b. Kerjasama Program Dana Bergulir

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

NOMOR & TANGGAL

KETERANGAN

PERJANJIAN

dalam bidang olah raga golf.  Jangka waktu sewa adalah sampai dengan di tunjuknya pengelola tetap atau paling lama 1 tahun, mulai tanggal 23 Oktober 2013.  Nilai sewa sebesar Rp. 100.000.000,- setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 15 pada periode berkenaan. Sumber: Bagian Kerjasama 2013

b. NO 1.

Kerjasama Program Dana Bergulir NOMOR & TANGGAL PERJANJIAN

KETERANGAN  Program Pengelolaan Dana Bergulir Syariah Bagi Koperasi

No.050/2910 No.229/BMI/SMG/IX/2013

Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Semarang

Tanggal 13 September 2013

Kerjasama Dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Semarang.  Bagi hasil dan/atau marjin bagi Koperasi dan UMKM penerima Dana Bergulir Syariah dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yg diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.

Keuntungan

bersih

diperoleh

dari

pendapatan Koperasi dan UMKM setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20 % dari total pendapatan program.  Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagai berikut : -

Pihak I 15 % , Pihak II 20 %, Koperasi & UMKM 65 %

-

Keuntungan Pihak II didistribusikan untuk keperluan adm, pengawasan dan pembinaan Koperasi & UMKM

-

Perhitungan & distribusi dilakukan setiap 3 bln terhitung sejak pencairan dana bergulir syariah dari Pihak II

2.

 Program Pengelolaan Modal Bergulir Bagi Koperasi, Usaha

No.510.72/1104 No.17/BPSMG/IV/13

Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Semarang kerjasama

Tanggal 19 April 2013

dengan PD.BPR Bank Pasar. 

Sasaran : Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) binaan PKK dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).



Jangka waktu 36 bulan (19/4/2013 - 18/4/2016)

Sumber: Bagian Kerjasama 2013

c.

Selain kerjasama tersebut diatas,Pemerintah Kota Semarang telah melakukan

fasilitasi

optimalisasi

pengembangan

lapangan

golf

Manyaran Indah dengan PT. Mega Kuantum Properti Indonesia yang menghasilkan perjanjian sewa menyewa selama 30 tahun dengan masa grace period diawal untuk pembangunan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan akan berakhir pada tanggal

31

Desember

2045

dengan

nilai

sewa

sebesar

Rp.

44.270.000.000,- (empat puluh empar milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) d.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan pihak

ketiga,

maka

pelaksanaan

kerjasama

yang

kurang

menguntungkan Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai potensi 556


konflik / bermasalah selama ini, pada tahun 2013 langkah

tegas penyelesaian

telah dilakukan

dengan melakukan

pemutusan

/

pengakhiran perikatan perjanjian kerjasama yaitu:  Penghentian Mugassari

perjanjian

yang

dikarenakan

sewa tanah di Jl. Pandanaran

dipergunakan

adanya

untuk

permasalahan

SPBU hukum

oleh

Kel.

PT.Rabas

terkait

denda

keterlambatan pembayaran uang sewa yang sampai saat ini masih proses

tingkat

kasasi

di

Mahkamah

Agung.

Dalam

rangka

memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau maka saat ini tanah tersebut di fungsikan sebagai taman kota.  Pemutusan perikatan perjanjian sewa tanah dan bangunan lapangan golf Gombel Golf Semarang berserta fasilitasnya di Jl. Gombel Lama Nomor 90 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Semarang oleh PT. Damar Djaya Lestari dikarenakan adanya cidera janji pihak PT.Damar Djaya Lestari yaitu: - Tidak membayar bank garansi sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) - Tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama 2 tahun (tahun

2012

dan

2013)

berserta

dendanya

sebesar

Rp.

767.000.0000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) per September 2013.  Dasar : - Surat Walikota Semarang Nomor : 030/04175 tanggal 10 Oktober 2013 perihal Pemutusan Perikatan Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Golf “Gombel Golf Semarang”. - Berita Acara Serah Terima Nomor :030/04332 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Serah Terima Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Untuk menghindari kekosongan pengelolaan lapangan golf Gombel Golf Semarang, maka saat ini ditunjuk Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah sebagai pengelola sementara dengan cara sewa sampai ditunjuknya pengelola tetap atau paling lama 1 tahun.  Dasar: - Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 030/579 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta

557


Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Semarang Oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah. - Surat Perjanjian Nomor : 019.6/218/2013 – Nomor : 019/SEK/PGIJTG/XII/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pengelolaan Sementara Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Semarang Oleh Persatuan Golf Indonesia Provinsi Jawa Tengah. - Berita Acara Nomor : 031/04335 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Serah Terima Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. e.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan kajian terhadap beberapa obyek yang di pandang mempunyai potensi untuk di kerjasamakan / dikembangkan yaitu: 1. Kajian Peluang Kerjasama Pengembangan Kawasan Tinjomoyo Kota Semarang. 2. Kajian Potensi Kerjasama Pemanfaatan Pasar Ikan Higienis (PIH) Mina Rejomulyo Kota Semarang. 3. Kajian

Peruntukan

Terbaik

Lapangan

Pancasila

Terhadap

Pengembangan Kawasan Simpanglima Terpadu. 4. Kajian Strategi Pengembangan Goa Kreo Kota Semarang 5. Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Kota Lama Di Kota Semarang 6. Kajian Pemanfaatan Kawasan Banjir Kanal Barat Sebagai Wisata Air Kota Semarang (Waterfront City) f.

Sedangkan dalam rangka evaluasi perjanjian kerjasama maka telah diadakan kajian yaitu: 1. Kajian Evaluasi Perjanjian Kerjasama Tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Peningkatan Daya Guna Tanah Di Sekitar Tugu Tabanas Gombel Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 2. Kajian Evaluasi Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak

558


Di Jalan Gombel Lama No.90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

6.3

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

6.3.1

Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah Menurut

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah Bupati/Walikota tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah, di dalam pasal 25 mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah sama sekali tidak disinggung kewenangan mengenai

melakukan

koordinasi

pemerintahan.

