SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA
VENDITHA VELICIA NIM. 1103005070
FAKULTAS HUKUM UNVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
VENDITHA VELICIA NIM. 1103005070
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 3 Agustus 2015
PEMBIMBING I
I GEDE PASEK EKA WISANJAYA, SH.,MH NIP. 19730528 199802 1 001
PEMBIMBING II
I GUSTI NGURAH PARIKESIT WIDIATEDJA, SH., M.Hum, LLM NIP. 19810321 200812 1 002
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 13 Agustus 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 337/UN14.1.11/PP.05.02/2015
Ketua
: I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH.
(....................)
Sekretaris : I G N Parikesit Widiatedja., SH., M.Hum, LLM
(....................)
Anggota
: Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum.
(....................)
A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, SH., M.Hum.
(....................)
A.A. Sri Utari, SH., MH.
(....................)
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yesus Kristus, atas rahmat dan penyertaan-Nya penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP INDONESIA DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Atas segala bimbingan, petunjuk, saran-saran demi terwujudnya skripsi ini, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan baik moril maupun materiil. Atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana; 2. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana; 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana; 4. Bapak I Wayan Suardana, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana; 5. Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Internasional serta bapak I Gede Putra Ariana, SH., M.Kn,
v
selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana; 6. Bapak I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan sejak awal penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana; 7. Bapak I Gede Pasek Eka Wisanjaya, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran-saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan; 8. Bapak I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, LLM, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan kelancaran selama penulis mengikuti perkuliahan serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan-pengarahan mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini; 9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis; 10. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Udayana atas bantuannya selama ini; 11. Ir. Putu Widnyana dan Karolina Rolianita Medo, S.E., kedua orang tua penulis
yang
selalu
mendorong,
memberikan
semangat
dan
mendukung penuh penulis hingga memperoleh gelar kesarjanaan, serta adik penulis, Pritha Laureta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
vi
12. Oma Adriana Kanahebi, Opa Daniel Manutede, Tante Shirley Manutede, Tante Lenny Manutede, Om Joy Manutede, atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 13. Diana, Dinda, Fernando, Fernanda, Hector, dan Celine, sepupu penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 14. Bapak Pendeta Em. I Nyoman Suanda, M.Min dan Bapak Pendeta Drs. I Wayan Sudira Husada, MM., atas doa dan dukungan yang tiada putusnya dipanjatkan bagi kelancaran studi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 15. Para sahabat seperjuangan khususnya Ida Primayanthi, Winda Utami Dewi, Utami Jayanti, Mery Handayani, Satrisca, Anandita, Nanda, Devi, Suwena Putri, Gita, Ayik, Dayu, dan yang lainnya yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 16. Rekan-rekan seperjuangan KKN Desa Ekasari, Kabupaten Jembrana tahun 2014, khususnya Ida, Leonie, Ratu, Andre, Gung Rio, dan rekanrekan lainnya yang turut berperan dalam perjalanan akademik penulis selama ini. 17. Keluarga besar Asian Law Students’ Associations (ALSA) Local Chapter Universitas Udayana yang sudah memberikan pengalaman yang begitu luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat
vii
mengasah kemampuan dalam berorganisasi secara professional dan kekeluargaan. 18. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum internasional.
Denpasar, 5 Agustus 2015
Penulis
viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian
Surat
Pernyataan
Keaslian
ini
dibuat
sebagai
pertanggungjawaban ilmiah tanda adanya paksaan maupun tekanan dari pihak mananpun.
Denpasar, 5 Agustus 2015 Yang Menyatakan,
(Venditha Velicia) Nim. 1103005070
ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DALAM............................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM.................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................
iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI ............................
iv
HALAMAN KATA PENGANTAR ......................................................
v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ............................
ix
HALAMAN DAFTAR ISI......................................................................
x
ABSTRAK ..............................................................................................
xiii
ABSTRACT ............................................................................................
xiv
BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah..................................................
1
1.2
Rumusan Masalah............................................................
7
1.3
Ruang Lingkup Masalah..................................................
7
1.4
Tujuan Penelitian.............................................................
7
a. Tujuan Umum ............................................................
7
b. Tujuan Khusus............................................................
8
Manfaat Penelitian...........................................................
8
a. Manfaat Teoritis..........................................................
8
b. Manfaat Praktis...........................................................
8
1.6
Landasan Teoritis............................................................
9
1.7
Metode Penelitian............................................................
21
a. Jenis Penelitian............................................................
21
b. Jenis Pendekatan ........................................................
21
1.5
x
BAB II
c. Sumber Bahan Hukum ...............................................
22
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .........................
24
e. Teknik Analisis Bahan Hukum ..................................
25
TINJAUAN UMUM TENTANG PENYADAPAN BERKAITAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL 2.1. Tinjauan Umum tentang Penyadapan .............................
