Ditujukan untuk memberikan berita seputar kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Volume: 7 Edisi: Maret-April 2009 ISSN 1979 - 1216
PERTEMUAN MANAJER LABORATORIUM BADAN POM
U
ntuk memperoleh persamaan persepsi dalam penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025-2005 secara konsisten dan berkesinambungan, sejak 2003 setiap tahunnya diadakan pertemuan seluruh manajer laboratorium Badan POM (30 Balai Besar/Balai POM dan PPOMN). Tahun ini, pertemuan manajer laboratorium dilaksanakan di Hotel Bumi Minang-Padang pada tanggal 2-5 Maret 2009. Dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, pertemuan ini dihadiri oleh 204 peserta yang terdiri dari para Manajer Puncak, Manajer Teknis, Manajer Mutu, Manajer Administrasi dan didukung oleh 10 perusahaan peralatan dan reagensia. Selain memperoleh materi dari Plh. Sekretaris Utama, penyaji dari Kedeputian, Biro Umum, PPOMN, Balai POM, universitas dan perusahaan peralatan, peserta juga diajak untuk berdiskusi membahas tentang jaminan mutu hasil pengujian, keserasian ruang lingkup akreditasi dan peta kemampuan. Dalam pertemuan tersebut juga diadakan pameran peralatan oleh perusahaan peralatan dan reagensia.
WORKSHOP PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN Dalam rangka meningkatkan komunikasi diantara industri pangan penerima Piagam Bintang Keamanan Pangan (PBKP) dan pemerintahan dalam hal ini Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Badan POM, pada tanggal 3 Maret 2009 menyelenggarakan Workshop Penerima Piagam Bintang Keamanan Pangan di Hotel Le Granduer Jakarta. “Pentingnya Environmental Monitoring Program (EMP) dalam Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan di Industri Pangan” oleh Prof. Dr. Ir. Dedi Fardiaz, M.Sc adalah satu materi yang disampaikan dalam workshop ini. Selain itu disampaikan materi “Pelabelan Produk Pangan” oleh Direktur Standardisasi Produk Pangan, Ir. Tetty Helfery Sihombing, dan “Kemasan yang Aman untuk Pangan” oleh Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Drs. Roland Hutapea, M.Sc. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Piagam
Bintang Dua Keamanan Pangan (PB2KP) oleh Direktur Surveilan dan PKP Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes, kepada 9 (sembilan) industri pangan yang berhasil memenuhi persyaratan, yaitu: 1. PT. Sinar Sosro Medan (teh botol) 2. PT. Coca-cola Bottling Indonesia Central Sumatera Padang Pariaman (minuman ringan berkarbonasi) 3. PT. Perusahaan Industri Ceres Bandung (produk coklat) 4. PT. Yupi Indo Jelly Gum Bogor (permen lunak) 5. PT. Lasallefood Indonesia Depok (saos) 6. PT. Freyabadi Indotama Kerawang (produk coklat) 7. PT. Sinar Sosro Cibitung (teh botol) 8. PT. Indo Tirta Jaya Abadi Semarang (AMDK) 9. PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Coated Peanut Division Pati (kacang atom) Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 42 orang peserta dari 37 industri pangan penerima PBKP yang hadir dan berdiskusi, dihasilkan beberapa rekomendasi dan saran tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait dengan Foto bersama Penerima Piagam Bintang Keamanan Pangan pelaksanaan program PBKP. Antara lain seluruh peserta penerima PBKP menyatakan bahwa program ini memberikan andil bagi industri pangan dalam menjamin produksi pangan yang aman dan bermutu, serta program PBKP perlu dilanjutkan. 90,91% menyatakan perlu dibentuk forum komunikasi sebagai salah satu wadah bagi industri pangan penerima PBKP untuk berbagi informasi tentang keamanan pangan. Keinginan tersebut langsung direspon oleh seorang perwakilan penerima Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan (PB1KP) untuk membuat website “Bintang Pangan” sebagai media komunikasi antara industri pangan penerima PB1KP, PB2KP dan PB3KP. Rekomendasi lainnya adalah PBKP dapat diterapkan/dilaksanakan untuk semua industri pangan di Indonesia sehingga semua pangan yang beredar aman.
