PROYEK PENINGKATAN KAPASITAS & KEBERLANJUTAN PINJAMAN DANA BERGULIR
World Bank – PNPM Support Facility (PSF) Gedung Bursa Efek Indonesia – Tower 1, lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Ph: 62 21 5299 3000 ; Fax: 62 21 5299 3111
Latar Belakang Proyek Selama 10 tahun terakhir, PNPM Mandiri dan proyek pendahulunya (PPK dan UPP) telah menyediakan pembiayaan pinjaman bergulir yang dikelola oleh masyarakat (RLFs). Meskipun pemberian pinjaman untuk usaha mikro (Dipimpim oleh kaum perempuan), masih dianggap kecil (kurang dari 30% dari BLM) akan tetapi telah mendukung peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan menjadi salah satu kunci pengentasan kemiskinan kegiatan yang dibiayai oleh PNPM Mandiri. Sampai dengan bulan September 2010, diperkirakan ada sekitar 4.000 kegiatan dana bergulir yang beroperasi di bawah PNPM-Perdesaan dengan modal total sekitar US $ 476.000.000. Dana ini memberikan pinjaman kepada lebih dari 327.000 kelompok peminjam dengan jumlah anggota peminjam diperkirakan 3 juta orang. Sementara itu, dibawah PNPM-Perkotaan sampai dengan bulan Oktober 2010 diperkirakan ada sekitar 9,110 Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang telah memiliki kegiatan pinjaman dana bergulir dengan total data keseluruhan diperkirakan sebesar US$67.9 million. Dana pinjaman bergulir tersebut dipinjamkan kepada lebih dari 378,000 kelompok peminjam yang memiliki anggota hampir 1.8 juta orang. Mengingat skala jangkauan PNPM Mandiri yang sangat luas dan kebijakan Pemerintah dalam mendukung akses keuangan yang berkelanjutan hingga pada tingkat desa, maka Pemerintah dan Bank Dunia menyadari bahwa PNPM-Mandiri sudah saatnya untuk dapat fokus mengadopsi praktek-praktek keuangan mikro, dan secara aktif mendorong hubungan UPK pada PNPM-Mandiri dengan institusi keuangan formal yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan skala kepentingan keuangan mikro. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kegiatan dana bergulir yang ada pada PNPM-Mandiri perlu untuk mencari sebuah pendekatan menggunakan sektor keuangan dalam memberikan solusi yang berkaitan dengan pemberian pinjaman dan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini sangat di perlukan dalam mengatasi sejumlah kekurangan yang ada pada kegiatan pinjaman dana bergulir apabila dilihat dari kacamata keuangan mikro yang berkelanjutan.
1
Tujuan Proyek Untuk membantu upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat sasaran dengan membangun kemampuan manajemen dan keberlanjutan kelembagaan PNPM Mandiri-Pinajaman Dana Bergulir sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan keuangan bagi masyarakat yang memiliki akses terbatas pada jasa keuangan formal.
rincian tujuan 1. Memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pada PNPM Mandiri dalam mengelola pinjaman dana bergulir. 2. Memastikan pertumbuhan dan kesinambungan dalam penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat miskin. 3. Menyediakan pengawasan fidusia atas operasi keuangan mikro dan pelacakan informasi pengembangan kelembagaan dan kinerja dari pinjaman dana bergulir. 4. Mengembangkan kebijakan yang jelas dan strategi dengan mendukung transisi dari skema pinjaman dana bergulir yang bergantung pada pemerintah menjadi lembaga keuangan mikro yang dapat berdiri sendiri.
2
Hasil yang Diharapkan 1. Kelayakan pinjaman dana bergulir yang memiliki kapasitas dalam mengelola dana secara profesional dan berdasarkan prinsip-prinsip praktik keuangan mikro praktik yang baik dan benar. 2. Mengkaitkan Pinjama Dana Bergulir dengan KUR/ program kredit mikro, koperasi, lembaga keuangan lokal, serta sektor keuangan komersial yang sudah ada. 3. Pemantauan yang efektif dan tepat waktu serta sistem pengawasan untuk pinjaman dana bergulir yang sesuai. 4. Kebijakan dan strategi yang jelas untuk operasi kegiatan Pinjaman Dana Begulir yang berkelanjutan yang telah disepakati (termasuk tahapan berkurangnya bantuan langsung Pemerintah untuk Pinjaman Dana Bergulir)
Deskripsi Proyek 1. Proyek percontohan ini mencoba untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dari kegiatan pinjaman dana bergulir yang ada pada PNPM Mandiri baik di daerah pedesaan atau perkotaan melalui penyediaan bantuan teknis, klarifikasi kejelasan status badan 2. hukum, dan memfasilitasi dalam membuka hubungan bank umum atau keuangan formal. Kegiatan proyek percontohan ini akan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
• Mempertahankan kepemilikan dan manfaat dari dana pinjaman bergulir untuk kepentingan masyarakat serta memelihara elemen masyarakat yang sudah ada (yaitu bahwa sebagian dari keuntungan pinjaman dana bergulir diinvestasikan dalam kebutuhan sosial masyarakat).
