Pusat Peraturan Pajak Online
Pajak Kaji Opsi Serahkan Seluruh Berkas Asian Agri Contributed by Administrator Tuesday, 04 August 2009
Koran Tempo, 4 Agustus 2009
Â
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan opsi penyerahan berkas-berkas lain kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group senilai Rp 1,4 triliun ke Kejaksaan Agung.
Langkah ini diambil Jaksa Agung Hendarman Supandji dengan meminta pengusutan ulang dua berkas yang disepakati untuk mendapat prioritas penanganan.
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan pengembalian dua berkas tersebut adalah yang kelima kalinya. "Kalau memang ini masih dinilai tidak lengkap, kami serahkan saja berkas lain yang kami nilai sudah siap," katanya setelah mengikuti rapat paripurna pengesahan APBN Perubahan 2009 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
Jumat lalu, Hendarman menyatakan proses penyidikan kasus Asian Agri oleh tim Pajak keliru. "Perlu dilakukan penyidikan ulang," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bawahannya, penyidik Pajak tak kunjung memenuhi petunjuk jaksa dalam merampungkan berkas penyidikan. "Tidak ketemu-ketemu. Ini persoalannya," katanya.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan penjelasan Hendarman seusai rapat dengan pejabat Departemen Keuangan pada 3 April lalu. Saat itu dia menyatakan penyidikan akan dilakukan bersama oleh Kejaksaan dan penyidik Pajak. "Nanti tak akan ada bolak-balik berkas perkara lagi. Berkas bisa langsung P21 (dinyatakan lengkap)," katanya (Koran Tempo, 4 April).
Tjiptardjo enggan berkomentar soal pernyataan Hendarman itu. Menurut dia, pembahasan bersama Kejaksaan Agung terhadap dua berkas tersebut sebenarnya telah mengerucut. "Ini tinggal masalah teknis saja, melengkapi buktinya dan sebagainya," katanya.
Bagi Direktorat http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 March, 2017, 13:55
Pusat Peraturan Pajak Online
Jenderal Pajak, Tjiptardjo menegaskan, penuntasan kasus Asian Agri tetap akan dilanjutkan. Jika Kejaksaan meminta kelengkapan berkas, Direktorat Pajak akan memenuhinya. Tapi dia berharap penuntasan seluruh berkas Asian Agri tidak berlarut-larut. "Jangan (penyelesaian kasus ini) sampai akhir tahun," ujarnya.
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menilai Kejaksaan tidak serius menangani kasus dugaan manipulasi pajak yang dilakukan Asian Agri. Padahal bukti-buktinya sudah ada, karena salah satu pelakunya sendiri sudah mengakui dan mengungkapkan modus operandinya.
"Sangat aneh kalau Kejaksaan tidak bisa menemukan bukti-bukti itu," kata Danang kepada Tempo di Jakarta kemarin. "Pembuktian pidana kasus ini jauh lebih gampang daripada kasus Antasari (Antasari Azhar, terdakwa kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran)."
Dia juga mempertanyakan pernyataan Hendarman soal permintaan penyidikan ulang. "Kan aneh?
Pernyataan itu (permintaan pengusutan ulang) dilontarkan setelah kasus berjalan sekian lama," kata Danang.
Ia tidak mengetahui alasan sebenarnya dari lambannya penanganan kasus ini. Tapi cara penanganan kasus yang berlarut-larut oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Asian Agri ini bukan yang pertama kali terjadi. Masih banyak kasus lain yang penyelesaiannya tidak mengalami kemajuan, contohnya kasus Bantuan Likuiditas Perbankan Indonesia (BLBI) atau kasus besar lainnya.
Karena itu, ICW mengusulkan agar Hendarman tidak lagi masuk kabinet pemerintahan yang akan datang. "Seharusnya kasus ini bisa menjadi millstone di akhir masa jabatan Hendarman," katanya.
Dugaan penggelapan pajak Asian Agri terkuak berkat laporan Vincentius Amin Sutanto, mantan group financial controller di perusahaan sawit, ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2006.
Kasus tersebut diambil alih penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak pada Januari 2007. Pada akhir penyidikan, penyidik Pajak menduga kasus ini merugikan negara sekitar Rp 1,4 triliun.
Namun, kasus ini tak kunjung disidangkan karena Kejaksaan Agung berulang kali mengembalikan berkas yang sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Itu pun, http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 March, 2017, 13:55
Pusat Peraturan Pajak Online
dari 21 berkas, hanya dua berkas yang sudah disepakati Kejaksaan-Pajak.
