami mafhum mengapa media Ibu Kota nyaris tak ada yang meliput ke lokasi pembunuhan ini. Jarak dan lokasi menjadi kendala. Akhirnya kami tahu Alfrets, wartawan yang selalu bersemangat mengejar warta itu, tewas lantaran tengah menginvestigasi penimbunan BBM di pulau tersebut. Alfrets melakukan investigasi setelah ia melihat kerapnya

kelangkaan BBM di sana.

Ia ditangkap, disiksa,

dibunuh, dan mayatnya dibuang ke laut karena tertangkap masuk areal Pelabuhan Pantai Nama, Pulau Kisar, saat meliput operasi penimbunan itu. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

171

Pada 14 Oktober 2011 pengadilan memvonis empat orang yang diduga terlibat pembantaian Alfrets. Sebelumnya polisi memeriksa sekitar 30 orang yang diduga mengetahui atau terlibat peristiwa tersebut. Semua yang dihukum itu, banyak yang yakin, hanya kaki tangan, pekerja, dari perusahaan yang diduga melakukan penyelundupan BBM. Pelaku utama, otak pembunuhan, yang diduga pemilik agen bahan bakar di Pulau itu, tak tersentuh. *** Pada 16 Februari 2009 wartawan Bali geger dengan kematian Anak Agung Gede Bagus Prabangsa. Jenazah wartawan Radar Bali yang bertanggung jawab atas berita-berita daerah itu ditemukan mengapung di perairan Teluk Bangsir, Karangasem. Hasil pemeriksaan forensik Kepolisian Daerah Bali menyimpulkan Prabangsa tewas akibat penganiayaan. Dokter memperkirakan ia bahkan masih hidup saat dilemparkan ke laut. Kematian Prabangsa mendapat perhatian luas media-media lokal di Bali. Para wartawan di Bali membentuk semacam “tim penyelidik” yang berupaya mengungkap penyebab kematian Prabangsa. Kematian yang sejak awal diduga kuat berkaitan dengan pemberitaan, profesi jurnalistiknya--berbeda dengan polisi yang sempat menyatakan ada hubungannya dengan masalah asmara. Media lokal dengan gencar menekan polisi untuk memeriksa sejumlah orang yang dicurigai berada di balik kematian Prabangsa sekaligus mengingatkan polisi untuk tidak takut kepada siapa pun dalam membongkar kasus ini. Tewasnya Prabangsa terbukti memang berkaitan dengan berita korupsi pembangunan sekolah yang ditulisnya, yang dilakukan tokoh partai politik setempat, I Nyoman Susrama, yang juga adik seorang bupati. Pengadilan Denpasar pada 15 Februari 2010 memvonis Susrama, otak pelaku pembunuhan ini, penjara seumur hidup, dari tuntutan jaksa hukuman mati. Adapun delapan pelaku lainnya dihukum penjara 5-20 tahun. Yang tidak bisa dilupakan peranannya yang sangat penting dalam membongkar kasus ini adalah Ida Bagus Made Adnyana Narbawa alias Gus Oblong, karyawan Prabangsa. Oblong satu-satunya tersangka yang mengaku ada penganiayaan dan peristiwa pembunuhan itu, sebuah kesaksian yang membuat Susrama tak berkutik. Oblong sendiri yang dituntut 2 tahun 6 bulan dihukum lima tahun penjara. ***


172

TIDAK semua orang memiliki keberanian seperti Gus Oblong dan tidak semua kasus kejahatan terbongkar karena tertolong pemberitaan media. Peristiwa pembunuhan Prabangsa berada di sebuah wilayah yang memiliki banyak media (di Bali ada sembilan harian lokal dan sejumlah tabloid mingguan), komunikasi dan transportasi yang mudah, dan memungkinkan para wartawan segera melakukan koordinasi jika terjadi tekanan atas pemberitaan mereka. Dalam konteks itu pula jika terjadi “apa-apa” dengan Gus Oblong, misalnya, media akan dengan cepat memberitakannya. Kendati Gus Oblong tidak mendapat perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ia relatif aman. Pasalnya ia berada dalam wilayah yang jika terjadi sesuatu atas dirinya informasi itu akan diketahui banyak orang dan di luar sana media akan membantunya. Kondisi itulah yang tidak terdapat di Pulau Kisar. Tekanan media untuk mengusut kematian Alfrets tidak sedahsyat kematian Prabangsa kendati dua-duanya mengalami pembunuhan yang sama kejinya. Tidak pula muncul “Gus Oblong” di sana. Kita tahu tidak mudah menjadi Gus Oblong di sebuah tempat yang bisa dikatakan terpencil, sementara tak ada jaminan apakah aparat keamanan bisa diandalkan menjaga keselamatan jiwa dan keluarga seorang saksi keterangan dan pengakuannya.