• Memberikan klarifikasi atas kepemilikan dana dalam kegiatan pinjaman dana bergulir secara hukum; bentuk dan fungsi organisasi yang mengelola pinjaman dana bergulir tersebut, dan tata kelola manajemen, dan struktur pengawasan.
3
• Mendorong model yang berbasis tabungan, jika memang memungkinkan. Hal ini untuk memaksimalkan dampak yang ada pada pengurangan kemiskinan dan keberlanjutan dari pinjaman dana bergulir.
• Mengambil pendekatan sebuah sistem keuangan yang bertujuan agar tidak membutuhkan subsidi dari pemerintah atau keterlibatan pemerintah secara langsung.
• Memastikan keterkaitan kegiatan pinjaman dana bergulir yang ada dengan sektor keuangan komersial yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan kegiatan pinjaman dana bergulir.
• Menyadari bahwa solusi pada tiap-tiap provinsi atau kabupaten mungkin berbeda-beda oleh karenanya akan disesuaikan dengan situasi atau kondisi pada masing-masing daerah dan harus sejalan dengan strategi desentralisasi Pemerintah.
• Mencoba mengakomodasi apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti: * Diperlakukan seperti pelanggan * Produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka * Persyaratan agunan yang berbeda tidak seperti di lembaga keuangan formal pada umumnya * Pinjaman untuk kegiatan non-produktif (misalnya pendidikan dan kredit perumahan) * Jumlah pinjaman dapat lebih besar 3. Proyek ini akan bertindak sebagai penghubung antara Cluster 2 (pemberdayaan masyarakat) dan Cluster 3 (akses keuangan bagi kaum miskin dan bagi pengembangan sektor swasta) yang merupakan strategi kesuluruhan pemerintah secara nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada.
4
Kajian Keuangan dan Kebutuhan Untuk Peningkatan Kapasitas PNPM-Perkotaan PNPM Mandiri
BKM
Konsultan Proyek
BP
UPL
UPS
UPK
Kelompok Peminjam
PNPM-Perdesaan PNPM Mandiri
BKAD
TV UPK nonRLF
Konsultan Proyek
BP-UPK
UPK RLF
Kelompok Peminjam
Kajian ini difokuskan pada tiga aspek yaitu tata kelola, manajemen, dan kinerja keuangan. Bagan yang diarsir menunjukkan para pelaku kegiatan dana bergulir di PNPM Perkotaan dan Perdesaan yang dikaji.Hasil dari kajian ini akan menjadi masukan bagi kegiatan peningkatan kapasitas.
5
Bantuan Teknis TERHADAP aspek Hukum dan Peraturan mengenai Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir (PDB) PNPM-Perkotaan PNPM Mandiri
BKM
BP
UPL
UPS
UPK
Rp Kepemilikan
PNPM-Perdesaan PNPM Mandiri
BKAD
TV
UPK nonRLF
BP-UPK
UPK RLF Rp
Kepemilikan
6
Tujuan dari kegiatan ini adalah (i) melakukan review pilihan-pilihan yang tersedia dan tepat yang memiliki landasan hukum yang kuat bagi kegiatan pinjaman dana bergulir; (ii) Memperjelas kepemilikan dari asset keuangan yang terakumulasi dalam kegiatan PDB; dan (iii) memberikan advokasi pada (i) dan (ii). Bagan yang diarsir menunjukkan area yang akan diberikan bantuan teknis terkait.
Bantuan Teknis dan Pelatihan bagi para Pemangku Kepentingan Kegiatan PDB PNPM-Perkotaan PNPM Mandiri
BKM Konsultan Proyek
BP
UPL
UPS
UPK
PNPM-Perdesaan PNPM Mandiri
BKAD Konsultan Proyek
TV
UPK nonRLF
7
BP-UPK
UPK RLF
Hasil kajian kinerja dan kebutuhan akan menjadi masukkan untuk pengembangan program peningkatan kapasitas. Program peningkatan kapasitas ini mencakup antara lain pembukuan, mikrokredit dasar, dan bantuan teknis dalam kerjasama dengan lembaga keuangan formal. Bagan yang diarsir menunjukkan pelaku yang akan menerima program peningkatan kapasitas yaitu staf UPK, Tim Verifikasi, BP-UPK, BKAD/BKM, serta Konsultan Proyek (Fasilitator Keuangan, Fasilitator Kecamatan, Korkot, Askot, dan Fasilitator Kelurahan).