Dengan

demikian

Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewajiban secara hukum untuk melakukan koordinasi instansi vertikal di daerah. Koordinasi yang dijalankan saat

ini,

termasuk

forum

MUSPIDA

hanyalah

meneruskan

praktik

pemerintahan yg selama ada tetapi tanpa dasar hukum yang jelas. Walaupun demikian pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di Kota Semarang tetap dilaksanakan oleh Walikota mengingat menjadi hal ini tetap menjadi keputusan yang strategis untuk dilakukan demi kestabilan bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan di wilayah Kota Semarang. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 bahwa Pimpinan Muspida Kabupaten/Kota secara ex-officio dijabat oleh Kepala wilayah (Walikota) dengan keanggotaan pimpinan unsur pertahanan (Dandim), pimpinan unsur kepolisian (Kapolres), dan pimpinan unsur kejaksaan (Kajari). Namun untuk menjaga hubungan baik dan untuk mempermudah pelaksanaan tugas umum pemerintahan maka unsur MUSPIDA ditambahkan beberapa Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang. Penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 130/1/2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua

: Walikota Semarang

Wakil Ketua : Wakil Walikota Semarang Sekretaris

: Sekretaris Daerah Kota Semarang

Anggota

: 1. Ketua DPRD Kota Semarang 2. Kapolrestabes Semarang 3. Komandan Kodim 0733/BS Semarang 4. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang 5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang 559


6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 7. Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang 8. Ketua Pengadilan Agama Semarang 9. Komandan Lanal Semarang 10. Kepala Satuan Brimob Daerah Jawa Tengah 11. Komandan Yon Arhanudse 15 Semarang 12. Komandan Denpom IV/5 Semarang 13. Komandan Yonif 400/Raider Semarang 14. Kepala Detasemen TNI AU Semarang 15. Kepala Kantor Imigrasi Semarang 16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. Pelaksanaan koordinasi yang bersifat pokok dan strategis dilakukan oleh Walikota Semarang bersama-sama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang serta Perangkat Daerah yang ada. Bersama dengan para Pimpinan Wilayah, Walikota Semarang melakukan rapat-rapat atau menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Daerah Plus (Muspida Plus), sedangkan dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau forum koordinasi dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan

koordinasi

untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas dan situasi kondisi daerah yang kondusif. Dalam prakteknya Walikota Semarang selaku Ketua, sedapat mungkin langsung memimpin rapat-rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, untuk dapat merumuskan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan permufakatan dan kesamaan pendapat di antara seluruh anggota. Selama tahun 2013 pelaksanaan rapat-rapat koordinasi di tingkat Muspida Plus selalu efektif dalam membantu memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, termasuk memelihara kehidupan sosial dan politik yang sehat serta kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh. Di samping fungsi tersebut peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini juga sangat sentral dan strategis guna memadukan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan kota dan pelayanan umum, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan tugastugas Kepala Daerah. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilakukan memiliki beberapa tujuan antara lain : 1)

Membangun pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kebijakankebijakan yang ditempuh dalam rangka mengefektifkan

560


program-program pembangunan kota yang dilaksanakan, seperti pembebasan

tanah

untuk

pembangunan

infrastruktur

kota,

keamanan wilayah dan lain-lain. 2)

Mengkoordinasikan,

mengintegrasikan

dan

mensinkronisasikan

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara berdaya guna dan berhasil guna. 3)

Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.

4)

Menentukan

sistem,

prosedur

dan

mekanisme

operasional

pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif. Secara

keseluruhan

pelaksanaan

tugas

umum

pemerintahan

koordinasi Muspida dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, konsultasi dan rapat-rapat

koordinasi

dalam

berbagai

aspek

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Hasil pokok yang dicapai selama tahun 2013 adalah meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang lebih efektif dan terpadu. Pada tahun 2013 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Semarang telah beberapa kali melaksanakan pertemuan formal maupun informal untuk membahas dan mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi kondisi ideologi, sosial politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan dengan data sebagai berikut : DATA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO

HARI / TANGGAL

1

Rabu

Rapat FKPD tentang Koordinasi Persiapan Kunjungan Wakil

16 januari 2013

Presiden RI di Kota Semarang

Senin

Rakor FKPD tentang Antisipasi Menghadapi Rob, Banjir,

21 januari 2013

Puting Beliung dan Longsor

Kamis

Rakor FKPD dalam rangka Meninjaklanjuti Inpres No.2

7 februari 2013

Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan

2 3

MATERI

Dalam Negeri 4 5

Selasa

Rakor FKPD tentang Mengurai Titik-titik Keramaian di Kota

19 Februari 2013

Semarang

Senin

Rapat FKPD tentang koordinasi persiapan penilaian tahap

25 Februari 2013

kedua terkait Adipura

561


NO

HARI / TANGGAL

6

Rabu

Pengarahan Forum koordinasi pimpinan Daerah dalam

6 Maret 2013

rangka pengamanan Wilayah

Kamis

Rakor FKPD tentang Rencana Pelaksanaan kegiatan

14 Maret 2013

memperingati Hari Air Sedunia tingka Kota Semarang

Kamis

Rakor FKPD tentang sosialisasi persiapan Semarang Great

28 Maret 2013

Sale 2013

Senin

Rakor FKPD tentang Rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota

1 April 2013

Semarang ke-466

Selasa

Pengarahan FKPD tentang terkait pemeliharaan

9 April 2013

Kamtibmas di Kota Semarang

Selasa

Rakor FKPD tentang upaya meminimalisir kejahatan

16 April 2013

jalanan

Kamis

Rapat FKPD Mengenai koordinasi Pelaksana Festival

25 April 2013

“Semarang Night Carnival”

