VI PEMBAHASAN
6.1 Perbandingan KPDK dan KJKS BMT BUS Dilihat dari sejarahnya, Koperasi memang dilahirkan sebagai badan Usaha dengan tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi dari anggota-anggotanya. Latar belakang kelahirannya telah memberikan ciri khusus kepada koperasi, berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya. Bagaimanapun besarnya perbedaan koperasi dengan bentuk usaha kumpulan modal, tidak berarti koperasi lepas dari fungsi-fungsi manajemen untuk menangani usaha Koperasi. Semua unsur-unsur manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi-fungsi dimaksud setidaknya meliputi 20 : a. Planning b. Organizing c. Directing d. Controlling Berfikir secara manajemen adalah berfikir secara mengendalikan, mengarahkan dan memanfaatkan
segala apa (faktor-faktor sumber daya) yang menurut
perencanaan (planning) diperlukan untuk menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan (goal) tertentu. 21 Praktek manajemen menunjukan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (planning, organizing, directing, controlling) secara langsung maupun tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur manusia. Planning dalam manajemen adalah ciptaan manusia, organizing adalah mengatur unsur manusia, directing adalah proses menggerakan manusia manusia anggota organisasi, sedang controlling diadakan agar pelaksanaan manajemen (manusia-manusia) selalu dapat meningkatkan hasil kerjanya. Dari fakta tersebut, dapat dibenarkan pendapat yang menyatakan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi untuk bagian yang besar tergantung pada orang20 21
Manajemen Koperasi, Dra.Ninik Widiyati, Rineka Cipta, 2010, hal. 2 Ibid, hal. 6
43
orang yang menjadi anggotanya. Betapapun sempurna rencana-rencana, organisasi dan pengawasam serta penelitiannya. Bila orang-orang tidak mau melakukan pekerjaan yang diwajibkan, maka seorang manajer tidak akan mencapai hasil yang sebenarnya dapat dicapai. Berhasilnya manajemen koperasi harus jelas terlebih dahulu konsep, tujuan, sasaran yang harus dicapai sampai waktu tertentu, perencanaan dan bagaimana kebijaksanaan harus diletakkan sebagai dasar prosedur kerja yang harus dirumuskan dengan jelas. 22 Kinerja sebuah perusahaan biasanya lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Pengukuran berdasarkan rasio keuangan ini sangatlah bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Sehingga seringkali kinerja perusahaan terlihat baik dan meningkat, yang mana sebenarnya kinerja tidak mengalami peningkatan dan bahkan menurun. Diperlukannya suatu alat ukur kinerja yang menunjukkan prestasi manajemen sebenarnya dengan tujuan untuk mendorong aktivitas atau strategi yang menambah nilai ekonomis (value added activities) dan menghapuskan aktivitas yang merusak nilai (non-value added activities). Namun dalam penelitian kali ini, penulis hanya akan menjabarkan mengenai perbedaan sistem manajemen antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Menurut Drs. P. Hasibuan, setiap bentuk usaha termasuk koperasi, harus berpegang pada fungsi-fungsi manajemen, dalam rangka melakukan fungsifungsi perusahaan untuk mencapai tujuan usaha masing-masing.
22
Manajemen Koperasi, Dra.Ninik Widiyati, Rineka Cipta, 2010, hal. 37
44
6.1.1 Fungsi dan Proses Manajemen 6.1.1.1 Planning Tabel 2. Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Item Tujuan
KJKS BMT BUS Memberdayakan Pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal. Sebagai lembaga intermediary dengan menghimpun dan menyalurkan dana Anggota dan Calon Anggota permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya).
Visi
Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Mikro Syari’ah Terdepan Dalam Pendampingan Usaha Kecil Yang Mandiri.
Misi
Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari’ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari’ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta’awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiyaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodakoh, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syari’ah yang sehat dan tangguh. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.
KPDK Jangka Pendek Memberikan solusi atas kebutuhan anggota atas modal dan usaha Memberikan pelayanan pada anggota dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik Memperbaiki struktur kelembagaan dan operasional usaha agar dimungkinkan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, produktif dan professional Jangka Panjang Meningkatkan posisi tawar (bargaining power) KPDK terhadap mitra usahanya, sehingga lebih mampu mempertahankan eksistensinya dan memberikan pelayanan yang lebih baik. KPDK berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Mewujudkan KPDK menjadi Koperasi Karyawan yang handal, tangguh dan berdaya saing tinggi. Melalui pengelolaaan yang efektif, efisien, professional dan mandiri
45
Bahwa untuk merencanakan suatu usaha harus terlebih dahulu ditentukan tujuan usaha yang dimaksud, sebab jika tidak demikian masing-masing kegiatan bisa berjalan sendiri-sendiri. Apabila tujuan (objektif) sudah ditentukan, sebaiknya digariskan kebijakan-kebijakan, strategi dan taktik untuk mencapai tujuan itu. Penentuan tujuan dan strategi hendaknya dilakukan menurut metode dan teknik-teknik tertentu seperti teknik mengambil keputusan dan teknik pelaksanaannya. Manajemen
dalam
fungsi
planning
adalah
menentukan
dan
menginformasikan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai suatu koperasi kepada seluruh anggotanya. Visi bersifat luas dan merupakan gambaran kemana para pemimpin suatu perusahaan ingin melangkah. Sedangan tujuan bersifat spesifik, jelas dan merupakan sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Tugas Manajemen itu sendiri adalah untuk memastikan semua tujuan yang direncanakan pada langkah ini diarahkan untuk mencapai prinsip ini. Dilihat dari visi, misi dan tujuan yang ditetapkan oleh KPDK dan KJKS BMT BUS. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mensejahterakan para anggotanya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama didirikannya koperasi. KPDK pada salah satu tujuannya menyebutkan bahwa KPDK berkomitmen untuk menjadikan para anggotanya sejahtera dan menjadikan KPDK ini menjadi koperasi yang handal. Hal ini mengindikasikan bahwa KPDK memiliki orientasi pengembangan internal koperasi. Berbeda dengan KJKS BMT BUS. Dalam salah satu tujuannya disebutkan bahwa KJKS BMT BUS akan proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa selain untuk pengembangan internal, KJKS BMT BUS ini berkomitmen untuk melakukan pengembangan eksternal. Pengembangan eksternal ini dilakukan dengan programprogram CSR seperti pengajian, pengobatan gratis, santunan fakir miskin dan lain-lain. Dengan ini selain mensejahterakan anggotanya, KJKS BMT BUS juga mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Selain itu KJKS BMT BUS memiliki tujuan untuk menghilangkan praktek ribawi yang saat ini berkembang di masyarakat. Praktek ribawi ini dinilai haram dan memberatkan masyarakat yang notabene memiliki penghasilan dan kesejahteraan yang rendah. 46
Selain itu KJKS BMT BUS ini ingin menjadikan lembaga tersebut sebagai lembaga penyalur zakat yang dipercaya. Mereka melihat kondisi saat ini banyak masyarakat yang tidak percaya dengan lembaga penyalur zakat untuk menyalurkan zakat yang mereka salurkan. Masyarakat merasa lebih nyaman menyalurkan zakatnya langsung kepada yang berhak, ketimbang harus menyalurkannya melalui lembaga penyalur zakat yang ada. Ini merupakan tantangan bagi mereka untuk menjadikan KJKS BMT BUS ini sebagai lembaga penyalur zakat yang dipercaya untuk menyalurkan zakat. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa dari segi manajemen perencanaan KJKS BMT BUS lebih mengutamakan prinsip syariah untuk kesejahteraan bagi anggota koperasi, akan tetapi tidak hanya kepada anggota koperasi saja KJKS BMT BUS ingin juga mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya). Sedangkan KPDK selain bertujuan untuk mensejahterakan anggota, KPDK juga ingin mewujudkan KPDK sebagai badan usaha yang handal dan berdaya saing, terutama dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan non anggotanya (dinas). 6.1.1.2 Organizing Sejalan dengan tujuan yang sudah direncanakan untuk mencapainya, perlu segera di rumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan unsur-unsur manajemen yang ikut berfungsi di dalam kegiatan itu. Karena itu setiap unsur manajemen yang turut bermain di dalamnya harus mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Serta dinamika wewenang dan tanggung jawab, baik secara vertikal mapun secara horizontal. Bagi koperasi fungsi-fungsi usahanya tidak hanya meliputi fungsi-fungsi usaha bentuk kumpulan modal tetapi juga pembinaan anggotanya. Organizing dengan demikian merupakan fungsi manajamen yang menentukan wewenang dan tanggung jawab unsur-unsur manajemen dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi usaha koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan baik secara horizontal maupun secara vertikal.