DAFTAR ISI PERTEMUAN MANAJER LABORATORIUM BADAN POM
WORKSHOP PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN 3 Maret 2009
2-5 Maret 2009
KETERANGAN PERS: ISU PRODUK BERMELAMIN HASIL TEMUAN YLKI 6 Maret 2009
PENYULUHAN PENGAMANAN BAHAN BERBAHAYA DI BATAM 18-19 Maret 2009
PERTEMUAN DENGAN TANZANIA FOOD & DRUG AUTHORITY 16-20 Maret 2009 (TFDA) PELANTIKAN INSPEKTUR NASIONAL CDOB & CPOB TAHUN 2009 25 Maret 2009
PENYUSUNAN DRAFT “CODE OF CONDUCT” PENANGANAN PREKURSOR 23-25 April 2009
1
SOSIALISASI PEDOMAN PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN OBAT 4-6 Maret 2009
KUNJUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDIA 7 April 2009
KETERANGAN PERS: PHENYLPROPANOLAMINE & DENDENG/ABON BABI 16 & 21 April 2009
SOSIALISASI PEDOMAN PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN OBAT
I
klan dan penandaan obat adalah bagian dari informasi obat sebelum beredar, berdiskusi tanya jawab dan simulasi. publik yang mengkomunikasikan produk obat kepada Hal ini dimaksudkan agar peserta BBPOM/BPOM yang selama masyarakat. Mengingat pentingnya iklan dan penandaan ini melakukan pengawasan post market juga mendapatkan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat terhadap wawasan mengenai penilaian obat sebelum beredar (pre kemungkinan penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan market). Selain itu melalui diskusi dan simulasi diharapkan tidak rasional maka diperlukan suatu bentuk pengawasan peserta memperoleh pengetahuan mengenai ruang lingkup terstandar dari iklan dan penandaan obat yang beredar di iklan dan penandaan obat serta dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam a resmi masyarakat. Bertempat di Bogor, pada tanggal 4-6 mengidentifikasi secara kritis jenis Maret 2009 diselenggarakan kegiatan promosi obat dan tanggap terhadap Sosialisasi Pedoman Pengawasan Iklan penandaan obat yang tidak memenuhi dan Penandaan Obat. Kegiatan yang ketentuan sehingga pengawasan bertujuan untuk mensosialisasikan promosi dan penandaan obat menjadi Pedoman dan Teknis Pengawasan maksimal. Promosi dan Iklan Obat serta Pedoman Peserta berharap agar kegiatan serupa dan Teknis Pengawasan Penandaan dapat diselenggarakan di tahun-tahun Obat ini dihadiri oleh wakil dari Balai mendatang agar pengetahuan, Besar/Balai POM (BBPOM/BPOM) wawasan dan kemampuan pengawas seluruh Indonesia. dalam melakukan pengawasan iklan Selama tiga hari, peserta mendapatkan dan penandaan obat di lapangan dapat materi tentang ketentuan iklan dan terus ditingkatkan seiring Foto bersama peserta dan panitia sosialisasi penandaan obat. Sebelumnya peserta berkembangnya ilmu pengetahuan dan diajak turut serta dalam rapat penilaian teknologi.
KETERANGAN PERS: ISU PRODUK PANGAN YANG BERMELAMIN HASIL TEMUAN YLKI” ? ? ? ? ? ?
Kepala Badan POM memberikan keterangan pers di Depkominfo terkait produk bermelamin hasil temuan YLKI
? ?
K
?
andungan melamin dalam makanan harus terus diwaspadai. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melansir 10 makanan mengandung melamin, Rabu 4 Maret 2009. Demikian bunyi salah satu berita di media online. Tanggap terhadap pemberitaan mengenai produk bermelamin, Badan POM melakukan pengecekan, sampling dan pengujian atas 10 produk yang dinyatakan YLKI terbukti mengandung melamin tersebut. Berdasarkan database Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, status pendaftaran 10 produk yang diuji oleh YLKI tersebut meliputi 5 produk terdaftar (satu produk tidak daftar ulang) dan 4 produk tidak terdaftar (satu produk menggunakan nomor pendaftaran palsu). Pengujian menggunakan alat LC MS/MS (Liquid Chromatograph Mass Spectrometry/Mass Spectometry) terhadap kesepuluh produk tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:
?
