URAIAN SINGKAT ORGANISASI

URAIAN SINGKAT ORGANISASI KEDUDUKAN Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa. Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

04

Tahun

2008,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman, merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pariaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, jadi BPMD Kota Pariaman mempunyai tugas pokok adalah : “Membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga

daerah

dalam

bidang

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan” Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman memiliki fungsi sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL a.

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melakukan pembinaan, koordinasi, pelatihan dan pengembangan usaha produksi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam, serta penyelenggaraan, pengendalian dan evalusasi

pelatihan

yang

diselenggarakan

oleh

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa. b.

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melakukan pembinaan, koordinasi, pengembangan sarana, usaha, produksi dan lingkungan serta penyelenggaraan, pengendalian dan penilaian yang telah dilaksanakan.

c.

Menyusun

dan

merumuskan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan

dan

pelayanan serta penyelenggaraan dan pengendalian teknis. d.

Melaksnakan pengumpulan data, perencanaan program serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman yang salah satu tugasnya pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, menyampaikan saran dan pertimbangan serta menyusun konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang Tata Usaha Badan dimana penyelenggaraan dilaksanakan oleh Sekretariat. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organiasi Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 04 Tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran rencana stratejik ini, yang padadasarnya untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahn Desa Kota Pariaman, dimana Badan didukung oleh unsur organisasi dengan uraian tugas sebagai berikut :


NAMA JABATAN

: KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

URAIAN TUGAS a.1.

:

Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk

menyelenggarakan

kegiatan

badan

meliputi

pembinaan

dan

penataan

ketatausahaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan desa a.2.

Mengkoordinasikan sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan

fungsional dilingkungan badan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas a.3.

Membagi tugas kepada sekretaris, para kepala bidang dan kelompok

jabatan fungsional dilingkungan badan baik secara lisan maupun secara tulisan sesuai dengan bidang permasalahannya a.4.

Memberi Petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif a.5.

Mengatur pelaksanaan Tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan a.6.

Membimbing sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan

fungsional dilingkungan badan agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan a.7.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris, para

kepala

bidang

dan

kelompok

jabatan

fungsional

guna

mengetahui

perkembangan dan permasalahannya a.8.

Mengidentifikasi

masalah

yang

timbul

dilingkungan

badan

untuk

merumuskan konsep pemecahan masalah lebih lanjut a.9.

Mengendalikan

pengelolaan

pelayanan

bidang

pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan a.10.

Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait dalam penyusunan dan

perumusan kegiatan badan secara rutin agar dapat sesuai dengan program dan kegiatan a.11.

Memaraf serta menandatangani surat yang menjadi kewenangannya

berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku


a.12.

Melaporkan kegiatan Badan secara periodik sesuai dengan data,

informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok jabatan fungsional untuk disaampaikan kepada atasan a.13.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

NAMA JABATAN

: SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

URAIAN TUGAS

:

1. Merencanakan program kerja tahunan sekretariat berdasarkan ketentuan

perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 2. Membagi Tugas kepada Kasubbag di lingkungan sekretariat Badan sesuai

dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan 3. Memberi petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar

pelaksanaan tugas efisien dan efektif 4. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritasgar tugas dapat diselesaikan

sesuai dengan sasaran yang di tetapkan 5. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kasubag di lingkungan

Sekretariat Badan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas 6. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja, Kasubag di lingkungan

Sekreariat Badan agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir 7. Meneliti dan Memaraf surat di Lingkungan Badan agar sesuai dengan petunjuk

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Menyelenggarakan Pengkajian serta Koordinasi perencanaan dan program

Badan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tugas terselenggara dengan baik 9. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan, berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik 10. Menyenggarakan

berdasarkan

pengelolaan,

ketentuan

administrasi

peraturan

kepegawaian

perundang-undangan

terselenggara dengan baik


berdasarkan agar

tugas

11. Menyelenggarakan

berdasarkan

penatausahaan,

ketentuan

kelembagaan

peraturan

dan

ketatalaksanaan,

perundang-undangan,

agar

tugas

terselenggara dengan baik 12. Menyelenggarakan

pengkajian dan pengendaliaan administrasi anggaran

belanja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tugas terselenggara dengan baik 13. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan,

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan,

agar

tugas

terselenggara dengan baik 14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai

bahan evaluasi bagi atasan 15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

NAMA JABATAN

: KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

URAIAN TUGAS

:

1. Merencanakan program kerja tahunan Sub Bagian program dan pelaporan

berdasarkan

ketentuan

perundang-undangan

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan tugas 2. Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat di

proses lebih lanjut 3.

Memberi petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya 4.

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya 5.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi

yang berhubungan dengan penyusunan program-program Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 6.

Menghimpun dan Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis, mengenai penyusunan program-program Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa serta Program Kerja Tahunan berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

terselenggara dengan baik


agar

tugas

7.

Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan Program Badan

yang meliputi bidang kelembagaan dan Sosial Budaya, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, serta Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik 8.

Melaksanakan pengelolaan system informasi pendidikan dan pelatihan

berdasarkan

ketentuan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

agar

terselenggara dengan baik 9.

Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Program,

bedasarkan ketentuan perundang-undangan agar tugas terselenggra dengan baik 10.

Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan

peraturan perundng-undangan agar tugas terselenggara dengan baik 11.

Membuat telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik 12.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja

sebagai bahan evaluasi bagi atasan 13.


NAMA JABATAN

: KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS

:

1.

Merencanakan

berdasarkan

program

ketentuan

kerja

tahunan

Sub

perundangundangansebagai

Bagian

Keuangan

pedoman

dalam

pelaksanaan tugas; 2.

Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar

dapat di proses lebih lanjut; 3.


agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 4.

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;


5.

Melaksanakan

penyusunan

bahan

penyiapan

anggaran

Badan,

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik; 6.

Melaksanakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur,

perjalanan dinas Badan serta kesejahteraan pegawai; 7.

Melaksanakan Pembendahharaan Keuangan, berdasarkan ketentuan

peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik; 8.

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan

berdasar kanketentuan perturan perundang undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 9.

Melaksanakan penatausahaan belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 10.

Melaksanakan verifikasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 11.

Melaksanakan Koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan

administrasi Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar tugas terselengara dengan baik; 12.

Menyelenggarakan

pelaporan

dan evaluasi

kegiatan

Sub Bidang

keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan agar tugas terselenggara dengan baik ; 13.

Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan

peraturan perundng undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 14.


sebagai bahan evaluasi bagi atasan 15.

Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh atasan

NAMA JABATAN

: KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

URAIAN TUGAS

:

1.

Merencanakan program kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkanketentuan

perundangundangansebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;


dalam

2.

Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;.

3.

Memberi petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

4.

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya Memeriksa hasil kerja staf

5.

Melaksanakan penyusunan, pengolahan data pegawai berdasarkan peraturan Perundangundangan

agar

tugas

tersenggara

dengan

baik;Membuat

data/mempelajari daftar penjadwalan dan ketentuan kenaikan KGB PNS 6.

Melaksanakan pegusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan, berdasarkan keentuan peaturan perundangundangan agar tugas terselengara dengan baik.

7.

Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, dan pemberian penghargaan serta tugas/ izin belajar, pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional berdasarkan ketentuan peaturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik

8.

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik

9.

Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.

10.

Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumetasian peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.

11.

Melaksanakan penerimaan pendistribusian, dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas, dan arsip serta

pengelolaan perpustakaan, berdasarkan ketentuan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 12.

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaann ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.


13.

Melaksanakan urusan keprotolan dan penyiapan rapat-rapat berdasarkan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

agar

tugas

terselenggara dengan baik 14.

Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas pelaporan dan evaluasi terselaksana dengan baik.

15.

Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas koordinasi terlaksana dengan baik

16.

Membuat telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik

17.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan 18................................. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

NAMA JABATAN

: KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

URAIAN TUGAS

:

1.

Merencanakan program kerja tahunan Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

2.

Membagi Tugas kepada Para Kasubbid di lingkungan Bidang Pemerintahan Desa dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan

3.

Memberi petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif

4.

Mengatur

pelaksanaan

tugas

berdasarkan

prioritas

agar

tugas

dapat

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang di tetapkan 5.

Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan

agar

tugas

terselenggara dengan baik. 6.

Menyelenggaran pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik


7.

Menyelenggarakan Pengkajian bahan Fasilitasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.

8.

Menyelenggarakan

Koordinasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan

Kelurahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tugas terselenggara dengan baik 9.

Menyelenggarakan Pengkajian Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.

10.

Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik

11.

Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.

12.

Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik

13.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan 14.


NAMA JABATAN

: KEPALA SUB. BIDANG TATA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

URAIAN TUGAS

:

1.. Merencanakan program kerja tahunan Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa

dan Kelurahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2.Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar

pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 3.Memberi petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 4.......Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

5.Melaksanakan pengkajian program kerja Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa

dan Kelurahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 6.Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk di bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 7.. .Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

penyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik; 8...............Melaksanakan Penyusunan Pedoman, petunujk Teknis, perencanaan

perubahan batas dan nama wilayah Desa dan Kelurahan, perubahan atas nama pusat penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 9.. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama

dan penyelesaian perselisihan antar Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik; 10..........................Melakanakan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan tugas perangkat Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik; 11......Melakukan Penyusunan Bahan Pedoman dan petunjuk tenis pengawasan

Penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Kelurahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik; 12.......Menyiapkan Bahan penyusunan pedoman dan Petunjuk Teknis di bidang

pelimpahan sebagian kewenangan tugas pembantuan di daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik; 13..............Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Tata

Pemerintahan Desa dan Kelurahan, berdasarkarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik 14.....Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan

perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik;


15.Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

bagi atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 16.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai

bahan evaluasi bagi atasan. 17................................................................................................................................................. Mel

aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

NAMA JABATAN

: KEPALA SUB. PENDAPATAN DESA / KELURAHAN

URAIAN TUGAS

:

1.......Merencanakan program kerja tahunan Sub Bidang Pendapatan Desa dan

Kelurahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 2.Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar



adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; 5...Melaksanakan pengkajian program kerja Sub Bidang Pendapatan Desa dan

Kelurahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 6.Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk di bidang

Pendapatan Desa dan Kelurahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik; 7.. .Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

Pendapatan Desa dan Kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik;


8.Melakukan Penyusunan Bahan Pedoman dan petunjuk tenis Penyelenggaran

dan Pengawasan Pendapatan Desa dan Kelurahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik; 9.Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pendapatan

Desa dan Kelurahan, berdasarkarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 10.....Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan

perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 11.Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pendapatan

Desa dan Kelurahan, berdasarkarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 12.Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan



aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan NAMA JABATAN

: KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

URAIAN TUGAS 1.

:

Merencanakan program kerja tahunan Bidang Kelembagaan dan Sosial

Budaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 2.

Membagi

Tugas

kepada

Para

Kasubbid

di

lingkungan

Bidang

Kelembagaan dan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan 3.


agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif Merencanakan kegiatan motivasi dan swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas kerja staf. 4.

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang di tetapkan


5.

Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelembagaan dan

Sosial Budaya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 6.

Menyelenggaran

pengkajian

bahan

kebijakan

teknis

pembinaan

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik 7.

Menyelenggarakan

Pengkajian

bahan

Fasilitasi

Pemberdayaan

Kelembagaan dan Sosial Budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik. 8.

Menyelenggarakan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial

Budaya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tugas terselenggara dengan baik 9.

Menyelenggarakan

fasilitasi

dan

pengembangan

Pemberdayaan

Kelembagaan dan Sosial Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 10.

Menyelenggarakan

pelaporan

dan

evaluasi

kegiatan

Bidang

Kelembagaan dan Sosial Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik 11.

Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan

perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 12.

Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan bagi atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 13.


sebagai bahan evaluasi bagi atasan 14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

NAMA JABATAN

: KEPALA SUB. BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT

URAIAN TUGAS

:

1.

Merencanakan program kerja tahunan Sub Bidang Kelembagaan

berdasarkan

ketentuan

perundang-undangan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas


dalam

2.

Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif 3.Memberi petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya 4.........Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya 5....Melaksanakan

pengkajian program kerja Bidang Kelembagaan berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 6.Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan Pemberdayaan

Kelembagaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 7.. Melaksanakan penyusunan bahan Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan

Kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 8.Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pemberdayaan Kelembagaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik. 9......Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemberdayaan kelembagaan,

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik. 10............Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan, berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik. 11.......Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kelembagaan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 12........Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan

perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 13. Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan


bahan evaluasi bagi atasan. 15..................................... Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan


NAMA JABATAN

: KEPALA SUB. BIDANG SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

URAIAN TUGAS

:

1.........Merencanakan program kerja tahunan Bidang Sub. Bidang Sosial Budaya

berdasarkan

ketentuan

perundang-undangan

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan tugas. 2.Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar

pelaksanaan tugas efisien dan efektif 3.Memberi petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya 4.........Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya 5.. .Melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Sosial Budaya berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 6.Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan Pemberdayaan

Sosial Budaya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 7.. Melaksanakan penyusunan bahan Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan

Sosial Budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 8.

Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pemberdayaan Sosial Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik 9....Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemberdayaan Sosial Budaya,

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik. 10..........Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan Sosial Budaya, berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik. 11......Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Sosial Budaya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 12........Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan

perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.


13. Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

bagi atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai

bahan evaluasi bagi atasan. 15..................................... Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

NAMA JABATAN

: KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT, TEKNOLOGI TEPAT GUNA

URAIAN TUGAS 1.

:

Merencanakan program kerja tahunan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Budaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

2.

Membagi Tugas kepada Para Kasubbid di lingkungan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Budaya sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.

3.

Memberi petunjuk kepada Bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif Bersama dengan Sub. Bidang TTG dan SDA menyusun bahan pembinaan usaha peningkatan produksi masyarakat yang memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

4.

Mengatur

pelaksanaan

tugas

berdasarkan

prioritas

agar

tugas

dapat

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang di tetapkan 5.

Menyelenggarakan

pengkajian

program

Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

kerja

Bidang

Usahan

Ekonomi

berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik. 6.

Menyelenggaran pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik

7.

Menyelenggarakan Pengkajian bahan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik


8.

Menyelenggarakan Koordinasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tugas terselenggara dengan baik

9.

Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik.

10.

Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik

11.

Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.

12.

Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik.

13.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan 14.


NAMA JABATAN

: KEPALA SUB BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT

URAIAN TUGAS

:

1.......Merencanakan program kerja tahunan Bidang Usaha Ekonomi Mayarakat

berdasarkan

ketentuan

perundang-undangan

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan tugas; 2.Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar



adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;


5.Melaksanakan penyusunan bahan program kerja Sub. Bidang usaha Ekonomi

Masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 6.Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik; 7.Melaksanakan penyusunan bahan Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar tugas terselenggara dengan baik; 8.Melaksanakan pengelolaan data Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan,

agar

tugas

terselenggara dengan baik; 9.Melaksanakan pengelolaan data Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan,

agar

tugas

terselenggara dengan baik; 10. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik; 11.........Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub. Bidang Usaha

Ekonomi Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 12.....Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan

perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 13.Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan



aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan NAMA JABATAN

: KEPALA SUB BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA

URAIAN TUGAS

:


1................Merencanakan program kerja tahunan Bidang Teknologi Tepat Guna

berdasarkan

ketentuan

perundang-undangan

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan tugas; 2.Membagi Tugas kepada Bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar



adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; 5.Melaksanakan penyusunan bahan program kerja Sub. Bidang Teknologi Tepat

Guna berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 6.Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan Pengembangan

Teknologi Tepat Guna, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 7.Melaksanakan penyusunan bahan Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan

Teknologi Tepat Guna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 8..........Melaksanakan pengelolaan data Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna,

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan,

agar

tugas

terselenggara dengan baik; 9.