Rabu

Rakor FKPD tentang Antisipasi Kenaikan BBM dan Hari

1 Mei 2013

Buruh Nasional

Rabu

Rapat koordinasi FKPD mengenai persiapan pelaksanaan

9 Mei 2013

TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2013

Senin

Rakor FKPD tentang Persiapan Pelaksanaan Pilgub Jateng

7 8 9 10 11 12 13 14 15

MATERI

13 Mei 2013 16 17 18 19

Kamis

Rakor FKPD tentang Pemantapan Persiapan Pengamanan

30 Mei 2013

Laga Sepakbola di Wilayah Kota Semarang

Selasa

Rakor FKPD tentang persiapan Gerakan Program

4 Juni 2013

Semarang Bersih di16 Kecamatan Secara Serentak

Kamis

Rapat FKPD mengenai koordinasi Pelaksanaan Launching

13 Juni 2013

Car Free Night and Day

Selasa

Rakor FKPD tentang Antisipasi Kenaikan BBM

18 Juni 2013 20 21

Selasa

Rapat FKPD mengenai Sosialisasi Kenaikan Tarif Angkutan

25 Juni 2013

Umum

Kamis

Rakor FKPD mengenai Jelang Bulan Ramadhan

4 Juli 2013 22 23

Selasa

Rakor FKPD tenang Persiapan Tinjauan Lapangan

9 Juli 2013

Menghadapi Bulan Ramadhan

Selasa

Rakor FKPD tentang Menjelang Lebaran 2013

23 Juli 2013 24

Rabu

Rakor FKPD mengenai Pemantauan Kesiapan Fasilitas

31 Juli 2013

Umum (seperti Pasar, Stasiun) dan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri dilanjutkan Tinjauan Lapangan

25

Jumat

Rakor FKPD mengenai Pemantauan Arus Lalu Lintas Jelang

2 Agustus 2013

Lebaran dilanjutkan Pemantauan dari Udara

562


NO

HARI / TANGGAL

MATERI

26

Senin

Rakor FKPD mengenai Obyek Vital dan Kesiapan Posko-

5 Agustus 2013

posko Lebaran dilanjutkan Tinjauan Tinjauan Lapangan ke Balaikota,Taman lele, Gudang Bulog, Bonbin Mangkang, Terminal Mangkang dan Posko Lebaran

27 28

Selasa

Rakor FKPD tentang Persiapan Rangkaian Kegiatan HUT RI

13 Agustus 2013

ke-68 Tingkat Kota Semarang

Selasa

Rakor FKPD tentang Pelaksanaan Festival Banjir Kanal

3 September

Barat

2013 29

Selasa

Rapat FKPD tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Festival

10 September

Kota Lama dan Shympony Kota Lama

2013 30

Selasa

Rapat FKPD tentang persiapan kegiatan Peringatan

16 September

Haornas Tingkat Semarang

2013 31

Selasa

Rakor FKPD mengenai upaya percepatan penyelesaian

24 September

perekaman E-KTP

2013 32

Senin

Rapat FKPD tentang Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

30 September

Peringatan Pertempuran Lima Hari Semarang

2013 33 34 35 36

Rabu

Rakor FKPD tentang Kesiapsiagaan Pengamanan Situasi

16 Oktober 2013

kamtibmas dan kontijensi Jelang Pileg 2014

Selasa

Rapat FKPD mengenai checking pelaksanaan Gelar

22 Oktober 2013

Pasukan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Senin

Rapat FKPD tentang koordinasi Kegiatan Kerja Bakti

28 Oktober 2013

terpadu TNI, Polri dan PNS

Senin

Rakor FKPD tentang Rencana Kunjungan Kerja Walikota

11 November

Jungu Korea Selatan ke Kota Semarang

2013 37

Senin

Rapat FKPD tentang Antisipasi Aksi Unjuk Rasa Menuntut

18 November

Kenaikan UMK Buruh

2013 38

Senin

Rakor FKPD mengenai Memungkinan Bahaya Bencana

25 November

selama Musim Penghujan dan Paparan Jalan satu arah

2013 39

Senin

Rapat FKPD tentang Persiapan Penyelenggaraan FFI 2013

2 Desember

di Kota Semarang

2013 40

Selasa

Rakor FKPD mengenai Rangkaian Kegiatan Hari Nusantara

10 Desember

ke-14 Tingkat Kota Semarang

2013

563


NO

HARI / TANGGAL

MATERI

41

Senin

Rakor FKPD tentang Pengamanan Natal dan Tahun Baru

16 Desember

2014

2013 42

43

Jumat

Rakor FKPD mengenai Pengamanan Perayaan Natal dan

20 Desember

Persiapan Pemantauan Natal di Gereja-gereja di Kota

2013

Semarang

Selasa

Rakor FKPD mengenai Kesiapan Pengamaan Kegiatan

31 Desember

Semarak Akhir Tahun 2013

2013

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2013 6.3.2

KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN Prinsip dasar pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat

yang adil, makmur dan sejahtera. Agar pembangunan untuk kepentingan umum dapat terselenggara dengan baik, maka diperlukan ketersediaan tanah dengan berpedoman pada azas Kemanusiaan, Demokratis dan Berkeadilan. Pengadaan menyediakan

tanah

tanah

bagi

untuk

kepentingan

pelaksanaan

umum

bertujuan

pembangunan

guna

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hokum pihak yang berhak. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan seiring perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya regulasi yang mengatur antara lain : 1.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

2.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

564


5.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

6.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang tersebut mengenai

proses/ tahapan dalam pengadaan tanah sebagai berikut : a.

Perencanaan, yang disusun dalam sebuah dokumen perencanaan pengadaan tanah.

b.

Persiapan,

meliputi

pemberitahuan

rencana

pembangunan;

pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan konsultasi publik rencana pembangunan. c.

Pelaksanaan, meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; penilaian ganti kerugian; musyawarah penetapan ganti kerugian; pemberian ganti kerugian; dan pelepasan tanah instansi.

d.

Penyerahan hasil. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan

umum

memerlukan

kerjasama

dan

koordinasi

antara

Pemerintah Daerah dengan Badan Pertanahan Nasional. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2013 antara lain: 1.

PENGADAAN TANAH UNTUK WADUK JATIBARANG Pada Tahun 2013 proses pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk

Jatibarang

telah

mencapai

tahap

akhir

dengan

dilaksanakannya pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Kelurahan Kedungpane, Kandri dan Jatirejo dengan perincian sebagai berikut : LETAK TANAH NO

KELURAHAN

KECAMATAN

TARGET

REALISASI

JML

LUAS

JML

LUAS

BID.

