VI. STRATEGI PENYEMPURNAAN PEMANFAATAN DANA PINJAMAN BERGULIR P2KP 6.1 Prioritas Aspek yang Berperan dalam Penyempurnaan Pemanfaatan Dana Pinjaman Bergulir P2KP
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis di lapangan terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP, ketiga aspek tersebut yaitu 1) Persiapan (Input) program, 2) Pelaksanaan (Proses) Program, 3) Dampak (Output) Program. Berdasarkan penilaian pendapat gabungan dari responden ahli, ketiga aspek teridentifikasi bahwa secara keseluruhan aspek persiapan (input) program merupakan aspek yang paling dibutuhkan dalam penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP yaitu dengan skor sebesar 0,533. Hal ini menunjukkan bahwa aspek persiapan (Input) merupakan aspek yang menjadi prioritas untuk diadakan perbaikan atau penyempurnaan dalam keberlanjutan program di masa akan datang. Selanjutnya aspek yang juga perlu diperhatikan dalam penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP adalah dampak (output) program, dengan skor sebesar 0,281 kemudian aspek pelaksanaan (proses) program, dengan skor sebesar 0,186. Lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 2. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapat responden ahli sesuai dengan uraian dan pembahasan sebelumnya bahwa berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan pada penyaluran dana pinjaman bergulir, pengelola lokal dalam hal ini BKM/UPK belum melaksanakan sepenuhnya persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada tahap persiapan (Input) tersebut. Dimana peminjam yang belum memenuhi kriteria kelayakan tetap diberikan pelayanan atau peminjaman dan tidak diberikan pembimbingan terlebih dahulu sampai KSM tersebut memenuhi kriteria kelayakan.
79
6.2. Prioritas Kriteria Penyempurnaan Pemanfaatan Dana Pinjaman Bergulir P2KP 6.2.1. Kriteria Penyempurnaan Pemanfaatan Dana Pinjaman Bergulir P2KP pada Aspek Persiapan (Input) Program
Pada aspek persiapan (input) program terdapat beberapa kriteria yang penting untuk diperhatikan dalam penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP. Kriteria tersebut yaitu 1) Kelayakan Lembaga Pengelola 2) Kelayakan Peminjam, 3) Pendanaan. Berdasarkan penilaian pendapat gabungan dari responden ahli menyatakan bahwa kriteria kelayakan peminjam merupakan faktor yang paling penting pada aspek persiapan (input) program (0,660), kemudian kriteria pendanaan
(0,191). Selanjutnya adalah kriteria kelayakan
lembaga pengelola (0,149), lebih jelas mengenai kriteria pada aspek persiapan (input) program ini dapat dilihat pada lampiran 3. Sebagaimana hasil evaluasi sebelumnya bahwa pada tahap persiapan (Input) kriteria kelayakan peminjam belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Dimana masih banyak dari anggota KSM yang tidak tercantum dalam daftar Pemetaan Swadaya yang dilakukan namun mendapatkan dana pinjaman bergulir, kemudian kelengkapan administrasi masih banyak yang belum dipenuhi namun UPK tetap memberikan pinjaman dan tidak memberikan pendampingan sampai KSM tersebut memenuhi kriteria administrasi yang ditentukan. Selanjutnya banyak dari anggota KSM yang mendapatkan pinjaman tersebut belum mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan. Selain itu ada beberapa KSM yang keanggotaan perempuan dibawah dari 30%. Dari evaluasi tersebut maka untuk pinjaman dimasa yang akan datang UPK diharapkan dapat lebih memperhatikan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh anggota KSM untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Pada kriteria pendanaan, kondisi yang ada pada pelaksanaan penyaluran dana pinjaman bergulir hanya bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sedangkan sumber dana lainnya yang memungkinkan seperti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dari pihak swasta, swadaya masyarakat dan sumber lainnya yang memungkinkan belum berjalan.
