1
USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI
TIKTIK SARTIKA PARTOMO
WORKING PAPER SERIES NO. 9 JUNI 2004 CENTER FOR INDUSTRY AND SME STUDIES FACULTY OF ECONOMICS UNIVERSITY OF TRISAKTI
1
2
Peranan UKM dalam Perekonomian Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil – menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L. Birch, 1979). Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negaranegara industri maju tentang peranan dan sumbangan UKM dalam pertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap UKM di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di NSB, UKM berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar. UKM sendiri memiliki berbagai ciri kelemahan, namun begitu karena UKM menyangkut kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk mengembangkan dan melindungi UKM. Sedangkan di negaranegara maju UKM mendapatkan perhatian karena memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan (sarjana –sarjana) diperkenalkan dan diterapkan ke NSB.
Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah : ¾ Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. ¾ Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil. ¾ Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. ¾ Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. ¾ Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.
Peranan UKM di Indonesia Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen. 1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 2. Departemen Koperasi dan UKM, namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada
2
3
pengusaha besar hampir disemua sektor, antara lain : perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar didalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar dampak globalisasi. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM dapat tercapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. Pada tahun 1996 data Biro Pusat Statistik menunjukkan jumlah UKM = 38,9 juta, dimana sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9%), sektor industri pengolahan = 2,7 juga (6,9 %), sektor perdagangan, rumah makan dan hotel = 9,5 juta (24%) dan sisanya bergerak dibidang lain. Dari segi nilai ekspor nasional (BPS, 1998). Nilai ini jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negaranegara lain, seperti Taiwan (65 %), Cina 50 %), Vietnam (20 %), Hongkong (17 %), dan Singapura (17 %). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti antara lain: perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan.
Posisi Industri Kecil di Indonesia Usaha skala kecil di Indonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angakatan kerja agi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan.
Tabel 2.1 Jumlah Unit Industri Menengah/Besar dan Industri Kecil, 1991-1997 Tahun Industri Skala Menengah/Besar 1991 16,494 0.66 1992 17,648 0.71 1993 18,219 0.73 1994 19,017 0.74 1995 21,551 0.80 1996 22,997 0.87 1997 23,386 0.71 Sumber: BPS, 1998
Industri Skala Kecil
Jumlah
2,473,765 2,474,235 2,478,549 2,503,529 2,641,339 2,679,130 3,543,397
2,490,256 2,491,883 2,496,768 2,522,305 2,662,662 2,702,595 3,566,783
99.34 99.29 99.27 99.26 99.20 99.13 99.30
Persen (%) 100 100 100 100 100 100 100
3
4
Tabel 2.1 menunjukkan 99.3 % dari jumlah unit industri merupakan industri kecil. Begitu pula Tabel 2.2 memperlihatkan jumlah pekerja yang diserap industri kecil lebih besar (± 67 %) dibandingkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri skala besar-menengah (± 23%). Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilakukan masih belum memuaskan, karena dirasakan keberadaan industri kecil selalu tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh industri besar. Sesuai dengan Tabel 2.3 yang memperlihatkan nilai produksi yang dihasilkan industri skala besarmenengah jauh lebih besar (89,56%) dibandingkan nilai produksi industri kecil hanya 10,44 %. Industri menengah-besar mengalami kenaikan persentase nilai produksi setiap tahun dari total nilai produksi nasional.
Tabel 2.2 Tenaga Kerja Industri Menengah/Besar dan Industri Kecil di Indonesia Year
1993 1994 1995 1996 1997
Industri Skala Menengah-Besar Pekerja Bagian Pertum(orang) (%) buhan(%) 3,574,829 32.4 7.93 3,813.670 33.2 6.68 4,174,142 34.2 9.45 4,214,967 33.8 0.98 4,170,093 33.3 -1.06
Industri Skala Kecil Pekerja Bagian Pertum(orang) (%) buhan (%) 7,464,011 67.6 6.10 7,674,687 66.8 2.80 8.016,397 65.8 4.45 8,255,747 66.2 2.98 8,371,327 66.7 1.40
Jumlah Pekerja Pekerja Bagian (orang) (%) 11,038,820 100 11,458357 100 12,190.539 100 12,470,714 100 12,541,420 100
Source : BPS, 1997 Tabel 2.3 Nilai Produksi yang dihasilkan Industri Menengah /Besar Industri Kecil Di Indonesia, 1994 - 1998
Tahu n
Industri Menengah/Besar Jutaan Rupiah %
1994 1995 1996 1997 1998 Source
155,825 194,680 244,011 264,271 : BPS, 1998
87.64 8868 89.07 89.56 -
Industri Kecil
Total 100%
Jutaan Rupiah
%
Jutaan Rupiah
21,894 24,854 29,919 30,819 59,476
12.36 11.32 109.93 10.44 -
177,809 219,534 273,930 295,090 -
100 100 100 100 -
Profil Usaha Kecil di Indonesia Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Management FE UI tahun 1987 dapat dirumuskan profil usaha kecil di Indonesia seagai berikut : 1.
Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60% atau kurang.
2.
Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan.
3.
Masalah-masalah utama yang dihadapi :
4
5
a. Sebelum investasi masalah : permodalan, kemudahan usaha (lokasi, izin). b. Pengenalan usaha : pemasaran, permodalan, hubungan usaha. c. Peningkatan usaha : pengadaan bahan/barang. 4.
Usaha menurunkan kerena : kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan teknis dan administrasi.
5.
Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran dan pengadaan barang.
6.
60 % menggunakan teknologi tradisional.
7.
70 % melakukan pemasaran langsung ke konsumen.
8.
Untuk memperoleh bantuan perbankan, dipandang terlalu rumit dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan.
UKM pada Masa Krisis (Akhir 1997 – sampai saat ini)
Krisis yang terjadi di Indonesia sejak tengah tahun 1997 sampai saat ini belum menunjukkan tandatanda akan berakhir. Krisis ini juga telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan juga ikut terpuruk ikut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM sebagian besar tetap bertahan, bahkan cendrung bertambah. Mengapa demikian ? Alasan-alasan UKM bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah : 1. Sebagian besar UKM memperoduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. 2. Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. 3. UKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing, dampaknya UKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan UKM mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidak ada.
5
6
4. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, UKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Tetapi karena bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar. 5. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah UKM meningkat.
Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, UKM dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian UKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usahausaha pemberdayaan UKM harus dihilangkan. Konstitusi kebijakan ekonomi Pemerintah harus menempatkan UKM sebagai prioritas utama dalam pemulihan ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.
Pembinaan UKM Bagian dari tulisan ini akan dimulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan menarik yakni : bagaimana caranya melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UKM dalam konteks pasar bebas dan terbuka? jika diteliti lebih rinci ternyata UKM itu tidak homogin. Pandangan umum bahwa UKM itu memiliki sifat dan jiwa entrepreneurship (kewiraswastaan) adalah kurang tepat. Ada sub kelompok UKM yang memiliki sifat entrepreneurship tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria entrepreneurship maka kita dapat membagi UKM dalam empat bagian, yakni : (1) Livelihood Activities : UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini adalah yang terbesar. (2) Micro enterprise : UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat entrepreneurship (kewiraswastaan). Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar. (3) Small Dynamic Enterprises : UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua. Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
6
7
(4) Fast Moving Enterprises : ini adalah UKM tulen yang memilki jiwa entrepreneurship yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.
Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah memusatkan perhatiannya pada UKM kategori tiga dan empat. Kelompok ini juga dapat menyerap materi pelatihan. Tujuan pembinaan terhadap UKM kategori tiga dan empat adalah untuk mengembangkan mereka menjadi usaha sekala menengah. Secara konseptual penulis menganggap ada dua faktor kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan UKM. Pertama, sumber daya manusia (SDM), kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas upaya sendiri atau ajakan pihak luar. Selain itu dalam SDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis. Kedua, manajemen, pengertian manajemen dalam praktek bisnis meliputi tiga aspek yakni berpikir, bertindak, dan pengawasan.