akibat

Demikianlah yang terjadi pada kasus Alfrets. Sejumlah

kejanggalan muncul. Seperti yang dilansir perwakilan Komnas HAM setempat, saksi kunci pembantaian Alfets “disimpan” di sebuah rumah pejabat kepolisian. Saksi kunci ini sendiri belakangan menarik semua pengakuannya dalam berita acara pemeriksaan. Kasus pembunuhan serta proses peradilan Alfrets dan Prabangsa memberi pelajaran bagi kita. Pertama, pentingnya posisi media dalam ikut menjaga proses pengusutan sebuah kasus. Kedua, betapa terasa jauhnya (dan karena itu makin dibutuhkan kehadirannya) LPSK untuk peristiwaperistiwa tindak pidana seperti yang terjadi pada Alfrets. Tidak hanya dalam konteks kasusnya, tapi juga wilayahnya. Juga bukan semata untuk kasus tindak pidana pembunuhan, tapi juga kasus korupsi, kekerasan terhadap pemeluk agama lain, kasus narkoba, kasus kejahatan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan, bisa jadi, akan lain hasil pengusutan dan proses peradilan


173

kasus Alfrets jika para saksi kunci mendapat perlindungan dari LPSK dan media gencar memberitakan serta menyoroti setiap perkembangan dan pengusutan kasus Alfrets. Di sinilah kita melihat kehadiran LPSK memiliki perwakilan di daerah sungguh satu hal yang mendesak. Sejauh ini, dari track record yang ada, kredibilitas LPSK, seperti juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap tinggi di mata publik. Masyarakat masih percaya dan menaruh harapan kepada LPSK. Kehadiran LPSK di daerah akan membantu penegakan hukum dan memberi optimisme pengungkapan kebenaran sebuah kasus.

Ini tentu bukan sekadar

harapan karena Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006), seperti dinyatakan dalam Pasal 11 ayat 3, memang membuka pintu seluas-luasnya didirikannya LPSK di seluruh pelosok Indonesia. Iklim kebebasan pers Indonesia sendiri kini jauh berbeda dengan masa sebelum reformasi. Dilindungi Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) hingga Undang-Undang HAM (UU No. 39 Tahun 1999),

jurnalis

Indonesia memiliki keleluasaan untuk bekerja, melakukan investigasi,

mengumpulkan informasi dari siapa pun, kemudian menyebarkannyatanpa khawatir disensor atau mendapat tekanan dari pihak mana pun seperti pada masa rezim Orde Baru. Pers Indonesia mendapat senjata luar biasa sebagai watchdog untuk menampilkan perannya mengawasi penegakan hukum di negeri ini. Dalam konteks inilah media memiliki peran besar untuk ikut memunculkan saksi-saksi penting dalam suatu tindak pidana, menekan aparat hukum agar tidak mengabaikan saksi tersebut, sekaligus mengawasi terus-menerus proses pengusutan kasus tersebut. Tidak hanya di pengadilan tingkat pertama, tapi sampai Mahkamah Agung. Sementara itu LPSK juga bisa menggunakan informasi dari media untuk memetakan siapa yang layak mendapat perlindungan atau menggunakan media untuk memberi informasi ke publik, sejauh mana yang sudah dilakukan lembaga itu atas suatu kasus. “Sinergi” yang pada ahirnya menghasilkan satu tujuan: menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini.