27
2.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional ..........
29
2.3
Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Negara Berdaulat ....
32
2.4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum …..……
34
2.5. Kronologi Indikasi Penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia ……..……………………
38
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KASUS PENYADAPAN AUSTRALIA-INDONESIA 3.1
Hukum Internasional ……………………......................
46
3.2
Hukum Nasional Indonesia ............................................
54
3.3
Hukum Australia ……….………………………………
69
BAB IV ANALISIS KASUS PENYADAPAN AUSTRALIAINDONESIA 4.1
Analisis Bukti-Bukti Penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia ..........................................................
73
4.1.1. Bukti-Bukti Penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia ….………………..……………..……
73
4.1.2. Analisis Unsur-Unsur Pidana oleh Australia terhadap Indonesia …………………………......
xi
75
4.2
BAB V
Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Indonesia dalam Kasus Penyadapan Australia ….......................................
83
4.2.1. Upaya Hukum Preventif ……………………….
83
4.2.2. Upaya Hukum Represif ………………………..
84
PENUTUP 5.1
Kesimpulan .....................................................................
86
5.2
Saran ...............................................................................
87
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
88
LAMPIRAN……………………………………………………………..
xii
ABSTRAK
Dalam membangun suatu hubungan antar negara, diperlukan suatu prosedur dalam mencari informasi melalui saluran diplomatik. Pencarian informasi dilakukan secara sah demi mendukung kepentingan dari masing-masing negara. Akan tetapi pengumpulan informasi secara tersembunyi dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Tindakan penyadapan merupakan suatu tindakan pengumpulan informasi secara rahasia dalam hubungan diplomatik suatu negara. Penyadapan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dilarang dalam hukum internasional, hukum nasional Indonesia, dan hukum Australia. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu mengenai perlindungan hukum untuk Indonesia dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia dalam kasus penyadapan. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode normatif, dimana berbagai macam literatur dan instrumen hukum internasional menerangkan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap kasus penyadapan. Australia melalui Defence Signals Directorate (DSD) telah menyadap pejabat penting Indonesia yang bekerja di bidang pertahanan dan keamanan pada tahun 2007. Pada saat itu Australia hanya mendapatkan nomor telepon genggam Kapolda Bali. Setelah itu Australia membangun pos diplomatik yang terletak di gedung Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan gedung Konsulat Jenderal Australia di Bali. Pada tahun 2009, DSD menyadap Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia beserta sembilan pejabat penting Indonesia lainnya. Sejak isu penyadapan ini dibocorkan oleh seorang mantan kontraktor CIA, Edward Snowden, Indoensia memutuskan beberapa kerjasama dengan Australia. Pemerintah Australia menolak untuk meminta maaf kepada Indonesia terkait isu penyadapan. Hal inilah yang membuat Indonesia semakin mantap untuk menghentikan kerjasama dengan Australia dalam bidang militer dan intelijen. Pada tahun 2014, Indonesia dan Australia menandatangani Code of Conduct sebagai bagian dari perlindungan hukum secara preventif. Selain itu Indonesia dapat mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional sebagai bagian dari perlindungan hukum secara represif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyadapan, Upaya Hukum
xiii
ABSTRACT
While building a relationship between countries, it requires a procedure in finding information through diplomatic channel. Finding the lawful information is needed to support the interests of each country. However, collecting the information secretly can be considered as a violation against State’s sovereignty. Wiretapping is an act of collecting the secret information in diplomatic relations of a country. It is prohibited under International Law, Indonesian Law, and Australian Law. The problems in this paper are about legal protection for Indonesia in the case of Australia’s wiretapping and the legal effort which can be reached Indonesia to against this case. The research method is normative method, in which a variety of literature and international legal instruments explaining many forms of legal protections against wiretapping. In 2007, Australia through the Defence Signals Directorate (DSD) has intercepted Indonesian officials that working in defense and security. At that time, Australia just got the cell phone number of Bali Sheriff. After that Australia built diplomatic posts that located in the building of Australia Embassy in Jakarta and Australia Consulate General building in Bali. In 2009, the DSD intercepted Susilo Bambang Yudhoyono as the President of the Republic of Indonesia and nine other Indonesian officials. Since the issue of wiretapping was leaked by a former of CIA contractor, Edward Snowden, Indonesia decided to dismiss some cooperations with Australia. Australian government refused to apologize to Indonesia related the issue of wiretapping. It makes Indonesia steadier to dismiss the cooperation with Australia, especially the cooperation in military and intelligence service. Indonesia and Australia signed a Code of Conduct as a part of preventive legal protection. Beside that, Indonesia may submit the case to International Court of Justice as a repressive way. Keywords: Legal Protection, Wiretapping, Legal Effort
xiv
