VII. PENUTUP
7.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan kajian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. UPT Pelatihan dan pengembangan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Riau melalui kegiatan pelatihan dan penambahan kapasitas anggota dan kelembagaan IKM, penambahan permodalan usaha, pengadaan peralatan usaha, promosi produk serta peningkatan mutu produk IKM. Perwujudan pemberdayaan yang telah dilakukan belum dilakukan secara maksimal sehingga masih memungkinkan dilakukan perbaikan ke arah yang lebih baik melalui strategi yang menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan partispasi IKM di dalamnya. Penguatan kinerja UPT Pelatihan dan Pengembangan melalui strategi pemberdayaan masyarakat masih sangat mungkin dilakukan, dari data tahun 2007 Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Riau berjumlah 5.144 unit usaha yang tersebar di 11 Kab/Kota di Provinsi Riau dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 79.807 orang dengan investasi sebesar Rp.1.402.250.210.000,.Lembaga
tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan dan
Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. 2. Kondisi IKM di Provinsi Riau masih memerlukan pengembangan kegiatan dalam bentuk pemberdayaan, peran UPT Pelatihan dan pengembangan masih diperlukan dalam pemberdayaan IKM, baik dalam bentuk penguatan kelembagaan komunitas maupun usaha serta pendampingan kegiatan usaha. Fokus pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT pelatihan dan pengembangan adalah melalui penguatan modal usaha unit usaha melalui asistensi manajemen usaha dan kredit usaha berbunga rendah, pengutan jaringan usaha kerja melalui pendampingan dan advokasi melalui kegiatan konsultasi dan promosi usaha, pengadaan sarana peralatan usaha serta training untuk penggunaannya, melakukan
pendampingan
dalam
pemasaran
hasil
dan
peningkatan
performance produk usaha serta melakukan kegiatan konsultansi usaha secara
82
terus menerus melalui peningkatan partisipasi anggota IKM dalam kelembagaan komunitas UKM dalam kegiatan klinik konsultansi usaha. 3. Program-program
yang
telah
dilakukan
oleh
UPT
Pelatihan
dan
Pengembangan melalui kegiatan pelatihan dan magang pada tahun 2006 dan 2007 telah melatih sebanyak 646 orang sedangkan magang sebanyak 129 orang. Pemberdayaan IKM oleh UPT Pelatihan dan Pengembangan secara langsung telah dapat dirasakan oleh IKM baik melalui pelatihan, magang maupun kegiatan inkubator di workshop. Pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007 terdiri dari pelatihan AMT, GMP, Pertenunan, Pembatikan, Bordir, Pengelasan, Pengolahan Makanan, dan Peningkatan Kemasanan Pangan. Salah satu kegiatan tersebut yakni Peningkatan Kemasan Pangan dan dilihat dari hasil perkembangan usaha telah menunjukan perkembangan yang positip yakni
peningkatan jumlah produk maupun
volume penjualan. Dan ini menunjukan bahwa upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas IKM dapat berjalan dengan baik walaupun UPT Pelatihan dan Pengembangan mempunyai keterbatasan SDM , sarana dan prasarana. Kegiatan UPT Pelatihan dan pengembangan pada tahun 2006 dan 2007 masih belum maksimal dalam melaksanakan metodologi pemberdayaan masyarakat akan tetapi masih memungkinkan pelaksanaannya pada kegiatankegiatan berikutnya. Proses pemberdayaan IKM yang telah dilakukan oleh UPT Pelatihan dan Pengembangan dilakukan melalui program pelatihan, magang dan penerapan inkubator serta fasilitasi manajemen usaha dan perbankan. Dalam proses pemberdayaan ini terdapat beberapa kendala yang cukup strategis antara lain belum tersusunnya silabus yang baku tentang pelatihan, terutama mengenai tatacara maupun teknis kegiatan pelatihan yang menerapkan metodologi pemberdayaan untuk peningkatan partisipasi anggota maupun kelembagaan IKM, terbatasnya sarana dan prasarana untuk praktek pelatihan dan magang serta belum dimilikinya tenaga teknis untuk proses pendampingan dan penerapan metodologi pemberdayaan untuk peningkatan partisipasi anggota maupun kelembagaan IKM 4. Strategi pengembangan UPT Pelatihan dan Pengembangan untuk masa yang akan datang dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pemberdayaan
83
untuk peningkatan partisipasi dan peran anggota maupun kelembagaan IKM. Strategi ini diperoleh melalui identifikasi kebutuhan yang diperlukan antara lain penyediaan sumber daya manusia pengelola maupun teknis yang sesuai dengan kompetensinya, peningkatan sarana dan prasarana baik penunjang maupun melalui peningkatan anggaran yang memadai baik dari Pemerintah Daerah, Pusat maupun kerjasama dengan pihak swasta CSR. Peran
melalui program
lembaga UPT Pelatihan dan Pengembangan adalah
sebagai
wadah peningkatan kemampuan untuk pemberdayaan IKM ,dan menjadi salah satu lembaga yang terkait dengan program Pemerintah Provinsi Riau dalam mengentaskan Kemiskinan dan Kebodohan dan Infrastruktur (K2I). Strategi program
pengembangan
UPT
Pelatihan
dan
Pengembangan
dengan
melakukan skala perioritas atas beberapa tahapan; (a) Tahun I (2010) Tahap Pembenahan; (b)Tahun II (2011) Tahap Pengembangan;(c)Tahun III (2012dan seterusnya) Tahap Penumbuhan, diharapkan pada tahap penumbuhan ini proses akreditasi UPT Pelatihan dan Pengembangan sudah dapat dicapai. 7.2 Saran Kepada Pemerintahan Pusat 1. Kementerian Perindustrian Untuk dapat merealisasikan bantuan peralatan kepada UPT Pelatihan dan Pengembangan dengan program revitaslisasi UPT-UPT di seluruh Indonesia, karena peralatan tersebut
dirasakan sangat penting sebagai
salah satu peralatan praktek bagi pelatihan dan magang IKM .