47
Desain Struktur Dilihat dari struktur organisasi, KPDK memiliki bentuk struktur yang lebih ramping dibandingkan dengan struktur organisasi dari KJKS BMT BUS. Burhanuddin (2008) menyebutkan bahwa koperasi yang memiliki struktur organisasi gemuk, kurang fleksibel dan diorganisasikan dengan pola lama tanpa memanfaatkan teknologi informasi menghadapi masalah jalan ditempat dan cenderung tidak berkembang. Menurut penulis, struktur organisasi yang dimiliki oleh KJKS BMT BUS lebih menggambarkan kejelasan fungsi dan wewenang tiap bagian sehingga tiap bagian mengetahui tugas, wewenang dan batasan dalam bekerja. Dalam segi tugas, KJKS BMT BUS memiliki bagian Human Resources Development (HRD) yang dalam hal ini berfungsi sebagai divisi pengembangan sumber daya manusia dan inovasi koperasi. Selain itu, divisi ini juga dibawahi oleh departemen yang berbeda dengan divisi unit usaha dan lainnya. Disain tugas koperasi yang digambarkan dalam diagram struktur organisasi, pada umumnya tidak memiliki divisi atau departemen Research and Development (R&D) dan Human Resources Development (HRD). Padahal, kedua departemen ini memiliki posisi vital dalam pengembangan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dan proses inovasi koperasi. Di perusahaanperusahaan modern pesaing koperasi biasanya memiliki kedua departemen tersebut agar mampu bertahan dalam kompetisi. Tidak tertutup kemungkinan disain organisasi seperti ini yang menyebabkan koperasi kalah bersaing dengan perusahaan kapitalistik. Meski perlu dicatat bahwa perbedaan orientasi pada kedua organisasi perusahaan kemungkinan menjadi penyebab lainnya. 23 Pembagian Tugas dan Wewenang Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab perangkat organisasi koperasi secara garis besar diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, yang selanjutnya oleh masing-masing koperasi dijabarkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Rapat Anggota
23
Burhanuddin “Tinjauan Prospek Koperasi Indonesia dari Perspektif Disiplin Ilmu Manajemen Bisnis, h.14
48
memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan sentral dalam pengambilan keputusan strategis koperasi.24 Pembagian tugas di dalam lingkup koperasi baik KPDK maupun KJKS BMT BUS terdiri atas perincian serta pengelompokan aktivitas yang erat hubungannya satu sama lain dalam koperasi itu sendiri serta yang berkaitan dengan pihak luar koperasi. Aktifitas yang erat hubungannya dalam koperasi itu sendiri menurut KJKS BMT BUS, Dewan Pengurus mempunyai tugas dalam melaksanakan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Tugas lainnya adalah mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT yang dijalankan oleh pengelola agar tetap mengikuti kebijakan dan keputusan yang telah disetujui oleh rapat anggota serta melaporkan operasional BMT pada anggota setiap akhir tahun dalam RAT. Aktifitas lainnya adalah yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Personalia, Pihak ini bertugas membantu General Manager dalam menjabarkan kebijaksanaan yang telah di gariskan oleh pengurus di bidang personalia, pengembangan Sumber Daya Insani, pengawasan dan pembinaan. Pihak personalia bertanggung jawab atas aktivitas pengelola, penambahan dan pengurangan karyawan serta mengusulkan mutasi sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Bagian Pengawasan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
operasional
lembaga
dan
bertanggungjawab
atas
pelaksanaan
pengawasan aktifitas administrasi operasional meliputi laporan administrasi keuangan dan syariah. Sedangkan aktifitas yang mewakili koperasi dengan pihak luar KJKS BMT BUS adalah Manager Cabang (Pemasaran) Mewakili kantor pusat untuk bertanggungjawab atas operasional cabang-cabang yang berada di masing-masing wilayah kerja untuk menjual produk dan meningkatkan citra pelayanan BMT baik pembiayaan maupun simpanan dan membina, mengatur, mengawasi serta melaksanakan kegiatan mengamankan posisi BMT. Menurut Bapak Boy Indra K selaku manager USP (Unit Simpan Pinjam) di KPDK, dijelaskan bahwa struktur organisasi di KPDK adalah sebagai berikut : 24
Ibid, h.14
49
“Jumlah karyawan di KPDK sampai 2010 lalu adalah 23 orang ditambah 1 orang EDP dari tenaga luar. Kita terbagi di 3 bagian Bidang administrasi dan Keuangan, Bidang Usaha Simpan Pinjam dan satu lagi Bidang Usaha Sektor Riil. Masingmasing ada Managernya, lalu kepala unitnya kemudian kasirnya. Ada juga yang di tempatkan di unit usahanya masingmasing, seperti di Toko SME’sco Mart KPDK di parkiran belakang.”