Koperasi Organisasi Berdasarkan pengalaman, kegiatan saling membantu (gotong royong, solidaritas, dan perhitungan ekonomi) diantara individu dan usaha akan lebih berhasil mengatasi permasalahan baik sosial maupun ekonomi. Apalagi dalam menghadapi ekonomi pasar dimana persaingan pasar sangat ketat akan menyebabkan UKM semakin tidak berdaya. Dalam ketidak berdayaan ekonomi seperti ini kekuatan-kekuatan ekonomi seperti usaha besar akan menguasai UKM baik dalam pemasaran hasil produksi maupun dalam penyediaan sarana-sarana produksi. Hal ini menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah harus bergabung dalam suatu wadah (organisasi), dengan saling membantu dan bekerja sama tidak saja untuk menghadapi oligopolies dan monopolis, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan berproduksi dan memasarkan hasil produksinya. Organisasi tersebut dinamakan koperasi. Dalam bab ini akan diuraikan sejarah perintisan perkembangan organisasi koperasi yang dimulai dari Eropa dan disebar luaskan keseluruh dunia termasuk Indonesia. Para pelopor koperasi telah berhasil memprakarsai organisasi-organisasi koperasi dan mengembangkan gerakan koperasi, gagasannya dan mengembangkan struktur organisasi koperasi tertentu terutama yang dapat diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan khusus dan pada situasi nyata dari kelompok-kelompok orang-orang yang berbeda lingkungan ekonomis dan social budaya. Mereka dalam mendirikan tipe koperasi tertentu dengan melalui proses “trial and errors” yang akhirnya berhasil membentuk organisasi koperasi. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi inovatif sebagai pemrakarsa – pemrakarsa sebagai pengusaha-pengusaha koperasi yang membuka jalaln disebut promotor koperasi.
7
8
Pendekatan – pendekatan dalam membentuk organisasi koperasi dapat dilakukan sebagai berikut : ♦ Disatu pihak, pemrakarsaan bagi pembentukan organisasi swadaya koperasi dapat berasal dari atas dan dari luar yaitu dari orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap jasa pelayanan koperasi, tetepi memiliki motivasi dan cukup mampu bertindak sebagai pemrakarsa dan promotor. Cara ini akan berhasil bila ada tindakan yang positif, tanggapan yang positif dari orang yang berkepentingan dengan organisasi koperasi. ♦
Dilain pihak, prakarsa untuk mendirikan dan membentuk koperasi dapat berhasil dari para anggota sendiri atau dari bawah dan dari dalam. Jika unsur-unsur ideologi tersebut diabaikan, maka secara pragmatis organisasi-organisasi koperasi
dapat didefinisikan “ sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan utama menunjang kepentingan ekonomi para anggotanya melalui suatu perusahaan bersama”. Hal ini ada hubungannya dengan definisi organisasi koperasi yang diterima secara internasional yang digunakan oleh Konperensi Buruh Internasional (International Labor Organization = ILO, 1966) : “ Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara suka rela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang yang diperlukan dan melalui pembagian risiko serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana para anggotanya berperan secara aktif”.Fungsi yang terpenting dari definisi tersebut adalah dapat membedakan secara jelas antara organisasi koperasi dengan organisasi yang bukan koperasi seperti organisasi sosio ekonomis yang lain. Jika definisi tersebut diatas ditinjau dari pola strukturalnya dan diartikan menurut pengertian nominalis, maka terdapat 4 unsur yang menunjukkan ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk organisasi . 1. 1. Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok yang memiliki sekurang
kurangnya
satu kepentingan. 2. Angan-angan individual dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi). 3. Sebagai suatu instrumen (sarana) untuk mencapai tujuan itu yaitu melalui pembentukan suatu perusahaan. 4. Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi ini yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang / memperbaiki situasi ekonomi para anggota (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota) .
8
9
Di sini penekanan harus diberikan pada peningkatan motivasi untuk menolong diri sendiri melalui kegiatan berkoperasi, berbeda dibanding dengan bantuan pemerintah atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Swadaya memerlukan inisiatif, jika motivasi untuk menolong diri sendiri merupakan suatu ciri organisasi koperasi, maka para anggota koperasi harus dipersiapkan untuk mengembangkan inisiatif, dan untuk berperan serta secara aktif dalam usaha bersama. Pengalaman membuktikan bahwa kepentingan diri sendiri merupakan motivasi yang paling tepat bagi seseorang untuk berperan serta dalam suatu organisasi koperasi. Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Kelompok tersebut bisa terjadi jika kelompok tersebut secara relatif homogen dan setiap anggautanya mampu memberikan kontribusi yang nyata. Koperasi merupakan organisasi-organisasi yang otonom, yang dimiliki para anggota dalam peranannya sebagai pelanggan dari perusahaan koperasi. Butir (3) dan butir (4) tersebut diatas harus diterapkan dalam arti luas, karena perusahaan koperasi melakukan usahanya dengan anggota dan memperoleh dukungan dari lembaga yang secara tidak langsung berkepentingan pada pelayanan, tetapi juga pada keberhasilan perkembangan dari koperasi itu. Jadi koperasi merupakan organisasi otonom dalam suatu lingkungan sosio ekonomis dan dalam sistem ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan kelompok orang-orang untuk merumuskan tujuan individu dan kelompok secara otonom dan menetapkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas – aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara kooperatif. Untuk lebih memperjelas uraian diatas dapat dilihat Gambar 5.1 sebagai berikut.