( M ²)

BID.

( M ²)

KETERANGAN / PROGRES Tdk diketahui pemiliknya (NN) =

1

Kedungpane

Mijen

227

1,026,464

224

1,020,408 1 bidang, sepakat /ada sengketa = 2 bidang

2

Jatibarang

Mijen

8

23.115

8

23.115

Selesai

3

Kandri

Gunungpati

196

730.055

196

730.055

Selesai

4

Jatirejo

Gunungpati

139

462.172

139

462.172

Selesai

570

1.050.771

567

1,021,623

JUMLAH TOTAL

PROSENTASE = 99 %

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2013.

565


a. Permasalahan / Hambatan: 1) Ada pemilik bidang tanah an. Irwan Apriyanto yang belum sepakat dengan harga ganti rugi yang ditawarkan; 2) Terdapat 1 (satu) bidang tanah seluas ± 500 M2 yang belum diketahui pemiliknya; 3) Penetapan lokasi akan berakhir Juni 2014. b. Upaya Penyelesaian 1) P2T perlu melakukan klarifikasi dengan pihak irwan apriyanto, apakah dapat segera dibayarkan ganti ruginya atau dilakukan konsinyasi oleh Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang; 2) Menyiapkan surat perintah konsinyasi dari P2T kepada SATKER serta dokumen pendukungnya; 3) Mengingat penetapan lokasi sudah merupakan perpanjangan, sehingga sebelum bulan juni pengadaan tanah waduk jatibarang harus selesai (termasuk apabila harus dikonsinyasi). 2.

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN / NORMALISASI KALI TENGGANG Proses pengadaan tanah untuk pembangunan/ normalisasi Kali Tenggan pada Tahun 2013 secara administrasi vakum. Hal ini disebabkan karena permintaan harga warga masyarakat yang terlalu tinggi dibandingkan dengan harga yang dihitung oleh Appraisal. Di Kelurahan Tambakrejo, harga Appraisal Rp. 580.000,sedangkan permintaan warga Rp. 1.900.000,-. Adapun di Kelurahan Terboyo Kulon harga Appraisal Rp. 70.000,- sedangkan permintaan warga Rp. 500.000,-. Sebagai

upaya

penyelesaian

akan

dijadwalkan

musyawarah

dengan warga dengan difasilitasi P2T membahas permasalahan harga tanah, nilai bangunan dan tanaman. Selanjutnya terhadap sisa tanah yang tidak efektif dipertimbangkan untuk dibeli semua oleh Satker setelah dilakukan verifikasi oleh Tim. Demikian halnya terhadap

sisa

bangunan

yang

tidak

efektif

akan

dilakukan

pengecekan oleh Dinas terkait. 3.

PENGADAAN

TANAH

UNTUK

PEMBANGUNAN

KOLAM

RETENSI

(RETARDING POND) Upaya penyelesaian terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi terus dilakukan, antara lain koordinasi 566


dengan pihak-pihak terkait (Kementerian BUMN, PT. Pelindo III, PT. TMB, Kejaksanaan, BPKRI, Pemprov Jateng). Selanjutnya PT. Pelindo

III (Persero) selaku pemegang HPL melalui

suratnya kepada Walikota Semarang yakni Nomor PJ.06/25.1/PIII-2013 Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pembayaran ganti rugi pelepasan tanah HPL Pelabuhan menyatakan bahwa pada prinsipnya telah menyepakati / mau menerima ganti rugi pada Nilai Appraisal independen

dengan mendasarkan

dan setelah adanya pendapat

resmi dari BPKP. Namun belum ada kejelasan tentang mekanisme pembayarannya. 4.

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG – SEMARANG. Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang – Batang sampai dengan Tahun 2013 sementara vakum, menunggu kejelasan dari Kementrian Pekerjaan Umum.

5.

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS PEKALONGAN-SEMARANG. Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian memiliki program pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang menghubungkan Jakarta- Surabaya termasuk di dalamnya melewati wilayah Kota Semarang, yaitu jalur Pekalongan – Semarang dan Semarang Bojonegoro. Selanjutnya pada pada tanggal 9 November 2011, telah dilakukan penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Adapun realisasi kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada Tahun 2013 sejumlah 289 bidang tanah seluas 51.033 M2 senilai Rp. 37.767.303.966,- atau sebesar 59% dengan perincian sebagai berikut:

NO.

TARGET

LETAK TANAH (KELURAHAN)

BID

REALISASI

LUAS

BID

LUAS

KETERANGAN

GANTI RUGI

PEMBER

BELUM

KASAN

SEPAKAT

Kec. Tugu 1

Mangkang Kulon

91

8.802

84

7.292

7.459.073.018

2

Mangunharjo

10

1.686

10

1.686

1.794.149.114

20

1.290

15

838

897.939.671

3

Mangkang Wetan

4

Randugarut

5

Karanganyar

7

-

-

5

-

7

315

4

242

266.837.917

3

52

14.696

41

10.848

5.334.409.299

10

1

567


NO.

TARGET

LETAK TANAH (KELURAHAN)

6

Tugurejo

7

Jrakah

BID

REALISASI

LUAS

BID

LUAS

KETERANGAN

GANTI RUGI

PEMBER

BELUM

KASAN

SEPAKAT

87

19.199

54

9.598

4.500.989.043

8

6.697

7

2.907

2.803.757.255

-

19

14

6

5.157

2

2.907

3.926.686.345

-

2

8

418

-

-

8

3

1.613

-

Kec. Smg Barat 8

9

Krapyak Kalibanteng Kulon

-

3

1.613

-

-

-

6

5.855

-

10

Tawangsari

6

5.855

-

-

11

Karangayu

136

4.411

-

-

-

-

136

12

Krobokan

140

5.383

-

-

-

-

140

13

Tambakharjo

16

1.682

12

644

1.233.574.425

3

14

Gisikdrono

9

360

7

185

532.555.359

2

-

17

1.107

-

17

-

3

-

1

Kec. Smg Utara -

-

15

Bulu Lor

62

3.071

-

16

Plombokan

22

1.753

21

1.380

6.885.253.060

17

Dadapsari

18

859

17

532

1.058.672.292

18

Bandarharjo

8

2.557

4

850

1.073.407.168

4

JUMLAH

726

86.911

289

51.033

37.767.303.966

73

-

-

-

62

-

364

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2013.

a.