Hal yang menarik dari KJKS BMT BUS dibandingkan dengan koperasi konvensional adalah memiliki Divisi Syariah yang bertanggung jawab atas segala bentuk produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang berdasar pada kaidah-kaidah syariah serta Divisi Transaksi yang bertanggung jawab dalam segala bentuk transaksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pelimpahan adalah penyerahan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang anggota, pengurus dan pengawas adalah berbeda-beda sesuai dengan jabatannya masing-masing. Anggota KJKS BMT BUS mempunyai wewenang mengangkat pengurus dan pengawas melalui Rapat Anggota. Selain itu juga anggota ikut serta berwenang dalam menghimpun potensi usaha dan organisasi yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Hal tersebut juga bisa di lihat dari struktur organisasi di masing-masing koperasi baik itu Koperasi KJKS BMT BUS maupun KPDK. Rentangan Kontrol, Jenjang Organisasi dan Kesatuan Perintah Fungsi pengurus dalam melaksanakan fungsi manajemen adalah mengembangkan organisasi, membuat deskripsi kerja, menentukan rentang kendali organisasi, mengangkat dan memberhentikan karyawan, menginventarisir potensi internal dan eksternal serta menghimpun sumber daya. Rentangan control adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Sedangkan bawahan langsung adalah merupakan sejumlah pejabat yang langsung dibawah seorang atasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam rentang kendali adalah bahwa seorang atasan tidak mungkin dapat memimpin bawahan sebanyak-banyaknya, karena kemampuan
50
seseorang itu terbatas. Makin banyak bawahan, beban pimpinan makin berat, sehingga harus diperhatikan tidak hanya orang-orangnya saja tetapi hubungannya. Jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi didalamnya
terdapat
pejabat,
tugas
serta
wewenang
tertentu
yang
menurut
kedudukannya dari atas sampai bawah dalam suatu fungsi. Kesatuan perintah berarti bahwa tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggungjawab kepada seorang atasan tertentu. Dilihat dari kedua jenis koperasi yang diteliti oleh penulis, struktur organisasi tersebut sudah mampu menunjukan bahwa kedua koperasi tersebut memiliki kejelasan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada. Hal tersebut menjadikan jelas rentang kontrol, jenjang
organisasi dan satuan perintah
pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasannya. Hal yang menjadi perbedaan antara KJKS BMT BUS dan KPDK dalam hal ini adalah, Bagian pengawasan KJKS BMT BUS secara struktural berada di bawah kewenangan Manager Personalia dan Audit. Sedangkan Bagian Pengawasan pada KPDK dikendalikan langsung oleh Rapat Anggota, sehingga tampak lebih independent dan objektif dilihat secara struktural. 6.1.1.3 Directing Masing-masing individu yang telah ditentukan menduduki fungsi dan jabatan-jabatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. Pada hakikatnya directing adalah usaha-usaha komunikasi yang membuat semua pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi bekerja sesuai rencana. Directing / commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benarbenar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan semula. Koperasi hakekatnya dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan, kekurangan, kelemahan dan kemiskinan. Misi ini sangat erat kaitannya dengan pola pengaturan kelembagaan dari masyarakat itu (komunitas anggota koperasi) sendiri membangun kesejahteraan secara bersama-sama (goal). Untuk mencapai tujuan koperasi tersebut maka koperasi harus menunjukkan jatidirinya yang mandiri. 51
Tabel 3. Directing KPDK KJKS BMT BUS Hanya dilakukan oleh top management ke Dilakukan oleh Pengawas Umum, low management Pengawas Syariah dan seluruh komponen yang ada pada struktur organisasi
Directing pada KPDK hanya dilakukan oleh bagian tertinggi dalam struktur organisasi ke bagian terendah dalam struktur saja. Rapat Anggota memberikan komando kepada pengurus, pengurus memberikan komando kepada manajer USP, manajer sektor riil dan manajer administrasi dan keuangan. Kemudian tiap manajer tersebut memberikan komando kepada bawahannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Boy Indra K selaku Manajer USP KPDK. “Kami melakukan kegiatan komando dari manajemen tertinggi ke manajemen terendah. Mulai dari Rapat anggota, Pengurus, Manajer-manajer (Manajer UPS, Manajer sector riil, Manajer administrasi dan keuangan).
Berbeda dengan KJKS BMT BUS dalam melakukan kegiatan komando yang melibatkan seluruh komponen dalam koperasi tersebut. Salah satu contoh adalah Kabag HRD yang memberikan komando kepada Kasie HRD. Sebaliknya, Kasie HRD memberikan saran dan masukan kepada Kabag HRD. Hal ini juga dilakukan oleh tiap bagian unit yag ada di KJKS BMT BUS. Hal tersebut diungkapkan oleh Lili selaku Kepala Cabang dan Manajer Regional KJKS BMT BUS. ”Dikita seluruh bagian melakukan koordinasi agar seluruh kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi dilakukan tidak hanya dari atas ke bawah,melainkan keduanya. Kasie HRD boleh ngasi saran ke Kabag HRD, Kabag HRD boleh ngasi perintah dan teguran ke Kasie HRD. Disini intinya keterbukaan dan saling pengertian.”