9
10
Gambar 5.1 Organisasi Koperasi sebagai Sistem Sosio Ekonomi
Kelompok Koperasi
Hubungan-2 Pemilikan
Perusahaan Koperasi
Anggota Perorangan
Hubungan-usaha yang bersifat menunjang Kegiatan ekonomi anggota perorangan (Rumah tangga atau perorangan)
Prinsip Identitas Koperasi Untuk menghindari salah pengertian mengenai organisasi koperasi, maka perlu dikemukakan kriteria identifikasi koperasi yang merupakan prinsip identitas dimana pemilik dan pemakai jasa unit usaha terdiri dari orang yang sama. Prinsip tersebut dapat membedakan organisasi koperasi dengan organisasi usaha lainnya. Kriteria tersebut sangat penting, karena dapat diharapkan para anggota dapat mencapai pemenuhan dan kebutuhan minatnya dengan lebih baik. Pelaku-pelaku ekonomi (economic agents) yang pada saat bersamaan bertindak sebagai pemilik maupun pelanggan (pemasok, karyawan, tergantung pada jenis koperasinya), disebut anggota masyarakat koperasi (cooperators). Karakteristik tersebut dinamakan prinsip identitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 5.2. Rapat Anggota (Gambar 5.3) merupakan instansi tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi, menentukan antara lain arah perkembangan koperasi serta menetapkan cara pembagian sisa hasil usaha. Dalam badan usaha non-koperasi Rapat Anggota dapat disamakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Suatu hal yang unik tentang koperasi dikemukakan David Barton dari Kansas State University : “Koperasi adalah suatu bisnis dari pengguna-pemilik dan pengguna-pengendali yang membagi keuntungannya atas dasar jasa para anggotanya”; secara spesifik dikatakan bahwa ada 3 konsep atau prinsip yang mendasari Koperasi
10
11
Gambar 5.2 Prinsip Identitas dalam Koperasi Langganan Konsumsi Hasil koperasi (Effect of Cooperation)
Pemilik = Pensuplai Karyawan
Kesejahteraan para anggota
Pasar barang konsumsi
Perusahaan Koperasi Insentif (Barang konsumsi) Kontribusi (Modal)
Konsumen dari barang-2 Konsumsi
= Para anggota =
Pemilik
Gambar 5.3 Perangkat Organisasi Koperasi
Rapat Anggota
B. Pengawas Badan Pengurus
yaitu : konsep user-owner, konsep user- control dan konsep user – benefit atau ada yang menyebutkan “ anggota koperasi mempunyai “ prinsip identitas” yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan (Gambar 5.2). Agar pembahasan tentang organisasi menjadi realistik, maka perlu mengikuti apa yang ditentukan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang khusus mengatur hal-hal berkaitan dengan organisasi koperasi sebagai berikut :
11
12
Rapat Anggota 1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi Rapat Anggota menetapkan anggaran dasar dari koperasi menetapkan juga kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, menentukan pemilihan anggota pengurus pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. Selain hal-hal tersebut menyusun rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pada pengesahan laporan keuangan biasanya dilanjutkan dengan menetapkan pembagian hasil usaha. Pada badan-badan koperasi yang telah berkembang maju, maka anggota juga membahas penggabungan, peleburan, pembagian yang dimungkinkan untuk rencana pengembangannya. 2. Cara penyelenggaraan Rapat Anggota Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. .Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-koperasi secara berimbang. 3. Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Pengurus mengenai pengelolaan koperasi; rapat tersebut diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tersebut dibahas tentang anggaran belanja, kebijakan-kebijakan yang perlu dan khusus tentang pengesahan dimaksud perlu diselenggarakan untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup. 4. Rapat Anggota Luar Biasa Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud di atas koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan Pengurus yang tata caranya diatur dalam Anggaran Dasar. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.
