URBANISASI INDONESIA KE DEPAN, AGENDA INTERNATIONAL HABITAT III: GERAK LANGKAH BAGI PWK TETI A ARGO JUMAT, 20 MEI 2016 KK PWD ITB
1. URBANISASI – KOTA – KAWASAN PERKOTAAN DI INDONESIA : TREN 2. KOMITMENT INTERNATIONAL HABITAT 3. KEBIJAKAN PERKOTAAN INDONESIA : KEBERPIHAKAN DAN KETERLANTARAN 4. TANTANGAN PERENCANAAN – UTK PERKOTAAN
URBANISASI DAN KOTA DI INDONESIA ■ Laju pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia , 4% tinggi di negara berkembang, tertinggi di ASEAN
■ Tahun 2035, 66,6% penduduk Indonesia di perkotaan, Di propinsi – Tertinggi: DKI Jakarta (100%), Jawa Barat (89%), Kep Riau (85%). Banten (85%), DIY (84,1%), Bali (81%) – Terrendah: Sulawesi Barat (23%), Maluku Utara (30,6%), NTT (34%), Riau dan Papua (41%) ■ Penduduk perkotaan yang tinggal di kota otonom : 40% - sisanya di kawasan perkotaan ( di kabupaten ). – dari 98 kota otonom, 68 (69%) adalah kota sedang dan kota kecil (mengikuti definisi skala kota, PP 28/2008; < 500.000) – Pada 2035, hanya tiga kota yang naik tingkat jadi kota besar (Surakarta, Cilegon, Matarram)
KAWASAN PERKOTAAN : CONTOH PRAKTEK URBAN EXPANSION ■ Kawasan perkotaan di kabupaten: – Nodal : permukiman skala besar (sebagian penulis: kota private) – Kabupaten yg berkepadatan setara kota (Kab Bekasi, kab Bogor, Kab Cirebon di Jawa Barat, dll) – Jumlah penduduk perkotaan Indonesia > 60% akan berada di (yg berstatus) kabupaten (saat ini) – Persebaran kota kota di kabupaten, mendorong exercise : urban sprawl, corridor development, land encroachment ■ Kota Sedang – Berlokasi di Jawa, berdekatan dengan kota besar / metropolitan – Di luar kota, berjauhan dari kota besar / metropolitan ■ Kota kecil – Tersebar di Jawa
JUMLAH PENDUDUK 2020-2035
KEPADATAN PENDUDUK 2010-2035
KOTA OTONOM DI INDONESIA KOTA OTONOM
BERDASARKAN SKALA
% PENDUDUK TINGGAL KOTA OTONOM DI INDONESIA
KERANGKA SPASIAL : ■ Karakteristik Pengembangan Perkotaan Di Indonesia: – Searah Jarum Jam: (Jawa – Sumatera – Kalimantan – Sulawesi – Sunda Kecil – Maluku /Papua) – Legitimasi Eksistensi Perkotaan Diamati Pada Jarum Jam Tersebut ■
Metropolitan Lebih Banyak Dibicarakan Daripada Kota Sedang
■
Sebaran Kota Besar mengikuti kota metropolitan
– Sebaran kota sedang / kecil lebih merata daripada kota metropolitan /besar ■ Konsep Core – Periphery – Kota besar / metropolitan thd kota sedang / kecil di sekitarnya – Periphery tumbuh lebih cepat (kota sedang/besar di sekitar metropolitan )
HABITAT III
Bidang Yang Ditelusuri : Area
Issue Paper
Policy Unit
1. Social cohension and equity – livable cities
1. 2. 3. 4.
1. 2.
