V. EVALUASI PEMANFAATAN DANA PINJAMAN BERGULIR P2KP DI KELURAHAN TANJUNG BALAI KARIMUN 5.1. Evaluasi Persiapan (Input) Program
Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam kelurahan yang bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk BKM/UPK, maupun untuk KSM/Anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Kegiatan pinjaman bergulir dapat dilaksanakan jika para pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan yang akan dijelaskan dibawah. KMW/Korkot bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan BKM/UPK. sedangkan fasilitator bersama BKM/UPK dan relawan setempat bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan kelompok maupun anggotanya. 5.1.1. Kelayakan Lembaga Pengelola Pinjaman Bergulir 5.1.1.1. Terbentuk Secara Sah
Ketentuan ataupun kriteria yang harus dipenuhi oleh BKM untuk memenuhi kelayakan dalam mengelola dana pinjaman bergulir P2KP adalah BKM tersebut telah terbentuk secara sah dengan membuat Anggaran Dasar yang merupakan pedoman dasar kegiatan BKM. Melalui Anggaran Dasar (AD) diatur hal-hal pokok mengenai BKM antara lain bentuk lembaga, organisasi, keanggotaaan,
keuangan,
serta
uraian
dasar/pokok
dari
kegiatan
yang
dilaksanakan. Evaluasi melalui pendapat responden ahli diperoleh hasil berdasarkan kategori yang telah dibuat sebelumnya yaitu: 7 responden menjawab dengan kategori baik dan tidak ada responden yang menjawab dengan kategori jelek sebagaimana pada gambar 9 dibawah ini.
56
7 8 6 0
Responden 4 2 0 Kategori Baik
Kategori Jelek
Gambar 9. Kategori Lembaga Pengelola Berdasarkan Pembentukan Secara Sah
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Lembaga Pengelola dalam hal ini BKM/UPK telah memenuhi kriteria atau ketentuan yang telah ditetapkan yaitu terbentuk secara sah melalui pembuatan Anggaran yang memuat hal-hal pokok mengenai BKM antara lain bentuk lembaga, organisasi, keanggotaaan, keuangan, serta uraian dasar/pokok dari kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh dimana Anggaraan Dasar yang ada telah dibuat oleh Notaris setempat dengan nomor WAR-XI-2006 tertanggal 16 November 2006. Sehingga Anggaran Dasar tersebut menjadi suatu bukti otentik yang secara yuridis diakui sebagai alat bukti tertulis yang terkuat. 5.1.1.2. Pembuatan Aturan Dasar
Berdasarkan
ketentuan
yang
berlaku,
BKM
dengan
persetujuan
masyarakat membuat aturan dasar yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM. Evaluasi melalui pendapat responden ahli diperoleh hasil berdasarkan kategori yang telah dibuat sebelumnya yaitu: 2 responden menjawab dengan kategori baik, 5 responden menjawab dengan kategori sedang dan tidak ada responden yang menjawab dengan kategori jelek sebagaimana pada gambar 10 dibawah ini.
57
5
6 4 Responden
2
2 0
0 Kategori Baik
Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 10. Kategori Lembaga Pengelola Berdasarkan Pembuatan Aturan Dasar
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 2 orang responden menjawab dengan kategori baik yaitu dalam pembuatan aturan dasar pinjaman bergulir BKM telah mendapatkan persetujuan stakeholder masyarakat (Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan relawan) secara keseluruhan, 5 orang responden menjawab dengan kategori sedang dimana BKM telah membuat aturan dasar pinjaman bergulir, namun dalam pembuatannnya belum melibatkan Stakeholder masyarakat secara keseluruhan dan tidak ada responden yang menjawab dengan kategori jelek yaitu BKM belum membuat aturan dasar pinjaman bergulir. Dari jawaban responden ahli tersebut dapat diketahui sebagian besar menyatakan bahwa BKM dalam membuat aturan dasar pinjaman bergulir belum melibatkan perwakilan/stakeholder dari masyarakat yaitu ketua RT, Ketua RW, maupun tokoh masyarakat secara keseluruhan. Walaupun dalam keanggotaan BKM itu sendiri terdapat juga beberapa orang ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat setempat. Namun ketidakterlibatan stakeholder diluar pengurus BKM tersebut dikhawatirkan menyebabkan pembuatan aturan dasar tersebut menjadi bias. Terutama didalam penetapan kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman. Kriteria warga miskin dari satu RT dengan RT yang lain bisa jadi berbeda. Sehingga dalam prakteknya banyak dari Ketua RT maupun Ketua RW yang mengajukan permohonan susulan atas permintaan warganya untuk mendapatkan dana pinjaman bergulir dimaksud.