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis dan uji coba

Teknologi Tepat Guna dalam pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik; 10..................Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna,

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik; 11.. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub. Bidang Teknologi

Tepat Guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik; 12.....Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan

perundang-undangan agar tugas terselenggara dengan baik;


13.Membuat Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan



aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan STRUKTUR ORGANISASI BPMD

RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN RENSTRA SKPD 2014-2018 Perencanaan Strategis disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2014-2018), dengan


memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman dimana isinya mencakup adanya pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut 

Pernyataan Visi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman serta melihat kepada latar belakang dan mencermati

fenomena-fenomena

yang

ada,

maka

Visi

dari

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah : “Terwujudnya Peran Aktif Masyarakat Kota Pariaman Melalui Koordinasi dan Keterpaduan Menuju Masyarakat Mandiri Yang Islami”



Peran aktif maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan.



Mandiri maksudnya adalah kekuatan yang tumbuh dari dalam diri, rasa percaya diri, sikap mental, pola pikir dan keinginan yang didasari oleh kebutuhan (lebih banyak internal).



Islami maksudnya adalah setiap aspek kegiatan atau kehidupan

(Pemerintah

dan masyarakat) harus dilandasi dengan norma-norma Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kota

Pariaman

mengedepankan

profesionalisme yang bertitik tolak pada landasan keimanan dan ketaqwaan sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pernyataan Misi Misi merepresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman sesuai Visi yang ditetapkan serta menyelaraskan dengan 6 (enam) Program


Unggulan Walikota-Wakil Walikota Pariaman Periode 2014-2018, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Misi yang telah dirumuskan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman yang profesional. 2. Meningkatkan fungsi dan peran Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan serta pemanfaatan tenaga potensial yang ada di Desa/Kelurahan. 3. Memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dan kelembagaan perekonomian desa/kelurahan 4. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam serta penerapan teknologi tepat guna. 5. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta pengembangan sosial budaya masyarakat. RENCANA KINERJA SKPD TAHUN 2015 Adapun Rencana

Kinerja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintah Desa tahun 2015 adalah sebagai berikut: RENCANA KINERJA BPMD TAHUN 2015 N

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

O 1

Menurunnya angka

Jumlah keluarga miskin yang 53 kk

pengangguran dan

diberdayakan didesa prioritas

kemiskinan

Jumlah SPMN yang dibina

3 orang

% penagihan dana revolving 90 % pada masyarakat 2

Peningkakan keberdayaan

% kegiatan operasional TP 100%

masyarakat pedesaan

PKK Kota, Kecamatan, Desa dan

Kelurahan

yang


terpenuhi. Jumlah kader yang mengikuti 15 orang jambore PKK tingkat Provinsi dan Nasional. Jumlah

kader

yang

telah 1090 kader

dibayarkan honornya Jumlah DPC dan DPD LPM 1 DPD / 4 DPC yang difasilitasi Jumlah anggota LPM yang 142 orang mengikuti pelatihan LPM 3

Meningkatnya jumlah

Jumlah Badan Usaha Milik 8 BUMDes

koperasi aktif,mandiri dan

Desa (BUMDes) yang akan

UMKM yang berkualitas dan

dibentuk dan dibina

profesional

Jumlah UEM-SP yang dibina 17 kelompok dan dinilai

4

Meningkatnya kapasitas

Jumlah desa yang mengikuti 4 desa/kel

lembaga perencanaan

lomba desa/kelurahan tk.kota

pembangunan yang efektif

Pariaman

dan efisien untuk

Persentase

menghasilkan produk

keterlibatan

perencanaan yang aspiratif,

dalam pembangunan

aplikatif dan akuntabel

Jumlah kelompok masyarakat 6 kelompok

tingkat 6 % masyarakat

pembangunan

desa

yang

dibina Jumlah

desa/kel

menyampaikan

yang 71 desa/kel aspirasi

dalam musrenbang Jumlah

desa/kel

yang 71 desa/kel

mengikuti bulan bakti gotong royong di Kota Pariaman Jumlah

peserta

Musda 90 orang

BPSPAMS untuk pemilihan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

anggota asosiasi 5

Peningkatan kapasitas

Jumlah

aparatur pemerintah desa

yang

aparatur mengikuti

dalam

bidang

pemdes 220 orang pelatihan

manajemen

pemdes Jumlah

Kades/Lurah, 8 orang

Sekdes/Seklur

yang

berkompetensi untuk dinilai kinerjanya Jumlah rakor Kades yang 6 kali dilaksanakan Jumlah desa/kel yang dibina 71 desa/kel untuk

profil desa/kel Pokja

Kecamatan dan Pokja Kota. Jumlah RPJM dan RKP Desa 55 desa yang disusun Jumlah

peserta

yang 175 org (worksop

mengikuti

workshop prop.sumbar)

peningkatan

kapasitas 120 org

aparatur Pemerintahan Desa, (workshop kota Kec, Kota 6

pariaman)

Penyelenggaraan pemerintah

Jumlah

desa/kel

melaksanakan Pilkades Jumlah

desa buku

yang 15 Desa

administrasi 12 jenis (660

desa yang dicetak

7

buku)

Pembinaan dan fasiitasi

Jumlah desa yang menyusun 55 desa

pengelolaan keuangan desa

RAPBDes Jumlah

desa

yang

telah 55 desa

melaksanakan pembangunan yang

efektif

berdasarkan


APBDes 8

Meningkatnya derajat

Jumlah

murid

yang

telah 4000 murid

kesehatan kota Pariaman

diberikan makanan tambahan dalam program PMT-AS

9

Meningkatnya pemahan dan

Jumlah

masyarakat

pengamalan nilai-nilai adat

dilatih mengenai ABS-SBK

istiadat dan budaya

Persentase penerapan Syarak,

yang 142 orang

peningkatan 10 % Adat

Basandi

Syarak

Basandi

Kitabullah (ABS_SBK) dalam penerapan

kehidupan

masyarakat Jumlah

Lembaga

Pemuka 10 KAN

Adat / KAN yang difasilitasi biaya operasionalnya untuk pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat Jumlah

lembaga adat yang 1 LKAM/Bundo

difasilitasi

biaya Kanduang

operasionalnya

dalam

pelestarian adat istiadat dan pengembangan

budaya

daerah

Jumlah

peserta

yang 85 orang

mengikuti Musda LKAAM dan Bundo

Kanduang

Tk.Kota

Pariaman 10

Meningkatnya jumlah industri

Jumlah

alat

TTG

yang 15 alat


kreatif dan komoditi unggulan

dirancang Jumlah

gelar

TTG 1 kali

Tk.Propinsi yang diikuti Jumlah gelar TTG tingkat 1 kali Nasional yang diikuti. Jumlah teknologi tepat guna 3 alat yang akan dimanfaatkan Jumlah

peserta

sosialisasi 40 Orang

dan demonstrasi alat TTG Jumlah

pos

pelayanan 4 posyantek

teknologi (posyantek) yang akan memanfaatkan TTG Jumlah

posyantek

yang 1 posyantek

mengikuti lomba posyantek Tk.Prop.Sumbar 11

12

Peningkatan Kemampuan

Jumlah data tanah desa dan 1 dokumen

Pengelolaan Aset Desa

tanah kas desa

Penataan Peraturan

Jumlah

Perundang-undangan

desa yang disusun/dihasilkan

ranperda

tentang 1 ranperda


PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN 2015 Adapun Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tahun 2015 adalah sebagai berikut: PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN 2015 no 1

Sasaran Strategis Menurunnya angka pengangguran dan

Indikator Kinerja Target 2015 Jumlah keluarga 53 kk

Program/Keg Pemberdayaan Keluarga

kemiskinan

miskin

Miskin di Desa Prioritas

yang

diberdayakan

didesa 3 orang

prioritas

90 %

Jumlah

SPMN

yang

dibina 2

Pembinaan & Monitoring

63.160.000

SPMN

20.490.000

Pembinaan & monitoring dana

Peningkakan keberdayaan masyarakat

%

penagihan

pedesaan

revolving

dana 100%

Anggaran 42.285.000

KMN

dan

dana

revolving

846.460.000

pada

masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan

% kegiatan operasional 15 orang

Masyarakat

TP

pelaksanaan

PKK

Kota,

melalui keg.PKK

Kecamatan, Desa dan

Tk.Kota, Kec, Desa/Kel

Kelurahan

Jambore Kader PKK

yang 1090 kader

terpenuhi. Jumlah

kader

yang


159.450.000

1.581.084.000

mengikuti

jambore 1 DPD / 4 DPC

PKK tingkat Provinsi dan Nasional. Jumlah telah 3

Meningkatnya jumlah koperasi

dan 142 orang

kader

pembinaan

penilaian

28.820.000

kader

Posyandu

103.036.000

yang

dibayarkan

honornya

Pembinaan 8 BUMDes

aktif,mandiri dan UMKM yang berkualitas dan profesional

Monitoring

dan

monitoring DPD dan DPC

63.325.000

LPM Jumlah DPC dan DPD LPM yang difasilitasi

Pelatihan LPM 17 kelompok

56.010.000

Jumlah anggota LPM yang 4

Meningkatnya kapasitas lembaga

mengikuti

pelatihan LPM

Pembinaan,pendampinga 4 desa/kel

perencanaan pembangunan yang

n

dan

pembentukan

BUMDes

efektif dan efisien untuk menghasilkan

Jumlah Badan Usaha

produk perencanaan yang aspiratif,

Milik Desa (BUMDes) 6 %

Pembinaan & penilaian


yang

UEM-SP

akan

dibentuk

dan dibina Jumlah UEM-SP yang 6 kelompok dibina dan dinilai

Pembinaan

kelompok

masyarakat Jumlah mengikuti

desa

yang lomba


pembangunan desa

101.030.000

desa/kelurahan tk.kota 71 desa/kel

26.005.000

Pariaman Persentase

tingkat

keterlibatan

71 desa/kel

masyarakat

62.360.000

dalam

pembangunan Jumlah

kelompok 90 orang

63.270.000

masyarakat pembangunan Peningkatan kapasitas aparatur 5

desa

Pembinaan

yang dibina

dan

pendampingan

pemerintah desa

220 orang

musrenbang

108.480.000

Jumlah desa/kel yang

Bulan

menyampaikan

royong masyarakat

aspirasi

Bhakti

gotong

dalam 8 orang

101.204.000

musrenbang

Pembinaan


pemberdayaan

mengikuti bulan bakti

BPSPAMS

dan

gotong royong di Kota 6 kali

103.140.000

Pariaman Jumlah peserta Musda

Pelatihan

BPSPAMS

pemerintahan desa dalam

untuk


aparatur

pemilihan

anggota 71 desa/kel

asosiasi

bidang

manajemen

41.140.000

pemerintahan desa Pembinaan dan penilaian

Jumlah

aparatur 55 desa

pemdes

yang

mengikuti

Jumlah

6

prop.sumbar)

berprestasi 355.505.000 Rakor Kades dan Lurah

Kades/Lurah, 120 org

Sekdes/Seklur

yang (workshop kota

berkompetensi

untuk pariaman)

dinilai kinerjanya Jumlah

rakor

Pembinaan Kades 15 Desa

yang dilaksanakan

dan

pendayagunaan

profil

Pembinaan dan fasiitasi pengelolaan 7

buku)

72.000.000 Fasilitasi, pendampingan


dan penyusunan RPJM

dibina

dan RKP Desa

untuk

desa/kel

profil 55 desa

137.200.000

Pokja

Workshop

peningkatan

Kecamatan dan Pokja

kapasitas

aparatur

Kota.

pemerintahan desa, kec,

Jumlah

RPJM

486.790.000

desa/kel 12 jenis (660

keuangan desa

164.670.000

Sekdes/Seklur

bidang (worksop

manajemen pemdes

Penyelenggaraan pemerintah desa/kel

dan

pelatihan 175 org

dalam

kompetensi Kades/Lurah

dan


kota

RKP

Desa

yang 55 desa

45.490.000

disusun Jumlah peserta yang Meningkatnya derajat kesehatan kota

mengikuti

Pariaman

peningkatan kapasitas

penyelenggaraan

aparatur Pemerintahan 4000 murid

pemerintahan desa/kel

Desa, Kec, Kota

Monitoring, evaluasi dan

8

workshop

Fasilitasi

Meningkatnya pemahan dan

1.222.400.000

pelaporan

pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan 9

budaya

Jumlah

desa

yang 142 orang

melaksanakan

rancangan

81.814.000

peraturan desa tentang

Pilkades

10 %

Jumlah

Evaluasi APBDes

buku

administrasi desa yang dicetak Monitoring dan evaluasi Jumlah

desa

yang

menyusun RAPBDes

pelaksanaan APBDes 10 KAN

133.870.000

Pemberian Jumlah

desa

yang


tambahan

makanan bagi

anak

telah

melaksanakan

pembangunan efektif

sekolah (PMT-AS)

yang

berdasarkan 1 LKAM/Bundo

APBDes

Kanduang

125.000.000 Pembinaan,pelatihan dan pelestarian

Jumlah

murid

telah

yang

adat

minangkabau

diberikan

makanan

tambahan

dalam program PMT- 85 orang AS

10

Meningkatnya jumlah industri kreatif

Jumlah

masyarakat

dan komoditi unggulan

yang dilatih mengenai ABS-SBK

Fasilitasi 15 alat

operasional

KAN

195.880.000

Persentase peningkatan penerapan

1 kali Adat

Basandi

Syarak, 1 kali

Syarak

Basandi

Kitabullah (ABS_SBK) 3 alat dalam

penerapan

kehidupan masyarakat


Pemberdayaan adat

lembaga

Jumlah

Lembaga 40 Orang

24.440.000

Pemuka Adat / KAN yang difasilitasi biaya 4 posyantek operasionalnya untuk 1 posyantek

61.335.000

pengembangan adat Peningkatan Kemampuan Pengelolaan

istiadat

Aset Desa

masyarakat

11

12

dan

budaya

Jumlah lembaga adat 1 dokumen

65.190.000

Penataan Peraturan Perundang-

yang difasilitasi biaya

Peningkatan Pengelolaan

undangan

operasionalnya dalam

TTG

pelestarian

adat 1 ranperda

istiadat

dan

70.600.000

pengembangan budaya daerah Jumlah peserta yang mengikuti LKAAM Kanduang

Musda dan

Bundo Tk.Kota

Pariaman

Sosialisasi

penerapan

teknologi pedesaan


Jumlah alat TTG yang dirancang Jumlah

gelar

TTG

Tk.Propinsi yang diikuti

Pembinaan

Jumlah

posyantek

gelar

TTG

dan

lomba

tingkat Nasional yang diikuti. Jumlah teknologi tepat

Pendataan

guna

pemutakhiran aset desa

yang

akan

dan

dimanfaatkan Penyusunan Jumlah

peserta

sosialisasi

dan

demonstrasi alat TTG Jumlah pos pelayanan teknologi

(posyantek)

yang

akan

memanfaatkan TTG Jumlah

posyantek

yang mengikuti lomba posyantek Tk.Prop.Sumbar


rancangan

perda tentang desa

Jumlah

data

tanah

desa dan tanah kas desa Jumlah tentang

ranperda desa

yang

disusun/dihasilkan

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015


Adapun Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tahun 201 5 adalah sebagai berikut: PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2015 no 1

Sasaran Strategis Menurunnya angka pengangguran dan

Indikator Kinerja Target 2015 Jumlah keluarga 53 kk

Realisasi 2015 53 KK

Capaian (%) 100 %

kemiskinan

miskin

3 org

100 %

90 %

16 %

18 %

dana 100%

100 %

100 %

15 org

100 %

1090 kader

100 %

1 DPD / 4 DPC

100 %

142 org

100 %

yang

diberdayakan

didesa 3 orang

prioritas Jumlah

SPMN

yang

dibina 2

Peningkakan keberdayaan masyarakat

%

penagihan

pedesaan

revolving

pada

masyarakat % kegiatan operasional 15 orang TP

PKK

Kota,

Kecamatan, Desa dan Kelurahan

yang 1090 kader

terpenuhi. Jumlah

kader

mengikuti

yang

jambore 1 DPD / 4 DPC

PKK tingkat Provinsi dan Nasional.

