RechtsVinding Online
Urgensi Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Positif Indonesia Oleh: Akhmad Aulawi* Naskah diterima: 25 November 2015; disetujui: 18 Desember 2015
Latar Belakang
dalam bentuk undang-undang yang yang
Kesadaran atas perlindungan Hak
memadai.
atas Kekayaan Intelektual di Indonesia
Pada prinsipnya perhatian atas
saat ini telah menjadi perhatian dari
pengetahuan
tradisional
setiap pemangku kepentingan. Hal ini
merupakan
dapat dibuktikan dengan telah berlakunya
perkembangan HKI di Indonesia. Hal ini
beberapa undang-undang yang mengatur
dikarenakan
mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual
menjadi
(HKI), yaitu Undang-Undang Nomor 28
dijadikan
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-
Beberapa kasus yang mengemuka terkait
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
dengan
Desain Industri, Undang-Undang Nomor
tradisional
15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-
pengetahuan tradisional dan ekspresi
Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
budaya
Paten, dan Undang-Undang Nomor 32
Malaysia, dimana dalam salah satu iklan
Tahun 2000 tentang Desai Tata Letak
komersial
Sirkuit Terpadu.
ditayangkan bahwa Tari Pendet, Wayang,
barang
baru
pengetahuan
barang
yang
objek
dalam
tradisional
rentan
untuk
pelanggaran
HKI.
pelanggaran adalah
pengetahuan kasus
tradisional
di
bukan
klaim
Indonesia
Discovery
oleh
Channel,
Namun demikian, tidak semua hal
dan Reog Ponorogo diklaim sebagai
yang terkait dengan HKI telah dilindungi.
kekayaan tradisional Malaysia. Padahal,
Adalah
tradisional
sudah menjadi informasi umum bahwa
(traditional knowledge) yang sampai saat
ketiga hal tersebut merupakan ekspresi
ini
dari
budaya
tradisonal
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
lainnya
adalah
untuk diberikan perlindungan hukum
pengetahuan
pengetahuan
belum
menjadi
perhatian
1
Indonesia.
telah
Kasus
dipatenkannya
pengobatan
tradisional
RechtsVinding Online
masyarakat Jawa oleh pengusaha Jepang,
Pengetahuan tradisional atau juga dikenal
yang pendaftaran patennya dilakukan di
dengan
Japanese
didefinisikan sebagai karya masyarakat
Patent
Office. (Media HKI
Vol.XII/No.4/Juli 2015)
traditional
knowledge
tradisional (adat) yang dapat berupa adat
Dari dua kasus tersebut, yang
budaya, karya seni, dan teknologi yang
merupakan fenomena gunung es, dapat
telah turun temurun digunakan sejak
dimungkinkan telah atau akan munculnya
nenek
beberapa kasus lainnya yang tidak muncul
Purwaningsih:2005)
ke media, yang akan merugikan kekayaan
moyang.
Pengertian
(Endang
lainnya
mengenai
intelektual bangsa Indonesia. Munculnya
pengetahuan tradisional yang diajukan
dua kasus di atas juga dikarenakan sampai
oleh Kementrian Ristek dan Teknologi,
saat ini belum ada peraturan perundang-
yaitu seluruh bentuk pengetahuan, inovasi
undang yang tegas mengatur mengenai
dan kegiatan budaya dari masyarakat asli
perlindungan pengetahuan tradisional,
(Indigenous
sehinggga menjadi sasaran empuk bagi
masyarakat lokal yang meliputi cara hidup
pihak atau negara lain untuk menjadikan
dan teknologi tradisional yang digunakan
pengetahuan tradisional bangsa Indonesia
dalam kehidupan sehari-hari secara turun-
menjadi HKI mereka atau bangsa lain.
temurun. (Adrian Sutedi: 2009)
Untuk itu sudah menjadi keharusan pengaturan
yang lebih
maupun
Sedangkan
tegas dalam
peraturan perundang-undangan
Community)
UNESCO
mendefinisikan pengetahuan tradisional
bagi
secara lebih luas, namun hanya melihat
pengetahuan tradisional harus segera
dari
sisi
terwujud agar perlindungan pengetahuan
“The
traditional
tradisional
expressions of indigenous cultures are
di
masyarakat
dapat
terimplementasikan.
kebudayaan
semata:
knowledge
and
defined as the ways in which indigenous cultures are expressed and which are
Pengetahuan Tradisional Dalam Tinjauan
manifestations
of
worldwide
Teori dan Konsep
indigenous
peoples
Traditional
knowledge
of
the
the
pacific.