174

L.R Baskoro. Redaktur Pelaksana Kompartemen Hukum dan Kriminal Majalah Tempo. Penulis sejumlah buku jurnalistik, antara lain Jurnalisme Hukum, Jurnalisme Tanpa Menghakimi (2012).


175

Daftar Pustaka

Kasus Vincentius Amin. Sumber: 1.

Koran Tempo, 10 Agustus 2007, “Nanti Terkesan Hakimnya Bodoh Banget.”

2.

Majalah Tempo., 27 Agustus 2007, Vincentius Amin: Saya Bukan Residivis

3.

Koran Tempo., 3 September 2009, Vincentius Ajukan PK.

4.

Detik.Com., 17 Februari 2010, Diancam Dibunuh, Terpidana Asian Agri Minta Perlindungan

LPSK.

5.

Koran Tempo, 12 Juni 2010, Penyidik Pajak Diberi Tenggat Sampai Akhir Bulan.

6.

Tempointeraktif. Com., 13 Juni 2010, Vincentius Amin Sudah Dilindungi LPSK Sejak Awal Mei.

7.

Vivanews.Com., 2 September 2010, PK Ditolak, Vincentius Tetap Divonis 11 Tahun.

8.

Teribunnews. Com., 28 April 2011, Denny Indrayana Pantau Persidangan Vincentius.

9.

Tempo.Co., 7 Juli 2011, Vincentius Juga Dijanjikan Pengurangan Hukuman.

10. Koran Tempo, 26 November 2011, Vincentius Ajukan Permohonan Grasi.

Kasus Agus Condro. Sumber: 1.

Suarapembaruan.com., 17 Juni 2011, Banyak Pihak Sesalkan Putusan Agus Condro.

2.

Radarlampung.com., 6 Juli 2011, Hukuman Ringan bagi Whistle Blower.

3.

Suarapembaruan.com., 7 Juli 2011, Agus Condro Minta Ditahan di Lapas di Kendal atau Pekalongan.

4.

Liputan6.com., 11 Juli 2011, LPSK Sudah Ajukan Hak Istimewa Agus Condro.


176

5.

Antikorupsijateng.com., 3 Agustus 2011, Aktivis Anti Korupsi Batang Bakal Sambut Agus Condro.

6.

Kompas.com., 5 Agustus 2011, LPSK Ajukan Remisi bagi Agus Condro.

7.

Okezone.com., 25 Oktober 2011, Akhirnya Agus Condro Bebas.

8.

Jurnas.com., 25 Oktober 2011, Bebas, Agus Condro Terus Lawan Korupsi.

9.

Tribunnews.com., 25 Oktober 2011, Bebas Bersyarat Agus Condro Jadi Pesan untuk Pelaku Pelapor

10. Republika.co.id., 26 Oktober 2011, Denny Indrayana: Agus Condro Wistle Blower Ideal. 11. Suryaonline.com., 31 Oktober 2011, Agus Condro Tagih Janji KPK Soal Nunun. 12. Kompas.com., 31 Oktober 2011, Agus Condro Tagih Janji Kpk Tangkap Nunun. 13. Metrotvnews.com., 5 November 2011, Agus Condro Bebas Bersyarat karena Jadi Justice. 14. Mediaindonesia.com., 5 November 2011, Bebas Bersyarat Agus Condro Dipertanyakan.

Kasus Susno Duadji. Sumber: 1.

Vivanews.com., Selasa, 26 Januari 2010. Intip Salinan Testimoni Susno.

2.

Liputan6.com., Selasa, 11 Januari 2010. Susno Duadji Diancam Dibunuh.

3.

Www.susnoduadji.com., Selasa, 4 Januari 2011. Pengacara Susno Minta Kepastian Hadirnya Saksi Kunci.

4.

Kompas.com., Selasa, 1 Februari 2011. Kasus Dugaan Suap; LPSK: Vonis Susno Bisa Diringankan.

5.

Okezone.com., Rabu, 2 Februari 2011. LPSK: Susno Harus Divonis Ringan.

6.

Www.susnoduadji.com., Minggu, 10 Februari 2011. Susno Bantah Hampir Seluruh Kesaksian Sjahril Djohan.