142 orang


Jumlah

kader

telah 3

Meningkatnya jumlah koperasi

yang

dibayarkan

honornya

8 BUMDes

8 BUMDes

100 %

17 kelompok

100 %

4 desa/kel

100 %

6%

100 %

6 kelompok

100 %

71 desa/kel

100 %

aktif,mandiri dan UMKM yang berkualitas dan profesional

Jumlah DPC dan DPD LPM yang difasilitasi

17 kelompok

Jumlah anggota LPM yang 4

Meningkatnya kapasitas lembaga

mengikuti

pelatihan LPM

4 desa/kel

perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan

Jumlah Badan Usaha

produk perencanaan yang aspiratif,

Milik Desa (BUMDes) 6 %


yang

akan

dibentuk

dan dibina Jumlah UEM-SP yang 6 kelompok dibina dan dinilai Jumlah

desa

mengikuti

yang lomba

desa/kelurahan tk.kota 71 desa/kel Pariaman Persentase

tingkat


keterlibatan

71 desa/kel

masyarakat

71 desa/kel

100 %

90 orang

100 %

220 orang

100 %

8 orang

100 %

2 kali

33 %

71 desa/kel

100 %

dalam

pembangunan Jumlah

kelompok 90 orang

masyarakat pembangunan Peningkatan kapasitas aparatur 5

desa

yang dibina

pemerintah desa

220 orang Jumlah desa/kel yang menyampaikan aspirasi

dalam 8 orang

musrenbang Jumlah desa/kel yang mengikuti bulan bakti gotong royong di Kota 6 kali Pariaman Jumlah peserta Musda BPSPAMS pemilihan

untuk anggota 71 desa/kel

asosiasi


Jumlah

aparatur 55 desa

pemdes

pelatihan 175 org

dalam

295 orang

100 %

15 desa

100 %

25 jenis (1375 buku)

208 %

55 desa

100 %

55 desa

100 %

bidang (worksop

manajemen pemdes Jumlah

6

100 %

yang

mengikuti

Penyelenggaraan pemerintah desa/kel

55 desa

prop.sumbar)

Kades/Lurah, 120 org

Sekdes/Seklur

yang (workshop kota

berkompetensi

untuk pariaman)

dinilai kinerjanya Jumlah

rakor

Kades 15 Desa

yang dilaksanakan 12 jenis (660 Pembinaan dan fasiitasi pengelolaan keuangan desa 7

buku) Jumlah desa/kel yang dibina

untuk

desa/kel

profil 55 desa Pokja

Kecamatan dan Pokja Kota. Jumlah RKP

RPJM Desa

dan yang 55 desa

disusun Jumlah peserta yang


Meningkatnya derajat kesehatan kota

mengikuti

Pariaman

peningkatan kapasitas

8

workshop

aparatur Pemerintahan 4000 murid

4000 murid

100 %

142 orang

100 %

10 %

100 %

10 KAN

100 %

1 LKAAM/Bundo

100 %

Desa, Kec, Kota Meningkatnya pemahan dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan 9

budaya

Jumlah

desa

yang 142 orang

melaksanakan Pilkades

10 %

Jumlah

buku

administrasi desa yang dicetak Jumlah

desa

yang

menyusun RAPBDes

Jumlah telah

desa

yang

melaksanakan

pembangunan efektif

10 KAN

yang

berdasarkan 1 LKAM/Bundo


APBDes Jumlah

Kanduang murid

telah

Kanduang

yang

diberikan

makanan

tambahan

dalam program PMT- 85 orang

85 orang

100 %

15 alat

100 %

1 kali

1 kali

100 %

Basandi

Syarak, 1 kali

1 kali

100 %

Syarak

Basandi 3 alat

100 %

40 orang

100 %

4 posyantek

100 %

AS

10

Meningkatnya jumlah industri kreatif

Jumlah

masyarakat

dan komoditi unggulan

yang dilatih mengenai ABS-SBK

15 alat

Persentase peningkatan penerapan

Adat

Kitabullah (ABS_SBK) 3 alat dalam

penerapan

kehidupan masyarakat Jumlah

Lembaga 40 Orang

Pemuka Adat / KAN yang difasilitasi biaya 4 posyantek


operasionalnya untuk 1 posyantek

1 posyantek

100 %

1 dokumen

100 %

1 ranperda

100 %

pengembangan adat Peningkatan Kemampuan Pengelolaan

istiadat

Aset Desa

masyarakat

11

12

dan

budaya

Jumlah lembaga adat 1 dokumen Penataan Peraturan Perundang-

yang difasilitasi biaya

undangan

operasionalnya dalam pelestarian

adat 1 ranperda

istiadat

dan

pengembangan budaya daerah Jumlah peserta yang mengikuti LKAAM

Musda dan

Kanduang

Bundo Tk.Kota

Pariaman Jumlah alat TTG yang dirancang Jumlah

gelar

TTG


Tk.Propinsi yang diikuti Jumlah

gelar

TTG

tingkat Nasional yang diikuti. Jumlah teknologi tepat guna

yang

akan

dimanfaatkan Jumlah

peserta

sosialisasi

dan

demonstrasi alat TTG Jumlah pos pelayanan teknologi

(posyantek)

yang

akan

memanfaatkan TTG Jumlah

posyantek

yang mengikuti lomba posyantek Tk.Prop.Sumbar Jumlah

data

tanah

desa dan tanah kas


desa Jumlah tentang

ranperda desa

yang

disusun/dihasilkan

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Adapun Analisis Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tahun 2015 adalah sebagai berikut: ANALISIS CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2015 No 1

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja 3

Tahun 2015 Target 4

Capaian % Realisasi 5


Capaian % 6

2014 7

2013 8

1

Menurunnya angka

Jumlah keluarga miskin yang

53 kk

53 KK

100 %

100 %

-

pengangguran dan

diberdayakan didesa prioritas

kemiskinan

Jumlah SPMN yang dibina

3 orang

3 org

100 %

50 %

100 %

% penagihan dana revolving

90 %

16 %

18 %

17 %

17 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

15 orang

15 org

100 %

100 %

-

1090 kader

100 %

100 %

100 %

1 DPD / 4 DPC

100 %

100 %

-

pada masyarakat 2

Peningkakan

%

kegiatan

operasional

TP

keberdayaan

PKK Kota, Kecamatan, Desa

masyarakat pedesaan

dan Kelurahan yang terpenuhi. Jumlah kader yang mengikuti jambore PKK tingkat Provinsi dan Nasional. Jumlah

kader

yang

telah

1090 kader

dibayarkan honornya Jumlah DPC dan DPD LPM

1 DPD / 4 DPC

yang difasilitasi Jumlah

anggota

LPM

yang

142 orang

142 org

100 %

-

-

Milik

8 BUMDes

8 BUMDes

100 %

100 %

-

17 kelompok

100 %

100 %

100 %

4 desa/kel

100 %

100 %

100 %

6%

100 %

-

-

mengikuti pelatihan LPM 3

4

Meningkatnya jumlah

Jumlah

koperasi aktif,mandiri

Desa (BUMDes) yang akan

Badan

Usaha

dan UMKM yang

dibentuk dan dibina

berkualitas dan

Jumlah

profesional

dan dinilai

Meningkatnya kapasitas

Jumlah desa yang mengikuti

lembaga perencanaan

lomba desa/kelurahan tk.kota

pembangunan yang

Pariaman

efektif dan efisien untuk

Persentase tingkat keterlibatan

menghasilkan produk

masyarakat

UEM-SP yang dibina

17 kelompok

4 desa/kel

6%

dalam


perencanaan yang

pembangunan

aspiratif, aplikatif dan

Jumlah kelompok masyarakat

akuntabel

pembangunan

desa

6 kelompok

6 kelompok

100 %

-

-

71 desa/kel

71 desa/kel

100 %

100 %

100 %

71 desa/kel

71 desa/kel

100 %

100 %

100 %

90 orang

90 orang

100 %

-

-

220 orang

220 orang

100 %

100 %

-

8 orang

100 %

100 %

100 %

2 kali

33 %

75 %

-

71 desa/kel

100 %

100 %

-

55 desa

100 %

-

-

295 orang

100 %

-

-

yang

dibina Jumlah

desa/kel

yang

menyampaikan aspirasi dalam musrenbang Jumlah

desa/kel

yang

mengikuti bulan bakti gotong royong di Kota Pariaman Jumlah

peserta

Musda

untuk

pemilihan

BPSPAMS

anggota asosiasi 5

Peningkatan kapasitas

Jumlah aparatur pemdes yang

aparatur pemerintah

mengikuti

desa

bidang manajemen pemdes

pelatihan

Jumlah

dalam

Kades/Lurah,

Sekdes/Seklur berkompetensi

8 orang

yang untuk

dinilai

Kades

yang

kinerjanya Jumlah

rakor

6 kali

dilaksanakan Jumlah desa/kel yang dibina untuk

71 desa/kel

profil desa/kel Pokja

Kecamatan dan Pokja Kota. Jumlah RPJM dan RKP Desa

55 desa

yang disusun Jumlah peserta yang mengikuti

175 org (worksop


6

workshop

peningkatan

kapasitas

aparatur

prop.sumbar) 120 org (workshop

Pemerintahan Desa, Kec, Kota

kota pariaman)

Penyelenggaraan

Jumlah

15 Desa

pemerintah desa/kel

melaksanakan Pilkades

desa

yang

Jumlah buku administrasi desa

12 jenis (660 buku)

yang dicetak 7

100 %

-

-

25 jenis (1375

208 %

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

100 %

-

-

buku)

Pembinaan dan fasiitasi

Jumlah desa yang menyusun

pengelolaan keuangan

RAPBDes

desa

Jumlah

55 desa 55 desa

desa

melaksanakan yang

15 desa

yang

telah

55 desa

pembangunan

efektif

55 desa

berdasarkan

APBDes 8

9

Meningkatnya derajat

Jumlah

kesehatan kota

diberikan makanan tambahan

Pariaman

dalam program PMT-AS

Meningkatnya pemahan

Jumlah masyarakat yang dilatih

dan pengamalan nilai-

mengenai ABS-SBK

nilai adat istiadat dan

Persentase

budaya

penerapan Syarak,

murid

yang

telah

4000 murid 4000 murid

142 orang 142 orang

peningkatan Adat

Basandi

Syarak

Basandi

10 % 10 %

Kitabullah (ABS_SBK) dalam


penerapan

kehidupan

masyarakat Jumlah Lembaga Pemuka Adat

10 KAN

/ KAN yang difasilitasi biaya operasionalnya pengembangan

100 %

91,67 %

-

100 %

100 %

-

100 %

-

-

100 %

126,67 %

100 %

100 %

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

100 %

100 %

-

100 %

-

-

10 KAN

untuk adat

istiadat

dan budaya masyarakat Jumlah

lembaga adat yang

difasilitasi biaya operasionalnya

1 LKAM/Bundo Kanduang

dalam pelestarian adat istiadat dan

pengembangan

1 LKAAM/Bundo Kanduang

budaya

daerah Jumlah peserta yang mengikuti Musda

LKAAM

dan

85 orang

Bundo

85 orang

Kanduang Tk.Kota Pariaman 10

Meningkatnya jumlah

Jumlah

alat

TTG

yang

industri kreatif dan

dirancang

komoditi unggulan

Jumlah gelar TTG Tk.Propinsi

15 alat 15 alat 1 kali

yang diikuti Jumlah

1 kali

gelar

TTG

tingkat

1 kali

Nasional yang diikuti.

1 kali

Jumlah teknologi tepat guna

3 alat

yang akan dimanfaatkan

3 alat

Jumlah peserta sosialisasi dan

40 Orang

demonstrasi alat TTG Jumlah

pos

teknologi

(posyantek)

40 orang

pelayanan yang

4 posyantek 4 posyantek

akan memanfaatkan TTG


Jumlah

posyantek

mengikuti

lomba

yang

1 posyantek

posyantek

100 %

-

1 posyantek

Tk.Prop.Sumbar 11

Peningkatan

Jumlah data tanah desa dan

Kemampuan

tanah kas desa

1 dokumen

100 %

-

1 dokumen

Pengelolaan Aset Desa 12

Penataan Peraturan

Jumlah ranperda tentang desa

Perundang-undangan

yang disusun/dihasilkan

1 ranperda

100 % 1 ranperda


-

Keterangan : a.1.

Jumlah rakor kades yang dilaksanakan pada tahun 2015 mempunyai

target dilaksanakan sebanyak 6 kali (4x tingkat Kota dan 2x tingkat Propinsi) sedangkan realisasinya hanya 2 kali (1x tingkat Kota dan 1x tingkat Propinsi) . Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dan perencanaan dari kegiatan tersebut.. a.2.

Jumlah buku administrasi desa yang dicetak pada tahun 2015 memiliki

target 12 jenis sebanyak 660 buku untuk 55 desa, ternyata pada realisasinya dicetak sebanyak 25 jenis sebanyak 1.375 buku untuk 55 desa. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi baru mengenai administrasi pemerintahan desa. a.3.

Penagihan dana revolving pada masyarakat tidak mencapai target

dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat dan pengurus kurang aktif.


Berdasarkan kepada arah dan kebijakan umum Pemerintah Kota Pariaman, dimana Program Pelayanan Administrasi perkantoran , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapotan Capaian Kinerja dan Keuangan telah tertuang pada Renstra Kota Pariaman dan RPJM SKPD. Selama pelaksanaannya

tidak ditemui permasalahan yang berarti

dari tahun anggaran

2013, 2014 dan 2015.

Evaluasi Kinerja Kegiatan . Program

: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan

: Pembinaan dan Monitoring DPD LPM dan DPC LPM Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Untuk Tahun 2015 kegiatan ini berupa pembinaan dan monitoring

terhadap DPD LPM dan DPC LPM se Kota Pariaman. Diberikan bantuan dana untuk operasional berupa dana ATK, foto kopi, makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah yaitu Rp. 5.000.000,- untuk DPD LPM dan Rp. 3.000.000,- masingmasing DPC LPM. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

kegiatan: Kurang, yaitu : kurangnya staf dan belum adanya kendaraan operasional untuk eselon IV Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Permasalahan yang ditemui adalah : 1.

Belum adanya Kantor Sekretariat DPD LPM Kota Pariaman dan DPC LPM Kecamatan.

2.

Belum terlaksananya Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Pengurus DPC LPM

3.

Belum terlaksananya sosialisasi fungsi DPC LPM msing-masing kecamatan yang telah dibentuk.

Solusi yang ditempuh : 1.

Untuk sementara DPC LPM Kecamatan berkantor di Kantor Camat Masing-masing

2.