Selain itu para pengelola selalu diberi masukan tentang agama. Mereka berkeyakinan bahwa kekuatan spiritual ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap perilaku dan kinerja seseorang dibandingkan dari kekuatan akademis. Oleh karena itu transformasi-transformasi spiritual tidak ada henti-hentinya dilakukan mengantisipasi kesalahan-kesalahan. Sehingga seseorang itu akan berfikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Karena mereka telah mengetahui dampak-dampak apa saja yang akan diterima apabila 52
perbuatan menyimpang itu dilakukan. Hal ini dianggap berhasil untuk menjalin sinergi positif untuk mencapai tujuan bersama. 6.1.1.4 Controlling Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang berlarut-larut sehingga dapat di atasi. Antara perencanaan dan pengawasan tertanam suatu ikatan yang erat, karena tanpa rencana yang ada, pengawasam tidak mempunyai arah. Sebaliknya suatu rencana tanpa pengawasan dapat mengarahkan organisasi kepada kehancuran. Dalam hubungan inilah jika di dalam koperasi sejalan dengan dibentuknya pengurus serentak pula dipilih badan pemeriksa yang kedudukannya terhadap anggota sama. Keduanya merupakan alat-alat perlengkapan koperasi. Tugas pengawas dalam manajemen koperasi memiliki posisi strategis. Mengingat secara tidak langsung, posisinya dapat menjadi pengaman dari ketidakjujuran, ketidaktepatan pengelolaan atau ketidakprofesionalan pengurus. Oleh sebab itu menjadi pengawas harus memiliki persyaratan kemampuan (kompentensi), yaitu kompentensi pribadi dan kompentensi profesional. Kompetensi pribadi menyangkut kharisma atau kewibawaan, kejujuran dan kepemimpinan. Kompetensi pertama ini sangat ditentukan oleh personality yang dimiliki oleh seorang pengawas. Kompetensi ini dapat terbentuk secara alamiah tetapi juga dapat non-alamiah, karena status sosial ekonomi yang dimiliki. Tabel 4. Controlling Dilakukan koperasi
KPDK oleh pengawas
umum
KJKS BMT BUS Dilakukan oleh pengawas umum koperasi dan pengawas syariah (divisi transaksi dan divisi produk Adanya pendampingan
Menurut KPDK, fungsi pengawas adalah perpanjangan tangan dari anggota melalui Rapat Anggota dalam mendampingi pengurus untuk mengawasi jalannya roda usaha perusahaan koperasi. Pengawas berada di satu posisi dengan pengurus tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Menurut Bapak Boy Indra selaku Manager USP Koperasi Pegawai Departemen Koperasi, fungsi pengawas di KPDK adalah sebagai berikut :
53
“Disini ada bagian pengawasnya, ya tugasnya mengawasi jalannya koperasi dan operasionalisasinya. Semua unit diawasi dari mulai kinerja, keuangan sampai ke laporannya setiap periode. Pengurus atau divisi-divisi tertentu punya tugasnya masing-masing, seperti unit simpan pinjam, unit usaha bidang riil, dan keuangan. Ada managernya dan dibantu dengan stafstafnya agar dapat bekerja sama. “
Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi KPDK adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya mengawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain melakukan pengawasan terhadap kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Lili selaku Manager Cabang Utama KJKS BMT BUS, sebagaimana berikut ini : “untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kita telah menggunakan system IT. Sehingga apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, maka system tidak akan bekerja. Kemudian secara internal audit kita mengunjungi cabang-cabang untuk melakukan audit. Selanjutnya dari segi preventif kita selalu memberikan wejangan-wejangan atau arahan tentang agama. Secara tidak disadari kekuatan spiritual ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap perilaku dan kinerja seseorang dibandingkan dari kekuatan akademis. Oleh karena itu transformasitransformasi spiritual tidak ada henti-hentinya mengantisipasi kesalahan-kesalahan. Sehingga seseorang itu akan berfikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Karena mereka telah mengetahui dampak-dampak apa saja yang akan diterima apabila perbuatan menyimpang itu dilakukan.”
KJKS BMT BUS, memiliki Bidang Pengawasan yang membantu General Manager dan menjabarkan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pengurus di bidang personalia, pengembangan Sumber Daya Insani (SDI), pengawasan dan pembinaan. Pihak ini melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap operasional lembaga dan aktivitas administrasi operasional meliputi laporan administrasi keuangan dan syariah. Namun demikian, KJKS BMT BUS juga memiliki Divisi Syariah yang bertanggungjawab atas segala bentuk produk yang dikeluarkan lembaga yang 54
berdasar pada kaidah-kaidah syariah. Divisi Transaksi yang bertanggungjawab dalam segala bentuk transaksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Hal tersebut menyatakan bahwa, KJKS BMT BUS benar-benar diawasi secara operasional maupun struktural. Sehingga diharapkan terdapat pengawasan ke dalam manajemen koperasi dan dapat menghindari penyimpanganpenyimpangan di dalam koperasi yang mengakibatkan keluarnya KJKS BMT BUS dari tujuan, visi-misi serta perencanaan awal. Selain itu dalam hal controlling KJKS BMT BUS juga memiliki bagian pendampingan yang memiliki keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk-produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya. Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah : a. Pendampingan Manajemen Usaha Kebanyakan anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik. b. Pendampingan Permodalan Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah disisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada. c. Pendampingan Pemasaran Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk – produk mereka ke pihak – pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemeritah maupun
swasta.
Kualitas
produk
dari
usaha
anggota
sering
dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk – produk lain.
55
d. Pendampingan Jaringan Usaha Melalui jaringan usaha ( networking ) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. 6.1.2 Sistem Penggajian (Renumerasi) Pada KJKS BMT BUS penggajian dilakukan berdasarkan golongan pengelola dan pengurus. Komposisi gaji yang didapat antara lain gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan istri, tunjangan anak, TASPEN. KJKS BMT BUS ini tidak memberikan tunjangan suami bagi pengelola dan pengurus wanita, karena mengacu pada hukum islam. Hal tersebut diungkapkan oleh Lili selaku manajer regional dan kepala cabang KJKS BMT BUS. “Untuk kompensasi kita hampir sama dengan lembaga lainnya. Ada gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya. Untuk yang putra, ada tunjangan istri dan anak. Kalaupun istri dan anaknya lebih dari satu, tiap istri dan anak akan dapat tunjangan masing-masing. Tetapi jika wanita, tidak ada tunjangan suami karena menerapkan sistem syariat islam. Ada juga tunjangan struktur, mulai dari teller hingga manajer. Ada juga tunjangan taspen.”