58
Hasil wawancara terhadap beberapa responden ahli menyatakan dengan jangka waktu 2 bulan untuk menyiapkan kelembagaan maupun penyiapan administrasi dalam pembentukan BKM merupakan waktu yang terbatas. Sehingga dalam beberapa tahapan termasuk dalam pembuatan aturan dasar bagi pelaksanaan dana bergulir ini berjalan tidak maksimal. Dimana dalam beberapa tahapan BKM tidak melibatkan stakeholder diluar dari BKM itu sendiri. 5.1.1.3. Kriteria Unit Pengelola Keuangan (UPK).
Bagian atau unit dari BKM yang mengelola dana pinjaman bergulir adalah Unit Pengelola keuangan (UPK). UPK adalah salah satu unit pengelola dari 3 unit pengelola yang berada dibawah BKM. Dua unit pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh UPK untuk mengelola dana pinjaman bergulir P2KP adalah: telah mengikuti pelatihan (Keorganisasian, rencana usaha, pembukuan dan pengelolaan kas, PERT dan kewirausahaan), telah memahami aturan dasar pinjaman bergulir, telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab, telah memiliki rekening atas nama UPK dan melaksanakan sistem pembukuan yang berlaku di P2KP. Evaluasi melalui pendapat responden ahli diperoleh hasil berdasarkan kategori yang telah dibuat sebelumnya yaitu: tidak ada responden menjawab dengan kategori baik, 7 responden menjawab dengan kategori sedang dan tidak ada responden yang menjawab dengan kategori jelek sebagaimana pada gambar 11 dibawah ini.
7 8 6 Responden 4 2 0
0 Kategori Baik
0 Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 11. Kategori Lembaga Pengelola Berdasarkan Kriteria Unit Pengelola Keuangan (UPK)
59
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada responden menjawab dengan kategori baik yaitu apabila UPK telah mengikuti pelatihan, memahami aturan dasar pinjaman bergulir dan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab, telah memiliki rekening atas nama UPK dan melaksanakan sistem pembukuan yang berlaku di P2KP dengan baik. 7 orang responden menjawab dengan kategori sedang yaitu apabila UPK telah mengikuti pelatihan dan telah memiliki rekening atas nama UPK, namun belum memahami keseluruhan aturan dasar pinjaman bergulir dan belum melaksanakan sistem pembukuan yang berlaku di P2KP secara baik. Dan tidak ada responden yang menjawab dengan kategori jelek yaitu apabila UPK belum mengikuti pelatihan, belum memahami aturan dasar pinjaman bergulir, tidak memiliki rekening atas nama UPK dan belum melaksanakan sistem pembukuan yang berlaku di P2KP. Sehingga dari jawaban responden ahli tersebut dapat diketahui bahwa secara umum UPK telah memenuhi kriteria kelayakan UPK dalam hal ini telah mengikuti pelatihan dan memiliki rekening atas nama UPK namun dalam prakteknya belum memahami dan melaksanakan sistem pembukuan yang berlaku di P2KP secara baik. Hal ini dikarenakan SDM yang terbatas dan pendidikan yang kurang memadai. Sehingga UPK dalam hal ini masih sangat bergantung dari bantuan teknis Fasilitator Kelurahan maupun tenaga administrasi keuangan dari pihak Koordonator Kota (Korkot). 5.1.2. Kelayakan Peminjam 5.1.2.1. Pemetaan Swadaya
Anggota KSM yang berhak menerima dana pinjaman bergulir adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar Pemetaan Swadaya. Pemetaan Swadaya ini dilakukan untuk memperoleh Peta dan Profil Keluarga Miskin yang berhak mendapatkan dana dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam P2KP. Baik itu dana yang bersifat sosial berupa dana hibah yaitu dana yang tidak perlu dikembalikan (bantuan kepada fakir miskin, jompo, dan bea siswa kepada anak dari warga miskin) maupun dana ekonomi berupa dana bergulir yang harus dikembalikan. Dari hasil evaluasi terhadap 76 KSM yang ada, sebagian dari anggota KSM yang mendapatkan dana pinjaman bergulir bukan merupakan warga miskin
60
yang tercantum pada daftar Pemetaan Swadaya yang telah dilakukan. Berdasarkan kategori yang telah dibuat sebelumnya terdapat 10 KSM dengan kategori baik, 41 KSM dengan kategori sedang dan 25 KSM dengan kategori jelek. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 12 dibawah ini.