Untuk terwujudnya rencana kerja DPC LPM sebagai fasilitator bagi pemberdayaan masyarakat, perlu dilaksanakan sosialisasi fungsi DPC LPM

Jumlah anggaran kegiatan : Rp 28.820.000,Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan : Rp. 17.039.500 Program

: Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan

: Pelatihan LPM Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan merupakan

pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Desa / Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan merupakan organisasi terendah dalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa / Kelurahan /sebutan lain.


Pelatihan LPM diberikan bagi LPM Desa/ Kelurahan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku LPM tersebut, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Peserta pelatihan berjumlah 142 orang (2 orang per desa/ kelurahan). Pelatihan dilaksanakan di Gedung Pertemuan Ananda Kampung Pondok Pariaman yang terbagi dalam 3 (tiga) angkatan, selama 3 (tiga) hari per angkatan dari tanggal 16 s/d 25 November 2015, yaitu : 

angkatan I tanggal 16 s/d 18 November 2015 (24 jpl)



angkatan II tanggal 19 s/d 21 November 2015 (24 jpl)



angkatan III tanggal 23 s/d 25 November 2015 (24 jpl)

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : Kurang, yaitu : kurangnya staf dan belum adanya kendaraan operasional untuk eselon IV Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Permasalahan yang ditemui adalah : 1.

Masih terdapat desa/ kelurahan yang mengirim peserta bukan pengurus ataupun anggota LPM

2.

Kesadaran peserta pelatihan kurang (sering keluar masuk ruangan)

Solusi yang ditempuh : Menegaskan kepada Kepala Desa/ Lurah agar peserta pelatihan yang dikirim harus pengurus atau anggota LPM desa/ kelurahan masing-masing. Jumlah anggaran kegiatan : Rp 103.036.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp 102.858.600,-

Program

: Peningkatan Keberdayaan Masysrakat Perdesaan

Kegiatan

: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan Kegiatan PKK di tingkat Kota,Kecamatan dan Desa/Kelurahan DAN JAMBORE KADER TAHUN 2015 Uraian Pelaksanaan Kegiatan :


Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah

yang pengelolaannya

dari , oleh dan untuk

masyarat,menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan. Tujuam Kegiatan -

Agar terlaksananya 10 Program PKK dan memberikan operasional TP-PKK.

-

Terpenuhinya kegiatan TP-PKK Kota,Kecamatan,dan Desa yang ada di kota Pariaman (baik Desa maupun Kelurahan).

Sasaran Kegiatan yang pernah di lakukan antara lain ; -

Pada tahun 2015 ini fasilitasi belanja Operasional TP-PKK Kecamatan

sebanyak Rp.15.000.000,-per kecamatan, dimana pada Kota Pariaman terdapat 4 kecamatan (Rp.60.0000.000.) diserahkan penganggarannya melalui kecamatan masing-masingMelalui APBD Perubahan. -

Memfasilitasi belanja Operasional TP-PKK Desa sekota pariaman

sebanyak Rp.5.000.000,-per desa dimana jumlah Desa yang ada dikota Pariaman berjumlah 55 Desa dengan besar Dana Rp. 275.000.000,- sedangkan Kelurahan yang jumlahnya 16 kelurahan dananya dianggarkan juga melalui APBD Perubahan di masing – masing Kecamatan.Disamping itu juga diadakan kegiatan mengikuti Jambore Kader PKK tingkat Kota dan Propinsi Sumbar. a. Melaksanakan lomba kelompok Dasa Wisma tingkat Kota Pariaman. b. Disamping kegiatan – kegiatan tersebut diatas juga dilaksanakan kegiatan

pembinaan antara lain : 

Melakukan penyuluhan terhadap kader-kader PKK Kecamatan dan Desa se Kota Pariaman.



Melakukakan perlombaan antara kader PKK Desa dan Kecamatan se Kota Pariaman. Permasalahan:

1.

Masih kurangnya pemahaman dari kader PKK desa terhadap 10

Program Pokok PKK. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

Masih kurangnya pemahaman dari kader PKK yang berhubungan

2.

dengan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga. 3.

Masih rendahnya jiwa kewirausahaan bagi kader PKK.

4.

Terbatasnya sarana dan prasarana PKK Desa. Solusi:

1. Diadakan pembinaan dan pelatihan secara teknis untuk meningkatkan SDM

dari kader PKK baik dari segi kewira usahaan maupun pemahaman terhadap 10 program pokok PKK 2. Tersedianya sarana dan prasarana PKK Desa yang memadai.

Jumlah Anggaran Kegiatan : 

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melelui pelaksanaan Kegiatan PKK di tingkat Kota,Kecamatan dan Desa/Kelurahan Rp.864.460.000,



Jambore Kader PKK :Rp.159.450.000,Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan :  Peningkatan

Pemberdayaan

Kegiatan

di

PKK

tingkat

Masyarakat

Kota,Kecamatan

melelui dan

pelaksanaan

Desa/Kelurahan

Rp.803.043.876, Jambore Kader PKK

:Rp.117.171.500,-

Program

: Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan

: Pemberdayaan Keluarga Miskin di Desa Prioritas Uraian :

Dasar kegiatan : Peraturan Gubernur no.53 tahun 2012 tentang pedoman umum pemberdayaan masyarakat secara terpadu dinagari/desa dan kelurahan prioritas. Target dari pelaksanaan pembinaan di Desa Padang Cakur selama 4 Tahun, pada tahun 2015 adalah tahun ke dua. BPMD sebagai koordinator dan


memfasilitasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam hai ini adalah Dinas Koperindag, DKP, PU, Dinsosnaker, Dikpora, Dinkes, BLH, Kemenag

dan

PKK.

Disamping

melaksanakan

Pembinaan,

BPMD

juga

memberikan pelatihan seperti merajut dan juga menghadirkan Narasumber dari Kemenag, Dinas Pertanian dan DKP. Tujuan Kegiatan : Memberikan pembinaan dan motivator kepada keluarga miskin di desa Padang Cakur supaya masyarakatnya bisa setara dengan desa tetangga lainnya dibidang ekonomi, sosial budaya dll. Kondisi Sarana dan Prasarana : cukup. Permasalahan : 1. Masih ada SKPD terkait yang belum melaksanakan kegiatan di Desa Prioritas 2. Kualitas SDM keluarga miskin yang masih rendah.

Solusi : 1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk dapat melaksanakan

program kegiatannya ke Desa Padang Cakur 2. Turun ke Desa Prioritas melakukan pembinaan dan motivasi.

Jumlah anggaran kegiatan : Rp 42.285.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp 36.186.000,Program


Kegiatan

: Pembinaan, Pendampingan dan Pembentukan BUMDes

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : 

Kegiatan pembentukan BUM-Desa telah direncanakan sejak tahun 2013.




Pembentukan BUM-Desa didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No.39/2010 tentang Pembentukan BUM-Desa

yang telah

diubah dengan Permendes No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM-Desa , Permendes No. 5 Tahun 2015 tentnag Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2015 , Perwako No. 45 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUM-Desa. 

Pembentukan BUM-Desa juga telah dibunyikan dalam Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Desa pada Pasal 175 dan dijabarkan dalam Perwako No. 45/2014 tentang Pembentukan BUM-Desa.



Melakukan rapat dengan SKPD terkait yang mengucurkan dana ke Desa seperti : Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperindag, dan

Dinas

Sosnaker,

dengan

menginformasikan

bahwa

pentingnya

pembentukan BUM-Desa di Desa-desa. 

Cikal bakal BUM-Desa adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Desa yang telah dikucurkan oleh SKPD terkait. Keadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tahun 2015 yang dibina oleh BPMD : No

Desa/kel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tungkal Utara Tungkal Selatan Pakasai Lohong Kampung Kandang Kampung Gadang Bungo Tanjung Karan Aur

No

Desa/kel

9. 10. 11 12. 13. 14 15. 16. 17. 18.

Palak Aneh Marunggi Jawi-Jawi Pauh Barat Kampung Apar Punggung Lading Taluak Tanjung Sabar Koto Marapak Padang Birik-birik

KMN v v

Bentuk LKM UEM-SP Koperasi

V V v V v v

KMN v v

Bentuk LKM UEM-SP Koperasi v v

v v v v v v


19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Sikapak Barat Kp. Baru Padusunan Manggung Naras Hilir Cubadak Air Cubadak Air Selatan Sikapak Timur Kel.Jln.kereta Api Bato Padang Cakur Sungai Pasak

v v v v v v v v v v v

 BPMD telah melaksanakan Sosialisasi dan memfasilitasi pembentukan BUM-

Desa pada: 1. Kecamatan Pariaman Utara : Tungkal Selatan, Cubadak Air, Manggung dan

Balai Naras. 2. Kecamatan Pariama Selatan : Palak Aneh, Balai Kurai Taji, Punggung

Lading dan Kampung Apar. 3. Kecamatan Pariaman Timur : Air Santok, Koto Marapak, Kp. Gadang, dan

Bungo Tanjung. 4. Kecamatan Pariaman Tengah : Cimparuh, Rawang, Kampung Baru dan Jati

Mudik.  Sosialisasi dilaksanakan selama 4 hari dimasing-masing Kecamatan dengan

peserta (Kepala Desa dan Ketua LKM Desa) dengan narasumber dari propinsi dan Kota Pariaman. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan: Lengkap Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : 

Pemuka Masyarakat agak ragu untuk mendirikan BUM-Desa karena Integritas masyarakatnya kurang mendukung.



Kurangnya SDM dan minat masyarakat untuk menjadi pengurus BUM-Desa.



Sering terlambatnya pokja memberikan laporan kepada BPMD.



Pengembalian Simpan pinjam LKM yang ada mengalami kemacetan.



SKPD belum sepakat untuk masuk dalam BUM-Desa karena belum ada petunjuk dari atasan masing-masing.

Solusi yang ditempuh : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN



Selalu diberikan pengertian dan masukan kepada Masyarakat tentang perlu adanya BUM-Desa.



Diberikan teguran kepada Pengurus KMN/UEM-SP untuk meningkatkan pengembalian dan membuat laporan.



Menganjurkan kepada Kepala Desa dan LPM supaya selalu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa menjadi pengurus BUM-Desa.



Untuk awal LKM yang dipayungi BUM-Desa adalah LKM yang dibina oleh BPMD (UEM-SP dan KMN).

Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 63.325.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 43.949.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 

Menunggu petunjuk dari Propinsi tentang teknis pelaksanaan BUM-Desa



Menunggu keputusan dari SKPD terkait supaya bergabung dengan Bum-Desa

Program


Kegiatan

: Pembinaan dan Penilaian UEM-SP Tahun 2015

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

:

UEM-SP awal berdiri dari keinginan masyarakat dengan modal awal berupa simpanan (simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan pokok).



Diantara UEM-SP yang ada yang dianggap mampu dan ada kemauan dari Desa maka dana KMN ditambahkan modal UEM-SP diantaranya :



-

Desa Tungkal Selatan,

-

Cubadak Aie

-

Punggung Lading

-

Kp. Gadang

-

Jawi-jawi I

-

Pauh Barat.

Telah dilakukan lomba UEM-SP tingkat Kota Pariaman, yang diikuti oleh :


1. Desa Cubadak Aie ( UEM-SP Mandiri ) 2. Desa Pauh Barat ( UEM-SP Sepakat Jaya ) 3. Desa Lohong ( KMN Lohong ) 4. Desa Bato ( UEM-SP Batovia ) 

Pemenang tingkat Kota Pariaman yaitu UEM-SP Mandiri Desa Cubadak Aie Kecamatan Pariaman Utara yang akan mengikuti lomba UEM-SP Tingkat Propinsi.



Telah diikuti lomba UEM-SP/KMN tingkat Propinsi yang diwakili oleh UEM-SP Mandiri tapi belum dapat peringkat.



UEM-SP yang dibina yaitu sebagai berikut |: 1. Desa Kampung Apar ( UEM-SP Sakato ) 2. Desa Rambai ( UEM-SP Rambai ) 3. Kelurahan Ujung Batung ( UEM-SP Rekasub ) 4. Desa Apar ( UEM-SP Apar ) 5. Desa Air Santok ( UEM-SP Santok Indah ) 6. Desa Bato ( UEM-SP Batovia ) 7. Desa Kampung Gadang ( UEM-SP Teladan ) 8. Desa Cabadak Air ( UEM-SP Mandiri ) 9. Kelurahan Jawi-Jawi I ( UEM-SP Mekar Jaya ) 10. Desa Pauh Barat ( UEM-SP Pauh Barat ) 11. Desa Balai Naras ( UEM-SP Wanita Nelayan ) 12. Desa Punggung Lading ( UEM-SP Teladan ) 13. Toboh Palabah ( UEM-SP Toboh Palabah ) 14. Desa Batang Kabung ( UEM-SP Batang Kabung ) 15. Desa Sikapak Barat ( UEM-SP Sikapak Barat ) 16. Desa Marunggi ( UEM-SP Marunggi ) 17. Desa Pauh Timur ( UEM-SP Pauh Timur

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan: lengkap


Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan: 

Kekurangan Modal



Administrasi UEM-SP terlalu banyak



Anggota agak keberatan dengan adanya Simwapin.

Solusi yang ditempuh: 

Dilakukan Pembinaan dan Monitoring secara terus menerus baik kepada pengurus maupun kepada peminjam.

Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 56.010.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 35.482.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 

Perlu petunjuk teknis yang lebih simpel

Program


Kegiatan

: Pembinaan dan Monitoring SPMN

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

:

Dilakukan seleksi administrasi penerimaan SPMN yang telah ditetapkan oleh Propinsi dan melanjutkannya ke Propinsi.



Seleksi akhir administrasi dilakukan oleh Propinsi.



Penerimaan SPMN didasari dengan komitmen dari Walikota berapa jumlah SPMN yang bisa di anggarkan pada tahun berikutnya.



SPMN dikontrak oleh Propinsi selama 2 tahun untuk tahun pertama biaya hidupnya ditanggung oleh Propinsi dan untuk tahun kedua ditanggung oleh Kota masing-masing.




Tahun 2015 Pembinaan dilakukan kepada SPMN sebagai berikut : 1. Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur (Surya Ningrat S.Pd) 2. Desa Tungka Selatan Kacamatan Pariaman Utara (Rahayadi Ningrad S.Pdi) 3. Lurah Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah (Oki Ariadi S.Pdi)



Tahun 2015 telah diberikan biaya hidup kepada SPMN (Rp. 1.000.000,- per bulan) sebagai berikut : 1. Desa Tungka Selatan Kacamatan Pariaman Utara (Rahayadi Ningrad S.Pdi) 2. Lurah Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah (Oki Ariadi S.Pdi)



Kegitan yang dilakukan SPMN tahun 2015 sebagai berikut : 1.

Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur (Surya Ningrat S.Pd) Pembibitan dan pengembangan bunga melati.

2.

Desa Tungka Selatan Kacamatan Pariaman Utara (Rahayadi Ningrad S.Pdi) Peternakan sapi dan kebun sawit.

3.

Lurah Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah (Oki Ariadi S.Pdi) Pembesaran ikan lele.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : Lengkap Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan: 

Usaha yang dilaksanakan oleh SPMN terkadang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan.



SPMN kurang serius untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya.



Usaha SPMN merupakan usaha pelarian bagi SPMN.


Selalu dilakukan monitoring dan pembinaan ke Lokasi SPMN.



Perlu motivasi berupa ilmu dan modal untuk kemandirian SPMN


Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 63.160.000,Jumlah realisasi anggran kegiatan : Rp. 27.625.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 

Perlu ada pembinaan yang melekat dari Propinsi kepada SPMN



Perlunya modal usaha untuk SPMN

Program


Kegiatan

: Pembinaan dan Monitoring dana KMN dan Dana Revolving

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : 1. Kredit Mikro Nagari (KMN) 

Kredit Mikro Nagari (KMN) adalah Program Propinsi sharing Kabupaten/Kota dimulai tahun 2007.