Program KEMITRAAN dengan Lembaga Keuangan Formal Program kemitraan dengan lembaga keuangan formal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan antara kegiatan pinjaman dana bergulir di PNPM dengan lembaga keuangan formal. Tiga tipe kemitraan dalam kegiatan ini: tingkat institusi, tingkat kelompok, dan tingkat individu. Supaya PNPM dapat terfokus pada pelayanan untuk masyarakat miskin, maka program kemitraan ini akan menghubungkan kelompok ataupun individu yang telah “lulus” dari PNPM ke lembaga keuangan formal.
Tipe Kemitraan 1. Tingkat Institusi
Manfaat yang dapat diperoleh Memperoleh fee dari kegiatan menghubungkan kelompok atau peminjam individu yang membutuhkan pinjaman yang lebih besar dari yang dapat diberikan UPK. Akses ke permodalan tambahan dari institutsi keuangan.
2. Tingkat Kelompok
Akses ke pinjaman yang lebih besar dan inisiatif pemerintah lainnya misalnya KUR. Akses ke layanan jasa keuangan lainnya, seperti : tabungan, pembayaran dan asuransi mikro.
3. Tingkat Individu
Akses ke pinjaman yang lebih besar dan inisiatif pemerintah lainnya misalnya KUR. Akses ke layanan jasa keuangan lainnya, seperti : tabungan, pembayaran dan asuransi mikro.
Catatan: Kepemilikan aset di PDB tidaklah berubah dan tidak menjadi milik lembaga keuangan formal. .
8
Estimasi Waktu Proyek Proyek percontohan ini dimulai pada awal 2010 dan akan berlangsung hingga akhir tahun 2012 Program ini dirancang untuk selesai pada Desember 2014, tetapi masih menunggu persetujuan pemerintah dan donor, hingga saat ini proyek ini disetujui hingga December 2012
Lokasi Proyek Dalam rangka untuk memastikan proyek percontohan dapat direplikasi, maka proyek ini akan diuji di empat provinsi yaitu: •
Dua Provinsi di pulau Jawa: Jawa Tengah and Daerah Istimewa Yogyakarta
•
Dua Provinsi di luar pulau Jawa, yaitu: Sumatra Barat and Nusa Tengara Timur (NTT)
Kegiatan Proyek
1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Konsultan Manajemen Nasional (NMC) dan pemangku kepentingan lainnya berkenaan dengan rancangan proyek. 2. Melakukan kajian atas kebutuhan kegiatan pinjaman dana bergulir yang ada pada PNPM Mandiri dan restrukturisasi dan meningkatkan kinerja dengan menyediakan bantuan teknis & pelatihan .* 3. Menentukan bentuk badan hukum dari kegiatan pinjaman dana bergulir berdasarkan pilihan kelembagaan dengan memperhitungkan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini serta situasi dan kondisi daerah setempat, dan mendukung kegiatan pinjaman dana bergulir dalam transformasi terhadap badan hukum baru jika diperlukan. 4. Mengembangkan kebijakan yang jelas serta strategi untuk menghadapi kegiatan pinjaman dana bergulir yang memiliki kinerja buruk. 5. Memfasilitasi dalam menghubungkan Pinjaman dana bergulir yang berkinerja baik dengan sektor keuangan formal, dalam rangka membantu untuk memperluas jangkauan nasabah serta kesinambungan kegiatan keuangan mikro. 6. Memastikan sistem pemantauan dan pengawasan yang tepat guna. Mengembangkan strategi jangka panjang untuk kegiatan pinjaman dana bergulir pada PNPM Mandiri.
9
*Kajian saat ini sedang dilakukan oleh M-CRIL, sebuah perusahaan internasional yang disewa melalui suatu seleksi yang kompetitif pada bulan September 2010.
Pelaksanaan Proyek Tim dari Bank Dunia akan bekerjasama erat dengan Pemerintah dan staf PNPM Mandiri dalam pelaksanaan proyek percontohan ini, dan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek percontohan ini dibawah pengawasan pemerintah RI. Penyerahan pelaksanaan proyek percontohan dari Bank Dunia kepada Pemerintah RI akan mulai pada tahap berikutnya.
Sekretariat Proyek Proyek Percontohan Peningkatan Kapasitas dan Keberlanjutan Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Bank Dunia Jakarta, Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia – Tower 1, lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Ph: 62 21 5299 3000; Fax: 62 21 5299 3111 Email:
[email protected]
10