Dalam
penjelasan
mengenai
pengetahuan
tradisional
terdapat
expressions are any knowledge or any
beberapa tinjauan teori dan konsep.
creation created, acquired and inspired 2
and
of
cultural
RechtsVinding Online
(applied, inherent, or abstract) for the
dalam hukum positif Indonesia, perlu
physical and spiritual well-being of the
diketahui secara sekilas mengenai HKI.
indigenous peoples of the pacific. The
Secara prinsip HKI merupakan hak yang
nature and use of such knowledge and
berkenaan dengan kekayaan yang timbul
expressions are transmitted from one
karena kemampuan intelektual manusia.
generation to the next to enhance,
HKI juga merupakan perwujudan dari
safeguard and perpetuate the identity,
benda
well-being and right of the indigenous of
berwujud. Selain itu, prinsip lainnya HKI
the pacific.” (Muhammad Djumhana:
merupakan hak privat yang bersifat
2006)
eksklusif yang diberikan negara kepada Pengetahuan
tradisional
pada
dan
ekspresi
atau
tidak
pendesain.
yang
Selanjutnya, HKI terbagi menjadi
dihasilkan dan dipelihara secara turun
dua bagian besar, yaitu hak cipta dan hak
temurun
komunitas
atas kekayaan perindustrian. Hak cipta
masyarakat tertentu atau individu dalam
dapat berasal dari seni, ilmu pengetahuan,
suatu komunitas lokal di suatu negara.
sastra, dan hak terkait. Sedangkan hak
Selanjutnya, pengetahuan tradisional itu
atas kekayaan perindustrian terdiri dari
merupakan pengetahuan yang diciptakan,
paten, paten sederhana, rahasia dagang,
dipertahankan, digunakan, dan dilindungi
merek,
dalam lingkaran tradisional. Sedangkan
varietas tanaman, desain tata letak
menurut WIPO, pengetahuan tradisional
terpadu, indikasi geografis dan indikasi
merujuk pada berbagai pengetahuan
asal, dan kompetisi terselubung.
oleh
kultural
immaterial
pelaku HKI, baik inventor, pencipta , atau
prinsipnya merupakan bentuk inovasi, kreasi,
yang
suatu
yang sangat luas, dan tidak terbatas pada
desain
industri,
perlindungan
Dalam perkembangan HKI terdapat
suatu bidang tertentu. (Ahkam Subroto
beberapa
dan Suprapedi:2005)
mendapat
norma
dan
perlindungan
standar HKI
yang yaitu
mencakup hak cipta dan hak-hak lain yang Pengaturan
Pengetahuan
Tradional
terkait, merek, indikasi geografis, desain
Dalam Hukum Positif Indonesia
produk industri, paten, desain tat letak
Sebelum mengetahui lebih jauh
sirkuit terpadu, perlindungan terhadap
mengenai posisi pengetahuan tradisional
informasi 3
yang
dirahasiakan,
dan
RechtsVinding Online
pengendalian praktik-praktik persaingan
berdasarkan waktu dapat dilihat dalam
curang dalam perjanjian lisensi.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Saat
ini
menjadi
tentang Merek (Undang-Undang Merek).
permasalahan dimana posisi pengetahuan
Dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek
tradisional
dinyatakan
dalam
yang
hukum
positif
di
bahwa
Merek
terdaftar
Indonesia khususnya dalam HKI, karena
mendapat perlindungan hukum untuk
ternyata pengetahuan tradisional tidak
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
menjadi bagian dari cabang HKI yang
Tanggal Penerimaan dan jangka waktu
dilindungi.
perlindungan itu dapat diperpanjang.
Sebenarnya
berdasarkan
pemaparan di atas, terdapat dua alasan
Selanjutnya
mengapa pengetahuan tradisional tidak
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
menjadi objek perlindungan HKI. Pertama,
(Undang-Undang Paten). Dalam Pasal 8
HKI merupakan hak privat yang bersifat
ayat (1) Undang-Undang Paten dinyatakan
eksklusif yang diberikan negara kepada
bahwa Paten diberikan untuk jangka
pelaku HKI, baik inventor, pencipta, atau
waktu selama 20 (dua puluh) tahun
pendesain,
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan
sedangkan
pengetahuan
dalam
tradisional merupakan karya masyarakat
jangka
waktu
tradisional (adat) yang dapat berupa adat
diperpanjang.
Undang-Undang
itu
tidak
dapat
budaya, karya seni, dan teknologi yang
Namun demikian, jika melihat
telah turun temurun digunakan sejak
beberapa kasus yang terjadi dan diuraikan
nenek moyang. Hal ini menunjukkan
dalam
bahwa pengetahuan tradisional tidak
keberadaan
bersifat privat karena dimiliki secara
dalam hukum positif di Indonesia belum
komunal oleh suatu masyarakat di suatu
menjadi
daerah tertentu.
