URGENSI PENGATURAN E-GOVERNMENT DALAM UNDANG-UNDANG
BRIAN AMY PRASTYO LEGAL DRAFTER & DOSEN HUKUM TELEMATIKA FHUI
KENDARI, 16 JUNI 2015
6 STRATEGI E-GOV ALA INPRES 3/2003 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas 2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah daerah otonom secara holistik 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal 4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi 5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat 6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur
Langkah Pelaksanaan Stranas E-Gov Setiap instansi
pemerintah pusat dan daerah harus menyusun renstra pengembangan egovernment di lingkungannya masingmasing Perencanaan dan pengembangan situs pelayanan publik harus berorientasi pada kerangka arsitektur egovernment Dll.
INPRES 3/2003 DAN PERMASALAHANNYA Realisasi Inpres 3/2003 Legalitas
transaksi elektronik dan kekuatan pembuktian dari informasi elektronik sudah diakui dalam UU ITE Seluruh K/L/D sudah memiliki situs Internet Pemanfaatan situs Internet untuk menyelenggarakan pelayanan publik telah dilaksanakan oleh banyak K/L/D Dll.
Indikasi Permasalahan Instansi pemerintah
pusat/daerah membangun sendiri-sendiri. Terjadi duplikasi, bahkan berpotensi membangun variasi SOP yang justru kontraproduktif. Ada sistem yang sengaja dibuat tidak inter-operable. Ada sistem yang basisnya proprietary software yang menyulitkan modifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan oleh multi stakeholders, dan terkadang biayanya sangat mahal.
Bagaimana Kondisi e-Gov di Indonesia Setelah 10 Tahun?
ALAT UKUR KESUKSESAN E-GOV Waseda University
UN E-Gov Dev’t Index Indikator:
5
Online Service Index: government ability to be proactive in 2.0 applications. Telecommunication infrastructure: fixed phone lines, internet, mobile phone, broadband. Human capital index: literacy rate
Besar (Korea Selatan, Belanda, Inggris, Denmark, dan Amerika Serikat) Indonesia (97)
5 Besar (Singapura, Finlandia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Inggris) Indonesia (40) Indikator: Infrastruktur: availability of internet, broadband access (10%) Management optimization: standardization of service procedures and information system (20%) Required Applications: e-services provided by government to citizens and enterprises (20%) The National portal: navigation, interactivity, interface, technical (15%) Government CIO:existence, mandate, development program (15%) E-Gov Promotion: law, legislations, policies (10%) E-Participation: government takes opinion of citizens (10%)
Kesimpulan: Inpres 3/2003 Sudah Cukup Baik Dalam Menggerakkan Pembangunan e-Government di Indonesia, tetapi Perkembangan Situasi Menuntut Adanya Regulasi yang Lebih Kuat
PROYEKSI E-GOVERNMENT MASA DEPAN Kondisi Saat Ini Saluran Akses Layanan
Online Services
Data Dasar
Infrastruktur
Ubiquitous Services
Portal A
Portal B
Portal C
Organisasi A
Organisasi B
Organisasi N
Sektoral
Aplikasi Spesik
Aplikasi Generik
Kondisi di masa mendatang
Portal Satu Pintu
Organisasi A
Organisasi B
Sektoral
Regional
Organisasi C Regional
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Sistem Kepegawaian
Administrasi
Administrasi
Administrasi
Sistem Administrasi
....
....
....
Sistem ....
Kependudukan
Kependudukan
Kependudukan
Kependudukan
Kewilayahan
Kewilayahan
Kewilayahan
Kewilayahan
...
...
...
...
HW/SW
HW/SW
HW/SW
Virtualisasi
Network
Network
Network
Integrated Network
KONSEP PENGATURAN DI RUU E-GOV Pengaturan untuk lebih mengurangi pemakaian kertas dalam
operasional K/L/D dan beralih pada sistem dan dokumen elektronik yang autentik dan secure Pengaturan untuk lebih memperkuat hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang lebih baik dari K/L/D melalui e-gov Pengaturan untuk mengharmonisasikan aneka UU yang mewajibkan pembentukan sistem informasi Pengaturan yang lebih komprehensif tentang prinsip SHARING dan/atau SYNCHRONIZING (system, application, atau data) Pengaturan tentang kewenangan di bidang e-gov yang berkaitan dengan barang milik negara dan keuangan negara Pengaturan tentang CIO Sanksi pidana
ARAH TATA KELOLA E-GOV (1) Tujuan e-Gov adalah untuk mewujudkan
terselenggaranya dengan baik layanan urusan pemerintahan yang berbasiskan layanan sistem elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas: hubungan antar sesama instansi pemerintah; hubungan antara instansi pemerintah dengan kalangan dunia usaha, dan; hubungan antara instansi pemerintah dengan masyarakat.
ARAH TATA KELOLA E-GOV (2) 1. Government Cyber Security
Infrastruktur Kunci Publik Pemerintah (Government Public Key Infrastructure) CERT Militer CERT Sipil 2. Government Internet Exchange Penyediaan jaringan intra pemerintah Konsolidasi penyedia akses internet ke jaringan intra pemerintah 3. Government Service Bus Penyediaan Aplikasi Generik Penguatan Aplikasi Khusus Konsolidasi aplikasi elektronik pemerintah berbasis open standard
ARAH TATA KELOLA E-GOV (3) 4. Government Integrated Data Center
Pengintegrasian Data Dasar Penyediaan Strategic Information sistem 5. Business Permit System Pengembangan Portal Perizinan di Pusat Pengembangan Portal Perizinan di Daerah 6. Citizen Services System Pengembangan Portal Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintah Penyediaan Akses Pengaduan Penyediaan Sistem Umpan Balik Masyarakat
PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN Korea Menekankan pada
aspek kegiatan pemerintah di bidang e-Gov Menekankan pada pentingnya pemanfaatan digital signature dalam proses transaksi e-Gov Memberi kewenangan yang kuat untuk moratorium
Amerika Menekankan
pada aspek kelembagaan CIO Mengatur sangat detil tata hubungan antara tiap instansi Menekankan pentinganya pendidikan sumber daya manusia
Indonesia •
RUU Egov akan menekankan pada aspek kegiatan pemerintah di bidang e-Gov
•
Mengatur kelembagaan CIO
•
Memperkuat hak masyarakat dalam memperoleh layanan e-Gov yang lebih baik
Terimakasih atas perhatiannya Untuk diskusi lebih lanjut setelah Uji Publik ini, Bapak Ibu dapat menghubungi saya melalui email:
[email protected]