Kota Pariaman telah menguncurkan dana KMN sebanyak Rp. 3.000.000.000,(Rp. 1.500.000.000,- dari Propinsi dan Rp. 1.500.000.000,- dari Kota). Dengan rincian sebagai berikut :

KEC

N 0

DESA

Pariaman Utara

1 2

Tungka Utara Tungka Selatan

JUMLAH DANA DIKUCURKA N (RP) 50.000.000 150.000.000

3

Naras Hilir

100.000.000

65.465.780

4

Padang Birik-birik

100.000.000

42.104.821

5 6

Sikapak Barat Sikapak Timur

100.000.000 100.000.000

51.493.903 86.146.000

JUMLAH DANA DIREKENING (RP) 22.488.862 -

KETERANGAN Pindah ke Desa sei Pasak (100.000.000) UEM-SP April 2011


Pariaman Selatan

KEC

Pariaman Timur

Pariaman Tengah

JUMLAH



7

Cubadak Air

100.000.000

-

8

Cubadak Air Sel

100.000.000

85.394.804

9

Manggung

100.000.000

49.706.516

10

Tanjung Sabar

100.000.000

68.889.499

1

Marunggi

75.000.000

12.918.215

2

Palak Aneh

150.000.000

70.708.385

3

Punggung Lading

75.000.000

-

4

Taluak

100.000.000

32.733.042

5

Kp. Apar

50.000.000

36.740.000

Pindah Ke Desa Pd. Cakur (50.000.000)

6

Padang cakur

50.000.000

26.248.415

Pindahan dari Kp. Apar

N 0

DESA

JUMLAH DANA DIKUCURKA N (RP)

JUMLAH DANA DIREKENING (RP)

KETERANGAN

1

Bungo Tanjung

50.000.000

37.171.850

Pindah Ke Kel Jln. Kereta Api (100.000.000)

2

Kp. Kandang

150.000.000

87.975.916

3

Kp. Gadang

150.000.000

8.441.996

Pindah UEM-SP Maret 2010

4

Pakasai

150.000.000

-

Pindah ke Koperasi Juli 2010

5

Bato

100.000.000

100.000.000

Pindahan dari Karan Aur

6

Sungai Pasak

100.000.000

70.000.000

Pindahan dari Tungkal Utara

7

Kp. Baru Padusunan

100.000.000

44.476.355

8

Koto Marapak

100.000.000

59.961.194

1

Jawi-jawi I

150.000.000

-

Pindah UEM-SP November 2011

2

Pauh Barat

150.000.000

-

Pindah UEM-SP Oktober 2011

3

Karan Aur

50.000.000

35.000.000

Pindah Ke Desa Bato (100.000.000)

4

Lohong

150.000.000

-

Pindah Ke Koperasi Juli 2012

5

Jl Kereta Api

100.000.000

69.732.535

Pindahan dari Bungo Tanjung

3.000.000.000

1.163.798.088

29

UEM-SP Pindah bln Februari 2010 dan Juli 2014

Pindah Ke Desa Punggung Lading (75.000.000) Pindah UEM-SP Juni 2011

Pertama salurkan peminjam belum dikenakan bunga dengan penyaluran 50% penyaluran pertama, setelah kembali penyaluran pertama baru bisa disalurkan 50% berikutnya.



Dana KMN disalurkan melalui Kelompok Kerja (POKJA) di Desa masing-masing.



Pengurus KMN (POKJA) terdiri dari 5 orang yaitu : -

Ketua

-

Fungsi Keuangan

-

Fungsi Pelaporan

-

Funsi Perencanaan


-

Fungsi Pengawasan

Dimana pengurus tersebut tidak menerima honor tetapi bekerja dengan sukarela. 

Berdasarkan uraian diatas untuk uang lelah pengurus maka setiap penyaluran diminta jasa kepada peminjam.



Karena petunjuk teknis yang rinci belum ada maka diberi kemudahan bagi pengurus untuk pindah ke UEM-SP/Koperasi.

2. Dana Revolving ( Dana Bergulir ) 

Dana Revolving disalurkan melalui BPR Lamangau Sejahtera Kurai Taji



Data Dana Revolving ( Dana Bergulir ) Keadaan Desember 2015 1. Dana yang dikucurkan

Rp. 2.000.000.000,-

2. Dana yang sedang beredar dimasyarakat

Rp. 1.666.226.500,-

-

Sektor Pertanian dan Peternakan

: Rp. 282.520.500,-

-

Sektor Kelautan dan Perikanan

: Rp. 334.914.500,-

-

Sektor Industri

: Rp. 459.523.500,-

-

Sektor Perdagangan

: Rp. 589.268.000,-

3. Saldo

Rekening

Dana

Bergulir

di

BPR

Lamangau

Sejahtera

Rp.

326.844.700,4. Saldo Jasa dana Bergulir Rp. 2.495.798,-

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan: Lengkap Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan: 

Dana KMN sebagian macet dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat dan pengurus kurang aktif.



Dana Revolving macet total karena penyaluran dari awal tidak tepat sasaran.


Selalu dilakukan pembinaan ke Desa baik ke POKJA maupun ke Peminjam.



Melakukan koodinasi dengan dinas terkait untuk pengembalian dana Revolving (BKD, Pertanian, Koperindak, DKP, Ekbang dan Inspektorat).


Jumlah anggaran kegiatan : 20.490.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 14.264.000,Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : 

Perlu koordinasi yang serius dengan SKPD terkait.



Perlu koordinasi Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKNL).

Program

: Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan

: Pemberdayaan Lembaga Adat

Uraian Pelaksanaan Kegiatan : Tujuam Kegiatan - Untuk meningkatkatkan penguatan kelembagaan LKAAM dan Bundo Kandung

Kota Pariaman melalui bantuan biaya /kegiatan operasional kelembagaan adat. - Meningkatkan pemahaman tentang adat istiadat terhadap masyarakat di Kota

Pariaman melalui LKAAM dan Bundo Kandung. - Terlaksananya program pemerintah propinsi dan kota Pariaman terhadap

tatanan adat hidup bernagari.

Sasaran Kegiatan yang pernah di lakukan antara lain ; - Memfasilitasi kegiatan-kegiatan LKAAM dan Bundo Kandung Kota Pariaman

dalam rangka pembinaan rerhadap KAN dan Bundo Kandung Desa/Kel serta .Kec yang ada di Kota Pariaman. - Melaksanakan rakor baik tingkat propinsi dan tingkat kota Pariaman bagi

Pengurus LKAAM dan Bundo Kandung Kota Pariaman . - Melaksanakan Musda LKAAM dan Bundo Kandung Tingkat Kota Pariaman pada

tanggal 23 dan 24 Desember tahun 2015.


Permasalahan: - Terbatasnya personil untuk membantu kelancaran sekretariat LKAAM dan Bundo

Kandung. - Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan LKAAM dan

Bundo Kandung. Solusi: - Terpenuhinya sarana yang memadai dalam menunjang kelancara operasional

LKAAM dan Bundo Kandung. Jumlah Anggaran Kegiatan

: Rp.125.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan

: Rp. 91.972.000,-

Program


Kegiatan

: Pembinaan, Pelatihan dan Pelestarian Adat Minangkabau

Uraian Pelaksanaan Kegiatan: Tujuan Kegiatan Bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbudaya. Dimana pemerintahan desa dimasa lalu yang cenderung menyeragamkan model kelembagaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat desa. Sehingga salah satu penyebabnya nilai-nilai budaya masyarakat hilang secara perlahan. Pelatihan ini terdiri dari 2 (dua) orang per desa yaitu dari unsur Generasi Muda (Karang Taruna) dan unsur Bundo Kandung. Dengan jumlah peserta sebanyak 142 orang yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan selama 6 hari pada tanggal 19 s/d 27 Oktober 2015(dua hari per angkatan). Narasumbernya dari BPM dan Pemdes Kota Pariaman, sedangkan dari Propinsi Sumatera Barat yaitu dari LKAAM dan Ketua Bundo Kandung (Prof.Rauda Taib) Permasalahan :


Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi pelestarian budaya, kurangnya pengetahuan bagi generasi muda (karang taruna) dalam melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di minangkabau. Solusi : Diharapkan masyarakat mampu memelihara norma, nilai sosial, sistem sosial dikehidupan bermasyarakat, mampu menjaga, melindungi, membina serta melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya di minangkabau, perlunya ditingkatkan integrasi nilai sosial budaya sehingga tercipta masyarakat yang madani, sehingga menjadi suatu pegangan dalam masyarakat khususnya dalam pengembangan dan pelestarian nilainilai budaya masyarakat. Jumlah Anggaran Kegiatan

: Rp.81.814.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan

:Rp. 72.587.700.-

Program


Kegiatan

: Fasilitasi Operasional KAN

URAIAN KEGIATAN : TUJUAN: 1.

Telaksananya pembinaan dan terfasilitasinya organisasi kelembagaan KAN dalam penataan dalam melestarikan dan pengembangan adat istiadat dan budaya pada Nagari

2.

Meningkatkan Pelaksanaan Pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat Minang Kabau Umumnya dan Khusus Adat istiadat Kota Pariaman.

3.

Menciptkan keterpaduan /sinkronisasi jalannya program dan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai dengan antara Pusat,Propinsi.Kab/Kota/Kecamatan dan Desa/Kelurahan

4.

Meningkatkan pengetahuan Pengurus Kelembagaan KAN disetiap Nagari dalam melestarikan dan pengembagan Adat dan Budaya.

SASARAN : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

1.

Tewujudnya Pelestarian yang

difasilitasi

oleh

nilai sosial budaya dan pengembangan adat istiadat Pengurus

Kelmbagaan

KAN

,pemuka

masyarakat

Desa/Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Pariaman terhadap Peraturan dan Norma yang telah ditetapkan bersama msayarakat Kota Pariaman 2.

Taatnya dan tunduknya masyarakat untuk melestaraikan dan pelaksanaan terhadap nilai sosial budaya dan adat-istiadat yang telah ditetapkan bersama mamsyarakat

3.

Tertatanya Administrasi Kelembagaan KAN sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dan terlaksananya penyaluran dana BOP KAN sebesar Rp. 12.000.000.-/KAN/Tahun.

Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan : belum adanya sekretariat Lembaga KAN Permasalahan : 1. Masih kurangnya pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsi Kelembagaan

KAN dalam melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Alam Minangkabau pada Umumnya dan Khusus untuk Kota Pariaman. 2. Dari 10 KAN di Kota Pariaman sebanyak 7 KAN belum ada Kantor Sekretariat

KAN ,sehingga Tim Pembina fasilitasi lembaga Adat sulit melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan. Solusi : 1. Perlu dilaksanakan poembekalan dan pelatihan secara berkelanjutan bagi

lembaga adat dam pemuka adat yang ada di desa dan kelurahan. 2. Untuk terwujudnya pelaporan dan administrasi keuangan kelembagaan adat

perlu di tetapkan kantor sekretariat KAN di masing-masing KAN Kota Pariaman. Jumlah Anggaran Kegiatan

: Rp.133.870.000,-

Jumlah Realisasi

: Rp. 112.770.700,-


Program

: Peningkatan kemampuan teknologi industri

Kegiatan

: Peningkatan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

:

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna terdiri dari 3 indikator kegiatan yaitu : 1. Sayembara Merancang Alat TTG 2. Mengikuti Gelar TTG Tingkat Provinsi Sumatera Barat 3. Mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional



Sayembara tingkat Kota Pariaman dilaksanakan untuk memotivasi para inovator yang berada di Kota Pariaman dengan tujuan untuk menjaring AlatAlat Teknologi yang bisa dikembangkan dan dimamfaatkan oleh masyarakat Kota Pariaman.



Gelar TTG tingkat Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan di Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman yang dibuka oleh Wakil Gubernur ( Bapak Muslim Kasim ) yang juga dihadiri oleh nyonya Gubernur Sumatera ( Ibu Nevi Irwan Prayitno) yang baru pertama kali dilaksanakan tahun 2015 di Sumatera Barat.



Gelar

TTG

XVII

Tingkat

Nasional/Pekan

Inovasi

Perkembangan

Desa/Kelurahan (PIN) tahun 2015 di Laksanakan di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri ( Bapak Tjahyo Kumolo). 

Gelar TTG tingkat Nasional/PIN desa/Kel I adalah merupakan agenda Nasional

yang

di

fasilitasi

oleh

Depdagri

cq.

Ditjen

PMD,

yang

pelaksanaannya digilirkan setiap tahunnya di masing – masing propinsi di Tanah Air yang secara resmi dicanangkan oleh Presiden. 

Gelar TTG Tingkat Nasional diikuti oleh Pemerintah Propinsi, Pemkab/Pemko se-Indonesia serta kalangan dunia usaha yang memiliki relevansi untuk kemajuan dan perkembangan TTG dan hasil olahan TTG bagi masyarakat.



Sesuai dengan amanat yang tertera pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa Pemerintahan Desa merupkan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan merupakan tonggak utama untuk keberhasilan semua program pembangunan




Alat Teknologi Tepat Guna Kota Pariaman Yang Ditampilkan Pada Gelar TTG Nasional XVII tahun 2015 di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh ( Apung-apung Pancing, Kapal Pemantau tanpa Awak, Alat Pengecatan dinding Sistem Pompa Otomatis dan Alat Perangkap Walang Sangit).



Hasil Olahan TTG dan Kerajinan Rakyat

No.

Nama Bahan

Perajin /

Alamat

Produsen 1.

2.

3. 4.



Aneka Kerajinan Sulaman (sept : Selendang, Rajutan, Baju kurung, tas olahan dari limbah)

Naras (Pariaman Utara) Desa Taluk, marunggi, punggung Lading (Pariaman Selatan)

Masyarakat

Kerajinan Sandal Sulaman

Masyarakat

Naras (Pariaman Utara)

Kerajinan Tabuik

Masyarakat

Kampung Baru

Aneka Penganan Khas Kota Pariaman

Masyarakat

Kota Pariaman

Sesuai dengan Telaah Staf Walikota Pariaman, tanggal 18 September 2015 Tim TTG Kota Pariaman yang mengikuti Gelar TTG Nasional XVII di Kota Banda Aceh Propinsi Aceh diikuti oleh Kepala Badan, Kabid UEM dan TTG, Kasubid TTG, Kasubid UEM, Staf BPM (2) orang, 1 orang Pengrajin Kota Pariaman dan Pemenang Sayembara TTG Tk.Kota Pariaman.



Dalam pelaksanaan Gelar, Kota Pariaman mengambil 1 Stand. Dari Kota Pariaman yang menampilkan hasil-hasil Kerajinan Rakyat seperti Bordir, Sulaman,Kerajinan (tabuik) dan aneka penganan khas Kota Pariaman. Dan Alat-alat TTG yang menjadi Pemenang Sayembara Merancang Alat TTG Tahun 2015, Sedangkan

dalam bentuk Visual berupa peragaan cara

pembuatan Apung-Apung Pancing, Kapal Pemantau tanpa Awak, Alat Pengecatan dinding Sistem Pompa Otomasti dan Alat Perangkap Walang Sangit yang menggondol juara Nasional tahum 2014. 