KPDK menerapkan sistem bagi yang tidak berbeda jauh dengan KJKS BMT BUS dan lembaga lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Boy Indra selaku manajer USP KPDK. “sistem penggajian di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) itu adalah memakai upah minimum regional untuk daerah jakarta kalau gak salah minimum Rp. 972.000,--atau Rp. 1.072.000 kalau masih belum berubah lupa saya pokoknya Upah minimum terakhir itupun karena kita sbg karyawan yg selalu melaporkan ke pengurus kalau ada upah minum baru krn di kpdk ini gaji harus kita2 yg aktif bila ada perubahan, tidak ada otomatis dr pemerintah krn kita ini swasta. Mengenai gaji ini tidak bergantung sepenuhnya kepada aturan pemerintah tapi dari kemampuan spt contoh tahun ini kan ada gaji 13 tapi di KPDK gak dapet karena kemampuan keuangan KPDK tidak memungkinan untuk keluarkan gaji 13”. 56
Secara keseluruhan komponen penggajian dan tunjangan yang diberikan oleh kedua koperasi sama. Menurut peneliti hal yang membedakan keduanya adalah besaran tunjangan yang diberikan oleh masing-masing koperasi. Kedua koperasi memiliki ketentuan kebijakan guna meningkatkan kinerja para pengelola dan pengurus mereka. Semakin besar tunjangan yang diberikan berbanding positif dengan kinerja kemampuan yang akan dicurahkan mereka terhadap pekerjaan yang mereka jalani. Apabila mereka bersungguh-sungguh menjalankan tugas mereka, maka koperasi tersebut akan berkembang. 6.1.3 Sistem Karir Tabel 5. Sistem Karir -
KPDK Tidak ada penggolongan Tidak ada kebijakan “upgrade” karyawan Hanya berdasarkan kinerja saja “Menunggu bola” seminar dan pelatihan
-
KJKS BMT BUS Ada penggolongan Ada kebijakan “upgrade” karyawan Pembuatan karya tulis ilmiah untuk kenaikan jabatan “Jemput bola” seminar dan pelatihan
Masalah utama dari KJKS BMT BUS ini adalah kualitas SDM yang rendah. Sistem perekrutannya pun tidak menetapkan kualifikasi untuk calon pengelolanya. Sehingga banyak pengelola yang menempati unit kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun hal ini mereka atasi dengan melakukan “up grade” terhadap para karyawannya. Peningkatan kualitas Sumber Daya Insani Pengelola yang professional dilakukan melalui beberapa program. Program utama yang dilakukan adalah peningkatan strata pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan peluang kepada pengelola yang berpendidikan SLTA untuk mengikuti program pendidikan S1 dan jenjang pendidikan S2 bagi yang sudah memiliki ijazah S1. KJKS BMT BUS mengadakan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ilmu dan pengembangan koperasi dengan mengundang para pakar sebagai pembicaranya. KJKS BMT BUS ini menerapkan sistem golongan seperti halnya PNS kepada para pengelola dan pengurusnya. Sistem penggolongan yang ditetapkan KJKS BMT BUS ini sama dengan sistem pada PNS. Hal yang membedakannya adalah kriteria kenaikan dan prosedur kenaikan golongan. KJKS BMT BUS lebih 57
mengutamakan sisi Rukhiyyah dalam menentukan layak atau tidaknya pengelola dan pengurus untuk naik ke golongan yang lebih tinggi. Selain itu, KJKS BMT BUS mengharuskan para pengelola dan pengurus membuat karya tulis yang ditujukan untuk pengembangan unit kerja yang mereka tempati dan jalani. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Lili selaku manajer regional. “Bagi kita masalah knowledge adalah no 2. Yang terpenting adalah komitmen, loyalitas, dedikasi dan integritas. Untuk perekrutan pertama masuk diposisikan sebagai training selama tiga bulan. Apabila kinerja nya baik maka akan dikontrak selama satu tahun. Apabila layak akan menjadi calon pengelola setelah satu tahun juga. Setelah satu tahun berjalan dan dinilai layak, maka akan dijadikan pengelola tetap. Tinggal disesuaikan dari latar belakang pendidikan nya. Apabila SMA, maka golongan nya 2A. Apabila sarjana, maka golongannya 2C. Jika ingin mengajukan kenaikan golongan maka mereka harus membuat karya tulis yang ditujukan untuk pengembangan tiap unit kerja yang mereka jalani. Apabila karya tuis yang diajukan dinilai layak berdasarkan kriteria-kriteria penilaian, maka golongan mereka akan naik. Untuk sistem golongan di kita sama tetapi tidak sama dengan PNS. Maksudnya untuk tingkatan golongan sama dengan PNS. Tetapi kriteria yang digunakan oleh kami lebih mengutamakan sisi rukhiyah.”
Jabatan tertinggi bagi pada sistem manajemen di KPDK adalah setingkat dengan level manajer. Jika menurut urutannya terbagi atas : 1. Staf 2. Kepala Sub Unit 3. Kepala Unit 4. Manajer Manajemen sistem karir di KPDK adalah tidak melihat dari kemampuan seseorang saja, tapi juga di lihat dari tanggung jawabnya. Apabila dari segi kemampuan, tanggung jawab dan kinerja baik, maka pengurus atau karyawan bisa saja naik tingkat ke level yang lebih tinggi. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) bagi pengurusnya pun hanya di fokuskan jika ada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan KPDK seperti pelatihan perpajakan, bisnis dan usaha simpan pinjam saja. Rotasi pekerjaan di KPDK biasanya dilakukan dalam 1 sampai 2 tahun, atau kapanpun di perlukan agar karyawan atau pengurus tidak mengalami 58
kejenuhan dalam melakukan pekerjaan. Sehingga terdapat penyegaran dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan semangat terhadap lingkungan koperasi itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai sistem penggajian KPDK layaknya swasta, maka sistem karir di KPDK tidak terdapat penggogolongan. Jabatan-jabatan yang telah disebutkan diatas dengan gaji pokok yang berbeda sesuai dengan perhitungan masa kerjanya. 6.1.4 Efisiensi Usaha KPDK dan KJKS BMT BUS belum memiliki alat analisis yang mampu melihat apakah usaha yang dilakukan telah efisien atau tidak. KJKS BMT BUS menetapkan produk-produk yang ditawarkan berdasarkan kebutuhan anggotanya. Hal ini diungkapkan oleh Lili selaku manajer regional dan kepala cabang. ”Untuk penentuan produk kita selalu mengacu kepada keinginan dan kebutuhan anggota. Salah satu contoh produk adalah SiSidik (Simpanan Siswa Pendidikan). Produk ini dibutuhkan karena sebagian besar masyarakat kita memiliki sifat konsumtif. Setiap penghasilan yang didapatkan, selalu dibelanjakan untuk kepentingan konsumsi. Sehingga tidak ada simpanan untuk pendidikan anak. Oleh karena itu dengan adanya produk ini bisa membantu para orang tua untuk mempersiapkan biaya untuk pendidikan anaknya di masa yang akan datang.”
Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tujuan, visi, misi dan realisasi produk yang ditawarkan oleh KJKS BMT BUS ini berjalan selaras dan konsisten.