Permasalahan / Hambatan 1) Terdapat 350 bidang yang merupakan tanah Negara yang tidak memiliki bukti kepemilikan P.II dan belum ada payung hukum untuk penyelesaiannya; 2) Sebagian warga masih belum sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh SATKER (permintaan warga terlalu tingggi).

b.

Upaya Penyelesaian 1) SATKER dan P2T terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga termasuk mekanisme akhir apabila tidak tercapai kesepakatan akan ditempuh upaya penitipan ganti rugi di Pengadilan (Konsinyasi); 2) Satgas melakukan upaya jemput bola atas kendala kelengkapan dokumen dalam pemberkasan (Waris, Pembuktian Alas Hak, Wakaf); 3) P2T Kota Semarang telah berkonsultasi baik secara tertulis maupun audiensi dengan BPNRI terkait persoalan payung hukum tanah negara yang terkena jalur ganda, namun belum ada jawaban/ petunjuk lebih lanjut;

568


4) Melalui fasilitasi DPRD Kota Semarang dilaksanakan audiensi dengan warga penghuni tanah Negara di Kelurahan Karangayu, Krobokan dan Bulu Lor dengan kesimpulan akan dilakukan audiensi

dengan

Kementrian

Keuangan

dan

Kementrian

Perhubungan. 6.

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS SEMARANG - BOJONEGORO. Pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang selanjutnya adalah Jalur Ganda Lintas Semarang – Bojonegoro. Adapun perkembangan proses pengadaan tanah yang dilaksanakan selama Tahun 2013 sebagai berikut: LETAK TANAH

No.

(KELURAHAN)

TARGET BIDANG

1

Kemijen

14

2

Tambakrejo

25

3

Tlogomulyo JUMLAH

REALISASI

LUAS (M2)

BIDANG

LUAS (M2)

KETERANGAN

GANTI RUGI

6

369

319.385.679

1.671

16

981

2.570.106.226

16

154

-

55

2.553

707,5

22

-

1.350

2.917.407.558

2 bidang yang belum sepakat adalah tanah P.II 6 bidang yang belum sepakat adalah tanah P.II Tanah PT.Pertamina meminta ganti lahan 57%

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2013

a.

Permasalahan / Hambatan: 1) Terdapat 6 bidang tanah di Kelurahan Tambakrejo dan 2 bidang tanah di Kelurahan Kemijen dengan status tanah P.II (tanah negara) sehingga belum dapat dilakukan proses pembayaran; 2) Di Kelurahan Tlogomulyo, PT. Pertamina selaku pemilik tanah meminta ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk ganti lahan.

b.

Upaya Penyelesaian 1)

Terhadap tanah dengan status P.II (tanah negara), meskipun telah ada pendapat hukum (legal opinion) dari KEJATI Jateng Nomor B.3194/0.3/Gp.2/07/2013 Tanggal 29 Juli 2013, namun belum dapat dilaksanakan pembayaran ganti rugi karena menunggu petunjuk dari BPNRI/ Pemerintah Pusat;

2)

Terhadap tanah milik PT. Pertamina akan diselesaikan dengan mekanisme tukar guling secara langsung antara SATKER dengan PT. Pertamina (di luar mekanisme P2T).

569


7.

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) Pada Tahun 2013 telah dilakukan realisasi pembayaran tanah untuk pembangunan tempat pemakaman umum yang berada di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik sejumlah 1 (satu) bidang tanah seluas 2.321 M2 senilai Rp. 1.377.975.000,-. a. Permasalahan / Hambatan 1) Sebagian lahan merupakan tanah P.II / Tanah Negara; 2) Terdapat beberapa bidang tanah yang belum sepakat; 3) Ketersediaan Anggaran dari SATKER yang terbatas; 4) Biaya operasional P2T belum terakomodir sesuai Permenkeu Nomor 58. b. Upaya Penyelesaian 1) Terhadap bidang tanah yang merupakan tanah P.II / Tanah negara

dikonsultasikan

dan

dikoordinasikan

payung

hukumnya; 2) Terhadap pemilik yang belum sepakat secara intensif dilakukan pendekatan baik oleh Satker maupun P2T baik secara langsung maupun melalui tokoh masyarakat setempat; 3) Dilakukan

penjelasan

penganggaran

agar

biaya-biaya

pemahaman yang

diperlukan

tentang dalam

pengadaan tanah sesuai ketentuan. 8.

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PELEBARAN JALAN KARTINI – JOLOTUNDO – GAJAH Pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan Kartini – Jolotundo

–

Gajah

terletak

di

wilayah

Kelurahan

Sambirejo

Kecamatan Gayamsari. Jalan ini merupakan penghubung antara Jalan Kartini dengan Jalan Gajah dengan target bidang tanah seluas ± 14.000 M2 yang terdiri dari 100 bidang tanah. Adapun realisasi pembayaran ganti rugi pada Tahun 2013 sebagai berikut: No. 1

LETAK TANAH

TARGET

REALISASI

KELURAHAN KECAMATAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS

BESAR GANTI RUGI

SAMBIREJO GAYAMSARI

100

14.000

82

7.640

22.730.811.963

JUMLAH TOTAL

100

14.000

82

7.640

22.730.811.963


570


a. Permasalahan / Hambatan 1) Terdapat 3 bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya (NN); 2) Terdapat 5 pemilik bidang tanah yang belum sepakat; 3) Terdapat 7 bidang tanah yang terindikasi sengketa kepemilikan tanah; 4) Terdapat 1 bidang A.n Laila Rohmah yang keberatan atas kelas/zona nilai tanah; 5) Terdapat perbedaan hasil ukur dan data yuridis tanah BKM. b. Upaya Penyelesaian 1) Terhadap bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya (NN) telah dipublikasikan / diumumkan melalui media koran Tanggal 23 Desember 2013; 2) Terhadap pemilik yang belum sepakat secara intensif dilakukan pendekatan baik oleh Satker maupun P2T baik secara langsung; 3) SATKER perlu koordinasi dengan Lembaga Penilai Tanah untuk peninjauan kembali atas Zona/Kelas tanah; 4) Akan dilaksanakan ploting dan sinkronisasi data yuridis dan lapangan. 9.