Kino Bear Coklat Crispy (terdaftar) Tidak terdeteksi melamin F&N Susu Kental Manis (terdaftar Tidak terdeteksi melamin Dutchmill Yoghurt Drink Natural (terdaftar) Tidak terdeteksi melamin Pura Low Fat UHT Milk Beverage (terdaftar) Tidak terdeteksi melamin Crown Lonx Biskuit Rasa Coklat (terdaftar) Tidak terdeteksi melamin Yake Assorted Candies Panjang (illegal) Terdeteksi melamin 5,86 ppm Yake Assorted Candies Lonjong (illegal) Terdeteksi melamin 5,86 ppm Kembang Gula Tirol Choco Mix (no. Fiktif) Nestle Bear Brand Sterilized Low Fat Milk (illegal) Tidak terdeteksi melamin Fan Fun Sweetheart Biskuit (illegal) -
Terhadap produk yang tidak terdaftar Badan POM telah dan akan terus melakukan pengamanan di peredaran untuk dimusnahkan.
Sampel produk yang diuji oleh Badan POM
2
KUNJUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDIA
PERTEMUAN DENGAN TANZANIA FOOD & DRUG AUTHORITY (TFDA)
P
U
erusahaan farmasi India, yaitu Pharmexcil, Protech Biosystem Pvt.Ltd, M.B.Sugars & Pharmaceutical Ltd dan Apex melakukan kunjungan ke Badan POM pada tanggal 7 April 2009. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Drs. E.D. Syarief Syamsuri, M.Si dan beberapa pejabat dari unit teknis di lingkungan Badan POM menerima kunjungan delegasi India tersebut. Mr. Kini Raghuveer wakil dari del ega s i
ntuk mengetahui lebih dalam mengenai regulasi dan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia pada tanggal 16-20 Maret 2009, Tanzania Food and Drug Authority (TFDA) berkunjung ke Badan POM untuk melakukan studi banding. Delegasi TFDA tersebut terdiri dari Dr. S.S Ngendabanka, Director Business Support, Mr. P.U. Matagi, Manager Human Resource dan Ms. Ollympia Kowero, Manager and Planning. Delegasi diterima oleh Plh. Sekretaris Utama, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc beserta jajaran pejabat Badan POM. Dalam perkenalannya, Ms. Ollympia menyampaikan bahwa TFDA adalah badan regulasi di bawah Menteri Kesehatan dan Sosial Tanzania, yang struktur organisasinya meliputi Business Support Directorate, Medicines and Cosmetics Directorate, Food Safety Directorate dan Laboratory Service Directorate. TDFA mempunyai visi menjadi badan pengatur terbaik di Afrika dalam bidang makanan, obat, kosmetik dan peralatan kesehatan pada tahun 2015.
Pertemuan dan presentasi Badan POM dengan Perusahaan Farmasi India
India menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengetahui regulasi dan prosedur registrasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperlukan agar pengusaha farmasi dapat mengimpor produk obatnya ke Indonesia. Untuk memenuhi keinginan dan maksud kunjungan tersebut, pihak Badan POM menyampaikan presentasi mengenai “Overview on Indonesia Regulatory”, ”Registration Mechanism to Ensure Safety and Quality of Traditional Medicine, Complementary Products and Cosmetic” dan “Overview Directorate of Indonesia Indigenous Medicine”. Dijelaskan bahwa untuk proses registrasi obat impor, sekarang berlaku peraturan baru, yaitu Permenkes 1010/2008. Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, produk lokal maupun impor sebelumnya harus melakukan registrasi dan dinilai berdasarkan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu untuk memperoleh izin edar. Indonesia terbuka untuk obat impor, tidak hanya terbatas untuk program kesehatan, tetapi juga untuk obat penemuan baru dan obat esensial yang dibutuhkan namun tidak dapat diproduksi dalam negeri. Beberapa prosedur yang dapat dilakukan pengusaha farmasi agar dapat mengekspor produknya ke Indonesia yaitu dengan memiliki mitra lokal Indonesia, joint venture, dan melakukan alih teknologi (technolog y Kepala Biro KSLN menyerahkan tanda mata transfers). pada salah satu anggota delegasi India Pengusaha farmasi India berkeinginan untuk tetap berinteraksi dengan Badan POM sehingga lebih memahami peraturan-peraturan yang berlaku. Sehari sebelumnya, Badan POM juga menerima kunjungan Secretary Department of Pharmaceutical, Ministry of Chemical and Fertilizer India, H.E Ashok Kumar. Kedepannya, kedua pihak akan tetap berhubungan agar dapat terus bertukar informasi.