Hal
ini
dikarenakan
produk-produk
yang
ditawarkan
telah
mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh para anggotanya. Produk-produk yang ditawarkan antara lain: 1. Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) 2. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) 3. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) 4. Simpanan Haji (Si Haji) 5. Simpanan Ta’awun Sejahtera (Si Tara) Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) yakni simpanan dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat, Simpanan Sukarela berjangka (Si Suka) yakni simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta bisa 59
dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun, Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) yakni simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk Perguruan Tinggi, Simpanan Haji (SI HAJI) yakni simpanan anggota yang berencana menunaikan ibadah haji yang dikelola dengan menggunakan prinsip wadhiah yadh dhamanah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip serta yang terakhir adalah Simpanan Ta’awun Sejahtera (Si TARA) yakni simpanan dengan akad Mudhorobah anggota sebagai shohibul maal (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai mudhorib (pelaksana/pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Efisiensi KJKS BMT BUS juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota, asset, pembiayaan dan simpanan para anggotanya. Tabel 6. Perkembangan Jumlah Angggota KJKS BMT BUS Uraian Desember 2009 Anggota Masuk Anggota Keluar Desember 2010
Laki-laki 11.166 2.101 526 12.741
Jumlah Anggota Perempuan 17.028 2.466 384 19.110
Jumlah 28.194 4.567 910 31.851
Tabel 7. Perkembangan Asset Tahun Asset (Rp) 1996 8.148.200 1997 88.601.400 1998 139.544.450 1999 437.721.000 2000 1.127.733.900 2001 2.924.254.180 2002 7.571.615.023 2003 15.908.524.179 2004 24.400.017.886 2005 30.200.148.163 2006 40.505.413.328 2007 65.107.519.265 2008 97.865.643.097 2009 118.183.881.438 2010 157.157.387.796
Pembiayaan (Rp) Simpanan Anggota (Rp) 6.448.600 6.800.000 80.976.625 71.172.685 114.058.550 94.055.244 379.450.900 305.862.749 853.827.100 922.237.283 2.199.362.605 2.219.443.932 5.790.150.326 5.306.871.265 13.282.794.000 11.882.662.084 21.450.796.829 17.099.230.425 24.346.497.817 21.795.904.495 32.760.396.965 32.246.021.361 52.407.044.202 44.251.630.549 77.760.846.035 66.915.001.957 97.517.059.326 76.189.458.435 128.537.491.141 102.707.728.952 60
Sedangkan prosentase pemenuhan pembiayaan sektor-sektor usaha didominasi oleh sektor perdagangan yang memiliki prosentase yang paling tinggi. Tabel 8. Prosentase per Sektor No 1 2 3 4 5
Sektor
Prosentase 42 % 25 % 12 % 13 % 8%
Perdagangan Pertanian Industri Nelayan PNS/Jasa/Investasi
Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan jumlah anggota yang berimplikasi positif dengan bertambahnya jumlah asset dan pembiayaan yang ada di KJKS BMT BUS ini. Bertambahnya jumlah anggota disebabkan oleh kepuasan anggota-anggota terhadap pelayanan dan produk yang ditawarkan. Sehingga mereka mempromosikan produk-produk KJKS BMT BUS ini kepada kerabat dan masyarakat sekitar yang sama-sama membutuhkan produk yang disediakan oleh koperasi ini. Dengan meningkatnya volume pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT BUS ini, maka semakin banyak masyarakat yang diberdayakan potensi dan usahanya oleh pembiayaan ini. Secara tidak langsung hal ini dapat membantu program pemerintah yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar didominasi oleh kalangan menengah ke bawah yang merupakan sasaran dari program yang dijalankan KJKS BMT BUS ini. Sektor usaha yang paling besar dibiayai oleh KJKS BMT BUS ini adalah sektor perdagangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat yang perlu diberdayakan potensi
dan usahanya
adalah sektor perdagangan, tanpa
mengesampingkan sektor-sektor lain seperti pertanian, industri dan lain-lain. Dengan demikian tujuan-tujuan dari KJKS BMT BUS ini telah tercapai. Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) memiliki unit usaha simpan pinjam dan sektor riil. Unit pinjaman tersebut terdiri dari unit kredit motor, elektronik, pinjaman usaha dan jasa perumahan. Sedangkan sektor riil terdiri dari toko SMEsCO Mart KPDK, kantin KPDK lantai 2, tiketing umrah dan haji plus, ATK, perumahan, fotocopy, sewa tempat dan lain-lain. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, produk-produk tersebut banyak yang 61
tidak tepat sasaran. Banyak konsumen di luar anggota KPDK yang memanfaatkan produk-produk tersebut. Contoh yang terlihat adalah banyak karyawan di luar anggota KPDK yang berbelanja d toko SMEsCO dan makan di kantin KPDK. Selain itu produk rental kendaraan pun banyak digunakan oleh konsumen di luar anggota KPDK. Sedangkan anggota KPDK jarang memanfaatkan produk yang ditawarkan oleh KPDK sendiri. Produk yang sering dimanfaatkan oleh anggota KPDK itu sendiri hanya produk unit pinjaman. Hal ini merupakan salah satu indikasi adanya penyimpangan dari tujuan utama dari KPDK tersebut yang ingin mensejahterakan anggotanya. Dari jumlah anggota yang terdata di KPDK sendiri mengalami penurunan dari tahun 2009-2010. Tabel 9. Perkembangan Jumlah Anggota KPDK Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Anggota 1.409 orang 1.396 orang 1.366 orang 1.349 orang 1.334 orang 1.442 orang 1.383 orang
Dari data tersebut terlihat adanya penurunan jumlah anggota dari Tahun 2004-2008 dan Tahun 2009-2010. Menurut peneliti hal ini diindikasikan karena tujuan dari KPDK tersebut kurang tepat sasaran, sehingga banyak anggota yang merasa kebutuhannya kurang bahkan tidak terpenuhi. Selain itu,jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan yang didapatkan oleh KPDK pada tahun 2010 mengalami menurunan sebesar Rp. 79.538.067,52. (contoh penjelasan Neraca dan SHU terlampir) Masalah efisiensi koperasi di negara-negara berkembang (termasuk di Indonesia) telah menjadi bahan diskusi panjang terhadap penyebab kegagalan koperasi. Hanel (1985) mengkritisi kegagalan koperasi di negara-negara berkembang disebabkan oleh25
25
Burhanuddin “Tinjauan Prospek Koperasi Indonesia dari Perspektif Disiplin Ilmu Manajemen Biasnis, h.19-20
62
1. Dampak koperasi terhadap pembangunan yang kurang atau sangat kurang dari organisasi koperasi, khususnya karena koperasi tidak banyak memberikan sumbangan dalam mengatasi kemiskinan dan dalam mengubah struktur kekuasaan sosial politik setempat bagi kepentingan golongan masyarakat yang miskin. 2. Jasa-jasa pelayanan yang diberikan oleh organisasi koperasi seringkali dinilai tidak efisien dan tidak mengarah kepada kebutuhan anggotanya. 3. Tingkat efisiensi perusahaan-perusahaan koperasi rendah (manajemen tidak mampu, terjadi penyelewengan, korupsi, nepotisme, dll). 4. Tingkat ofisialisasi yang yang sering kali terlampau tinggi pada koperasi (khususnya koperasi pertanian), ditandai dengan dukungan/bantuan dan pengawasan yang terlalu besar, struktur komunikasi dan pengambilan keputusan memperlihatkan sama seperti pada lembaga-lembaga birokrasi pemerintah, ketimbang sebagai suatu organisasi swadaya yang otonom, partisipatif dan berorientasi pada anggota. Untuk mengatasi masalah tersebut, Hanel merumuskan beberapa rekomendasi tentang upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan koperasi sebagai berikut: 1. Organisasi koperasi harus berusaha secara efisien dan produktif, artinya koperasi harus memberikan manfaat dan menghasilkan potensi peningkatan pelayanan yang cukup bagi anggotanya. 2. Organisasi koperasi harus efisien dan efektif bagi anggotanya, artinya setiap anggota akan menilai manfaat partisipasi dalam usaha bersama lebih efektif untuk mencapai kepentingan dan tujuannya dibandingkan dengan pihak lain. 3. Koperasi harus mampu menghindari terjadinya situasi dimana kemanfaatan yang dihasilkan oleh usaha bersama/koperasi menjadi milik umum. Artinya koperasi harus mampu mencegah timbulnya dampak dari penumpang gelap (free riders) yang terjadi karena usaha koperasi mengarah kepada usaha bukan untuk anggota.