60
41
40
25
Jumlah KSM
10
20 0
Kategori Baik
Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 12. Kategori KSM Berdasarkan Pemetaan Swadaya
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa hanya 10 KSM dengan kategori baik yaitu seluruh anggotanya merupakan warga miskin yang tercantum dalam pemetaan swadaya yang telah dilakukan. Sedangkan 41 KSM kategori sedang dimana minimal 60% anggotanya tercantum dalam pemetaan swadaya dan 25 KSM dengan kategori jelek dimana tidak satupun anggotanya tercantum kedalam pemetaan swadaya yang dilakukan. Adapun penyebab banyaknya warga yang tidak tercantum dalam pemetaan swadaya namun mendapatkan dana pinjaman bergulir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Waktu yang terbatas dan ketidakterlibatan seluruh Stakeholder masyarakat sehingga adanya warga yang sesuai dengan kriteria miskin namun tidak terdaftar atau tercantum dalam pemetaan swadaya. Sehingga pada pencairan dana termen kedua dan ketiga mereka tetap diberikan. (2) Terdapatnya dalam satu KSM lebih dari satu orang yang mewakili Kepala Keluarga (KK). Hal ini dikarenakan keperluan dana yang melebihi dari ketentuan penyaluran pertama yaitu sebesar Rp. 500.000. Sehingga mereka memasukkan anggota keluarga lainnya baik itu istri, anak maupun menantu dalam satu KSM tersebut.
61
(3) Pemahaman masyarakat yang masih kurang sehingga menganggap program ini seperti dana UKM maupun program sejenis. Dimana secara umum program tersebut disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan modal tanpa melihat kriteria miskin atau tidak. Sehingga mereka tetap mengajukan pinjaman dana bergulir tersebut. (4) Ketidaktegasan dari pihak pengelola dalam hal ini BKM maupun UPK dalam menolak pengajuan dari masyarakat. Sehingga dikarenakan hubungan kekerabatan dan desakan mereka tetap memberikan atau melayani pinjaman masyarakat seperti yang disebutkan pada point 2 dan 3 diatas. Sehingga dikhawatirkan bahwa dengan masih banyaknya warga yang bukan miskin termasuk dan mendapatkan pinjaman maka pencapaian dari program ini yaitu pengentasan kemiskinan tidak tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank dan peraih nobel perdamaian bahwa bila sebuah program pengentasan kemiskinan mengizinkan mereka yang relatif tidak miskin untuk turut serta, maka kaum miskin dengan segera akan tersikut keluar dari program oleh mereka yang keadaannya lebih baik. Dalam dunia yang sedang membangun, jika seseorang menyatukan kaum miskin dan kaum yang relatif tidak miskin dalam sebuah program, maka mereka yang relatif tidak miskin akan selalu mengusir mereka yang miskin, dan mereka yang miskin akan mengusir mereka yang lebih miskin lagi, kecuali langkah-langkah proteksi dilembagakan secara tepat saat program dimulai. Dalam sejumlah kasus, kaum yang relatif tidak miskin malah menikmati manfaat seluruh kegiatan yang dikerjakan atas nama kaum miskin (Nasution, 2008). 5.1.2.2. Kelengkapan Administrasi
Untuk mendapatkan pinjaman dana pinjaman bergulir P2KP suatu KSM harus memenuhi persyaratan administrasi antara lain: Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat, membuat analisa usaha (Informasi, keuangan dan laba/rugi
usaha),
membuat
pernyataan
kesanggupan
tanggung
renteng,
mempunyai tabungan minimal 5% dari pinjaman yang diajukan dan belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada. Dari hasil evaluasi terhadap 76 KSM yang ada, sebagian dari anggota KSM yang mendapatkan dana pinjaman belum memenuhi kelengkapan
62
administrasi. Dimana berdasarkan kategori yang telah dibuat sebelumnya terdapat 39 KSM dengan kategori baik, 36 KSM dengan kategori sedang dan 1 KSM dengan kategori jelek. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 13 dibawah ini.
39
36
40 Jumlah KSM
20 0
1 Kategori Baik
Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 13. Kategori KSM Berdasarkan Kelengkapan Administrasi
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 39 KSM dengan kategori baik yaitu seluruh anggotanya telah memenuhi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Sedangkan 36 KSM kategori sedang dimana minimal hanya 60% anggotanya yang memenuhi kelengkapan administrasi secara keseluruhan dan 1 KSM dengan kategori jelek dimana tidak satupun anggotanya memenuhi persyaratan administrasi secara lengkap. Kelengkapan administrasi yang kurang atau tidak dilengkapi oleh sebagian besar peminjam adalah tidak membuat analisa usaha. Sedangkan sebagian kecil diketahui pernah mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan/perbankan dan beberapa orang tidak memiliki KTP. Untuk persyaratan administrasi berupa tabungan KSM sebesar 5% dari pinjaman dan pernyataan kesanggupan tanggung renteng seluruh KSM telah melaksanakannya. Dari hasil evaluasi diatas terlihat jelas bahwa UPK tetap memberikan pelayanan atau pinjaman kepada anggota KSM yang belum memenuhi persyaratan administrasi padahal dalam ketentuannya UPK harus memberikan pendampingan terlebih dahulu hingga KSM tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
63
5.1.2.3. Pelatihan
Sebelum mendapatkan dana pinjaman bergulir P2KP seluruh anggota KSM harus mengikuti pelatihan/pembekalan terlebih dahulu. Adapun pelatihan /pembekalan yang harus dikuti adalah pembukuan KSM, pinjaman bergulir (persyaratan pinjaman, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman), Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), dan kewirausahaan. Dari hasil evaluasi terhadap 76 KSM yang ada, sebagian dari anggota KSM tidak mengikuti pelatihan/pembekalan dimaksud. Dimana berdasarkan kategori yang telah dibuat sebelumnya terdapat 9 KSM dengan kategori baik, 67 KSM dengan kategori sedang dan 0 KSM dengan kategori jelek. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 14 dibawah ini.
