URGENSITAS PENYULUHAN HUKUM AGRARIA PADA MASYARAKAT RAWAN KONFLIK PERTANAHAN Agung Wibowo Abstract
In somecountries even more in underdevelopment country (include Indonesia) the landproblems are that easily cause conflict andsensitive problems, so land reform extention is very urgent tobe done, for years toyearstheintencity ofland conflict andlandproblem increase andmore complex. The land reform extention isa system ofgiving information, consultation andguidance oflandproblem public continuously to increase knowledge, conscientizacao lawandpeople willing to getrightand obligation. Thepurposes of law extention is to make good land governance administration. The benefeceries of law extention is also
not only for grass root community, but for department and non department that hasrelation tolandprob lems.
Keywords: Exstention, Land Reform and Conflict
A.
Pendahuluan
Menurut konsepsi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka tanah sebagaimana halnya dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, adalah
karuniaAllah SWT kepada bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanahnya dimaksud adalah suatu hubungan yang bersifat abadi. Untuk mengelolasecara berdaya guna dan berhasilguna,
maka tanah begitu juga bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggidikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tujuan yang dikehendaki oleh UUPA adalah
untuk memberikan kepada masyarakat/rakyat adanya hak atas tanah dimana dengan hak dimaksud ia mendapatkan suatu kepastian hukum dan kelayakanhidup. Kondisi yang demikian adalah menginginkan agar setiap orang dapat menikmati haknya secara aman dan cukup dirasakan adil (Abdurrahman, 1978:33). Hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia, maka sudah sangat jelas bahwa perkembangan dan perubahan hukum tidaklepas dari dinamika sosial dengan segala kepentingan yang sesungguhnya berada di belakang hukum. Hukum itu sendiri tidak bisa dielakkan selalu
berkembang, namun demikian perkembangannya tidakbisa dipastikan berkembang kepada arah-arah tertentu, tetapi yang jelas pada akhirnya, juga membawa perubahan setelah bersenyawanya dengan bertarungnyaberbagai kepentingan yang
Yustisia EdisiNomor75 Sept- Desember2008
berada di belakang hukum itu sendiri (Utsman, 2008:3-4). Perubahan sangat mendasar, kitaharus tegakkan bahwa dalam cara kita berhukum tidak saatnya lagi mempertahankan satu standaraliran
positivism tetapi harus mempertimbangkan cara berhukum yang diterima oleh komunitas hukum modern, mutakhir dan yang mendunia.
B.
Sejarah Singkat Hukum Agraria Dalam pengertian yang paling luas, hukum
adalahsetiap polainteraksi yang muncul berulangulang diantara individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relatif eksplesit dari kelompok dan individu tersebut bahwa pola-pola interaksidemikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal balikyang harus dipenuhi. Adadua sisidalam konsep hukum sebagai interaksi:pertama, adalah keseragaman yang tampak nyata dalam berperilaku. Kedua, sisi
yang bersifat normatif; sentiment akan kewajiban dan hak, atau kecenderungan untukmenyamakan bentuk-bentuk perilaku yangsudah mapan dengan gagasan mengenai tatanan yang benar di
masyarakat dan di dunia secara umum (Urger, 2008:63).
Istilah hukum agraria terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan agraria. Sesuai dengan pengertian sebagai pegangan dari hukum, maka yang dimaksud hukum agraria adalah keseluruhan
kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria (Mertokusumo dan Suyitno, 1988:1). Hukumagraria sebagai hasil perpaduan dari perkembangan Hukum Perdata dan Hukum Tata
Pemerintahan dapat dipandang sebagai satu kelompok hukum yang mengatur hak-hak
Urgensitas Penyuluhan HukumAgraria..
95