63
Yuyun Wirasasmita (1991) berpendapat bahwa kondisi koperasi setelah era 80-an dan 90-an, masih belum banyak mengalami perubahan karena masih dalam kondisi26 : 1. Fungsi dan tujuan koperasi belum sesuai keinginan anggotanya. 2. Karyawan koperasi dan para manajer dalam menjalankan organisasi sangat tanggap terhadap arahan pengurus atau pemerintah tetapi tidak tanggap terhadap arahan anggota. 3. Fasilitas koperasi terbuka juga bagi non anggota sehingga tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh anggota dan non anggota. 6.1.5 Kinerja Keuangan Dalam mengukur efisiensi modal kerja suatu koperasi dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas. Hasil dari perhitungan rasio tersebut dapat memberikan gambaran tentang efisien dan tidak efisien keadaan suatu koperasi apabila dibandingkan dengan angka rasio standar. Rasio keuangan dapat dibagi kedalam tiga bentuk umum yang sering dipergunakan yaitu : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas ( Leverage ), dan Rasio Rentabilitas. 1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio). a. Current Ratio ( Rasio Lancar). Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam
membayar
kewajiban
jangka
pendeknya
dengan
menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Current Ratio dapat dihitung dengan rumus : Current Ratio = Aktiva Lancar Hutang Lancar KPDK 2010 Current Ratio = Aktiva Lancar Hutang Lancar
26
ibid
64
= Rp 18.846.374.822,89 Rp 1.670.107.640,73 = 11,28 KJKS BMT BUS 2010 Current Ratio = Aktiva Lancar Hutang Lancar = Rp 112.870.607.349,86 Rp 76.193.037.437,08 = 1,48 Artinya, kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar bagi KPDK di tahun 2010 adalah setiap Rp 1 hutang lancar di jamin oleh aktiva lancar Rp 11,28. Sedangkan untuk KJKS BMT BUS adalah setiap hutang lancar Rp 1 dijamin oleh Rp 1,48. b. Quick Ratio ( Rasio Cepat ) Merupakan rasio yang digunaka untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid . Quick Ratio dapat dihitung dengan rumus yaitu : Quick Ratio = (Aktiva Lancar – Persediaan) Hutang Lancar KPDK 2010 Quick Ratio = Aktiva Lancar – Persediaan Hutang Lancar = Rp 18.846.374.822,89 – Rp 7.288.045.915,33 Rp 1.670.107.640,73 = 6,92 KJKS BMT BUS 2010 Quick Ratio = Aktiva Lancar – Persediaan Hutang Lancar = Rp.112.870.607.349,86 – Rp.4.625.171.676,00 Rp. 76.193.037.437,08 = 1,42
65
2. Rasio Solvabilitas a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Merupakan Perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya . Rasio ini dapat dihitung denga rumus yaitu : Total Debt to equity Ratio = Total Hutang Ekuitas Pemegang Saham KPDK 2010 Total Debt to equity Ratio = Total Hutang Ekuitas Pemegang Saham = (Rp 1.670.107.640,37+Rp 11.053.011.506,89) Rp 28.572.900.626,98 = 0,445 KJKS BMT BUS 2010 Total Debt to equity Ratio = Total Hutang Ekuitas Pemegang Saham = (Rp 76.193.037.437,08 + Rp 29.985.934.567) Rp 12.017.694548,77 = 8, 835 b. Total Debt to Total Asset Ratio ( Rasio Hutang terhadap Total Aktiva) Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu : Total Debt to Total Asset Ratio = Total Hutang Total Aktiva KPDK 2010 Total Debt to Total Asset Ratio = Total Hutang Total Aktiva = (Rp 1.670.107.640 + Rp 11.053.011.506) Rp 41.296.019.774 = 0, 308
66
KJKS BMT BUS 2010 Total Debt to Total Asset Ratio = Total Hutang Total Aktiva = (Rp.76.193.037.437,08+Rp.29.985.934.567) Rp.118.183.884.438,86 = 0,898 3. Rasio Rentabilitas a. Gross Profit Margin ( Margin Laba Kotor) Merupakan perandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu : Gross Profit Margin = Laba kotor : Penjualan Bersih b. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) Merupakan rasio yang digunaka nuntuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan Rumus yaitu : Net Profit Margin = Laba Setelah Pajak : Penjualan Bersih c. Earning Power of Total investment Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang
diinvestasikan
dalam
keseluruhan
aktiva
untuk
menghasilkan
keuntungan netto. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu : Earning Power of Total investment = Laba Sebelum Pajak : Total aktiva d. Return on Equity (Pengembalian atas Ekuitas) Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu : Return on Equity = Laba Setelah Pajak : Ekuitas Pemegang Saham
67
KPDK Tahun 2010 1. Rasio Laba Besih Sebelum Pajak dengan Total Aktiva Laba Usaha Sebelum Pajak x 100% = Rp 92.033.354,68 x 100% Total Aktiva Rp 41.296.019.774,60 =
0,22 %
2. Profitabilitas Modal Sendiri Laba bersih (sesudah pajak) x 100% = Rp 92.033.354,68 x 100% Total Modal Sendiri Rp 28.572.900.626 = 0,322% KJKS BMT BUS Tahun 2010 1. Rasio Laba Besih Sebelum Pajak dengan Total Aktiva Laba Usaha Sebelum Pajak x 100% = Rp 765.529.471 x 100% Total Aktiva Rp 118.183.884.438,86 = 0,647% 2. Profitabilitas Modal Sendiri Laba bersih (sesudah pajak) x 100% = Rp 574.147.103.25 x 100% Total Modal Sendiri Rp 12.017.694.584,77 = 4,77% Berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan KPDK dan KJKS BMT BUS diatas, hasil tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambar RADAR 6
1
5
2
4 Sumber: diolah Keterangan: 1. Current Ratio 2. Quick Ratio 3. Total Debt to Equity Ratio 4. Total Debt to Total Asset Ratio
3
= KPDK = KJKS BMT BUS
5. Rasio Laba Besih Sebelum Pajak dengan Total Aktiva 6. Profitabilitas Modal Sendiri Gambar 2. Analisis RADAR 68
Dengan menggunakan gambar RADAR, dapat terlihat kinerja keuangan masing-masing koperasi. Bentuk jaring laba-laba yang lebih besar, menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk jaring laba-laba yang lebih kecil. 6.2. Potensi Perkembangan KJKS BMT BUS 6.2.1. Kinerja Keuangan Kinerja dan prestasi manajemen dapat diukur dengan perhitungan analisa rasio rasio keuangan yang dapat dihitung dari laporan keuangan perusahaan yaitu neraca (balance sheet) dan laporan laba rugi (income statement). Pada Laporan Keuangan yang ditampilkan oleh Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dan KJKS BMT Bina Ummah Sejahtera kita dapat melihat kinerja kedua koperasi tersebut. Laporan keuangan kedua koperasi tersebut meliputi tahun buku 2009 dan 2010 serta dapat memperlihatkan keadaan keuangan mereka pada 2 tahun ke belakang. KPDK menampilkan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca Konsolidasi, Laporan Sisa Hasil Usaha yang dapat disamakan dengan laporan laba rugi perusahaan dan laporan arus kas koperasi. Sedangkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera menampilkan Laporan Keuangan yang telah di audit oleh lembaga audit independent dan terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Pembagian Hasil Usaha serta Laporan Arus Kas. Laporan Laba Rugi (Perhitungan SHU) harus memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diperoleh serta beban yang dikeluarkan selama periode akuntansi tertentu. Dalam perhitungan SHU KJKS BMT harus dipisahkan antara pendapatan dan beban sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada umumnya. Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) terbagi atas 2 unit yakni, unit Operasional dan USP. Namun pada unit operasional, KPDK mengalami kerugian atau defisit sebesar Rp.1.876.954.130,26 sedangkan pada unit USP mengalami laba senilai Rp.1.968.987.484,34 sehingga pada tahun 2011 Sisa Hasil Usaha pada tahun berjalan secara keseluruhan adalah senilai Rp.92.033.354,08 dan jumlah itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp.171.571.421,65. 69