Delegasi TFDA serius menyimak presentasi mengenai Badan POM
Dalam upaya memenuhi permintaan informasi TFDA, Badan POM menyampaikan presentasi antara lain mengenai profil Badan POM, ruang lingkup pengawasan dan fungsi utama Badan POM serta sistem pengawasan obat dan makanan Badan POM; jaringan laboratorium Badan POM; kriteria evaluasi obat di Badan POM, pelaksanaan dan pengawasan GMP serta Harmonisasi ASEAN dan penjelasan mengenai Nasional Single Window (NSW) Pada hari terakhir kunjungan, delegasi TFDA menyampaikan ulasan bahwa mereka telah banyak belajar dari presentasi Badan POM selama kunjungan. Terutama mereka terkesan dengan jaringan laboratorium Badan POM, pengembangan Obat Asli Indonesia, pelaksanaan NSW dan upaya yang terus menerus dilakukan Badan POM dalam upaya melindungi masyarakat.
3
PENYULUHAN PENGAMANAN BAHAN BERBAHAYA DI BATAM
R
abu-Kamis, tanggal 18-19 Maret 2009 Direktorat narasumber Badan POM dan Balai POM, yaitu panel pertama Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM mengenai “Bahaya dan Risiko Bahan Kimia: Suatu Pengantar” bersama dengan Balai POM Kepulauan Riau di Batam dan “Pengamanan Produk-Produk Kimia di Rumah Tangga, mengadakan Penyuluhan Pengamanan Bahan Berbahaya yang dan Pelabelan Bahan Kimia Sebagai Salah Satu Perangkat dilaksanakan di Hotel Panorama Regency, Batam. Penting Pengelolaan Bahan Kimia Yang Baik”. Pada panel Penyuluhan dihadiri oleh 45 peserta, yang terdiri dari kedua, disampaikan materi Migrasi Zat Kontak dengan Pangan aparat/petugas pemerintah terkait meliputi Balai POM Batam, (FCS) dari “Kemasan Pangan ke dalam Pangan: Perkembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam, Dinas dan Tantangan”, selanjutnya “Pemantauan dan Pengawasan Kesehatan kota Batam, Dinas Tenaga Kerja kota Batam, Dinas Bahan Kimia Berbahaya yang Sering Digunakan Salah pada Pertanian kota Batam, dan Bapedalda kota Batam, penanggung Pangan”. jawab teknis atau pengelola bahan berbahaya dari importir, Pada hari kedua disampaikan materi tentang, “Tindakan distributor, dan toko kimia, serta Pengamanan Bahan Kimia Berbahaya masyarakat umum yang terdiri dari di Tempat Kerja” dan “Pengelolaan ibu-ibu PKK dan tenaga pendidik Risiko Bahan Berbahaya dan Beracun”, tingkat SD, SMP dan SMA atau oleh narasumber dari Dinas Tenaga sederajat. Kerja dan Transmigrasi. Di panel Dalam sambutannya, Kepala Balai terakhir, materi presentasi mengenai POM Kepulauan Riau di Batam, Drs. I “Pengelolaan Pestisida di Pertanian”, Gde Nyoman Suandi, Apt.,MM dan “Peredaran Bahan Kimia dan menyampaikan bahwa penggunaan Perlindungan Konsumen” dari bahan kimia menjadi suatu bagian narasumber Dinas Pertanian dan yang tidak terpisahkan dalam Dinas Perindustrian dan kehidupan manusia sehari-hari. Perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam Acara ditutup oleh Kepala Balai POM rangka meningkatkan kemampuan Kepulauan Riau di Batam, beliau Peserta dan Panitia Penyuluhan pengelola bahan kimia yang bertugas menyampaikan bahwa bahan kimia di lingkungan instansi pemerintah tidak selalu merugikan kehidupan maupun kalangan swasta/pengusaha dan pengguna agar manusia asalkan kita pandai dan cermat dalam mengelolanya. memiliki pengetahuan yang memadai tentang sifat, potensi Selain itu pelabelan bahan kimia pada kemasan berguna untuk bahaya dan langkah pengamanan untuk mencegah atau melindungi konsumen dari risiko bahaya yang mungkin meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. diakibatkan oleh bahan kimia tersebut, serta pengamanan Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dan terbagi dalam 4 produk kimia di rumah tangga dilakukan untuk melindungi panel. Pada hari pertama, presentasi disampaikan oleh penggunanya dari efek yang merugikan kesehatan manusia.