177

7.

Kompas.com., Kamis, 10 Maret 2011. Sudah 2 Mantan Ajudan Susno Duadji Tewas.

8.

Kompas.com., Minggu, 14 Maret 2010. Ungkap Makelar Kasus di Polri, Susno Tunjuk Tiga Nama Jenderal.

9.

Detiknews.com., Kamis, 24 Maret 2011. Susno Divonis 3,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta.

10. Okezone.com., Kamis, 24 Maret 2011. Kuasa Hukum Yakin Susno Duadji Bebas. 11. Detiknews.com., Jumat, 25 Maret 2011. Mengapa Hakim Lebih Percaya Sjahril Djohan. 12. Okezone.com., Sabtu, 26 Maret 2011. Vonis Susno Mentahkan Revisi UU Whistle Blower. 13. Kompas.com., Rabu, 21 April 2010. Susno Duadji Raih Whistle Blower 2010. 14. Majalah Tempo., 6 Juli 2001. Susno Duadji: Cicak Kok Mau Melawan Buaya. 15. Kompas.com., Senin, 27 September 2010. Sjahril Beberkan Kronologi Suap Susno. 16. Okezone.com., Selasa, 4 Oktober 2011. Susno Duadji Batal Silaturahmi ke LPSK Awaludin. 17. Kompas.com., Jumat, 28 Oktober 2010. Saksi Kunci Bersaksi dalam Kasus Susno. 18. Detiknews.com., Jumat, 11 November 2011. Susno Divonis PT DKI 3,5 Tahun, LPSK Tetap Beri Perlindungan Anes Saputra.

Vonis Abu Bakar Baasyir. Sumber: 1.

Vivanews.Com., 13 Juni 2011, Vonis Abu Bakar Ba’asyir Dikawal Para Sniper.

2.

Republika.Co.id., 13 Juni 2011, Vonis Baasyir, Polisi Siapkan 1.600 Personel.

3.

Suarapembaruan.Com., 24 Februari 2011, Ricuh Menjelang Sidang Abu Bakar Baasyir

4.

Suarapembaruan, 14 Juni 2011, Ancaman Bom Saat Vonis Baasyir

5.

Kompas.Com., 15 Juni 2011, Ba’asyir: Vonis Sudah Dibandrol.


178

6.

Detik.Com., 15 Juni 2011, Jelang Vonis Abu Bakar Ba’asyir, Polisi se-Jakarta Razia Senjata Tajam.

7.

Suarapembaruan. Com, 16 Juni 2011, Abu Bakar Baasyir Divonis 15 Tahun Penjara.

8.

BBC.Com., 16 Juni 2011, Ba’asyir Divonis 15 Tahun.

9.

Vivanews.Com., 16 Juni 2011, Vonis 15 Tahun, Akhir Perjalanan Ba’asyir.

10. Poskota.Co.id., 16 Juni 2011, Abubakar Baasyir: Haram Hukumnya Terima Putusan Hakim.

Kasus Sedot Pulsa. Sumber: 1.

Majalah Tempo, 2 Oktober 2011, Tuyul Pulsa di Telepon Kita.

2.

Bisnis.com., 6 Oktober 2011, Telkomsel Antisipasi Penipuan Pulsa.

3.

Tempo.co., 6 Oktober 2011, Mahasiswa Depok Buka Posko Pengaduan SMS Penyedot Pulsa.

4.

Okezone.com., 10 Oktober 2011, Kadin: Penipuan Pulsa Matikan Industri Konten Digital.

5.

Lpsk.com., 11 Oktober 2011, LPSK Respon Cepat Perlindungan Korban Penipuan Pulsa.

6.

Vivanews.com., 18 Oktober 2011, Tifatul: Musisi Salah Paham, RBT Tak Ditutup.

7.

Kompas.com., 1 November 2011, Polri Gandeng TI Usut Penipuan Pulsa.

8.

Metrotvnews.com., 4 November 2011, Pelapor Sedot Pulsa Dianiaya dan Diteror.

9.

Republika.co.id., 8 Desember 2011, DPR Minta Penanganan Penipuan Pulsa Tidak 'Masuk Angin'.