80
Sedangkan pada kriteria kelayakan lembaga pengelola dalam hal ini BKM/UPK bahwa dalam pembuatan aturan dasar belum melibatkan stakeholder masyarakat secara keseluruhan sehingga dalam penetapan penentuan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan pinjaman menjadi bias. Selain itu UPK belum memahami dan melaksanakan sistem pembukuan yang berlaku secara baik dan masih bergantung dari bantuan teknis dari fasilitator kelurahan. 6.2.2. Kriteria Penyempurnaan Pemanfaatan Dana Pinjaman Bergulir P2KP pada Aspek Pelaksanaan (Proses) Program
Pada aspek pelaksanaan (proses) program terdapat beberapa kriteria yang penting untuk diperhatikan dalam rangka penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun. Kriteria tersebut terdiri dari pendampingan dan penggunaan dana. Pendapat gabungan dari responden ahli mengenai prioritas kriteria pada aspek pelaksanaan (proses) program
menunjukkan bahwa penggunaan dana
merupakan kriteria yang paling penting dalam penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP (0,558), selanjutnya adalah kriteria pendampingan (0,442). Lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 4. Jenis usaha yang dijalankan oleh peminjam dalam menggunakan dana pinjaman pada satu KSM beragam. Kerjasama yang dilakukan dalam satu KSM hanya bersifat untuk memudahkan mendapatkan dana dan mengembalikan dana tersebut. Sedangkan kerjasama yang bersifat pemasaran usaha bersama tidak bisa dilaksanakan. Pada pengembalian dana tersebut masih banyak anggota KSM yang belum melunasi pembayarannya secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebabnya antara lain pemahaman terhadap program, pengalihan pemanfaatan dana, daya beli masyarakat yang menurun dan kelembagaan kelompok. Pada pendampingan yang dilakukan baik oleh UPK maupun oleh fasilitator kelurahan secara umum keberadaan mereka diketahui oleh anggota KSM namun dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi, tidak semua anggota KSM merasakan terbantu oleh keberadaan UPK dan fasilitator kelurahan dimaksud.
81
6.2.3. Kriteria Penyempurnaan Pemanfaatan Dana Pinjaman Bergulir P2KP pada Aspek Dampak (Output) Program
Pada aspek dampak (output) program terdapat beberapa kriteria yang penting untuk diperhatikan. Kriteria tersebut terdiri dari keadaan ekonomi dan perguliran peminjam. Hasil penilaian pendapat gabungan dari responden ahli menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting pada aspek dampak (output) program yaitu keadaan ekonomi (0,591) selanjutnya adalah perguliran peminjam (0,409). Hal ini lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 5. Keadaan ekonomi yang meningkat merupakan ukuran keberhasilan dari program ini. Hal ini sesuai dengan tujuan umum dari program ini yaitu keadaan ekonomi dari masyarakat golongan miskin semakin meningkat. Berdasarkan evaluasi terhadap peningkatan keadaan ekonomi melalui variable peningkatan modal, penambahan aset kepemilikan dan peningkatan pendapatan secara umum terjadi peningkatan pada setiap variable tersebut. Namun peningkatan yang terjadi tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan antara lain karena dana pinjaman yang diberikan belum memadai untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sehingga diharapkan dengan pinjaman selanjutnya keadaan ekonomi peminjam dapat lebih baik lagi. Pada kriteria perguliran pinjaman, untuk jumlah peminjam yang mendapatkan pinjaman kembali (berulang) belum mencapai 40%. Sehingga belum termasuk kategori baik. Hal ini disebabkan masih banyaknya tunggakan yang terjadi. Sedangkan untuk upaya penagihan sampai saat ini hanya dilakukan oleh UPK. Sedangkan pembentukan tim penagihan yang melibatkan anggota BKM lain, relawan maupun staf kelurahan belum terbentuk. Sehingga upaya penagihan terhadap peminjam yang menunggak belum berjalan maksimal.