2. Urban frameworks
5. Urban rules and legislation 6. Urban governance 7. Municipal finance
3. National urban policies 4. Urban governance, capacity and institutional development 5. Municipal finance and local fiscal systems
3. Spatial development
8. Urban and spatial planning and design 9. Urban land 10. Urban rural linkages 11. Public space
6. Urban spatial strategies, land market and segregation
4. Urban economy
12. Local economic development 13. Jobs and livelihoods, 14. Informal sector
7. Urban economic development strategies
5. Urban ecology and resilience
15. Urban resilience 16. Urban ecosystems and resource management 17. Cities and climate change and disaster risk management
8. Urban ecology and resilience
6. Urban housing and Basic services
18. Urban infrastructure and basi services including energy 19. Transport and mobility 20. Housing 21. Smart cities 22. Informal settlements
9. Urban services and technology 10 housing policies
Inclusive cities Migration and refuges in urban areas Safer cities Urban culture and heritage
Right to the city and cities for all Socio cultural urban framework
Habitat III : New Urban Agenda – kaitan dgn kesepakatan lain ■ Berorientasi Tindak (Action) Rio + 20 : SDGs: 17 Goals, 149 targets, indicators Paris Agreement 2015-2050: Binding
Sendai Framework DRR 20152030
■ Mendorong pada pengawasan, pengendalian (Monitoring dan evaluasi)
Addis Abada Action Agenda: Financing for Devt
■ Keterlibatan non state actors SAMOA Action Platforms
Habitat III : Sustainable Urbanization
Dll
■ Meningkatnya peran kota (walikota) dalam menyuarakan/ terlibat dalam aksi – COP 21: pertemuan – Informal hearing : platform utk berkomitmen
PRODUK HABITAT III: NEW URBAN AGENDA (NUA) 2016-2036 ■ QUITO DECLARATION ON CITIES FOR ALL – 4 point: full participation of stakeholders, building unfinished business of MDGs, etc., paradigm shift, realizing cities for all – Vision, transformative commitments, effective implementation: urban paradigm shift
■ A. transformative commitments to SUD – Leave no one behind, urban equity and poverty eradication – Foster ecological and resilient cities and human settlements ■ B. Effective implementation – Enhancing means of implementation of NUA ■ C. follow up and review
? Tema Besar
‘belum ada’
■ RIGHTS TO THE CITY AND CITIES FOR ALL
■ SOCIAL CULTURAL FRAMEWORK FOR CITIES
■ URBAN FRAMEWORK
■ URBAN SPATIAL STRATEGIES
■ SPATIAL DEVELOPMENT
■
■ NATIONAL URBAN POLICIES
■ URBAN ECONOMY ■ URBAN ECOLOGY AND RESILIENCE ■ HOUSING AND URBAN SERVICES
URBAN ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES
■ URBAN ECOLOGY (ENERGY, BUANGAN CAIR/UDARA, DLL)
■
kerangka akses perumahan dengan system finansial
Kebijakan dan Strategi Pembanguna Perkotaan Nasional (KSPPN)
Tahapan Pencapaian Pelayanan Perkotaan Nasional
Pelayanan Perkotaan Nasional ■ UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah – Bab kawasan Perkotaan Pelayanan Perkotaan – Penciptaan Pelayanan sebagai titik utama pemerintahan di Perkotaan – Pelayanan vs Pusat Kegiatan
nesian Cities
Nilai Keberlanjutan Kota (Sustainability Index) Factoring Index of Urban Sustainability Classification of Autonomous Cities
USI
Ranking
Urban Services Socio- Cultural Economic
Environment
Urban governance
National Urban System
49,14
78,36
58,30
71,82
56,70
52,24
61,09
Large
47,64
79,73
54,87
70,40
57,79
47,44
59,65
2
Medium
43,62
81,53
48,67
69,47
49,27
39,16
55,29
3
Small
39,77
80,91
42,59
71,55
45,66
32,82
52,22
4
180,17
320,53
204,43
283,24
209,42
171,66
228,25
Metropolitan
Total Index
1
URBAN SPATIAL STRATEGIES: CONTOH Struktur Metropolitan