10. Metrotvnews.com., 9 November 2011, Pelapor Penipuan Pulsa Diperiksa Bareskrim Polri. 11. Mediaindonesia.com., 22 November 2011, Pelapor Penyedotan Pulsa Dapat Perlindungan LPSK. 12. Beritahukum.com., 22 November 2011, LPSK Beri Perlindungan Pelapor Kasus Pencurian


179

Pulsa. 13. Republika.co.id., 23 November 2011, Perlindungan Pelapor Pulsa Tak Maksimal. 14. Kontan.co.id., 7 Desember 2011, Kerugian Rp 1 Triliun, DPR Minta Polisi Tindak Pelaku Pencuri Pulsa. 15. Tabloidpulsa.co.id., 21 Desember 2011, Inilah 10 Content Provider Nakal Penyedot Pulsa.

Dari Cicit Soeharto, Artis, hingga Anggota DPR. Sumber:

1.

Detiknews.com., 21 Maret 2011, Keluarga Cendana Prihatin Putri Terjerat Narkoba.

2.

Detiknews.com., 21 Maret 2011, Cicit Soeharto Pakai Narkoba Bareng Perwira Polri Agar Aman.

3.

Suarapembaruan.com., 24 Maret 2011, Polisi Segera Selesaikan Berkas Kasus Cicit Soeharto.

4.

Detiknews.com, 20 Juni 2011, Hadiri Sidang Anaknya, Ari Sigit Terpukul & Sedih.

5.

Liputan6.com., 27 Juni 2011, Saat Diciduk Putri Ari Sigit Bermain iPad.

6.

Detiknews.com., 4 Juli 2011, Permohonan Rehabilitasi Cicit Soeharto Tunggu Keterangan Saksi Ahli BNN.

7.

Detiknews.com., 18 Agustus 2011, Dituntut 1 Tahun Penjara, Cicit Soeharto Siap Bacakan Pledoi.

8.

Detiknews. Com., 29 Agustus, 2011,Cicit Soeharto Direhabilitasi di RSKO Cibubur.

9.

Detiknews.com., 25 Agustus 2011, Cicit Soeharto Divonis Bebas.

10. Metrotvnews.com., 26 Oktober 2011, Pesta Sabu, Anggota DPRD dari Demokrat Dicokok Polisi. Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa

180

Terjerat “Negara Islam Indonesia”. Sumber:

1.

Inilah.com., 4 Mei 2011, Pengakuan Bekas Menteri NII Perlu Ditindaklanjuti

2.

Tribunnews.com., 19 April 2011, Mahasiswa Malang Dicuci Otak Kelompok Radikal.

3.

VIVAnews.com., 20 April 2011, Polres Malang Usut NII Cuci Otak Mahasiswa.

4.

Jpnn.com., 22 April 2011, Korban NII Terus Diteror.

5.

Malangnews.com., 23 April 2011, Crisis Center : Bagaimana Lawan NII.

6.

Kompas.com., 25 April 2011, Awas, NII "Cuci Otak" PNS di Malang!

7.

Surya Online.com., 26 April 2011, Trauma Kembali ke Malang, Korban NII Ragu Kuliah.

8.

Okezone.com., 27 April 2011, Kasus NII di Malang Ada Unsur Intelijen Bermain.

9.

Antara News.com. 27 April 2011, Tidak Ada NII di Malang.

10. Malangnews.com., 28 April 2011, Polda Kejar Penculik Mahasiswa NII.

Kasus Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Sumber:

1.

Tribunnews.com., 7 Februari 2011. Kronologi Penyerangan di Cikeusik Versi Ahmadiyah

2.

Voaislam.com., 7 Februari 2011, Bentrokan Cikeusik Terjadi Karena Jemaat Ahmadiyah Menantang dan Bacok.

3.

Hukumonline.com., 11 Februari, Saksi Penting Ahmadiyah Cikeusik Terancam.

4.

Kompas.com., 11 Februari, Video Kekerasan di Cikeusik: Saksi ‘A’ di Bawah Perlindungan LPSK.

5.