PELANTIKAN INSPEKTUR NASIONAL CDOB DAN CPOB TAHUN 2009
R
abu tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Hotel CPOB di industri farmasi di wilayah kerja seluruh Indonesia Universal Bandung, dilaksanakan pelantikan 22 dan mancanegara. Keduanya memiliki tugas untuk Inspektur Nasional Cara Distribusi Obat yang Baik melakukan pengawasan lintas wilayah kerja. Pelaksanaan (CDOB) dan 26 Inspektur Nasional Cara Produksi Obat yang pengawasan tetap menjaga sinergi dan kemitraan yang efektif, baik antar unit pelaksana Baik (CPOB) yang telah memenuhi teknis Badan POM maupun dengan klasifikasi. Pelantikan ini merupakan pemerintah daerah setempat bila salah satu komitmen kesiapan Badan diperlukan. POM untuk mempersiapkan diri Dalam sambutannya, Kepala Badan melaksanakan pre-assessment PIC/S POM, dr. Husniah Rubiana Thamrin pada tahun 2009. Akib, MS, M.Kes, SpFK memberikan Inspektur Nasional CDOB selamat kepada para inspektur yang merupakan inspektur yang berasal dilantik dan mengingatkan bahwa dari unit teknis pelaksana Badan tugas yang akan diemban ke depan POM di Balai Besar/Balai POM, yang cukup berat dan pengembangan d ap at d i t u g a s k a n m e l a k u k a n wawasan serta kompetensi diri pengawasan distribusi di wilayah Prosesi Pelantikan Inspektur Nasional sesuai tuntutan globalisasi perlu kerja seluruh Indonesia sesuai ditingkatkan. Selain itu, dedikasi ketentuan yang berlaku. Sedangkan Inspektur Nasional CPOB adalah inspektur yang berasal yang tinggi untuk mempertahankan independensi dan dari pusat dan unit pelaksana teknis Badan POM di Balai kode etik pengawas dalam melakukan pengawasan sesuai Besar POM yang dapat ditugaskan melakukan inspeksi ketentuan yang berlaku tetap harus dijunjung tinggi.
4
KETERANGAN PERS: PHENYLPROPANOLAMINE & DENDENG/ABON BABI "DRUG RECALL VERY SERIOUS !!! Phenylpropanolamine adalah obat influenza (decongestan) yang sejak 1 Maret 09 oleh Badan Pengawas Obat & Pangan Amerika (FDA), ditarik dari peredaran karena terbukti menyebabkan PENDARAHAN OTAK sebagai dampak sampingnya. Di Indonesia terdapat 100 obat2an yang mengandung propanolamine dan dipakai oleh masyarakat. Obat2 itu a.l: Decolgen, Decolsin, Sinutab, Allerin, Bodrexin, Contac 500, Cosyr (untuk anak2), Flucyl, Fludane, Flugesic, Inza, Komix, Mixaflu, Mixagrip, Nalgestan, Neozep forte, Nodrof, Paratusin, Procold, Rhinopront, Rhinotussal, Sanaflu, Siladex, Stopcold, Triaminic drop (untuk anak), Tusalgin, dsb".
Demikian bunyi pesan singkat dan surat elektronik yang beredar luas di masyarakat periode MaretApril 2009 ini. Sebenarnya, i s u m e n g e n a i phenylpropanolamine (PPA) ini telah ada sejak beberapa tahun lalu. Kembali, menanggapi m a ra k nya i s u te nta n g Release Badan POM terkait informasi dari US FDA Phenylpropanolamine mengenai obat flu dan batuk yang mengandung PPA, Kepala Badan POM, dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS., M.Kes, SpFK memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Tidak benar pada tanggal 1 Maret 2009 US-FDA mengeluarkan pengumuman tentang obat flu dan batuk yang mengandung PPA seperti diberitakan melalui sms dan email. 2. Saat ini tidak ada informasi baru terkait keamanan PPA. Pada bulan November 2000 US-FDA menarik obat yang mengandung PPA karena diduga ada hubungan antara perdarahan otak dengan penggunaan PPA dosis besar sebagai obat pelangsing. 3. Di Indonesia PPA hanya disetujui sebagai obat untuk menghilangkan gejala hidung tersumbat dalam obat flu dan batuk dan tidak pernah disetujui sebagai obat pelangsing. 4. Obat flu dan batuk yang mengandung PPA dan telah mendapat izin edar aman dikonsumsi sesuai aturan pakai yang telah ditetapkan.