Sebenarnya perhatian atas pengetahuan
Kedua, HKI berlaku secara terbatas berdasarkan
waktu,
pemaparan
sebelumnya,
pengetahuan
perhatian
tradisional
untuk
diatur.
tradisional untuk diatur dalam peraturan
sedangkan
perundang-undangan wacana
terus menerus, turun temurun, dalam
dengungkan
suatu komunitas masyarakat tertentu.
internasional. Dalam konferensi pertama
Berlakunya
mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari
secara
terbatas 4
yang
menjadi
pengetahuan tradisional berlaku secara
HKI
umum
sudah
sampai
didengungdengan
fora
RechtsVinding Online
Penduduk Asli di Selandia Baru Tahun
kultural yang dihasilkan dan dipelihara
1993
secara
yang
mengeluarkan
Deklarasi
turun
temurun
suatu
tertentu
atau
Mataatun, mengeluarkan beberapa hal
komunitas
penting
pengetahuan
individu dapat berpotensi adanya nilai
tradisional di antaranya yaitu hak untuk
ekonomi yang terkandung di dalamnya,
melindungi
dimana
terkait
dengan
pengetahuan
tradisional
masyarakat
oleh
apabila
tidak
diatur
secara
adalah sebagian dari hak menentukan
normatif dapat diakui oleh suatu pihak
nasib, kode etik harus dikembangkan
sebagai miliknya. Hal ini akan merugikan
untuk ditaati pengguna luar apabila
komunitas
mencatat pengetahuan tradisional dan
individu dimana pengetahuan tradisional
adat,
itu berasal.
serta
dibentuk
sebuah
untuk
lembaga
tertentu
atau
dan
Kedua, pengaturan perlindungan
memantau komersialisasi karya-karya dan
pengetahuan tradisional saat ini sudah
pengetahuan tradisional untuk memberi
menjadi
usulan kepada penduduk asli mengenai
untuk diatur di setiap negara dalam
bagaimana mereka dapat melindungi
rangka melindungi inovasi, kreasi, dan
sejarah budayanya dan untuk berunding
ekspresi kultural yang berasal dari suatu
dengan Pemerintah mengenai undang-
negara, agar tidak disalahgunakan oleh
undang
pihak atau negara lain. Jika melihat dari
yang
melestarikan
harus
masyarakat
berdampak
atas
hak
tradisional. (Endang Purwaningsih:2005) Berdasarkan pengaturan menurut
hal
tersebut,
pengetahuan
tradisional
pandangan
penerapannya,
publik
internasional
sebenarnya
beberapa
negara di dunia telah memberlakukan undang-undang
perlindungan
sudah
pengetahuan tradisional seperti Afrika
selayaknya diatur dalam hukum positif di
Selatan dan India. Untuk itu, Indonesia
Indonesia yang dalam hal ini diatur dalam
yang
undang-undang.
Terdapat
beberapa
pengetahuan
pemikiran
mendasari
mengapa
semestinya mengatur hal tersebut dalam
yang
pengetahuan dalam
penulis
domain
tradisional
undang-undang,
perlu
diatur
suatu
pertama,
terkenal
bentuk
dengan tradisional
aturan
beragam sudah
undang-undang
dalam rangka melindungi pengetahuan
pengetahuan tradisional yang merupakan
tradisional Indonesia.
suatu bentuk inovasi, kreasi, dan ekspresi 5
RechtsVinding Online
Ketiga,
beberapa
berdampak
dilanggarnya
tradisional
Indonesia,
kasus
yang
agar pengetahuan tradisional diatur dalam
pengetahuan
undang-undang tersendiri yang mengatur
disebabkan
substansi
perlindungan
pengetahuan
lemahnya aturan hukum kita yang belum
tradisional mengingat betapa penting dan
mengatur pengetahuan tradisional dalam
besarnya dampak yang ditimbulakn dari
hukum
pengaturan tersebut.
positif
dimungkinkan
Indonesia. merupakan
Kasus
itu
fenomena
Untuk itu, dalam perkembangan
gunung es yang bisa jadi terdapat
dan dinamika
beberapa kasus lainnya yang belum
selayaknya Pemerintah dan DPR memiliki
terdeteksi oleh kita. Keempat, dalam hal
politik
berbedanya
prinsip
menjadikan perlindungan pengetahuan
pengetahuan tradisional dengan HKI, tidak
tradisional menjadi produk hukum yang
serta merta pengetahuan tradisional tidak
bertujuan
untuk
menjaga
diatur dalam undang-undang. Perbedaan
kekayaan
dan
kedaulatan
prinsip tersebut justru menjadi trigger
Indonesia di dunia internasional.
*
beberapa
hukum saat ini, sudah
hukum
yang
Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Badan Keahlian DPR RI.
6
sama
untuk
eksistensi bangsa