67
80 60 Jumlah KSM 40 20 0
9 0 Kategori Baik
Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 14. Kategori KSM Berdasarkan Keikutsertaan pada Pelatihan
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 9 KSM dengan kategori baik yaitu seluruh anggotanya mengikuti pelatihan/pembekalan yang diberikan. Sedangkan 67 KSM dengan kategori sedang dimana minimal terdapat satu orang wakil untuk mengikuti peatihan/pembekalan dimaksud (baik ketua KSM atau anggota) dan tidak ada KSM dengan kategori jelek yaitu tidak satupun dari anggota KSM yang mengikuti atau mewakili untuk mengikuti pelatihan/pembekalan dimaskud. Dalam prakteknya, semua anggota KSM telah diundang untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Koordinator Kota. Namun karena alasan kesibukan anggota KSM dalam mencari nafkah sehingga tidak seluruh anggota KSM mengikuti pelatihan dimaksud. Sehingga Fasilitator Kelurahan maupun UPK
64
dalam pelaksanaannya memberikan pembekalan tambahan kepada anggota KSM diluar dari pelatihan yang diadakan khusunya mengenai pembukuan KSM. 5.1.2.4. Keanggotaan Perempuan.
Salah satu ketentuan dalam penyaluran dana pinjaman bergulir P2KP adalah persyaratan minimal 30% adanya keanggotaan perempuan dalam KSM yang dibentuk. Dari hasil evaluasi terhadap 76 KSM yang ada, terdapat 70 KSM dengan kategori baik yaitu adanya keanggotaan perempuan lebih dari 30% dalam KSM tersebut. Sedangkan 6 KSM kategori jelek dimana keanggotaan perempuan dalam KSM dibawah 30% sebagaimana pada gambar 15 dibawah ini.
70 6
100 Jumlah KSM 0 Kategori Baik
Kategori Jelek
Gambar 15. Kategori KSM berdasarkan Keanggotaan Perempuan
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa walaupun sebagian besar KSM telah memenuhi keanggotaan perempuan dalam pembentukan KSM namun diketahui bahwa UPK tetap melayani ataupun atau memberikan pinjaman kepada KSM yang keanggotaannya belum memenuhi ketentuan. Padahal berdasarkan ketentuan UPK harus memberikan pendampingan terlebih dahulu kepada KSM tersebut sehingga memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
65
5.1.3. Pendanaan 5.1.3.1. Jumlah Dana
Jumlah dana yang diterima dan disalurkan pada BKM Sejahtera Kelurahan Tanjung Balai Karimun termasuk kategori sedang yaitu sebesar Rp. 217.000.000 yang disalurkan kepada 76 KSM. Jumlah dana yang terbanyak disalurkan kepada KSM adalah Rp. 3.500.000 yang beranggotakan 7 orang dan terkecil adalah Rp. 1.500.000 yang beranggotakan 3 orang. Selanjutnya masing-masing anggota KSM mendapatkan dana pinjaman sebesar RP.500.000. 5.1.3.2. Sumber Dana
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada pelaksanaan dana bergulir P2KP selain dana yang bersumber dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai sumber dana utama dimungkinkan dana yang bersumber diluar BLM antara lain: APBD, pihak swasta, swadaya masyarakat dan dari sumber lainnya. Pada pelaksanaan dana begulir P2KP, sumber dana hanya berasal dari BLM yang merupakan dana dari pemerintah pusat melalui Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan dana yang berasal dari sumber dana lainnya belum terlaksana. Adapun dana yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah untuk penyuksesan pelaksanaan P2KP adalah untuk kegiatan pendampingan berupa operasional kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan P2KP baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.
5.2. Evaluasi Pelaksanaan (Proses) Program 5.2.1. Pendampingan
Pendampingan terhadap KSM dilakukan oleh Fasilitator dan UPK. Adapun pendampingan yang dilaksanakan kepada KSM berdasarkan pedoman pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir sebagaimana tabel 17 dibawah ini:
66
Tabel 17. Konsultasi serta pendampingan kepada KSM No
1.