Penjelasan tersebut disampaikan di Badan POM tanggal 16 April 2009 dan di Departemen Komunikasi dan Informatika pada tanggal 21 April 2009. Sementara itu, terkait dengan pemberitaan dendeng sapi mengandung babi di media massa dan temuan dari Balai Besar POM di Bandung, Surabaya dan Semarang, laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM melakukan pengujian terhadap 35 (tiga puluh lima) merek dendeng/abon sapi yang terdiri dari 15 dendeng dan 20 abon. Hasil pengujian menyatakan bahwa 5 (lima) dendeng positif DNA babi. Kelima dendeng tersebut adalah:
? Dendeng/Abon Sapi Gurih Cap Kepala Sapi, ? Abon & Dendeng Sapi Cap Limas, ? Abon/Dendeng Sapi Asli Cap A.C.C., ? Dendeng Sapi Istimewa Beef Jerky 'Lezaaat' ? Dendeng Daging Sapi Istimewa No. 1 Cap 999 Produk dendeng sapi merupakan pangan olahan industri rumah tangga yang izin edarnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, dalam kasus dendeng/abon babi ini, Kepala Badan POM telah memerintahkan Balai POM seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari produk tersebut di
Keterangan Pers BPOM terkait PPA & Dendeng Babi
PENYUSUNAN DRAFT “CODE OF CONDUCT PENANGANAN PREKURSOR Masalah produksi dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika ilegal di Indonesia telah memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya temuan clandestine laboratorium menunjukkan bahwa sumber prekursor kemungkinan diperoleh dengan cara diversi dari jalur legal. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropics Substances 1988, Pemerintah Indonesia wajib melakukan upaya pencegahan penyimpangan (diversi) prekursor agar tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Kepedulian (awareness), komitmen serta kerjasama di antara semua pihak terkait merupakan kunci efektifitas pengawasan prekursor. Salah satu bentuk upaya Badan POM dalam rangka implementasi amanat dalam Konvensi 1988 tersebut adalah menginisiasi program pengembangan Code of Conduct penanganan prekursor yang telah dikembangkan di banyak negara dan menjadi concern INCB Code of Conduct merupakan bentuk format pemberian mandat dari pemerintah kepada pengelola prekursor agar melakukan kontrol persediaan prekursor pada seluruh siklus dan tahap operasional. Meskipun bersifat sukarela (voluntary), pengelola prekursor yang akan mengadopsi program ini harus menjadikan kontrol prekursor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen dan prosedur internal perusahaan. Kegiatan Penyusunan Draf Code of Conduct Penanganan Prekursor diselenggarakan Direktorat Pengawasan Napza pada tanggal 23 s/d 25 April 2009, dengan mengundang Pusdik Obat dan Makanan, Ditwas Distribusi PT&PKRT, Biro Hukmas dan pejabat di lingkungan Ditwas Napza, lintas sektor terkait (Koorsatgas Narkoba & Prekursor BNN, Ditjen Binfar dan Alkes Depkes), pengelola prekursor (PT. Kimia Farma, PT. Enseval PM, PT. Kalbe Farma, PT. Tigaka Distrindo Perkasa, PT. Merck, PT. Glaxo Wellcome Ind., PT, APL) serta GP Farmasi.
5
BERITA FOTO Foto-foto berikut ini diambil pada saat peliputan kegiatan kehumasan
Innalillahi wa inna illaihi rojiun.. Badan POM telah kehilangan salah satu pejabatnya Ditwas NAPZA telah kehilangan salah satu terbaiknya DRA. SITI MAYSAROH, APT Kepala Seksi Pengaturan & Sertifikasi Psikotropika Semoga amal ibadah beliau diterima ALLAH SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.
Peserta Workshop Pengembangan Layanan Pengaduan Konsumen mencoba games dalam salah satu materi workshop
Pelantikan Pejabat Eselon II, III & IV di Lingkugan Badan POM dan BBPOM/BPOM 27 April 2009
Kepala Badan POM menyematkan Penghargaan Purna Bakti kepada para pejabat Badan POM yang telah menyelesaikan masa tugasnya
CPNS Badan POM tahun 2007 Berfoto bersama selepas Pendidikan & Pelatihan Prajabatan
WARTAPOM Penasihat: Kepala Badan POM; Penanggung Jawab: Plh. Sekretaris Utama; Redaktur: Kepala Biro Hukum dan Humas; Editor: Kepala Bagian Humas; Redaksi Pelaksana: Dra. Sri Mulyani; Nelly L. Rachman, S.Sos.; Ristanti K., A.Md; Sekretariat: Sri Haryanti, S.Si, Apt.; Ambang Budianto, S.Sos.; Arief Ludyansyah D., S.Sos.; Triswanto. Alamat Redaksi : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, Telepon 021-4209221, 4263333, Fax. 021-4209221, E-mail :
[email protected] 6
