BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sebagai negara yang menganut azas
demokrasi adalah merupakan puncak dari pesta demokrasi bangsa Indonesia yang biasanya diadakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu Kepala Daerah atau yang sering disebut dengan Pilkada adalah salah satu bentuk lain dari pemilu yang ada di Indonesia. Pilkada diselenggarakan dalam rangka untuk memilih calon pemimpin daerah / kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2007 adalah lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu dan atau Pilkada. DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia juga termasuk salah satu wilayah yang melaksanakan Pilkada untuk menentukan pemimpin daerahnya. Pada Pilkada tahun 2007 di DKI Jakarta berlangsung sukses dengan menempatkan Bapak Fauzie Bowo dan Priyanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pilkada yang akan dibahas pada penulisan ini adalah Pilkada untuk wilayah Propinsi DKI Jakarta (pemilihan Gubernur). Dalam hal penyelenggaraannya diatur oleh KPU Propinsi DKI Jakarta yang membawahi 6 (enam) KPU Kotamadya (KPU Kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kep. Seribu). Namun sebagai studi kasus, pembahasan akan ditekankan untuk KPU tingkat Kotamadya Jakarta Pusat (KPU Kota Jakarta Pusat) dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Propinsi DKI Jakarta.
1
2
Ketika melaksanakan kegiatan untuk mempersiapkan diri sebelum Pilkada berlangsung, muncul berbagai macam masalah yang ada, diantaranya petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan entri data daftar pemilih masih melakukan secara manual, belum adanya keseragaman format isian daftar pemilih, walaupun sudah ada panduan dari KPU Kota Jakarta Pusat, membuat petugas menggunakan format yang beragam dan terkesan semaunya sehingga menyulitkan KPU Kota Jakarta Pusat dalam memilah dan memilih data pemilih yang sesuai. Selain itu banyak sekali kejanggalan data yang ditemukan oleh KPU Kota Jakarta Pusat seperti adanya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, pemilih yang belum cukup umur dan data pemilih yang
tidak sesuai dengan domisili, hal ini dapat menjadi
persoalan yang memicu keributan atau kericuhan di dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan tidak akuratnya data pemilih dapat berimbas pula kepada pendistribusian surat suara yang diperlukan dalam tahap persiapan Pilkada. Pendistribusian surat suara yang tidak sesuai dengan daftar pemilih akan menimbulkan masalah, apabila surat suara kurang, maka dapat dipastikan ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, dan apabila berlebih akan menimbulkan kecurigaan akan adanya praktik penggelembungan suara. Sehingga diperlukan adanya informasi data yang akurat untuk menentukan pendistribusian surat suara maupun logistik lainnya secara cepat dan tepat. Pada tahap akhir pelaksanaan Pilkada dilakukan proses penghitungan suara dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada, proses pengiriman informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS ke KPU Kota Jakarta
3
Pusat juga menjadi sorotan, dikarenakan perlu ada kecepatan dan keakuratan dalam penyajian informasi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan pihak mana yang menang atau sebaliknya pihak mana yang kalah yang diketahui dari jumlah suara yang didapat masing-masing calon. Masalah lain adalah sulitnya melakukan analisa untuk melihat hasil penghitungan suara bila dibandingkan dengan jumlah data pemilih yang terdaftar. Selama ini analisa dilakukan dengan membuka file satu per satu secara manual dan dianalisa juga secara manual. Dan selain itu juga sulit sekali membuat data acuan pemilih yang dapat digunakan untuk pemilu/pilkada di tahun mendatang dikarenakan data yang disimpan berada di lokasi yang berbeda-beda (data yang berupa file berasal juga dari sumber berbeda) atau dengan kata lain tidak terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Seiring dengan hal-hal diatas, perlu adanya penggunaan alat bantu di bidang informasi guna menunjang kegiatan operasional KPU Kota Jakarta Pusat. Hal tersebut diperlukan dikarenakan dalam menyajikan data dan informasi KPU Kota Jakarta Pusat dituntut untuk cepat dan akurat. Dengan kemajuan teknologi terutama dibidang teknologi informasi saat ini, terdapat beraneka ragam pilihan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat tugas KPU Kota Jakarta Pusat dan jajarannya menjadi lebih praktis, efisien dan efektif baik dalam hal pendataan pemilih, pendistribusian kotak dan surat suara, rekapitulasi hasil Pilkada dan hal lain yang sesuai dengan lingkup kerja dari KPU Kota Jakarta Pusat dalam kapasitasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknologi PHP dan MySQL sebagai database untuk membuat aplikasi Sistem Informasi Pilkada (SiPADA)
4
yang berbasis web. Pemilihan penggunaan teknologi tersebut dimungkinkan dilihat dari segi implementasi yang tidak terlalu sulit dan penggunaan anggaran yang tidak terlalu memakan biaya besar. Dengan menggunakan teknologi internet, seluruh pengguna dapat mengakses aplikasi tersebut dengan menggunakan web browser, tanpa harus menginstal aplikasi ke setiap komputer yang ada. Aplikasi ini disebut “Aplikasi Sistem Informasi Pilkada di Propinsi DKI Jakarta (SiPADA)”.