Detiknews.com., 11 Februari 2011, Kronologi Penyerangan Ahmadiyah Versi LBH Cs.


181

6.

Republika.co.id., 11 Februari 2011, Kronologi Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik.

7.

KBRH68H.com., 11 Februari 2011, LPSK Belum Putuskan untuk Lindungi Saksi Kunci Kasus Cikeusik.

8.

Yustisi.com., 13 Februari 2011, Tiga Saksi Kunci Kasus Penyerangan di Cikeusik Mengadu ke LPSK.

9.

Vivanews.com., 16 Februari 2011, Ahmadiyah: Kekerasan MEningkat Sejak 2005.

10. Politikindonesia.com., 17 Februari 2011, Kasus Cikeusik, LPSK Lindungi Deden Sujana. 11. Okezone.com., 21 Februari 2011, Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik: Inilah Kronologis Insiden Cikeusik Versi MUI Banten. 12. Today.co.id., 7 Maret 2011, LPSK Resmi Beri Perlindungan kepada Perekam Video. 13. Tempointeraktif.com., 7 Maret 2011, Lembaga Perlindungan Saksi Lindungi Pembuat Video Cikeusik. 14. Voanews.com., 8 Maret 2011, Panel AS Hendaki Pencabutan Larangan Ahmadiyah di Indonesia. 15. Kompas.com., 15 Maret 2011,TNI Terlibat Operasi Ahmadiyah. 16. Okezone.com., 18 April 2011, Pergub Pelarangan Ahmadiyah Cacat Hukum. 17. Kompas.com., 26 April 2011, Inilah Kronologi Cikeusik Berdarah Itu. 18. Tribunnews.com., 9 Juni 2011, Polemik Ahmadiyah: Setara Institute Kecam Korban Cikeusik Malah Diadili. 19. Vivanews,com., 28 Juli 2011, Para Tersangka Cikeusik Divonis 3 Bulan Penjara..


182

20. Tangerangnews.com., 15 Agustus 2011, Kasus Cikeusik, Deden Sudjana Divonis Enam Bulan Penjara. 21. Bantuanhukum.co.id., 16 Agustus 2011, Ketika Korban di Pidana Respon atas Vonis Korban Penyerangan Massa di Cikeusik, Banten.

Kasus Human Trafficking. Sumber:

1.

Liputan6.com., 23 Maret 2011, Wanita Sukabumi Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang.

2.

Republika.co.id., 30 Mei 2011,

Duh,

Perdagangan Manusia di Indonesia Kian

Memprihatinkan. 3.

RMOL.com., 25 Juni 2011, Gawat, 70 Ribu Anak Bangsa Korban Perdagangan Manusia.

4.

Vivanews., 27 Juni 2011, AS: Tahun ini 23 Negara Gagal Atasi Perbudakan.

5.

jpnnnews.com., 3 November 2011, Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia

. Kasus Kekerasan di Papua. Sumber:

1.

Human Right Watch News, 20 Oktober 2010,

Phil Robertson, Indonesia: Investigative

Torture Video From Papua. 2.

Vivanews.com., 20 Oktober 2010, Komnas HAM Terima Laporan Adanya Kekerasan di Papua 3 Minggu Sebelum Video Beredar.

3.

VIVAnews.com., 20 Oktober 2010, Komnas HAM Usut Kekerasan di Papua.

4.

Vivanews.com., 21 Oktober 2010, Video Kekerasan Papua Ramai di Media Asing.

5.

Human Right Watch News, 21 November 2010, Indonesia: Stop Stalling on Investigating.


183

6.

Somerpost,

6 November 2010. Empat Anggota TNI Penyiksa Warga Sipil

Papua Disidang. 7.

Kompascom., 24 Januari 2011, 3 Oknum TNI Papua Divonis 10 Bulan.

Kasus Pembunuhan Wartawan. Sumber:

1.

Tempointeraktif.com, 16 Februari 2009, Wartawan Radar Bali Tewas di Pantai Karangasem

2.

Majalah Tempo, 7 Juni 2009, Karena Berita Prabangsa Dibantai.

3.