Laporan
Pembagian Hasil Usaha KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
menunjukan kenaikan sisa hasil usaha, dari tahun 2009 ke tahun 2010. Bagi hasil yang diperoleh di tahun 2009 oleh KJKS BMT BUS adalah Rp.278.944.508,16 dan mengalami
peningkatan sebesar 48,58% di
tahun 2010 menjadi
Rp.564.147.103,25. Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Tujuan dari neraca ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai harta, kewajiban dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsurunsur tersebut pada waktu tertentu. Berdasarkan Neraca konsolidasi pada KPDK terlihat bahwa anggota pada KPDK itu sendiri telah mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari kenaikan nilai kekayaan bersih yang terdiri dari simpanan anggota-anggotanya. Namun demikian, jumlah harta (aktiva) dari KPDK itu sendiri mengalami peningkatan dengan pembelian dari sisi tanah, bangunan, inventaris dan perlengkapan selama Tahun 2010 Tabel 10. Kas dan Hutang Lancar KPDK Kas 352.263.185.93 Hutang Lancar 317.708.980.31 Sumber: Diolah dari RAT KPDK dan KJKS BMT BUS
KJKS BMT BUS 15.482.888.337.0 445.412.806.9
Dari data tersebut, secara sekilas tampak bahwa KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera lebih likuid karena memiliki kas yang lebih besar dan menanggung hutang lancar lebih sedikit. Sedangkan KPDK memiliki kas yang cukup besar namun memiliki hutang lancar yang hampir sama dengan kas. 6.2.2. Kinerja Manajemen Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tujuan dari KJKS BMT BUS adalah proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukan bahwa selain untuk pengembangan internal, KJKS BMT BUS ini berkomitmen untuk melakukan pengembangan eksternal. Kinerja manajemen pada KJKS BMT BUS dinilai sudah baik, karena selain dikembangkan secara internal tapi juga eksternal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 70
peneliti,
fungsi
manajemen
dari
mulai
perencanaan,
pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengendalian pada KJKS BMT BUS telah mampu mengendalikan koperasi dengan prinsip syariah Manajemen KJKS BMT BUS itu sendiri lebih mengutamakan prinsip syariah untuk kesejahteraan bagi anggota koperasi, akan tetapi tidak hanya kepada anggota koperasi saja KJKS BMT BUS ingin juga mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya). Menurut Kepala Cabang Region Jakarta KJKS BMT BUS, untuk saat ini KJKS BMT BUS belum memiliki parameter untuk menilai apakah manajemen yang selama ini sudah berjalan efektif dan efisien. Namun dengan manajemen yang sekarang berjalan KJKS sudah mampu memberikan kontribusi yang baik bagi anggota koperasi maupun masyarakat. Terbukti dari pendapatan yang diterima oleh KJKS BMT BUS dan terutama bagi hasilnya bagi anggota selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2009 iklim usaha perkoperasian khususnya yang menggunakan prinsip syariah memasuki masa kondusif, dimana sudah banyak Bank, Lembaga Keuangan Non Bank maupun lembaga keuangan atau lembaga donor lainnya sangat tertarik dengan industri BMT, yang notabene mampu menjadi agen pembangunan di beberapa pelosok daerah. Menurut data yang didapat dari INKOPSYAH, jumlah koperasi syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya.
250 200 150 225
100 50
142
147
2005
2006
170
175
2007
2008
0 2009
Sumber : Induk Koperasi Syariah diolah Gambar 3. Jumlah Anggota INKOPSYAH 71
Ditengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan syariah, nampaknya menjadi lahan subur bagi koperasi syariah untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga manfaat berganda dari pengelolaan koperasi syariah adalah bagi para anggota, pengurus dan pengelola koperasi syariah. Kopersi syariah dinilai mampu terus berkembang dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai koperasi yang berprinsip syariah, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sudah mampu menunjukan eksistensinya di dunia perkoperasian. Kekuatan yang dimiliki oleh KJKS BMT BUS adalah kemauan dan kemampuan untuk maju dan berkembang serta mampu menarik kalangan kecil menengah untuk ikut bergabung. “Sisi kekuatan pertama dari KJKS ini adalah sisi heroik nya. Maksudnya adalah kemauan, daya juang untuk maju dan berkembang. Dengan semangat, apapun bisa dikerjakan. Berbeda dengan orang yang memiliki knowledge baik, tetapi tidak punya semangat. Maka ilmu yang mereka miliki tidak akan ada manfaatnya. Kedua adalah KJKS ini bergerak di arus bawah. Maksudnya kami lebih luwes dalam melayani mereka yang memiliki penghasilan rendah. Dengan yang kecil-kecil seperti ini, tidak terasa akan menghantarkan kita menjadi besar. Selain itu kemungkinan kerugian yang diakibatkan dari kredit macet anggota akan kecil. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang menangani anggota middle up. Kerugian mereka akan lebih besar apabila terjadi kredit macet.”
Hal lain yang juga mendukung koperasi syariah untuk terus tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah dukungan yang kuat dari pemerintah. Pemerintah sangat mendukung adanya koperasi syariah di Indonesia. Karena tujuan utama dari koperasi syariah ini adalah memberdayakan masyarakat kecil, para pedagang, petani, dll. Dengan memberdayakan masyarakat kecil secara tidak langsung juga membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walau bagaimanapun sebagian besar masyarakat Indonesia adalah kalangan menengah ke bawah. KJKS BMT BUS dengan kinerja keuangan yang semakin tahun semakin membaik serta perkembangan usaha yang semakin meningkat. Kinerja manajemen yang juga mampu terus melakukan perbaikan, pengembangan dan upgrade pada SDM yang ada di dalam KJKS BMT BUS. Oleh karena itu bukan 72
tidak mungkin KJKS BMT BUS yang juga sudah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia untuk terus berkembang dan memperluas wilayah usahanya.
73