Pada gelar TTG Nasional XVI

tersebut juga dirangkai dengan Kegiatan

Lokakarya dan Rakornis se-Indonesia dengan memperhatikan pengarahan


dari Menteri Dalam Negeri, dan Sambutan Pengarahan Ditjen PMD dengan pokok-pokok rumusan antara lain sebagai berikut:

a. Persepsi yang sama antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

tentang pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan mengingat kegiatan tertsebut adalah hal yang baru. b. Diketahuinya hasil produk Teknologi Tepat Guna yang menjadi

unggulan c. Diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh dalam penilaian Kegiatan

Pekan Inovasi (PIN) Perkembangan Desa/Kelurahan Nasional I guna perbaikan kualitas penyelenggaraan dimasa yang akan datang. d. Masukan terhadap rancangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Evaluasi perkembangan desa. e. Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang ada saat ini dan

lingkungan strategi nasional maupun internasional, permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa juga semakin meningkat dan kompleks yang perlu dihadapi oleh semua pihak dengan melakukan kemitraan dalam rangka sinergisitas pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan TTG f.

Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai sinergisitas diatas maka harus

dilakukan

pemberdayaan

masyarakat

agar

mampu

mendayagunakan teknologi tepat guna dan memperhatikan kearifan lokal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. g. Perlu dilakukan kombinasi sumber daya alam dengan sumber daya

manusia yang tersebar di semua daerah agar dapat menjadi kekuatan yang mampu menciptakan kemampuan dan daya saing bangsa dimana salah satu alternatif solusi adalah dengan menciptakan dan memanfaatkan teknologi tepat guna yang berbasis komunitas. h. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna secara optimal akan dapat

terwujud apabila ada sinergi antara pihak-pihak terkait seperti BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

Perguruan Tinggi, Pemerintah dan swasta dengan terus menggali gagasan dan pemikiran bersama, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar i.

Pendekatan TTG haruslah lebih menekankan kepada pendekatan komunitas dengan melakukan pemetaan secara tepat terhadap kelompok

sasaran

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. j.

Teknologi Tepat Guna perlu dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan yang bertugas memberikan Pelayan Teknis dan Informasi kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna.

k. Dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna

melalui forum bersama dalam rangka menggali gagasan dan pemikiran, Sosialisasi yang berkenaan dengan Teknologi Tepat Guna, maka atas kesepakatan bersama Rakornis disepakati pelaksanaan Gelar

Teknologi

Tepat

Guna

Nasional/

PIN

Perkembangan

Desa/Kelurahan, Temukarya dan Rakornis PMD Se-Indonesia Tahun 2016 akan diselenggarakan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kondisi

sarana

dan prasarana

yang

digunakan

untuk

mendukung

pelaksanaan kegiatan: Lengkap Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan: Solusi yang ditempuh: Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan :


-

Alat Teknologi Tepat Guna (Alat pembuat Apung-Apung Pancing)

dari Kota

Pariaman mendapatkan Juara I TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman pada bulan April 2015, -

Juara I Lomba IPTEK yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

pada bulan Juni 2015. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 195.880.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 171.920.300.Program

: Peningkatan kemampuan teknologi industri

Kegiatan

: Sosialisasi Penerapan Teknologi Pedesaan

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan

:

a. Kegiatan pelatihan penerapan Teknologi Pedesaan diikuti oleh kelompok

tani se-Kota Pariaman dengan peserta sebayak 40 orang dan diadakan di Mushala Arwah- Huda Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan. b. Alat

yang

disosialisasikan kepada masyarakat/petani adalah Alat

Perangkap Walang Sangit, Alat Pembuat Apung-Apung Pancing dan Alat Tresher Padi Otomatis. c. Alat Perangkap Walang sangit ini merupakan pemenang dari Sayembara

Kota Pariaman, Lomba Inovator Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Pemenang Gelar TTG stand Unggulan di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014, d. Alat Pembuat Apung-Apung Pancing

merupakan pemenang (Juara I)

Sayembara Tingkat Kota Pariaman dan dikirim mengikuti Lomba Iptek yang dilaksanakan oleh Bappeda

Provinsi Sumatera Barat dan juga

mendapat juara I. e. Hasil produksi dari Alat Apung-Apung Pancing sudah dijual ke daerah

Riau, Jambi, Bengkulu, dll, bahkan juga telah mengeksport ke Malaysia dan Singapura. f.

Acara Serah terima Mahasiswa KKN PPM-Unand tanggal 2015 yang dihadiri oleh Walikota Pariaman.


29 Juni

g. Mahasiswa

KKN-PPM

Universitas

Andalas

(Unand

Padang)

dan

Universitas Eka Sakti (Unes) terdiri dari 300 orang yang disebar pada 8 (delapan) desa dan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai dengan 13 Agustus 2014. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan: Lengkap Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan: -

Peserta tidah hadir sesuai dengan undangan yang disampaikan - Peserta yang diundang adalah masyarakat/petani yang masing-masing mewakili

Kecamatan se-Kota Pariaman yang acaranya diadakan di Mushalla Arwah - Huda Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan. Solusi yang ditempuh: - Melaksanakan pembinaan dan memberikan pemahaman pemamfaatan

Teknologi

Tepat Guna. - Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan melalui posyantek

Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 24.440.000.Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 19.885.600.-

Program

: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan

: Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan :


Bertujuan untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan di Desa/ Kelurahan dalam berbagai bidang dalam 2 (dua) tahun terakhir. Sasarannya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahannya. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dimulai dari Penilaian Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan. Desa/ Kelurahan terbaik tingkat kecamatan mewakili kecamatannya masing-masing dalam Penilaian Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Kota yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 30 Maret s/d 2 April 2015 dengan hasil yaitu : a. Juara I

: Desa Batang Kabuang ( Kec. Pariaman Timur)

b. Juara II : Kelurahan Jati Hilir (Kec. Pariaman Tengah) c. Juara III : Desa Rambai (Kec. Pariaman Selatan) d. Juara IV : Desa Manggung (Kec. Pariaman Utara)

Dengan demikian maka Desa Batang Kabuang terpilih mewakili Kota Pariaman dalam Penilaian Lomba Nagari/ Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan tanggal 19 Mei 2015, namun tidak berhasil mendapat juara. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : Kurang, yaitu : kurangnya staf dan belum adanya kendaraan operasional untuk eselon IV Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Permasalahan yang ditemui adalah : 1. Belum lengkapnya administrasi dan data-data yang tersedia di desa/ kelurahan

yang merupakan indikator penilaian. 2. Tidak siapnya Kepala Desa/ Lurah, Ketua LPM maupun Ketua PKK Desa/

Kelurahan dalam ekspose saat Penilaian. 3. Kurangnya swadaya dan gotong royong masyarakat sehingga tidak dapat

ditampilkan saat ekspose, sedangkan swadaya masyarakat ini besar nilainya. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

4. Rendahnya partisipasi kelurahan untuk mengikuti Lomba Desa/ Kelurahan

Berprestasi. 5. Kurangnya partisipasi SKPD terkait lainnya dalam melakukan pembinaan.


Memberikan pembinaan dan pengertian kepada aparat desa/ kelurahan

pentingnya administrasi dan data-data yang ada di desa/ kelurahan 2.

Mengajak/ memancing agar masyarakat mau berswadaya dan bergotong

royong dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan desa/ kelurahan

Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan : Sebagai sebuah Kota maka pemerintahan terendah seharusnya adalah Kelurahan. Namun di Kota Pariaman terdapat 2 (dua) bentuk pemerintahan terendah yaitu desa dan kelurahan, bahkan jumlah desa lebih banyak (51 desa) daripada kelurahan (16 kelurahan).

Suatu dilema bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam

menghadapi/ mengikuti Perlombaan ini karena di Tingkat Propinsi Sumatera Barat nama kegiatan ini adalah Perlombaan Nagari/ Kelurahan Berprestasi, dan

untuk

sinkronnya dengan Perlombaan Nagari/ Kelurahan Tingkat Nasional, maka yang diusulkan untuk Kabupaten adalah Nagari dan Kota adalah Kelurahan bukannya Desa. Namun Kota Pariaman masih menyertakan Desa dimana potensi Desa dan Nagari perbedaannya sangat signifikan. Jumlah anggaran kegiatan

: Rp. 101.030.000,-

Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 93.206.000,-


Program


Kegiatan

: Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Bertujuan untuk meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pelaksanaan kegiatan BBGRM ini adalah satu bulan penuh yang ditandai dengan Pencanangan. Untuk Tahun 2015 Pencanangan BBGRM ke XII Tingkat Kota Pariaman dilaksanakan di Lapangan Desa Batang Kabuang Kecamatan Pariaman Timur tanggal 15 September 2015. Pariaman. Dalam acara

Dicanangkan secara langsung oleh Walikota

tersebut diserahkan alat gotong royong berupa 4 (empat)

buah mesin potong rumput kepada Desa/ Kelurahan pelaksana gotong royong terbaik tingkat kecamatan se-Kota Pariaman sebagai symbol

dimulainya BBGRM Kota

Pariaman. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanan kegiatan : Kurang, yaitu : kurangnya staf dan belum adanya kendaraan operasional untuk eselon IV Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Permasalahan yang ditemui adalah : 1.

Setelah BBGRM dicanangkan seharusnya desa/ kelurahan melaksanakan bulan bhakti

di

desa/

kelurahan

masing-masing,

selanjutnya

melaporkan

pelaksanaannya ke BPMD Kota Pariaman, namun hal ini tidak terlaksana dengan baik dengan alasan dana desa/ kelurahan belum cair. 2.

Belum adanya pelaporan swadaya masyarakat dalam laporan desa/ kelurahan.


Mensinkronkan pencairan dana desa/ kelurahan dengan Pencanangan BBGRM Kota Pariaman.

2.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BBGRM di desa/ kelurahan.


Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 62.360.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 54.875.500,Program


Kegiatan

: Pembinaan dan Pendampingan Musrenbang Desa/Kel

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Musrenbang Desa/ Kelurahan Kota Pariaman Tahun 2015 dilaksanakan pada Bulan Januari dan Februari. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dibentuk Tim Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan Tahun 2015 yang bertugas membantu Walikota Pariaman dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi Desa / Kelurahan dalam melaksanakan Musrenbang di Desa / Kelurahan. Tim Teknis terbagi dalam 4 (empat) tim yaitu 1 (satu) tim per Kecamatan. Anggota tim terdiri dari pegawai BPMD dan pengurus DPC LPM masing-masing kecamatan. Hasil dari Musrenbang Desa/ Kelurahan merupakan bahan untuk dimusyawarahkan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : Kurang, yaitu : kurangnya staf dan belum adanya kendaraan operasional untuk eselon IV Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Dari Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan masih ditemukan kendala-kendala yang sama dalam kegiatan musrenbang tahun-tahun sebelumnya, diantaranya ; a.

masih kurangnya partisipasi masyarakat (jumlah peserta) yang hadir saat pelaksanaan,

b.

Kurangnya pemahaman warga tentang fungsi dan kegunaan Musrenbang bagi pelaksanaan kegiatan di Desa/ Kelurahan.

c.

Masyarakat mulai bosan dengan kegiatan musrenbang ini, sementara mereka merasa kegiatan yang diusulkan tidak terwujud.


Solusi yang ditempuh : 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

tentang pentingnya Musrenbang 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Musrenbang tidak hanya

membicarakan kegiatan fisik yang dibutuhkan untuk membangun desa/ kelurahan dengan dana dari APBD/ APBN tapi juga untuk membicarakan apa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa/ kelurahan baik fisik, sosial, agama maupun

budaya dengan dana desa/ kelurahan maupun dari swadaya dan

gotong royong masyarakat. 3. Meminta kepada perwakilan desa/ kelurahan untuk mengawal kegiatan yang

diusulkan dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan.

Hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan : Sisa anggaran kegiatan ini sebanyak Rp. 10.391.400,- dengan porsi terbesar adalah dana perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 10.000.000,-. Hal ini terjadi karena adanya

efisiensi anggaran untuk kegiatan Musrenbang sebesar Rp.

10.000.000,Jumlah anggaran kegiatan

: Rp. 26.005.000,-

Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 15.613.600,Program


Kegiatan

: Pembinaan dan Lomba Posyantek

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan 1.

:

Pembentukan pengurus Posyantek dilaksanakan setiap tahun yaitu a.

Posyantek Sakarek Ulu Kecamatan Pariaman Utara, dibentuk tanggal 29 Januari 2015 beserta kepengurusannya.

b.

Posyantek Paris Kreatif Pariaman Tengah,dibentuk tanggal

29

Januari 2015 beserta kepengurusannya. c.

Posyantek Bintang Timur Kecamatan Pariaman Timur,dibentuk Tanggal 29 Januari 2015 beserta kepengurusannya.


d.

Posyantek Mercury Pariaman Selatan, dibentuk tanggal

29 Januari

2015 beserta kepengurusannya. 2. Kegiatan Pembinaan dan Lomba Posyantek tingkat Provinsi Sumatera

Barat dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2015 diwakili oleh Posyantek Bintang Timur. 3. Melaksanakan Pembinaan/monitoring dan Evaluasi kegiatan 4. Khusus untuk Posyantek Bintang Timur yang sudah mengharumkan

Nama Kota Pariaman melalui alat Teknologi Tepat Guna, telah melaksanakan

kegiatan

penyuluhan

yaitu

mensosialisasikan

Alat

Perangkap Walang Sangit dan alat Apung-Apung Pancing, kepada masyarakat se-Kota Pariaman melalui pengurus posyantek masingmasing Kecamatan. 5. Menyerahkan alat percontohan

(Alat Pembuat Apung-Apung Pancing)

kepada 2 Posyantek masing-masing 3 unit Alat, yang dapat dipergunakan Posyantek untuk meningkatkan pendapatan Posyantek yang nantinya bermamfaat dalam pengembangan aktifitas Posyantek. 6. Memfasilitasi kegiatan penilaian posyantek tingkat Propinsi Sumatera

Barat (Posyantek pariaman Timur). 7. Memfasilitasi kegiatan pengambilan Audio Visual dari TVRI

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan: Kurang memadai Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan: a.1.

Sarana dan Prasarana; masih ada Posyantek yang belum Memiliki Kantor dan Alat kerja Yang Memadai seperti Sekretariat Posyantek, Komputer, Mobiler dan bengkel untuk aktifitas pengurus Posyantek.

a.2.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman Pengurus tidak sesuai dan belum mempunyai wawasan sebagaimana mestinya sebagaimana fungsi posyantek.

a.3. a.4.

Tata kerja; Belum adanya job description yang jelas antara pengurus. Program dan Rencana Kegiatan; Kegiatan masih bersifat insidental-belum terencana secara jelas.


a.5.

Sistem Pengendalian dan Evaluasi ; Sebagian besar pengurus belum bisa menyusun pelaporan secara baik; Belum ada evaluasi secara sistematis terhadap kinerja posyantek.

a.6.

Sistem Pembiayaan; Kegiatan bergantung pada APBD, Belum dirancang penggalian dana alternatif dan keberlanjutan sebagai sumber pendanaan.

a.7.

Kendala dari masyarakat, banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu TTG dan manfaat dari TTG, dan

juga belum menyadari keberadaan Posyantek

ditengah masyarakat (belum familiar) sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari keberadaan Posyantek itu secara maksimal. a.8.

Komitmen SKPD terkait untuk mendukung Program Posyantek belum berjalan secara maksimal.