Tempointeraktif.com, 17 Desember 2010, Investigasi BBM Ilegal, Pemred Pelangi Tewas Terapung

4.

Tempointeraktif.com, 10 Januari 2011, Keluarga Mirulewan Beberkan Pelaku Pembunuhan

5.

Okezone.com, 23 November 2011, AJI Segera Bawa Kasus Udin Bernas ke Kancah Internasional

6.

Aliansi Jurnalis Independen, Menjelang Sinyal Merah, Jakarta, Juli 2011.

Kasus Kekerasan di Mesuji. Sumber:

1.

Vivanews.com, 14 Desember 2011, Puluhan Warga Mengadu ke DPR Terjadi Pembantaian Keji di Mesuji, Lampung.

2.

Bangkapos.com, 15 Desember 2011, Mesuji di Lampung dan Mesuji di Sumsel Berbatasan.

3.

Jurnas.com, 17 Desember 2011, LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Kasus Mesuji

4.

Vivanews.com., 17 Desember 2011, Tahun 2006 Warga Mesuji Sudah Mengadu ke DPR


184

5.

KBR68H.com., 18 December 2011, LPSK Tunggu Rekomendasi Untuk Lindungi Saksi Kasus Mesuji .

6.

Kompas.com., 18 Desember 2011, Jamin Keselamatan Korban Mesuji, TGPF Gaet LPSK.

7.

Kompas.com., 18 Desember, LPSK Akan Lindungi Korban Mesuji.

8.

Tribunnews.com., 20 Desember 2011, Habib Rizieq Bantah Korban Mesuji Dikepung Polisi.

9.

Tribun Pekanbaru, 20 Desember 2011, Gawat !! Saksi Korban Mesuji Diteror.

10. Kompas.com., 21 Desember 2011, Ini Kronologi Peristiwa Mesuji Versi Polri. 11. Republika.co.id., 21 Desember 2011, Ini Kronologis Kasus Mesuji Versi Komnas HAM. 12. Era Baru News., 22 Desember 2011, Korban Penggal Kepala di Mesuji adalah Satpam dan Koki Perusahaan, 13. Jawa Pos/Radar Lampung, Kamis, 22 Desember 2011, Menyusuri Kampung Sodong, Tempat Pembantaian di Video Mesuji. 14. Majalah Tempo edisi 26 Desember 2011-1 Januari 2012 15. Okezone.com., 2 Januari 2012, Hasil Investigasi TGPF Mesuji Masih Mengambang. 16. Majalah Tempo edisi 2-8 Januari 2012, Siapa Memainkan Mesuji. 17. Tempo.co., 4 Januari 2012, LPSK Akan Lindungi Saksi dan Korban Mesuji

Pembunuhan Raafi. Sumber: 1.

Republika.Co.Id., 23 November 2011, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Pembunuh Raafi.


185

2.

Suara Karya, 3 Desember 2011, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

3.

Tempo.Co., 4 Desember 2011, Tim Advokasi Menduga Pembunuhan Raafi Direncanakan.

4.

Tribunnews. Com., 5 Desember 2011, LPSK Jemput Bola.

5.

Okezone.Com., 6 Desember 2011, Pembunuhan Raafi Diduga Terencana.

6.

Tempo.Co.Id., 6 Desember 2011, Pembunuhan Raafi Diduga Terencana.

7.

Tempo.Co., 6 Desember 2011, Benarkah Pisau yang Dipakai Menusuk Raafi Dititipkan ke Tentara.

8.

Suara Karya, 6 Desember 2011, Tersangka Gunakan Mobil Dinas Lemhannas.

9.

Kompas. Com., 11 November 2011, LPSK Akan Proaktif Lindungi Saksi Kasus Pembunuhan Raafi.

10. Tempo.Co.Id., 16 November 2011, Polisi Diminta Segera Ungkap Pembunuh Raafi 11. Tempo.Co.Id., 21 November 2011, Tiga Vonis Pembunuh Raafi. 12. Majalah Tempo, 21 November 2011, Siapa Pembunuh Raafi.


186


187

Vincentius dan Kasus Pajak Asian Agri

Recommend Documents