Kegiatan Pendampingan
Dilakukan Oleh Fasilitator UPK
Menjaga agar KSM yang dilayani √ selalu memenuhi kriteria kelayakan 2. Menghadiri pertemuan anggota yang diselenggarakan oleh kelompok √ maupun pertemuan antar kelompok yang ada. 3. Membantu menyusun proposal, pengembangan usaha maupun √ Ekonomi Rumah Tangga (ERT) anggota 4. Mengembangkan berbagai sikap positif dalam berkelompok (komunikasi, √ kerjasama, disiplin, tanggung renteng , dan lain-lain) 5. Membantu serta memfasilitasi KSM/anggota dalam hal memerlukan √ bantuan teknik usaha. 6. Mendorong ke arah berfungisnya kelompok dalam memperlancar √ pengelolaan pinjaman bergulir. 7. Memberikan pelatihan dasar pinjaman bergulir, pembukuan, PERT 8. Mendorong proses belajar KSM dan anggota dalam melakukan akses ke √ lembaga keuangan mikro Sumber: Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2006)
√
√
√ √ √
Sedangkan pendampingan dari pihak Pemerintah Daerah, berdasarkan SK Bupati Nomor. 132.H Tahun 2006 dilakukan oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK). PJOK ini dibentuk pada tingkat Kecamatan yang dijabat oleh Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat pada masing-masing Kecamatan dengan tugas sebagai berikut: (1) Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan; (2) Memfasilitasi proses pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya. Bentuk-bentuk fasilitas yang dikonsultasikan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KMW serta dengan Tim Fasilitator yang ada di wilayah kerjanya; (3) Melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi penandatanganan SPPB, memproses SPP ke LPKN dan lain-lain; (4) Membuat laporan pelaksanaan setiap bulan.; (5) Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan
67
menyerahkannya kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. 5.2.1.1. Pengelola Lokal
Adapun tanggapan 46 responden peminjam (anggota KSM) mengenai keberadaan pengelola lokal dalam hal ini BKM/UPK dalam kegiatan pendampingan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan yaitu: 33 responden menjawab kategori baik, 13 responden menjawab sedang dan tidak ada responden menyatakan dengan kategori jelek sebagaimana pada gambar 16 dibawah ini:
40
33
30 13
Responden 20 10 0
0 Kategori Baik
Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 16. Tanggapan Responden terhadap Pendampingan oleh Pengelola Lokal (BKM/UPK)
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 33 responden menjawab dengan kategori baik KSM dengan kategori baik yaitu apabila anggota KSM mengetahui keberadaan pengelola lokal dan keberadaannya sangat membantu penyelesaian masalah atau kesulitan yang dialami. 13 responden menjawab dengan kategori sedang yaitu apabila anggota KSM mengetahui keberadaan pengelola lokal, namun keberadaannya belum terlalu membantu penyelesaian masalah atau kesulitan yang dialami dan tidak ada responden yang menjawab dengan kategori jelek yaitu apabila anggota KSM tidak mengetahui keberadaan pengelola lokal dan keberadaannya tidak membantu dalam penyelesaian masalah atau kesulitan yang dialami. Sehingga dari jawaban responden dapat diketahui bahwa seluruh responden mengetahui keberadaan BKM/UPK. Hal ini dikarenakan anggota BKM/UPK dalam pembentukannya berasal dari warga masyarakat setempat.
68
Sehingga mereka mengenal anggota BKM/UPK tersebut dengan baik. Namun dari seluruh responden sebagiannya menyatakan bahwa keberadaan BKM/UPK tersebut belum terlalu membantu dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pendampingan oleh UPK adalah tindakan oknum UPK lama yang membawa kabur sebagian dana KSM yang telah melakukan pengangsuran sebesar Rp. 25.000.000, sehingga UPK yang baru harus melaksanakan rekapitulasi kembali terhadap bukti atau kwitansi yang telah menyetor kepada UPK lama namun belum dimasukkan kedalam kas UPK. Selain itu UPK harus menumbuhkan kepercayaan kembali kepada peminjam terhadap pelaksanaan program 5.2.1.2. Fasilitator Kelurahan
Adapun tanggapan 46 responden peminjam (anggota KSM) mengenai keberadaan Fasilitator Kelurahan dalam kegiatan pendampingan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan yaitu: 19 responden menjawab kategori baik, 24 responden menjawab kategori sedang dan 3 responden menyatakan dengan kategori jelek sebagaimana pada gambar 17 dibawah ini:
24 25
19
20 Responden
15 3
10 5 0
Kategori Baik
Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 17. Tanggapan Responden terhadap Pendampingan oleh Fasilitator Kelurahan
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 19 responden menjawab dengan kategori baik yaitu apabila anggota KSM mengetahui keberadaan fasilitator kelurahan dan keberadaannya sangat membantu penyelesaian masalah atau kesulitan yang dialami. 24 responden menjawab dengan kategori sedang yaitu