Urban Sprawl ■ Penjalaran (corridor/ribbon sprawl)
50 km radius 50 km radius
25 km
Metropolitan Core
25 km
Metropolitan Core
Outer Core Outer Core
■ Perembesan (low density sprawl)
Major Inter-city Road Major Inter-city Road
Secondary Metropolitan Sub-Center Principal Metropolitan Sub-Center
High Density Suburban Secondary Metropolitan Sub-Center
Medium Density Suburban High Density Suburban
Low Density Suburban
Figure 1: Monocentric Structure
Medium Density Suburban
Figure 3: Polycentric Structure
50 km radius
50 km radius
25 km
Metropolitan Core 25 km
Outer Core
Metropolitan Core
Major Inter-city Road
Outer Core
Metropolitan Sub-Center
Major Inter-city Road
High Density Suburban Medium Density Suburban Low Density Suburban
Principal Metropolitan Sub-Center Secondary Metropolitan Sub-Center High Density Suburban Medium Density Suburban Low Density Suburban
Figure 2: Sprawl
Figure 4: Multipolar Structure
■ Menyeruak ■ Peretasan (leapfrog)
URBAN ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES URBAN FINANCE / BUDGET
URBAN FINANCE – DESENTRALISASI
■ Mengukur pengeluaran vs pendapatan : Mengukur pengeluaran rutin/ pembangunan
■ Mengenali sumber pendanaan dari pusat dan tugas dari desentralisasi – seimbang ?
■ Mengenali sumber pendanaan lain – terintegrasi dalam budgeting
■ Penyelenggaraan pelayanan umum (mass urban transit, pelabuhan, dll) diperlakukan sebagai proyek (contoh) nasional belum keniscayaan
■ Pendanaan berkaitan dengan perbaikan pelayanan publilk – produktifitas kota
■
urban finance / perpajakan dengan struktur perkotaan
URBAN ECOLOGY AND RESILIENCE ■ Data ekologi perkotaan, minimal – Efluen dan limbah – Penggunaan energy – Kualitas data masih terbatas ■ Urban Ecology hubungannya dengan struktur perkotaan
■ Urban ecology dan masyarakat: resilience (menghadapi kekurangan)
HOUSING AND URBAN SERVICES Housing
Urban Services
■ Slum : kegagalan pasar lahan menyediakan perumahan
■ Ketimpangan penyediaan pelayanan umum – – Penyadaran masyarakat
■ Housing : ketimpangan kepemilikan –belum didorong dengan system keuangan (tidak menyimpan dana di rumah)
■ Penggunaan dana utk skala kecil – untuk upscaling ? ■ Inefisiensi akibat terbatasnya pelayanan umum
Indonesia sebagai Negara Berpenghasilan Sedang Negara Berpenghasilan Sedang
Jumlah Kelas Menengah
Urbanisasi sebagai Faktor Penentu ■ Selain demografi (Bonus demografi), pengelolaan thd tingkat urbanisasi di Indonesia merupakan factor penentu dalam keberhasilan naik kelas …. – Perbaikan dan peningkatan infrastruktur dan system logistic yg efisien – Peningkatan pendidikan dan profesi untuk mendorong penguatan di bidang SDM – Memperkuat peran industry sebagai basis pembangunan
■ Urbanisasi dan urban planning – Suatu pendekatan ruang agar terjadi efisiensi dan efektifitas pemanfaatannya – Investasi jangka menengah – Mempertimbangkan mobilitas massal dan peran distribusi barang /jasa
PANDUAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA – internasional ■ Memberi kesempatan eksplorasi mendalam, yang dapat ditawarkan kepada kota / wilayah kota ■ Tidak terbatas pada prosedur perencanaan, namun terkait dengan tujuan pembangunan, dan system kelembagaan yang terbangun ■ Memposisikan perencanaan dalam konteks pembangunan (produktifitas kota, change agents, source of economic development)
TERIMA KASIH ■ Begitu banyak yang harus diselesaikan ■ Begitu sedikit yang sudah dikerjakan
■ Bidang kita dibutuhkan – bukan untuk hari ini, untuk jangka menengah
Daftar Pustaka ■ World Bank, 2014. Development Policy Review series: Indonesia: Avoiding the Trap. Jakarta: the World Bank.