Pemerintah Daerah Provinsi Riau 1. Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) a. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2I) dapat dilakukan melalui pemberdayaan IKM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan dan Pengembangan
merupakan lembaga yang
mempunyai tugas melakukan Pelatihan dan Pengembangan Industri
84
khususnya IKM. Dalam melaksanaan program-program Pelatihan, UPT ini banyak terdapat kendala dan hambatan dan
apabila
permasalahan tersebut tidak dicarikan solusinya maka lembaga ini tidak mampu untuk meningkatkan pemberdayaan kepada IKM dan cenderung akan membebani anggaran daerah. Untuk mewujudkan kemampuan dan penguatan lembaga ini maka diperlukan perhatian Pemerintah daerah dalam bidang : peningkatan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pengembangannya seperti penyediaan sarana dan prasarana maupun peralatan. b. Provinsi Riau telah membuat kluster usaha potensial di setiap Kabupatennya. Peluang pengembangan usaha industri hilir kelapa sawit menjadi sebuah peluang yang sangat besar untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah. Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik serta melibatkan partisipasi masyarakat dan pengusaha industry kecil menengah di dalamnya. Peran Bappeda dalam perencanaan
sangat
strategis
mengingat
kebijakan-kebijakan
pemerintah yang pro pada masyarakat harus di mulai pada aras Bappeda. 2. Badan Administrasi dan Diklat Pegawai Dalam penempatan aparatur hendaknya memperhatikan kompetensi yang diperlukan oleh UPT Pelatihan dan Pengembangan agar aparatur tersebut dapat berdaya guna dan memberikan kinerja yang maksimal sesuai dengan kebutuhan pengembangannya. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai dengan perannya sebagai wadah pelatihan dan pengembangan IKM maka perlu pengawalan program-program yang akan diusulkan baik kepada pemerintah Pusat maupun Bappeda. Peluang pengembangan Industri Kecil dan Menengah harus disesuaikan dengan kluster potensi daerah yang telah ditetapkan serta mempunyai peluang yang cukup besar untuk pengembangan IKM. Peluang industri hilir kelapa sawit di Provinsi Riau sangat besar dan sangat mungkin dikembangkan. Untuk itu dinas perindustrian dan perdagangan melalui kegiata UPT Pelatihan dan
85
pengembangan harus mempunyai kesiapan dalam bentuk perencanaan, metodologi serta strategi dalam pengembangan IKM berbasis industri hilir kelapa sawit. 4. UPT Pelatihan dan Pengembangan Dalam meningkatkan pemberdayaan IKM melalui UPT ini, perlu memperhatikan sebagai berikut : a. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan IKM serta menggunakan
metodologi
pemberdayaan
secara
benar
pada
pelaksanaan kegiatannya, terutama dalam peningkatan partisipasi IKM terhadap semua program kegiatan yang dikerjakan. b. UPT Pelatihan dan Pengembangan harus mampu mendampingi IKM dalam perluasan jaringan kerja dan usaha, baik jaringan dalam pemerintahan maupun jaringan eketernal lainnya yang melibatkan pihak swasta atau industri dengan sekala yang lebih besar. c. Diperlukan upaya yang lebih kuat lagi dalam kegiatan promosi hasil usaha dan akses informasi usaha bagi IKM yang difasilitasi oleh UPT pelatihan dan pengembangan.