82
6.3. Prioritas Alternatif Strategi penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP
Penetapan prioritas alternatif strategi penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun dilakukan melalui pendapat responden, kemudian hasilnya diolah dengan menggunakan teknik analisis AHP. Pendapat gabungan dari empat responden menghasilkan penilaian mengenai penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun seperti disajikan pada Tabel 18 dibawah ini. Tabel 18. Hasil Prioritas Alternatif Strategi Penyempurnaan Pemanfaatan Dana Pinjaman Bergulir P2KP di Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun No
Alternatif Strategi
Bobot
Prioritas
1
Pelatihan/training secara berkala bagi pengelola lokal
0,100
6
2
Revisi Pemetaan Swadaya
0,248
1
3
Sosialisasi program kepada pihak ketiga (Bank/ maupun non-bank)
0,091
7
4
Pertemuan rutin melibatkan Stakeholder dan instansi terkait
0,152
3
5
Penyaluran modal sesuai dengan skala usaha
0,131
4
6
Pelatihan manajemen usaha atau magang bagi peminjam
0,166
2
7
Membuat tim kecil penagihan dan mekanisme baru penagihan
0,112
5
Total Sumber : Data Primer (diolah)
1
Berdasarkan hasil analisis dari pendapat responden ahli, dalam rangka penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun, alternatif strategi utama yang penting untuk dilaksanakan adalah revisi pemetaan swadaya. Menurut pendapat responden, revisi pemetaan swadaya diperlukan agar masyarakat yang mendapatkan pinjaman dimasa yang akan datang adalah sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari program ini yaitu masyarakat dari golongan miskin. Selain itu dengan revisi pemetaan swadaya melibatkan seluruh stakeholder yang ada diharapkan dapat pula merivisi terhadap kriteria masyarakat miskin berdasarkan kondisi setempat. Sehingga dalam penentuan kriteria miskin tersebut tidak menjadi bias. Lebih jelas mengenai hasil prioritas alternatif strategi penyempurnaan pemanfaatan dana pinjaman bergulir P2KP Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun disajikan dalam bagan AHP pada lampiran 6.
83
Untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan, adapun program ataupun langkah yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Revisi Pemetaan Swadaya, diwujudkan melalui program atau langkah yaitu: • Melakukan pertemuan melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanan program untuk membahas mengenai evaluasi dan melakukan revisi terhadap kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan dana pinjaman bergulir P2KP. • Hasil kriteria yang telah ditetapkan selanjutnya dibahas bersama masyarakat diwilayahnya masing-masing untuk menetapkan daftar nama masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. • Daftar nama masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat di wilayahnya masing-masing tersebut selanjutnya diserahkan kepada BKM untuk ditetapkan sebagai Revisi Pemetaan Swadaya. 2. Pelatihan Manajemen Usaha atau magang bagi peminjam, diwujudkan melalui program atau langkah yaitu: • Koordinasi terhadap Dinas/Instansi yang mempunyai program ataupun proyek yang melaksanakan pelatihan ataupun magang untuk melibatkan peminjam sesuai dengan usaha yang dijalankan. • Peningkatan mutu sumberdaya melalui pendidikan formal dan informal. 3. Pertemuan rutin melibatkan stakeholder dan instansi terkait, diwujudkan melalui program atau langkah yaitu: • Menetapkan program pertemuan bulanan ataupun Triwulan. • Membentuk Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat Kabupaten. • Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat mengenai program. 4. Penyaluran modal sesuai dengan skala usaha, diwujudkan melalui program atau langkah yaitu: • Menyalurkan dana perguliran yang ada kepada masyarakat sesuai dengan revisi pemetaan swadaya.
84
• Dalam penyalurannya terlebih dahulu diadakan survey dan perhitungan kesesuaian jumlah pinjaman dengan pengembangan usaha. Selain itu tetap harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. • Membuat kontrak perjanjian secara partisipatif antara peminjam dengan pengelola dan melaksanakannya secara konsekuen. 5. Membuat Tim Kecil Penagihan dan Mekanisme Baru Penagihan, diwujudkan melalui program atau langkah yaitu: • Mengadakan pertemuan yang melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan
pelaksanan
program
untuk
membentuk
tim
kecil
yang
bertanggungjawab dan membantu UPK dalam melakukan penagihan kepada peminjam yang masih menunggak. • Tim kecil yang telah terbentuk selanjutnya membuat mekanisme penagihan yang efektif dan efisien serta tidak memberatkan masyarakat. 6. Pelatihan/training secara berkala bagi pengelola lokal, diwujudkan melalui program atau langkah yaitu: • Pelatihan akuntansi keuangan dan sistem informasi bagi UPK. • Pemagangan ke lembaga keuangan Bank maupun non-Bank. • Lokakarya Manajemen Kepemimpinan. 7. Sosialisasi program kepada pihak ketiga (Bank/maupun non Bank), diwujudkan melalui program atau langkah yaitu: • Sosialisasi program secara intensif melalui brosur, media cetak dan elektronik • Mengikuti pertemuan-pertemuan (seminar, ceramah umum, dan lainnya). Baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya. Sedangkan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dan pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 19 dibawah ini.
85
86
87