Pengurus Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian dan dengan masa jabatan Pengurus paling
12
13
lambat 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus diberi wewenang untuk menyelenggarakan Rapat Anggota (sebagai penyelenggara saja). (1) Pengurus bertugas : Mengelola koperasi dan kegiatan usahanya; mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Atas persetujuan para anggota, Pengurus diberi wewenang menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar, Pengurus wajib mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Menurut kelaziman dalam pengelolaan usaha, maka Pengurus membuat daftar buku anggota dan Pengurus. (2) Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan selain hal itu dapat memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar kewenangan lainnya ialah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. (3) Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. (4) Pengangkatan Pengelola (Manager) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola (Manager) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan dengan ketentuan Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus dan tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus kepada Rapat Anggota. Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan. Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Selain laporan keuangan tersebut juga perlu diuraikan tentang keadaan dan usaha Koperasi serta usaha yang dapat dicapai dalam periode bersangkutan. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota. Pengawas
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
13
14
1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 2. Pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. 4. Untuk maksud kerapihan dan penyusunan yang sistematik dari laporan pengurus, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Komunikasi /kontak antara Rapat Anggota, Pergurus dan Pengawas sangat diperlukan agar organisasi koperasi dapat berjalan dengan baik. Dalam hubungan tersebut para anggota mempunyai peranan yang penting. Karena itu perlu diatur kedudukan, kewajiban dan hak para anggota koperasi sebagai berikut:
Manajer Perusahaan Koperasi Pada koperasi modern, fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perusahaan koperasi, dilakukan oleh orang-orang (sebagai anggota atau bukan anggota) dipekerjakan oleh koperasi yang diserahi tanggungjawab untuk melaksanakan berbagai tugas, disebut manajer koperasi. Manajer sebagai “Pengusaha Koperasi” (Wira koperasi) Adalah para manajer yang melaksanakan 2 tugas bersama-sama. Tugas-tugas tersebut adalah : 1. mengembangkan perusahaan koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi/bisnis yang efisien yang berhasil dalam persaingan pasar. 2. menunjang kegiatan usaha para anggota secara efisien dan melaksanakan peningkatan pelayanan terhadap para anggota.
Kesimpulan
1.
1. Dukungan pemerintah secara berlebihan terhadap program-program pengembangan koperasi tidak selalu berhasil dalam pembentukan organisasi-organisasi swadaya. Pemerintah yang membantu pembiayaan/keuangan koperasi, akan terjebak dalam suatu lingkaran setan. Subsidi-subsidi pemerintah memerlukan pengawasan yang cenderung mengurangi dukungan yang aktif dari para anggota, akibatnya akan selalu timbul keinginan untuk meminta subsidi, pengawasan dan intervensi pemerintah yang lebih besar. 2. Koperasi adalah suatu type organisasi yang dapat diterima oleh orang-orang yang kemampuan ekonominya terbatas karena : ♦ Koperasi dapat dibentuk tanpa suatu jumlah modal tertentu
14
15
♦ Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela, kontribusi modal tidak besar dan akan dikembalikan kepada anggota, jika ia mengundurkan diri dari keanggotaan.