Dua berkas inilah yang bolak-balik diserahkan Pajak dan selalu dikembalikan lagi oleh Kejaksaan ke Pajak.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki mencium adanya kesungkanan (keengganan dan ketidakenakan) pihak Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri.
"Selama ini memang belum ada bukti Kejaksaan punya nyali menyeret pelaku besar," kata Teten pada kesempatan terpisah kemarin.
Menurut Teten, letak masalah dari penyelesaian kasus ini adalah kesungkanan itu. "Problemnya itu. Bukan masalah teknis pembuktian," ujarnya.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Dradjad H. Wibowo, meminta Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak secara serius meningkatkan koordinasi untuk memperkuat berkas penyidikan. "Supaya kasus ini bisa segera dituntaskan, karena kalau bolak-balik terus bisa tidak pernah selesai," ujar dia.
AGOENG WIJAYA | GRACE S. GANDHI
Keluar-Masuk Gedung Bundar
Sudah lebih dari dua tahun tim Direktorat Jenderal Pajak menguliti ribuan dokumen Asian Agri, yang diindikasikan menggelapkan pajak Rp 1,3 triliun.
Sebanyak 21 berkas hasil pemeriksaan telah disusun. Selusin petinggi perusahaan sawit milik taipan Sukanto Tanoto itu ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kasus pajak terbesar di Indonesia ini tak kunjung disidangkan.
Gara-garanya, tim Kejaksaan Agung berulang kali mengembalikan berkas perkara itu.
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 March, 2017, 13:55
Pusat Peraturan Pajak Online
Desember 2006
Vincentius A. Sutanto menyerahkan data-data dugaan manipulasi pajak Asian Agri ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
16 Januari 2007
Tim Pajak menggerebek kantor Asian Agri di Medan dan Jakarta. Dokumen raib.
14 Mei 2007
Direktorat Pajak menyatakan telah menemukan bukti awal pidana pajak. Kerugian negara Rp 786 miliar. Lima direksi jadi tersangka. Tim pajak kemudian menemukan 1,133 dus (9 truk) dokumen Asian Agri di pertokoan Duta Merlin, Jakarta.
25 Sept 2007
Dirjen Pajak mengumumkan telah menemukan bukti-bukti asli. Kerugian negara menjadi Rp 794 miliar. Pemanggilan tersangka dimulai.
25 April 2008
Tim Pajak menyerahkan tiga berkas perkara ke Kejaksaan Agung (Koran Tempo, 26 April 2008).
Tim Pajak menetapkan 12 tersangka dan menyerahkan tujuh berkas pemeriksaan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara ditaksir menjadi Rp 1,3 triliun.
Mei 2008
Kejaksaan mengembalikan berkas perkara ke Direktorat Pajak. Alasannya, masih harus diperjelas soal pembuktian kerugian negara.
12 Juni 2008 http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 March, 2017, 13:55
Pusat Peraturan Pajak Online
Asian Agri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan atas penyitaan yang dianggap tidak sah.
1 Juli 2008
Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Asian Agri dan menganggap penyitaan tidak sah.
16 September 2008
Pajak menyita ulang 7 truk dokumen ke kantor Asian Agri, namun ditolak.
Oktober 2008
Tim pajak kembali menyerahkan 14 berkas pemeriksaan, termasuk tujuh hasil revisi, ke Kejaksaan Agung.
November 2008
Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya mengembalikan tujuh berkas perkara pertama ke Direktorat Pajak.
Desember 2008
Tim Pajak menyerahkan empat berkas perkara baru ke Kejaksaan Agung.
Januari 2009
Tim Pajak menyerahkan tiga berkas perkara terakhir ke Kejaksaan Agung.
Maret 2009
Kejaksaan mengembalikan seluruh 14 berkas hasil pemeriksaan ke tim Pajak.
3 April 2009
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 March, 2017, 13:55
Pusat Peraturan Pajak Online
Gelar Perkara Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan Agung.
Empat Faktor Pengganjal
Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Mochammad Tjiptardjo menyatakan hanya ada empat faktor yang bisa menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan, yaitu (1) wajib pajak meninggal, (2) kasus kedaluwarsa, (3) tidak cukup bukti, dan (4) kasus bukan termasuk tindak pidana perpajakan.
"Di luar empat faktor itu, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kecuali ada perintah dari Menteri Keuangan dan Jaksa Agung," kata Tjiptardjo.
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 March, 2017, 13:55