1.2
Rumusan Masalah Dengan mempelajari latar belakang masalah yang dialami, maka penulis
merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut : 1.
Bagaimana
aplikasi
SiPADA
ini
dapat
meminimalisasi
kesalahan
penginputan data seperti adanya validasi untuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama, tanggal lahir yang belum cukup umur dan belum menikah (status pemilih mempunyai hak pilih atau tidak) dan menyesuaikan domisili calon pemilih (pengelompokan data pemilih berdasarkan kriteria wilayah). 2.
Bagaimana aplikasi SiPADA ini dapat mempercepat proses entri data dengan adanya fitur unggah dari file excel, hal ini berguna untuk mendata atau mendokumentasikan data dari Pilkada yang telah lalu.
3.
Bagaimana aplikasi SiPADA dapat mendata wilayah, TPS, peserta Pilkada, dan petugas yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan.
4.
Bagaimana aplikasi SiPADA dapat mendata distribusi surat suara yang sesuai dengan wilayah sampai dengan tingkat TPS.
5
5.
Bagaimana aplikasi SiPADA melakukan menghasilkan informasi hasil pengitungan suara secara tepat dan cepat sebagai bahan laporan mulai dari tingkatan TPS , Kelurahan, Kecamatan.
6.
Bagaimana aplikasi SiPADA dapat menghasilkan evaluasi atau analisa dari jumlah pemilih yang terdaftar dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan.
7.
Bagaimana aplikasi SiPADA dapat menampilkan informasi data kepemiluan seperti data pemilih, data hasil pengitungan suara dan data lain pada penyelenggaraan Pilkada tahun-tahun sebelumnya sebagai laporan maupun acuan untuk pelaksanaan Pilkada atau Pemilu berikutnya (sebagai dokumentasi pemilu).
1.3
Pembatasan Masalah Didalam penelitian aplikasi ini, penulis merasa perlu untuk melakukan
beberapa batasan-batasan masalah agar pembahasan tentang aplikasi ini tidak meluas, diantaranya yaitu: 1.
Lingkup proses yang dapat dilakukan oleh aplikasi ini adalah proses kegiatan Pilkada secara umum seperti pendataan pemilih pada wilayah KPU Kota Jakarta Pusat sebagai studi kasus, distribusi/sebaran Tempat Pemungutan Suara di lingkup wilayah kerja KPU Kota Jakarta Pusat.
2.
Distribusi logistik pemilu hanya untuk penentuan jumlah surat suara yang akan dikirimkan ke TPS dari KPU Kota Jakarta Pusat.
3.
Aplikasi tidak untuk melakukan penghitungan suara secara real time, namun aplikasi hanya menampung rekapitulasi (batching) hasil penghitungan suara
6
setelah selesai proses penghitungan manual oleh TPS-TPS yang tersebar di tiap-tiap kecamatan/kelurahan yang masuk dalam wilayah pengawasan KPU Kota Jakarta Pusat. 4.
Aplikasi juga tidak digunakan untuk menentukan atau memilih petugas yang terlibat dalam Pemilukada, aplikasi hanya digunakan untuk mendata Petugas yang telah sebelumnya diseleksi.
5.
Analisa atau evaluasi yang dilakukan aplikasi terbatas hanya untuk menganalisa jumlah pemilih dengan hasil penghitungan suara yang ada di wilayah kerja KPU Kota Jakarta Pusat.
6.
Pengguna aplikasi SiPADA adalah Petugas Panitia Pemilihan (Petugas PP) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan KPU Kota Jakarta Pusat dengan asumsi tingkat kemahiran menggunakan komputer cukup/sedang.
7.
Data dan peraturan yang digunakan sebagai simulasi aplikasi adalah data pemilih pada Pilkada tahun 2007 lalu, dan dikarenakan besarnya data yang digunakan, hanya memuat data sampel untuk beberapa kecamatan di wilayah kerja Kotamadya Jakarta Pusat saja.
8.
Aplikasi SiPADA ini masih bersifat usulan / prototype yang mungkin saja masih ada kekurangan didalam penyajiannya dan juga di dalam penulisan ini tidak dibahas mengenai besarnya anggaran / biaya yang timbul dari infrastruktur maupun pelatihan yang ada dalam penggunaan aplikasi ini.
9.
Aplikasi dibuat dengan menggunakan PHP dan database MySQL yang dalam perancangan database menggunakan ERD dan untuk menggambarkan proses bisnisnya menggunakan pendekatan UML.