Solusi yang ditempuh: - Melakukan kerjasama dengan kecamatan untuk memfasilitasi pemakaian ruangan

dikantor Camat Sebagai sekretariat posyantek, dan mengajukan anggaran tahun 2017 untuk pembelian sarana dan prasarana Posyantek. - Melakukan pembinaan dan monitoring secara rutin kepada Posyantek - Melaksanakan studi komperative Posyantek ke BPPT Sukarami dan Posyantek

Gunung Talang Kabupaten Solok, dengan tujuan untuk menambah wawasan, dan pengetahuan dibidang pengelolaan Posyantek. - Memberikan Motivasi kepada Posyantek supaya bisa mencari dan menggali

sumber pendanaan alternative. - Selalu memperkenalkan/mempromosikan TTG dan Posyantek disetiap kesempatan

dan pertemuan. - Menjalin kerjasama yang lebih intens dengan SKPD terkait, pihak-pihak swasta

serta perguruan tinggi. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : Tahun 2015 Kota Pariaman yang diwakili oleh Posyantek Bintang Timur meraih Juara III Lomba Posyantek Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 61.335.000,Jumlah realisasi anggran kegiatan : Rp. 41.059.600,-


Program


Kegiatan

: Pembinaan dan Pemberdayaan BPSPAMS

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan

:

Bentuk Kegiatan : - Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BPSPAMS 1. LATAR BELAKANG Kota Pariaman merupakan

salah satu daerah dari 15 Kab/Kota se-Sumatera

Barat yang dialokasikan menerima Program

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (Pamsimas) mulai Tahun 2009 s/d 2013. Pada tahun 2009 s/d 2011 telah dilaksanakan pelaksanaan Program Pamsimas di 35 Desa se-Kota Pariaman, yang terdiri dari 11 Desa (2009), 13 Desa (2010) dan 11 Desa (2011), dan ditambah 7 Desa : 5 Desa/dusun Tahun 2013 dan 2 Ds tahun 2014. Program yang dilaksanakan dengan mekanisme pemberdayaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni : Sosialisasi dan Peminatan dari masyarakat, Pembentukan Lembaga Ke swadayaan Masyarakat (LKM), Penyusunan

Rencana Kerja Masyarakat (RKM),

Pelaksanaan RKM (Fisik dan Non Fisik) serta Serah Terima kepada Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS). BPSPAMS sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, merupakan perpanjangan tangan Pemerintah yang bertugas mengorganisir masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan menjalankan SPAMS Program Pamsimas, serta melakukan upaya peningkatan Praktek Hidup Bersih dan Sehat. Berdasarkan Laporan dari Asosiasi BPSPAM Kota Pariaman, diperoleh data kondisi eksisting BPSPAMS di Kota Pariaman, dimana dari 42 Lokasi Pamsimas, telah terbentuk

Kelembagaan BPSPAMS sebanyak 39 Desa. namun berdasarkan hasil

penilaian dan evaluasi Tim Keberlanjutan bersama Asosiasi BPSPAM Kota Pariaman, kondisi akhir Tahun 2015 pamsimas yang berfungsi baik 24 lokasi, berfungsi sedang 15 lokasi dan tidak berfungsi 3 lokasi. Berdasarkan kondisi inilah, Pemerintah Kota Pariaman merasa perlu melakukan peningkatan dan penguatan Kapasitas Kelembagaan Kepengurusan BPSPAMS di Kota Pariaman, sehingga BPSPAMS dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara


optimal dan sarana SPAMS yang telah dibangun dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai Mitra kerja BPMD maka dibentuk Pengurus Asosiasi dan Asosiasilah yang akan langsung mengkoordinir ke Spams yang ada di desa. Untuk pemilihan Anggota Asosiasi tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Daerah ( Musda ). Sebelum Musda diadakan maka dilaksanakan Evaluasi Kinerja BPSPAMS se-Kota Pariaman yang terdiri dari masing-masing anggota Spams desa 2 (dua) orang, Kepala Desa yang ada Spams, pengurus Asosiasi dan SKPD terkait. PESERTA MUSDA Peserta yang hadir dalam Musyawarah Daerah (Musda) ini terdiri dari Pengurus BPSPAMS 42 lokasi dengan masing-masing lokasi Spams 2 (dua) orang dan Anggota / Pengurus Asosiasi BP-SPAM 6 (enam) orang total berjumlah 90 orang.

WAKTU DAN TEMPAT Penyelenggaraan Musda ini dilakukan selama 2 (dua) hari. d.i.1. Tanggal

30 November 2015 dilaksanakan pemilihan Panitia yang tugasnya

memimpin pemilihan pengurus Asosiasi. d.i.2. Tanggal 8 Desember 2015 dilaksanakan Musyawarah Daerah untuk pemilihan

formatur, kemudian formatur inilah yang akan memilih Anggota Asosiasi, setelah terpilih dilaksanakan pelantikan. d.i.3. Pelantikan Pengurus Asosiasi oleh Bapak Kepala BPM dan Pemdes Kota

Pariaman mewakili Walikota Pariaman.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan: Lengkap Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan: -

Asosiasi kurang berkoordinasi dengan SKPD sehingga belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik


-

BPSpams di Desa kurang Aktif

Solusi yang ditempuh: -

Pembinaan terhadap Asosiasi BP-SPAMS

Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 63.270.000.Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 35.772.100.Program

: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan

:

Pelatihan

aparatur

pemerintahan

desa

dalam

bidang

manajemen pemerintahan desa Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa ini dilaksanakan selama 8 (delapan ) hari ditujukan kepada Kepala Desa, BPD, LPM dan Karang Taruna. Pelatihan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pembekalan tentang peranan sebagai aparatur dan kelembagaan

penyelenggara pemerintahan desa,

pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan pelaporan penggunaannya serta penjelasan tentang teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa terpilih. Kondisi sarana dan prasarana : Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (lengkap,cukup atau kurang) : Masih Kurang, seperti ketersediaan tenaga pelaksana dan fasilitas kendaraan operasional masih terbatas jumlahnya.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : N I H I L Solusi yang ditempuh : N I H I L

Jumlah anggaran kegiatan : Rp 108.480.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp 88.206.000,BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

Program


Kegiatan

: Pembinaan dan penilaian kompetensi Kades/Lurah dan Sekdes/Seklur berprestasi

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan Penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi dan Kompetensi Sekdes/Seklur Berprestasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan untuk kemudian diseleksi di tingkat kota agar tersedia perwakilan kepala desa/lurah serta Sekdes/Seklur yang berkompeten dan berprestasi di ajang propinsi dan nasional. Tim Juri yang terlibat selain berasal dari internal BPMPemdes juga diperkuat dengan utusan independen yang berasal dari unsur wartawan, tokoh agama, tokoh budaya, pamong senior serta lembaga swadaya masyarakat dengan maksud agar tercipta nuansa netralitas dan obyektifitas hasil penilaian.

Kondisi sarana dan prasarana : Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (lengkap,cukup atau kurang) : Masih Kurang, seperti ketersediaan tenaga pelaksana, fasilitas kendaraan operasional masih terbatas jumlahnya. Dan perlunya diberikan reward kepada pemenang Kepala Desa ditingkat Kota sehingga hal tersebut dapat memacu kondisi persaiangan peningkatan Kompetisi diantara Kepala Desa dengan diberikan study banding ke Desa pemenang ditingkat Nasional.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : N I H I L Kondisi sarana dan prasarana: N I H I L


Jumlah anggaran kegiatan : Rp 101.204.000,00 Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp 46.497.000,00

Program


Kegiatan

: Rakor Kades dan Lurah

Uraian Hasil Pelaksana Kegiatan : Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Desa dan Lurah dilaksanakan selama 2 hari di tingkat Kota dan 4 hari di tingkat Provinsi dengan tujuan agar setiap kondisi serta pemasalahan yang ada di Desa cepat terakomodir secara berkelanjutan dan menjadi bahan oleh Pemerintah Kota maupun oleh Pemerintah Provinsi. Dan sehingga nantinya solusi dari permasalahan yang terakomodir tersebut dapat di selesaikan secara berkelanjutan. Kondisi sarana dan prasarana : Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (lengkap,cukup atau kurang) : Masih Kurang, seperti ketersediaan tenaga pelaksana dan fasilitas kendaraan operasional masih terbatas jumlahnya.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : N I H I L Solusi yang ditempuh : N I H I L


Jumlah anggaran kegiatan : Rp 103.140.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp 62.766.900,-

Program


Kegiatan

: Pembinaan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia , Kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan serta permasalahan yang dihadapi Desa dan Kelurahan. Kegiatan Pembinaan dan Pendayagunaan Profil Desa/ Kelurahan tahun 2015 sebagai berikut : 1. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap desa/ kelurahan 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan sekretaris desa/ sekretaris lurah sebagai ketua Pokja Profil Desa/ Kelurahan Tingkat Desa/ Kelurahan.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : Kondisi sarana dan prasarana dalam penyusunan profil desa/ kelurahan di tingkat desa/ kelurahan masih kurang, yaitu desa/ kelurahan belum mempunyai sarana IT yang memadai (komputer/ laptop dan jaringan internet).

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : Permasalahan yang ditemui adalah : 1.

Belum optimalnya penyusunan profil desa/ kelurahan disebabkan terlalu banyak indikator yang didata


2.

Belum tersedianya SDM yang mampu dan profesional dalam penyusunan profil desa/ kelurahan

3.

Belum tersedianya dana yang sesuai dengan indikator yang akan didata.

4.

Sarana IT belum tersedia

5.

Sering berobahnya petunjuk teknis dari Dirjen PMD


Tersedianya SDM yang mau dan profesional di masing-masing desa/ kelurahan

2.

Perlu dilaksanakan evalusi dan pembinaan secara berkelanjutan

3.

Masing-masing desa/ kelurahan dapat menyediakan sarana IT (Laptop dan jaringan internet)

4.

Setiap kecamatan menyediakan sarana IT serta SDM yang profesional.



Kegiatan

: Fasilitasi, Pendampingan dan Penyusunan RPJM dan RKP Desa

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan: A.

Pendahuluan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu

mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun maupun RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun. B.

Dasar Pelaksanaan


1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 3. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014

tentang dana desa yang bersumber dari APBN 4. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 6. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 C.

DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa TA. 2015

Kegiatan Fasilitasi, Pendampingan dan penyusunan RPJM dan RKP Desa. Keputusan Walikota

Pariaman

Nomor:

534/412/2015

tentang

Penetapan

Tim

Fasilitasi

Pendampingan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menenghah Desa dan rencana Kerrja Pembangunan Desa. D. Tujuan Kegiatan a. Menjadikan RPJMDes dan RKPDes sebagai acuan dalam melaksanakan

berbagai kegiatan pembangunan didesa. b. Proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes harus dilaksanakan secara

partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan ril masyarakat yang akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. E. Uraian Hasil pelaksanaan kegiatan a.i.1.

Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai visi misi desa

a.i.2.

Dibutuhkannya perhatian lebih dalam peningkatan, pengembangan dan

pemanfaatan pembangunan desa a.i.3.

Diperlukannya komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan

pembangunan desa. a.i.4.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara pertisipatif mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan desa.


a.i.5.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya

ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasa membangun desa.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan : Selama pelaksanaan kegiatan ada beberapa masalah yang muncul: 1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai visi misi desa. 2. Dibutuhkannya

perhatian lebih dalam peningkatan, pengembangan dan

pemanfaatan pembangunan desa Solusi yang ditempuh : 2.i.1.

Memaksimalkan pembinaan ke desa dengan melakukan bimbingan teknis

oleh SKPD terkait.



Kegiatan

: Workshop peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Kecamatan, Kota


Pendahuluan Untuk Meningkatkan kapasitas dan Kemampuan aparatur Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kota perlu diadakan workshop. Dimana Salah satu materinya adalah Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Simda Desa) dan aplikasinya.

B.

Dasar Pelaksanaan 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


2. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 3. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014

tentang dana desa yang bersumber dari APBN 4. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 6. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 7. DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa TA. 2015

Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kota 8. Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 536/412/2015 tentang Pembentukan

Panitia Pelaksana, Narasumber,Pendamping dan Moderator Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kota C.

Tujuan Kegiatan a. Memberikan

pencerahan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan

kecamatan dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa. b. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur Pemerintah Desa,

Kecamatan dan Kota. D. Uraian Hasil pelaksanaan kegiatan

Workshop dilakukan di dua tempat yaitu ; a.i.1. Menghadiri undangan dari BPM Propinsi berkaitan dengan pemanggilan

Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 dengan peserta seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa se-Kota Pariaman. Ditambah dengan 2 orang unsur dari tiap-tiap Kecamatan. Workshop diadakan selama 5 hari mulai tanggal 913 November 2015 bertempat di Axana Hotel Padang. a.i.2. Melaksanakan workshop dengan materi Simda Desa bertempat di BPKP

Rawang Kota Pariaman selama 3 hari pada tanggal 26 -28 November 2015 dengan peserta Sekretaris dan Bendahara se-Kota Pariaman. Narasumber berasal dari Tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat.


Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan : Selama pelaksanaan kegiatan ada beberapa masalah yang muncul: 1.

Masih ada aparatur desa yang belum maksimal dalam memanfaatkan workshop yang diadakan.

2.

Kurangnya keterampilan aparatur Pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi IT.

3.

Kurangnya alokasi waktu yang disediakan untuk workshop.

Solusi yang ditempuh : 2.i.1.a.i.1.

Memaksimalkan kemampuan aparatur Pemerintah Desa dengan

memperbanyak lagi kegiatan workshop lanjutan. 2.i.1.a.i.2.

Memaksimalkan kemampuan aparatur Pemerintah Desa dengan

melek IT dalam workshop IT. 2.i.1.a.i.3.

Memperbanyak alokasi waktu untuk workhop dan bimtek dengan

menghadirkan

Narasumber

yang

lebih

berkompeten

misalnya

dari

Kemendagri, Kemendes dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 355.500.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 205.335.200,-

Program

: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: Monitoring Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan: TUJUAN :

Untuk meningkatkan kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan

diselenggarakan

dari,

oleh

untuk

dan

bersama

masyarakat,

dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar, terutamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kegiatan yang telah dilaksanakan :


1. Pembinanan terhadap Posyandu secara

terkoordinasi

dengan SKPD

terkait dengan Dasar Hukum SK, TIM POKJANAL Posyandu Pemerintah Kota Pariaman Nomor :121/412/2015 2. Telah dilakukan Penilaian Posyandu terbaik Tingkat kota Pariaman yang

diwakili 1 Posyandu per masingt-masing Kecamatan dari

satu terbaik

diusulkan untuk dilaksakanakan pembinan dan Penilaian oleh Propinsi Sumbar. Penilaian Kader Posyandu di Tingkat Kota Pariaman diwakili oleh :

3.

a. Desa Cubadak Mentawai (Pariaman Timur) Ariwati Posyandu Nangka II Juara I b. Desa Kampung Baru (Pariaman Tengah) Salgusni Posyandu Lestari I Juara II c. Desa Cubgadak Air Utara (Pariaman Utara) Ernawati Posyandu Lavender Juara III d. Desa Palak aneh (Pariaman Selatyan) Septiarni Posyandu Anggrek Harapan I 4. Untuk Penilaian Kader Posyandu

Tk.Propinsi

Kota Pariaman

mendapat Terbaik II yaitu Ariwati Kader Posyandu Nangka II Desa Cubadak Mentawai Kec. Pariaman Timur Sebagai Riword oleh Kota Kader terbaik diikutkan dalam study Komperatif didamping oleh SKPD pembina terlkait ke luar Propinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015 yaitu Daerah Istimewa Yogjakarta tepatnya pada Posyandu Bakti Ananda Desa Gunggo Rejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. 5. Telah diberikan Insentif Kader Posyandu

dari Posyandu Balita

sebanyak 1090 Kader terdiri

690 orang dan Kader Posyandu Lansia 400

orang,besarnya Insentif Kader /bulan sebanyak Rp.50.000.- (dana Insentif 1Tahun Rp.1.308.000.000.) 6. Bantuan

Pemberian

Makanan

Tambahan

Posyandu

sebesar

Rp.50.000.-/Posyandu ( dengan Total dana PMT untuk 2015 Posyandu sebesar Rp. 130.800.000.-) Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : Lengkap BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

Permasalahan : 1.