♦ Anggota memperoleh hak yang sama dalam pengambilan keputusan tanpa memperhatikan jumlah modal yang disetorkan. Perusahaan-perusahaan koperasi tidak selalu merupakan suatu usaha yang tidak efisien, tetapi sebagai organisasi ekonomi, koperasi memiliki beberapa kelemahan, Kelemahan-kelemahan struktural ini dapat diatasi dan akan menjadi sumber kekuatan, jika diadakan perbaikan-perbaikan dalam struktur organisasi. ♦ Modal anggota yang lemah dapat diperkuat melalui pembentukan cadangan selama jangka waktu tertentu. Jika sebagian sisa hasil usaha tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dipergunakan untuk cadangan, maka cadangan itu akan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama tanpa pengaruh oleh perubahan modal anggota, karena penguduran diri seseorang/sejumlah anggota. ♦ Keanggotaan yang bersifat terbuka adalah suatu prinsip yang sangat
hakiki untuk menjamin agar
manajemen koperasi akan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggota, sesuai dengan peran gandanya sebagai pemilik dan pelanggan/rekanan yang menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan koperasi. Jika tujuan-tujuan perusahaan koperasi berbeda dengan tujuan-tujuan para anggota, maka para anggota akan keluar dari koperasi dan menarik kembali kontribusi modalnya. ♦ Pengambilan keputusan secara demokratis tidak perlu mengakibatkan terjadinya inefisiensi. Partisipasi anggota secara langsung dapat dibatasi pada keputusan-keputusan yang penting saja, seperti pemilihan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas, perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pembagian sisa hasil usaha, sementara itu tugas-tugas lain dapat dilimpahkan kepada Pengurus atau Pengawas atau selanjutnya kepada para manajer yang profesional. 3. Organisasi – organisasi koperasi dapat berusaha secara efektif sebagai “agent” bagi perubahan ekonomi dan sosial. Tetapi, koperasi merupakan instrumen pembangunan secara evolusioner bukan alat pembaharuan yang revolusioner. Perubahan sosial mencakup perubahan-perubahan mentalitas manusia yang terlibat dalam proses perubahan itu dan hanya dapat dicapai secara berangsur dan perlahan-lahan. Jika organisasiorganisasi koperasi digunakan sebagai alat untuk memperoleh hasil-hasil secara cepat, maka mereka akan mengalami kegagalan. Koperasi memperoleh kekuatannya atas dasar kepentingan diri sendiri dan partisipasi aktif dari dan oleh pihak luar, yang tidak sama dengan kepentingan-kepentingan para anggotanya. Koperasi itu tidak akan dapat berkembang menjadi organisasi swadaya yang kuat. Kekuatan atau kelemahan koperasi lebih ditentukan dari dan oleh pihak luar, yang tidak sama dengan kepentingan – kepentingan para anggotanya, maka koperasi itu tidak akan dapat berkembang menjadi organisasi
swadaya
yang kuat.
15
16
Kekuatan dan kelemahan koperasi lebih ditentukan oleh jumlah anggotanya dari pada oleh jumlah satuansatuan ekonomi yang dimiliki oleh para anggotanya. Jika sekelompok orang yang bergabung dalam koperasi tidak memiliki kekayaan sedikitpun atau sama sekali tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak akan mampu memperbaiki kegiatan ekonominya melalui usaha kelompok yang terorganisasi. Orang-orang tersebut harus dibantu dengan cara misalnya antara lain landreform, program kesejahteraan, dan aksi-aksi pelayanan secara nasional. 4. Koperasi cenderung memperbesar ketidaksamaan (inequalities) ekonomi dan sosial yang ada. Tujuan kegiatan koperasi adalah mewujudkan keadilan (equity) dan bukan persamaan (eqaulity) Jika koperasi berhasil, maka keuntungan-keuntungan dan manfaat-manfaat pertama-pertama akan dirasakan oleh para anggotanya, yang bekerja secara bersama-sama
memperbaiki keadaan ekonominya. Ini merupakan
tujuan utama
mengapa koperasi itu didirikan. Perbedaan yang tidak dapat dihindarkan , antara mereka yang tetap miskin dan mereka sebagai anggota koperasi menjadi lebih kaya, akan semakin besar. Selama koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggotanya sendiri,
maka ternyata
mereka merupakan kelompok yang lebih dapat
memperbaiki keadaan ekonomi dan sosialnya lebih cepat dari mereka yang menggunakan bentuk-bentuk organisasi modern lainnya. Jika organisasi-organisasi koperasi yang didukung oleh bantuan keuangan dan hak-hak istimewa
pemerintah berhasil, maka mereka harus mengembalikan bantuan tersebut kepada
pemerintah, supaya dana tersebut dapat digunakan oleh koperasi – koperasi lain yang memerlukannya dana sebelumnya belum memperoleh kesempatan itu. 5. Koperasi dapat memberikan sumbangannya bagi pembangunan ekonomi sosial negara-negara yang sedang berkembang. Organisasi koperasi merupakan
alat yang efektif untuk
meperbesar golongan menengah,
memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial dari mereka yang lebih aktif diantara petani kecil, pengrajin dan pedagang eceran, mempertebal semangat kewira koperasian dan memperluas kesempatan kerja. Koperasi dapat berguna sebagai alat untuk modal mendorong kebiasaan menabung dan usaha pembentukan pada tingkat yang lebih rendah dan untuk memperbaiki posisi para konsumen. Oleh sebab itu, sumbangan utama koperasi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial
secara keseluruhan adalah membantu membangun struktur
ekonomi dan sosial yang kuat.
16