7
1.4
Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan dari Aplikasi Sistem Informasi Pilkada Propinsi DKI Jakarta
ini dibuat adalah untuk meningkatkan keakuratan data DPT dan mempersingkat proses validasi data antara petugas TPS dan pegawai di KPU Kota Jakarta Pusat selain itu juga memberikan laporan hasil analisa penghitungan suara di TPS, kelurahan dan sampai tingkat kecamatan. Adapun manfaat dari adanya aplikasi sistem tersebut antara lain : 1.
Pendataan data pemilih dapat lebih cepat dan akurat karena dapat dilakukan langsung oleh pengguna di tingkat Kelurahan/terkecil, format data yang digunakan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan (seragam) dan data pemilih sesuai dengan keadaan di lapangan, ditambah dengan adanya fasilitas unggah data dari file excel.
2.
Efisiensi waktu kerja dan jumlah tenaga kerja, karena proses pendataan menjadi lebih cepat dan tidak menggunakan sumber daya manusia yang terlalu banyak.
3.
Penghematan penggunaan kertas dan media penyimpanan seperti CD atau flashdisk yang sering digunakan pada saat validasi data DPT dari petugas PPS ke KPU Kota Jakarta Pusat.
4.
Mengurangi biaya akomodasi dan transportasi petugas PPS, karena dengan adanya aplikasi yang bersifat online, untuk melakukan koordinasi tatap muka secara langsung ke dan dari KPU Kota Jakarta Pusat akan berkurang.
5.
Kegiatan persiapan dan pelaksanaan selama penyelenggaraan Pilkada dapat terdokumentasi, sehingga akan dapat membantu untuk melakukan analisa pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.
8
6.
Laporan yang dihasilkan akan lebih akurat dan rinci, sehingga akan membuat pimpinan dapat menentukan kebijakan kedepannya berdasarkan hasil pemilu/pilkada yang telah selesai dilaksanakan.
1.5
Metode Penelitian Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode yang dapat
mendukung penelitian, yaitu : 1.5.1 Metode Pengumpulan Data Untuk metode pengumpulan data, terbagi menjadi dua yakni Studi Pustaka dan Studi Lapangan yang penjelasannya sebagai berikut : 1.
Studi Pustaka. Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari literatur
dan data-data dari buku-buku perpustakaan baik secara offline maupun secara online melalui media internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk dipelajari dan digunakan sebagai pegangan teoritis, juga sebagai data pelengkap laporan ini. 2.
Studi Lapangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan langsung di lingkungan
perusahaan, untuk mendapatkan data yang diperlukan. Studi lapangan meliputi aktifitas sebagai berikut: a.
Wawancara Melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna yang mempunyai
hubungan langsung dengan permasalahan penentuan DPT, distribusi surat suara dan sebagainya, baik dari pegawai KPU Kota Jakarta Pusat atau dari petugas PPS.
9
b.
Observasi Melakukan pengamatan langsung terhadap jalannya sistem yang sudah ada,
sehingga mengetahui dengan jelas prosedur sistem tersebut selama ini, sehingga akan di dapat data yang bisa dijadikan dasar untuk membangun aplikasi sistem yang terkomputerisasi.
1.5.2 Metode Analisis Analisis sistem dilakukan dengan tiga tahapan, sebagai berikut: 1.
Survei proses manual yang selama ini dilakukan.
2.
Identifikasi kebutuhan informasi melalui wawancara dengan pegawai KPU Kota Jakarta Pusat dan pihak-pihak yang ada kaitan dengan kegiatan operasional Pilkada.
3.
Studi kepustakaan.
1.5.3 Metode Perancangan Didalam pembuatan aplikasi, menggunakan metode perancangan kombinasi dari Unified Modelling Laguage (UML) untuk penggambaran proses dan ERD untuk perancangan database dan relasi antar tabel.
1.6
Sistematika Penulisan Dalam penulisan ini, penulis telah menyusun secara sistematik agar lebih
jelas dan dapat dipahami, sistematikanya adalah sebagai berikut :
10
BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah dari apa yang akan dibahas, tujuan penulisan yang ingin dicapai, cara atau metode penelitian dan sistematika penulisannya.
BAB II
LANDASAN TEORI Dalam bab ini dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pengertian sistem informasi, perancangan sistem informasi, pengertian pemilu/pilkada, UML, pengenalan ERD, PHP dan Database MySQL, Dreamweaver dan XAMPP.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini dijelaskan tentang analisa sistem yang lama (yang sedang berjalan saat ini) dimana sistem yang ada masih menggunakan sistem manual dan belum terintegrasi. BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini diusulkan rancangan aplikasi Sistem Informasi Pilkada yang diasumsikan dapat mengatasi masalah-masalah yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi dan laporan. BAB V
PENUTUP Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pilkada dan saran terhadap pengembangan sehingga membuat pengguna merasa lebih mudah.