69
apabila anggota KSM mengetahui keberadaan fasilitator kelurahan, namun keberadaannya belum terlalu membantu penyelesaian masalah atau kesulitan yang dialami dan 3 responden menjawab dengan kategori jelek yaitu apabila anggota KSM tidak mengetahui keberadaan fasilitator kelurahan dan keberadaannya tidak membantu dalam penyelesaian masalah atau kesulitan yang dialami. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar dari responden mengetahui keberadaan fasilitator kelurahan namun hanya sebagian dari mereka (19 orang) yang merasa terbantu dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Fasilitator sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal khususnya dalam kegiatan pendampingan terhadap anggota KSM adalah: (1) Luasnya ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, dimana satu orang fasilitator rata-rata membawahi dua Kelurahan; (2) Kontrak kerja yang berlaku selama 1 tahun, yang terkadang menyebabkan adanya pergantian fasilitator; dan (3) Dana operasional yang kurang memadai. 5.2.2. Penggunaan Dana 5.2.2.1. Jenis Usaha
Usaha yang dijalankan oleh peminjam adalah usaha dengan kategori usaha mikro. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dan penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. Jenis usaha yang dijalankan oleh responden berdasarkan pengelompokan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu: 15 orang menjalankan usaha warung, 18 orang menjalankan usaha dengan kelompok makanan dan 13 orang menjalankan usaha dengan kelompok non makanan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 18 dibawah ini:
70
15
20 Responde n
18 13
10 0 Warung Makanan
NonMakanan
Gambar 18. Jenis Usaha yang dijalankan oleh Responden.
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kelompok usaha makanan merupakan jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh responden yaitu antara lain: jualan kue, jualan gorengan, jualan bakso keliling, jualan nasi, jualan mie atau siomay, jualan tempe, jualan es cendol, jualan buah/rujak, jualan kerupuk, katering dan jualan jamu. Sedangkan usaha warung baik itu sembako maupun kelontong menempati urutan kedua dan selanjutnya adalah responden yang menjalankan usaha non makanan seperti kios bensin, pakaian bekas/rombengan, usaha M-Kios atau jualan Pulsa/voucer, ternak ayam, ternak lele, pembuatan batako, jual TV bekas, bengkel, menjahit dan reparasi. Hasil evaluasi terhadap responden juga diketahui bahwa tidak ada satupun dalam satu KSM yang menjalankan jenis usaha yang sama. Sehingga dalam pembentukan KSM dan kerjasama yang dilakukan hanya dalam hal agar memudahkan dalam mendapatkan dana pinjaman dan dalam proses pengembalian angsuran yang dikoordinir oleh ketua KSM. 5.2.2.2. Tingkat Pengembalian
Sebagaimana
disebutkan
sebelumnya
bahwa
masyarakat
yang
mendapatkan dana pinjaman bergulir pada tahun pertama ini mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 500.000 setiap orangnya dan diwajibkan mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 10 bulan. Dengan jasa pinjaman 1,5% per bulannya. Sampai dengan bulan September 2008, dari total 76 KSM yang ada sebanyak 24 KSM telah melunasi pembayarannya. Sedangkan 52 KSM masih
71
menunggak. Adapun kategori tunggakan pada pelaksanaan P2KP dibagi menjadi tunggakan dibawah 3 bulan dan diatas 3 bulan. Dari kategori tersebut untuk Kelurahan Tanjung Balai Karimun terdapat 31 KSM yang menunggak diatas 3 bulan dan 21 KSM yang menunggak dibawah 3 bulan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 19 dibawah ini:
31
40
24
21
30 Jumlah KSM 20 10 0
Lunas
Menunggak > 3 bulan
Menunggak < 3 bulan
Gambar 19. Jumlah KSM berdasarkan Tingkat Pengembalian
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa masih besarnya tingkat tunggakan yang ada. Hal ini jelas menjadi permasalahan mendasar program ini. Karena esensi dari pinjaman bergulir ini adalah perguliran dana kepada masyarakat miskin lainnya yang belum mendapatkan pinjaman untuk tambahan modalnya atau perguliran kembali kepada masyarakat pemanfaat program yang telah melunasi pinjamannya. Dengan adanya tunggakan tersebut maka kedua hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil evaluasi melalui wawancara terhadap responden peminjam maupun responden ahli, adapun faktor-faktor yang menyebabkan anggota KSM menunggak pinjaman yang diperolehnya yaitu: (1) Pemahaman terhadap program. Dimana pengalaman program kredit dana bergulir yang dilaksanakan selama ini, yang tidak memberikan sanksi hukum yang jelas terhadap para penunggak menyebabkan timbul persepsi negatif terhadap sebagian dari peminjam. Sehingga mereka tidak konsisten dalam pengembalian pinjamannya. (2) Pengalihan pemanfaatan dana. Dimana dana yang seharusnya digunakan untuk penambahan modal, namun digunakan untuk keperluan mendesak