PENGADAAN TANAH NORMALISASI KALI BERINGIN Sebagai salah satu usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Semarang khususnya di wilayah Kecamatan Tugu, maka dilaksanakan kegiatan normalisasi Kali Beringin yang terletak di Kelurahan Mangkang Wetan dan Mangunharjo Kecamatan Tugu. Adapun target pelaksanaan sejumlah 153 bidang dengan luas

±

67.446 M2, dengan realisasi pembayaran ganti rugi pada Tahun 2013 sebesar Rp.5.931.757.041, - dengan perincian sebagai berikut: No.

LETAK TANAH

TARGET

REALISASI

KELURAHAN

KECAMATAN

BIDANG

LUAS

BIDANG

LUAS

BESAR GANTI RUGI

1

MANGKANG WETAN

TUGU

146

51.315

48

14.806

Rp.5.931.757.041

2

MANGUNHARJO

TUGU

7

16.131

0

0

0

153

67.446

48

14.806

Rp.5.931.757.041

JUMLAH TOTAL


571


a. Permasalahan / Hambatan 1) Terdapat beberapa bidang tanah yang belum sepakat; 2) Terdapat beberapa bidang tanah yang belum terdata dalam inventarisasi tanah; 3) Terdapat

beberapa

pemilik

tanah

yang

komplain

atas

tanah/bangunan. b. Upaya Penyelesaian 1) Terhadap pemilik yang belum sepakat secara intensif dilakukan pendekatan baik oleh Satker maupun P2T baik secara langsung maupun melalui tokoh masyarakat setempat; 2) Akan dilakukan pengecekan ulang atas tanah/bangunan. 10. PENGADAAN TANAH EMBUNG HULU KALI BERINGIN Selanjutnya kegiatan yang terkait dengan normalisasi Kali Beringin adalah pembuatan Embung Hulu Kali Beringin yang terletak di Kelurahan

Ngadirgo

Kecamatan

Mijen

dan

Kelurahan

Wates

Kecamatan Ngaliyan, dengan target pelaksanaan sejumlah 29 bidang dengan luas ± 48.111 M2. Pada Tahun 2013 belum dilaksanakan realisasi pembayaran ganti rugi, pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah masih dalam proses sosialisasi atas

hasil inventarisasi atas tanah/ tanaman/ bangunan

yang terkena pengadaan tanah.

6.3.3 1.

KOORDINASI BIDANG STATISTIK Kebijakan dan Kegiatan a.

Forum Koordinasi Koordinasi

di

meningkatkan

bidang

Statistik

efektivitas

diperlukan

perencanaan

dalam

dan

rangka

pelaksanaan

program pembangunan. Data statistik yang obyektif dan dapat dipercaya

menunjang

keberhasilan

perencanaan

pembangunan. b.

Materi Koordinasi Beberapa kegiatan yang dilakukan di bidang statistik dalam rangka akurasi dan validitas data : a) Penerbitan buku-buku yang berisi analisis, kajian dan paparan data statistik;

572


b) Survei dan sensus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (terutama yang dilaksanakan oleh BPS) dengan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang. c.

Instansi Vertikal yang Terlibat Koordinasi di bidang Statistik dilaksanakan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.

2.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a.

Sumber dan Jumlah Anggaran 1) Penerbitan buku-buku Anggaran berasal dari APBD Kota Semarang dengan jumlah anggaran untuk tahun 2013 sejumlah Rp. 638.500.000,- dan terserap sejumlah Rp. 582.985.030,2) Survei dan Sensus Anggaran berasal dari Pemerintah Pusat (APBN)

b.

SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1) Penerbitan buku-buku Bappeda Kota Semarang 2) Survei dan Sensus Kecamatan dan Kelurahan sebagai petugas lapangan dan kontributor data serta SKPD lain yang secara teknis terkait langsung dengan survei dan sensus yang dilaksanakan

c.

Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan 1) Penerbitan buku-buku 2) Survei dan Sensus

d.



Survey PPLS (Program Perlindungan Sosial)



Survey Industri



Susenas

Hasil dan Manfaat Koordinasi 1) Penerbitan buku-buku Kerjasama diperlukan

dalam dalam

penyusunan

Buku-buku

perencanaan

dan

Statistik

yang

pengendalian

573


pembangunan di Kota Semarang sudah dilaksanakan secara rutin tiap tahun dan berlangsung lama. Pada tahun 2013, buku-buku yang diterbitkan adalah sebagai berikut : 1.

Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2012

2.

Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2012

3.

Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2011/2012.

4.

Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2012

5.

Buku Domestik Regional Bruto Kota Semarang tahun 2012

6.

Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2012

7.

Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2012

8.

Buku Saku Kota Semarang tahun 2012

9.

Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2012

10. Buku PDRB Menurut Penggunaan Kota Semarang tahun 2012 11. Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang Tahun 2012 12. Buku

Pemerataan

Pendapatan

dan

Pola

Konsumsi

Penduduk Kota Semarang tahun 2012. 2) Survei dan Sensus 

SURVEY PPLS (Program Perlindungan Sosial), up-dating data kemiskinan Kegiatan ini lebih mendasarkan pada pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan dibutuhkan suatu sinergitas dan

keterpaduan

secara

berkelanjutan

sehingga

dibutuhkan adanya up-dating data kemiskinan sebagai bahan dasar perumusan kebijakan selanjutnya. Koordinasi tersebut

dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan

pendataan dilapangan dengan melibatkan petugas dari Kelurahan dan Kecamatan dalam hal : -

Rekruitmen petugas penjaringan yang berasal dari masyarakat secara langsung ( Karang Taruna, Ketua RT/RW dll ).

-

Koordinasi pendataan dan sosialisasi.

