1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perselisihan antara pekerja dan perusahaan merupakan hal yang hampir selalu ada di setiap Perusahaan. Inti utama perselisihan biasanya didasari adanya perbedaan penafsiran diantara kedua belah pihak mengenai hak dan perlindungan hak pegawai, serta wewenang perusahaan dalam mengatur Sumber Daya Manusianya. Terkadang, perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara internal, sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah, maupun upaya penyelesaian di jalur hukum. Maka dari itu, dibentuklah sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Salah satu produk dari regulasi ini ialah dibentukan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kompetensi absolut mengadili permasalahan hukum antara tenaga kerja, perusahaan, dan serikat pekerja. Sejak dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada tahun 2004,
terdapat
banyak
kasus
yang
menarik
perhatian
terkait
hukum
ketenagakerjaan. Antara lain mengenai perselisihan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Tidak banyak PKB yang diperselisihkan hingga ke jenjang tripartit. Salah
2
satu kasus yang cukup menarik penyelesaiannya ialah PKB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kasus ini merupakan perselisihan PKB pertama yang penyelesaiannya hingga tahap aanmaning dan dari segi waktu memakan waktu yang sangat lama. Yaitu sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, walaupun putusan PHI keluar pada tahun 2011, namun penyelesaiannya ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama. Sejak berakhirnya PKB sebelumnya di tahun 2006, perundingan PKB berikutnya masih tertunda akibat ketidaksepahaman serikat pekerja mengenai wakil serikat pekerja pada perundingan PKB. Di lingkungan Garuda Indonesia memang terdapat 4 serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG), Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), dan Serikat Pekerja Awak Kabin Garuda Indonesia (SPAKGI). Setelah mereka sepakat membentuk sekertariat bersama untuk kepentingan perundingan PKB, barulah perundingan PKB dimulai di tahun 2007. Dalam perjalanannya, PKB sudah sempat diperpanjang 2 kali dan akhirnya mengalami deadlock hingga diajukan ke mediasi. Setelah mediasi tidak berhasil, dilanjutkan pula ke Pengadilan Hubungan Industrial. Setelah majelis hakim membacakan
putusan
yang
antara
lain
menetapkan
pasal-pasal
yang
disengketakan dan tenggat waktu penandatanganan PKB, para pihak tidak juga mencapai titik temu, hingga akhirnya ditempuh penyelesaian di luar sidang, dan PKB ditandatangani pada tahun 2012. Naskah PKB yang ditandatangani oleh Para
3
Pihak, justru tidak memasukan pasal-pasal yang telah diputuskan oleh majelis hakim PHI, dan hanya memuat pasal-pasal yang tidak disengketakan. Lama
proses
perundingan,
penyelesaian
perselisihan,
hingga
penandatanganan PKB memakan waktu tidak kurang dari 6 tahun. Sangat lama dibandingkan masa berlaku PKB yang paling lama hanya 2 tahun. Walaupun putusan telah dibacakan tahun 2011, namun penandatanganan baru dilakukan setahun kemudian. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak jelasnya mekanisme eksekusi putusan PHI yang bisa ditempuh oleh Para Pihak. Dari sini menarik untuk dibahas mengenai peran Pengadilan yang merupakan tempat mencari keadilan sebagai sarana untuk mencari solusi ketenagakerjaan di suatu perusahaan, dan apakah sarana tersebut sudah mengakomodir segala dinamika hubungan industrial yang ada.
B. Rumusan Masalah Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah
mekanisme
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial pada Perselisihan PKB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dilihat dari sudut pandang Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial? 2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut?
4
C. Tujuan Penelitian Penelitian bertujuan untuk: 1. Mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan PKB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam hal ini ialah agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum ketenagakerjaan pada khususnya, terutama
terkait
metoda
penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Manfaat praktisnya ialah memberi masukan dan wawasan bagi pembuat undang-undang dan praktisi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, baik dalam merancang peraturan maupun mengimplementasikannya dalam praktik hubungan industrial secara nyata.
E. Keaslian Penelitian Sebelumnya,
terdapat
beberapa
thesis
yang
membahas
tentang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai ke tahap pengadilan hubungan industrial, antara lain “Efektivitas Pengadilan Hubungan Industri dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Makassar” yang ditulis oleh
5
Ari, Muhammad Muh As, tahun 2008, dan “Efektifitas pelaksanaan putusan PHK pada perkara Putusan pengadilan hubungan industrial Jakarta No. 197/PHI. G/2008/PN. JKT. PST” yang ditulis oleh Rotua, Victor Hasiholan Pardomuan pada tahun 2010. Penelitian bidang hukum dengan studi kasus ataupun mengambil objek PT Garuda Indonesia yang pernah dilakukan antara lain ialah “Penutupan Asuransi Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Barang pada Pengangkut Udara Domestik Garuda Indonesia Airways” , ditulis oleh Prayitno, Arief pada tahun 2007, dan “Integrasi Vertikal dalam Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Studi Kasus pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (PT. Garuda)” oleh Indrawati, Nani, yang ditulis pada tahun 2006. Kedua penelitian tersebut berada di bidang hukum dagang dan persaingan usaha. Terkait perselisihan PKB di Garuda Indonesia, pernah diangkat sebagai studi kasus dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Garuda Indonesia Tbk. dengan Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia
(Studi
Kasus
Putusan
Nomor:
91/PHI.G/2011/PN.JKT.PST)”.
Tercermin dari judulnya dan setelah dipelajari isinya, skripsi tersebut membahas sebatas Putusan PHI terkait PKB Garuda Indonesia, sementara thesis ini tidak berhenti sampai dengan pembahasan putusan PHI, namun memandang keseluruhan perselisihan PKB secara utuh sampai ke penyelesaian sengketa pasca putusan PHI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembahasan dalam thesis ini lebih mendalam, baik deri segi normative kepatuhan terhadap perundang-
6
undangan di bidang ketenagakerjaan dan hukum acara, maupun dari segi keilmuan.