72
seperti berobat maupun untuk keperluan rumah tangga lainnya. Sehingga pada saat jatuh tempo pengembalian mereka tidak mampu membayarnya. (3) Daya beli masyarakat yang menurun. Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2007 yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sehingga pemasaran dan keuntungan yang diperoleh menurun yang berakibat pada
penurunan
pendapatan
dan
kemampuan
peminjam
dalam
mengembalikan angsurannya. 5.3. Evaluasi Dampak (Output) Program
Adapun dampak ataupun hasil yang ingin dicapai dapat dilihat dari tujuan umum yang ingin dicapai yaitu Keadaan Ekonomi Peminjam yang semakin membaik dan terjadinya kesinambungan program melalui perguliran pinjaman. 5.3.1. Keadaan Ekonomi
Adapun dampak ataupun hasil yang diharapkan adalah sesuai dengan tujuan umum pengembangan pinjaman bergulir P2KP yaitu keadaan ekonomi dari masyarakat golongan miskin telah meningkat dengan indikator kinerja yaitu : (1) Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, dan modal sendiri bagi warga miskin kelompok sasaran; dan (2) Meningkatnya aset, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, bagi warga miskin kelompok sasaran. Selanjutnya untuk mengevaluasi indikator kinerja tercapainya keadaan ekonomi tersebut dapat dirangkum berdasarkan variable yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu: peningkatan modal, penambahan aset kepemilikan dan peningkatan pendapatan dari peminjam atau kelompok sasaran tersebut. 5.3.1.1. Peningkatan Modal
Adapun tanggapan 46 responden peminjam (anggota KSM) terhadap evaluasi
mengenai
peningkatan
modal
setelah
mendapatkan
pinjaman
berdasarkan kategori yang telah ditetapkan yaitu: 8 responden yang menjawab kategori baik,
31 responden menjawab kategori sedang dan 7 responden
menyatakan dengan kategori jelek sebagaimana pada gambar 20 dibawah ini:
73
31
40 30 Responden 20
8
7
10 0
Kategori Baik
Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 20. Peningkatan Modal Responden Setelah Mendapatkan Pinjaman
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 8 responden menjawab dengan kategori baik yaitu apabila terjadinya peningkatan modal setelah mendapatkan pinjaman lebih dari 20% per hari atau per bulan dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pinjaman. 31 responden menjawab dengan kategori sedang yaitu apabila terjadinya peningkatan modal setelah mendapatkan pinjaman kurang dari 20% per hari atau per bulan dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pinjaman dan 7 responden menjawab dengan kategori jelek yaitu apabila tidak terjadinya peningkatan modal sama sekali atau menurun bila dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pinjaman. Dari evaluasi diatas dapat diketahui bahwa secara umum terjadi peningkatan modal walaupun sebagian besar menyatakan penambahan modal yang ada tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan dana pinjaman yang didapatkan tidak sesuai dengan skala usaha ataupun kebutuhan peminjam untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selain itu penyebab lainnya adalah pengalihan pemanfaatan dana bukan untuk keperluan penambahan modal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 5.3.1.2. Penambahan Aset Kepemilikan
Adapun tanggapan 46 responden peminjam (anggota KSM) terhadap evaluasi mengenai penambahan aset kepemilikan setelah mendapatkan pinjaman berdasarkan kategori yang telah ditetapkan yaitu: 35 responden menjawab
74
meningkat, 11 responden menjawab tetap dan tidak ada responden menjawab menurun sebagaimana pada gambar 21 dibawah ini:
40
35
30 11
Responden 20 10 0
0 Meningkat
Tetap
Menurun
Gambar 21. Penambahan Aset Kepemilikan Responden Setelah Mendapatkan Pinjaman
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 35 responden menjawab dengan kategori meningkat yaitu apabila terjadinya penambahan aset produktif maupun aset rumah tangga berupa barang bergerak dan tidak bergerak. 11 responden menjawab dengan kategori tetap yaitu apabila tidak ada perubahan aset produktif maupun aset rumah tangga berupa barang bergerak dan tidak bergerak dan tidak ada responden menjawab dengan kategori menurun yaitu apabila terjadinya penurunan aset produktif maupun aset rumah tangga berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Dari evaluasi diatas diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami aset kepemilikan. Aset yang mengalami peningkatan setelah terlibat dalam P2KP sebagian besar merupakan aset produktif untuk mendukung aktifitas usaha ekonominya. Seperti pada usaha kelompok makanan, aset produktif yang mengalami penambahan adalah peralatan makan seperti: piring, sendok, garpu, panci memasak dan kebutuhan dapur lainnya serta pembelian tabung gas. 5.3.1.3. Peningkatan Pendapatan