Survey PPLS ini bersifat insidentil dan tergantung kebutuhan Pusat, selama ini sudah dilaksanakan setiap 3 tahun sekali.

574




SURVEY INDUSTRI Kegiatan ini diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap

peningkatan

khususnya

disektor

investasi

industri,

yang

di

Kota

Semarang,

diharapkan

dapat

digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi sekaligus dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. 

SUSENAS Kegiatan ini merupakan upaya identifikasi kemandirian masyarakat dilihat dari kemampuan sektor ekonominya. Dalam upaya validasinya, telah dilaksanakan pendataan oleh Tim dengan metode terjun langsung ke masyarakat. Dengan data ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakankebijakan dibidang perekonomian yang lebih mengarah kepada penguatan program ekonomi kerakyatan.

e.

Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 1) Penerbitan buku-buku Buku-buku yang diterbitkan telah dikirimkan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal di Kota Semarang serta berbagai instansi yang membutuhkan, baik pemerintah maupun nonpemerintah. 2) Survei dan Sensus Data hasil survei dan sensus dikirimkan oleh BPS Kota Semarang kepada

Pemerintah

Pusat

untuk

dilaksanakan

kompilasi

dengan data dari daerah lain. Setelah itu, dilakukan analisis atas data yang telah dikompilasi sebagai bahan penyusunan berbagai kebijakan. Selain itu, sebagian data hasil survei dan sensus juga digunakan sebagai bahan kajian dan analisis mengenai kondisi di Kota Semarang yang disajikan dalam bentuk buku statistik yang diterbitkan oleh Bappeda Kota Semarang 3.

Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi bidang Statistik adalah :

575


a.

Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap BPS dalam hal pengumpulan data potensi daerah, karena secara Undangundang otoritas kewenangan penyediaan data ada pada BPS.

b.

Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki penjenjangan organisasi sampai

ke

tingkat

pusat,

sehingga

beberapa

keputusan

membutuhkan waktu yang cukup lama, karena menunggu adanya keputusan resmi dari BPS Pusat. Untuk mengatasi permasalahan pada koordinasi bidang statistik, solusi yang ditempuh adalah : 

Mempererat kerja sama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

6.4

PENEGASAN BATAS WILAYAH Penegasan batas wilayah merupakan suatu kegiatan yang penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Melalui penegasan batas ditetapkan batas otorita dari masing-masing daerah. Sehingga tercipta stabilitas dan sinergitas hubungan antara dua wilayah yang berbatasan. Penetapan batas wilayah dalam hal ini diartikan sebagai upaya penetapan dan penegasan batas baik antara kelurahan, kecamatan maupun dengan Kabupaten/Kota tetangga. Penegasan batas juga bermanfaat guna meminimalisir kemungkinan munculnya permasalahan di wilayah perbatasan. 6.4.1

Penegasan Batas Antar Daerah Secara geografis, Kota Semarang berbatasan dengan 3 (tiga)

daerah, yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Adapun panjang garis batas Kota Semarang dengan daerah yang berbatasan sebagai berikut: -

Dengan Kabupaten Semarang ± 18,05 Km

-

Dengan Kabupaten Demak ± 34,63 Km

-

Dengan Kabupaten Kendal ± 44,61 Km Kegiatan

penegasan

batas

daerah

Kota

Semarang

dengan

Kabupaten berbatasan pada Tahun 2013 ini adalah perapatan pilar batas Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang (segmen Kecamatan Banyumanik dan Tembalang – Kecamatan Ungaran Timur) dengan pemasangan sejumlah 27 pilar perapat. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Kota Semarang. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan perapatan pilar batas Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal (segmen Kecamatan Ngaliyan dan 576


Tugu

–

Kecamatan

Kaliwungu

Selatan

dan

Kaliwungu)

dengan

pemasangan sejumlah 10 pilar perapat. Adapun kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Kendal. 6.4.2 Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Semarang Pelaksanaan penegasan batas wilayah dimulai tahun 2010 berjumlah 40 buah dengan rincian Pilar Batas Utama (PBU), 1 (satu) buah, Pilar Acuan Batas Utama (PABU) berjumlah 22 buah,dan Pilar Acuan Batas Antara (PABA) sejumlah 17 buah, pada tahun 2012 berjumlah 27 buah pilar pembatas ( Kecamatan Tugu, Ngaliyan dan Mijen) dan pada tahun 2013 sejumlah 27 buah pilar pembatas (Kecamatan Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur & Semarang Barat). Di 16 Kecamatan Kota Semarang yang sudah dilaksanakan Pemasangan Pilar adalah sebagai berikut : NO

KECAMATAN

KELURAHAN

1

Genuk

Bangetayu Wetan, Muktiharjo Lor, Terboyo Kulon

2

Pedrungan

Tlogomulyo, Muktiharjo Kidul, Gemah, Pedurungan Kidul

3

Gayamsari

Kaligawe, Tambakrejo, Pandean Lamper, Gayamsari

4

Semarang Timur

Kemijen, Rejomulyo, Karangturi, Karang Tempel

5

Semarang Utara

Tanjung Mas, Bandarharjo, Bulu Lor, Panggung Kidul, Panggung Lor

6

Semarang Tengah

Purwodinatan, karang Kidul, Lamper Tengah, Pendrikan Lor

7

Semarang Selatan

Pleburan, Peterongan, Lamper Tengah, Wonodri, Burusari, Bulu

8

Tembalang

Sendangguwo, Sendang Mulyo, Kramas, Tembalang, Jangli

9

Banyumanik

Jabungan, Pedalangan, Sumurboto, Ngesrep, Tinjomoyo, Pudak

Stalan, Mugasari, Randusari

Payung, Padangsari, Sumurboto, Srodol Kulon 10

Candisari

11

Gajahmungkur

Karang Anyar Gunung, Jatingaleh, Kaliwiru, Tegalsari, Candi, Jomblang, Wonotingal Karangrejo, Lempongsari, Bendungan, Sampangan, Bendan Duwur, Petompon, Gajahmungkur