Belum

optimalnya

pembinaan

terhadap

masing-masing

Posyandu

binaaan yang yang telah ditetapkan melalui Tim Pokjanal Kota, maupun Pokjanal Kecamatan dan Desa. 2.

Terbatasnya jumlah

Sumber Daya

Aparatur

dalam melaksanakan

pembinaan baik dari segi teknik maupun fungsional. 3.

Belum tercapainya laporan Tahunan Posyandu Balita secara Online ke

Ditjen PMD tidak tersesianya SDM Aparatur dan Perangkat Komputer yang memadai. Solusi : Perlu dilakukan peningkatan pembinaan terhadap

A.1.

Posyandu

binaan oleh Tim Pokjanal Kota, dan Kecamatan Tersedianya Jumlah SDM Aparatur fungsional sebanyak 2 orang

A.2.

dalam pelaporan secara on line Tersedianya Ruang kerja yang memadai.

A.3.

Jumlah Anggaran Kegiatan

: Rp. 1581.084.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan: Rp. 1.556.711.000,Program

: Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Aset Desa

Kegiatan

: Pendataan dan Pemutakhiran Aset Desa

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan: Pendahuluan Banyaknya desa yang belum mampu mengelola aset lokalnya secara mandiri untuk menggerakkan perekonomian desa atau menyediakan pelayanan publik yang mendasar. Oleh karenanya perlu pendataan aset desa yang ada di desa agar nantinya jika dikeloal dengan baik akan mendatangkan manfaat bagi warga yang berada di desa tersebut. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN

Dasar Pelaksanaan 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 3. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014

tentang dana desa yang bersumber dari APBN 4. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 6. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 7. DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa TA. 2015

Kegiatan Fasilitasi, Pendampingan dan penyusunan RPJM dan RKP Desa. Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 534/412/2015 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pendampingan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerrja Pembangunan Desa.

Tujuan Kegiatan a. Merapikan aset desa yang ada di desa seperti tanah desa dan tanah kas

desa b. Membuat dokumen berupa penyusunan dan pemutakhiran aset dsa c. Mendorong pengelolaan aset desa yang berdaya guna dan berhasil guna

untuk meningkatkan pendapatan desa, mensejahterahkan masyarakat desa dan menjaga keberlanjutan masyarakat desa. Uraian Hasil pelaksanaan kegiatan Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal dan kekayaan. Sedangkan aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.


Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan : Selama pelaksanaan kegiatan ada beberapa masalah yang muncul: a. Ketidak sesuaian data barang dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan

kondidi sebenarnya. b. Kondisi barang yang sudah rusak berat dan tidak layak pakai. c. Kepala Desa dan perangkat tidak mengetahui secara pasti status aset desa,

karena tidak memiliki administrasi yang jelas seperti tidak punya sertifikat, akte notaris, berita acara yang dapat dijadikan dasar kepemilikan. d. Masih kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai aset desa dan apa saja

yang menjadi aset dan kekayaan desa.


Agar desa merapikan pencatatan inventaris desa dan melakukan

pengkodean dengan benar. 2.

Perlu

diberikan

sosialisasi,

pelatihan

dan

sejenisnya

mengenai

inventarisasi aset desa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat desa mengenai manajemen dan pengelolaan aset dan kekayaan desa.

Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 65.190.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 61.218.600.Program

: Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan

: Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS)

TUJUAN :


Meningkatkan ketahanan fisik dan tumbuh kembang siswa SD/MI di Kota Pariaman melalui perbaikan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi,dalam rangka menghasilkan Insan Indonensia yang ,cerdas ,berkwalitas, bermoral dan kompetitif di Kota Pariaman. SASARAN PMT-AS adalah: a.

Tahun 2015 sasaran kepada 4000 orang siswa SD/MI yang terdiri dari 35

SD/MI di Kota Pariaman, dengan Indek satu kali jajanan sebesar Rp. 3.500,selama 82 kali pemberian makanan b.

Kategori pemberian PMT-AS terutama bagi SD/MI yang para orang tua

Wali murid kurang mampu. c.

Terlaksananya peningkatan partispasi masyarakat dalam meningkatan

Asupan Gizi anak dan kesehatan teruitama bagi anak didik SD/MI. d.

Terlaksananya Penilaian PMT-AS terbaik dikota Pariaman terhadap 35

SD/MI Se Kota Pariaman , dengan kategori sbb :

e.

-

SD Negeri No.08 Marunggi Kec.Pariaman Selatan Juara I.

-

SD Negeri No. 05 Tungkal Utara Kec.Pariaman Utara Juara II

-

SD Negeri No.05 Air Santok Kec. Pariaman Timur Juara III.

-

SD Negeri No. 09 Pauh Barat Kec. Pariaman Tengah Juara IV

Melakukan

Pembinaan ke SD-08 Marunggi

untuk mewakili penilaian

Tingkat Propinsi yang akan dilaksanakanpada tahun 2016.

kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan : lengkap Permasalahan : 1.

Masih kurang pahamnya pengetahuan Kepala/Guru

SD/MI tentang

manfaat program Pelaksanaan PMT-AS 2.

Kurangnya Koordinasi antara kepala Sekolah,Komite dan TP-PKK Desa

sebagai pelaksana/pengelola PMT-AS


Kurangnya pengetahuan PKK tentang Program BS2A (Bergizi,Beragam

3.

Seimbang dan Aman.)dalam penyajian Kudapan PMT-AS. Belum Semua SD/MI tecapai untuk mendapatkan program PMT-AS

4.

Solusi : Perlu dilaksanakan pembekalan secara teknis terhadap Kepala Sekolah

1.

SD/MI dan Kader PKK tentang Program PMT-AS. Perlu dilaksanakan peningkatan Koordinasi secara berkelanjutan terhadap

2.

Tim baik Tingkat Kota, Kecamatan maupun Tim Pelaksana Sekolah. Perlu dilakukan Pelatihan Kader PKK tentang Keterampilan Menu PMT-

3.

AS. Perlu ditingkat Jumlah Dana PMT-AS agar terwujudnya pemerataan

4.

Pemberian PMT-AS disetiap Sekolah di Kota Pariaman. Jumlah Anggaran Kegiatan

: Rp. 1.222.400.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan: Rp. 1.176.855.500,-

Program

: Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan

: Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan: a.a.1.A.

Pendahuluan Sejak dikeluarkannya UU Nomor 6 dan turunannya (PP, Permendagri,

Permendes) Desa mendapat prioritas tersendiri dalam anggarannya. yang

jumlahnya

besar

tersebut

perlu

ditata

dan

dimanajemen

Dana agar

penggunaannya tepat sasaran. Oleh sebab itu, diperlukan Tim yang berasal dari Pemerintah Kota yang dianggap mampu membantu aparatur pemerintahan desa dalam mengelola dana yang ada di desa yang tertuang dalam APBDes. a.a.1.B.

Dasar Pelaksanaan

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa


3. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 4. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa. 5. Perwako Nomor 25 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. 6. Perwako Nomor 19 Tahun 2015 tentang ADD. 7. DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa TA. 2015

Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes. 8. Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 158/412/2015 tentang Pembentukan

Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes TA. 2015. a.a.1.C. a.

Tujuan Kegiatan Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

b.

Membantu dan memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam pembuatan RAPBDes yang benar.

a.a.1.D. a.

Tim Fasilitasi Tim Fasilitasi berjumlah 20 (dua puluh) orang yang berasal dari Pemerintahan Kota Pariaman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 158/412/ 2014, terdiri dari: a. Walikota Pariaman b. Wakil Walikota Pariaman c. Sekretaris Daerah Kota Pariaman d. BPMD Kota Pariaman, terdiri: - Kepala - Sekretaris - Kabid Pemerintahan Desa - Kasubid Pendapatan Desa dan Kelurahan - Kasubid Tata Pemerintahan Desa - Staf e. DPPKA Kota Pariaman, terdiri dari :

– Kepala - Kabid anggaran - Kasi Penyusunan anggaran


f.

Kabag Hukum.

g. Kasubag Perekonomian Ekbang h. Kasi Perumahan dan Pemukiman PU i.

a.a.1.E.

Sekretariat

Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 a.a.1.F.

Hasil yang diharapkan.

1. Penyusunan APBDes yang baik dan benar. 2. Penyusunan APBDes yang tepat waktu dan tepat sasaran. a.a.2.

Terlaksananya pemerintahan yang baik dan bertanggung

jawab. a.a.3.

Terlaksananya pembangunan di desa.

a.a.4.

Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

APBDes

Selama pelaksanaan kegiatan ada beberapa masalah yang muncul: Masih ada desa yang terlambat menyerahkan RAPBDes untuk dievaluasi

1.

oleh Tim Evaluasi RAPBDes Kota Pariaman. Masih terdapat desa yang tidak bisa mencairkan dana desa tahap 3 sebesar

2.

20 % sehingga masih berada di kas daerah kota Pariaman. Solusi yang ditempuh : a.a.4.A.II.1.

Perlu adanya pencerahan dalam bentuk

pendampingan kepada aparatur pemerintahan di desa agar dapat membuat RAPBDes yang baik, benar dan akuntabel. a.a.4.A.II.2.

Pembinaan yang intensif dari pihak

yang terkait kepada desa. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 137.200.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 132.350.000,-


Program

: Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan

: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes


Pendahuluan Untuk tertib dan terarahnya penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini berguna untuk melihat sejauh mana serapan dari dana yang telah digulirkan.

B.

Dasar Pelaksanaan a.a.1.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

a.a.2.

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa

a.a.3.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015

a.a.4.

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Perwako

a.a.5.

Nomor

25

Tahun

2015

tentang

Prioritas

Penggunaan Dana Desa. a.a.6.

Perwako Nomor 19 Tahun 2015 tentang ADD.

a.a.7.

DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa TA. 2015 Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes. Keputusan

a.a.8.

tentang

Walikota

Pariaman

Nomor:

158/412/2015

Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa Tentang

APBDes TA. 2015. C.

Tujuan Kegiatan a. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBDes dan memberikan

koreksi perbaikan.


b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa

dan ADD 2015. c. Melakukan

fasilitasi

pemecahan

masalah

berdasarkan pengaduan

masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat. D. Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan III Tahun Anggaran 2014. E. Hasil yang diharapkan.

Penggunaan dana Desa dan ADD 2015 tepat waktu dan tepat

a.i.1.

sasaran. a.i.2.

Terlaksananya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

a.i.3.

Terlaksananya pembangunan di desa.

a.i.4.

Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan : Selama pelaksanaan kegiatan ada beberapa masalah yang muncul: 1. Masih

ada

desa

yang

belum

maksimal

dalam

memanfaatkan

dana

pemberdayaan masyarakat. 2. Masih ada desa yang belum maksimal dalam memanfaatkan dana yang ada.

Solusi yang ditempuh : Diperlukan pengawasan dari berbagai pihak yang terkait (Kecamatan, BPMD, DPPKA dan Inspektorat) dalam memberikan reward dan punishment kepada desa-desa yang ada di kota Pariaman. Bagi desa yang menaikkan dana desanya diawal waktu diberikan reward. Demikian juga sebaliknya. Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 45.490.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 32.221.000,-

Program

: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel

Kegiatan

: Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kel

Uraian Hasil Pelaksanaan Kegiatan :


Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini merupakan kegiatan tentang bantuan keuangan pemilihan kepala desa bagi yang sudah hampir berakhir masa jabatannya.

-

Pemilihan Kepala Desa untuk tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 13

Desa terdiri dari 

Kecamatan Pariaman Utara

- Desa Naras I - Desa Padang Birik-birik - Desa Ampalu - Desa Sungai Rambai - Desa Tanjung Sabar - Desa Naras Hilir - Desa Balai Naras - Desa Cubadak Air 

Kecamatan Pariaman Selatan

- Desa Simpang Kuraitaji - Desa Marunggi - Desa Toboh Palabah 

Kecamatan Pariaman Timur

- Desa Talago Sariak - Desa Kp.Gadang

Kondisi sarana dan prasarana :


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (lengkap,cukup atau kurang) : Masih Kurang, seperti ketersediaan tenaga pelaksana, fasilitas kendaraan operasional masih sangat terbatas jumlahnya.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : -

Akibat dari terbatasnya ketersediaan tenaga pelaksana, terbatasnya

fasilitas kendaraan operasional menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal. -

Bahwa

dinamika

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

beragam

macamnya dan cukup komplek sehingga tidak dapat diatasi dalam sekali penanganan saja. -

Masih rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan desa akan

kedudukan, tugas pokok dan fungsi sehingga seringkali timbul benturan

Solusi yang ditempuh : -

Penambahan jumlah tenaga pelaksana dan kendaraan operasional

-

Perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan

-

Perlu

dilakukan

pembekalan/pelatihan/pendidikan

bagi

aparatur

pemerintahan desa -

Anggaran uang penghargaan bagi kepala desa yang tidak terpilih kembali

diajukan dalam APBD Perubahan 2016


Program

: Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel

Kegiatan

: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian Hasil Pelaksana Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan dilaksanakan Oleh BPMDes Kota pariaman tujuannya agar seluruh kegiatan pelaksanaan Penyelengaraan


Pemerintahan Desa dapat tertata dengan bagus, baik dari segi administrasi, Pelaporan dan pertanggung jawaban. Pembinaan dilkukan secara berkelanjutan dan dilaksanakan 1 (satu) tahun pelaksanaan dengan teknis per triwulan Kegiatan. Pembinaaan dilakukan oleh ASN BPMdes dan mengikut sertakan ASN Kecamatan. Kondisi sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (lengkap,cukup atau kurang) : Masih Kurang, seperti ketersediaan tenaga pelaksana dan fasilitas kendaraan operasional masih terbatas jumlahnya.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : N I H I L Solusi yang ditempuh : N I H I L Jumlah anggaran kegiatan : Rp 72.000.000,Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp 47.665.000,-

Program

: Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan

: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa

Uraian Hasil Pelaksana Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dimuat dan disusun kaerena lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang tahun 2014 dan Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Maka Pemerintah Kota diwajibkan membuat Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perintah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya agar menjadi pedoman serta petunjuk pelaksana teknis dan menjadi sebagai landasan Hukum dalam Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Di Kota Pariaman.


Kondisi sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (lengkap,cukup atau kurang) : Masih Kurang, seperti ketersediaan tenaga pelaksana dan aturan yang merinci terhadap peraturan tersebut. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan : N I H I L Solusi yang ditempuh : N I H I L


PENGHARGAAN

YANG

TELAH

DIPEROLEH

BPMD

TAHUN 2015 1. Pemenang I Lomba Alat Unggulan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi

Sumatera Barat (an. Agung Setia Budi Witno penemu alat pembuat apungapung pancing Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Barat)


2. Pemenang I Kompetisi Karya Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Kelompok Masyarakat (an. Agung Setia Budi Witno dengan judul : Mesin Pembuat Apung-apung Pancing Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Barat) 3. Pemenang III pada Penilaian Posyantek Berprestasi Tingkat Provinsi

Sumatera Barat (Posyantek Bintang Timur Kec.Pariaman Timur Kota Pariaman Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Barat) 4. Pemenang

II

Lomba

pada

penilaian

kader

posyandu

berprestasi

TK.Propinsi Sumatera Barat (Posyandu Nangka II Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur)

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN Drs L A N E F I, MM NIP. 19593012 198303 1 007


URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Recommend Documents