Adapun tanggapan 46 responden peminjam (anggota KSM) terhadap evaluasi mengenai peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pinjaman berdasarkan kategori yang telah ditetapkan yaitu: 8 responden yang menjawab
75
baik, 34 responden menjawab kategori sedang dan 4 responden menyatakan dengan kategori jelek sebagaimana pada gambar 22 dibawah ini:
34
40 30 Responden 20
8
4
10 0
Kategori Baik
Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 22. Peningkatan Pendapatan Responden Setelah Mendapatkan Pinjaman
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 8 responden menjawab dengan kategori baik yaitu apabila terjadinya peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pinjaman lebih dari 20% per hari atau per bulan dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pinjaman. 34 responden menjawab dengan kategori sedang yaitu apabila terjadinya peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pinjaman kurang dari 20% per hari atau per bulan dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pinjaman dan 4 responden menjawab dengan kategori jelek yaitu apabila tidak terjadinya peningkatan pendapatan sama sekali atau menurun bila dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pinjaman. Dari evaluasi diatas dapat diketahui bahwa secara umum terjadi peningkatan pendapatan walaupun sebagian besar menyatakan peningkatan pendapatan yang ada tidak terlalu signifikan. Namun dari sebagian besar responden khususnya yang telah melunasi pembayarannya memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan kembali pinjaman dalam rangka meningkatkan pendapatan dimasa yang akan datang.
76
5.3.2. Perguliran Pinjaman 5.3.2.1. Jumlah Peminjam
Sebagaimana
disebutkan
sebelumnya
bahwa
perguliran
pinjaman
dikatakan baik apabila lebih dari 40% peminjam (anggota KSM) mendapatkan kembali pinjaman (pinjaman berulang). Untuk Kelurahan Tanjung Balai Karimun dari data UPK sampai dengan bulan Desember 2008 dari 434 peminjam dana bergulir BLM tahap pertama, terdapat 132
peminjam yang mendapatkan pinjaman kembali. Dimana dana
tersebut merupakan dana pengembalian atau angsuran dari peminjam yang ada. Berdasarkan kriteria yang disebutkan sebelumnya, dengan peminjam yang mendapatkan pinjaman kembali berulang sebesar 30,4% dari total peminjam maka termasuk kriteria jelek yaitu apabila jumlah anggota KSM yang mendapatkan pinjaman kembali (berulang) kurang dari 40%. 5.3.2.2. Penagihan
Penagihan
kepada
penunggak
pinjaman
sangat
penting
bagi
keberlangsungan program. Dengan penagihan yang dilaksanakan secara maksimal maka dapat mengembalikan kembali dana yang diperlukan bagi peminjam baru maupun kepada peminjam lama yang telah mengembalikan pinjamannya. Dalam usaha untuk menangani pinjaman bermasalah yang dikarenakan tunggakan pembayaran dari peminjam, maka dilakukan upaya penagihan oleh UPK. Upaya penagihan yang dapat dilakukan adalah mengadakan kunjungan kepada peminjam yang menunggak, melakukan tindakan administrasi, pencairan dana tanggung renteng sampai dengan penyitaan terhadap jaminan dari peminjam. Evaluasi melalui pendapat responden ahli diperoleh hasil berdasarkan kategori yang telah dibuat sebelumnya yaitu: tidak ada responden menjawab dengan kategori baik. 7 responden menjawab dengan kategori sedang dan tidak ada responden yang menjawab dengan kategori jelek sebagaimana pada gambar 23 dibawah ini.
77
7 8 6 Responden 4 2 0
0 Kategori Baik
0 Kategori Sedang
Kategori Jelek
Gambar 23. Kategori Berdasarkan Proses Penagihan
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada responden menjawab dengan kategori baik yaitu apabila telah terbentuk tim kecil penagihan dan tim tersebut telah melakukan upaya penagihan secara rutin kepada para penunggak. 7 responden menyatakan dengan kategori sedang yaitu apabila belum terbentuk tim kecil penagihan namun UPK secara rutin atau aktif melakukan penagihan kepada para penunggak dan tidak ada yang menjawab dengan kategori jelek yaitu apabila belum terbentuk tim kecil penagihan dan UPK tidak secara rutin atau aktif melakukan penagihan kepada para penunggak. Dari hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa dalam upaya penagihan terhadap peminjam baru dilaksanakan oleh UPK dan belum terbentuk tim kecil penagihan yang mendukung dalam upaya penagihan tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan UPK bersifat persuasif dimana UPK secara aktif mengunjungi peminjam yang menunggak dan mencairkan dana tanggung renteng. Sedangkan upaya dengan penyitaan terhadap barang jaminan seperti perabot rumah tangga dan barang elektronik milik peminjam tidak dilakukan.
78