12

Semarang Barat

Bongsari, Cabean, Krobokan, Krapyak, Kembang Arum, Manyaran, Tambakharjo, Ngemplak Simongan, Bojong Salaman, Tawang Mas, Tawang Sari

13

Tugu

14

Ngaliyan

Jrakah, Tugurejo, Karang Anyar, Randugarut, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Mangunharjo Purwoyoso,

Kalipancur,

Bamban

Kerep,

Wates,

Podorejo,

Tambakaji, Wonosari, Ngaliyan 15

Gunungpati

16

Mijen

Sukorejo, Sumurejo, Cepoko, Sadeng, Jatirejo, Kandri, Sekaran, Patemon, Pakintelan Purwosari,

Kedungpane,

Pesantren,

Ngadirgo,

Wonoplumbon,

Jatibarang

Rencana Tindak Lanjut Rencana Perapatan pilar batas wilayah administrasi kecamatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah Kecamatan Semarang Utara ( Utama), Semarang Tengah (Utama), Semarang Timur (Utama)Semarang

577


Selatan

(Pendukung),

Gayamsari

(pendukung).

Kegiatan

ini

akan

dianggarkan lagi pada tahun anggaran 2014.

6.5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kota Semarang berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah

Nomor

21

Tahun

Penanggulangan Bencana.

2008

tentang

Penyelenggaraan

Pembentukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) adalah salah satu amanat dalam UndangUndang

tersebut,

sebagai

institusi

teknis

dalam

penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan serangkaian upaya meliputi, kegiatan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 1) Mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,

melalui

penyadaran

dan

peningkatan

kemampuan

menghadapi ancaman bencana. 2) Kesiapsiagaan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 3) Tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, yang meliputi kegiatan

penyelamatan

dan

evakuasi

korban,

harta

benda,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan penyelamatan. 4) Rehabilitasi bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Kondisi geografis Kota Semarang yang diantaranya terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, perbukitan serta secara geologis memiliki daerah patahan, rentan terhadap bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. Banjir di wilayah Kota Semarang dapat disebabkan oleh hujan lokal, banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Semarang/Kendal dan rob air laut. Secara keseluruhan kejadian-kejadian bencana selama tahun 2013 masih didominasi dalam bentuk bencana kebakaran disusul kemudian 578


banjir, pohon tumbang, tanah longsor dan angin puting beliung, seluruh kejadian bencana tercatat sebanyak 155 kejadian. Dari sekian banyak kejadian

tersebut,

Walikota Semarang

selama tahun 2013

pernah

mengeluarkan surat pernyataan status bencana sebagai prasyarat dalam menggunakan dana Bantuan Sosial Kejadian Tidak Terencana dan Dana Kedaruratan. Akibat kejadian tersebut tercatat 2 orang meninggal dunia dan 9 orang luka ringan/berat dengan taksiran kerugian materi sebesar Rp.4.417.000.000,Dalam

rangka

penanggulangan

bencana

Pemerintah

Kota

mengalokasikan bantuan sosial dan dana siap pakai dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Dengan memberikan bantuan sosial kepada para korban bencana, masyarakat korban bencana telah mampu bangkit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan secara bertahap mampu untuk kembali hidup secara wajar dalam segala aspek kehidupannya. Sedangkan dana siap pakai hanya dapat dipergunakan setelah ada penetapan bencana daerah oleh Walikota Semarang, selama tahun 2013 tidak ada penetapan status bencana sehingga dana siap pakai belum dipergunakan. Adapun dana bantuan sosial yang telah sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) diperuntukan kepada 80 orang kepala keluarga korban bencana. 6.6

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis

yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari tugas-tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan

pembangunan

kota

dan

pelayanan

umum

yang

dilaksanakan. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif juga sangat terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan demikian terkait dengan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat serta seluruh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara secara keseluruhan. Upaya-upaya konsepsional, teknis operasional dan taktis bersamasama unsur lainnya yang terkait untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain : 1) Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah dan obyek vital. 579


2) Peningkatan pengamanan swakarsa masyarakat di masing-masing lingkungannya,

khususnya

lingkungan

permukiman

melalui

pemberdayaan Linmas. 3) Peningkatan

intensitas

pelanggaraan

penegakan

peraturan

daerah,

hukum operasi

khususnya

terhadap

penertiban

khususnya

pelanggaran peraturan daerah yang dapat merusak wajah kota seperti pedagang kaki lima (PKL), pengemis gelandangan orang terlantar (PGOT), wanita tuna susila (WTS) dan sejenisnya. 4) Pembinaan

masyarakat

pemantauan

aksi-aksi

melalui

pengawasan,

pengamanan,

unjuk rasa, serta tindakan

kriminal

yang

mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia

dan

lembaga

negara

lainnya,

kerjasama

sebagaimana dimaksud didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu

dan

saling

menghormati

dengan

mengutamakan

kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi. Walaupun upaya-upaya tersebut telah dilakukan harus diakui hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, namun tindakan-tindakan operasional yang telah dilakukan mampu secara relatif lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat bahwa

pada

tahun

2013

gangguan

kemanan,

ketentraman

dan

ketertiban umum di wilayah Kota Semarang tidak menjurus kepada anarkhis, separatis dan tidak berlatar belakang SARA. Gangguan yang terjadi meliputi pelanggaran Perda sebanyak 589 kasus, unjuk rasa sebanyak 36 kali. Sedangkan untuk kriminalitas yang tercatat di Polrestabes Semarang pada tahun 2013 sejumlah 3.232 kasus yang terdiri atas 2.797 kasus pidana umum dan 435 kasus pidana khusus. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2012 yang mencapai 3.909 kasus. Di samping itu, motivasi tindakan pelanggaran dan kejahatan sering terkait dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upayaupaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminalitas juga harus dilakukan dengan mengupayakan partisipasi aktif masyarakat. Bersamasama

dengan

berbagai

komponen

masyarakat,

Pemerintah

Kota

Semarang maupun pihak Polrestabes Semarang juga melakukan berbagai kegiatan pembinaan, santiaji, dialog dan sebagainya dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Semarang.

580

b. Kerjasama Program Dana Bergulir

Recommend Documents